PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Jln. Airlangga No.- Paron Telp. (0354) 682997 Fax. (0354) 680420 Website : www.dikpora.kedirikab.go.id E-mail :
[email protected]
KEDIRI
Kode Pos 64182
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEDIRI NOMOR 420/ 1469 /418.47/2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, Menimbang :
a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif, dan efisien diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluasluasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; c. bahwa hasil Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta hasil Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru; d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2015/2016.
Mengingat
:
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Nomor 78 Tahun 2003, TLN Nomor 4301);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana di ubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
17.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak / Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal dan Sekolah / Madrasah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K-13); 21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat; 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur; 23. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor ……./……./103.02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2015/2016; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomo 46); MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: (1) Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah; (2)
Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK, serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
(3)
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
(4)
Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
(5)
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
(6)
Program Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam;
(7)
Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam;
(8)
Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas, jenjang, kompetensi dan akreditasinya sama;
(9)
Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu;
(10) Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/program pendidikan kesetaraan; (11) Nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SD/MI, SDLB, Paket A/Ula adalah angka yang diperoleh dari ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SKHU S/M/PK) bagi peserta didik yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015, dan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SHU S/M/PK) bagi peserta didik yang lulus Tahun Pelajaran 2014/2015; (12) Nilai Ujian Nasional pada SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wustha adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SKHUN S/M/PK) bagi peserta didik yang lulus sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015, dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SHUN S/M/PK) bagi peserta didik yang lulus Tahun Pelajaran 2014/2015; (13) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah Surat Keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional, Nilai S/M/PK dan Nilai Akhir (NA) dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional; (14) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah Sertifikat yang berisi Nilai S/M/PK dan Nilai Ujian Nasional dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional; (15) Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; (16) Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; (17) Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri;
(18) Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Kediri. Pasal 2 Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai keinginannya dengan ketentuan dan kebijakan yang diatur oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri dengan menganut asas pemerataan dan berkeadilan. Pasal 3 Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan : a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku; b.
Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
c.
Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
d.
Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan;
e.
Kompetitif, artinya sistim penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru. Pasal 4 Sistim pendaftaran peserta didik baru : a. Pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK menggunakan sistem Real Time Online secara tersentral; b.
Untuk jenjang SMP dan SMA, peserta didik baru dapat memilih paling banyak 4 (empat) sekolah pilihan secara bebas;
c.
Untuk jenjang SMK, peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah saja dengan paling banyak 3 (tiga) paket keahlian pilihan;
d.
Kuota daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK dimaksud diatur sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
e.
Paket keahlian – paket keahlian pilihan untuk jenjang SMK dimaksud sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
f.
Pendaftaran peserta didik baru dapat dilakukan secara kolektif oleh operator sekolah asal/operator sekolah pilihan maupun perorangan dimana saja;
g.
Calon peserta didik baru diberi kesempatan sekali saja untuk pindah pilihan apabila sudah tidak aman lagi di beberapa sekolah pilihannya dengan seizin operator sekolah sebelum batas waktu pendaftaran habis, dan dapat menentukan pilihannya lagi ke sekolah lain dengan menandatangani pernyataan yang telah disediakan, bahwa pendaftarannya tidak akan dibatalkan lagi sebelum hasil seleksi diumumkan;
h.
Calon peserta didik baru wajib menyerahkan persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan paling lambat satu hari setelah mendaftarkan diri secara online ke sekolah pilihan terdekat untuk mendapatkan verifikasi;
Pasal 5 Pembatasan kuota calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Kediri: a. Pendaftar dari luar Kabupaten Kediri dibatasi paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari sisa daya tampung setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) dari jalur putra Guru/Karyawan dan Prestasi, dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri; b.
Yang dimaksud pendaftar dari luar Kabupaten Kediri adalah calon peserta didik baru yang telah lulus dari satuan pendidikan jenjang sebelumnya di wilayah luar Kabupaten Kediri, bukan didasarkan atas domisili;
c.
Pendaftaran peserta didik baru dapat dilakukan secara kolektif oleh operator sekolah asal/operator sekolah pilihan maupun perorangan dimana saja. Pasal 6
(1)
Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah: a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; b. usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
(2)
Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak yang berusia paling rendah 4 (empat) tahun.
(3)
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah: a. usia 7 – 12 tahun wajib diterima; b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan c. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikologi profesional.
