DJPL-16 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); /6. Undang…

-2-

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); /14. Peraturan…

-3-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 15. Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884); 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

tentang Negara

17. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran; 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamayan dan Pelayaran; 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi; 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400); 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2011; 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama; 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

/26. Peraturan…

-4-

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1350); 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK. 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga; 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); 30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 356); 31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan. 2. Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut PUJK adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pendapatan konsesi dan 3. kompensasi/kontribusi, terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus serta segala penerimaan uang yang berasal dari perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepelabuhanan dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. /4. Penerimaan…

-5-

4. Penerimaan Jasa Kenavigasian adalah penerimaan yang diperoleh atas jasa penggunaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/ Uang Rambu, jasa sewa fasilitas galangan navigasi, jasa TelekomunikasiPelayaran, jasa salvage dan pekerjaan bawah air, jasa penggunaan perairan, jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran, dan pemberian izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran serta jasa pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga. 5. Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan yang selanjutnya disebut PUPK adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa bidang perkapalan dan kepelautan, jasa pengawasan barang berbahaya, jasa pengawasan kapal asing, pengawasan kapal asing dan penerbitan sertifikat keamanan kapal internasional. 6. Penerimaan Jasa Angkutan Laut yang selanjutnya disebut JAL adalah penerimaan uang yang berasal dari perizinan dan persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. 7. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 8. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu. 9. Kontribusi adalah pemberian sebagian pendapatan dari kegiatan pemanduan dan penundaan kapal yang dilakukan oleh BUP/TERSUS yang ditentukan besarannya dalam prosentase. 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 11. Accounting Authority Identification Code yang selanjutnya disebut AAIC adalah kode yang digunakan kapal untuk penyelesaian pembayaran penggunaan fasilitas telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran.

/12. Badan...

-6-

12. Badan Kuasa Perhitungan (accounting authority) adalah badan layanan yang diberikan izin oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran yang berfungsi untuk menghitung telegram radio, radio telepon, radio telex, dan radio maritim letter. 13. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disebut BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 14. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. 15. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan diterima dalam satu tahun anggaran. 16. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 17. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 18. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 19. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu standar/pedoman tertulis yang merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. 20. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP. 21. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem Billing atas suatu jenis bayaran/setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.

/22. Bukti...

-7-

22. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 23. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu penggunaan PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran. 24. Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat TRPNBP adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang digunakan untuk penyusunan rencana PNBP. 25. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. 26. Pendapatan Secara Akrual adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu bayar kembali. 27. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/Pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/ Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 28. Petugas Pengelola PNBP adalah pegawai yang ditugaskan untuk membantu tugas bendahara penerimaan dalam menatausahakan PNBP. 29. Sekretaris Jenderal adalah Kementerian Perhubungan.

Sekretaris

Jenderal

30. Inspektorat Jenderal adalah Kementerian Perhubungan.

Inspektorat

Jenderal

31. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Direktorat

Jenderal

adalah

32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 33. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sekretaris

/BAB II...

-8-

BAB II TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 (1) Target penerimaan PNBP Direktorat Jenderal disusun berdasarkan realisasi penerimaan 2 (dua) tahun yang lalu, tahun berjalan dan 2 (dua) tahun yang akan datang yang diasumsikan berdasarkan perkiraan penerimaan PNBP. (2) Rencana PNBP Direktorat Jenderal disusun berdasarkan data realisasi penerimaan 2 (dua) tahun yang lalu, tahun berjalan dan tahun yang akan datang dengan asumsiasumsi kondisi yang mungkin terjadi dan kebijakan pemerintah. (3) Kantor Pusat dan UPT menyusun rencana PNBP untuk tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan aplikasi Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berjalan dengan tembusan kepada: a. Direktur terkait; b. Kepala Bagian Perencanaan; dan c. Kepala Bagian Keuangan. (4) Rencana PNBP dari hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat awal minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berjalan untuk diajukan dan dimintakan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (5) Rencana PNBP yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bagian Kedua Pengadaan dan Pendistribusian Blanko Bukti Pemakaian Jasa, Nota Tagihan, Nota Denda, dan Kuitansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 (1) Pengadaan blanko bukti pemakaian jasa, nota tagihan, nota denda, dan kuitansi PNBP yang telah diberi nomor (prenumbered) dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal berdasarkan usulan UPT melalui direktorat teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal. /(2) Pendistribusian...

-9-

(2) Pendistribusian blanko bukti pemakaian jasa, nota tagihan, nota denda, dan kuitansi PNBP kepada UPT serta pengawasannya dilakukan oleh direktorat teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal dengan dibuatkan Tanda Terima blanko sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikirimkan kembali oleh UPT kepada direktorat teknis terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah blanko diterima. (4) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara di UPT menerima dan mencatat nomor register serta jika terdapat blanko bukti pemakaian jasa, nota tagihan, nota denda, atau kuitansi PNBP yang cacat/batal/hilang segera disampaikan dalam bentuk berita acara kepada direktorat teknis terkait dan diketahui oleh atasan langsung di UPT. (5) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendistribusikan bukti pemakaian jasa dan nota tagihan kepada petugas operasional, kuitansi kepada Bendahara Penerimaan, nota denda kepada pengelola PNBP dan dituangkan dalam berita acara. (6) Arus keluar masuk blanko bukti pemakaian jasa, nota tagihan, nota denda, dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dicatat oleh pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara dengan menggunakan aplikasi persediaan. (7) Skema kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (8) Kuitansi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (9) Dalam hal blanko cetak dari kantor pusat belum diterima oleh UPT maka dapat dicetak blanko sementara oleh UPT dengan menggunakan kode sesuai contoh 1 Lampiran IV dan harus dibuatkan Berita Acara sesuai contoh 2 Lampiran IV dan dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat dengan menggunakan format sesuai contoh 3 Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, yang ditandatangani oleh kepala kantor dengan mencantumkan jenis, jumlah eksemplar dan nomor urut blanko dan segera disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan dan Direktorat Teknis Terkait. /(10) Dalam…

- 10 -

(10) Dalam hal blanko cetak dari kantor pusat sudah diterima oleh UPT maka blanko cetak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat digunakan lagi dan harus menggunakan blanko cetak dari kantor pusat. Bagian Ketiga Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan Pasal 4 (1) Perusahaan pelayaran/keagenan/pemilik kapal/ Nakhoda mengajukan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan. (2) Permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada kepala kantor UPT, terdiri dari: a. permintaan dan bukti pelayanan jasa kapal (labuh dan tambat, pandu dan tunda), dengan menggunakan blanko PUJK 1A; b. permintaan dan bukti pelayanan jasa barang (dermaga, penumpukan dan ship to ship), dengan menggunakan blanko PUJK 1B; c. permintaan dan bukti pelayanan jasa alat (mekanik dan non mekanik), dengan menggunakan blanko PUJK 1C; dan d. permintaan dan bukti pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya (penggunaan perairan dan pelayanan air bersih, pelayanan terminal penumpang kapal laut, pas masuk orang dan kendaraan (termasuk uang parkir)) sesuai persyaratan administrasi, dengan menggunakan blanko PUJK 1D. (3) Dalam hal pembatalan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan, pengajuan dilakukan paling lambat 6 (enam) jam sebelum kapal tiba oleh perusahaan pelayaran/ keagenan/pemilik kapal/Nakhoda. (4) Permintaan pelayanan jasa kapal untuk memperoleh fasilitas pelayanan, perusahaan pelayaran melampirkan salinan manifest atau dokumen muatan kapal untuk merencanakan pelayanan. (5) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan blanko bukti permintaan jasa PUJK sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5 (1) Pelayanan jasa kapal di pelabuhan umum dan terminal untuk kepentingan sendiri dilaksanakan sebagai berikut: /a. setelah…

- 11 -

a. setelah kapal tiba di pelabuhan umum dan terminal untuk kepentingan sendiri, perusahaan pelayaran/ keagenan/pemilik kapal/Nakhoda mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. b. untuk kapal yang menggunakan jasa pandu dan tunda, perusahaan pelayaran mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pandu/tunda pada blanko PUJK 1A sebelum kapal tiba/menunggu pelayanan dan disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. c.

berdasarkan permintaan pelayanan jasa sesuai blanko PUJK 1A, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan pelayanan.

