PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 132/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembahasan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka dipandang perlu membentuk Tim
Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan penilaian
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup perlu melibatkan Instansi terkait dalam keanggotaan Tim Teknis Verifikasi Dokumen
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2015; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang
-
Undang
Nomor 23
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
W
7.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
8.
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen
Lingkungan
Hidup
Serta
Penerbitan
Izin
Lingkungan;
9.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan;
10.
^ ^
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Kabupaten Karangasem Nomor 6);
13.
Lembaran
Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Taihun 2010 Nomor 4, Tambahan
Lembaran
Daerah
sebagaimana
telah
Kabupaten diubah
Karangasem
dengan
Nomor
Peraturan
3)
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum ( Lembaran Daerah
Kabupaten
4,Tambahan Nomor 4;
Karangasem
Lembaran
Daerah
Tahun
Kabupaten
2013
Nomor
Karangasem
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun
15.
Karangasem Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun
2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15); 16.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4); 17.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 6 );
18.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
a. melaksanakan
kegiatan
Verifikasi
Dokumen
Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ; dan
b. melaporkan hasil Verifikasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Bupati Karangasem Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. KETIGA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal ?26 Januari 2015
BUPATI KARANGASEl^ a
I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Regional Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Para Anggota Tim. 7. Arsip.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 132 /HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA HIDUP
PEMANTAUAN KABUPATEN
LINGKUNGAN KARANGASEM
TAHUN 2015
SUSUNAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
W
Ketua
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
Sekretaris
Kepala Bidang Pengawasan Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
Anggota Tetap
1,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Laboratorium
Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Kepala Bidang Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
Kepala Sub. Bidang Tata Ruang dan Instrumen Bidang Pengawasan Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
6.
Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem.
7.
Unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
8.
Unsur
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Karangasem.
Unsur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem. 10. 11.
Unsur Kecamatan.
Unsur Perbekel/Lurah.
12.
Unsur Kelian Desa Pakraman.
13.
Unsur Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan.
Anggota Tidak Tetap : 1.
Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.
Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. 3.
Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem.
4.
Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem.
5.
Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
v.*
f
•
-
1
6.
Unsur
Dinas
Peternakan,
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten Karangasem. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. 8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem. 9. Unsur Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem. 10. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem. 11. Unsur Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
7.
JBUPATI KARANGASEM, /^^vWVVvVv^ I WAYAN GEREDEG
