PERENCANAAN TATA KELOLA WILAYAH DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN Oleh : Jeanne Darc Noviayanti Manik, SH., M.Hum* Abstract Restructuring the system of natural resource management within the framework of democratic economy that is able to accommodate and enhance the rights of indigenous peoples must be done carefully and thoroughly. In an effort utilization and environmental protection, awareness of the dangers of returning man-made disasters, can diitempuh with the planting of the ethical values such as eco-awareness campaign and the delivery of the message repeatedly. As the cutting edge of efforts to harmonize the most important scientific, ethical and practical, these elites do need to understand if you need to master nature conservation and sustainable use of natural resources and environment, to achieve the ultimate goal together, namely sustainable development. Keywords: environment, governance, regulation, policy
memunculkan enam persoalan lingkungan
A. Pendahuluan Persoalan lingkungan hidup yaitu
hidup, yaitu : 1. Akumulasi bahan beracun
hubungan dan keterkaitan antara manusia
2. Efek rumah kaca
dengan alam serta pengaruh tindakan
3. Perusakan lapisan ozon
manusia terhadap kerusakan lingkungan
4. Deforestasi
baru mulai disadari pada paruh kedua abad ke-20,
bersamaan
pertumbuhan
bisnis
dengan modern
5. Penggurunan
pesatnya
6. Kematian
dengan
bentuk-bentuk
kehidupan
dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.1 Kesadaran ini mulai muncul
Perubahan
tata
guna
lahan
setelah ada indikasi bahwa pertumbuhan
kehutanan walaupun telah tercatat dalam
ekonomi global yang ditulang-punggungi
hutan konversi menjadi kegunaan lain,
oleh
seperti
perusahaan-perusahaan
raksasa
hutan
tanaman
industri
dan
berskala global (perusahaan multinasional)
perkebunan besar, telah menghasilkan
telah mulai mengancam eksistensi bumi.
sistem vegetasi homogen yang sangat
Sebagaimana yang dikatakan oleh Bertens
rawan
(2001) pertumbuhan ekonomi saat ini telah
metode pembersihan lahan (land clearing)
terhadap
kebakaran.
Apalagi
1
Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009, Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan membangun Manusia Seutuhnya, Salemba Empat, Jakarta, hal.129.
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
dalam rangka konversi tersebut dilakukan
unsur kesengajaan atau kealpaan, maka
dengan
dapat
cara-cara
pembakaran
secara
dikatakan
bahwa
pertanggung
pidana
dalam
perundang-
sengaja yang seakan-akan memperoleh
jawaban
legitimasi secara ekonomis dan legal
undangan lingkungan hidup (terutama
formal. Faktor-faktor ketidakjelasan hak
undang-undang
dan kepemilikan (property rights) serta
menganut prinsip liability based on fault
jaminan kepastian (tenurial security) atas
(pertanggungjawaban
sumber daya alam juga menjadi salah satu
kesalahan).
pemicu pembukaan lahan dengan cara
menganut
pembakaran sengaja dalam skala besar.
No.
Jadi asas
23
tahun
1997)
berdasarkan pada
kesalahan
prinsipnya, atau
asas
3
culpabilitas.
Kebakaran seperti itulah yang akhirnya merambat dan menghabiskan hutan adat
B. Pembahasan Menurut para ahli, salah satu
serta lahan masyarakat, sehingga dampak yang
ditimbulkannya
benar-benar
penyebab terjadinya pemanasan global adalah efek rumah kaca (greenhouse
merugikan perekonomian rakyat. kekurang
effect). Hawa panas yang diterima oleh
harmonisan diantara komponen sains, etika
bumi dari sinar matahari terhalang dan
dan praktis tidak monopoli terjadi di
terperangkap tidak dapat keluar dari
Indonesia, tetapi hampir setiap penjuru
atmosfer bumi oleh partikel-partikel gas
dunia. Oleh karena itu, kaum pesimistis
polutan atau yang sering disebut gas rumah
selalu
peradaban
kaca. Gas-gas yang memenuhi atmosfer
manusialah yang salah arah dan telah
umi tersebut diantaranya berupa karbon
menyebabkan
ketidakseimbangan
dioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen
ekosistem, yang pada akhirnya akan
dioksida (Nox) dan chloro-fluro-carbon
mengakibatkan kerusakan alam fana ini. 2
(CFC). Menurut laporan Badan Antariksa
Sebenarnya
beranggapan
gejala
bahwa
dengan
AS (NASA) dan Pusat Data Es dan Salju
pertanggungjawaban atas hal tersebut?
