PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 289 / HK / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI USAHA KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 W
BUPATI KARANGASEM,
Menimbaing
: a. bahwa
Koperasi
sebagai
gerakan
ekonomi
rakyat
maupun sebagai badan usaha memiliki peran yang sangat
strategis
dalam
menumbuhkan
dan
mengembangkan potensi ekonomi rakyat, untuk itu perlu
diciptakan
iklim
usaha yang kondusif bagi
Koperasi dalam rangka mewujudkan Koperasi yang berkwaUtas, sehat dan mandiri;
W
b. bahwa Koperasi sebagai pelaku usaha dsdam upaya meningkatkan kesejahteraan an^ota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu meningkatkan
peran untuk memperkuat kemandirian berusaha bagi Koperasi dengan mengikutsertsdcan komponen instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati
tentang
Pembentukan
Tim
Pemberdayaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Koperasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem Tahun 2015;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tenteing Pelaksanaan Koperasi
Kegiatan
Usaha
Simpan
Pinjam
oleh
(Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun
1995);
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan
Pembinaan
dan
Pengembangan
Perkoperasian;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang w
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor
19/KEP/M/III/2000 tentang
Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belginja Daerah
Tahun
Anggaran
2015
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2014
tentang
Uraian
Tugas
Dinas
Daerah
Kabupaten
Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun
Anggaran
2015
(Berita
Kabupaten Ksirangasem Tahun 2014 Nomor 47);
Daerah
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Pemberdayaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagiein
tidak
terpisahkan
dari
Monitoring
dan
Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Tim
Pemberdayaan,
Pembinaan,
Evaluasi Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengadakan
rapat
koordinasi
dengan
Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Lembaga terkait yang membidangi pemberdayaan usaha Koperasi; b. mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Usaha Koperasi; dan
c. melaporkan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
kepada
Bupati Karangasem melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem.
KETIGA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Pendapatan
Bupati dan
ini
dibebankan
Belanja
pada
Daerah
Anggaran Kabupaten
Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 23 April 2015
^UPATI KARANGASEM,
Ji
I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali di Denpasar. 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Karangasem. 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Dinas Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem. 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem. 8. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Karangasem. 9. Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem.
10. Ketua
Dewan
Koperasi
Karangasem.
11. Yang bersangkutsin.
Indonesia
(Dekopin)
Daerah
Kabupaten
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 289 / HK / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM
PEMBINAAN,
MONITORING
EVALUASI
USAHA
PEMBERDAYAAN, DAN
KOPERASI
PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
SUSUNAN TIM PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI USAHA KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
Penanggung Jawab
Bupati Karangasem
Wakil Penanggung Jawab
Wakil
Pengarah/ Penasehat
Daerah Kabupaten Karangasem
Wakil Pengarah/Penasehat
Asisten
Bupati
Karangasem
Ekonomi
Sekretaris
Pembangunan
Setda
Kabupaten karangasem Ketua W
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem
Sekretaris
Kabid. Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil
dan
Menengah
Kabupaten
Karangasem
Anggota
1.
Unsur
Badan
Pembangunan
Perencanaan
Daerah
Kabupaten
Karangasem. 2.
Unsur
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kabupaten Karangasem. 3.
Unsur
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.
4.
Unsur Dinas Petemakan, Kelautan dan
Perikanan Kab. Karangasem. 5. Unsur
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Kabupaten Karangasem. 6.
Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda
Kabupaten Karangasem. 7. Unsur
Bagian
Ekonomi
Setda
Kabupaten Karangasem.
8. Unsur dan
Bidang
Fasilitasi
Simpan
Pinjam
Pembiayaan Pada
Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem.
9.
Unsur
Dewan
(Dekopin)
Koperasi
Daerah
Indonesia
Kabupaten
Karangasem. 10. Staf
Bidang
Koperasi
Pada
Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem.
BUPATI KARANGASEM,
^^^VVVWU^ ^ IWAYAN GEREDEG
