2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 13

ARSIP KPKNL JEMBER http://www.kpknljember.djkn.or.id

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Menimbang

Mengingat :

: a.

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap reorganisasi Departemen Keuangan serta untuk meningkatkan tertib administrasi lelang, dipandang perlu untuk membuat ketentuan mengenai Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;

1.

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Pebruari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3.

Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

5.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

6.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

7.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

8.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;

http://ekolumajang.wordpress.com

-2-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini yang dimaksud dengan: 1.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

2.

Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

3.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

4.

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan Penjualan Barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

5.

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

6.

Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang pembelinya wanprestasi.

7.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

8.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

9.

Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

10.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah DJKN.

11.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah Instansi vertikal DJKN.

12.

Kepala Kantor adalah Kepala KPKNL.

13.

Pejabat Lelang adalah orang

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi

wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. 14.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang


-3-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Noneksekusi Sukarela. 15.

Bendahara Penerimaan KPKNL adalah pegawai KPKNL yang ditunjuk dengan keputusan pejabat yang

berwenang

untuk

menerima,

menyimpan,

menyetorkan,

menatausahakan,

dan

mempertanggungjawabkan uang hasil pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang. 16.

Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.

17.

Pemohon Lelang adalah perorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk mengajukan permohonan lelang.

18.

Penjual adalah perorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.

19.

Pembeli adalah orang atau badan hukum/usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

20.

Pembeli Wanprestasi adalah Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang.

21.

Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang.

22.

Pokok Lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

23.

Hasil Bersih Lelang adalah

Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual dan/atau Pajak

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPh Final) dalam lelang dengan penawaran harga lelang ekslusif, dalam lelang dengan penawaran harga inklusif dikurangi Bea Lelang Pembeli. 24.

Kewajiban Pembayaran Lelang adalah harga yang harus dibayar oleh Pembeli dalam pelaksanaan lelang yang meliputi Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli.

25.

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada penjual/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

26.

Bea Lelang Penjual adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dibebankan kepada Penjual dan dipotong dari Pokok Lelang.

27.

Bea Lelang Pembeli adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dibayar oleh Pembeli.

28.

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

29.

Frekuensi Lelang adalah jumlah Risalah Lelang yang diterbitkan pada setiap pelaksanaan lelang.


-4-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BAB II PERSIAPAN LELANG Bagian Pertama Permohonan dan Penetapan Jadwal Lelang Pasal 2 Permohonan dan Penetapan Jadwal Lelang dilakukan sebagai berikut : a. Pemohon Lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala Kantor, dengan dilampiri dokumen persyaratan lelang dan diberikan tanda terima sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 1; b. Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang dan membuat laporan hasil penelitian kelengkapan berkas, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 2.1 sampai dengan 2.18; c. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan berkas belum memenuhi persyaratan, Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat laporan hasil penelitian berkas kepada Kepala Kantor dengan dilampiri konsep surat permintaan kelengkapan dokumen persyaratan lelang kepada Pemohon Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 3; d. Apabila dari hasil penelitian kelengkapan berkas telah memenuhi syarat, Seksi Pelayanan Lelang mencatat dalam Buku Register Permintaan Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 4, mengusulkan nama Pejabat Lelang Kelas I, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 5, dan konsep surat Penetapan Jadwal Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 6; e. Kepala Seksi Pelayanan Lelang meneruskan dokumen persyaratan lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I yang ditunjuk dan pegawai yang membantu tugas (pendamping) Pejabat Lelang Kelas I (apabila diperlukan) sesuai surat tugas sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 7; f.

Dalam hal terdapat Pemandu Lelang yang berasal dari pegawai KPKNL, surat tugas pemandu lelang dibuat bersama-sama dengan surat tugas Pejabat Lelang Kelas I, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 8;

g. Pejabat Lelang Kelas I meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang serta dokumen persyaratan lelang, apabila masih ditemukan kesalahan formal dokumen persyaratan lelang, Pejabat Lelang Kelas I membuat konsep surat pemberitahuan kepada Pemohon Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 9; h. Apabila dari hasil penelitian Pejabat Lelang Kelas I sudah sesuai dengan ketentuan, Pejabat Lelang Kelas I melengkapi dokumen persyaratan lelang berupa SKT (apabila dipersyaratkan) dan Nilai Limit serta bukti pengumuman lelang, yang telah disampaikan oleh Penjual selambatselambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. Pasal 3 Khusus untuk lelang eksekusi PUPN, permohonan lelang dan penetapan jadwal lelang dilakukan


-5-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA sebagai berikut: a. Kepala Seksi Piutang Negara membuat nota dinas permohonan lelang kepada Kepala Kantor dengan dilampiri berkas dokumen persyaratan lelang; b. Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang dan membuat laporan hasil penelitian kelengkapan berkas sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 2.5; c. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan berkas belum memenuhi persyaratan, Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat laporan hasil penelitian berkas kepada Kepala Kantor dengan dilampiri konsep nota dinas permintaan kelengkapan berkas lelang kepada Kepala Seksi Piutang Negara, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 10; d. Apabila dari hasil penelitian kelengkapan berkas telah memenuhi syarat, Seksi Pelayanan Lelang mencatat dalam Buku Register Permintaan Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 4, mengusulkan nama Pejabat Lelang Kelas I, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 5, dan konsep surat

Penetapan Pelaksanaan Lelang kepada Kepala Seksi

Piutang Negara, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 11; e. Kepala Seksi Pelayanan Lelang meneruskan dokumen persyaratan lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I yang ditunjuk dan pegawai yang membantu tugas (pendamping) Pejabat Lelang Kelas I (apabila diperlukan) sesuai surat tugas sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 7; f.

Dalam hal terdapat Pemandu Lelang yang berasal dari pegawai KPKNL, surat tugas pemandu lelang dibuat bersama-sama dengan surat tugas Pejabat Lelang Kelas I, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 8;

g. Pejabat Lelang Kelas I meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang serta dokumen persyaratan lelang, apabila masih ditemukan kesalahan formal dokumen persyaratan lelang, Pejabat Lelang Kelas I membuat konsep surat pemberitahuan kepada Pemohon Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 9; h. Apabila dari hasil penelitian Pejabat Lelang Kelas I sudah sesuai dengan ketentuan, Pejabat Lelang Kelas I melengkapi dokumen persyaratan lelang berupa SKT (apabila dipersyaratkan) dan Nilai Limit serta bukti pengumuman lelang, yang telah disampaikan oleh Penjual selambatselambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. Bagian Kedua Permintaan Surat Keterangan Tanah (SKT) Pasal 4 Permintaan SKT dilakukan oleh Kepala Kantor dengan mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setempat dan Penjual, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 12. Pasal 5 Dalam hal SKT akan dipergunakan kembali untuk pelaksanaan lelang ulang, maka dapat dimintakan konfirmasi secara tertulis kepada Kantor Pertanahan, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 13.


-6-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Bagian Ketiga Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Lelang atas Barang yang Berada Di Luar Wilayah Kerja KPKNL Pasal 6 Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon Lelang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan lelang secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal mendisposisikan kepada Direktur Lelang untuk melakukan analisa terhadap permohonan persetujuan pelaksanaan lelang dan membuat konsep surat jawaban kepada Pemohon Lelang untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pasal 7 Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL dalam wilayah antar Kantor Wilayah, dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon Lelang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan lelang secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q.Direktur Lelang; b. Direktur Lelang mendisposisikan kepada Kepala Sub Direktorat untuk melakukan analisa terhadap permohonan persetujuan pelaksanaan lelang dan membuat konsep surat jawaban kepada Pemohon Lelang untuk ditandatangani Direktur Lelang atas nama Direktur Jenderal. Pasal 8 Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL dalam wilayah Kantor Wilayah setempat, dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon Lelang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja KPKNL secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah; b. Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan kepada Kepala Bidang Lelang untuk melakukan analisa terhadap permohonan persetujuan pelaksanaan lelang dan membuat konsep surat jawaban kepada Pemohon Lelang untuk ditandatangani Kepala Kantor Wilayah. Bagian Keempat Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Lelang Di Luar Jam dan Hari Kerja Pasal 9 Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam dan hari kerja, dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon Lelang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam dan hari kerja secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan KPKNL terkait; b. Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan kepada Kepala Bidang Lelang untuk melakukan analisa terhadap permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam dan hari kerja dan membuat konsep surat jawaban kepada Pemohon Lelang untuk ditandatangani Kepala Kantor Wilayah.