AS, yang telah memantau dengan satelit
Dari berbagai perumusan tindak pidana
sejak tahun 1979, seluruh es di Antartika
lingkungan hidup di Indonesia, didalam
pada tahun 2005 tidak lagi menutupi areal
perundang-undangan lingkungan hidup,
sebagaimana pada tahun 1979 (dalam
hampir selalu tercantum unsur sengaja atau
nazru alam: Kompas, 13 Desember 2006).
Bagaimanakah
kelalaian / kealpaan. Dengan tercantumnya 2
Bustanul Arifin, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2001, hal.145.
3
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, Hal.111.
Mencairnya es di Antartika tentu
Sementara itu, beberapa media
saja berakibat pada kenaikan permukaan
massa
air laut di dunia. Dapat dibayangkan
penanganan
akibatnya bagi Indonesia yang wilayahnya
Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur)
terdiri dari puluhan ribuan pulau yang
masih
dikelilingi oleh laut dan samudra. Bila
Pembongkaran beberapa villa tak berijin
pemanasan
dapat
masih terkesan setengah-setengah dan
sebagaimana
sangat mungkin terdapat sikap kurang
diprediksi, pada abad ke-21 kenaikan
tegas dari para aparatur pemerintahan atau
permukaan air laut akan menggenangi
para perumus dan pelaksana kebijakan,
daratan sejauh 50 m dari garis pantai dan
yang terkadang bertindak sebagai pelaku
akan menenggelamkan ribuan pulau kecil
ekonomi.
global
dikendalikan,
di
Indonesia.
maka
tidak
Pemanasan
global
telah
memberitakan
dan
bahwa
penertiban
berjalan
kawasan
tersendat-sendat.
Metodologi pokok bagi pengkajian
menimbulkan berbagai bencana, seperti
dampak
lingkungan,
dapat
dilakukan
kekeringan, banjir, badai dan topan akibat
dalam 5 tahapan atau tugas, yang biasanya
iklim yang tidak menentu, mengganggu
dilaksanakan secara berurutan.
pola hidup flora dan fauna, mengacaukan
a. Tahap pertama memilih variabel atau
pola tanam petani dan pola penangkapan
faktor yang berhubungan dengan
ikan oleh nelayan di laut, merubah habitat
masalah dampak lingkungan itu dan
hama dan penyakit dan sebagainya.
mengidentifikasikan
Di Indonesia, hal ini kelihatannya
saling
keterkaitan antar mereka.
belum menjadi pokok perhatian baik bagi
b. Tahap kedua adalah merumuskan
pemerintah maupun masyarakat, misalnya
langkah atau kebijakan alternatif.
saja dengan menganggap bahwa masalah
c. Tahap ketiga adalah meramalkan
banjir hanyalah masalah perubahan cuaca
efek atau dampak dari berbagai
biasa. Contohnya dapat dilihat pada Kota
kebijakan alternatif tersebut.
