DOKUMENTASI
Tiga Menteri Dijerat KPK, Prestasi KPK atau SBY?
Jumat, 5 September 2014 | 19:40 WIB TRIBUNNEWS / DANY PERMANADua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (kiri) dan Zulkarnain (tengah) didampingi juru bicara KPK Johan Budi memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan status tersangka Menteri ESDM Jero Wacik, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/9/2014). JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga menteri aktif dan para elite Partai Demokrat sudah dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, para elite Demokrat justru bangga terhadap SBY yang dianggap mereka tak pandang bulu dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mempertanyakan sikap bangga Partai Demokrat itu. Pasalnya, kata dia, dijeratnya tiga menteri adalah murni prestasi KPK, bukan pemerintah, apalagi SBY pribadi. (baca: Tiga Menteri Dijerat KPK, Demokrat Justru Bangga kepada SBY) "Penegakan hukum kan tidak ada intervensi, jadi itu prestasi penegak hukum dalam hal ini KPK," kata Eva kepada Kompas.com, Jumat (5/9/2014). Eva menilai, daripada bersikap bangga, lebih baik elite Demokrat prihatin dengan dijeratnya tiga menteri dengan sangkaan korupsi. Tiga orang yang terjerat ketika masif aktif menjabat menteri yakni Jero Wacik (sewaktu menjabat Menteri ESDM), Andi Mallarangeng (sewaktu menjabat Menpora), dan Suryadharma Ali (sewaktu menjabat Menteri Agama).
"Ya, harusnya prhatinlah, aku aja prihatin. Orang enggak percaya lagi kepada parpol kalau begini terus. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagus bagi pemerintahan mendatang," ujar Eva. Hal serupa disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti. Menurut dia, Demokrat sudah salah menunjukkan sikap jika bangga terhadap penjeratan tiga menteri oleh KPK. "Kalau buat saya, tidak bisa seratus persen bangga karena sudah ada tanda tangan kontrak politik, ada suatu janji, yaitu pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi, tapi dilanggar," ujar Ikrar. (baca: Ini 10 Poin Pakta Integritas "Penyelamatan" Demokrat) Demokrat juga, kata dia, tidak bisa terus-menerus memandang kasus korupsi ini sebagai masalah pribadi kadernya. "Kita mempertanyakan apa benar kader Demokrat itu korupsi untuk pencitraan dirinya atau kepentingan partai? Coba itu diinvestigasi," ujarnya. Sebelumnya, Jero disangka melakukan pemerasan. Menurut KPK, nilai uang yang diduga diterima Jero sekitar Rp 9,9 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Jero, termasuk pencitraan. Uang itu juga ada yang digunakan untuk pihak lain. Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM, menurut KPK, Jero meminta besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah. Jero juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut. Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif. Selain itu, ada juga cara berupa pengumpulan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM.
Presiden SBY Terkejut Jero Wacik Jadi Tersangka Rabu, 3 September 2014 | 20:25 WIB Politisi Partai Demokrat
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku terkejut saat mendengar kabar ditetapkannya Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden SBY saat ini masih berada di Singapura. "Presiden telah mendengar informasi melalui media tentang status tersangka Pak Jero Wacik yang ditetapkan oleh KPK hari ini. Berita ini membuat Presiden terkejut," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkat, Rabu (3/9/2014). Julian menuturkan, saat ini Presiden belum mengetahui secara persis mengenai kasus yang menimpa Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengaku belum menerima keterangan tertulis. "Karena pemberitahuan tertulis belum diterima, maka kami belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh," ucap Julian. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan terkait dengan jabatannya sebagai menteri dalam kurun waktu 2011-2012. (Baca: Jero Wacik Disangka Memeras) Setelah menjadi Menteri ESDM, Jero diduga mengupayakan perolehan dana operasional menteri yang lebih besar dari yang dianggarkan. Jero diduga meminta anak buahnya untuk melakukan beberapa hal agar dana operasional menteri di Kementerian ESDM bisa lebih besar.
