1. Pendirian Badan Usaha Untuk mencapai hasil maksimal dalam berbisnis, tentu saja ada baiknya jika kegiatan usaha yang akan dijalankan berbentuk Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Kami menawarkan Jasa Pengurusan Pendirian Badan Usaha baru, Konsultasi Legalitas usaha dan Pengurusan Ijin Usaha, Pendirian Perseroan dengan Paket Lengkap. Para pelaku usaha tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk mengurus surat-surat izin legalitas perusahaan, mengurus ijin usaha, urus ijin legalitas usaha, urus ijin legalitas perusahaan, urus ijin dokumen perusahaan, urus surat ijin usaha, konsultasi legal usaha, perijinan usaha, ijin Pendirian Badan Usaha, Pendirian PT, Ijin BKPM, Ijin PMA, Ijin Pendirian PMDN, Pendirian CV, Pendirian UD, Pendirian Koperasi, Pendirian Yayasan, Urus Ijin Usaha Jasa Keuangan, Urus Ijin usaha Pariwisata, Perubahan Surat Ijin Dokumen Usaha, Perpanjangan Surat Ijin Dokumen Usaha dan Perijinan Usaha, Urus Ijin Export dan Import, Urus Ijin Lingkungan, Urus Ijin Usaha Industri, Urus Ijin Tanda Daftar Industri, Urus Izin Type Meterologi, Pendirian Badan Usaha Baru sebagai berikut : 1. Urus Ijin pendirian usaha PMA (Penanaman Modal Asing) Dokumen yang diurus : 1. SP Izin Prinsip BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal). 2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan 3. SK Pengesahan Menkumaham (SK Kehakiman) 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. NPWP (Nomor Pengenal Wajib Pajak) Badan Hukum Perusahaan 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Izin Usaha Tetap (IUT) Persyaratan Dokumen : 1. Asli Paspor Khusus orang asing dan copy KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham. 2. Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI. 3. Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik perusahaan 4. Copy bukti tempat kantor berupa Surat perjanjian sewa nenyewa kantor atau Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung. 5. Alamat orang asing (Pemegang Saham) di luar negeri. 6. Nama Perusahaan – PT 7. Kedudukan dan bidang usaha (alamat lengkap, no. telp kantor) 8. Susunan Komposisi Persentase Saham 9. Susunan Direksi dan Komisaris 10. POWER OF ATTORNEY dilegalisasi oleh kedutaan negara asal Apabila atas nama perusahaan Asing (Group) pemegang saham melampirkan Copy dokumen : 1. Semua dokumen asingnya dilegalisasi oleh KBRI dan DEPLU 2. List of Share holder direktur.
3. Resolution of BOD (RUPS) yang isinya persetujuan dan penunjukan salah seorang Direktur PMA Apabila pemegang saham badan hukum lokal (perusahaan lokal) melampirkan Copy dokumen : • Copy semua dokumen perusahaan (Akte Notaris, SK Kehakiman, Izin Usaha, TDP, NPWP Perusahaan, dan KTP dan NPWP Direksi). 2. Urus ijin usaha pendirian PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Dokumen yang diurus : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal PMDN BKPM 2. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris 3. SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. NPWP Badan Hukum Perusahaan 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Surat Izin Usaha (IUT) PMDN Persyaratan dokumen yang diperlukan : 1. FC KTP + NPWP pribadi pemegang saham (jika pemegang saham perseorangan) 2. FC Dokumen Perusahaan ( Akte Notaris, SK Menkumham, Surat Domisili, NPWP Perusahaan, Surat Izin Usaha, TDP, dan Copy KTP NPWP Direksi) untuk Pemegang Saham (Jika Badan Hukum) 3. FC KTP + NPWP Direksi dan Komisaris 4. Uraian rencana kegiatan usaha terdiri dari : 5. Nama Perusahaan 6. Kegiatan/Bidang Usaha yang akan dijalankan 7. Kedudukan/Alamat lengkap Perusahaan (termasuk no. telp kantor ) jika ada. 8. Alamat lokasi proyek (jika ada) 9. Daftar susunan Direksi dan Komisaris 10. Komposisi Persentase Pemegang saham 11. Rencana Nilai / Jumlah Investasi 3. Urus ijin usaha Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Kategori Modal Pendirian Perseoran Terbatas Menurut Jenis SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) Modal Rp. 50 jt s/d Rp.500 jt : SIUP Kecil Modal Rp.501 Jt s/d 10 Miliard : SIUP Menengah Modal Rp. 10 Milliar s.d Rp. 100 Milliard : SIUP Besar Dokumen yang diurus : 1. Pesan Nama PT 2. Akta Notaris/Pendirian Perusahaan 3. SK Menteri Menkumham 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) 5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak ) Badan Usaha
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau SP BKPM/SIUJK/SIUJPT (Sesuai Bidang Usaha) 7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persyaratan & dokumen yang dibutuhkan : 1. Nama PT + 3 Nama Untuk Alternatif 2. Alamat Lengkap Kantor, Telp, Fax, Kode Pos 3. Keterangan Susunan Pengurus & Komposisi Saham 4. Keterangan Jumlah Modal Dasar & Modal yang disetor dan ditempatkan 5. Keterangan Bidang Usaha 6. Copy KTP Semua Pengurus & Semua Pemegang Saham 7. KK Direktur Utama / Pengurus (Jika Penanggung Jawab Perempuan) 8. NPWP Pribadi Direktur / Penanggung Jawab 9. Bukti kepemilikan kantor (Sertifikat) / surat kontrak atas tempat , IMB & PBB 10. Surat keterangan dari pengelola gedung (Jika status kantor menyewa digedung atau Ruko) 11. Tempat usaha (minimal diruko) 12. Pas Poto Penanggung Jawab 3X4 @. 