Jakarta, bahwa beberapa kalangan belum
d. Tahap keempat adalah menentukan
menaruh perhatian yang memadai terhadap
perbedaan antar kebijakan alternatif
bahaya banjir besar yang akan melanda
tadi
Kota Jakarta dan sekitarnya atau mungkin
keuntungan
menunggu sampai banjir itu benar-benar
pemilihan suatu kebijakan alternatif
melanda dan melumpuhkan perekonomian
terhadap
Kota Jakarta.
alternatif lainnya.
yaitu
menentukan dan
besarnya
kerugian
pemilihan
dari
kebijakan
e. Tahap kelima adalah mengevaluasi,
karena itu, tidak berlebihan jika ada yang
memilih dan menetapkan peringkat
mengatakan bahwa pemerintah penjajah
kebijakan alternatif tersebut.
sudah mempunyai konsep tata guna lahan
Perubahan sistem tata guna lahan
dan rencana umum tata ruang yang jelas
harus memperhitungkan aspek kelestarian
dan sangat menjunjung tinggi kelestarian
lingkungan
lingkungan hidup sekitarnya.
harus
terpenuhi,
artinya
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
yang
mendalam
terhadap
Perencanaan
lingkungan
merupakan spesialisasi atau titik pusat
proyeksi konservasi mutlak diperlukan.4
perencanaan
Anak sekolah dasarpun akan paham bahwa
prioritas utama pada berbagai masalah
apabila hutan dan pepohonan di bagian
lingkungan,
hulu daerah aliran sungai digunduli, maka
penggunaan
kemampuan tanah untuk menyerap air
penggunaannya. Sudut pandang dalam
hujan semakin kecil itulah hukum alam
perencanaan lingkungan yang modern
yang secara nyata telah dijelaskan dalam
biasanya
sains atau ilmu pengetahuan yang dapat
bergerak (1) dari perolehan sumber daya
dijumpai di bangku sekolah atau dari
ke proteksi lingkungan atau (2) dari
buku-buku tentang ilmu pengetahuan.
lingkungan sebagai suatu sesuatu yang
kota
yang
menempatkan
mencakup lahan
sangat
serta
bervariasi,
masalah kebijakan
misalnya
Contoh kasusnya, seperti untuk
penuh dengan resiko menjadi lingkungan
kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak dan
sebagai sesuatu yang dapat menunjang
Cianjur) yang merupakan daerah hulu dan
kehidupan
daerah tampung yang sangat menentukan
perencanaan lingkungan tidak memberikan
keselamatan daerah Jakarta serta daerah-
prioritas pada lingkungan alami maupun
daerah lain di hilir. Jika dahulu pemerintah
lingkungan buatan, akan tetapi biasanya
Hindia
membangun
berkaitan dengan masalah-masalah yang
beberapa villa atau tempat peristirahatan
muncul dari interaksi antar keduanya.5
bagi para pimpinan penjajah serta para
Contoh kasusnya adalah perusakan atau
pembesar republik, namun jumlahnya
penyempitan hutan.
Belanda
sempat
manusia.
Lebih
lanjut,
hanya beberapa saja dan tidak sampai
Akibat negatif dari penyempitan
mengganggu ekosistem yang ada. Oleh
dan perusakan hutan ini, antara lain erosi dan banjir yang meluas, berkurangnya
4
Bustanul Arifin, 2001, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Perspektif Ekonomi, Etika dan Praktis Kebijakan, Erlangga, Jakarta, hal.105
5
Anthony J. Catanese dan James C Snyder, Perencanaan Kota (Edisi Kedua), Erlangga, Jakarta, 1988, hal.338.
fungsi hutan untuk menyerap gas polutan,
Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagai
berkurangnya spesies flora dan fauna
pengganti Undang-Undang No. 4 tahun
tertentu, meluasnya penggurunan daratan,
1982)
menurunnya kualitas kesuburan tanah,
lingkungan sektoral yang diatur dalam
berkurangnya cadangan air tanah, serta
Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang
terjadi perubahan pola cuaca (misalnya
Zona
musim kering yang panjang, musim hujan
Undang-Undang No.5 tahun 1984 tentang
semakin pendek, hujan badai dan petir).