(2) Pelayanan jasa kapal di terminal khusus dilaksanakan sebagai berikut: a. pengelola terminal khusus mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A sebelum kapal tiba/menunggu pelayanan dan disampaikan kepada Kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. /b. pengelola…

- 12 -

b. pengelola terminal khusus mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A setelah kapal tiba dan disampaikan kepada Kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. c.

permintaan pelayanan jasa PUJK diajukan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan pelayanan; d. setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1A dalam rangkap 5 (lima) dan masingmasing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring.

(3) Bagi kapal yang mengunjungi pelabuhan secara mendadak (Emergency Call) di suatu pelabuhan maka permohonan permintaan pelayanan jasa kepelabuhanan diajukan pada saat kapal tiba di pelabuhan. Pasal 6 Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan pada BUP/terminal khusus dilaksanakan sebagai berikut: a. BUP/pengelola terminal khusus mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1A setelah kapal tiba/menunggu pelayanan dan disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan /5. lembar…

- 13 -

5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. b. permintaan pelayanan jasa PUJK diajukan kepada kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan pelayanan; c. persetujuan pelayanan dari kepala kantor UPT disampaikan kepada BUP/pengelola terminal khusus untuk mendapatkan pelayanan; d. setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada Blanko PUJK 2A dalam rangkap 5 (lima) diberikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. e. petugas operasional menghitung prosentase kontribusi jasa pemanduan dan penundaan kapal yang harus disetor ke kas negara; f. petugas operasional membuat nota tagihan kepada BUP/pengelola terminal khusus sebagai wajib bayar PNBP; g. untuk penerimaan kontribusi jasa pandu dan tunda pada pelabuhan utama agar dilakukan rekonsiliasi antara data laporan kegiatan pandu dan tunda kapal dari pengguna jasa/BUP/pengelola terminal khusus yang diterima oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dengan data Surat Persetujuan Berlayar dan Laporan Pengawasan Kegiatan Pandu dan Tunda Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Utama setempat setiap 1 (satu) bulan sekali dengan membuat berita acara hasil rekonsiliasi. h. untuk penerimaan kontribusi jasa pandu dan tunda, Bendahara Penerimaan dan Pengelola PNBP UPT agar melakukan rekonsiliasi dengan pihak pengguna jasa/BUP/pengelola terminal khusus setiap 1 (satu) bulan sekali dengan membuat berita acara hasil rekonsiliasi sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. i. berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Bendahara Penerimaan/ Pengelola PNBP UPT menerbitkan nota tagihan kepada pengguna jasa/BUP/pengelola terminal khusus. Pasal 7 Pelayanan jasa barang di pelabuhan umum, dilaksanakan sebagai berikut: /a. permintaan…

- 14 -

a. permintaan pelayanan jasa barang dilakukan oleh perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut /Perusahaan Bongkar Muat /perusahaan pelayaran/pemilik barang dengan mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1B disampaikan kepada Kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masingmasing disampaikan kepada: 1. Lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. Lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; 3. Lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. Lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. Lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. b. berdasarkan permintaan pelayanan jasa blanko PUJK 1B tersebut di atas, Kepala kantor UPT memberikan persetujuan; c. setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, Kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1B dalam rangkap 5 (lima) dan masingmasing disampaikan kepada: 1. Lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. Lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; 3. Lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. Lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. Lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. Pasal 8 (1) Dalam hal terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum atas izin pemerintah, pengelola terminal khusus mengajukan permintaan pelayanan jasa dengan mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1B disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. (2) Berdasarkan permintaan pelayanan jasa pada blanko PUJK 1B tersebut di atas kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan pelayanan. /(3) Setelah…

- 15 -

(3) Setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1B dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. Pasal 9 (1) Permintaan pelayanan jasa alat dilakukan oleh perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut /Perusahaan Bongkar Muat /perusahaan pelayaran/pemilik barang barang dengan cara mengisi dan menandatangani kolom permintaan pelayanan pada blanko PUJK 1C disampaikan kepada kepala kantor UPT dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. (2) Berdasarkan permintaan pelayanan jasa pada blanko PUJK 1C tersebut kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan pelayanan. (3) Setelah pelayanan jasa selesai dilaksanakan, Kepala kantor UPT atau pejabat yang ditunjuk mengisi dan menandatangani kolom bukti pemakaian jasa pada blanko PUJK 1C dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing disampaikan kepada: 1. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; 2. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional/Petugas Operasional Wilayah Kerja sebagai arsip; 3. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; 4. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan 5. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. Pasal 10 (1) Pelayanan jasa alat dapat dilakukan oleh kepala kantor UPT atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan kerjasama saling menguntungkan dengan kepala kantor UPT. /(2) Apabila…

- 16 -

(2) Apabila pelayanan jasa alat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi 20 (dua puluh) % dari pendapatan jasa pelayanan alat dan merupakan PNBP. Pasal 11 (1) Jasa kepelabuhanan lainnya antara lain: a. penggunaan perairan dan pelayanan air bersih; b. pelayanan terminal penumpang kapal laut; c. pas orang; dan d. pas kendaraan (termasuk uang parkir). (2) Untuk pelayanan penggunaan perairan dilaksanakan dengan perjanjian penggunan perairan dalam batas waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perjanjian penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan berita acara pengukuran luasan penggunaan perairan yang ditandatangai oleh kedua belah pihak dapat dikonsultasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebelum ditandatangani. (4) Perjanjian penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. para pihak; b. ruang lingkup; c. luas dan batas-batas perairan; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. tarif penggunaan perairan; g. tata cara pembayaran; h. denda; i. keadaan kahar; j. penyelesaian perselisihan; dan k. ketentuan lain. (5) Salinan perjanjian penggunaan perairan yang telah ditandatangani antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri wajib disampaikan kepada Direktur Kepelabuhanan dan Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal. (6) Untuk pelayanan jasa terminal, tanda masuk (pas) pelabuhan orang, penumpang kapal/penjemput dan kendaraan menggunakan karcis sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. /Pasal 12…

- 17 -

Pasal 12 Perhitungan luas penggunaan perairan sebagai dasar penghitungan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dihitung sebagai berikut : a. untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air luas penggunaan perairan dihitung berdasarkan luas tapak bangunan; b. untuk bangunan dan kegiatan lainnya di bawah air luas penggunaan perairan dihitung berdasarkan luas tapak bangunan dibawah air, dengan ketentuan dalam hal lebar diameter kurang dari 1 (satu) meter dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 (satu) meter; c. untuk dermaga dan/atau bangunan di atas air pada Tersus/TUKS: 1. tipe marjinal Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar dermaga ditambah lebar kapal terbesar. A = (B1+B2) X L A = Luas penggunaan perairan B1 = Lebar dermaga B2 = lebar kapal terbesar L = Panjang dermaga/panjang kapal terbesar 2. tipe jetty Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari luas perairan untuk panjang bangunan dermaga/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar kapal terbesar di tambah lebar dermaga ditambah panjang trestle sejajar dengan panjang dermaga/panjang kapal terbesar A = L x (B1+B2+B3) A = Luas penggunaan perairan L = panjang bangunan dermaga/panjang kapal terbesar B1 = lebar kapal terbesar B2 = lebar dermaga B3 = panjang trestel 3. tipe Finger Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari luas perairan untuk bangunan lebar dermaga di tambah lebar kapal terbesar dikalikan dengan panjang dermaga ditambah panjang trestle (apabila ada). A = (L1 + L2 + L3) x (B1 + B2) A = Luas penggunaan perairan L1 = lebar dermaga L2 = lebar kapal terbesar sisi kanan dermaga L3 = lebar kapal terbesar sisi kiri dermaga B1 = panjang dermaga B2 = panjang trestle 4. tipe breasting dolphin Luas penggunaan perairan tapak bangunan dihitung dari panjang bangunan dolphin terluar/ panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar kapal terbesar di tambah lebar dermaga ditambah panjang trestle sejajar dengan panjang dermaga/panjang kapal terbesar A = L x (B1+B2+B3) /A = Luas…

