2004

P U T U S A N No. 36 K/TUN/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa

perkara

Tata

Usaha

AGUNG

Negara

dalam

tingkat

kasasi

telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara : SYAFEI AMRI, ST.,Dipl.E.Eng, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cijerokaso No. 65, Bandung Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding; melawan: KEPALA PUSAT LITBANG PERMUKIMAN, BALITBANG KIMPRASWIL DEPARTEMEN KIMPRASWIL, berkedudukan Jalan Panyaungan Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat telah menerima Surat Panggilan Peringatan I pada tanggal 1 April 2002 No. UM.01.03.LM/02.248 tentang Pembayaran Gaji yang ditangguhkan dan Surat Panggilan Peringatan II pada tanggal 4 April 2002 No. 01-03-LM/02.257 dari Tergugat; Bahwa pada tanggal 8 April 2002 Penggugat mengirim surat jawaban secara tertulis kepada Tergugat akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti kapan Tergugat membalas surat termaksud sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Pasal 7 bagian c ayat 4; Penggugat harus dapat jawaban 3 hari dari Tergugat. Penggugat dengan kejadian ini menuntut berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; Bahwa berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri, yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut; Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menunjukkan ketentuan yang ada dalam aturan Pegawai Negeri

Sipil tersebut di atas

yakni hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan penundaan gaji; Bahwa begitu pula berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk perkara ini masih ada tenggang waktu, Pasal 55 UndangUndang No. 5

Tahun 1986 , berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Bahwa Penggugat telah bekerja dari tanggal 1 Pebruari 1980 (Pegawai Harian), Desember 1980 (Calon Pegawai Negeri Sipil) hingga 9 April 2002 dan di daftarkan gugatan ini telah mempunyai masa bakti 22 tahun dengan jabatan terakhir adalah Kepala Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan

pada

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan

Pemukiman,

Departemen Kimpraswil dan Jabatan Fungsional Peneliti Muda IVA serta pangkat terakhir Pembina IV/a, demikian juga Penggugat saat ini telah berusia 51 Tahun; Bahwa Penggugat menjabat Kepala Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan namun dengan tanpa diduga kedudukan Penggugat telah diganti oleh Ir. M. Sadikin Rasad yang tanpa prosedur yang benar (tanpa serah terima jabatan) dan alasan yang jelas; Terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2001 hingga diajukannya gugatan ini Penggugat belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan, sehingga Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik serta ke tidak cermatan; Bahwa Penggugat dalam proses intern untuk menuntut ganti rugi atas pengeluaran yang Penggugat lakukan atas pekerjaan Penelitian Dampak Gempa Bumi Pandeglang 23 Desember 1999 yang Penggugat lakukan atas inisiatif sendiri namum hasilnya dimanfaatkan oleh Pusat Litbang dan ditanda tangani oleh Tergugat. Pekerjaan ini kemudian dialokasikan pembiayaannya dalam proyek kerjasama antara Direktorat Pengembangan Perumahan dan Pemukiman, Departemen Kimpraswil yang meliputi Sub kegiatan Penelitian Kawasan Laweyan, Indragiri Hilir, Penelitian Gempa Pandeglang, Pengungsi Timor Timur dan Kawasan Cilincing, Proyek kerjasama ini menggunakan Pihak ke 3 dengan total biaya sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

