BAB II
LANDASAN TEORI
II.1.
Audit
II.1.1.
Pengertian Audit Auditing berasal dari bahasa latin, yaitu ”audire” yang berarti mendengar atau
memperhatikan. Mendengar dalam hal ini adalah memperhatikan dan mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan. Pada perkembangan terakhir sesuai dengan perkembangan dunia usaha, pendengar tersebut dikenal dengan auditor atau pemeriksa. Sedangkan tugas yang diemban oleh auditor tersebut disebut dengan sebutan auditing.
Definisi Auditing menurut beberapa ahli :
1. Boynton, Johnson, dan Kell yang diterjemahkan oleh Budi, I.S., & Wibowo.H (2003), “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association” (Accounting Review, Vol. 47) memberikan definisi auditing sebagai: "Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan." (Boynton dkk., 2003:5) 9
2. Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Jusuf, A. A., pengertian auditing adalah : “Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilaksanakan oleh seorang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriterisa-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.” (Arens dan Loebbecke, 2003:5)
Di dalam pengertian tentang pengauditan diatas terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan yaitu:
1. Suatu proses sistematis Berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. Dengan demikian, auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, teroganisir, dan bertujuan.
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif Berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk perorangan atau entitas yang membuat asersi tersebut.
3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi Merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok auditing. Asersi meliputi informasi dalam laporan keuangan, laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak (SPT). 10
4. Derajat kesesuaian asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan Menunjuk pada kedekatan dimana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ekpresi kesesuaian ini dapat berbentuk kuantitatif, seperti jumlah kekurangan dana kas kecil, atau dapat juga berbentuk kualitatif, seperti kewajaran (atau keabsahan) laporan keuangan. Selain itu, standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraruran-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen. Generally Accepted Accounting Priciples (GAAP = Prinsip-prinsip Akuntansi yang Belaku Umum) yang ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Boards (FASB = Badan Standar Akuntansi Keuangan) serta badan-badan pengatur lainnya.
5. Penyampaian hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan Hasil akhir diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pihakpihak yang berkepentingan. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas.
II.1.2.
Jenis-Jenis Audit Jenis-jenis audit yang ada umumnya menunjukkan karakteristik kunci yang
tercakup dalam definisi auditing yang telah disampaikan diata. Menurut Sukrisno Agoes (2008:10), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka dapat dibedakan atas: 11
1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.
Ditinjau dari jenis pemeriksaannya maka dapat dibedakan atas :
1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturanperaturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. 3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan
12
catatan perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data dengan menggunakan sistem Elektronic Data Processing (EDP).
II.1.3.
Jenis-Jenis Auditor Auditor pada umum nya diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu :
1. Auditor Intern Auditor Intern bertugas dan berstatus sebagai pagawai pada perusahaan tempatnya bekerja. Laporan Audit Manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit.
2. Auditor Pemerintah Auditor yang menjadi pegawai pemerintah terutama pada badan badan yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengawasan kekayaan/keuangan negara. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang tidak tunduk pada Pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen, namun demikian badan ini bukanlah badan yang berdiri di atas Pemerintah. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat kontrol atas pengelolaan keuangan negara.
13
3. Auditor Independen atau Akuntan Publik Auditor Independen adalah auditor yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan dari seluruh perusahaan publik, perusahaan-perusahaan besar, dan beberapa perusahaan yang lebih kecil, serta perusahaan nonkomersial. Dengan demikian semakin banyak perusahaan yang harus diaudit laporan keuangannya. Di kalangan bisnis, serta banyak pihak lainnya sudah semakin mengenal laporan ini, maka orang awam sering mengartikan istilah auditor sama dengan akuntan publik. Praktik sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui suatu kantor akuntan publik (KAP) yang telah mendapatkan ijin dari Departemen Keuangan.
II.2.
Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Indonesia, menurut Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003
tertanggal 21 Agustus 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tertanggal 5 Februari 2008. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah Lembaga yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tertanggal 5 Februari 2008 Pasal 5. Izin untuk membuka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan. 2. Memiliki Sertifikat USAP.