-7-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Bagian Kelima Permohonan Pemandu Lelang Pasal 10 Permohonan Pemandu Lelang yang berasal dari pegawai DJKN diluar KPKNL yang melaksanakan lelang, dilakukan sebagai berikut: a. Penjual

mengajukan

permohonan

Pemandu

Lelang

secara

tertulis

kepada

Sekretaris

Ditjen/Direktur Lelang/Kepala Kanwil/Kepala Kantor tempat kedudukan Pemandu Lelang; b. Sekretaris

Ditjen/Direktur

Lelang/Kepala

Kanwil/Kepala

Kantor

mendisposisikan

kepada

Kabag/Kasubdit/Kabid/Kepala Seksi untuk membuat konsep surat jawaban kepada Penjual dan surat tugas untuk ditandatangani Sekretaris Ditjen/Direktur Lelang/Kepala Kanwil/Kepala Kantor. Bagian Keenam Pembatalan Lelang Pasal 11 Pembatalan lelang atas permintaan Penjual, dilakukan sebagai berikut: a. Penjual mengajukan surat pemberitahuan pembatalan lelang kepada Kepala Kantor; b. Kepala Kantor mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk diteliti dan dicatat dalam buku register permintaan lelang, serta meneruskan kepada Pejabat Lelang Kelas I yang telah ditunjuk; c. Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat konsep surat pemberitahuan kepada Penjual untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor, agar Penjual mengumumkan pembatalan lelang; d. Dalam hal ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa pemberitahuan pembatalan lelang dapat diterima oleh Pejabat Lelang Kelas I sebelum pelaksanaan lelang, penjual harus mengumumkan kepada peserta lelang. Pasal 12 Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan dilakukan sebagai berikut: a. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan surat putusan/penetapan pembatalan lelang kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk diteliti dan, diteruskan kepada Pejabat Lelang Kelas I yang telah ditunjuk; b. Pejabat Lelang Kelas I mengumumkan pembatalan lelang kepada peserta lelang yang hadir dalam pelaksanaan lelang; c. Dalam hal putusan/penetapan pembatalan lelang diterima paling

lama 2 (dua) hari sebelum

pelaksanaan lelang, Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat konsep surat pemberitahuan kepada Penjual untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor, agar Penjual mengumumkan pembatalan lelang. Pasal 13 Pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I, dilakukan sebagai berikut:


-8-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA a. Pejabat Lelang Kelas I membuat dan menandatangani surat pernyataan pembatalan lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 14, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang; b. Kepala Seksi Pelayanan Lelang membuat konsep surat pemberitahuan pembatalan lelang agar Penjual mengumumkan pembatalan lelang untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor, dan dilampiri dengan surat pernyataan pembatalan lelang. Bagian Ketujuh Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang Pasal 14 (1) Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang pada KPKNL, dilakukan sebagai berikut: a. Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I menerima Uang Jaminan Penawaran Lelang atau bukti setor Uang Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang yang telah dicocokan dengan rekening koran dan membuat Tanda Terima Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang untuk diserahkan kepada peserta lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 15; b. Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I membuat Daftar Penyetoran dan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 16. (2) Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang. Bagian Kedelapan Permohonan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hasil Bersih Lelang Pasal 15 Permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pembayaran hasil bersih lelang dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon Lelang mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis disertai dengan alasan, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor setempat; b. Direktur Jenderal mendisposisikan kepada Direktur Lelang untuk menganalisa permohonan persetujuan dan membuat konsep surat jawaban kepada Pemohon Lelang untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor setempat; c. Dalam hal permohonan disetujui, persetujuan penundaan kewajiban pembayaran lelang harus dimuat dalam pengumuman lelang.

BAB III KEGIATAN SETELAH LELANG


-9-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Bagian Pertama Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang Pasal 16 Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan sebagai berikut: a. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang mengajukan permintaan pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan menunjukkan asli bukti identitas diri, serta menyerahkan kembali Tanda Terima Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang kepada Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I; b. Dalam hal peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil Uang Jaminan Penawaran Lelang, pihak yang diberi kuasa tersebut menyerahkan asli Surat Kuasa bermaterai cukup kepada Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I yang dilampiri fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, serta menyerahkan kembali Tanda Terima Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang, dengan menunjukkan asli bukti identitas penerima kuasa; c. Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang Kelas I menyerahkan Uang Jaminan Penawaran Lelang kepada peserta lelang/penerima kuasa tersebut, setelah peserta lelang/penerima kuasa menandatangani Tanda Terima Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 15 dan Daftar Penyetoran dan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 16. Bagian Kedua Pelunasan dan Penyetoran Uang Hasil Lelang Pasal 17 Pelunasan dan penyetoran uang hasil lelang secara tunai dilakukan sebagai berikut: a. Dalam hal dilakukan melalui Pejabat Lelang Kelas I: 1) Pejabat Lelang Kelas I menerbitkan dan menandatangani kuitansi sementara dan menyerahkan kepada pembeli, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 17; 2) Pejabat Lelang Kelas I menyerahkan uang pembayaran lelang dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja kepada Bendahara Penerimaan disertai dengan Rincian uang hasil lelang yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas I, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 18; 3) Bendahara Penerimaan menerbitkan dan menandatangani Tanda Penerimaan uang hasil lelang yang diketahui oleh atasan langsung dan diserahkan kepada Pejabat Lelang Kelas I, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 19; 4) Bendahara Penerimaan harus menyetorkan uang hasil lelang ke rekening penampungan lelang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, sejak diterimanya uang tersebut. b. Dalam hal dilakukan melalui Bendahara Penerimaan: 1) Pembeli harus menunjukkan rincian uang hasil lelang

yang ditandatangani oleh Pejabat

Lelang Kelas I; 2) Bendahara Penerimaan menerbitkan dan menandatangani kuitansi tetap yang diketahui oleh


- 10 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA atasan langsung/Kepala Kantor, setelah menerima Pelunasan uang hasil lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 20; 3) Bea meterai untuk kuitansi ditanggung oleh Pembeli; 4) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat 4 (empat) untuk keperluan : a) Lembar 1 dan 2

:

Pembeli

b) Lembar 3

:

Bandahara Penerimaan; dan

c) Lembar 4

:

Seksi Pelayanan Lelang. Pasal 18

Pelunasan dan penyetoran uang hasil lelang dengan cek/giro dilakukan sebagai berikut: a. Dalam hal dilakukan melalui Pejabat Lelang Kelas I: 1) Pejabat Lelang Kelas I menerbitkan dan menandatangani Tanda Terima cek/giro dan menyerahkan kepada pembeli sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 21; 2) Pejabat Lelang Kelas I menyerahkan cek/giro kepada Bendahara Penerimaan disertai Rincian Penerimaan uang hasil lelang yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas I dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya cek/giro tersebut; 3) Bendahara Penerimaan menerbitkan Tanda Terima cek/giro dan diserahkan kepada Pejabat Lelang Kelas I, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 22; 4) Bendahara Penerimaan harus menyetorkan cek/giro tersebut ke rekening KPKNL dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima, apabila setelah dikliring dananya ada dan mencukupi, pembayaran dinyatakan lunas dan diterbitkan kuitansi tetap untuk pembeli; 5) Apabila dananya tidak ada atau tidak mencukupi, Bendahara Penerimaan langsung melaporkan kepada Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas I membatalkan pengesahan sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan penunjukan Pembeli, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 23, selanjutnya Kepala Kantor memberitahukan pernyataan pembatalan dengan surat kepada Pembeli dengan tembusan kepada Penjual, Kantor Wilayah setempat dan Kantor Pusat cq. Direktorat Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 24. b. Dalam hal dilakukan melalui Bendahara Penerimaan: 1) Pembeli harus menunjukkan rincian uang hasil lelang

yang ditandatangani oleh Pejabat

Lelang Kelas I, selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan Tanda Terima cek/giro dan diserahkan kepada pembeli, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 25 ; 2) Bendahara Penerimaan harus menyetorkan cek/giro tersebut ke rekening KPKNL dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima, apabila setelah dikliring dananya ada dan mencukupi, pembayaran dinyatakan lunas dan diterbitkan kuitansi tetap untuk pembeli; 3) Apabila dananya tidak ada atau tidak mencukupi, Bendahara Penerimaan langsung melaporkan kepada Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas I membatalkan pengesahan sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan penunjukan Pembeli, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 23, selanjutnya Kepala Kantor


- 11 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA memberitahukan pernyataan pembatalan dengan surat kepada Pembeli dengan tembusan kepada Penjual, Kantor Wilayah setempat dan Kantor Pusat cq. Direktorat Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 24. Pasal 19 (1)

Bendahara Penerimaan menyetorkan Hasil Bersih Lelang, Bea Lelang, dan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan atasan langsung Bendahara Penerimaan ke Kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran diterima di rekening KPKNL.

