RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 072/PUU-II/2004 I.
PEMOHON Smita Notosusanto (CETRO), dkk. Kuasa Hukum : Dr. T. Mulya Lubis, SH., LL.M, dkk.
II.
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : 1. Pasal 1 angka 21 ttg anak kalimat…yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota; 2. Pasal 57 ayat (1) ttg anak kalimat…yang bertanggung jawab kepada DPRD; 3. Pasal 65 ayat (4) ttg anak kalimat…dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 4. Pasal 66 ayat (3) e: “Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas KPUD.” 5. Pasal 67 ayat (1)e: “Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.” 6. Pasal 82 ayat (2) ttg anak kalimat…oleh DPRD; 7. Pasal 89 ayat (3) ttg anak kalimat…diatur dalam Peraturan Pemerintah; 8. Pasal 94 ayat (2) ttg anak kalimat…berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 9. Pasal 114 ayat (4) ttg anak kalimat…diatur dalam Peraturan Pemerintah.
III. DASAR DAN ALASAN UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 : - 18 ayat (4) Perubahan Kedua: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” - 22E ayat (1) Perubahan Ketiga: ”Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
- 22E ayat (5) Perubahan Ketiga: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” IV. ALASAN-ALASAN 1. Pemilu Termasuk di dalamnya adalah Pilkada Dalam risalah rapat ke-36 Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR di halaman 255 merupakan pokok pandangan dari fraksi PPP menyatakan antara lain, “7. Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh UU, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden juga dipilih secara langsung”, kemudian dalam halaman 273 menyebutkan alasannya yaitu, “Keempat, karena Presiden itu dipilih secara langsung maka, pada pemerintahan derahpun gubernur, bupati dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Maka secara hukum mempunyai makna pelaksanaan Pasal 18 khususnya dalam pemilihan kepala daerah harus merujuk pada Pasal 22E, karena logika hukumnya kalau oleh pembuat Konstitusi Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E. 2. Independensi Penyelenggaraan Pilkada Langsung Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Untuk menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil tersebut Pasal 22E ayat (5) menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Implementasi dari ketentuan konstitusional a quo dalam pelaksanaan pemilihan umum kepada sutau lembaga independent yang kemudian disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam menyelenggarakan pemilu, untuk menjaga kemandiriannya lembaga ini diberikan kewenangan: Kesatu, untuk mengatur lebih lanjut aturan mengenai pemilu dalam bentuk produk hukum “Keputusan KPU” sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang setara dengan “Peraturan Pemerintah”. Kedua, Penyelenggara Pemilu tidak bertanggung jawab baik kepada Eksekutif maupun Legislatif, tetapi hanya membuat laporan kepada Presiden dan DPR. 3. Penyelenggara Pilkada Langsung Kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung hanya oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD secara nyata-nyata mengingkari prinsip penyelenggaraan pemilu yang bersifat “nasional” dan “mandiri” karena KPUD (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota) hanyalah bagian dari KPU.
Kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung hanya oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD secara nyata-nyata mengingkari prinsip penyelenggaraan pemilu yang bersifat “nasional” dan “mandiri” karena KPUD (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota) hanyalah bagian dari KPU. Kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada langsung seharusnya tetap berada di tangan KPU sebagai pengejawantahan penyelenggaraan pemilu “satu atap”, walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota akan lebih banyak berperan. V.
PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: - Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”; - Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada DPRD”; - Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; - Pasal 66 ayat (3) e; - Pasal 67 ayat (1)e; - Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “...oleh DPRD”; - Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”; - Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “…berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; dan - Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5). 3.
Menyatakan: -
Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”;
-
Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada DPRD”; Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”, Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”;
-
-
Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1) e; Pasal 82 ayat ( 2 ); sepanjang menyangkut “...oleh DPRD “ ; Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “...diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “…berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; Pasal 106 ayat (1) s/d (7); dan Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”,
RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 072/PUU-II/2004 Perbaikan Tgl, 20 Januari 2004 I.