14
3. Mengikuti PPL, minimal 60 (enam puluh) satuan unit dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia. 5. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai akuntan dan pengalaman kerja audit umum sekurang-kurangnya 1000 jam dengan reputasi baik. 6. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik.
II.2.1.
Organisasi Profesi Akuntan Publik
Organisasi profesi akuntan publik yang ada di Indonesia adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Perkembangan profesi dan organisasi Akuntan Publik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi baik asing maupun domestik, pasar modal serta pengaruh global. Secara garis besar sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya. Setelah hampir 50 tahun sejak berdirinya perkumpulan akuntan Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen Akuntan Publik.
15
Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah respons terhadap dampak globalisasi, dimana Drs. Ahmadi Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. Hal ini telah diputuskan dalam Kongres IAI X pada tanggal 23 Nopember 2006. Keputusan inilah yang menjadi dasar untuk mengubah IAI – Kompartemen Akuntan Publik menjadi asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri mengembangkan profesi akuntan publik. IAPI diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan International Federation of Accountans (IFAC) yang berhubungan dengan profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum dalam Statement of Member Obligation (SMO). Pada tanggal 4 Juni 2007, secara resmi IAPI diterima sebagai anggota asosiasi yang pertama oleh IAI. Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia
II.2.2.
Bentuk Badan Usaha Kantor Akuntan Publik Independensi sangat mempengaruhi auditor dalam memberikan pendapat
tentang laporan keuangan yang diauditnya. Adanya kepercayaan atas independensi dan kompetensi auditor, menyebabkan pengguna jasa audit dapat mengandalkan diri pada laporan yang dibuat oleh auditor. Bentuk badan usaha KAP yang dikenal di Indonesia ada dua macam :
16
1. KAP dalam bentuk Perseorangan. KAP bentuk ini hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan. 2. KAP dalam bentuk Persekutuan Perdata atau Persekutuan Firma. KAP bentuk ini hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik dan 75% dari seluruh sekutu adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut Rekan (Partner) dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
Yang bertanggungjawab pada KAP Perseorangan adalah akuntan publik yang bersangkutan, sedangkan yang bertanggungjawab pada KAP Persekutuan Perdata atau Persekutuan Firma adalah dua orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan dan salah satu dari mereka bertindak sebagai rekan pimpinan.
II.2.3.
Bidang Jasa yang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Ada beberapa macam jasa yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik bagi
masyarakat. Macam-macam jasa tersebut dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu :
1. Jasa Assurance Jasa Assurance adalah jasa profesional independen
yang mampu
meningkatkan mutu informasi, atau konteksnya, untuk kepentingan para pengambil keputusan. Salah satu aspek kunci tersebut adalah konsep independensi. Para pengguna jasa sangat mengandalkan independensi
17
akuntan publik serta dapat menarik manfaat yang bernilai dari kenyataan bahwa akuntan publik bersifat tidak memihak dan objektif.
2. Jasa Atestasi
Jasa atestasi merupakan salah satu jasa dimana kantor akuntan publik mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Tumbuhnya pengakuan atas keahlian dalam pengalaman akuntan publik telah meningkatkan permintaan jasa atestasi yang beragam. Menurut Mulyadi (2002:5) Jasa atestasi ini dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu :
a. Audit Jasa audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang memuat asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan pernyataan pendapat positif tentang laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Hasil pengumpulan bukti menentukan tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor. Banyaknya jumlah bukti kompeten dan relevan yang dapat dikumpulkan, maka semakin tinggi pula tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor. Seringkali jasa ini disebut sebagai jasa tradisional profesi akuntan publik karena jasa ini 18
merupakan jasa profesi akuntan publik yang paling dikenal dalam masyarakat.
b. Pemeriksaan
Istilah pemeriksaan digunakan untuk menguraikan jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh jasa pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan (1) laporan keuangan prospektif (bukan historis), (2) asersi manajemen tentang efektivitas struktur pengendalian intern entitas, dan (3) kepatuhan entitas terhadap peraturan tertentu.