Ini Alasan SBY Terkejut Jero Jadi Tersangka Kamis, 4 September 2014 | 17:15 WIB
rusman/presidenri.go.idPr esiden Susilo Bambang Yudhoyono JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kaget begitu mengetahui penetapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterkejutan SBY itu dilatari karena selama ini ia tak pernah mendapat informasi bukti kuat soal keterlibatan Jero dalam kasus korupsi. "Beliau (SBY) terkejut karena selama ini beliau mendapat laporan bahwa tidak ada arah kuat untuk Jero kemudian ditetapkan tersangka," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/9/2014). Saat pengumuman tersangka oleh KPK, Rabu (3/9/2014), SBY tengah berada di Singapura. Julian mengatakan, Presiden SBY akan mengikuti perkembangan kasus yang menjerat Jero. Dia menuturkan, pada saatnya, Jero akan menghadap Presiden. "Saya belum tahu kapan," kata dia. Saat ditanya apakah kemungkinan Presiden bertemu Jero pada malam nanti, Julian mengaku tidak tahu. (baca: Malam Ini, SBY Panggil Menteri-menteri ke Cikeas) "Karena nanti malam itu soal internal Partai Demokrat," ujarnya. Jero disangka melakukan pemerasan. Menurut KPK, nilai uang yang diduga diterima Jero sekitar Rp 9,9 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Jero, termasuk pencitraan. Uang itu juga ada yang digunakan untuk pihak lain.
Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM, menurut KPK, Jero meminta besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah. Jero juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut. Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat fiktif. Selain itu, ada juga cara berupa pengumpulan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM.
Dua Kali ke Luar Negeri, Dua Menteri Presiden SBY Jadi Tersangka Korupsi Kamis, 4 September 2014 | 21:19 WIB
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II berfoto usai pelantikan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk tugas kenegaraan. Namun, dalam dua kali kunjungannya itu, dua kali pula menteri di kabinetnya ditetapkan KPK sebagai tersangka. Sebut saja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus pemerasan untuk menambah dana operasional menteri (DOM) dan pengadaan proyek tahun 2011-2013. KPK menilai korupsi Jero melebihi Rp 9,9 miliar. (Baca: KPK Tetapkan Jero Wacik Tersangka) Ketika Jero ditetapkan sebagai tersangka, Presiden SBY sedang dalam kunjungan kerja ke Singapura. Lantaran tidak berada di Tanah Air, SBY pun mengaku terkejut mendengar kabar itu. (Baca:Presiden SBY Terkejut Jero Wacik Jadi Tersangka)
Tak ayal, sepulangnya dari Singapura, Kamis (4/9/2014), SBY berencana membahas "nasib" Jero di Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sidang Kabinet Paripurna keesokan harinya, Jumat (5/9/2014). Jero pun mengaku sudah mempersiapkan surat pengunduran dirinya dalam kabinet. Tak hanya Jero, publik tentu tidak lupa mengenai penetapan status Menteri Agama Suryadharma Ali pada 22 Mei 2014. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji pada tahun 2012-2013. Sama seperti Jero, Suryadharma pun ditetapkan KPK sebagai tersangka ketika Kepala Negara sedang berkunjung ke Manila. Ketika itu SBY baru mengetahui kabar pembantunya itu jadi tersangka. (Baca: Masih di Manila, Presiden Belum Tahu Penetapan Tersangka Suryadharma Ali). Suryadharma tidak langsung mengundurkan diri sebagai Menteri Agama. Ketika menemui SBY di Istana Bogor, ia hanya menyerahkan persoalan tersebut kepada SBY. (Baca: Bertemu Presiden, Suryadharma Mengundurkan Diri sebagai Menag) Pasca-penetapan menjadi tersangka, para menteri itu belum langsung mengajukan pengunduran dirinya lantaran Kepala Negara sedang tidak di Tanah Air. Mereka baru menghadap Presiden keesokan hari setelah Presiden tiba. Selain memiliki kesamaan itu, para menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada saat Presiden sedang berada di luar negeri adalah mereka samasama petinggi partai politik pendukung pemerintahan SBY. Jero adalah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Suryadharma masih tercatat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Nasib berbeda dialami Andi Mallarangeng, ia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olehraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 6 Desember dua tahun lalu. Ketika itu, Andi masih tercatat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. (Baca: KPK Tetapkan Andi Mallarangeng Tersangka Hambalang) Ketika Andi ditetapkan sebagai tersangka, SBY sedang berada di tanah air. Ia pun sehari kemudian langsung menghadap SBY dan mengajukan pengunduran diri.