puluh tujuh juta rupiah), namun seluruh penelitiannya adalah Pegawai Pusat Litbang Pemukiman dengan Koordinator Ir. M. Sadikin Rasad; Bahwa hingga saat ini Penggugat harus memperjuangkan untuk mendapatkan penggantian atas pengeluaran Penggugat dan hak rekanrekan lain atas pekerjaan penelitian Rusun Koja Jakarta yang telah mendapat bayaran dari PERUMNAS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun penggunaannya yang dilakukan oleh Ir. M. Sadikin Rasad sangat tidak jelas; Bahwa fungsi Penggugat dalam menangani proyek EQTAP kerjasama Indonesia-Jepang manjadi tidak jelas dengan perubahan struktur organisasi penelitian yang fungsi koordinator digantikan oleh Ir. M. Sadikin Rasad. Hal ini tanpa mendapatkan persetujuan counterpart (penyandang dana) dengan tanpa alasan yang jelas. Hal ini dipertanyakan oleh Pihak Jepang dan tanpa mendapat jawaban yang jelas yang juga menjadi pertanyaan Penggugat; Bahwa yang menjadi dasar Penggugat dirugikan dengan Surat Tergugat, berawal dari Penggugat yang telah lulus Fit and Proper Test (3 orang diantara 7 orang) namun tidak diangkat kembali pada saat reorganisasi pertama (kemudian mengangkat satu orang dari luar Satminkal yaitu Dr. Ir. Hedi Rahadian). Yang menjadi keheranan Penggugat adalah pada saat reorganisasi kedua Penggugat juga tidak diangkat kembali, namun mengangkat orang-orang yang tidak lulus (Alm. Drs. Randing S dan Ir. Rahim Siahaan CES) serta mempromosikan pejabat Eselon IV yaitu Ir. Anita Firmanti dan Ir. Puthut Samyaharja, CES. Dalam kaitan penggantian ini Penggugat sangat tidak mengerti dengan keputusan/kebijaksanaan Tergugat yang semata-mata bersifat diskriminatif, menganak tirikan, mutlak like and dislike oriented dan penuh dengan nuansa KKN tanpa melihat prestasi dan riwayat hidup dari pejabat yang di promosikan sebagai catatan Ir. M. Sadikin Rasad pernah mendapat sanksi kepegawaian akibat desersi dari tugas belajar di Australia; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat dari jabatan adalah “para pejabat yang diangkat kembali merupakan titipan Pejabat Eselon I” sesuai yang disampaikan Tergugat pada Penggugat, Dr. Tetsuro Goto dari NILIM Jepang, dan Dr. Sindur P. Mangkoesoebroto, ITB. Alasan lain yang disampaikan Tergugat pada DR. Shinsuke Nakata, Jepang adalah Pejabat pengganti harus mempunyai gelar master, namun pada kenyataannya pengganti Penggugat Sdr. Ir. M. Sadikin Rasad tidak mempunyai gelar yang dimaksud tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

Bahwa atas perintah Tergugat untuk memindahkan kamar kerja Penggugat

dengan

tanpa

pemberitahuan

kepada

Penggugat

yang

mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian dokumen berupa buku, disket, photo, surat, gambar-gambar milik pribadi atau milik negara, milik kerjasama dengan pemerintah asing yang dititipkan pada Penggugat yang sangat bernilai tinggi; Bahwa sebagai konsekwensi dari kejadian butir 7, 8 dan 9 di atas, Penggugat sudah tidak nyaman lagi bekerja di lingkungan yang dipimpin oleh Tergugat yang secara psikologis telah melakukan pembunuhan karakter (Character Assassination) terhadap diri Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan jabatan secara bijak, namun cenderung diskriminatif terhadap Penggugat, dimana hal ini jelas bertentangan dengan sumpah jabatan dan jiwa good coorporate governance, transparansi, reformasi serta bebas KKN; Bahwa dalam perkara a quo Tergugat sama sekali tidak menjalankan PP No. 30 Tahun 1980 jo. PP No. 43 Tahun 1999, kesewenang-wenangan Tergugat

terlihat

pula

dengan

menghentikan

gaji

yang

menjadi

hak

Penggugat, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 a, b, c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan

sebagaimana

mempertimbangkan

semua

dimaksud kepentingan

dalam yang

ayat

1

tersangkut

setelah dengan

keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut; Bahwa dengan keadaan Tergugat telah menjalankan jabatan yang tanpa aturan, hal ini mengakibatkan Penggugat tidak nyaman lagi bekerja, sepengetahuan Penggugat PP No. 30 Tahun 1980, mengatur pula mengenai “pensiun dini”, dimana Penggugat mempunyai hak pula mengajukan pensiun dini, dalam aturan tersebut, “Bagi pegawai yang sudah menjalani masa kerja 15 tahun berhak untuk mengajukan pensiun dini dengan usia Penggugat masa kerjanya 22 tahun, maka beralasan untuk mendapatkan hak, yaitu pensiun dini;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

Bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

permohonan

untuk

mendapatkan hak pensiun dini/pensiun muda yang ditujukan kepada Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kimpraswil melalui Tergugat tertanggal 3 April 2002; Bahwa

pengajuan

pensiun

muda/pensiun

dini

tersebut

telah

disusulkan pula surat yang kedua kalinya tanggal 7 April 2002 namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi keinginan Penggugat seolah-olah hidup Penggugat ini digantung dimana mati tidak hidup tidak (seperti halnya gaji tidak diberikan/ditahan, pensiun muda/pensiun dini tidak boleh); Bahwa sebagai akibat penundaan gaji dan