4 Lembar (latar belakang merah ) 4. Urus ijin usah Pendirian CV (Perseroan Komanditer) Dokumen yang diurus : 1. Akta Notaris 2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 3. NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Pengesahan / Legalisir Pengadilan Sesuai Domisili Usaha 5. SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan 6. TDP – Tanda Daftar Perusahaan Persyaratan pendirian CV : Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang minimum umur 21 tahun Foto copy KK dan NPWP Pribadi penanggung jawab / Direktur Foto copy surat pernjanjian sewa menyewa kantor apabila kontrak, atau PBB apabila milik perusahaan Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna Nama Perusahaan – CV Kedudukan dan bidang usaha Jumlah Modal yang cantumkan di SIUP Syarat lainnya jika diperlukan 5. Urus ijin usaha Pendirian UD/PD (Usaha Dagang) Dokumen yang diurus: 1. Domisili Usaha. 2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 4. Dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Persyaratan: 1. Foto copy KTP. 2. Foto copy Kartu Keluarga Penanggung Jawab. 3. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa. 4. Pas Foto 3X4 = 4 lembar (warna). 5. Surat Pengantar Rt dan Rw. 6. Urus ijin usaha Pendirian KOPERASI Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( UU No. 17 tahun 2012 dibatalkan ; lihat SK Keputusan MK RI tahun 2013) kembali ke UU No. 25 Tahun 1992. Check : Undang-undang Koperasi No. 17 tahun 2012 A. Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) Dokumen yang diurus : 1. Chek Nama Koperasi 2. Surat Keterangan Penyuluhan Pendirian Koperasi 3. Akta Notaris Pendirian Koperasi 4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi 5. NPWP Badan /Koperasi 6. Domisili Koperasi dari Kelurahan 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Tanda Daftar Perusahaan/ Koperasi (TDP) Syarat Dokumen yang diperlukan : 1. Fotocopy KTP Angota Pendiri minimal 20 orang (Provinsi), 35 Orang (Nasional) 2. Fotocopy KTP dan NPWP Pribadi Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas) 3. Surat Bukti Setor dari Bank (tersedianya modal) 4. Untuk Koperasi Unit Simpan Pinjam minimal modal tersedia pada saat pendirian Rp. 50.000.000,- dan semua pengurus harus membuat :- Surat Keterangan Berkelakuan Baik. – Daftar Riwayat Hidup 5. Untuk Koperasi Simpan Pinjam – Modal Koperasi tersedia Rp. 150.000.000,- dan semua Pengurus harus membuat Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Daftar Riwayat Hidup 6. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi minimal 3 tahun kedepan 7. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota 8. Fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Pendirian Koperasi 9. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi 10. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi
11. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama Pengurus dan Pengawas. 12. Fotocopy Sertifikat/Surat Pengalaman Kerja calon pengelola. 13. Syarat lainnya jika diperlukan.
B. Pendirian KOPERASI KONSUMEN Dokumen yang diurus : 1. Chek Nama Koperasi 2. Surat Keterangan Penyuluhan Koperasi 3. Akta Notaris Pendirian Koperasi 4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi 5. NPWP Badan /Koperasi 6. Domisili Koperasi dari Kelurahan 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Syarat Dokumen yang diperlukan : 1. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota 2. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Pembentukan Koperasi 3. Fotocopy Para Anggota Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas) 4. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi 5. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi 6. Fotocopy Struktur Organisasi Koperasi 7. Fotocopy Daftar Sarana Kerja Koperasi 8. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas Koperasi 9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyetoran Modal dan Slip Setor Modal di Bank 10. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama Pengurus dan Pengawas. 11. Fotocopy Rencana Awal Kegiatan Koperasi 12. Fotocopy daftar penerimaan setoran Anggota Koperasi. 13. Syarat lainnya jika diperlukan. C. Pendirian KOPERASI SEKTOR RIIL JASA Dokumen yang diurus : 1. Chek Nama Koperasi 2. Surat Keterangan Penyuluhan Koperasi 3. Akta Notaris Pendirian Koperasi 4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi 5. NPWP Badan /Koperasi 6. Domisili Koperasi dari Kelurahan 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Syarat Dokumen yang diperlukan : 1. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota 2. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Pembentukan Koperasi
3. Fotocopy Para Anggota Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas) 4. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi 5. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi 6. Fotocopy Struktur Organisasi Koperasi 7. Fotocopy Daftar Sarana Kerja Koperasi 8. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas Koperasi 9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyetoran Modal dan Slip Setor Modal di Bank 10. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama Pengurus dan Pengawas. 11. Fotocopy bukti tersedianya modal (kwitansi) yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar setoran pokok dan SMK yang wajib dilunasi oleh para pendiri Koperasi. 12. Syarat lainnya jika diperlukan.
