BUPATI BANYUWANGI SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/481/KEP/429.011/2015 TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI Menimbang
Mengingat
:
bahwadalamrangkamenjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerjapada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentukTim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati. : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1
2
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANGTIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
KESATU
:
Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahpada Satuan Kerja Perangkat Daerahdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)padaSatuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Ketua, mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIPpada lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
SKPDdi
b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan SAKIPpada SKPDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; c. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepadaKetua Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2. Sekretaris, mempunyai tugas : a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; b. Membantu mempersiapkan materi/bahanarahan kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua;
guna
c. Membantu Ketua dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua. 3. Anggota, mempunyai tugas : a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk menyusun perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada SKPD/Unit Kerja masing - masing; b. Menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada SKPD/Unit Kerja masing - masing; c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada SKPD/Unit Kerja masing - masing; d. Menyusun draft perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada SKPD/Unit Kerja masing - masing sesuai ketentuan yang berlaku; e. Mengukur capaian kinerja dan membuat laporan kinerja tribulanan SKPD/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; f. Membuat laporan kinerja tahunan pada SKPD/Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku. KETIGA
:
Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1September 2015.
Ditetapkan di Banyuwangi. Pada Tanggal 01 OKTOBER 2015 BUPATI BANYUWANGI, TTD
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR TANGGAL
: 188/ 481/429.011/2015 : 01 OKTOBER 2015
SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBANYUWANGI NO. JABATAN DALAM TIM 1 2 1. Ketua 2.
Sekretaris
3.
Anggota
KETERANGAN 3 Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi 1. Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Sub. Bagian Administrasi Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Sub. Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi 5. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 6. Kepala Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Kabupaten Banyuwangi 7. Kepala Sub. Bagian/Staf yang menangani SAKIP pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 8. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Kantor Camat se-Kabupaten Banyuwangi 9. Sekretaris Kelurahan se Kabupaten Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI, TTD
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
5