(2)

Bendahara Penerimaan menyerahkan Hasil Bersih Lelang dengan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan atasan langsung Bendahara Penerimaan kepada Penjual paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pembayaran diterima, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 26. Pasal 20

Kepala Seksi Pelayanan Lelang memberikan Kutipan Risalah Lelang paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pembeli melunasi Uang Pembayaran Lelang. Khusus untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pembeli menunjukkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). BAB IV PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN LELANG Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 21 (1) Buku yang harus disediakan oleh KPKNL adalah : a. Buku Register Permintaan Lelang sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 4 ; b. Buku Kas Umum sebagaimana diatur dalam pedoman Bendahara Penerimaan; c. Buku Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana diatur dalam pedoman Bendahara Penerimaan; d. Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang sebagaimana format yang ditetapkan dalam lampiran 27. (2) Pengisian Buku Register Permintaan Lelang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Lelang. (3) Pengisian Buku Kas Umum dan Buku Uang Jaminan Penawaran Lelang serta Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

Bagian Kedua Pelaporan


- 12 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Pasal 22 (1)

Laporan yang harus dibuat oleh Kantor Wilayah adalah : a. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Hasil Lelang dan Pencapaian Target KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 28; b. Laporan Rekapitulasi Hasil Pengawasan Terhadap Balai Lelang sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 29.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Lelang. Pasal 23

(1)

Laporan Rekapitulasi Penerimaan Hasil Lelang dan Pencapaian Target KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II dibuat setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang. Pasal 24

(1)

Laporan Rekapitulasi Hasil Pengawasan Terhadap Balai Lelang dibuat setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang. Pasal 25

(1)

Laporan yang harus dibuat oleh KPKNL adalah : a.

Laporan Jadwal Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 30 ;

b.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 31 ;

c.

Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 32 ;

d.

Laporan Realisasi Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Jenis/Asal Barang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 33;

e.

Laporan Frekuensi Penggalian Potensi Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 34 ;

f.

Laporan Pembuatan Risalah Lelang, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 35 ;

g.

Laporan Daftar Pembeli Lelang Wanprestasi, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 36 ;

h.

Laporan Pelaksanaan Lelang Illegal Logging, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 37 ;

i.

Laporan Pelaksanaan Lelang Yang Obyek Lelangnya Di Luar Wilayah KPKNL, sebagaimana format yang ditetapkan dalam Lampiran 38.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Lelang. Pasal 26


- 13 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (1)

Laporan Jadwal Lelang dibuat 2 (dua) kali setiap bulan tanggal 1 (satu) dan 16 (enam belas) pada bulan laporan.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Wilayah setempat. Pasal 27

(1)

Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang dibuat paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kewajiban pembeli dipenuhi untuk setiap pelaksanaan lelang.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Wilayah setempat dengan tembusan Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang sebagai lampiran Salinan Risalah Lelang. Pasal 28

(1)

Laporan Perhitungan dan Pertanggungjawaban dibuat setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Wilayah setempat dengan tembusan ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang dengan dilampiri Salinan Buku Penjualan, Penyetoran dan Tunggakan Hasil Lelang. Pasal 29

(1)

Laporan Realisasi Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Jenis/Asal Barang dibuat setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Wilayah setempat dengan tembusan ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang. Pasal 30

(1)

Laporan Frekuensi Penggalian Potensi Lelang dibuat setiap 6 (enam) bulan atau semesteran pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Wilayah setempat dengan tembusan ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang. Pasal 31

(1)

Laporan Pembuatan Risalah Lelang dibuat setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan tembusan ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang dan Kantor Wilayah setempat.

Pasal 32 (1)

Laporan Daftar Pembeli Lelang Wanprestasi dibuat setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang


- 14 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA dengan tembusan ke Kantor Wilayah setempat. Pasal 33 (1)

Laporan Pelaksanaan Lelang Illegal Logging dibuat setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang dengan tembusan ke Kantor Wilayah setempat. Pasal 34

(1)

Laporan Pelaksanaan Lelang Yang Obyek Lelangnya Di Luar Wilayah KPKNL, dibuat setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh KPKNL yang melaksanakan lelang dan dikirim ke KPKNL tempat objek lelang berada dengan tembusan ke Kantor Pusat c.q. Direktorat Lelang, Kanwil dari KPKNL yang melaksanakan lelang, dan Kanwil dari KPKNL tempat obyek lelang berada. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 35

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku, semua peraturan tentang administrasi lelang yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2009 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Ttd,

Anugerah Komara NIP 060069280

HADIYANTO NIP 060076790


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ......

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG..... Jalan....

Telepon .................

TANDA TERIMA Nomor : ................................................... Telah diterima surat permohonan Lelang beserta lampiran: Dari Nomor Tanggal Lampiran

: : : : 1. .... 2. .... 3. ....dst

................., ......... Yang menyerahkan *)

Yang menerima

............................. NIP .....................

............................

*) bila dikirim melalui pos diisi tanggal penerimaan surat. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN II.1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ................................................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah dari : ..................... berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3. 4.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah. Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut. Salinan/fotokopi surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Lelang. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang

*) Coret yang tidak perlu.

........................... NIP .....................

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ................................................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Dimilik Negara DJBC (Bukan Penghapusan Inventaris Bea dan Cukai) dari : .........................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

4.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan Keputusan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang penjualan Barang Dimiliki Negara. Salinan/fotokopi surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Dimiliki Negara untuk dijual secara lelang. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan , bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang

............................ NIP ..................... *) Coret yang tidak perlu. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ................................................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik BUMN/D Non Persero dari .................................................................. berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran : No.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum 1. 2. 3. 4.

Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang.

Penunjukan

Khusus 1.

2.

3. 4. 5.

Salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Non Persero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/Walikota Dewan Komisaris. Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/ DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundangundangan menentukan adanya persetujuan tersebut. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.

......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang ............................ NIP .....................

*) Coret yang tidak perlu. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ........................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan lainnya dari Tangan Pertama dari : ........................................... berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran : No.

Jenis Dokumen

Sesuai

1. 2. 3. 4.

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang.

1. 2.

Khusus Jadwal lelang. Daftar Kavling.

Tidak Sesuai

Keterangan

Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang


............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ................................ Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi PUPN dari : ...................................... berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/PJPN. Salinan/fotokopi Surat Paksa. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan. Salinan/fotokopi Rincian Hutang Salinan/fotokopi surat pemberitahuan lelang kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Khusus harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ....................., .............. Kasi Pelayanan Lelang


................................... NIP ............................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ................................................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri dari: ...........................................berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Putusan dan atau Penetapan Pengadilan. Salinan/fotokopi Penetapan Aanmaning/teguran dari Ketua Pengadilan Negeri. Salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/Jumlah yang harus dipenuhi. Salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang


............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ...................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pajak dari: ...................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/ Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan Banding. Salinan/fotokopi Surat Teguran. Salinan/fotokopi Surat Paksa. Salinan/fotokopi Perintah Melaksanakan Penyitaan. Salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita. Perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar*) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, .............. Kasi Pelayanan Lelang


..................................... NIP ..............................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ......................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit dari : .............................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

4.

5.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi putusan Pailit dari Pengadilan Niaga. Salinan/fotokopi Boedel Pailit. Surat Pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/Kurator yang ditetapkan akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana. Surat Pernyataan dari kreditor yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana. Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, .............. Kasi Pelayanan Lelang

*) Coret yang tidak perlu

..................................... NIP ..............................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ....................................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Th 1996 dari ..................................................... berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit. Salian/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Salinan / fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak Kreditur. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak. Lain-lain



............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ...................................................

Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Tidak Dikuasai/ Dikuasai Negara DJBC dari :......................................................, berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1.

2. 3. 4.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjulan Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai/Dimiliki Negara. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan/hak. Asli/fotokopi Surat Keputusan/ Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai Negara untuk dijual secara lelang Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengakapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang


............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ........................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Sitaan berdasarkan Pasal 45 KUHAP dari : ............................................................................, berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Surat Ijin Penyitaan dari Pengadilan. Salian/fotokopi Surat Perintah Penyitaan. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita. Persetujuan dari tersangka atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada Tersangka. Ijin lelang dari Ketua Pengadilan atau Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Asli/fotokopi Surat Keputusan/ Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Tidak Dikuasai/Dikuasai Negara untuk dijual secara lelang Lain-lain



............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ....................................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Rampasan dari : .............................................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan. Salian/fotokopi Surat Perintah Penyitaan. Salinan/fotokopi Berita Acara Sita. Salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan./Komisi Pemberantasan Korupsi Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain



............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ........................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Temuan dari: .................................................................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan. Pengumuman Barang Temuan. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan. Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain



............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : .................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Jaminan Fiducia dari: ............................................................................................, berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Perjanjian Pokok Salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia Salinan/fotokopi Perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak Kreditor. Salinan/fotokopi Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh yang diserakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksnaan lelang Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain



............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ....................................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Gadai dari: ................................, berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Perjanjian Utang Piutang/Kredit. Salinan/fotokopi Perjanjian Gadai Salinan/fotokopi Perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi Salinan/fotokopi bahwa debitur/yang berutang/pemberi gadai wanprestasi yang berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur/yang berpiutang/penerima gadai Salinan/fotokopi Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh yang diserakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksnaan lelang Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum *) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.