- 18 -

A = Luas penggunaan perairan. L = panjang bangunan dolphin/panjang kapal terbesar B1 = lebar kapal terbesar B2 = lebar dermaga B3 = panjang trestel 5. single bouy mooring Luas penggunaan perairan dihitung luas lingkaran dengan jari-jari sama dengan ukuran panjang kapal (LOA) terbesar ditambah panjang peralatan bantu yang digunakan ditambah 25 M A = π x (L + B + 25 M)² dengan π = (22/7) A = Luas perairan dalam bentuk lingkaran L = panjang kapal terbesar B = panjang peralatan bantu 6. multy mooring bouy a. 2 (Dua) mooring bouy Luas penggunaan perairan dihitung dengan jarak antar bouy dikalikan dengan lebar kapal terbesar ditambah 25 m sisi kiri dan 25 m sisi kanan kapal. A = P X (L + 25 + 25) m A = Luas penggunaan perairan. P = Panjang jarak antar sisi terluar bouy L = Lebar kapal terbesar ditambah 25 m sisi kiri dan 25 m sisi kanan kapal b. 4 (empat) mooring bouy Luas penggunaan perairan dihitung dari perkalian jarak 4 (empat) sisi terluar bouy A = PXL A = Luas penggunaan perairan P = Panjang jarak antar sisi terluar bouy L = Lebar jarak antar sisi terluar bouy 7. tipe slip way Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang slip way/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar slip way. A =BXL A = Luas penggunaan perairan B = panjang slip way/panjang kapal terbesar L = lebar slip way 8. tipe Island Berth (dermaga tanpa trestle/causeway) Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/dolphin terluar atau panjang kapal terbesar dikalikan dengan jumlah lebar kapal terbesar yang sandar ditambah lebar dermaga A = (B1 + B2 + B3) X L A = Luas penggunaan perairan B1 = Lebar dermaga/ dolphin B2 + B3 = Jumlah lebar kapal terbesar yang sandar L = Panjang dermaga/ dolphin terluar atau panjang kapal terbesar /9. Terhadap…

- 19 -

9. Terhadap dermaga atau bangunan yang dilindungi/dibangun breakwater (pemecah gelombang) atau bangunan lainnya, maka luasan perairan tapak bangunan dihitung dari jarak bangunan terluar dikalikan dengan panjang bangunan terpanjang ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS); 10. Terhadap Tersus atau TUKS yang memiliki lebih dari 1 (satu) dermaga dengan berbagai jenis tipe dermaga pada satu lokasi, maka luasan perairan dihitung dari jarak antar bangunan terluar ditambah lebar kapal terbesar (apabila bangunan terluar digunakan untuk sandar kapal) dikalikan dengan lebar kapal terbesar ditambah panjang bangunan terpanjang ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS); A = (L1+L2) x (B1+B2) A = Luas penggunaan perairan L1 = jarak antar bangunan terluar L2 = lebar/panjang kapal terbesar (apabila bangunan terluar digunakan untuk sandar kapal) B1 = panjang bangunan terpanjang ditarik garis lurus ke darat B2 = lebar kapal terbesar 11. Terhadap dermaga susun sirih, maka dari luas jenis tipe dengan luas jumlah

yang disandar oleh kapal dengan luas penggunaan perairan dihitung dermaga dimaksud diatas ditambah kapal terbesar yang sandar;

12. Terhadap dermaga dan/atau bangunan yang disandar oleh kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat, maka luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/dolphin terluar atau panjang kapal terbesar dikalikan dengan jumlah lebar kapal terbesar yang sandar ditambah lebar dermaga dan panjang trestle A = (B1 + B2 + B3 + Bn) X L A = Luas penggunaan perairan B1 = panjang trestle (bila ada) B2 = lebar dermaga B3 = lebar kapal terbesar yang sandar Bn = jumlah lebar kapal terbesar yang sandar L = Panjang dermaga/ dolphin terluar atau panjang kapal terbesar d. Terhadap Tersus/TUKS yang melakukan kegiatan Ship To Ship (STS) transfer di perairan, maka penggunaan perairan dihitung berdasarkan luasan jarak antar titik-titik koordinat terluar dari kegiatan operasional STS dimaksud yang tertuang dalam ijin pembangunan dan pengoperasian; e. Terhadap tipe dermaga dan/atau bangunan yang tidak tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, maka perhitungan luas penggunaan perairannya dihitung dari garis /terluar…

- 20 -

terluar tapak bangunan ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS) ditambah lebar kapal terbesar dan ditarik garis lurus ke sisi bangunan terluar kemudian ditarik garis lurus ke darat (surut terendah/ 0 (nol) LWS); f. Tipe penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sesuai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; g. Terhadap konstruksi dermaga/bangunan Tersus/TUKS yang batas perairannya melebihi batas daratan yang dimiliki/dikuasai oleh pengelola Tersus/TUKS maka perhitungan luas penggunaan perairan di hitung dari ujung bangunan terluar ditarik garis lurus ke darat yang dimiliki/dikuasai oleh pengelola Tersus/TUKS. Pasal 13 (1) Penentuan pembayaran penggunaan perairan pada Tersus atau TUKS yang baru dibangun, dimulai untuk Tersus sejak surat rekomendasi selesai pembangunan dan siap operasi dari Penyelenggara Pelabuhan dikeluarkan atau untuk TUKS sejak persetujuan pengelolaan ditetapkan kepada pengelola TUKS. (2) Penentuan pembayaran penggunaan perairan pada Tersus atau TUKS yang telah beroperasi dan/atau beralih kepemilikannya, dimulai sejak izin operasi atau persetujuan pengelolaan dan/atau pengalihan ditetapkan. (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan perhitungan luas penggunaan perairan yang dilakukan bersama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola Tersus atau TUKS dengan dibuat berita acara perhitungan luas penggunaan perairan dan apabila diperlukan dalam perhitungan luas penggunaan perairan dapat mengikutsertakan Tim Terpadu Direktorat Jenderal. (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah dilakukan perhitungan luas penggunaan perairan penyelenggara pelabuhan dengan pengelola Tersus atau TUKS menandatangani perjanjian penggunaan perairan. (5) Surat rekomendasi, berita acara perhitungan luas penggunaan perairan dan perjanjian penggunaan perairan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktorat Kepelabuhanan. Pasal 14 (1) Termin untuk pembayaran penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setiap tahun sesuai periode tahun takwim dan pembayarannya dilakukan setiap awal termin sesuai periode perjanjian. /(2) Dalam…

- 21 -

(2) Dalam hal perjanjian penggunaan perairan tidak dilakukan dalam 1 (satu) tahun takwim maka perhitungan pungutan termin pertama dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut dan untuk termin berikutnya perhitungan pungutan sesuai dengan tahun takwim. (3) Dalam hal periode perjanjian berakhir tidak dalam 1 (satu) tahun takwim maka perhitungan pungutan dari awal tahun takwim sampai dengan akhir periode perjanjian. Pasal 15 (1) Perhitungan tagihan atas pelayanan jasa kepelabuhanan minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kegiatan pelayanan. (2) Pembulatan ukuran satuan barang kurang dari 1 (satu) ton/m³ menjadi 1 (satu) ton/m³. (3) Perhitungan pembulatan jarak pemanduan sampai dengan 10 (sepuluh) mil dikelompokkan dalam kelompok 1 (satu), jarak di atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) mil dikelompokkan dalam kelompok 2 (dua) dan jarak di atas 20 (dua puluh) mil dikelompokkan dalam kelompok 3 (tiga). Pasal 16 (1) Penerimaan jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan bukti pemakaian jasa dan blanko nota tagihan, yang terdiri dari: a. PUJK 2A : perhitungan nota tagihan jasa kapal; b. PUJK 2A1 : perhitungan nota tagihan kontribusi pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal; c. PUJK 2B : perhitungan nota tagihan jasa barang; d. PUJK 2C : perhitungan nota tagihan jasa alat; e. PUJK2D : perhitungan nota tagihan jasa kepelabuhan lainnya; dan f. Karcis : tanda masuk (pas) pelabuhan untuk orang, terminal penumpang kapal, pengantar/ penjemput dan kendaraan. (2) Pelaksanaan perhitungan nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas operasional. (3) BPN diserahkan kepada Bendahara Penerimaan UPT oleh pengguna jasa untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa kepelabuhanan. (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. /(5) Blanko…

- 22 -

(5) Blanko nota tagihan jasa PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Bagian Keempat Penerimaan Surat Izin Kepelabuhanan Pasal 17 (1) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar tagihan penerimaan surat izin kepelabuhanan ke bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal untuk pelayanan yang diberikan oleh kantor pusat setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. (2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. (3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 18 (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh petugas pemungut PNBP pada Direktorat Kepelabuhanan serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. (2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses.