c. Review
Jasa review terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analitis komparatif atas informasi keuangan. Dengan demikian tingkat keyakinan yang diberikan oleh akuntan dalam laporan hasil review lebih rendah dibandingkan dengan tingkat yang diberikan dalam jasa audit dan pemeriksaan. Tujuan review adalah untuk memberikan keyakinan negatif sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Terkadang jasa ini dilakukan atas laporan interim perusahaan publik dan laporan tahunan perusahaan nonpublik.
d. Prosedur yang Disepakati 19
Lingkup kerja pelaksanaan prosedur yang disepakati juga lebih sempit dibandingkan dengan jasa audit dan jasa pemeriksaan. Contohnya, klien dan akuntan publik membuat kesepakatan bahwa ada prosedur tertentu yang dilaksanakan hanya pada elemen dan akun tertentu dalam laporan keuangan sebagai lawan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam jasa jenis ini, Kantor Akuntan Publik dapat menerbitkan suatu “ringkasan temuan” atau suatu keyakinan negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa review
3. Jasa Nonassurance Merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa nonassurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Jasa konsultasi diatur dalam Standar Jasa Konsultasi. Jasa Konsultasi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini :
a. Konsultasi (consultations)
20
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah memberikan konsultasi atau saran profesional (professional advice) yang memerlukan respon segera, berdasarkan pada pengetahuan mengenai klien, keadaan, masalah teknis terkait, representasi klien, dan tujuan bersama berbagai pihak. Contoh jasa jenis ini adalah review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien dan pemberian saran tentang perangkat lunak komputer yang cocok digunakan oleh klien (berdasarkan investigas lebih lanjut oleh klien)
b. Jasa pemberian saran profesional (advisory services)
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mengembangkan temuan, simpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah review operasional dan improvement study, analisis terhadap suatu sistem akuntansi, pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik, dan definisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem informasi.
c. Jasa implementasi
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung denagn sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Praktisi bertanggung jawab kepada klien dalam hal pelaksanaan dan manajemen kegaitan perikatan. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan,
21
pelaksanaan tahap-tahap peningkatan produktivitas, dan pemberian bantuan dalam proses penggabungan (merger) organisasi.
d. Jasa transaksi
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan kepailitan, jasa penilaian, penyediaan informasi untuk mendapatkan pendanaan, analisis kemungkinan penggabungan usaha atau akuisisi, dan jasa pengurusan perkara pengadilan.
e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah menyediakan staf yagn memadai (dalam hal kompentensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah manajemen fasilitas pemrosesan data, pemrograman komputer, perwalian dalam rangka kepailitan, dan aktivitas controllership.
f. Jasa produk
22
Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer, dan penjualan dan instalasi metodologi pengembangan sistem.
II.2.4.
Standar Profesional Akuntan Publik Berbagai jenis jasa yang disediakan oleh profesi akuntan publik bagi
masyarakat didasarkan pada panduan yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik berupa buku yang berisi kodifikasi berbagai standar yang disusun oleh Dewan Standar Profesiona Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik. Ada 5 standar profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI didalam SPAP (2011), yaitu :
a. Standar Auditing
Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan hitoris. Standar auditing terdiri dari 10 (sepuluh) standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikkuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadapa Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh
23
Dewan bersifat wajib (mandatory) bagi anggota Ikantan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk di dalam Pernyataan Standar Auditing adalah Interprestasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSA. Dengan demikian IPSA memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (mandatory).
b. Standar Atestasi
Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit. Standar atestasi terdiri dari 11 (sebelas) standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi. Termasuk di dalam Pernyataan Standar Atestasi adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. Dengan demikian IPSAT memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam 24
penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAT sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAT. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indoensia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (mandatory).
c. Standar Jasa Akuntansi dan Review
Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Termasuk di dalam Pernyataan Standar Jasa Kuntansi dan Review adalah Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuanketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR. IPSAR memberikan jawaban atas pernyataaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuanketentuan yang dimuan dalam PSAR sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAR. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indoensia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib (mandatory).
d. Standar Jasa Konsultasi
Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi pada hakikatnya 25
berbeda dari ajsa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu membuat asersi (asserter). Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Standar jasa konsultasi dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK).
e. Standar Pengendalian Mutu Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk memenuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan
integritas
stafnya
dalam
menentukan
hubungan
profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care). Oleh karena itu, kantor akuntan
26
publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. Standar pengendalian mutu dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSM).