(4)
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
(5)
Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah : a. telah lulus SD/MI, SDLB atau Program Paket A/Ula, memiliki Ijazah dan/atau SKHU S/M/PK atau SHU S/M/PK; b. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
(6)
Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/MI, SDLB atau Program Paket A/Ula, memiliki Ijazah dan/atau SKHU S/M/PK atau SHU S/M/PK.
(7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA adalah: a. telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustha, memiliki Ijazah dan/atau SKHUN S/M/PK atau SHUN S/M/PK; b. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru. (8)
Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/MTs, SMPLB, atau Program Paket B/Wustha, memiliki ijazah dan/atau SKHUN S/M/PK atau SHUN S/M/PK.
(9)
Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah: a. telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustha dan memiliki ijazah dan/atau memiliki SKHUN S/M/PK atau SHUN S/M/PK; b. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju.
(10) Sekolah Penyelenggara Inklusif a. Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara regular dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah; b. Peserta didik melampirkan Asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional Sensori dan Motorik); c. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya; d. Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri; e. Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Pasal 7 (1)
Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar paling banyak 25 (dua puluh lima) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah;
(2)
Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar paling banyak 5 (lima) orang;
(3)
Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
(4)
Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
(5)
Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 40 (empat puluh) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah;
(6)
Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 anak;
(7)
Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
(8)
Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
(9)
Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 40 (empat puluh) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah;
(10) Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang; (11) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (12) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar antara 30 – 40 orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; (13) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar paling banyak 40 (empat puluh) orang bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah; (14) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang; Pasal 8 (1)
Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;
(2)
Dalam rangka memenuhi asas penerimaan peserta didik baru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 ayat (1-9) di atas, jadual kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut : No
Jenis Kegiatan
1. Pendaftaran 2. Tes Potensi Akademik (TPA) /Peminatan 3. Seleksi dan Pengolahan 4. Pengumuman
TK, SD, SDLB
SMP, SMPLB
SMA, SMALB
1 s.d. 4 Juli 2015
1 s.d. 4 Juli 2015
1 s.d. 4 Juli 2015
22-25 Juni 2015 26 Juni -1 Juli 2015
6-7 Juli 2015 6-7 Juli 2015
6-7 Juli 2015
2-7 Juli 2015
8 Juli 2015
8 Juli 2015
8 Juli 2015
8 Juli 2015
SMK
5. Daftar Ulang
9-10 Juli 2015 9-10 Juli 2015 9-10 Juli 2015 9-10Juli 2015
6. Pendaftaran Gelombang II 7. Seleksi dan Pengolahan 8. Pengumuman
11-13 Juli 2015 14 Juli 2015
11-13 Juli 2015 14 Juli 2015
11-13 Juli 2015 14 Juli 2015
15 Juli 2015
15 Juli 2015
15 Juli 2015
9. Daftar Ulang
23 Juli 2015
23 Juli 2015
23 Juli 2015
27 Juli 2015
27 Juli 2015
27 Juli 2015
27 Juli 2015
27-29 Juli 2015
27-29 Juli 2015
27-29 Juli 2015
27-29 Juli 2015
10. Permulaan Tahun Pelajaran Baru 8. Persiapan dan Pelaksanaan MOS (3)
Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan PPDB selain dimaksud dalam ayat (2) agar melaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri, selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan catatan tidak mendahului awal tahun pelajaran baru 2015/2016;
(4)
Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus dalam penerimaan peserta didik baru diberikan kebijakan tersendiri;
(5)
Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi pagunya dapat melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru gelombang II dengan system offline yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing, namun harus tetap memperhatikan jadual pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS). Pasal 9
Penerimaan peserta didik baru menggunakan 3 (tiga) jalur : a. Jalur regular; b. Jalur putra Guru dan Karyawan;dan c. Jalur prestasi, meliputi : prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, dan iptek. (1)
Penerimaan Peserta Didik Baru jalur regular adalah Penerimaan Peserta Didik dengan menggunakan Nilai Ujian S/M/PK untuk jenjang SMP dan Pembobotan antara Nilai Ujian Nasional S/M/PK dengan Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan untuk jenjang SMA dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima;
(2)
Penerimaan Peserta Didik Baru jalur putra Guru dan Karyawan adalah Penerimaan Peserta Didik dengan mengakomodasi putra Guru dan Karyawan yang benar – benar orang tuanya mengajar atau bekerja di sekolah tersebut;
(3)
Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi adalah Penerimaan Peserta Didik didasarkan atas prestasi akademik, prestasi olahraga, prestasi seni, dan iptek;
(4)
Penerimaan Peserta Didik Baru jalur putra Guru dan Karyawan serta jalur prestasi diakumulasikan dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima. Pasal 10
(1)
Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD, dan SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kreteria lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
(2)
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA/BA, dan TKLB;
(3)
Tidak dipersyaratkan mengikuti test membaca, menulis dan berhitung (calistung);
(4)
Mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal. Pasal 11
(1)
Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP dan SMPLB jalur regular menggunakan Nilai Ujian Sekolah SD/MI, Program Paket A/Ula sesuai peringkatnya
(2)
Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP dan SMPLB jalur prestasi menggunakan piagam penghargaan/sertifikat atau yang berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh lembaga berwenang minimal tingkat kabupaten/kota, dan apabila jumlah peserta didik baru dari jalur tersebut melebihi kuota yang ditetapkan wewenang sepenuhnya diserahkan satuan pendidikan masing-masing. Pasal 12
(1)
Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMA dan SMALB jalur regular ditentukan berdasarkan peringkat Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Nilai Sekolah pada mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B/Wustha.
