Volume 11
Edisi: Mei-Juni 2013
17 Kosmetik ini Mengandung Bahan Berbahaya Tabita Daily Cream Tabita Nightly Cream Tabita Skin Care Smooth Lotion Herbal Clinic “GREEN ALVINA” Walet Cream Mild Night Cream GREEN ALVINA Night Cream Acne CHRYSANT 24 Skin Care Pemutih Ketiak CHRYSANT 24 Skin Care Cream Malam Jasmine, CHRYSANT 24 Skin Care AHA Toner No.1 CHRYSANT 24 Skin Care AHA Toner No.2 CHRYSANT 24 Skin Care AHA Toner No.2+ HAYFA Sunblock Acne Cream Natural Pagi – Sore HAYFA Acne Morning Pagi – Sore Acne Lotion Dr Nur Hidayat, SpKK Cream Malam Prima 1, Dr. Nur Hidayat, SpKK Acne Cream Malam, Dr. Nur hidayat, SpKK CANTIK Whitening Vit.E Night Cream CANTIK Whitening Vit.E Day Cream
P
emerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah peredaran dan penggunaan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang sekarang ini marak dijual secara online. Pemerintah dalam hal ini Badan POM telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan menangani peredaran kosmetika berbahaya ini. Di sisi lain, masyarakat harus waspada terhadap kosmetika berbahaya, salah satunya dengan aktif bertanya mengenai keamanan kosmetika sebelum membeli. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc saat konferensi pers yang membahas 17 item kosmetika mengandung bahan berbahaya/dilarang hasil temuan Badan POM sampai dengan Maret 2013. Bahan berbahaya/dilarang yang diidentifikasi terkandung dalam kosmetika tersebut sama dengan tahuntahun sebelumnya, yaitu (hidrokinon), merkuri dan pewarna tekstil. Temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang selama 5
tahun terakhir sebenarnya mengalami penurunan dari 1,49% menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk yang disampling. Pada tahun 2009 jumlah temuan 1,49% ; tahun 2010 jumlah temuan 0,86%; tahun 2011 jumlah temuan 0,65%; tahun 2012 jumlah temuan 0,54% dan s.d. Maret 2013 jumlah temuan 0,74%. Namun demikian, kewaspadaan dan pengawasan harus tetap ditingkatkan, karena masih ada penjual yang berusaha mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan konsumennya. Setiap temuan Badan POM terkait kosmetika berbahaya, telah ditindaklanjuti dengan penarikan produk dari peredaran dan dilakukan pemusnahan. Selain itu, karena temuan ini merupakan tindak pidana, maka kasusnya dibawa ke pengadilan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selama lima tahun terakhir sejumlah 268 kasus diajukan ke pengadilan dengan sanksi putusan pengadilan paling tinggi hukuman
penjara 2 tahun 1 bulan. Putusan pengadilan ini belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Drs. Sukiman Said Umar, Apt, menambahkan bahwa ke-17 produk kosmetika yang ditemukan Badan POM tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal. Banyak wanita menggemari kosmetika dengan harga mahal karena menganggap produk dengan harga mahal terjamin mutu dan keamanannya, padahal yang terjadi belum tentu demikian. Karena itu, sekali lagi Badan POM mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan cermat dalam membeli dan menggunakan produk kosmetika agar dapat terhindar dari kosmetika yang berisiko terhadap kesehatan.
