MENGENAL
KORUPSI
Me korup nurut asal si k atau p berarti pe atanya, demi enyalahgun nyelewenga k a n orang epentingan an jabatan , lain, t p ermas ribadi atau uk dan k eraba keluarga t.
ah k a Ap
UNDANG-UNDANG PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31/1999 jo. UU no. 20/2001 mengatur bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Secara ringkas perbuatan tersebut dikelompokkan menjadi: 1
Merugikan keuangan negara;
2
Suap menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin);
3
Penggelapan dalam jabatan;
4
Pemerasan;
5
Perbuatan curang;
6
Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7
Gratifikasi (istilah lain: pemberian hadiah).
KAREN ANYA, PEMBE RANTA SANNY HARUS AP DILAKU KAN DE UN CARANGAN CARA L UAR BI ASA !
Berikut ana korupsi bentuk/jenis tindak pid kum formil yang diatur dalam hu Indonesia.
ng an Cura
Perbuat
al b, c, d, Pas ) huruf a, (1 at h ay Pasal 7 2 huruf ), Pasal 1 7 ayat (2 * K P T UU P
gan Kepentin Benturan ngadaan dalam Pe fI Pasal 12 huru * PK PT UU
Peny
uapa Pasal n 5 aya t1h Pasal uruf a, b, 13, Pasal 5 aya t Pasal 12 hu (2), ruf a , b, Pasal Pasal 6 aya 11, t ( 1 Pasal 6 aya ) huruf a, t( a, b, Pasal 1) huruf 6 ay Pasal 12 hu at (2), r UU PT uf c, d PK*
Kerugian keuangan negara Pasal 2, Pasal 3 UU UU PTPK*
Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU PTPK*
Peng
gela pa jaba n dalam tan Pas
al 8, Pasal P 10 hu asal 9, ruf a ,b UU P TPK* dan c
Pem
era Pasa san l 12 huru f e, UU PTP g, f K*
* UU PTPK = Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DAN DENDA: BISA DIJERAT HUKUMAN PENJARA SI RUP KO A AN PID K DA TIN IAP SET Pidana Penjara (minimal hukuman 3 tahun penjara hingga maksimal 20 tahun). Pidana Denda (minimum denda Rp. 50 juta hingga Rp. 1 Milyar). Pidana Tambahan yang antara lain berupa: perampasan barang, pembayaran uang pengganti (yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi), penutupan perusahaan untuk waktu tertentu, pencabutan hak tertentu atau keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan Pemerintah kepada Terpidana. Dalam keadaan tertentu* terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 2 (Korupsi terkait kerugian keuangan Negara) dapat dijatuhi pidana mati. * Keadaan tertentu adalah pemberantasan bagi pelaku tindak pidana korupsi bila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis ekonomi dan moneter, terjadi bencana alam nasional, sebagai tindak pidana korupsi
PK UU PT n m a l a a pasal d erbuat Ada 2 mengatur p dengan yang i berkaitan negara: korups n keuangan a kerugi
Rumusan Pasal 2 apabila diuraikan unsur-unsur perbuatannya adalah: Setiap orang; dengan melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
kan 3 apabila diurai Rumusan Pasal uatannya adalah: rb unsur-unsur pe Setiap orang; diri menguntungkan dengan tujuan g lain atau sendiri atau oran korporasi; gan, unakan kewenan yang menyalahg sarana; au kesempatan, at n a karena jabata yang ada padany atau kedudukan; ugikan keuangan . yang dapat mer ra rekonomian nega negara atau pe
Korupsi tidak hanya dalam ben tuk uang. Hal-hal berikut ini juga termasuk korupsi: Memakai fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, menggunakan jam kantor unt uk mengerjakan hal pribadi, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi
sering Keluarga an untuk alas dijadikan an korupsi melakuk
a kali si, m a t r e P korup n a k u melak nya selalu biasa alasan cari
Sekali melakukan berhasil terus mela korupsi, akan kuka dan semak nnya kembali in ba alasan dica nyak ri Memiliki kewenangan
Memiliki keluarga
NA TE KA
AN AS
AL
N
Kebanyakan laki-laki
KESEMPATA N
SEHATAN KORUPSI DANA KE
Biaya kesehata n dan harga obat tinggi
si nforma n i s e s k A a kesehat up g n a t n e t ut ksi tert u d o r p e r
Angka kematian ibu di Indonesia mencapai 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) meninggal dunia per 100.000 (seratus ribu) ibu hamil/melahirkan. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan ini, sangat memprihatinkan karena fakta ini, adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). (Indonesia Support Facility bahwa berdasarkan hasil survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012).
DANA PENDIDIKA N di Kota X ditunjuk sebagai Pak Surya seorang Kepala Sekolah SDN 02 Pagi al sekolah (BOS) untuk penanggung jawab pembagian bantuan operasion masyarakat yang diterima seluruh murid di SD tersebut. Dari hasil laporan nsi murid yang dilaporkan dan pemeriksaan Kejaksaan diketahui bahwa abse a 3 tahun Pak Surya untuk murid SD kelas 1 s/d 6 selam terakhir terjadi kelebihan jumlah sebanyak 50 orang. Berdasarkan perbuatan Pak Amir anggaran yang seharusnya dapat digunakan oleh siswa di sekolah lain atau keperluan pendidikan lainnya tidak dapat digunakan dan negara dirugikan sebesar Rp. 100 juta.
IBATNYA MENGERIKAN PUNGLI – KECIL TAPI AK
Biaya pengurusan akte nikah mahal
Banyak pasangan memilih menikah secara agama/adat Perkawinan yang tidak tercatat mengakibat perempuan gampang jadi korban kekerasan dan penelantaran Bisa mengalami kesulitan dalam memperolah akta kelahiran anaknya Perdagangan perempuan merajalela
Di Subang dan Indramayu anak-anak perempuan berumur 14 tahun dibuatkan KTP menjadi 19 tahun.
Dijual ke Batam, Pekanbaru
PENEBANGAN HUTAN AKIBAT KORUPSI DAPAT TERBAWA SAMPAI KE ANAK-CUCU KITA Perilaku koruptif aparat perizinan yang menerbitkan izin penebangan hutan di wilayah bisa hutan lindung untuk perusahaan/perseorangan, menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan dengan cepat.