Jelang Akhir Jabatan, SBY Canangkan Program 100 Hari Terakhir Jumat, 11 Juli 2014 | 19:11 WIB Shares
KOMPAS.com/Icha RastikaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat program 100 hari terakhir menjelang penghujung periode pemerintahannya. Di dalam program 100 hari terakhir itu, Presiden SBY menargetkan menyelesaikan masalah kelistrikan dan minerba. "Berkaitan dengan program 100 hari terakhir, saya mengajak tuntaskan pekerjaan kita di sini, pilpres dan pileg sudah selesai. Oleh karena itu, menteri-menteri saya berharap kembali aktif dan kembali aktif melanjutkan tugasnya," ujar SBY di kantor presiden, Jumat (11/7/2014). SBY mengungkan UKP4 akan mendata pekerjaan rumah pemerintah yang diprioritaskan dan agenda kementerian. UKP4 bersama Bappenas juga akan menentukan apa yang akan dilakukan. "Saya mengingatkan banyak orang bilang ini masa transisi, baik presiden dan kabinet. Tetapi justru kita harus melakukan tugas yang ada, ingat pakta integritas agar saya bisa menyerahkan kepada presiden yang akan datang dengan kondisi baik," ucap SBY. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menjabarkan dalam program 100 hari terakhir, Presiden SBY ingin menyelesaikan masalah kelistrikan, minerba, migas, dan infrastruktur.
"Percepatan proyek-proyek infrastruktur, soal sistem logistik nasional, soal pelabuhan, bandara dan sebagainya. Kan itu sebelum diminta sudah kita lakukan semua," kata SBY.
Jabat Tangan SBY dengan Jokowi di Gedung DPR - detikNews
(Foto: Setpres/ Abror Rizki) Jakarta - Jumat 15 Aug 2014, 12:53 WIB Hari ini adalah momen penting Presiden SBY, sebab menjadi masa terakhir baginya untuk membacakan pidato kenegaraan menyambut HUT ke-69 RI di gedung DPR/MPR. Kehadiran SBY di gedung parlemen disambut para pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk juga Jokowi yang berkapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta. SBY menyalami Jokowi di sisi luar Gedung MPR-DPR, Senayan, Jumat (15/8/2014) usai SBY berpidato. SBY yang berjas hitam, berkemeja putih dan berdasi ungu menyalami Jokowi yang berjas hitam, berkemeja putih dan berdasi merah. Momen ini disaksikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang selama ini dikenal sebagai pendukung Prabowo-Hatta. SBY tampak menyodorkan tangan kanan dan digenggam Jokowi dengan kedua tangannya. Sedangkan tangan kiri SBY memegang lengan kanan Jokowi.
Keduanya tampak tersenyum. Ini merupakan pertemuan paling mutakhir keduanya setelah pertemuan di Istana Kepresidenan dalam acara buka puasa bersama bulan lalu. Kala itu selain Jokowi dan JK, hadir juga Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi juga bertamu ke kediaman SBY saat Iduf Fitri 1 Syawal lalu. Dalam pidatonya hari ini, SBY menyebut nama Jokowi-JK sebagai peserta Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU sebagai presiden-wapres terpilih. Penyebutan ini disambut tepuk tangan meriah hadirin. SBY harus berhenti berpidato sejenak untuk memberi waktu hadirin menyelesaikan tepuk tangannya. Setelah itu SBY melanjutkan tentang sidang gugatan yang sedang berlangsung di MK.
Perubahan di Akun Media Sosial SBY dan Ibu Ani Setelah Lengser - detikNews Selasa 21 Oct 2014, 10:39 WIB
Jakarta - Sudah bukan rahasia lagi, SBY dan Ibu Ani adalah tokoh yang melek terhadap dahsyatnya media sosial. Mereka adalah pengguna aktif Twitter dan Instagram, yang dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan rakyat. Kini setelah lengser dari Istana Presiden, ada yang berubah di media sosial mereka. Seperti yang terlihat dalam Twitter @SBYudhoyono yang memiliki follower 5.74000.000, Selasa (21/10/2014) pukul 10.30 WIB. Info profil SBY bertuliskan. "Akun Resmi Presiden Ke-6 RI (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono.
Dikelola oleh Staf Pribadi. Twit dari Susilo Bambang Yudhoyono ditandai *SBY*". Sebelumnya, saat menjabat sebagai presiden, SBY menulis info profil. "Akun resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dikelola oleh staf khusus Presiden Republik Indonesia. Twit dari Presiden ditandai *SBY*. Sementara di akun Instagram Ibu Ani yang memiliki follower 723.962 itu, tertulis profil yang menggambarkan kebahagiaan karena bisa memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan hobi dan berkumpul dengan keluarga. "Alhamdulillah, now I have more time for my lovely family, photography, and gardening," tulis Ibu Ani di profil Instagramnya. Sebelumnya, profil perempuan yang bernama lengkap Kristiani Herawati itu bertuliskan “Akun resmi Ibu Negara Republik Indonesia. Semua foto adalah hasil bidikan Ibu Negara, kecuali foto-foto aktivitas Ibu Negara."