pensiun muda/pensiun

dini tersebut maka Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materiil; Turutan ganti rugi eks. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986: “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; TUNTUTAN GANTI RUGI : Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai ganti rugi dengan alasan sebagai berikut: Bahwa karena “Keputusan Tergugat” yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah

tidak

berdasarkan

hukum

dan

sangat

merugikan

Penggugat,

Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan atas “Keputusan Tergugat” ini. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat; Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi biaya administrasi yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan; PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN : Bahwa “Keputusan Tergugat” nyata-nyata : 1. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan ; 2. Dalam mengeluarkan keputusannya, Tergugat telah menyalah gunakan wewenangnya

untuk

tujuan

dari

maksud

diberikannya

wewenang

tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

3. Karena telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik; Dan karena alasan mendesak, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas “Keputusan Tergugat” No. Um.01.03-Lm/02.248 tanggal 1 April 2002; Bahwa berdasarkan hal-hal

tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan

permohonan

“Penangguhan

Pelaksanaan”

yang

dimohonkan oleh Penggugat; 2. Memerintahkan

kepada

yang

mendapat

perintah

dari

Tergugat

berdasarkan “Keputusan Tergugat” untuk menunda surat pelaksanaan Surat Keputusan No. Um.01.03-Lm/02.248 tanggal 1 April 2002; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. Um.01.03-Lm/02.248 tanggal 1 April 2002; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat yaitu gaji yang telah ditangguhkan atas nama Penggugat; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan rekomendasi tentang pengajuan pensiun dini/pensiun muda yang dimohon Penggugat kepada Menteri/Pejabat yang berwenang untuk itu; 5. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

ganti

rugi

sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, selambat-lambatnya 8 hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara; Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa

gugatan

yang

diajukan

Penggugat

merujuk

pada

Surat

Panggilan/Peringatan I pada tanggal 1 April 2002 No. Um.01.03-Lm/02.248 dan Surat Peringatan/Panggilan II tanggal 4 April 2002 No. Um.01.03-Lm/-02.257 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bukan merupakan keputusan (beschikking) yang final, tetapi merupakan

surat

panggilan

yang

bersifat

biasa

dalam

tata

cara

persuratan (prosedur administratif); Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

2. Bahwa

penangguhan sementara

atas

pembayaran

gaji

Penggugat

merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

kepada

Tergugat

dengan

tidak

mengesampingkan

pertimbangan hukum antara lain: -

Setelah masa cuti besar Tergugat selama 3 bulan terhitung tanggal 17 September 2001 sampai dengan 17 Desember 2001, Tergugat meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 bulan secara terusmenerus. Berdasarkan pasal 12 (1) PP No. 32 Tahun 1979 “Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam kurun waktu 2 bulan terus menerus dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga” jo PP No. 30 Tahun 1980 Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf K “mentaati ketentuan

jam

kerja”

dan

huruf

X

“mentaati

segala

peraturan

perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku” maka Tergugat berdasarkan tugas dan kewenangannya wajib memberikan tindakan administratif kepada Penggugat; -

Bahwa

tindakan

sementara

dan

penangguhan semata-mata

pembayaran bertujuan

gaji

agar

hanya

Penggugat

bersifat dapat

dihadirkan untuk proses pemeriksaan serta memberikan peringatan kepada Penggugat terhadap kewajibannya sebagai Pegawai Negeri; 3. Bahwa Tergugat dalam surat panggilan I (pertama) dan surat panggilan II (kedua) telah berusaha menghadirkan Penggugat untuk memberikan alasan ketidak hadirannya selama itu dan diperiksa berdasarkan prosedur pemeriksaan yang berlaku, tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan ataupun memberikan alasan yang sah menurut Undang-Undang atau Peraturan Kepegawaian; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/G/2002/-PTUNBDG. tanggal 5 Nopember 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

Dalam Eksepsi : -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

-

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat; Menimbang,

bahwa

dalam

tingkat

banding

atas

permohonan

Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

dengan

putusan No. 104/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Juli 2003; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2003 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 35/K/2003/PTUN-BDG jo. No. 30/G/2002/ PTUN-BDG

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung; Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung

barulah

pada

tanggal

18

September 2003 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/ B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Juli 2003 telah terjadi pada tanggal 3 September 2003 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SYAFEI AMRI ST. DIPL. E. Eng. tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 oleh

SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung

TITI NURMALA

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. MUCHSAN, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh A. KARIM

MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. MUCHSAN, SH.

Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.

Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...

Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i ……………..

Rp.

1.000,-

3. Administrasi kasasi ……..

Rp. 493.000,-

Jumlah …………………..

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. : 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 36 K/TUN2004