L
ebih dari lima milyar rupiah produk obat dan makanan (obat , obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika dan pangan olahan) ilegal berhasil disita Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal pada Operasi Pangea VI di Indonesia yang dilaksanakan 18-25 Juni 2013. Tepatnya 721 item (292.535 kemasan) produk ilegal ditemukan di 20 sarana di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Batam. Melalui mekanisme operasional yang terstruktur, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal berhasil mengidentifikasi 129 situs website yang menawarkan dan memasarkan obat dan makanan ilegal secara online. Hasil temuan Operasi Pangea VI ini akan dilaporkan kepada International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol yang menjadi koordinator Operasi Pangea di seluruh dunia. Tahun 2013 ini, sekitar 100 negara ikut mengambil bagian dalam Operasi Pangea VI yang ditujukan
kanker, obat anti-depresi, suplemen makanan dan obatobatan disfungsi ereksi. Hasil Operasi Pangea ini merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta merupakan pukulan telak bagi pelaku kriminal di balik pemalsuan produk. Di Indonesia, jika dibandingkan dengan Operasi Pangea IV 2011 dan Operasi Pangea V 2012, hasil Operasi Pangea VI tahun 2013 ini mengalami peningkatan yang signifikan baik jumlah situs yang teridentifikasi memasarkan obat dan makanan ilegal maupun luas wilayah operasi, serta jumlah dan nilai temuan operasi. Kepala Badan POM, pada saat konferensi pers penyampaian hasil Operasi Pangea VI di Jakarta 28 Juni 2013, mengemukakan bahwa upaya pemberantasan obat dan makanan ilegal terus dilakukan
MARI BERSAMA BERANTAS OBAT DAN MAKANAN ILEGAL! untuk memberantas jaringan kejahatan dibalik penjualan online obat-obatan ilegal. Secara global. Operasi Pangea VI telah berhasil menangkap 58 pelaku dan menyita sekitar 9,8 juta obat-obatan berbahaya. Di antara obat palsu disita dalam operasi tersebut antara lain antibiotik, obat
Badan POM melalui 3 pilar. Pilar yang pertama adalah penapisan dan pantauan Obat dan Makanan sebelum beredar, pilar kedua merupakan pengawasan secara intensif sesudah Obat dan Makanan beredar dan penanggulangan dari aspek hukum melalui kerjasama lintas sektor serta pilar terakhir berupa pemberdayaan masyarakat. Namun, upaya Badan POM ini akan menjadi sia-sia tanpa komitmen dan kerja sama dengan berbagai lintas sektor terkait termasuk masyarakat. Mengingat bahwa kegiatan peredaran obat dan makanan ilegal termasuk palsu merupakan k e g i a t a n terorganisir, maka u p a y a pemberantasan peredaran produk ilegal tersebut dapat berjalan optimal apabila mendapat dukungan dan peran aktif dari semua pihak.
JADILAH KONSUMEN YANG CERMAT DAN CERDAS
U
paya pengawasan Badan POM terhadap peredaran obat dan makanan ilegal, termasuk OT-BKO tidak akan berjalan optimal tanpa peran serta dan kesadaran masyarakat. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar tidak lagi mengkonsumsi obat tradisional ilegal (OT ilegal) atau mengandung bahan kimia obat (OT BKO). Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, pada saat konferensi pers di Balai Besar POM (BBPOM) di Semarang 4 Juni 2013. Konferensi pers tersebut diselenggarakan setelah sebelumnya BBPOM di Semarang menemukan dan menyita 21 item (lebih dari 100.000 kemasan) OT ilegal dan OT-BKO. OT ilegal dan OT-BKO tersebut ditemukan beserta produk setengah jadi, bahan kemasan label alat produksi, serta barang bukti lainnya, dengan nilai keekonomian mencapai hampir 3 milyar rupiah. Temuan ini merupakan hasil pengawasan BBPOM di Semarang. Dijelaskan bahwa pada awalnya, pabrik jamu tersebut sudah memproduksi OT sesuai ketentuan, sehingga telah mendapatkan izin produksi dan izin edar. Namun kemudian, pemilik pabrik mengganti komposisi jamu dengan menambahkan bahan berbahaya agar cespleng dan harganya lebih murah. Produsen jamu tersebut, sebelumnya pernah ditangkap untuk kasus yang sama pada tahun 2009 dan 2010. Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, OT tersebut mengandung Chlorpheniramin Maleat (CTM). Sebagai tindak lanjut terhadap temuan OT ilegal/OT-BKO di atas, BBPOM di Semarang akan melakukan tindak lanjut secara pro-justitia berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Juncto Pasal 197 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Badan POM akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan, termasuk OT ilegal, baik melalui pemutusan mata rantai supply maupun demand. Untuk mewujudkan itu semua, selain melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran, Badan POM juga melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat menjadi konsumen yang cermat dan cerdas.