Minggu 28 Sep 2014, 06:39 WIB Laporan Dari Washington, DC SBY: Saya Sangat Membatasi Kunjungan ke Luar Negeri - detikNews
Washington, DC - Presiden SBY membantah tudingan pihaknya boros anggaran dalam kunjungan-kunjungannya ke luar negeri. Yang benar, kata SBY, dirinya malah sangat membatasi untuk menghadiri forum-forum internasional. Kunjungan ke luar negeri selama ini hanya sepertiga dari banyaknya undangan yang meminta presiden hadir. "Saya sangat membatasi. Kalau saya harus ikuti summit dan undangan-undangan, itu akan sangat banyak. Yang saya datangi hanya sepertiganya," kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Hotel Willard Intercontinental, Washington, DC, Sabtu (27/9/2014). Presiden menanggapi hal ini saat ditanya tentang tudingan SBY tidak hemat dalam melakukan kunjungan luar negerinya. Presiden SBY mengaku tidak mungkin tidak hadir di KTT Asean, begitu juga di KTT East Asia Summmit. SBY juga tidak mungkin absen di KTT APEC dan KTT G20, karena Indonesia memang dari awal ikut menggagasnya. "Saya juga tidak mungkin untuk tidak hadir di KTT OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan Sidang Majelis Umum PBB," tegas SBY. Selama ini, kehadiran Indonesia dalam forum-forum itu sangat efektif. Sebagai contoh, tahun 2007 saat Retreat COP Copenhagen yang nyaris gagal, dengan keterlibatan Indonesia, maka target yang diharapkan juga tercapai. "Saat saya hadiri KTT G-20, saat itu ada usulan agar ada serangan ke Suriah, tapi kita berpendapat bahwa cara yang paling tepat menyelesaikan masalah adalah gencatan senjata yang diawasi PBB. Alhamdulillah akhirnya tak dilakukan serangan militer ke Suriah," kata SBY. Menurut SBY, sebenarnya tugas-tugas internasional juga penting. "Boleh saja urusan luar negeri diletakkan setelah tugas-tugas nasional/dalam negeri. Tapi foreign policy (kebijakan luar negeri-red) merupakan kelanjutan dari urusan dalam negeri. Ini harus dibaca utuh dan ini ada di UUD," jelas SBY. "Jadi, kami sangat-sangat selektif. Untuk masa yang akan datang, terserah dengan Presiden yang yang akan datang, mana forum-forum internasional yang akan dihadiri. Tapi secara pribadi saya sampaikan, sebaiknya Presiden hadir di forumforum tersebut," imbuh SBY. Tentang penghematan anggaran, SBY sudah melakukan penghematan pada dua periode kepemimpinannya. "Ini manajemen, bukan pencitraan. Hati-hati dalam memaknai penghematan. Dalam tugas ini ada tujuan yang harus dicapai. Jadi, saya mengutamakan efektif dan efisien. Jangan sampai membabi buta, tapi tujuan tidak tercapai. Saya sangat mendukung penghematan," ujar SBY. Tentang pesawat kepresidenan, Presiden SBY menegaskan, yang akan lebih
banyak menggunakan pesawat ini adalah presiden selanjutnya. Pembelian pesawat ini juga bagian dari penghematan. "Kalau sewa pesawat Garuda cost-nya sangat tinggi. Karena itu, kita pilih pesawat yang bisa mendarat di mana saja di Indonesia, tapi juga bisa untuk terbang ke kawasan Asean," jelas SBY. Mengenai ada dorongan agar presiden mendatang menjual saja pesawat kepresinenan agar lebih efisien, Presiden menjual mempersilakan pemerintahan baru nanti. "Kalau mau menjual, kalau memang untuk tujuan yang baik, ya monggo saja. Kita serahkan masa depan Indonesia kepada pemerintahan yang baru," kata SBY.