......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang


............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : .............................. Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Eksekusi Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 dari: ........................................................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan Salinan/fotokopi Berita Acara Sita. Salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan./Komisi Pemberantasan Korupsi Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya. Lain-lain



............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ........................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Sukarela Pejabat Lelang Kelas I dari Balai Lelang dari:..........................................................................., berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

4.

Jenis Dokumen Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang.

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Penunjukan

Khusus Surat Kuasa untuk menjual dari Pemilik, apabila Penjual bukan Pemilik. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa barang tidak dalam sengketa. Surat Pernyataan dari Penjual yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan. Lain-lain



............................ NIP .....................


Ttd,







Telepon .................

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS Nomor : ........................... Telah diteliti kelengkapan berkas permohonan Lelang Non Eksekusi Sukarela Pejabat Lelang Kelas I dari Umum dari: ........................................................ berdasarkan surat permohonan Nomor : ..... tanggal ...... hal ........ dengan lampiran : No.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Jenis Dokumen

Sesuai

Tidak Sesuai

Keterangan

Umum Surat Permohonan Lelang. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). Daftar barang yang akan dilelang. Khusus Surat Kuasa untuk menjual dari Pemilik, apabila Penjual bukan Pemilik. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa barang tidak dalam sengketa. Surat Pernyataan dari Penjual yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana. Asli dan fotokopi bukti kepemilikan. Lain-lain

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum*) lengkap secara administrasi dan benar/tidak benar *) secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengakapi dengan SKT dalam hal barang yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit. ......................, ........ Kasi Pelayanan Lelang


........................... NIP .....................


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

Telepon .................

SSegera Permintaan Kelengkapan Dokumen

Yth. ..............................(Pemohon Lelang) ...................................... ....................................... Sehubungan dengan Surat Permohonan Lelang Saudara Nomor : ........... tanggal ..............., setelah kami lakukan penelitian atas kelengkapan terhadap dokumen lelang yang Saudara lampirkan, dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat kekurangan untuk dokumen sebagai berikut : No.

Jenis Dokumen

Keterangan

Umum 1. 2. 3. Khusus 1. 2. Lain-lain

Untuk itu diminta agar Saudara melengkapi kekurangan dokumen tersebut dan mengenai jadwal pelaksanaan lelang akan ditetapkan setelah dokumen persyaratan lelang di atas dipenuhi. Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Kepala Kantor ............................ NIP ..................... DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

NOTA DINAS Nomor : ............................ Kepada Dari Hal

: Yth. Kepala Kantor : Kepala Seksi Pelayanan Lelang : Usulan Pejabat Lelang

Berdasarkan surat permohonan lelang dari ................., Nomor............... Tanggal hal............, dengan ini kami mengusulkan Pejabat Lelang: Nama : NIP

:

untuk melaksanakan lelang dimaksud. Demikian disampaikan, mohon petunjuk Bapak selanjutnya

Kepala Seksi

...................... NIP ...............


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL




: : : :

Telepon .................

SSegera Penetapan Jadwal lelang

Yth. .....................(Pemohon Lelang) .......................................................... .................(alamat Pemohon Lelang) Menunjuk surat Saudara Nomor : ............. tanggal ..........., dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang pada : Hari : .................... Tanggal : .................... Pukul : .................... Tempat Lelang : .................... Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengumumkan Pelaksanaan Lelang; 2. Mengirimkan bukti pengumuman lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; 3. Memberitahukan kepada penghuni (khusus barang tidak bergerak); 4. Apabila membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang dimaksud ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. Kepala Kantor ..................... NIP. ............. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

Surat Tugas Nomor : ST- ................. I.

DASAR

:

Permohonan Lelang dari .......... Nomor : ................ tanggal ............................. MENUGASKAN

II.

KEPADA

III. UNTUK

:

1. Nama : ..................... NIP : .................... Jabatan : ....................*) 2. Nama : ..................... NIP : .................... Jabatan : ....................*) 3. Dst. .....................

:

1. Melaksanakan lelang pada : Hari : ....................... Tanggal : ........................ Jam : ......................... Tempat : ........................ 2. Melaksanakan tugas dimaksud sebagaimana mestinya. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Kantor.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Pada tanggal Kepala Kantor ............................ NIP .................... *) diisi sesuai dengan nama jabatan (Pejabat Lelang, Pendamping) DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

Surat Tugas Nomor : ST - ........................... I.

DASAR

II.

KEPADA

III. UNTUK

:

:

:

1. Permohonan Lelang dari .......... Nomor : ................ tanggal ....................... 2. Permohonan Pemandu Lelang dari .......... Nomor : ................ tanggal ................... MENUGASKAN 1. Nama : ..................... NIP : .................... Jabatan : ....................*) 2. Nama : ..................... NIP : .................... Jabatan : .................... *) 3. Nama : ..................... NIP : .................... Jabatan : .................... *) 1. Melaksanakan Lelang pada : Hari : ....................... Tanggal : ........................ Jam : ......................... Tempat : ........................ 2. Melaksanakan tugas dimaksud sebagaimana mestinya. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Kantor.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Pada tanggal Kepala Kantor

: ................. : .................

............................ NIP ..................... *) diisi sesuai dengan nama jabatan (Pejabat Lelang,Pemandu Lelang, Pendamping) DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL




: : : :

Telepon .................

SSegera Pemberitahuan

Yth. ............................(Pemohon Lelang) ...........................(Alamat PemohonLelang)

Sehubungan dengan surat permohonan lelang Saudara Nomor : ...... tanggal ...., dengan ini diberitahukan bahwa dalam dokumen ..... ternyata ..... sehingga kami belum bisa memproses permohonan Saudara. Untuk itu diminta agar Saudara melengkapi/memperbaiki dokumen tersebut sebagaimana mestinya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor

......................... NIP. ................ Tembusan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN X PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

NOTA DINAS Nomor : ............................ Kepada Dari Lampiran Hal

: : : :

Kepala Seksi Piutang Negara Kepala Seksi Pelayanan Lelang ...... Permintaan Kelengkapan Berkas

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas, dengan ini diminta kelengkapan berkas permohonan lelang atas nama debitur: 1.

...........(SPPBS No.....tgl......): ...........

2.

...........(SPPBS No.....tgl......): ...........

3.

...........(SPPBS No.....tgl......): ...........

4.

dst. Demikian disampaikan, kiranya Saudara maklum.

Kepala Seksi

...................... NIP ............... Tembusan : Kepala Kantor.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

SURAT PENETAPAN JADWAL LELANG NOMOR : ................. Menunjuk Nota Dinas Saudara Kepala Seksi Piutang Negara Nomor : ND- ...... tanggal ...... perihal permohonan lelang, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang pada: Hari Tanggal Jam Tempat Lelang

: .................... : .................... : .................... : ...................

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Mengumumkan Pelaksanaan Lelang;

2.

Mengirimkan bukti pengumuman lelang kepada Kasi Pelayanan Lelang;

3.

Memberitahukan kepada penghuni (khusus barang tidak bergerak);

4.

Apabila membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang dimaksud kepada Kasi Pelayanan Lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Kepala Kantor ..................... NIP. .............

Tembusan : 1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang; 2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi; 3. Kepala Sub Bagian Umum.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL




: : : :

Telepon .................

SSegera Permintaan SKT

Yth. Kepala Kantor Pertanahan .... .................................................... .................................................... Berdasarkan surat dari ...... Nomor ..... tanggal .......... hal....., akan diadakan pelaksanaan lelang pada tanggal .... atas bidang-bidang tanah/bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. ........................; 2. ........................; 3. ........................; 4. dst; Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, diminta bantuan Saudara untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas bidang tanah tersebut. Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Kepala Kantor

..................... NIP. ............. Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah BPN ....; 2. Penjual.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL




: : : :

Telepon .................

SSegera Konfirmasi Obyek Lelang

Yth. Kepala Kantor Pertanahan .... .................................................... .................................................... Berdasarkan surat dari ...... Nomor ..... tanggal ...... hal permintaan lelang ulang, akan diadakan pelaksanaan lelang ulang pada tanggal .... atas bidang-bidang tanah/bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini. 1. ........................; 2. ........................; 3. ........................; 4. dst; Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta konfirmasi Saudara atas SKT dibawah ini: 1. 2. 3. 4.

SKT Nomor ........................; SKT Nomor........................; SKT Nomor........................; dst;

Apabila terdapat perubahan atas tanah dan atau bangunan yang akan dilelang tersebut, mohon bantuan Saudara untuk segera memberitahukan kepada kami sebelum tanggal pelaksanaan lelang ulang dimaksud. Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Kepala Kantor ..................... NIP. .............