7. Urus ijin usaha Pendirian YAYASAN Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dasar Hukum : • Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan • Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Dokumen yang diurus : 1. Akta Notaris Pendirian Yayasan 2. SK Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia 3. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kelurahan dan Kecamatan 4. Surat Keterangan Terdaftar/NPWP Yayasan dari kantor Perpajakan 5. Tanda Daftar Yayasan (TDY) 6. Surat Izin Operasional Yayasan 7. Lembaran Berita Negara RI Syarat dan Dokumen yang diperlukan : 1. Fotocopy KTP Pendiri/Pengurus 2. Fotocopy NPWP Pribadi khusus ketua Yayasan 3. Fotocopy bukti kepemilikan kantor yayasan ( berupa sppt pbb/surat perjanjian sewa ) 4. Alamat lengkap kantor yayasan (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan No. Telp Kantor) 5. Surat Pengantar RT/RW sesuai domisili Yayasan (jika diperlukan) 6. Bukti Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan 7. Daftar Hadir Rapat Pendirian Yayasan 8. Susunan Pengurus Yayasan 9. Uraian kegiatan Yayasan dan Jumlah Modal Yayasan. 10. Syarat lainnya jika diperlukan
8. Pendirian Badan Usaha Usaha PT usaha bidang Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) 9. Pendirian Badan Usaha Usaha PT usaha bidang Restoran, Rumah Makan, PUB, CAFE, DISKOTIK, Biro Perjalan Wisata – BPW, Usaha Travel, Penjualan Tiket (PARIWISATA) 10. Pendirian Badan Usaha Usaha PT usaha bidang Kesehatan, Klinik, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Apotik Rakyat, Toko Obat, Penyalur Alat Kesehatan. 11. Pendirian Badan Usaha Usaha usaha bidang Jasa Keuangan, Leasing, Pegadean (OJK). 12. Pendirian Badan Usaha Usaha PT usaha bidang Jasa Konstruksi, Pertambangan. Dan pendirian badan usaha lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 2. Izin Usaha Ekspor Impor Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 4 Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 disebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP. Setiap perusahan juga Wajib memiliki SIUP ( Pasal 2 Ayat 1 Permendag No. 46 Tahun 2009), namun dikecualikan terhadap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor Perdagangan, Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan dan Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut : 1. usaha perseorangan atau persekutuan; 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (Pasa 4 Ayat 1 Permendag No. 46 Tahun 2009) Dalam peraturan tersebut juga jenis SIUP dibedakan 4 (empat) jenis SIUP yaitu : SIUP MIKRO, SIUP KECIL, SIUP MENENGAH, SIUP BESAR. Dan selain jenis SIUP diatas, SIUP MIKRO juga dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan MIKRO, Apabila dikehendaki yang bersangkutan. (Pasal 2 Ayat 3 / Pasal 4 ayat 2 Permendag No. 46 Tahun 2009). Kategori jenis SIUP dapat dibedakan dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Pasal 3) dijelaskan sebagai berikut :
(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan sesuai dengan Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan tentang masa berlaku SIUP yang sebelumnya 5 (lima) tahun telah dihapus menjadi SIUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. (Pasal 7 ayat 1). Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lihat disini) 2. Permendag Nomor. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lihat disini) 3. Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. (Lihat disini) 4. Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (lihat disini) 5. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lihat disini) Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diurus : 1. SIUP PENERBITAN BARU 2. SIUP PERUBAHAN GANTI DIREKTUR 3. SIUP PERUBAHAN PENINGKATAN MODAL 4. SIUP PERUBAHAN PINDAH ALAMAT / MUTASI 5. SIUP KANTOR CABANG PERUSAHAAN SIUP Mikro ( Modal dibawah 50 juta) SIUP Kecil ( Modal 50 Juta s/d 500 Juta) SIUP Menengah (Modal 501 Juta s/d 10 Milliar) SIUP Besar (Modal diatas 10 Milliar) Persyaratan Dokumen : A. SIUP Jenis Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)
1. FC KTP Direktur Utama & NPWP Pribadi 2. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 3. FC Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman (termasuk semua perubahannya jika ada) 4. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. FC NPWP Perusahaan dan lembar SKT 6. Pas Foto Direktur 3 x 4= 3 Pcs berwarna 7. SIUP asli (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi) 8. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) B. SIUP Jenis Perusahaan berbadan hukum Koperasi 1. Copy Akta Notaris Pendirian Koperasi 2. Copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi RI. 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Pengurus 4. Copy NPWP Pribadi Penanggung jawab atau Pengurus 5. Copy Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 6. Copy Surat Keterangan Domisili Koperasi 7. Copy NPWP Koperasi dan lembar SKT 8. Pas Foto Penanggung Jawab Koperasi 3 x 4= 3 Pcs berwarna 9. SIUP asli sebelumnya (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi alamat) 10. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) C. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : 1. FC KTP Direktur Utama & NPWP Pribadi 2. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 3. FC Akta Pendirian Perseroan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. 4. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. FC NPWP Perusahaan dan lembar SKT 6. Pas Foto Direktur 3 x 4= 3 Pcs berwarna 7. SIUP asli (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi) 8. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) D. Perusahaan yang berbentuk Perorangan(PD/UD) 1. FC KTP Direktur Utama & NPWP Pribadi 2. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 3. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan 4. Pas Foto Direktur 3 x 4= 3 Pcs berwarna 5. SIUP asli (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi) 6. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) D. PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN 1. Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP. 2. Copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pribadi dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 4. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor cabang (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa). 5. Pas Foto Penanggung Jawab Kantor cabang 3 x 4= 3 Pcs berwarna. 6. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab kantor cabang perempuan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Ilustrasi Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 4 Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 disebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP. Setiap perusahan juga Wajib memiliki SIUP ( Pasal 2 Ayat 1 Permendag No. 46 Tahun 2009), namun dikecualikan terhadap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor Perdagangan, Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan dan Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut : 1. usaha perseorangan atau persekutuan; 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (Pasa 4 Ayat 1 Permendag No. 46 Tahun 2009) Dalam peraturan tersebut juga jenis SIUP dibedakan 4 (empat) jenis SIUP yaitu : SIUP MIKRO, SIUP KECIL, SIUP MENENGAH, SIUP BESAR. Dan selain jenis SIUP diatas, SIUP MIKRO juga dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan MIKRO, Apabila dikehendaki yang bersangkutan. (Pasal 2 Ayat 3 / Pasal 4 ayat 2 Permendag No. 46 Tahun 2009). Kategori jenis SIUP dapat dibedakan dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Pasal 3) dijelaskan sebagai berikut : (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan sesuai dengan Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan tentang masa berlaku SIUP yang sebelumnya 5 (lima) tahun telah dihapus menjadi SIUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. (Pasal 7 ayat 1). Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lihat disini) 2. Permendag Nomor. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lihat disini) 3. Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. (Lihat disini) 4. Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (lihat disini) 5. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lihat disini) Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diurus : 1. SIUP PENERBITAN BARU 2. SIUP PERUBAHAN GANTI DIREKTUR 3. SIUP PERUBAHAN PENINGKATAN MODAL 4. SIUP PERUBAHAN PINDAH ALAMAT / MUTASI 5. SIUP KANTOR CABANG PERUSAHAAN SIUP Mikro ( Modal dibawah 50 juta) SIUP Kecil ( Modal 50 Juta s/d 500 Juta) SIUP Menengah (Modal 501 Juta s/d 10 Milliar) SIUP Besar (Modal diatas 10 Milliar)
Persyaratan Dokumen : A. SIUP Jenis Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) 1. FC KTP Direktur Utama & NPWP Pribadi 2. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 3. FC Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman (termasuk semua perubahannya jika ada) 4. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. FC NPWP Perusahaan dan lembar SKT 6. Pas Foto Direktur 3 x 4= 3 Pcs berwarna 7. SIUP asli (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi) 8. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) B. SIUP Jenis Perusahaan berbadan hukum Koperasi 1. Copy Akta Notaris Pendirian Koperasi 2. Copy SK Pengesahan Badan Hukum dari Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi RI. 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Pengurus 4. Copy NPWP Pribadi Penanggung jawab atau Pengurus 5. Copy Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 6. Copy Surat Keterangan Domisili Koperasi 7. Copy NPWP Koperasi dan lembar SKT 8. Pas Foto Penanggung Jawab Koperasi 3 x 4= 3 Pcs berwarna 9. SIUP asli sebelumnya (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi alamat) 10. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) C. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : 1. FC KTP Direktur Utama & NPWP Pribadi 2. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 3. FC Akta Pendirian Perseroan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. 4. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. FC NPWP Perusahaan dan lembar SKT 6. Pas Foto Direktur 3 x 4= 3 Pcs berwarna 7. SIUP asli (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi) 8. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) D. Perusahaan yang berbentuk Perorangan(PD/UD) 1. FC KTP Direktur Utama & NPWP Pribadi 2. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab perempuan 3. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan 4. Pas Foto Direktur 3 x 4= 3 Pcs berwarna 5. SIUP asli (apabila perpanjangan atau perubahan dan mutasi) 6. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa) D. PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN
1. Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP. 2. Copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Pribadi dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 4. Copy Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor cabang (Copy sertifikat, atau surat perjanjian sewa kantor jika sewa). 5. Pas Foto Penanggung Jawab Kantor cabang 3 x 4= 3 Pcs berwarna. 6. FC Kartu Keluarga apabila penanggung jawab kantor cabang perempuan Dasar Hukum : Peraturan Menteri Perhubungan No. 74, 78 dan 146 Tahun 2015 dan No. 130 Tahun 2016 Persyaratan Dokumen : SIUJPT BARU 1. Foto copy Akta Pendirian perusahaan, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders. 2. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk PT LOKAL dan Memiliki Modal US 4.000.000,- (Empat Juta Dolar) untuk Perseroan PMA (Saham Asing) dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik 4. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 5. Foto copy KTP / KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama) Tenaga Ahli WNI, Minimum DIII di bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan / Transportasi / IATA Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik Sertifikat Ahli Kepabeanan/Kepelabuhan 6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas) 7. Memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Isian formulir biodata perusahaan 8. FOTO KANTOR DAN PAPAN NAMA KANTOR 9. POSISI LETAK KANTOR BY GOOGLE MAP SIUJPT EVALUASI : 1. Foto copy Akta Pendirian perusahaan dan Perubahanya (Jika pernah melakukan perubahan anggaran, sususan direksi). 2. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Foto copy SIUJPT 4. Foto Copy Surat Perubahan SIUJPT (Jika Sebelumya pernah melakukan perubahan)
5. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 6. Foto copy KTP / KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama) 7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas) 8. Asli Laporan Kegiatan perusahaan (disertai tandatangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan) 9. Foto Copy Piagam tanda Keanggotaan ALFI 10. FOTO KANTOR DAN PAPAN NAMA KANTOR 11. POSISI LETAK KANTOR BY GOOGLE MAP SIUJPT HER – REGISTRASI : 1. Foto copy Akta Pendirian perusahaan, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders dan Akte Perubahan Terbaru (Perubahan Anggaran, susunan direksi). 2. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk PT LOKAL dan Memiliki Modal US 4.000.000,- (Empat Juta Dolar) untuk Perseroan PMA (Saham Asing) dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik 4. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 5. Foto copy KTP / KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama) 6. Foto Copy Sertifikat Tenaga Ahli Kepabeanan Bagi JPT Internasional 7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas) 8. Foto Copy Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi JPT PMA 9. Foto Copy SIUJPT lama (Asli diserahkan pada saat Penelitian Lapangan) 10. Memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik 11. Laporan Kegiatan Perusahaan (disertai tanda tangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan) 12. FOTO KANTOR DAN PAPAN NAMA KANTOR 13. POSISI LETAK KANTOR BY GOOGLE MAP SIUJPT HER – REGISTRASI : 1. Foto copy Akta Pendirian perusahaan, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders dan Akte Perubahan Terbaru (Perubahan Anggaran, susunan direksi). 2. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Foto Copy SIUJPT
4. Surat Perubahan SIUJPT (Jika Sebelumnya Pernah Melakukan Perubahan) 5. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 6. Foto copy KTP / KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama) 7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas) 8. Rekomendasi dari Asosiasi (Gafeksi/ ALFI-ILFA) 9. Laporan Kegiatan Perusahaan (disertai tanda tangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan) SIUJPT PEMBUKAAN CABANG DKI : 1. Foto copy Akta Pendirian perusahaan, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders dan Akte Perubahan Terbaru (Perubahan Anggaran, susunan direksi). 2. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Foto Copy SIUJPT 4. Surat Perubahan SIUJPT (Jika Sebelumnya Pernah Melakukan Perubahan) 5. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 6. Foto copy KTP / KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama) 7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas) 8. Rekomendasi dari Asosiasi (Gafeksi/ ALFI-ILFA) 9. Laporan Kegiatan Perusahaan (disertai tanda tangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan) SIUJPT PEMBUKAAN CABANG LUAR KOTA : 1. Foto copy Akta Pendirian perusahaan, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders dan Akte Perubahan Terbaru (Perubahan Anggaran, susunan direksi). 2. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Foto Copy SIUJPT 4. Surat Perubahan SIUJPT (Jika Sebelumnya Pernah Melakukan Perubahan) 5. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), yang sudah dilegalisir oleh Instansi Pajak atau dicocokkan dengan yang Aslinya. Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 6. Foto copy KTP / KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama) 7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas) 8. Rekomendasi dari Asosiasi (Gafeksi/ ALFI-ILFA) 9. Laporan Kegiatan Perusahaan (disertai tanda tangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan) SIUJPT KEHILANGAN :