“Kementerian Perdagangan mendukung penuh upaya pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Badan POM”. Demikian ungkap Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan RI, seusai acara pemusnahan obat dan makanan ilegal hasil pengawasan Balai POM di Serang, Kamis, 23 Mei 2013. “Kegiatan pemusnahan obat dan makanan ilegal tersebut juga merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat agar dapat menjadi konsumen cerdas, serta lebih bijak dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan”, ujar Gita Wirjawan lebih lanjut. Pemusnahan produk senilai lebih dari 2,7 milyar rupiah tersebut, dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perdagangan bersama dengan Kepala Badan POM dan Gubernur Banten, serta jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten lainnya. Keseluruhan obat dan makanan ilegal yang dimuat dalam 7 truk yang berisi lebih kurang 967 item obat, kosmetika, dan jamu ilegal, serta pangan tidak memenuhi ketentuan, kemudian dilepas oleh Menteri Perdagangan, Kepala Badan POM, dan Gubernur Banten, menuju Tambun Bekasi untuk dimusnahkan. Kepala Badan POM, Lucky S. Slamet, mengatakan bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan ilegal, Badan POM telah menjalin kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Bea & Cukai. Pemusnahan di Serang ini merupakan pemusnahan ke-9 dari serangkaian kegiatan tindak lanjut Badan POM selama tahun 2013. Pemusnahan ke-10 dilaksanakan di Jayapura pada 27 Mei 2013. Sekitar 500 juta rupiah produk obat dan makanan ilegal hasil pengawasan BBPOM di Jayapura Kepala Badan POM dan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, serta didampingi oleh Asisten III Setda Provinsi Papua, Kejaksaan Tinggi, Polda, dan Pengadilan Tinggi Provinsi Papua. Selanjutnya, bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Banjarmasin, Kepala Badan POM secara simbolis memusnahkan 1.199 item obat dan makanan hasil pengawasan BBPOM di Banjarmasin pada 5 Juni 2013. Total nilai keekonomian produk yang dimusnahkan Badan POM selama sampai dengan Juni 2013 mencapai hampir 11 milyar rupiah. Namun, nilai tersebut tidak seberapa dibanding dengan nilai kerugian dan kesakitan yang dialami masyakarat akibat obat dan makanan ilegal. Oleh karena itu, kembali Kepala Badan POM mengajak semua pihak, termasuk media, untuk terus bekerja sama agar perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dapat berjalan optimal.
KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENDUKUNG PENUH UPAYA PENGAWASAN BADAN POM TIGA UPAYA MEMUTUS MATA RANTAI SUPPLY DAN DEMAND OBAT DAN MAKANAN ILEGAL “Yang pertama adalah penapisan produk melalui evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu, serta gizi obat dan makanan yang akan beredar di Indonesia. Kedua adalah pengawalan produk setelah beredar di pasar, salah satunya melalui penanganan obat dan makanan ilegal melalui kerja sama lintas sektor. Dan ketiga adalah pemberdayaan masyarakat agar dapat melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan”. Demikian disampaikan Kepala Badan POM dalam sambutannya pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis, 5 Juni 2013. Kepala Badan POM menegaskan bahwa Badan POM tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, tetapi diperlukan kerja sama lintas sektor. Pencanangan GN-WOMI ini merupakan salah satu bentuk komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen, agar peduli untuk ikut mengawasi obat dan makanan yang beredar agar terhindar dari resiko kesehatan yang mungkin timbul. Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh GNWOMI. Dukungan tersebut dibuktikan dengan terbitnya SK Gubernur Nomor 188.44/0263/KUM/2013 tentang Pembentukan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan Peraturan Gubernur Nomor 026 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Kalsel. Keduanya merupakan upaya nyata Pemerintah Daerah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Dukungan terhadap GN-WOMI juga diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. pada saat pencanangan GN-WOMI tingkat Provinsi Banten, 23 Mei 2013, mengajak semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan GN-WOMI dengan menindaklanjuti apa yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi dan komitmen bersama terhadap pengawasan obat dan makanan ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama antara wakil pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Banten terkait Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Badan POM, Balai POM di Serang, Pemerintah Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, dan instansi terkait lain, akan terus bersinergi untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
JAJANAN ANAK HARUS SEHAT!
D
emikian disampaikan Endang Agustini Syarwan Hamid, anggota Komisi IX DPR RI, dalam sambutannya pada acara Gebyar Sehat Jajanan Sekolahku, yang diselenggarakan oleh Balai POM di Kupang, 4 Mei 2013, di Aula Eltari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pangan jajanan anak sekolah penting diperhatikan, karena jajanan yang sehat sangat mempengaruhi pertumbuhan anak untuk menjadi generasi muda harapan bangsa yang cemerlang di masa depan. Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet, MSc. menjelaskan bahwa jumlah Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012 sebanyak 66%. Jumlah ini masih di bawah rata-rata nasional jumlah PJAS yang memenuhi syarat, yaitu sebesar 76% (2012). Untuk itu diperlukan terobosan program/kegiatan yang dapat meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan komunitas sekolah. Dengan latar belakang inilah, kegiatan "Gebyar Sehat Jajanan Sekolahku" dilaksanakan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran komunitas sekolah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, akan pentingnya keamanan pangan pada Pangan Jajanan Anak Sekolah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan "Gebyar Sehat Jajanan Sekolahku" diikuti oleh siswa-siswi dari 129 Sekolah Dasar se-Kota Kupang. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan dukungan PJAS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Menteri Kesehatan, Kepala Badan POM RI, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Anggota Komisi IX DPR RI.
