down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel, Direktorat Penanganan Pelanggaran (Dit. PP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: 1) Renstra Ditjen. PSDKP 2010-2014; dan 2) Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan pendekatan pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Cards (BSC). A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2010-2014. Penyusunan Renstra Ditjen PSDKP menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatantop

down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan

bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika organisasi di tingkat KKP, Renstra Ditjen PSDKP mengalami revisi agar selaras dengan perubahan visi, misi, dan arah kebijakan KKP. Revisi Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.162/DJ-PSDKP/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber

Daya

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

KEP.01/DJ-

PSDKP/2011 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014

II-1

1.

Visi dan Misi Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi : “Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya

dalam

periode

tertentu,

beserta

ukuran-ukuran

pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. Misi : a.

b.

2.

Melaksanakan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen PSDKP dirumuskan sebagai berikut: Tujuan Strategis : a. b.

Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari pengerusakan dan kegiatan illegal.


II-2

3.

Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, telah dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut: a. Melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari pengerusakan dan kegiatan ilegal. Untuk mewujudkannya, telah ditetapkan sasaran: 1) Terpantaunya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(WPP-NRI)

secara

terintegrasi

dan

terpenuhinya

infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu; 2) Meningkatnya cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 3) Meningkatnya cakupan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan penangkapan ilegal (illegal fishing). b. Mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkannya, telah ditetapkan sasaran: 1) Meningkatnya kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan dan usaha pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan hasil perikanan dan pembudidayaan ikan yang sesuai ketentuan; 2) Terselesaikannya tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu. Sasaran-sasaran tersebut bermuara pada satu sasaran yang menjadi salah satu IKU utama pembangunan kelautan dan perikanan yaitu: “Perairan Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak

Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan”.


II-3

4.

Program Kerja Pengawasan SDKP Program kerja pengawasan SDKP yang dilaksanakan pada tahun 2014 terdiri dari 6 kegiatan, yaitu: a. Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan

Pengembangan

Infrastruktur Pengawasan; b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan; c.

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan;

d. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; e. PenyelesaianTindak Pidana Kelautan dan Perikanan; serta f.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Hasil Implementasi Balanced Score

Card (BSC) Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

organisasi; dan 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Ditjen PSDKP telah menyusun penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk: 1. Menerjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014

II-4

2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan(countinous

improvement); 3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. BSC Ditjen PSDKP demikian juga BSC Direktorat lingkup Ditjen PSDKP mengunakan 4 perspektif dalam BSC, yaitu: Stakeholders Perspective, Customer

Perspetive, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC menunjukkan bahwa DitjenPSDKP dan Direktorat dibawahnya merupakan unit kerja utama dalam BSC (Core Unit of

Balance Score Cards), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (supporting unit of Balance Score Cards). Sebagai implikasi penerapan BSC, Sasaran Strategis Ditjen PSDKP beserta IKUnya mengalami perubahan sebagai berikut: Tabel 2.1. Perubahan Sasaran Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2014 Hasil Implementasi BSC Aspek Manajemen Kinerja

Sebelum Implementasi BSC

Sasaran Strategis

Perairan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

Setelah Implementasi BSC 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; 2. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan; 3. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan; 4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; 5. Terselenggaranya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan SDKP; 6. Tersedianya SDM Ditjen PSDKP yang kompeten dan profesional; 7. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal,dan mudah diakses; 8. Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP; 9. Pengelolaan anggaran Ditjen PSDKP yang optimal.


II-5

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang terawasi dari

illegal fishing. 2. Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.

1. Pertumbuhan PDB Perikanan (%); 2. Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB); 3. Jumlah jenisikan yang dikonservasi secara berkelanjutan; 4. Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola; 5. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan; 6. Jumlah kebijakan public bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; 7. Jumlah Draft Peraturan Perundangan yang diselesaikan; 8. Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai peraturan; 9. Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang sesuai ketentuan; 10. Persentase ketaatan distribusi imporikan yang sesuai ketentuan; 11. Wilayah perairan bebasIUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP; 12. Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; 13. Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (substansi Inpres 15 tahun 2011); 14. Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau; 15. Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau; 16. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III,dan IV di lingkup Ditjen PSDKP; 17. Service Level Agreement; 18. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5); 19. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi; 20. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP; 21. Nilai Integritas Ditjen PSDKP; 22. Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PSDKP; 23. Nilai Penerapan RB Ditjen PSDKP; 24. Persentase penyerapan DIPA.


II-6

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Ditjen PSDKP kemudian diturunkan menjadi Peta Strategi Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dipetakan sebagai berikut: Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat Penanganan Pelanggaran

Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholders. Customers Perspective berisi ekspektasi dari

customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal Process Perspective berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan

customer. Sedangkan Learning and Growth Perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehinggga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.


II-7

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS SS – 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan SS – 2 : Meningkatnya penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan SS – 3 : Tersedianya kebijakan bidang penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang sesuai kebutuhan SS – 4 : Terselenggaranya modernisasi system produksi kelautan dan perikanan, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan SS – 5 : Terselenggaranya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan SDKP SS – 6 : Tersedianya SDM Dit. PP yang kompeten dan professional SS – 8 : Terwujudnya good

governance and clean government di Dit. PP

SS – 9 : Pengelolaan anggaran Dit. PP yang optimal

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET 2014

1

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

7,25%

2

Persentase tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik

90%

3

Persentase penanganan barang bukti dan awak kapal yang disidik

90%

4

Jumlah kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang diselesaikan

2 dok

5

Penyelesaian kasus kapal penangkap ikan yang melakukan kemitraan dengan UPI yang disidik

90%

7

Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi

8

Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten

60 orang

9

Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III,dan IV di lingkupDit. PP

50%

6

12 13 14 15

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah(APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Tingkat akuntabilitas kinerja Dit. PP Indeks kepuasan masyarakat Dit. PP Nilai inisiatif anti korupsi Dit. PP Nilai penerapan RB Dit. PP

16

Persentase penyerapan DIPA

11


80% 80%

100% A 6,75 7,75 80 > 95%

II-8

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi SiMETA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja) dan Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.


II-9

down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula

Recommend Documents