II.2.5.
Kode Etik Akuntan Publik Selain Standar Profesional Akuntan Publik, seorang akuntan publik juga harus
memenuhi Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik. Dasar pemikiran yang melandasi penyusunan etika profesional akuntan publik adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu akan jasa yang dilakukan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang melakukan jasa tersebut
II.3.
Audit Laporan Keuangan Dalam suatu perusahaan , para manajer ditempatkan pada posisi dimana mereka
dapat menguntungkan perusahaan. Hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang disusunnya dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban darihasil pekerjaannya selama suatu periode. Para manajer tergoda untuk menyajikan laporan keuangan yang berat sebelah, mengandung hal-hal yang tidak benar, dan mungkin menyembunyikan informasi-informasi tertentu kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu, termasuk investor, kreditor. Oleh karena itu masyarakat keuangan membutuhkan jasa profesional akutan publik untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen. Atas dasar informasi keuangan yang andal, masyarakat akan memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan 27
memiliki posisi keuangan yang sehat. Untuk itu masyarakat menghendaki agar laporan keuangan yang diserahkan kepada mereka diperiksa lebih dulu oleh auditor independen. Keterlibatan audit yang independen akan memberikan manfaat-manfaat antara lain, menambah kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan, dan memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk pelaporan pajak dan laporan keuangan lain yang harus diserahkan kepada pemerintah.
II.3.1.
Tujuan Audit Laporan Keuangan Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan klien, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip- prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal yang lazim dilakukan dalam audit adalah melakukan identifikasi sejumlah tujuan audit yang spesifik bagi setiap akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan yang spesifik ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dam dimuat dalam laporan keuangan.
Ada 5 (lima) kategori asersi laporan keuangan yang telah diakui oleh Auditing Standards Board (ASB) dalam SAS 31, Evidential Matter (AU 326.03), yaitu :
1. Keberadaan atau keterjadian (existence or occurence) Asersi tentang keberadaan atau keterjadian (existence or occurence) berkaitan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas memang benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat benar-benar telah terjadi selama periode tersebut.
2. Kelengkapan (completeness) 28
Asersi mengenai kelengkapan (completeness) berkaitan dengan apakah seua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan benarbenar telah dicantumkan. Jika asersi keberadaan tidak benar maka akunakan dinyatakan terlalu tinggi, sementara jika asersi kelengkapan tidak benar, makaakun akan dinyatakan terlalu rendah. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan hilangnya hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan sedangkan asersi keberadaan berkaitan dengan penyebutan angka yang seharusnya tidak dimasukkan.
3. Hak dan kewajiban (rights and obligations) Asersi mengenai hak dan kewajiban (rights and obligations) berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi hak entitas dan hutang memang telah menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu.
4. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation) Asersi mengenai penilaian atau alokasi (valuation or allocation) berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya.
5. Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure) Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure) berkaitan dengan apakah komponen tertentu dalam laporan keuangan telah digolongkan,
diuraikan,
dan
diungkapkan
sebagaimana
mestinya.
Pengungkapan berhubungan dengan apakah informasi dalam laporan
29
keuangan, termasuk catatan yang terkait, telah menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaannya.
Kelima kategori asersi tersebut diatas merupakan hal yang penting karena dapat membantu auditor memahami jenis salah saji potensial yang dapat terjadi dalam laporan keuangan, dan dapat membantu auditor mengembangkan perencanaan audit untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan.