PEMOHON Smita Notosusanto (CETRO), dkk. Kuasa Hukum : Dr. T. Mulya Lubis, SH., LL.M, dkk.
II.
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : 1. Pasal 1 angka 21 ttg anak kalimat…yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota; 2. Pasal 57 ayat (1) ttg anak kalimat…yang bertanggung jawab kepada DPRD; 3. Pasal 65 ayat (4) ttg anak kalimat…dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 4. Pasal 66 ayat (3) e: “Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas KPUD.” 5. Pasal 67 ayat (1)e: “Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.” 6. Pasal 82 ayat (2) ttg anak kalimat…oleh DPRD; 7. Pasal 89 ayat (3) ttg anak kalimat…diatur dalam Peraturan Pemerintah; 8. Pasal 94 ayat (2) ttg anak kalimat…berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 9. Pasal 114 ayat (4) ttg anak kalimat…diatur dalam Peraturan Pemerintah.
III. DASAR DAN ALASAN UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 : - 18 ayat (4) Perubahan Kedua: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” - 22E ayat (1) Perubahan Ketiga: ”Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
- 22E ayat (5) Perubahan Ketiga: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” IV. ALASAN-ALASAN 1. Pemilu Termasuk di dalamnya adalah Pilkada Dalam risalah rapat ke-36 Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR di halaman 255 merupakan pokok pandangan dari fraksi PPP menyatakan antara lain, “7. Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh UU, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden juga dipilih secara langsung”, kemudian dalam halaman 273 menyebutkan alasannya yaitu, “Keempat, karena Presiden itu dipilih secara langsung maka, pada pemerintahan derahpun gubernur, bupati dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Maka secara hukum mempunyai makna pelaksanaan Pasal 18 khususnya dalam pemilihan kepala daerah harus merujuk pada Pasal 22E, karena logika hukumnya kalau oleh pembuat Konstitusi Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E. 2. Independensi Penyelenggaraan Pilkada Langsung Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Untuk menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil tersebut Pasal 22E ayat (5) menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Implementasi dari ketentuan konstitusional a quo dalam pelaksanaan pemilihan umum kepada sutau lembaga independent yang kemudian disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam menyelenggarakan pemilu, untuk menjaga kemandiriannya lembaga ini diberikan kewenangan: Kesatu, untuk mengatur lebih lanjut aturan mengenai pemilu dalam bentuk produk hukum “Keputusan KPU” sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang setara dengan “Peraturan Pemerintah”. Kedua, Penyelenggara Pemilu tidak bertanggung jawab baik kepada Eksekutif maupun Legislatif, tetapi hanya membuat laporan kepada Presiden dan DPR. 3. Penyelenggara Pilkada Langsung Kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung hanya oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD secara nyata-nyata mengingkari prinsip penyelenggaraan pemilu yang bersifat “nasional” dan “mandiri” karena KPUD (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota) hanyalah bagian dari KPU. Kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung hanya oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD secara nyata-nyata mengingkari prinsip penyelenggaraan pemilu yang bersifat “nasional” dan “mandiri” karena KPUD (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota) hanyalah bagian dari
KPU. Kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada langsung seharusnya tetap berada di tangan KPU sebagai pengejawantahan penyelenggaraan pemilu “satu atap”, walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota akan lebih banyak berperan. V.
PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: -
-
Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”; Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada DPRD”; Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pasal 66 ayat (3) e; Pasal 67 ayat (1)e; Pasal 82 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “...oleh DPRD”; Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”; Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “…berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; dan Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”;
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5). 3. Menyatakan: -
Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”;
-
Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat “…yang bertanggung jawab kepada DPRD”;
-
Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”, Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”;
-
Pasal 66 ayat (3) e;
-
Pasal 67 ayat (1) e;
-
Pasal 82 ayat ( 2 ); sepanjang menyangkut “...oleh DPRD “ ;
-
Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat “...diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
-
Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat “…berpedoman pada Peraturan Pemerintah”;
-
Pasal 106 ayat (1) s/d (7); dan
-
Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat “…diatur dalam Peraturan Pemerintah”,