/Bagian Kelima…

- 23 -

Bagian Kelima Penerimaan dan Penyetoran PNBP Hasil Konsesi dan Kerjasama Lainnya Pasal 19 (1) Besaran prosentase hasil konsesi (concession fee) diperoleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: a. rangkap pertama untuk Penyelenggara Pelabuhan; dan b. rangkap kedua untuk BUP. (3) Salinan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN. (4) PNBP hasil konsesi (concession fee) terdiri dari: a. konsesi terhadap fasilitas pelabuhan eksisting yang diselenggarakan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan sebelum Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; b. konsesi terhadap fasilitas pelabuhan non eksisting yang diselenggarakan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan sesudah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan c. konsesi terhadap fasilitas pelabuhan yang diselenggarakan oleh BUP Non BUMN Kepelabuhanan. (5) PNBP hasil konsesi terhadap kepelabuhanan berupa: a. jasa kapal; b. jasa barang; dan c. jasa penumpang.

jenis-jenis

kegiatan

jasa

(6) PNBP hasil konsesi berupa jasa kapal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, terdiri dari: a. jasa tambat; b. jasa penyediaan pengisian bahan bakar dan air bersih; c. pelayanan jasa bunker; dan d. jasa penggunaan alur yang dibangun/dirawat oleh BUP. (7) PNBP hasil konsesi berupa jasa barang dimaksud ayat (5) huruf b, terdiri dari: a. jasa dermaga; b. jasa gudang; c. jasa lapangan penumpukan; dan d. jasa alat bongkar muat.

sebagaimana

(8) PNBP hasil konsesi berupa jasa penumpang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, terdiri dari: a. jasa penyediaan terminal penumpang; dan b. pas masuk penumpang. /(9) PNBP…

- 24 -

(9) PNBP hasil konsesi selain sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat juga diperoleh dari kerjasama antara BUP dengan pihak ke 3 (tiga) dan kegiatan berupa pas masuk kendaraan, kerjasama peralatan dan pengusahaan peralatan. (10) PNBP hasil konsesi dihitung berdasarkan pendapatan bruto BUP. (11) Dalam hal BUP melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dan/atau anak perusahaan, maka pendapatan konsesi dihitung dari seluruh pendapatan bruto kegiatan jasa kepelabuhanan (bukan pendapatan BUP dari pihak ke 3 (tiga) dan/atau anak perusahaan). (12) Komponen yang dikecualikan dari perhitungan pendapatan Konsesi yaitu: a. biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);dan b. jasa pemanduan kapal. Pasal 20 (1) PNBP hasil kerjasama lainnya diperoleh Penyelenggara Pelabuhan yang besarannya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. (2) PNBP hasil kerjasama lainnya terdiri dari: a. kerjasama pemanfaatan; b. kerjasama terkait jasa kepelabuhanan; c. sewa menyewa; d. kontrak manajemen;dan e. kerjasama operasi. (3) PNBP hasil kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari: a. fasilitas pelabuhan yang sudah tercatat sebagai Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan yang dibangun bersumber dari dana APBN/APBD; b. seluruh aset hasil konsesi termasuk lahan telah menjadi milik Penyelenggara Pelabuhan setelah berakhirnya masa konsesi. (4) Besaran PNBP hasil kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Pasal 21 (1) Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBP hasil konsesi dan kerjasama lainnya adalah 1 (satu) tahun takwim anggaran. (2) Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun takwim, maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut. /Pasal 22…

- 25 -

Pasal 22 (1) Penyelenggara Pelabuhan dan BUP melakukan rekonsiliasi dengan data dukung, antara lain: a. laporan keuangan BUP; dan b. laporan operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. (2) Rekonsiliasi PNBP hasil konsesi dan kerjasama lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP dilakukan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN. (3) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting yang diselenggarakan oleh BUP BUMN Kepelabuhanan antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP BUMN Kepelabuhanan setiap tanggal 20 bulan ketiga pada tiap periode triwulannya yang dikoordinasikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan dengan mengikutsertakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal dan Direksi BUP BUMN yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN. (4) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan non eksisting antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP setiap tanggal 20 bulan ketiga pada tiap periode triwulannya dengan mengikutsertakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN. Pasal 23 (1) Pembayaran PNBP hasil Konsesi dan kerjasama lainnya dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya; (2) Perhitungan PNBP hasil konsesi dan kerjasama lainnya selama 1 (satu) tahun berdasarkan pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan BUP yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya. (3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan diperhitungkan kembali pada pembayaran triwulan berikutnya. (4) Penyelenggara Pelabuhan membuat Nota Tagihan sesuai dengan hasil rekonsiliasi PNBP antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP. /Pasal 24…

- 26 -

Pasal 24 (1) Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan harus tercantum di dalam perjanjian dan digunakan sebagai bahan rekonsiliasi. (2) Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam perjanjian, maka wajib dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) yang disepakati/ ditandatangani bersama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP. Pasal 25 (1) Badan usaha dan/atau pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan membayar tagihan uang PNBP hasil konsesi (concession fee) dan/atau kerjasama lainnya ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional sesuai Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini (2) BPN diserahkan kepada Bendahara Penerimaan UPT oleh badan usaha dan/atau pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran hasil konsesi (concession fee) dan/atau kerjasama lainnya dan ditembuskan ke Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan. (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk badan usaha dan/atau pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional penyelenggara pelabuhan sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai monitoring. Bagian Keenam Jasa Kenavigasian Paragraf Kesatu Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu Pasal 26 (1) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa penggunaan SBNP ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. /(2) Nota…

- 27 -

(2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring. (3) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan nota tagihan dan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa penggunaan SBNP. (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa penggunaan SBNP, dalam 5 (lima) rangkap yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring. (5) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses. (6) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (7) Dalam hal kapal berada diwilayah DLKR/DLKP lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender maka dikenakan kembali tarif jasa SBNP/Uang Rambu pada saat SPB diterbitkan.

Paragraf Kedua Penerimaan Jasa Sewa Fasilitas Galangan Navigasi Pasal 27 (1) Fasilitas galangan navigasi selain digunakan untuk merawat kapal navigasi, dapat disewakan kepada pihak lain untuk melayani pemeliharaan kapal. (2) Penerimaan jasa sewa fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan PNBP. /Pasal 28…

- 28 -

Pasal 28 (1) Permohonan penyewaan fasilitas galangan navigasi diajukan oleh penyewa secara tertulis kepada Kepala Distrik Navigasi setempat setiap kali akan melakukan pengedokan/ perlimbungan kapal, dengan tembusan Direktur Kenavigasian. (2) Pemberian persetujuan atas permohonan penyewaan fasilitas galangan navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Distrik Navigasi setempat dengan tembusan Direktur Kenavigasian. Pasal 29 (1) Persetujuan penggunaan fasilitas galangan navigasi oleh pihak penyewa dituangkan dalam suatu perjanjian antara Direktorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak penyewa. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut: a. lamanya penggunaan galangan; b. besarnya biaya sewa galangan; c. kerugian kapal yang terjadi sejak naik sampai turun galangan bukan tanggung jawab Distrik Navigasi; d. tata tertib pelaksanaan perbaikan/perawatan kapal oleh penyewa; dan e. persyaratan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari: a. rangkap pertama untuk Distrik Navigasi;dan b. rangkap kedua untuk pihak penyewa. (4) Salinan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Kenavigasian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN. Pasal 30 Bendahara Penerimaan Distrik Navigasi menerbitkan nota tagihan dan kode billing untuk pungutan sewa fasilitas galangan navigasi kepada pihak penyewa yang besarannya sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Paragraf Ketiga Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran Pasal 31 (1) Jenis Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran terdiri dari: a. pelayanan telegram/ telephone call; /b.pelayanan…