II.3.2.
Jenis-Jenis Opini Audit Laporan Keuangan Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
dalam Standar Profesional Akuntan Publik ( PSA 29 SA Seksi 508 ), ada lima jenis opini akuntan atas audit laporan keuangan, yaitu :
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian ( Unqualified Opinion ) Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku ( Unqualified Opinion with Explanatory Language ) Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan ( bahasa penjelasan lain ) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi : 30
a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI. c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. d. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. f. Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan atau tidak di review. g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut. h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
31
3. Pendapat wajar dengan pengecualian ( Qualified Opinion ) Pendapat ini dinyatakan bila : a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berksimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar. c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal material, jika dibaca sehubungan dengan catatan mempunyai
32
kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari. 4. Pendapat tidak wajar ( Adverse Opinion ) Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan auditor harus menyatakan hal itu. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat ( Disclaimer Opinion ) Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat apabila : a. Tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia b. Lingkup audit yang dilaksanakan tidak memadai untuk memungkinkan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut. II.4.
Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan
33
Sebelum
audit
laporan
keuangan
dilaksanakan,
auditor
perlu
mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak perikatan audit dari calon kliennya. Jika auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari calon kliennya, maka pelaksanaan audit laporan keuangan tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap.
II.4.1.
Prosedur Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Prosedur pelaksanaan audit laporan
keuangan terbagi ke dalam 4 (empat)
tahap, yaitu :
1. Penerimaan perikatan audit 2. Perencanaan audit 3. Pelaksanaan pengujian audit 4. Pelaporan audit Dari tahap-tahap audit laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini : 1. Penerimaan perikatan audit Di dalam memutuskan apakah suatu perikatan dapat diterima atau ditolak, auditor perlu menempuh suatu proses yang terdiri dari : a. Mengevaluasi integritas manajemen b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa c. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit d. Menilai independensi e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksaman 34
f. Membuat surat perikatan audit
2. Perencanaan audit Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit laporan keuangan yang akan dilaksanakan. Ada tujuh tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya :
a. Memahami bisnis dan industri klien b. Pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien c. Melaksanakan prosedur analitis d. Mempertimbangkan tingkat materialutas awal e. Mempertimbangkan resiko bawaan f. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama g. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan h. Memahami pengendalian intern klien 3. Pelaksanaan pengujian audit Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian (test) yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3(tiga) golongan berikut ini :
a. Pengujian analitik b. Pengujian pengendalian
35
c. Pengujian substantif 4. Pelaporan audit Pada akhir pemeriksaannya, dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Kantor Akuntan Publik akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari :
a. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen b. Laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. Laporan laba rugi 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi bagian umum, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos neraca dan laba rugi 6. Informasi tambahan berupa lamporan mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aktiva tetap, hutang, beban umum, dan administrasi serta beban penjualan.
Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-
36
hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan interim belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini.
II.4.2.
Prosedur Audit Laporan Keuangan Yang Ditetapkan IAPI dalam SPAP Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :
1.
Penerimaan penugasan dari klien (Bag.B 210)
2.
Untuk klien baru dilakukan komunikasi dengan auditor sebelumnya – PSA 16 (SA 315)
3.
Surat Perikatan Audit – PSA 55 (SA seksi 320)
4.
Pemahaman atas bisnis klien, sebagai pertimbangan untuk melaksanakan audit – PSA 67 (SA seksi 318)
5.
Pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien – PSA 69 (SA seksi 319)
6.
Perencanaan audit meliputi strategi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan lingkup audit – PSA 05 (SA seksi 311)
7.
Penggunaan prosedur analitik – PSA 22 (SA seksi 329)
8.
Menentukan tingkat risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit – PSA 25 (SA seksi 312)
37
9.
Pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan – PSA 70 (SA seksi 316)
10. Pembuatan dan penyimpanan kertas kerja – PSA 15 (SA seksi 339) 11. Laporan hasil pelaksanaan audit – PSA 29 (SA seksi 508)
38