1. Surat Keterangan Kehilangan dari pihak yang berwajib (Kepolisian) 2. Foto copy Akta Pendirian perusahaan, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan maksud dan tujuan bidang usaha untuk Jasa Pengurusan Transportasi / Freight Forwarders dan Akte Perubahan Terbaru (Perubahan Anggaran, susunan direksi). 3. Foto copy Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 4. Foto copy NPWP dan Surat Keterangan terdaftar (SKT), Klasifikasi lapangan Usaha Khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). 5. Foto copy KTP / KITAS Penanggung Jawab Perusahaan (Direktur Utama) 6. Foto Copy Sertifikat Tenaga Ahli Kepabeanan Bagi JPT Internasional 7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku (Masa Berlaku minimal 2 bulan ketika pengajuan berkas) 8. Foto Copy Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi JPT PMA 9. Asli Rekomendasi dari Asosiasi (Gafeksi/ ALFI-ILFA)/Piagam Keanggotaan ALFI yang masih berlaku 10. Laporan Kegiatan Perusahaan (disertai tanda tangan Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan) 11. FOTO KANTOR DAN PAPAN NAMA KANTOR 12. POSISI LETAK KANTOR BY GOOGLE MAP Persyaratan Dokumen yang diperlukan : 1. Formulir Permohonan TDI (Pdf I-IK) Bermaterai 2. FC KTP Direktur 3. FC NPWP Badan 4. FC Domisili Usaha 5. FC Izin UUG bila berlokasi di luar kawasan Industri/Kawasan Berikat 6. FC Akte Pendirian Perusahan dan Perubahannya, Khusus bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan SK pengesahan dari Menkumham 7. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Lokal (SIUJK)
Ilustrasi Konstruksi Gedung Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Surat Izin ini adalah izin terpenting bagi perusahaan yang akan
melakukan kegiataan usaha meliputi Jasa Perencana Konstruksi, Jasa Pelaksana Konstruksi, Jasa Pengawas Konstruksi. Surat Izin SIUJK wajib dan harus dimiliki oleh setiap perusahan jasa konstruksi dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan kemampuan modal Perusahaan atau nilai proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang akan mengurus izin SIUJK, maka perlu diketahui bahwa jenis perusahaan yang masih baru berdiri dan akan bergerak dibidang jasa konstruksi, maka SIUJK bisa didapatkan hanya ada dua pilihan saja yaitu proyek kecil (K1) atau menengah (M1). Namun seiring berjalan kegiatan usaha konstruksi tersebut maka kualifikasi perusahaan akan dapat ditingkatkan sesuai dengan pengalaman perusahaan dibidang konstruksi. Jika memilih kualifikasi Kecil (K1) misalnya, Maka perusahaan harus mempunyai pengalaman tertentu untuk bisa naik ke kualikasi K2, K3 dan seterusnya. Selanjutnya perusahaan juga harus menentukan besar proyek yang nantinya akan dikerjakan, apakah mau menggarap proyek kecil (dibawah Rp500 juta), proyek menengah (Rp500 juta sd Rp 10 Miliar) atau proyek skala besar (di atas Rp10 M), hal ini sangat perlu direncanakan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan Anggaran Dasar perusahaan yang nantinya akan termuat dalam Akte Notaris perusahaan. Dalam hal ini, LPJK telah membuat kualifikasi perusahaan dengan nilai proyek: K1, K2, K3, M1, M2, B1, dan B2, atau juga tergantung dari nilai modal setornya. Biasanya, Kontraktor Lokal dimulai dari Kualifikasi K1, K2 boleh berbadan hukum CV, sedangkan Kualifiaksi K3, M1, M2, B1, dan B2 harus berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas). Sedangkan untuk Perusahaan Kontraktor dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA) wajib langsung Kualifikasi B2. Dasar Hukum : • Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Konstruksi : Chek disini • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04 / PRT / M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional : Chek disini Dokumen yang diurus satu Paket : 1. Sertifikasi Tenaga Ahli (SKA) / Tenaga Terampil (SKT) (* Buka Syarat Dokumen) 2. Kartu Tanda Anggota (KTA) Assosiasi Konstruksi (* Buka Syarat Dokumen) 3. Sertifikasi Badan Usaha (SBU) LPJK (*Buka Syarat Dokumen) 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Dinas Provinsi sesuai wilayah perusahaan. (*) dikerjakan satu paket jika perusahaan belum pernah memiliki dokumen tersebut. Persyaratan Dokumen SIUJK Baru dengan Kualifikasi K1, K2, K3, M1, M2, M3, B1, B2 : 1. Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan aslinya agar diperlihatkan
2. Copy Sertifikat Keahlian (SKA) Madya untuk Kualifikasi M1, M2, M3, B1 dan Ahli Madya untuk Kualifikasi B2. 3. Copy Sertifikat Keterangan Terampil (SKT) Muda Kualifikasi K1, K2, K3 4. Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Konstruksi 5. Copy NPWP Perusahaan (Kartu dan Lembar SKT) 6. Copy Lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) 7. Copy Akta Notaris Pendirian dan semua Perubahan (jika ada) 8. Copy SK Pengesahan Menkumham / SK Kehakiman Pendirian dan semua Perubahan (jika ada) 9. Foto Copy KTP dan NPWP Pribadi Penanggung Jawab Badan Usaha 10. Surat Pernyataan Tenaga Ahli dilampirkan : Copy KTP, Ijazah, SKA/SKT Tenaga Ahli dan CV Tenaga Ahli 11. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan aslinya agar diperlihatkan. 12. Foto Kantor Perusahaan (Papan Nama/Plank Perusahaan, Tampak depan, Ruang Kerja dan Ruang Rapat) di cetak berwarna dalam 1 (satu) lembar 13. Foto Copy IMB+Foto Copy surat perjanjian apabila Kontrak/sewa/Akte jual beli untuk Kantor Perusahaan. 