Selain itu, sebagai bentuk konsistensi BPOM dalam mengawal Rencana Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2011, BPOM kembali menggelar kampanye PJAS mengusung tema “Sehatnya Duniaku – Menuju Generasi Emas yang Sehat dan Berkualitas”. Kepala Badan POM, Dra Lucky S. Slamet, M.Sc menegaskan bahwa keberlanjutan PJAS di tahun 2013 diharapkan mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda dan lebih komprehensif, dengan tidak hanya menyentuh edukasi di kalangan siswa namun melibatkan komunitas sekolah seperti guru, kepala sekolah juga komite sekolah agar dampak dari kampanye PJAS dapat lebih efektif. Dalam kampanye PJAS Sehatnya Duniaku 2013, BPOM mengajak PT Sari Enesis Indah untuk berpartisipasi mengampanyekan pentingnya jajanan yang aman, bermutu dan bergizi bagi para siswa Sekolah Dasar. Kampanye Sehatnya Duniaku diwujudkan melalui aktivitas Roadshow sosialisasi PJAS yang digelar di 50 SD Jakarta dan Bandung terhitung sejak 21 Januari hingga 5 April 2013. Selain roadshow ke sekolah dasar, komitmen BPOM dalam menjalankan Kampanye PJAS juga rencananya akan dilaksanakan melalui kegiatan seminar guru dan media, review piagam bintang keamanan pangan di kantin sekolah, festival PJAS, dan aktivitas komunikasi lainnya di social media & media massa hingga akhir tahun 2013. Dampak aksi nasional P JAS d i p e rk i ra ka n dapat melindungi sekitar 1,4 juta siswa dari PJAS yang tidak aman serta sekitar 2,8 juta orang tua siswa, 85.000 guru SD, 85.000 pedagang dan 25.000 pengelola kantin telah terpapar KIE keamanan pangan. Keterlibatan lintas sektor dalam kampanye PJAS 2013 diharapkan mampu m e m b e r i k a n sumbangsih terhadap peningkatan dampak aksi nasional PJAS.
Sidak AMDK di Banda Aceh Rabu, 5 Juni 2013, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh beserta Wakil Walikota Banda Aceh, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Kepala KPTSP dan petugas Satuan Pamong Praja kota Banda Aceh, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua sarana Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang ada di kota Banda Aceh. Pada sidak kali ini BBPOM di Banda Aceh menemukan bahwa kedua sarana tersebut tidak memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB), tidak memiliki laboratorium, dan bahkan izin produksi yang dimiliki salah satu sarana tidak sesuai lagi dengan lokasi saat ini. Selain melakukan sidak, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dibantu petugas dari Satuan Pamong Praja kota Banda Aceh, juga melakukan penyegelan terhadap mesin produksi, kemasan, wadah serta produk jadi dari sarana tersebut. Diantaranya, sebanyak 97 dus kemasan gelas, 42 dus kemasan botol, 14560 lembar dus kosong, 111 dus kemasan gelas kosong, dan 11 gulung seal cup AMDK merek Rencong. Serta 5.136 pcs kemasan gelas, 787 lembar kardus kosong, 600 gulung seal cup, dan 243 pcs kemasan gelas kosong AMDK merek Jip Le.
I
ndonesia menjadi tuan r u m a h p enyelenggaraan forum “The 20th A S E A N Consultative Committee for Standars and Q u a l i t y Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQPPWG) Meeting”, pada 13-17 Mei 2013. Forum ini merupakan pertemuan Badan Pengawas Obat negara-negara Anggota ASEAN, Bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pertemuan resmi dibuka oleh Kepala Badan POM RI, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc, pada 15 Mei 2013. Kegiatan yang dihadiri oleh delegasi dan peserta dari negara-negara anggota ASEAN ini bertujuan untuk mengupayakan harmonisasi peraturan di bidang farmasi untuk menyongsong ASEAN Free Trade Area (AFTA), terutama untuk menghilangkan batasan-batasan teknis dalam perdagangan, dan memperkuat perlindungan terhadap tersedianya sediaan farmasi yang bermutu di wilayah ASEAN.