Tembusan : Penjual.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN LELANG Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Kantor

:......................................................................................... :......................................................................................... :......................................................................................... :.........................................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada : Hari/ tanggal Tempat Penjual Objek Lelang

: : : :

............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................

DIBATALKAN, karena ........................................................... Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

........................................... Yang Membuat Pernyataan, Pejabat Lelang Kelas I

........................................ NIP ................................


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

Nomor :..... Lembar : ....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ....

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG... Jalan ……..

Telepon .............

TANDA TERIMA PENYETORAN UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG TANGGAL ........... DI ..................

Telah diterima dari : ...................................................................... Nama Lengkap : ...................................................................... Pekerjaan : ...................................................................... Tempat Tinggal : ...................................................................... Uang Sejumlah : Rp..............................(.................................) Untuk penawaran barang nomor urut ............................................... Yang Menerima, Bendahara Penerimaan/ Pejabat Lelang Kelas I Cap & ttd

...................., ............. Yang Menyetor, ttd Materai*) (Nama Jelas)

( Nama Jelas & NIP) *)Bea Meterai ditanggung penyetor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor : ......... Lembar 1/2/3

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG TANGGAL ............ DI ................ Telah terima kembali dari Bendahara Penerimaan/Pejabat Lelang KPKNL................................, Sejumlah uang tunai/Cek/Giro Bilyet Bank*) ...................... Nomor .................. tanggal ..................... Rp. ......................................... (...............................................................................................................) sebagai pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang tersebut di atas..................,.................... Yang Menerima

( Nama Jelas ) *) Coret yang tidak perlu Nama No. Identitas Telp

: : :


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

DAFTAR PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG Tanggal : ………………………. RL No.: ………………………...

No.

Nama

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dst.

2

Uang Jaminan Diterima Dikembalikan*) (Rp) (Rp) 3 4

Tanda Tangan 5

Jumlah

Mengetahui, Bendahara Penerima/ Pejabat Lelang Kelas I

………………… NIP. ………….. *) untuk peserta lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang kolom ini diisi dengan kalimat “diperhitungkan dengan Hasil Lelang”


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XVII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

KUITANSI (SEMENTARA) Risalah Lelang :.................................tanggal.................................................................. Sudah Terima Dari :.............................................................................................................. Banyaknya Uang : ............................................................................................................. ........ .................................................................................................. Keterangan : untuk pelunasan kewajiban pembayaran lelang ........................*) Rincian : ............................................................................................................. Pokok : Rp.......................................................................................................... Bea Lelang Pembeli : Rp.........................................................................................................

....................., ......... Pejabat Lelang Kelas I

Materai**) .................................. NIP............................ Jumlah

: Rp...............................

*) Diisi dengan identitas objek lelang; **) Materai secukupnya dan ditanggung Pembeli.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XVIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

Nomor :..... Lembar : ....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH...........................(1).................................. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ....(2)...... Jalan ……..

Telepon .............

RINCIAN UANG HASIL LELANG No./Tanggal Risalah Lelang : ..............................................(3).................................................... Pembeli : ..............................................(4).................................................... Keterangan : ..............................................(5).................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ 1. Pokok Lelang Hasil Bersih Lelang untuk Penjual/Instansi Pemerintah Bea Lelang Penjual PPh : 2. Bea Lelang Pembeli 3. Bea Lelang Batal 4. Uang Jaminan Penawaran Lelang Jumlah :

Rp...........................(6)........................ : Rp.........(7)........ : Rp.........(8)........ Rp.........(9)........ Rp...........................(10)....................... Rp...........................(11)....................... Rp...........................(12)....................... Rp...........................(13)...................... ............, (14).................. Pejabat Lelang Kelas I

..............(15).............. NIP ...........................

Catatan : Dalam pembayaran untuk harga pokok lelang Termasuk/tidak termasuk *) Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp.............................. *) coret yang tidak perlu


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Petunjuk Pengisian Lampiran 18 (Rincian Uang Hasil Lelang) 1) Kantor Wilayah DJKN yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang; 2) Nama KPKNL yang melaksanakan lelang; 3) Nomor dan Tanggal Risalah Lelang; 4) Nama Penjual atau Pembeli yang menyetor uang; 5) Diisi dengan identitas objek lelang; 6) Jumlah harga penawaran tertinggi yang diajukan peserta lelang sebelum dikenakan Bea

Lelang Pembeli, dan pungutan lainnya dan penawarannya telah disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pemenang Lelang; 7) Jumlah Hasil bersih lelang yang disetorkan kepada Penjual yaitu Pokok Lelang setelah

dikurangi dengan Bea Lelang Penjual dan PPh; 8) Jumlah Bea Lelang yang dipungut oleh Pejabat Lelang dari Penjual; 9) Jumlah PPh yang dipungut dari hasil lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau

bangunan; 10) Jumlah Bea Lelang yang dipungut oleh Pejabat Lelang dari Pembeli Lelang; 11) Jumlah Bea Lelang yang dipungut oleh Pejabat Lelang dari Penjual karena lelang

dibatalkan oleh Penjual tidak pada waktunya; 12) Jumlah Uang Jaminan Penawaran Lelang; 13) Jumlah dari Harga Pokok Lelang, Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Batal dikurangi Uang

Jaminan Penawaran Lelang; 14) Tempat, tanggal pembuatan Rincian Penerimaan Uang Hasil Lelang; 15) Nama dan NIP Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XIX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH...........................(3).......

No. :.....(1) Lbr : ....(2)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ....(4).. Jalan ……..

Telepon .............

TANDA PENERIMAAN UANG HASIL LELANG No. Risalah Lelang : ..................................(5)..................................Tanggal ................................. Penjual

: ..................................(6)..................................................................................

Telah diterima dari : .........................................(7)........................................................................... Berupa

: .........................................(8)...........................................................................

Untuk Pembayaran : .........................................(9)........................................................................... Nilai Rupiah

: Rp....................................(10)......................................................................... (.....................................................................................................................)

...................................., ...(11) ..........

Mengetahui : Atasan Langsung Kepala ....................(13).........

Yang Menerima, Bendahara Penerimaan

......................(14)...................... NIP. ..........................................

......................(12)...................... NIP. ..........................................


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Petunjuk Pengisian Lampiran 19 (Tanda Penerimaan Uang Hasil Lelang)

1)

Nomor urut tanda penerimaan uang hasil lelang;

2)

Lembar 1 : Pejabat Lelang Kelas I yang menyetor uang hasil pelaksanaan lelang; Lembar 2 : Bendahara Penerimaan;

3)

Kantor Wilayah DJKN yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang;

4)

Nama KPKNL pelaksana lelang;

5)

Nomor dan Tanggal RL;

6)

Nama lengkap Instansi/Pemohon Lelang;

7)

Nama/ NIP Pejabat Lelang Kelas I yang melaksanakan lelang;

8)

Bila diterima uang tunai maka ditulis uang Tunai dan bila diterima cek maka ditulis Cek Bank ... Nomor ..... Tanggal .....................................................;

9)

Ditulis ”Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang

atas .....” (diisi sesuai dengan

identitas objek lelang, sesuai Rincian Kewajiban Pembayaran Lelang tanggal.... [lampiran 18]); 10)

Jumlah uang (dalam angka dan huruf) yang diterima dari Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang;

11)

Tempat dan tanggal penerimaan;

12)

Nama lengkap dan NIP Bendahara Penerimaan;

13)

Jabatan Atasan langsung Bendahara Penerimaan;

14)

Nama Lengkap dan NIP Atasan Langsung Bendahara Penerimaan.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ......(1)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG.....(2) Jalan.... (2)

Telepon .................

KUITANSI Nomor :...........(3)..... Risalah Lelang Nomor Sudah Terima Dari Banyaknya Uang Keterangan Rincian Pokok Bea Lelang (Pembeli) Jumlah

:...............................(4)................Tanggal ..................(4).......................... : ..............................(5)................................................................................ : ..............................(6)................................................................................ .................................................................................................................. :...............................(7)................................................................................ : : Rp................(8).............. : Rp................(9).............. --------------------------------: Rp ...............(10)............

Mengetahui, ...................(13)......................

..........................(11).., ................. Bendahara Penerimaan, Materai

.........................(14)................ NIP. ..........................................

.....................(12))........................... NIP. ..........................................