Perindustrian, Undang-Undang No.9 tahun
Akibat lanjutan dari proses penggundulan
1985
dan perusakan hutan adalah berkurangnya
berubah menjadi Undang-Undang No. 31
kapasitas produksi hasil pertanian karena
tahun 2004), Undang-Undang No.5 tahun
perubahan pola cuacam berkurangnya
1990 tentang Konservasi Hayati, Undang-
kesuburan tanah dan mempercepat proses
Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda
pemanasan global.
Cagar Budaya dan Undang-Undang No. 21
Dengan
hal-hal
tersebut,
tidak
mustahil jenis-jenis kehidupan tertentu
tahun
dan
Ekonomi
tentang
1992
perundang-undangan
Eksklusif
Perikanan
tentang
Indonesia,
(yang
Pelayaran,
telah
serta
Undang-Undang tentang Kehutanan.
punah dari muka bumi, seperti punahnya dinosaurus
pada
jaman
dahulu.
C. Kesimpulan Kebakaran hutan dan lahan masih
Penyempitan dan perusakan hutan di Jawa nyata
akan terjadi lagi di masa yang akan datang,
mengancam keberadaan jenis dan bentuk
walaupun berbagai kebijakan preventif dan
kehidupan satwa tertentu atau bahkan tidak
tindakan rehabilitasi kebakaran hutan atau
mungkin telah punah, seperti misalnya
restorasi sumber daya alam secara umum
harimau, gajah, gajah jawa, rajawali,
telah dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini
burung jalak bali dan sebagainya.
dapat dilihat dari rendahnya kesadaran
dan
Bali,
misalnya
secara
Dalam sistem pertanggungjawaban
pengusaha besar dan masyarakat adat
(hukum) pidana terhadap pelaku tindak
untuk melakukan tindakan preventif serta
pidana lingkungan hidup, tidak dapat
merehabilitasi degradasi sumber daya alam
dilepaskan dari kebijakan legislatif yang
dan kehutanan. Dengan kata lain, terlalu
tertuang
naif
dalam
peraturan
perundang-
apabila
terlalu
mengharapkan
hidup.
kesadaran masyarakat lokal di sekitar
Uraian sistem pertanggungjawaban pidana
hutan dan perkebunan besar, yang selama
berikut ini berorientasi pada Undang-
ini telah terpinggirkan secara otomatis.
undangan
tentang
lingkungan
Undang No. 23 tahun 1997 tentang
Oleh karena itu, penataan ulang
DAFTAR PUSTAKA
(reformasi) sistem pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang mampu mengakomodasi dan meningkatkan hak-hak masyarakat adat harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Penataan ulang tersebut dapat difokuskan pada reformasi kebijakannya sendiri
atau
pemberdayaan
hak-hak
masyarakat adat melalu peningkatan porsi
Anthony J.Catanese dan James C.Snyder, 1998, Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta Arthur B Gallion dan Simon Eisner, 1994, Pengantar Perencanaan Kota. Desain dan Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta Barda
kewenangan dan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan, implementasi serta kontrol atas pengelolaan sumber daya alam
Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
dan kehutanan. Dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup, penyadaran kembali akan bahaya bencana alam oleh ulah manusia, dapat diitempuh dengan penanaman
nilai-nilai
etika
yang
meningkatkan kesadaran cinta lingkungan misalnya
dengan
kampanye
dan
penyampaian pesan yang berulang-ulang. Hal dengan
ini
juga harus
dilakukan
mendiseminasikan
secara
sistematis kepada para politisi, kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai ujung
tombak
terpenting
dari
upaya
harmonisasi sains, etika dan praktis, kaum elit tersebut memang perlu memahami kalau perlu menguasai hakekat konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk mencapai sasaran akhir bersama, yaitu pembangunan yang berkelanjutan.
Bustanul Arifin, 2001, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Perspektif Ekonomi, Etika dan Praktis Kebijakan, Erlangga, Jakarta. Siti
Sutriah Nurzaman, tanpa tahun, Perencanaan Wilayah di Indonesia pada Masa Krisis, ITB, Bandung.
Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009, Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Salemba Empat, Jakarta