- 29 -

b. pelayanan VTS angkutan dalam negeri, luar negeri dan koneksi data VTS; dan c. pelayanan NDC LRIT. (2) Jenis Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan regristrasi LRIT kapal ke NDC-LRIT Indonesia dan penyampaian data dari NDC LRIT Indonesia kepada DC-LRIT negara lain yang terdiri dari position report, polled LRIT position report, changes of the rate of transmission, archieved position report. Pasal 32 Perusahaan pelayaran/ keagenan/ pemilik kapal/ nakhoda menyampaikan permintaan pelayanan VTS paling lambat 12 (dua belas) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan, dan bagi kapal yang pelayarannya kurang dari 12 (dua belas) jam segera menyampaikan permintaan pelayanan VTS sebelum kapal tiba di pelabuhan. Pasal 33 (1) Penerimaan jasa Telekomunikasi Pelayaran pelayanan telegram/ telephone call dilakukan sebagai berikut : a. bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan nota tagihan diterbitkan oleh petugas operasional SROP setempat; b. bagi kapal yang hanya melintas di perairan bukti pemakaian jasa diterbitkan oleh petugas operasional SROP setempat yang diteruskan ke Direktorat Kenavigasian untuk diterbitkan nota tagihan yang ditujukan kepada AAIC. (2) Pengguna jasa atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar jenis penerimaan jasa Telekomunikasi Pelayaran pelayanan telegram/ telephone call sebagai berikut : a. penyetoran PNBP ke kas negara bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dilakukan dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/ Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setempat; b. penyetoran PNBP ke kas negara bagi kapal yang hanya melintas diperairan dilakukan oleh AAIC dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Petugas Pemungut PNBP Direktorat Kenavigasian. (3) Pengguna jasa atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar jenis penerimaan jasa pelayanan VTS ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. (4) Pengguna jasa atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar jenis penerimaan jasa Telekomunikasi Pelayaran pelayanan NDC-LRIT Indonesia, melalui petugas pemungut PNBP Direktorat Kenavigasian. /Pasal 34…

- 30 -

Pasal 34

(1) Bukti pemakaian dan nota tagihan jasa pelayanan telegram/telephone call sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dibuat oleh petugas operasional di kantor Stasiun Radio Pantai. (2) Nota tagihan jasa pelayanan telegram/telephone call bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring. (3) Nota tagihan untuk jasa pelayanan telegram/ telephone call bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dibuat oleh petugas SROP dengan menggunakan contoh 5 dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Distrik Navigasi setempat. (4) Bukti pemakaian jasa pelayanan telegram/telephone call bagi kapal yang melintas di perairan dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan kantor pusat melalui Badan Kuasa Perhitungan (accounting authority) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk petugas pemungut PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai dasar untuk membuat tagihan kepada badan kuasa perhitungan (accounting authority); b. lembar 2 (dua) untuk badan kuasa perhitungan (accounting authority); c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan Kantor Pusat; d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring. (5) Bukti pemakaian jasa pelayanan telegram/telephone call bagi kapal yang melintas di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (6) Nota tagihan jasa pelayanan telegram/telephone call bagi kapal yang melintas diperairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan contoh 5 Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. /Pasal 35 …

- 31 -

Pasal 35 (1) Perhitungan besaran tagihan atas penggunaan jasa Telekomunikasi Pelayaran yang berupa pelayanan telegram / telephone call sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut : a. bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan, perhitungan besaran tagihan dilakukan oleh petugas operasional SROP; b. bagi kapal yang melintas di perairan, perhitungan besaran tagihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan Badan Kuasa Perhitungan (accounting authority). (2) Perhitungan besaran tagihan atas penggunaan jasa Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tanda bukti pemakaian jasa Telekomunikasi Pelayaran. (3) PNBP telegram/ telephone call bagi yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha atau kerjasama lainnya besarannya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. (4) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bendahara Penerimaan kantor pusat; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring.

Pasal 36

(1) Nota tagihan untuk pelayanan VTS dibuat oleh petugas VTS dengan menggunakan contoh 2 dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Distrik Navigasi setempat. (2) Nota tagihan untuk koneksi data VTS dibuat sesuai dengan jumlah kapal di area yang dikerjasamakan dan penarikannya dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (satu) bulan dengan menggunakan contoh 3 dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) ayat (2) dan ayat (3), dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: /a. lembar…

- 32 -

a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional/Petugas Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring. (4) Nota Tagihan untuk PNBP telegram/ telephone call sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktorat Kenavigasian yang terdiri dari 5 (lima) rangkap: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional Direktorat Kenavigasian sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bendahara Penerimaan kantor Pusat; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kenavigasian sebagai monitoring. (5) Untuk nota tagihan jasa pelayanan NDC LRIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dibuat oleh petugas operasional NDC LRIT Indonesia Direktorat Kenavigasian dan disahkan oleh Direktur Kenavigasian dengan menggunakan contoh 4 dalam lampiran xvi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 37 (1) Dalam hal kunjungan kapal ke DLKp dan/atau DLKr pelabuhan lebih dari satu kali dalam satu hari, maka penarikan PNBP Jasa Pelayanan VTS dipungut hanya satu kali dalam satu hari. (2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) Jasa Telegram/telepon bagi kapal yang masuk ke DLKr dan/atau DLKp pelabuhan dan jasa pelayanan VTS bagi kapal angkutan dalam negeri dan luar negeri serta pelayanan koneksi data VTS dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses. Paragraf Keempat Penerimaan Jasa Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air Pasal 38 (1) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa pelayanan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air, izin membangun, memindahkan dan/ atau membongkar bangunan atau instalasi bawah air dan izin kegiatan salvage dan/ atau pekerjaan bawah air dan pengawasan kegiatan /pengangkatan….

- 33 -

pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga kepada petugas pemungut PNBP melalui bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal untuk selanjutnya disetor langsung ke kas negara setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. (2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat KPLP sebagai monitoring. (3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 39

(1) Penerimaan uang jasa pelayanan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air, izin membangun, memindahkan dan/ atau membongkar bangunan atau instalasi bawah air dan izin kegiatan salvage dan/ atau pekerjaan bawah air dan pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh petugas pemungut PNBP pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai monitoring. (2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan peizinan yang telah selesai diproses di Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. /Paragraf kelima…

- 34 -

Paragraf Kelima Penerimaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan dan Penilaian Lingkungan Kerja Pelayaran

Pasal 40

(1) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa pengujian kesehatan dan atau penilaian lingkungan kerja pelayaran ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas administrasi. (2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/ petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat sebagai monitoring. (3) Pengguna jasa dan atau yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan nota tagihan dan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukar dengan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran. (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/ petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat sebagai monitoring. (5) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. /Paragraf keenam…

- 35 -

Paragraf Keenam Penerimaan Jasa Izin Kewenangan Perusahaan yang Melakukan Perbaikan dan Perawatan Peralatan Keselamatan Pelayaran Pasal 41 (1) Pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar tagihan uang jasa izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. (2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/ petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat sebagai monitoring. (3) Pengguna jasa dan atau yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan nota tagihan dan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukar dengan kuitansi. (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat kuitansi dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/ petugas pemungut PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk petugas administrasi sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP kantor pusat sebagai monitoring. (5) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Bagian Ketujuh Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan (PUPK) Pasal 42 Jenis Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan terdiri dari: /a. pemeriksaan…

- 36 -

a. pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim serta Endorsment (PUPK 1); b. pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur (PUPK 2); c. pelaksanaan audit dan penerbitan Document Of Compliance (DOC) dan Safety Management Certificate (SMC) serta Endorsment (PUPK 3); d. pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat keamanan kapal internasional/ International Ship Security Certificate (ISSC) (PUPK 4); e. pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran (PUPK 5); f. pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal (PUPK 6); g. pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen pengawakan/ kepelautan (PUPK 7); h. pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen keselamatan kapal selain sertifikat (PUPK 8); i. pengawasan barang berbahaya (PUPK 9); dan j. pemeriksaan kapal asing/ port state control atas pemeriksaan ulang / follow up inspection (re-inspection deficiency code 30) (PUPK 10). Pasal 43 (1) Setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional di lapangan, pengguna jasa dan/atau pihak yang dikuasakan oleh pengguna jasa dapat membayar Ke Kas Negara tagihan PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, g, h melalui : a. Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan UPT atau; b. Bank pada pelayanan satu atap Kantor Pusat Direktorat Jenderal untuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pusat. (2) Untuk tagihan PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dan huruf j, dibayarkan ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. (3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk Bendahara Penerimaan UPT/ petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT atau Bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan /e. lembar…

- 37 -

e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring. (4) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk Bendahara Penerimaan UPT/ petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring. (5) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 44 Pembayaran tagihan PUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), yang diterima oleh Bendahara Penerimaan UPT atau Petugas Pemungut PNBP kantor pusat melalui bank pada Pelayanan Terpadu Satu Atap disetor langsung secepatnya ke kas negara.