Keterangan : Dibuat rangkap 3, antara lain : - Lembar kesatu : asli (putih) untuk Pembeli; - Lembar kedua : kuning untuk Bendahara Penerimaan; - Lembar ketiga : hijau untuk Pejabat Lelang Kelas I.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Petunjuk Pengisian Lampiran 20 (Kuitansi)

1)

Kantor Wilayah DJKN yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang;

2)

Nama dan alamat KPKNL pelaksana lelang;

3)

Nomor Kuitansi;

4)

Nomor dan Tanggal RL;

5)

Nama Pembeli;

6)

Jumlah uang (dalam angka dan huruf) yang diterima dari Pejabat Lelang Kelas I yang melaksanakan lelang;

7)

Ditulis ”Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang

atas .....” (diisi sesuai dengan

identitas objek lelang); 8)

Jumlah harga penawaran tertinggi yang diajukan peserta lelang sebelum dikenakan Bea Lelang Pembeli, dan pungutan lainnya dan penawarannya telah disahkan oleh Pejabat Lelang Kelas I sebagai Pemenang Lelang;

9)

Jumlah Bea Lelang yang dipungut oleh Pejabat Lelang Kelas I dari Pembeli Lelang;

10)

Jumlah dari Harga Pokok Lelang ditambah Bea Lelang Pembeli;

11)

Tempat dan tanggal penerimaan;

12)

Nama lengkap dan NIP Bendahara Penerimaan;

13)

Jabatan Atasan langsung Bendahara Penerimaan;

14)

Nama Lengkap dan NIP Atasan Langsung Bendahara Penerimaan.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

TANDA TERIMA CEK / GIRO (Untuk Pembeli)

Telah terima cek/giro Bank ............. Nomor ............. dari..............(nama Pembeli Lelang) sebesar Rp ................ (...................................................... rupiah) untuk pelaksanaan lelang tanggal ...................... Risalah Lelang Nomor : ..................... Tanda terima ini tidak berlaku sebagai bukti pelunasan pembayaran hasil lelang.

Yang Menyerahkan

.................................

......................., ............. Pejabat Lelang Kelas I

..................................... NIP. .............................


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

TANDA TERIMA CEK/GIRO*) (Untuk Pejabat Lelang)

Telah diterima cek/giro*) Bank ....... Nomor ...... dari Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang .......... sebesar Rp........ (............... rupiah) untuk pelaksanaan lelang yang diadakan pada tanggal.......... Risalah Lelang Nomor:............ Tanda terima ini tidak berlaku sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran lelang.

Mengetahui, Atasan Langsung

......................., ............... Bendahara Penerimaan

................................. NIP. ........................

..................................... NIP. ............................

*) coret yang tidak perlu


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :......................................................................................................................... NIP :......................................................................................................................... Jabatan :......................................................................................................................... Kantor :......................................................................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa penunjukan Saudara ......... alamat ........ selaku pemenang lelang pada : Hari/ tanggal : ....................................................................................................... Tempat : ....................................................................................................... Penjual : ....................................................................................................... Risalah Lelang Nomor : ....................................................................................................... Objek Lelang : ....................................................................................................... DIBATALKAN, mengingat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melunasi pembayaran harga lelang. Demikian Surat Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya. ................., ......................... Yang Membuat Pernyataan, Pejabat Lelang Kelas I

............................ NIP .....................


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL




: : : :

Telepon .................

S-......./WKN../KP../.... Segera ......... Pemberitahuan Pembatalan

Yth. .....................Pembeli Lelang) .......................................................... .......................................................... Sehubungan dengan pelaksanaan lelang pada tanggal ..........., bertempat di .............. Risalah Lelang Nomor : ............... dengan objek lelang : ............ sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini kami beritahukan bahwa penunjukan Saudara selaku Pembeli Lelang telah DIBATALKAN oleh Pejabat Lelang. Demikian kami sampaikan agar Saudara maklum.

Kepala Kantor

............................ NIP ..................... Tembusan: 1. Direktur Lelang; 2. Kepala Kanwil ..... DJKN; 3. ............(Penjual).


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL



Telepon .................

TANDA TERIMA CEK / GIRO (Untuk Pembeli) Telah terima cek/giro.... .. Nomor ...... dari (nama Pembeli Lelang) ...... sebesar Rp.......... (.................. rupiah) untuk pelaksanaan lelang tanggal........... Risalah Lelang Nomor : ............ Tanda terima ini tidak berlaku sebagai bukti pelunasan pembayaran hasil lelang. Mengetahui, Kepala Seksi Informasi

................................, ............... Hukum

dan

..................................... NIP. .............................

Bendahara Penerimaan

..................................... NIP. .............................


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

Nomor : …........... Lembar : …........... KUITANSI HASIL BERSIH LELANG Telah terima dari

: ………........(1)……………….

Uang sebesar

: Rp..…........(2)…………..…… (..……..…(3).……………………………………...............................)

Berupa

: ………........(4)…………..……………………………………………..

Untuk Pembayaran : Hasil lelang bersih atas permintaan.........(5)…...................……….. Tanggal Lelang

: ………........(6)…………..……………………………………………..

Tempat Lelang

: ………........(7)…………..……………………………………………..

Nomor Risalah

: ………........(8)…………..……………………………………………..

Pejabat Lelang

: ………........(9)…………..……………………………………………..

Rincian

: Pokok Lelang

: Rp ………………….(10)……

Bea Lelang (Penjual)

: Rp ………………….(11)……

PPh.

: Rp ………………….(12)……

Jumlah yang diterima

: Rp ………………….(13)…… ………, ….(14)………....

Yang Membayarkan,

Yang Menerima,

(17)

(15)

……………………………..

Nama: …..(16)…………..

Nama NIP. Jabatan

: ………….(18)……….. : ……………….……….. : ………….(19)………..


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Petunjuk Pengisian Lampiran 26 (Kuitansi Hasil Bersih Lelang)

1)

Nama Jabatan yang menyerahkan uang/membayar;

2)

Jumlah uang yang diterima dengan angka;

3)

Jumlah uang yang diterima dengan huruf;

4)

Bila yang diterima uang tunai maka ditulis “Uang Tunai” dan bila diterima cek maka ditulis “Cek Bank ..… Nomor ..…tanggal ..…”

5)

Nama lengkap instansi Penjual.

6)

Tanggal pelaksanaan lelang;

7)

Alamat tempat lelang;

8)

Nomor Risalah Lelang;

9)

Nama lengkap Pejabat Lelang;

10)

Jumlah pokok lelang sebelum dikurangi Bea Lelang Penjual dan PPh;

11)

Jumlah Bea Lelang Penjual;

12)

PPh yang dipungut dari hasil lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;

13)

Jumlah bersih yang diterima Penjual setelah dipotong bea lelang Penjual dan PPh;

14)

Tempat, tanggal, bulan dan tahun kuitansi Hasil bersih lelang dibuat;

15)

Tanda tangan penerima uang;

16)

Nama lengkap penerima uang;

17)

Tanda tangan yang menyerahkan uang;

18)

Nama lengkap dan NIP yang menyerahkan uang;

19)

Jabatan yang menyerahkan.


Ttd,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

REGISTER PERMINTAAN LELANG No. Urut Register

Hari / Tanggal

Penjual

Tempat Lelang

Sifat Barang

Alasan diadakan Lelang

Nomor dan Tanggal Surat Permintaan Lelang

Tanggal dan Alasan Pembatalan Lelang

Nomor Risalah Lelang

Pejabat Lelang

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Ttd, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDO DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NE

REKAPITULASI PENERIMAAN HASIL LELANG DAN PEN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG/PE KANWIL BULAN TAHUN

: ……………………………………….. : ……………………………………….. : ………………………………………..

NO.

KPKNL/PL Kelas II

Frek.

Pokok Lelang

1

2

3

4

1.

KPKNL …………………………………………….. Jumlah Bulan ini Penerimaan s.d. Bulan Lalu Realisasi s.d Bulan ini Rencana / Target Pencapaian

2.

dst... Jumlah Keseluruhan KPKNL: - Bulan ini - s.d. Bulan lalu - Realisasi s.d. Bulan ini - Rencana / Target - Pencapaian

3.

PL Kelas II ..................................................... Jumlah Bulan ini Penerimaan s.d. Bulan Lalu Realisasi s.d Bulan ini Rencana / Target Pencapaian

4.

dst… Jumlah Keseluruhan Jumlah Keseluruhan: PL Kelas II: - Bulan ini - Bulan ini - s.d. Bulan - s.d. lalu Bulan lalu - Realisasi- Realisasi s.d. Bulans.d. iniBulan ini - Rencana- / Rencana Target / Target - Pencapaian - Pencapaian Jumlah Keseluruhan Jumlah Keseluruhan: KPKNL dan PL Kelas II: - Bulan ini - Bulan ini - s.d. Bulan - s.d. lalu Bulan lalu - Realisasi- s.d. Bulan ini - Rencana- / Realisasi Target s.d. Bulan ini - Pencapaian - Rencana / Target




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR PER- 06 /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

LASI PENERIMAAN HASIL LELANG DAN PENCAPAIAN TARGET ANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG/PEJABAT LELANG KELAS II ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. dalam rupiah Penjual 5

Bea Lelang Pembeli 6

Batal 7

Jumlah 8

PPh

Lain-lain

Jumlah

9

10

11 = (4+6+7+10)

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd,HADIYANTO NIP 060076790



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN TERHADAP BALAI LE KANWIL : ……………………………………….. BULAN : ……………………………………….. TAHUN No.