14. Melampirkan Seritifikat ISO 15. Daftar pengalaman kerja dengan nilai kontrak diatas Rp. 50 Milliar (bisa satu kontrak, atau lebih dari satu kontrak yang mencapai nilai tersebut) (Khusus Kualifikasi B.2) 16. Laporan Keuangan Perusahaan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik (Khusus Kualifikasi B.2) 17. Laporan SPT Tahunan 2 tahun terakhir dan Laporan SPT bulan 3 bulan terakhir. (Khusus Kualifikasi B.2) 18. Pasfoto Direktur / Penanggung Jawab Perusahaan atau Direktur datang untuk photo. Untuk persyaratan perpanjangan IUJK (Point 1 s.d 13 diatas) ditambah persyaratannya sebagai berikut: 1. Asli dan Copy SIUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang lama. 2. Jika ada perubahan Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur, maka Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur yang baru harus foto ditempat Persyaratan Konversi SIUJK : 1. Copy KTP Direktur /Penanngung Jawab Perusahaan 2. Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konversi dan diperlihatkan aslinya 3. Copy Surat Domisili perushaan dan diperlihatkan aslinya (jika diperlukan) 4. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (CV) Tenaga Ahli, Copy KTP, SKA, dan Ijazah Tenaga Ahli 5. Sertifikat IUJK asli yg masih berlaku untuk dikembalikan / dilampirkan dalam permohonan. 6. Foto copy IMB + FC Perjanjian Sewa/Kontrak Gedung, bila ruangan kantor sewa/kontrak atau Bukti Kepemilikan lainnya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( UU No. 17 tahun 2012 dibatalkan ; lihat SK Keputusan MK RI tahun 2013) kembali ke UU No. 25 Tahun 1992. Check : Undang-undang Koperasi No. 17 tahun 2012 A. Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) Dokumen yang diurus : 1. Chek Nama Koperasi 2. Surat Keterangan Penyuluhan Pendirian Koperasi 3. Akta Notaris Pendirian Koperasi 4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi 5. NPWP Badan /Koperasi 6. Domisili Koperasi dari Kelurahan 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Tanda Daftar Perusahaan/ Koperasi (TDP) Syarat Dokumen yang diperlukan : 1. Fotocopy KTP Angota Pendiri minimal 20 orang (Provinsi), 35 Orang (Nasional) 2. Fotocopy KTP dan NPWP Pribadi Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas) 3. Surat Bukti Setor dari Bank (tersedianya modal) 4. Untuk Koperasi Unit Simpan Pinjam minimal modal tersedia pada saat pendirian Rp. 50.000.000,- dan semua pengurus harus membuat :- Surat Keterangan Berkelakuan Baik. – Daftar Riwayat Hidup 5. Untuk Koperasi Simpan Pinjam – Modal Koperasi tersedia Rp. 150.000.000,- dan semua Pengurus harus membuat Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Daftar Riwayat Hidup 6. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi minimal 3 tahun kedepan 7. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota 8. Fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Pendirian Koperasi 9. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi 10. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi 11. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama Pengurus dan Pengawas. 12. Fotocopy Sertifikat/Surat Pengalaman Kerja calon pengelola. 13. Syarat lainnya jika diperlukan. • Jasa Legal Hubungi Kami • Estimasi Proses 40 Hari Kerja. • Dokumen pick up and delivery system (sistem antar jemput), khusus luar Jabodetabek via TIKI • Softcopy Dokumen kirim via E-mail B. Pendirian KOPERASI KONSUMEN Dokumen yang diurus : 1. Chek Nama Koperasi •
2. Surat Keterangan Penyuluhan Koperasi 3. Akta Notaris Pendirian Koperasi 4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi 5. NPWP Badan /Koperasi 6. Domisili Koperasi dari Kelurahan 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Syarat Dokumen yang diperlukan : 1. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota 2. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Pembentukan Koperasi 3. Fotocopy Para Anggota Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas) 4. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi 5. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi 6. Fotocopy Struktur Organisasi Koperasi 7. Fotocopy Daftar Sarana Kerja Koperasi 8. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas Koperasi 9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyetoran Modal dan Slip Setor Modal di Bank 10. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama Pengurus dan Pengawas. 11. Fotocopy Rencana Awal Kegiatan Koperasi 12. Fotocopy daftar penerimaan setoran Anggota Koperasi. 13. Syarat lainnya jika diperlukan. C. Pendirian KOPERASI SEKTOR RIIL JASA Dokumen yang diurus : 1. Chek Nama Koperasi 2. Surat Keterangan Penyuluhan Koperasi 3. Akta Notaris Pendirian Koperasi 4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi 5. NPWP Badan /Koperasi 6. Domisili Koperasi dari Kelurahan 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Syarat Dokumen yang diperlukan : 1. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Kuasa Rapat Anggota 2. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Pembentukan Koperasi 3. Fotocopy Para Anggota Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas) 4. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi 5. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi 6. Fotocopy Struktur Organisasi Koperasi 7. Fotocopy Daftar Sarana Kerja Koperasi 8. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas Koperasi 9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyetoran Modal dan Slip Setor Modal di Bank
10. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama Pengurus dan Pengawas. 11. Fotocopy bukti tersedianya modal (kwitansi) yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar setoran pokok dan SMK yang wajib dilunasi oleh para pendiri Koperasi. 12. Syarat lainnya jika diperlukan.
