GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/421/KPTS/013/2008
TENTANG
BADAN/INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA BELANJA HIBAH YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG DIKELOLA OLEH BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2008
GUBERNUR JAWA TIMUR
MENIMBANG
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Badan / Instansi / Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap V Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Seri A).
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri A).
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2008.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 145 Tahun 2008.
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/106/KPTS/013/ 2008 tentang Badan / Instansi / Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/211/KPTS/013/ 2008 tentang Badan / Instansi / Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2008.
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/363/KPTS/013/ 2008 tentang Badan / Instansi / Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2008.
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/388/KPTS/013/ 2008 tentang Badan / Instansi / Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran 2008.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN PERTAMA
: Badan / Instansi / Lembaga Penerima Belanja Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Biro Keuangan sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap V Tahun Anggaran 2008, sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan uraian dan rincian dana sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Membebankan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pos Belanja Hibah, Kode Rekening 5.1.4.05.001.
KETIGA
: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Desember 2008 PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd.
TGL4-12-2008 No.421 Th 2008 / E2
SETIA PURWAKA, S.IP.,M.M.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/421/KPTS/013/2008 TANGGAL : 4 DESEMBER 2008 BADAN/INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA BELANJA HIBAH YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWATIMUR YANG DIKELOLA OLEH BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2008
NO.
BADAN / INSTANSI / LEMBAGA PENERIMA HIBAH
1 1.
2 wat Tamwil
2. 3.
4.
5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14.
Baitul Maal (BMT) Artha Insani Jl. Gunung Agung No. 5, Barat Pasar Blambangan, Singotrunan, Banyuwangi BMT Agritama al Muttaqien Jl. Mastrip 15-A, Srengat, Blitar BMT Amanat Jl. Letda Suradji 79, Ledok Kulon, Bojonegoro Koperasi Serba Usaha (KSU) - BMT Syariah Jl. Lawu 19 A, Pare, Kediri BMT Rahmat Syariah Jl. Argowilis 568, Semen, Kediri BMT Al-lkhlas Jl. Sumandak 106, Lumajang BMT Adil Makmur Jl. Sadana Mulya 3-B, Madiun BMT Perdana Surya Utama Jl. Sukarno-Hatta No. 11, Malang KUD Kamajaya, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Amanah Jl. Bantaran 3-C, Malang BMT Kanindo Syariah Jl. Raya Sengkaling 293, Dawu, Malang BMT Al Ummah Jl. Raya Pekayon 12, Mojokerto BMT Mawaddah Kopontren PP Miftahul Ulum Panyeppen, Palengaan, Pamekasan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Sidogiri Raya, Sidogiri, Pasuruan BMT Maslahah Mursyalah Ml Ummah Sidogiri Barat, Sidogiri, Pasuruan
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
JUMLAH DANA (Rp)
SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
3 4 125.000.000,00 Biro Perekonomian
150.000.000,00 Biro Perekonomian 125.000.000,00 Biro Perekonomian
150.000.000,00 Biro Perekonomian
150.000.000,00 Biro Perekonomian 200.000.000,00 Biro Perekonomian 200.000.000,00 Biro Perekonomian 200.000.000,00 Biro Perekonomian 300.000.000,00 Biro Perekonomian
150.000.000,00 Biro Perekonomian 150.000.000,00 Biro Perekonomian 200.000.000,00 Biro Perekonomian
300.000.000,00 Biro Perekonomian 300.000.000,00 Biro Perekonomian
1
1 2 15. Koperasi Pos Ekonomi Rakyat Malabar Komplek Pasar Buah No. 9-10, RT 01/ RW 10, Pasrepan, Pasrepan, Pasuruan 16. BMT Wanita Mandiri Kelopo Sepuluh, RT 20/RW 05, Kelopo Sepuluh, Sukodono, Sidoarjo 17. PUSKOP As-Sakinah Jatim Jl. Mojopahit 668-B, Komplek SMA Muhammadiyah, Sidoarjo 18. BMT Ad-Dzikra Jl. Madura 78, Situbondo 19. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Amanah Ummah Jatim Jl. Karah Agung 42-B, Surabaya 20. BMT USAMAN Wanita Karya Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek 21. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha (UJKS KSU) Masyarakat Sejahtera Jl. Lingkar Pertamina, Desa Sukosari, Kecamatan Suko, Tuban 22. BMT Syariah Jl. Letjen Suprapto 85 Kepatihan, Tulungagung 23. Koperasi Syariah Muamalah BMT Pahlawan KH. R. Abdul Fattah, Komplek Ruko Ngemplak No. 33, Tulungagung 24. BMT Istiqamah Jl. Dahlia No. 8, Karang Rejo, Tulungagung
3 4 200.000.000,00 Biro Perekonomian
25. BMT Matahari Arta Daya Jl. Raya Doroampel 46, Sumber Gempol, Tulungagung 26. BMT Sahara Ruko Kembang Sore 24, Bolorejo, Kauman, Tulungagung 27. BMT Nusa Desa Besuki, Kec. Besuki, Tulungagung
175.000.000,00 Biro Perekonomian
28. BMT Nuur Hidayah Jl. Mayor Sujadi Timur 68, Plosokandang, Tulungagung 29. BMT Ar Rahman Jl. Pahlawan 183-B, Rejoagung, Tulungagung
175.000.000,00 Biro Perekonomian
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
300.000.000,00 Biro Perekonomian
125.000.000,00 Biro Perekonomian
300.000.000,00 Biro Perekonomian 300.000.000,00 Biro Perekonomian
175.000.000,00 Biro Perekonomian
300.000.000,00 Biro Perekonomian
175.000.000,00 Biro Perekonomian
300.000.000,00 Biro Perekonomian
175.000.000,00 Biro Perekonomian
150.000.000,00 Biro Perekonomian
150.000.000,00 Biro Perekonomian
150.000.000,00 Biro Perekonomian
2
1 2 30. BMT Ummatan Wassathan Jl. Pattimura Barat 2, Kel. Kutoanyar, Tulungagung 31. Kelompok Peternak Sapi Terpadu (Ala Syariah/Bagi Hasil - Amanah Berkah Sejahtera) Desa Kedungdowo, Kec. Arjasa, Situbondo 32. Kelompok Peternak Sapi Terpadu (BMT Jujur Berkah Sejahtera) Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Situbondo 33. Kelompok Peternak Sapi Terpadu (BMT Berkah Inovasi Sejahtera) Desa Bayeman, Kec. Arjasa, Situbondo JUMLAH :
3 4 150.000.000,00 Biro Perekonomian
350.000.000,00 Biro Perekonomian
300.000.000,00 Biro Perekonomian
350.000.000,00 Biro Perekonomian
7.000.000.000,00
PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
ttd.
PROPINSI JAWA TIMUR TGL4-12-2008 No.421 Th 2008 / E2
SETIA PURWAKA, S.IP.,M.M.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa timur di Surabaya. 5. Sdr. Penerima Hibah dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3