Balai Lelang

1

2

Laku 3

Frekuensi Lelang TAP*) Batal 4

5

Pokok Lelang 6

Bea Lelang Balai Lelang Jumlah Tanggal Setor 7

8

Keterangan : TAP*) Tidak Ada Penawaran




GAN REPUBLIK INDONESIA RAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXIX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER-06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

ASAN TERHADAP BALAI LELANG ………………………….. ………………………….. dalam rupiah PPh

BPHTB

Tanggal Penyampaian Laporan

9

10

11

Surat Peringatan/Teguran No./Tanggal Perihal 12

13

Keterangan 14

(kota), (tanggal) Kepala Kanwil DJKN,

(nama kepala kanwil) NIP. ………………… DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDO DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEG

LAPORAN JADWAL LELANG KPKNL Tanggal Bulan Tahun No. Reg. 1

RENCANA PELAKSANAAN LELANG Hari Tanggal 2 3

:

: …………………. s.d. ………………. : :

PEMOHON LELANG/PENJUAL Nama Alamat 4 5




KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PERATURAN

DIREKTUR

LAMPIRAN XXX JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

ORAN JADWAL LELANG …………. s.d. ……………….

dalam rupiah SURAT PERMOHONAN Nomor Tanggal 6 7

Tempat Lelang

Sifat Barang

Jenis Lelang

8

9

10

(kota), (tanggal) Kepala KPKNL ……………………..

(nama kepala kantor) NIP. ………………… DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXXI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG dalam rupiah 1 2 3 4 5 6 7

Nomor Registrasi Tanggal Pelaksanaan Lelang Nomor Risalah Lelang Nama/NIP Pejabat Lelang Penjual/Kode Jenis Lelang Tempat Lelang/Kode Lokasi Sifat Barang Banyaknya Barang Laku 8 Yang Diwarkan Batal Ditawarkan Tidak Ada Peminat (TAP) 9 Nama Pemilik Barang 10 Nama Pembeli (tanah/bangunan) 11 Lelang Dilaksanakan 12 Dasar Pemungutan Bea Lelang

Kode : Kode : Kode :

BB/BTB/BB&BTB

Dengan/Di Luar Tanggungan Pemerintah *) JUMLAH HASIL LELANG

PENERIMAAN Pokok Lelang Barang Yang 13 Laku/Terjual

14

BEA LELANG

15 Penerimaan Jasa Lainnya 16 Bea Lelang Balai Lelang 17 PPh

Jumlah

2.1. Dengan Tanggungan Pemerintah

Diterima dari Pembeli/ Penjual Rp.

2.2. Diluar Tanggungan Pemerintah

Rp.

Pembeli Penjual Batal

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


Rp.

18 JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL PENYETORAN/PEMBAYARAN/TUNGGAKAN 19 POKOK LELANG KE KAS NEGARA 20 HASIL BERSIH LELANG KEPADA PEMOHON LELANG/PENJUAL Pembeli 21 BEA LELANG Penjual Batal 22 Pokok Lelang Diluar Tanggungan Pemerintah 23 Penerimaan Jasa Lainnya 24 Bea Lelang Balai Lelang 25 Perurugi Setelah PPh Pasal 21 26 PPh Pasal 21 27 PPh 28 JUMLAH PENYETORAN/PEMBAYARAN 29 Jumlah Nilai Limit Barang yang laku/terjual *) Coret yang tidak perlu

M.A.P

Tgl. Setor Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


(nama kepala kantor) NIP. …………………


Ttd,-

HADIYANTO NIP 060076790 Anugerah Komara NIP 060069280


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXXII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

LAPORAN PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ………………… TAHUN ANGGARAN ………. BULAN : dalam rupiah URAIAN 2

NO 1

BULAN INI 3

S.D. BULAN LALU 4

S.D. BULAN INI 5

PENERIMAAN/TUNGGAKAN Tunggakan 1 2

3

4 5 6 7

2.1. Dengan Tanggungan Pemerintah 2.2. Di Luar Tanggungan Pemerintah 3.1. Pembeli 3.2. Penjual BEA LELANG 3.3 Batal 3.4. Balai Lelang JUMLAH PENERIMAAN JASA LAINNYA PPh JUMLAH PENERIMAAN JUMLAH TUNGGAKAN POKOK LELANG

Laku

PENYETORAN/PEMBAYARAN/TUNGGAKAN POKOK LELANG KE KAS NEGARA 8 HASIL BERSIH LELANG KEPADA PENJUAL 9 10 BEA LELANG 11 POKOK LELANG DI LUAR TANGGUNGAN PEMERINTAH 12 BEA LELANG BALAI LELANG


13 14 15 16 17

PENERIMAAN JASA LAINNYA PPh JUMLAH PENYETORAN/PEMBAYARAN HASIL LELANG YANG MASIH HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN JUMLAH PENYETORAN/PEMBAYARAN/TUNGGAKAN

Telah diperiksa dengan/tanpa * perubahan Kepala Kanwil DJKN


(nama) NIP …………………………….

(nama kepala kantor) NIP. …………………






DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDON DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGA

SALINAN BUKU PENJUALAN, PENYETORAN, DAN TUNGG KPKNL ……………. BULAN ……………. HASIL LELANG Risalah Lelang

Pejabat Lelang

Nomor

Tanggal

Nama

NIP

1

2

3

4

Pemohon Lelang/ Penjual

Jenis Lelang

Sifat Barang

5

6

7

POKOK LELANG

BEA LELANG

Bea Lelang

Dengan

Di Luar

Tanggungan

Tanggungan

Penjual

Pembeli

Batal

Pemerintah 8

Pemerintah 9

10

11

12

PPh

13

Balai Lelang 14

ttd

Dibuat SALINAN sesuai dengan aslinya Kepala Kantor

(nama) NIP. …………………

(nama) NIP. …………………

Atasan Langsung Bendahara Penerimaan Kepala Seksi …

untuk lampiran Laporan PPJ

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaa u.b. Kepala Bagian Umum,



N KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA AT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXXII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

PENYETORAN, DAN TUNGGAKAN HASIL LELANG KPKNL ……………. BULAN ……………. HASIL BERSIH LELANG KE KAS NEGARA

Jumlah Hasil Lelang

Hasil Bersih Lelang

15

16

Bea Lelang Penjual 17

Pembeli 18

Batal 19

KE PENJUAL

Bea Lelang

Tanggal

PPh

Balai

20

Lelang 21

Penyetoran

Hasil Bersih Lelang

Tanggal Penyetoran

22

23

24

Dibuat SALINAN sesuai dengan aslinya Kepala Kantor

(kota), (tanggal) Bendahara Penerimaan ttd

NIP. …………………

(nama) NIP. …………………

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kepala Bagian Umum,


Jumlah

Tunggakan

Ket.

25

26

27




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAAN LELANG MENUR KPKNL ……………………………… BULAN ……………………………… TAHUN ANGGARAN ………………..

No.

1

Asal Barang

Frek.

Hasil Bersih Lelang

Penjual

3

4

5

2

SAMPAI DENGAN BULAN LALU Bea Lelang Bea Lelang PPh Pembeli Batal Jumlah Balai Lelang 6

7

8

9

10

Bea Lelang Uang Jaminan Jumlah Frek. Wanprestasi 11

12

13

Hasil Bersih Lelang

Penjual

14

15

1

Lelang Non Eksekusi Wajib 1.1. Barang Milik Negara 1.2. Barang Milik Daerah 1.3. Barang Dimiliki Negara DJBC 1.4. BUMN 1.5. BUMD 1.6. Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama 1.7. Lain-lain 2 Lelang Eksekusi 2.1. PUPN 2.2. Pengadilan 2.3. Pajak 2.4. Harta Pailit 2.5. Pasal 6 UUHT 2.6. Barang Tidak Dikuasai/ Dikuasai Negara DJBC 2.7. Barang Sitaan Berdasarkan pasal 45 KUHAP 2.8. Barang Rampasan 2.9. Barang Temuan 2.10. Fidusia 2.11. Gadai 2.12. Sitaaan Berdasarkan Ps. 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 2.13. Lain-lain 3 Lelang Non Eksekusi Sukarela 3.1. PL Kelas I dari BL 3.2. PL Kelas I dari Umum 3.3. PL Kelas II dari BL JUMLAH




ANGAN REPUBLIK INDONESIA DERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

ELAKSANAAN LELANG MENURUT JENIS/ASAL BARANG ………………………… ………………………… GGARAN ……………….. dalam rupiah BULAN INI Bea Lelang Pembeli Batal Jumlah 16

17

18

PPh 19

Bea Lelang Balai Lelang 20

SAMPAI DENGAN BULAN INI Bea Lelang Uang Jaminan Jumlah Frek Wanprestasi 21

22

23

Hasil Bersih Lelang 24

Penjual Pembeli Batal Jumlah 25

26

27

PPh

28

29

Bea Lelang Balai Lelang 30

Uang Jaminan Jumlah Wanprest asi 31 32


(nama kepala kantor) NIP. ………………… DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDO DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEG

LAPORAN FREKUENSI PENGGALIAN POTENSI KPKNL…………………… SEMESTER ……………. TAHUN ………………

No.