Pasal 45 (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan/petugas pemungut PNBP dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan UPT/ petugas pemungut PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional/ Petugas Operasional Wilayah kerja sebagai arsip; d. Lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT atau Bank pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring. (2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses. /Bagian kedelapan…

- 38 -

Bagian Kedelapan Penerimaan Jasa Angkutan Laut (JAL) Pasal 46 (1) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar tagihan JAL ke Bank Persepsi pada pelayanan satu atap kantor pusat Direktorat Jenderal setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. (2) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk petugas pemungut PNBP sebagai dasar pembuatan kuitansi; b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank Persepsi pada pelayanan satu atap Kantor Pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai monitoring. (3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (4) Untuk JAL yang sudah diproses secara online menggunakan aplikasi SIMLALA dan pembayaran PNBP JAL menggunakan kode billing. Pasal 47 (1) Penerimaan Jasa Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh petugas pemungut PNBP pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk petugas pemungut PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk Bank pada pelayanan satu atap Kantor Pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai monitoring. (2) Tanda bukti pembayaran (kuitansi) dari Bendahara atau Petugas Pemungut PNBP disampaikan ke pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan sebagai syarat pengambilan dokumen yang telah selesai diproses di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Pasal 48 (1) Penerimaan jasa pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dihitung berdasarkan prosentase dari total biaya bongkar/muat barang per pelayanan. /(2) Pengguna…

- 39 -

(2) Pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa membayar tagihan jasa pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT setelah menerima nota tagihan dari petugas operasional. (3) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar pembuatan kuitansi; b. lembar 2 (dua) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; c. lembar 3 (tiga) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; d. lembar 4 (empat) untuk petugas pengelola PNBP UPT atau Bank pada pelayanan satu atap Kantor Pusat Direktorat Jenderal; dan e. lembar 5 (lima) untuk pengelola PNBP Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai monitoring. (4) Nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 49 Penerimaan jasa pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, menggunakan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari: a. lembar 1 (satu) untuk pengguna jasa sebagai dasar untuk membayar pungutan PNBP; b. lembar 2 (dua) untuk Petugas Operasional sebagai arsip; c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan UPT sebagai dasar untuk mencatat penerimaan; d. lembar 4 (empat) untuk pengelola PNBP UPT; dan e. lembar 5 (lima) untuk Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai monitoring.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN PNBP DILUAR JAM KERJA Pasal 50 (1) Pembayaran PNBP diluar jam kerja oleh pengguna jasa dan/atau yang dikuasakan oleh pengguna jasa melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh petugas jaga. (2) Bukti pembayaran yang berupa BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada petugas jaga untuk ditukarkan dengan kuitansi. /BAB IV…

- 40 -

BAB IV TATA CARA PENGENAAN DENDA Pasal 51 (1) Pengguna jasa yang melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo kode billing yang pertama kali diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/pengelola PNBP/petugas operasional UPT dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Untuk pelayanan jasa penggunaan perairan dan konsesi yang menggunakan perjanjian penentuan jatuh tempo pembayaran ditetapkan di dalam isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. (3) Perhitungan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan nota denda sesuai Contoh 1 Lampiran XXIII dan ilustrasi perhitungan denda sesuai Contoh 2 Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB V TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal 52 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 53 (1) Sistem penyetoran PNBP dilakukan secara langsung ke Kas Negara dengan cara sebagai berikut: a. Penyetoran ke Kas Negara secara langsung dilakukan oleh pengguna jasa melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP/Petugas Operasional UPT; b. Penyetoran ke Kas Negara secara langsung dilakukan oleh pengguna jasa melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan kode billing yang diterbitkan secara otomatis oleh system aplikasi online; (2) Bendahara Penerimaan UPT harus diberikan akses oleh petugas operasional untuk mengetahui transaksi penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b; (3) Untuk Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b, pengguna jasa harus segera menyerahkan BPN kepada Bendahara Penerimaan UPT untuk ditukarkan dengan kuitansi. (4) Penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b dilakukan pada: /a. loket…

- 41 -

a. loket teller (over the counter); dan b. sistem elektronik lainnya, antara lain automatic teller machine (ATM), internet banking, dan electronic data capture (EDC).

Pasal 54 Untuk pembayaran PNBP dengan nominal kurang dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat disetorkan kepada Bendahara Penerimaan UPT dan selanjutnya disetorkan secepatnya ke kas negara melalui aplikasi SIMPONI dengan menggunakan kode billing.

Pasal 55 (1) Untuk penerimaan atau pembayaran/ penyetoran PNBP dalam mata uang asing harus terlebih dahulu di konversi dengan kurs tengah Bank Indonesia sesuai kurs pada tanggal nota tagihan diterbitkan. (2) Dalam hal kurs tengah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat di peroleh, kurs yang digunakan adalah kurs tengah pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 56 Dalam hal kelebihan pembayaran PNBP oleh pengguna jasa dapat diperhitungkan kepada pembayaran jasa transportasi laut untuk jasa yang sama pada tagihan berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi antara pengguna jasa dengan pengelola PNBP UPT dan dibuatkan Berita Acara rekonsiliasi sesuai dengan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal 57 (1) Sebagian dana PNBP yang berasal dari Jasa Transportasi Laut pada Direktorat Jenderal dapat digunakan yang besarannya sesuai ketentuan Menteri Keuangan. (2) Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme APBN.

/BAB VII…

- 42 -

BAB VII TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Bagian Kesatu Laporan Realisasi dan Piutang Pasal 58 (1) Kepala kantor UPT wajib melaporkan rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Terkait; dan d. UPT koordinator. (2) Direktur pada direktorat teknis yang melakukan pemungutan PNBP wajib membuat dan menyampaikan realisasi penerimaan PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dengan tembusan Bendahara Penerimaan kantor pusat. (3) Kepala Kantor UPT dan Direktur pada direktorat teknis wajib melaporkan rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan setiap minggunya. (4) Rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5, contoh 6, contoh 7, contoh 8, contoh 9, Contoh 10, contoh 11, contoh 12, contoh 13, contoh 14, contoh 15, dan contoh 16 Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan wajib menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan/triwulan/ semester/tahunan realisasi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya bulan/triwulan/semester/ tahunan sesuai dengan Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (6) Laporan realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi nota tagihan, kuitansi dan BPN. (7) Bendahara Penerimaan setiap bulan melaporkan BPN yang diterbitkan oleh SIMPONI kepada petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk diinput melalui aplikasi SAIBA. /(8) Kepala...

- 43 -

(8) Kepala kantor UPT setiap triwulan dan semester wajib membuat dan menyampaikan laporan pencapaian realisasi terhadap target PNBP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai dengan contoh 1 Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; dan c. Direktur Terkait. (9) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Bagian Keuangan setiap triwulan dan semester wajib membuat dan menyampaikan laporan pencapaian realisasi terhadap target PNBP kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan dan semester sesuai dengan contoh 2 Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (10) Kepala kantor UPT setiap akhir bulan wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi pengembalian kerugian negara dengan dilampirkan BPN kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai dengan Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan tembusan: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; dan c. Direktur Terkait. Pasal 59 (1) Bendahara Penerimaan setiap bulan melaporkan saldo kas kepada petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran untuk diinput melalui aplikasi SAIBA. (2) Bendahara Penerimaan dan Petugas Operasional setiap bulan melaporkan pemakaian buku bukti pemakaian jasa, nota tagihan, kuitansi dan nota denda yang telah dipergunakan dan sisa persediaannya kepada petugas SIMAK BMN untuk diinput melalui aplikasi persediaan. Pasal 60 (1) Petugas pengelola PNBP UPT setiap bulan melaporkan nota tagihan, nota denda, kuitansi, BPN, Rekap penerimaan dan penyetoran PNBP serta piutang melalui aplikasi pelaporan PNBP dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK). (2) Administrasi Data Komputer (ADK) aplikasi pelaporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui electronic mail (e-mail). /(3) Petugas…

- 44 -

(3) Petugas pengelola PNBP memberikan informasi kepada petugas SAIBA sebagai dasar untuk melakukan jurnal penyesuaian atas transaksi pendapatan kas dan akrual ke dalam aplikasi SAIBA sesuai dengan Contoh 1 dan Contoh 2 pada Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (4) Petugas pengelola PNBP menyampaikan formulir jurnal penyesuaian kepada petugas SAIBA setiap bulan untuk di rekap pada aplikasi SAIBA. (5) Formulir jurnal penyesuaian dibuat oleh Bendahara Penerimaan dan disetujui oleh Kepala Kantor untuk kemudian direkam kedalam aplikasi SAIBA oleh petugas SAIBA. Pasal 61 (1) Bendahara pengeluaran pada kantor pusat Direktorat Jenderal dan UPT membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan PNBP. (2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan: a. Inspektur Jenderal; b. Sekretaris Direktorat Jenderal cq Kepala Bagian Keuangan; dan c. Direktur Terkait. Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan PNBP Umum Pasal 62 (1) Bendahara Pengeluaran wajib menginformasikan dan menyerahkan bukti penyetoran ke Kas Negara kepada Bendahara Penerimaan terkait penyetoran : a. sewa Barang Milik Negara (BMN); b. denda keterlambatan; c. penjualan BMN dari hasil penghapusan; d. bunga/Jasa deposito dan rekening bank; e. pengembalian Belanja Tahun Anggaran Lalu; f. pengembalian kerugian negara. (2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan pencatatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam BKU dan BKP PNBP Umum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Petugas pengelola PNBP UPT wajib melaporkan realisasi PNBP Umum setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Keuangan berikutnya melalui electronic mail (e-mail). /Bagian Ketiga…