Urus Izin Pendirian PMA (Penanaman Modal Asing) Dokumen yang diurus : 1. SP Izin Prinsip BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal). 2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan 3. SK Pengesahan Menkumaham (SK Kehakiman) 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. NPWP (Nomor Pengenal Wajib Pajak) Badan Hukum Perusahaan 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Izin Usaha Tetap (IUT) Peryaratan Dokumen : 1. Asli Paspor Khusus orang asing dan copy KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham. 2. Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI. 3. Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik perusahaan 4. Copy bukti tempat kantor berupa Surat perjanjian sewa nenyewa kantor atau Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung. 5. Alamat orang asing (Pemegang Saham) di luar negeri. 6. Nama Perusahaan – PT 7. Kedudukan dan bidang usaha (alamat lengkap, no. telp kantor) 8. Susunan Komposisi Persentase Saham 9. Susunan Direksi dan Komisaris 10. POWER OF ATTORNEY dilegalisasi oleh kedutaan negara asal Term Conditions Apabila atas nama perusahaan Asing (Group) pemegang saham melampirkan Copy dokumen : • Semua dokumen asingnya dilegalisasi oleh KBRI dan DEPLU • List of Share holder direktur. • Resolution of BOD (RUPS) yang isinya persetujuan dan penunjukan salah seorang Direktur PMA Apabila pemegang saham badan hukum lokal (perusahaan lokal) melampirkan Copy dokumen : • Copy semua dokumen perusahaan (Akte Notaris, SK Kehakiman, Izin Usaha, TDP, NPWP Perusahaan, dan KTP dan NPWP Direksi). Urus Izin Pendirian PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri ) Dokumen yang diurus :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Izin Prinsip Penanaman Modal PMDN BKPM Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Surat Keterangan Domisili Perusahaan NPWP Badan Hukum Perusahaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Izin Usaha (IUT) PMDN
Persyaratan dokumen yang diperlukan : • FC KTP + NPWP pribadi pemegang saham (jika pemegang saham perseorangan) • FC Dokumen Perusahaan ( Akte Notaris, SK Menkumham, Surat Domisili, NPWP Perusahaan, Surat Izin Usaha, TDP, dan Copy KTP NPWP Direksi) untuk Pemegang Saham (Jika Badan Hukum) • FC KTP + NPWP Direksi dan Komisaris • Uraian rencana kegiatan usaha terdiri dari : • Nama Perusahaan • Kegiatan/Bidang Usaha yang akan dijalankan • Kedudukan/Alamat lengkap Perusahaan (termasuk no. telp kantor ) jika ada. • Alamat lokasi proyek (jika ada) • Daftar susunan Direksi dan Komisaris • Komposisi Persentase Pemegang saham • Rencana Nilai / Jumlah Investasi Untuk kelancaran kegiatan usaha tentu saja badan hukum atau badan usaha wajib memiliki kelengkapan surat izin usaha sesuai kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan bersangkutan. Hal tersebut tentu saja sudah diatur dalam peruturan perundang-undangan di wilayah mana perusahaan akan menjalankan kegiatan usahanya. Peraturan terkait kewajiban memiliki kelengkapan dokumen izin usaha bersumber dari Pemerintah Pusat yang berlaku Nasional dan juga Pemerintah Daerah yang di setiap daerah masing-masing. Memahami akan kebutuhan tersebut, untuk mempermudah para pelaku usaha menjalankan bisnisnya kami membantu dan menawarkan jasa konsultasi legalitas perusahaan, urus izin legalitas usaha, urus surat izin dokumen usaha, urus perpanjang izin usaha, urus izin siup, urus izin tdp, urus izin siujpt, urus izin siujk, urus izin siupal, urus izin api umum, urus izin api produsesn, urus surat persetujuan import (spi), urus izin surat domisili perusahaan, urus izin iut bkpm, urus izin prinsip bkpm, urus kitas, urus kitap, urus visa, urus rptka, urus imta, urus izin prinsip industri, urus tanda daftar industri (tdi), urus izin usaha industri (iui), urus tudp, urus imb, urus sertifikat tanah, urus izin type meteorologi, izin usaha restoran, izin usaha klinik,
izin usaha apotik, urus izin toko obat, urus izin travel, urus izin rumah makan, urus izin restoran, sebagai berikut : 1. Urus ijin usaha SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) (Perpanjangan / Baru) 2. Urus izin usaha TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Perpanjangan / Baru 3. Urus Domisili / Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 4. Urus izin Undang-Undang Gangguan (UUG/IG/HO) 5. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi – SIUJK 6. Surat Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi – SIUJPT 7. Tanda Daftar Indutri / Ijin Usaha Industri – TDI / IUI 8. Izin Usaha Tetap – IUT PMA/PMDN (BKPM) 9. Izin Biro Perjalanan Wisata (BPW) Pariwisata (TDUP) 10. Angka Pengenal Impor/Umum/Produsen (API-U/P) PMA 11. Angka Pengenal Impor Umum/Produsen (API-U/P) PMDN/Lokal 12. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Bea Cukai 13. Urus Izin Prinsip BKPM (Baru dan Perubahan) 14. Urus izin Usaha BKPM (Baru dan Perubahan) 15. Urus Sertifikat Rumah (HGB / Hak Milik) 16. Urus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 17. Urus PPAT, Akte Jual Beli, Balik Nama 18. dan perijinan usaha lainnya.