(2)
Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMA dan SMALB jalur prestasi menggunakan piagam penghargaan/sertifikat atau yang berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh lembaga berwenang minimal tingkat kabupaten/kota, dan apabila jumlah peserta didik baru dari jalur tersebut melebihi kuota yang ditetapkan wewenang sepenuhnya diserahkan satuan pendidikan masing-masing. Pasal 13
(1)
Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK jalur regular ditentukan berdasarkan peringkat Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) dari Nilai Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B/Wustha dan 60% (enam puluh persen) dari Test Potensi Akademik meliputi tes tulis, wawancara, kesehatan, dan peminatan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang keahlian dan program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan bersama majelis/komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi;
(3)
Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK jalur prestasi menggunakan piagam penghargaan/sertifikat atau yang berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh lembaga berwenang minimal tingkat kabupaten/kota, dan apabila jumlah peserta didik baru dari jalur tersebut melebihi kuota yang ditetapkan wewenang sepenuhnya diserahkan satuan pendidikan masing-masing. Pasal 14
(1)
Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya;
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri Nomor : 420/ 1469 /418.47/2015 Tanggal : 15 Juni 2015
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU PADA SMP NEGERI DI KABUPATEN KEDIRI
No
Nama Sekolah
Daya
Kuota reg
Kuota reg
Kuota PG
Tampung
Dlm Daerah
Luar Daerah
dan Prestasi
Rombel Pagu
1
SMPN 1 Pare
8
38
304
219
55
30
2
SMPN 2 Pare
9
36
324
234
58
32
3
SMPN 3 Pare
9
38
342
246
62
34
4
SMPN 4 Pare
9
36
324
234
58
32
5
SMPN 1 Kandangan
8
36
288
207
52
29
6
SMPN 2 Kandangan
4
38
152
110
27
15
7
SMPN 1 Kepung
9
38
342
246
62
34
8
SMPN 2 Kepung
8
36
288
207
52
29
9
SMPN 1 Puncu
7
38
266
191
48
27
10
SMPN 2 Puncu
4
38
152
110
27
15
11
SMPN 1 Gurah
9
38
342
246
62
34
12
SMPN 2 Gurah
8
38
304
219
55
30
13
SMPN 1 Plosoklaten
9
38
342
246
62
34
14
SMPN 2 Plosoklaten
5
38
190
137
34
19
15
SMPN 3 Plosoklaten
4
38
152
110
27
15
16
SMPN 1 Kandat
8
38
304
219
55
30
17
SMPN 2 Kandat
6
38
228
164
41
23
18
SMPN 1 Ringinrejo
6
38
228
164
41
23
19
SMPN 1 Wates
9
38
342
246
62
34
20
SMPN 2 Wates
8
38
304
219
55
30
21
SMPN 3 Wates
7
38
266
191
48
27
22
SMPN 1 Ngancar
7
38
266
191
48
27
23
SMPN 2 Ngancar
4
38
152
110
27
15
24
SMPN 1 Papar
9
36
324
234
58
32
25
SMPN 2 Papar
9
36
324
234
58
32
1469
1469
1469