- 45 -

Bagian Ketiga Rekonsiliasi Pasal 63 (1) Pengelola PNBP UPT dan Bendahara Penerimaan UPT melakukan rekonsiliasi nota tagihan, kuitansi dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan seksi terkait setiap satu bulan sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan diketahui oleh Kepala Kantor sesuai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan rekonsiliasi BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya. (3) Bendahara Penerimaan UPT/Pengelola PNBP UPT wajib melakukan rekonsiliasi BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP UPT Koordinator setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. (4) Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP UPT Koordinator wajib melakukan rekonsiliasi BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UPT Koordinator setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. (5) Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP UPT Koordinator beserta UPT dibawahnya wajib melakukan rekonsiliasi BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dengan Pengelola PNBP tingkat Eselon I setiap semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir semester/akhir tahun). (6) Hasil dari rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang didalamnya memuat jumlah penerimaan PNBP, penyetoran dengan menggunakan BPN, jumlah saldo kas yang disetor pada bulan berikutnya, piutang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dan informasi pendapatan secara akrual. (7) BPN, saldo kas, piutang dan informasi pendapatan secara akrual dari Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput kedalam Aplikasi Sistem Akuntasi Instansi tingkat Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). /(8) Berita…

- 46 -

(8) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ditandatangani oleh Bendahara Penerimaanan, Petugas SAIBA dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja/Kantor. (9) Bendahara Penerimaan kantor pusat wajib melakukan rekonsiliasi BPN dengan petugas Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal setiap satu bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan setelah periode tutup buku (setelah masa satu periode/akhir bulan/akhir triwulan/akhir semester/akhir tahun) yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. (10) Hasil dari rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang didalamnya memuat jumlah penyetoran dengan menggunakan BPN ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan, Petugas SAIBA dan diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan. (11) Pengelola PNBP Kantor Pusat melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan Kantor Pusat setiap bulan/triwulan/semester antara bukti setor dan rekening koran yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). (12) Pengelola PNBP Kantor Pusat melakukan rekonsiliasi dengan pengelola PNBP Direktorat Terkait setiap bulan/triwulan/semester/tahunan antara nota tagihan, kuitansi dan BPN. (13) Pengelola PNBP Kantor Pusat melakukan rekonsiliasi dengan petugas SAI tingkat Eselon I setiap triwulan/ semester/tahunan yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal 64 (1) Penerimaan, penyetoran dan pelaporan PNBP dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari: a. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP pada kantor pusat; b. penerimaan, penyetoran PNBP secara langsung oleh pengguna jasa dan pelaporan PNBP; c. penerimaan, penyetoran PNBP di luar jam kerja dan Pelaporan PNBP; d. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP penggunaan perairan; e. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP pendapatan konsesi; dan f. penerimaan, penyetoran dan Pelaporan PNBP VTS. /(2) SOP…

- 47 -

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, dan Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 65 Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal. Pasal 66 Atasan langsung Bendahara Penerimaan wajib melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap penatausahaan PNBP setiap bulan dan dituangkan dalam berita acara. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 67 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU. 404/2/11/DJPL-15 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 68 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal

: :

JAKARTA 29 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya(IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

(print out menggunakan kop Surat Ditjen Hubla)

TANDA TERIMA BLANKO CETAK PNBP DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO

URAIAN/ JENIS BLANKO

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

TOTAL NILAI

NO SERI

KANTOR/ UPT PENERIMA

KETERANGAN

Jakarta, …………………………………20…………. Yang Menyerahkan Direktorat………………….

Yang Menerima, Kantor ……………………

Nama Pangkat Nip

Nama Pangkat Nip

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

SKEMA KEGIATAN PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN INPUT DALAM APLIKASI PERSEDIAAN, DAN MONITORING BLANKO PNBP KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA

Bagian Kepegawaian dan Umum Umum dan Perlengkapan

Direktorat Terkait

UPT DITJEN HUBLA

Pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN

Blanko Bukti Pemakaian Jasa

Proses Pencetakan Blanko

Blanko

Petugas Operasional / Bendahara Penerimaan / Pengelola PNBP

Input Aplikasi Persediaan

Input Blanko Melalui Aplikasi Persediaan

Blanko Nota Tagihan

Kompilasi Aplikasi Persediaan

Pendistribusian Blanko Sesuai Permintaan

Pendistribusian Blanko Sesuai Permintaan

Blanko Kuitansi Evaluasi Rekapitulasi Blanko di UPT (Monitoring)

Laporan Sisa Blanko dan Surat Permintaan Blanko

Blanko Nota Denda Penerimaan Data di SIMAK BMN

Stock Opname

Penerimaan Data di SIMAK BMN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No :…………………(prenumbered)

KUIT ANSI Dibayar berdasarkan Nota Tagihan Nomor : ………………………………………………………………………………… PT/Agen/Kapal/Rumah Sakit/Institusi kesehatan/ Pengguna jasa : ……………………………………………………………………… Uang sebesar : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Untuk pembayaran ( beri tanda √ )

:

PNBP Jasa Kepelabuhanan (PUJK) PNBP Jasa Kenavigasian PNBP Jasa Perkapalan dan Kepelautan (PUPK) PNBP Jasa Angkutan Laut (JAL) PNBP Konsesi

Terbilang: Jumlah Rp.

Bendahara Penerima/ Petugas Pemungut PNBP : ………………………………………….

( …………………………………..) NIP. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

Contoh 1 Contoh pencetakan blanko sementara KSOP Kelas III Tanjung Wangi.

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No. JKR-01/16

.

KSOPTg.wi/S/001.

NOTA TAGIHAN JASA PENGGUNAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN/UANG RAMBU Nama Kapal Milik/Keagenan Tanda Panggilan Grose Tonage (GT) Bendera Jenis Angkutan Kode Billing SIMPONI Tanggal jatuh tempo Jumlah Uang

: : : : : : Dalam Negeri/Luar Negeri/Pelra/Perintis : : : …… GT x Rp. ………………….. ...… GT x (US $……….…x *Kurs Rp.……….…)= Rp…………….. Terbilang

. .

*Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia Agar disetorkan langsung ke Kas Negara atau rekening Bendahara Penerimaan UPT ……………., ……………………… Petugas Operasional ( ……………………………………) NIP. ……………………………

Contoh 2 BERITA ACARA PENCETAKAN BLANKO PNBP SEMENTARA Nomor : …………………………… Pada hari ini ………, tanggal ……. bulan …….. tahun ……………., telah menerima Hasil Pencetakan Blanko PBNP Sementara untuk Kantor …………………., dengan rincian sebagai berikut : No

Jenis Blanko PNBP

Nomor Urut

Jumlah

Blanko PNBP Sementara ini tidak dipergunakan lagi dan menjadi barang persediaan apabila telah menerima pengiriman Blanko PNBP dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

………………., ……………………….. Bendahara Materiil Kantor …………………….

Kepala Kantor ……………………………….

Nama Pangkat (Gol) NIP

Nama Pangkat (Gol) NIP

Contoh 3 ……………………., ……………. 20…… Kepada Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di JAKARTA

SURAT PENGANTAR NOMOR :

NO

ISI SURAT

BANYAKNYA

KETERANGAN

………………., ……………………….. Kepala Kantor ……………………………….

Nama Pangkat (Gol) NIP Tembusan : 1. Direktorat Teknis terkait; 2. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ………………………………………………………..

PUJK 1A No.

PERMINTAAN PELAYANAN JASA KAPAL NOMOR: Ditulis Pemohon: Yang bertanda tangan di bawah: Nama Pemohon

: …………………………………………. : ………………………………………….

Mohon diberikan pelayanan jasa kapal : 1. 2. 3. 4.

: …………………………………….. : …………………………………….. : …………………………………….. : ……………………………………..