Kegiatan

Pemerintah Pusat/Daerah

BUMN/D

1

2

3

4

PUP Kepolis K

1 Penyebaran Informasi Lelang 1.1 Penyuluhan 1.2 Hubungan Surat Menyurat 1.3 Pendekatan Langsung/Kunjungan 1.4 Jumpa Pers 1.5 Dst ………………. 2 Menindaklanjuti Surat/Perintah dari Kantor Pusat/Kantor Wilayah 2.1 Jumlah yang diterima 2.2 Jumlah yang telah ditindaklanjuti 2.3 Jumlah yang belum ditindaklanjuti





LAMPIRAN XXXIV IREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

Keterangan 7

a KPKNL ……………………..

TUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYA

LAPORAN PEMBUATAN RISALAH LELAN KPKNL/PL KELAS II BULAN TAHUN Risalah Lelang No.

1

Nomor

Tanggal

2

3

Nama, Alamat, NPWP Letak Tanah dan Bangunan 4

Status Tanah 5

Pihak Yang Mengalihkan 6

Luas M

Pihak Yang Memperoleh

Tanah

Hak 7

8




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXXV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

ORAN PEMBUATAN RISALAH LELANG : : : dalam rupiah

Luas M

2

SSB

Bangunan 9

NJOP

Pokok Lelang

10

11

SSP

Tanggal

Nilai

Tanggal

Nilai

12

13

14

15

Tanggal Penyampaian Petikan Risalah Lelang

Keterangan

16

17


(nama kepala kantor) NIP. ………………… DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ekayaan Negara Ttd,HADIYANTO NIP 060076790



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN N

LAPORAN DAFTAR PEMBELI LELANG WA KPKNL BULAN TAHUN No. 1

Pembeli Nama 2

Alamat 3




EN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXXVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

AFTAR PEMBELI LELANG WANPRESTASI : ……………………………………….. : ……………………………………….. : ……………………………………….. dalam rupiah Risalah Lelang Nomor Tanggal 4 5

Uang Jaminan Lelang

Keterangan

6

7

(kota), (tanggal) Kepala KPKNL …………………….. (nama kepala kantor) NIP. ………………… DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Ttd,HADIYANTO NIP 06076790


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK I DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

LAPORAN LELANG ILLEGAL LO KPKNL BULAN TAHUN

No. 1

Risalah Lelang Nomor 2

Tanggal 3

: ………………………………. : ………………………………. : ……………………………….

Penjual

Jenis Lelang

Volume (m³)

Pokok Lelang

4

5

6

7





IREKTUR KN/2009 DAN

JENDERAL

LAMPIRAN XXXVII KEKAYAAN NEGARA

TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI

PELAPORAN

LELANG

OLEH KPKNL

dalam rupiah Jumlah 11 (8+9+10)

ala KPKNL ……………………..

a kepala kantor) . ………………… EKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDO DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NE

LAPORAN PELAKSANAAN LELANG YANG OBJEK LELANGNYA DI KPKNL : BULAN : TAHUN :

No. 1

Risalah Lelang Nomor 2

Jenis Lelang

Sifat Barang

Pokok Lelang

4

5

6

Tanggal 3

Bea Lelang Penjual 7

Pembeli 8

Batal 9

Jumla 10 (7+8

Jumlah s.d Bulan Lalu s.d Bulan ini


Anugerah Komara


NIP 060069280


LAMPIRAN XXXVIII IREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA /KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

dalam rupiah KPKNL Tempat Objek Lelang Berada 14

AL KEKAYAAN NEGARA,


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPIRAN XXVII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 06/KN/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG OLEH KPKNL

BUKU PENJUALAN, PENYETORAN, DAN TUNGGAKAN HASIL LELANG BULAN ……………. KPKNL …………….

Risalah Lelang

Pejabat Lelang

No.

Tanggal

Nama

NIP

1

2

3

4

Pemohon Lelang/Penjual

Jenis Lelang

Sifat Barang

5

6

7

POKOK LELANG Dengan Di Luar Tanggungan Tanggungan Pemerintah Pemerintah 8 9

HASIL LELANG BEA LELANG Penjual

Pembeli

Batal

10

11

12

PPh

Bea Lelang Balai Lelang

Jumlah Hasil Lelang

13

14

15


HASIL BERSIH LELANG KE KAS NEGARA Bea Lelang Tanggal Bea Lelang Balai PPh Penyetoran Lelang Penjual Pembeli Batal 17 18 19 20 21 22

KE PENJUAL


Tanggal Penyetoran 24

Jumlah

Tunggakan

Ket.

25

26

27


Ttd, HADIYANTO NIP 060076790



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BUKU PENJUALAN, PENYETORAN DAN TUNGGAKAN HASIL LELANG PETUNJUK PENGISIAN Kolom 1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25

26 27

Petunjuk Pengisian 2

Ket. 3

Diisi dengan Nomor Risalah Lelang Diisi dengan Tanggal Risalah Lelang Diisi dengan Nama dari Pejabat Lelang Diisi dengan NIP dari Pejabat Lelang Diisi dengan nama dari Pemohon Lelang/Penjual Diisi dengan Jenis Lelang, contoh: lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi sitaan Kejaksaan, lelang non eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) Diisi dengan sifat barang tidak bergerak (BTB) atau barang bergerak (BB) atau barang tidak bergerak dan barang bergerak dalam satu paket (BTB&BB) Diisi dengan Pokok Lelang yang laku Dengan Tanggungan Pemerintah Diisi dengan Pokok Lelang yang laku melalui Balai Lelang atau PL Kelas II Di Luar Tanggungan Pemerintah Diisi dengan jumlah Bea Lelang Penjual yang dikenakan kepada Pemohon Lelang/Penjual Diisi dengan jumlah Bea Lelang Pembeli yang dikenakan kepada Pembeli Diisi dengan jumlah Bea Lelang Batal yang dikenakan kepada Pemohon Lelang/Penjual Diisi dengan jumlah PPh yang dikenakan kepada Pemohon Lelang/Penjual Diisi dengan Bea Lelang untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang Diisi dengan: a. Apabila Dengan Tanggungan Pemerintah, penjumlahan dari kolom 6 (Pokok Lelang Dengan Tanggungan Pemerintah), kolom 9 (Bea Lelang Pembeli), dan kolom 10 (Bea Lelang Batal) b. Apabila lelang Di Luar Tanggungan Pemerintah: penjumlahan dari kolom 7 (Pokok Lelang Di Luar Tanggungan Pemerintah) dan kolom 12 (Bea Lelang (Balai Lelang) Diisi dengan Hasil Bersih lelang yaitu kolom 6 (Pokok Lelang Dengan Tanggungan Pemerintah) dikurangi dengan kolom 8 (Bea Lelang Penjual) Diisi sama dengan kolom10 Diisi sama dengan kolom 11 Diisi sama dengan kolom 12 Diisi sama dengan kolom 13 Diisi sama dengan kolom 14 Diisi dengan tanggal penyetoran hasil bersih lelang ke Kas Negara Diisi dengan: a. Apabila Dengan Tanggungan Pemerintah, yaitu kolom 6 (Pokok Lelang Lelang Dengan Tanggungan Pemerintah) dikurangi dengan kolom 8 (Bea Lelang Penjual) dan kolom 11 (PPh) b. Apabila lelang Di Luar Tanggungan Pemerintah, yaitu kolom 7 (Pokok Lelang Di Luar Tanggungan Pemerintah) Diisi dengan tanggal penyetoran hasil bersih lelang ke Pemohon Lelang/Penjual Diisi dengan penjumlahan dari kolom 16 (Hasil Bersil Lelang yan disetor ke Kas Negara), kolom 17 (Bea Lelang Penjual), kolom 18 (Bea Lelang Pembeli), kolom 19 (Bea Lelang Batal), kolom 20 (PPh), kolom 21 (Bea Lelang Balai Lelang) dan kolom 23 (Hasil Bersih Lelang yang disetor kepada Pemohon Lelang/Penjual Diisi dengan jumlah Tunggakan (hasil lelang yang belum disetorkan kepada yang berhak) Diisi dengan lelang yang Laku, TAP, Batal, atau Wanprestasi

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Keyaan Negara u.b. Kepala Bagian Umum,

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Ttd, HADIYANTO NIP 060076790



2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 13

Recommend Documents