Tidak Mau Menggurui Jokowi Saat diminta menyampaikan pesan dan resep kepada Presiden terpilih Jokowi terkait dengan forum-forum internasional, Presiden SBY tidak bersedia. "Saya yakin Pak Jokowi dan pemerintahan yang akan datang punya visi dan resep untuk meningkatkan hasil yang sudah tercapai selama ini. Kalau saya kasih resep, nanti tidak bagus, seolah-olah saya menggurui," ujar SBY. Tapi SBY sudah menyampaikan kerjasama-kerjasama internasional yang selama ini dilakukan pemerintahannya kepada Jokowi. "Agendanya apa, ke depan seperti apa, jajaran Kemlu sudah sampaikan ke Tim Transisi. Sebab diplomasi ini sangat menunjang kepentingan dalam negeri," kata SBY.
Kamis 04 Sep 2014, 12:10 WIB 3 Menteri KIB Jadi Tersangka, PD: Itu Komitmen SBY Memberantas Korupsi - detikNews
Jakarta - Tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan justru hal ini menunjukkan komitmen SBY sebagai presiden yang peduli dengan pemberantasan korupsi. "Mana ada di era siapa ada tiga menteri aktif menjadi tersangka? Tidak ada intervensi pemerintah. Pemerintah bisa saja mengatakan kenapa harus diperiksa menteri saya itu kalau presiden berkeinginan. Tapi karena konsistensi pemerintahan SBY, sehingga di zaman siapa ada tiga menteri aktif jadi tersangka karena komitmen beliau," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014). Dia pun meminta agar masyarakat dan media bisa bersikap obyektif dalam kasus Jero Wacik. Menurutnya, adanya tiga menteri jadi tersangka bukan berarti kesalahan SBY dalam memilih menteri. Dia pun berharap agar pemerintahan Jokowi-JK bisa memiliki komitmen yang sama dengan SBY dalam pemberantasan korupsi. "Masyarakat dan media harus bisa melihat. Ini karena komitmen beliau dalam korupsi. Jadi, kita tunggu komitmen pemerintahan berikutnya. Jadi, bukan ketersengajaan memilih," kata Anggota Komisi I DPR itu. Nurhayati juga berharap opini tersangka korupsi selalu Partai Demokrat pun bisa
diubah. Menurutnya, sebagai partai yang serius mendukung pemberantasan korupsi, Demokrat punya tekad dalam persoalan ini. "Kami berharap tidak terus menerus Demokrat. Karena kami yang mendukung pembernatasan korupsi baik dalam anggaran maupun penegakan hukum. Kami tidak pernah ada intervensi. Kami ingatkan banyak kasus tidak hanya dari partai Demokrat," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu. Lantas, bagaimana dengan pengganti Jero Wacik sebagai anggota dewan nanti? Dia mengatakan kalau persoalan itu adalah wewenang KPU dengan mengacu suara terbanyak setelah Jero Wacik di daerah pemilihannya. "Itu KPU. Suara terbanyak kita akan tanyakan siapa suara terbanyak setelahnya. Kalau running text tetap akan dilantik. Kalau ranah Partai Demokrat jelas ada pakta integritas. KPU juga punya kekuatan hukum. Jangan terus menerus dikaitkan dengan Partai Demokrat," sebutnya. Adapun tiga menteri dalam kabinet pemerintahan SBY yang sudah dtetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK adalah Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga), Suryadharma Ali (Menteri Agama) dan Jero Wacik (Menteri ESDM).
Jumat 11 Jul 2014, 16:21 WIB Program 100 Hari Terakhir, SBY Minta Para Menteri Tuntaskan Tugasnya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY bersama menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan segera mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2014 mendatang. Jelang berakhirnya masa jabatan tersebut, SBY membuat program 100 hari terakhir kabinet. "Berkaitan dengan program 100 hari terakhir, saya mengajak tuntaskan pekerjaan kita, pilpres dan pileg sudah selesai. Oleh karena itu menteri saya berharap kembali aktif dan kembali aktif melanjutkan tugasnya," ujar SBY dalam sambutan sidang kabinet paripurna di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014). SBY juga meminta UKP4 menyiapkan apa agenda dan pekerjaan rumah pemerintah dan para menteri. SBY meminta ada tiga hingga lima hal penting dalam RKP dan APBNP 2014 yang menjadi priorotas program. "Dari situ UKP4 dan kepala bappenas akan menentukan apa yang akan dilakukan. Dan dilaporkan kepada saya dan wapres dan saya akan meneruskan kepada seluruh menteri," tuturnya. "Saya mengingatkan banyak orang bilang ini masa transisi, baik presiden dan kabinet. Tetapi justru kita harus melakukan tugas yang ada, ingat pakta integritas. Agar saya bisa menyerahkan kepada presiden yang akan datang dengan kondisi baik dan memberikan informasi yang lengkap," lanjutnya.