ACCSQ-PPWG telah menghasilkan beberapa kebijakan penting, antara lain ASEAN Common Technical Requirements (ACTR) yang berisi persyaratan teknis dalam rangka registrasi obat dan ASEAN Common Technical Dossier (ACTD) yang berisi format dokumen registrasi obat. Telah disusun pula beberapa pedoman teknis yaitu, pedoman uji stabilitas, pedoman validasi metoda analisis, pedoman validasi proses dan pedoman uji bioekivalensi. Penerapan Harmonisasi ASEAN di bidang obat menguntungkan Indonesia, antara lain karena tidak adanya standar ganda regulasi bidang obat di Indonesia yang terkait TBT dalam menunjang penerapan AFTA, adanya kesamaan pedoman teknis Negara ASEAN untuk pelaksanaan pengawasan obat, optimalisasi penggunaan sumber daya dan dana dibidang pengawasan obat (registrasi obat, inspeksi CPOB), memperkuat pengawasan postmarket termasuk pemberantasan obat palsu dan obat sub standar/tidak memenuhi syarat, dan dapat meningkatkan daya saing obat Indonesia di dalam dan luar negeri. Pertemuan ACCSQ-PPWG ini telah menghasilkan kesepakatan yang dapat memfasilitasi pertumbuhan industri farmasi, tanpa mengurangi unsur keselamatan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di wilayah ASEAN.
P
ada Juli 2012, Badan POM sebagai National Regulatory Authority (NRA) di Indonesia dinyatakan WHO telah melaksanakan fungsi pengawasan berstandar internasional, khususnya untuk pengawasan vaksin. Hal ini berarti bahwa semua fungsi sistem regulasi Badan POM terkait pengawasan vaksin telah memenuhi persyaratan WHO. Dengan demikian, terbuka lebar kesempatan bagi Indonesia untuk dapat mengekspor vaksin produksi dalam negeri ke pasar internasional. Selain itu tentunya produksi vaksin di dalam negeri memberi kontribusi yang besar tehadap keberhasilan program imunisasi, karena adanya jaminan suplai dari vaksin yang memenuhi persyaratan keamanan, efektifitas dan mutu sesuai standar international. Pengetahuan dan pengalaman ini dibagikan Badan POM kepada para peserta workshop "Berbagi Pengalaman Indonesia dengan negaranegara anggota OKI dalam Memperkuat NRA Fungsi dalam Produksi Vaksin untuk Pasar Global" di Bandung, Indonesia, pada 17 Juni 2013. Dihadiri oleh peserta dari 20 negara anggota OKI, workshop ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman negara-negara anggota OKI lainnya tentang pentingnya penguatan fungsi NRA untuk kemandirian produksi vaksin. Para peserta merupakan perwakilan dari NRA, Kementerian Kesehatan, produsen vaksin, dan lembaga terkait yang menangani masalah vaksin. Juga hadir pakar WHO, Dr Lahouari Belgharbi dan perwakilan COMSTECH dan SESRIC. Setelah mengikuti presentasi dan diskusi selama satu hari penuh, workshop menghasilkan rekomendasi antara lain: a. Anggota OKI menekankan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan mempertahankan sistem regulasi nasional yang berfungsi untuk memastikan kualitas, keamanan dan kemanjuran vaksin. Mereka sepakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk membangun sistem fungsional. b. Negara anggota OKI didorong untuk menilai kemampuan pengaturan dan potensi produksi.
INDONESIA BAGIKAN PENGALAMAN KEPADA NEGARA-NEGARA ANGGOTA OKI c. Negara anggota OKI harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pembelajaran dan pelatihan yang tersedia. d. Negara anggota OKI diajak untuk mempelajari kelayakan sistem pengadaan vaksin berdasarkan praktik terbaik dan sistem yang ada. Kepala Badan POM dalam sambutannya mengharapkan agar dalam workshop ini dapat saling memberikan umpan balik pada para peserta perwakilan negara OKI, serta kerja sama terkait peningkatan fungsi NRA untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu vaksin.
berita foto
Penandatanganan MoU antara Badan POM dengan LPPOM MUI Kunjungan Pasar Tradisional Oesapa di Kupang
Festival KUKM
Penanggung Jawab: dr. M. Hayatie Amal, MPH Redaktur: Budi Djanu Purwanto, SH., MH Editor: Dra. Nany Bodrorini, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Octavita Dwi Yuliani, S.Ikom; Desain Grafis: Diyan Fajar MR, S.Sos., M.I.kom; Nelly L Rachman, S.Sos; Sekretariat: Dra. Sri Mulyani, Apt; Kurnia Sari, S.Ikom; Yanuar Rahman, S.Ikom; Ristanti Kuntarsih, A.Md; Dewi Nopitasari, S.Farm., Apt; Benny Robin.
Peresmian Gedung BPOM di Manokwari
Delegasi Indonesia di Workshop OKI
Sampel Barang Bukti Hasil Temuan BBPOM di Banjarmasin
Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat Telp. 021-4263333,4240231 Fax. 021-4209221
[email protected] Pemusnahan Hasil Temuan BBPOM di Jayapura