Nama Kapal Bendera/Kebangsaan Pemilik/Agen Jenis Pelayanan

NO JENIS JASA 1. Labuh 2. Tambat 3. Pandu 4.

Tunda

FASILITAS Kolam (Bt/Bs/Ky,BD.Pgr)* Wajib Pandu/Tidak Wajib Pandu …………………………………

Tgl …………… Ja Tgl …………… Ja Tgl …………… Ja

WAKTU ………… Tgl …………. ………… Tgl …………. ………… Tgl ………….

Ja Ja Ja

………… ………… …………

KETERANGAN ……….Kunjungan ……………. Et al ……………. Et al

Tgl …………..

…………

Ja

…………

……………. Et al

Ja

…………………….., ………………………… 20…… Menyetujui: a.n. KEPALA KANTOR ………………………….

Tgl ………….

…………………….., ………………………… 20…… Pemohon,

……………………………………….. Nip. *) Coret yang tidak perlu

………………….………………….

Ditulis Petugas BUKTI PEMAKAIAN JASA KAPAL NO

JENIS JASA

1. 2. 3.

Labuh Tambat Pandu

4.

Tunda

FASILITAS Kolam (Bt/Bs/Ky,BD.Pgr)* Wajib Pandu/Tidak Wajib Pandu …………………………………

Mengetahui : Pemohon ……………………………………….. *) Coret yang tidak perlu

WAKTU

KETERANGAN

Tgl …………… Ja ………… Tgl …………… Jam ………… Tgl …………… Ja …………

Tgl …………. Tgl …………. Tgl ………….

Ja Ja Ja

………… ………… …………

……….Kunjungan ……………. Et al ……………. Et al

Tgl …………..

Tgl ………….

Ja

…………

……………. Et al

Ja

…………

…………………., ……………………………20……….. a.n. Kepala Kantor ………………………………… ………………….…………………. NIP ……………………………..

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ………………………………………………………..

PUJK 1B No.

PERMINTAAN PELAYANAN JASA BARANG NOMOR: Ditulis Pemohon: Yang bertanda tangan di bawah: Nama : …………………………………………. Pemohon : …………………………………………. Mohon diberikan pelayanan jasa barang 1. Nama Kapal/tongkang 2. Asal Kapal 3. Muatan kapal(GC,BG,CC,CK,PK*) 4. Tiba NO

JENIS JASA

1.

Dermaga: a. Barang b. Hewan c. Peti kemas

2

Penumpukan: a. Gudang b. Lapangan c. Penyimpanan Hewan

3

Ship To ship a. Barang b. Hewan c. Peti kemas d. dll

: : …………………………………….. : …………………………………….. : ……………………………………. : Tgl ………….. Ja …………..

Jenis Barang/Hewan

…………………….., ………………………… 20…… Menyetujui: a.n. KEPALA KANTOR ………………………….

`5. Mulai Penumpukan 6. Selesai 7. Tujuan kapal 8. Keberangkatan

Dalam Negeri Bongkar Muat T/M3/Ekor T/M3/Ekor

: tgl …………… ja …….. : Tgl ………….. Ja …….. : ……………………………….. : Tgl ………….. Ja …….

Luar Negeri Bongkar Muat T/M3/Ekor T/M3/Ekor

Jumlah Hari

…………………….., ………………………… 20…… Pemohon,

……………………………………….. Nip. *) Coret yang tidak perlu

………………….………………….

Ditulis Petugas BUKTI PEMAKAIAN JASA BARANG NO

JENIS JASA

1.

Dermaga: a. Barang b. Hewan c. Peti kemas

2

Penumpukan: a. Gudang b. Lapangan c. Penyimpanan Hewan

3

Ship To ship e. Barang a. Hewan b. Peti kemas c. dll

Jenis Barang/Hewan

Mengetahui : Pemohon ……………………………………….. *) Coret yang tidak perlu

Dalam Negeri Bongkar Muat T/M3/Ekor T/M3/Ekor

Luar Negeri Bongkar Muat T/M3/Ekor T/M3/Ekor

Jumlah Hari

…………………., ……………………………20……….. a.n. Kepala Kantor ………………………………… ………………….…………………. NIP ……………………………..

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ………………………………………………………..

PUJK 1C No.

PERMINTAAN PELAYANAN JASA ALAT NOMOR: Ditulis Pemohon: Yang bertanda tangan di bawah: Nama Pemohon

: …………………………………………. : ………………………………………….

Mohon diberikan pelayanan jasa alat sebagai berikut: NO

JENIS JASA

SATUAN/KAPASITAS

URAIAN KEGIATAN

…………………….., ………………………… 20…… Menyetujui: a.n. KEPALA KANTOR ………………………….

PELAYANAN MULAI SELESAI

KETERANGAN

…………………….., ………………………… 20…… Pemohon,

……………………………………….. Nip. *) Coret yang tidak perlu

………………….………………….

Ditulis Petugas BUKTI PEMAKAIAN JASA ALAT NO

JENIS JASA

SATUAN/KAPASITAS

Mengetahui : Pemohon ……………………………………….. *) Coret yang tidak perlu

URAIAN KEGIATAN

PELAYANAN MULAI SELESAI

KETERANGAN

…………………., ……………………………20……….. a.n. Kepala Kantor ………………………………… ………………….…………………. NIP ……………………………..

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ………………………………………………………..

PUJK 1D No.

PERMINTAAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA NOMOR: Ditulis Pemohon: Yang bertanda tangan di bawah: : …………………………………………. : ………………………………………….

Nama Pemohon

Mohon diberikan pelayanan jasa Kepelabuhanan lainnya sebagai berikut: NO

JENIS JASA

SATUAN/KAPASITAS

URAIAN KEGIATAN

…………………….., ………………………… 20…… Menyetujui: a.n. KEPALA KANTOR …………………………. ……………………………………….. Nip. *) Coret yang tidak perlu

PELAYANAN MULAI SELESAI

KETERANGAN

…………………….., ………………………… 20…… Pemohon, ………………….………………….

Ditulis Petugas BUKTI PEMAKAIAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA NO

JENIS JASA

SATUAN/KAPASITAS

Mengetahui : Pemohon ……………………………………….. *) Coret yang tidak perlu

URAIAN KEGIATAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd.

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

PELAYANAN MULAI SELESAI

KETERANGAN

…………………., ……………………………20……….. a.n. Kepala Kantor ………………………………… ………………….…………………. NIP ……………………………..

NOMOR

:

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KONTRIBUSI JASA PEMANDUAN/PENUNDAAN Pada hari ini …….. Tanggal, …… bulan ……. Tahun …………… bertempat di Kantor …………… kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Nama : NIP : Jabatan : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (kantor pelabuhan) untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. Nama : NIP : Jabatan : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT…, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Konstribusi untuk periode Bulan,,,,,,,,,,, dengan hasil sebagai berikut : I.

Hasil Rekonsiliasi Data :

TOTAL PENDAPATAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN TOTAL KONTRIBUSI 5% PEMANDUAN DAN PENUNDAAN TOTAL PEMBAYARAN KONTRIBUSI 5% PEMANDUAN DAN PENUNDAAN TOTAL PIUTANG KONTRIBUSI PEMANDUAN DAN PENUNDAAN -

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data PNBP terkait Rekonsiliasi data PNBP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. OP/KSOP/UPP

PT. …….

……………………………………….. NIP

……………………………………………………..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

Logo

PERJANJIAN KERJASAMA Antara KANTOR ………………………………………………………………………………..1) DENGAN PT. …………………………………2) TENTANG PENGGUNAAN PERAIRAN DI TERMINAL KHUSUS / TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) PT. …………….2) NOMOR NOMOR

: …………………………….. : ……………………………..

Pada hari ini …………. tanggal ………. Bulan … Tahun ………………………………………… (……… -……...) bertempat di ………………, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: …………………………3)

: Kepala Kantor …………………………................1) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor …………………………………..1), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. …….. Tahun …….. tanggal ……. bulan ……. bahun ……. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan ………………………….4), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

…………………………5)

: Direktur PT. ………………………2) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. …………………….2) yang didirikan berdasarkan akta …………………….6) dibuat di hadapan ……………………………7) berkedudukan di ………………….. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor : ……………………………………….. di Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam PERJANJIAN ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a.

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Penyelenggara Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Pelabuhan ………………..;

1

b.

Bahwa PIHAK KEDUA selaku Pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri telah menggunakan lingkungan perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dijelaskan dalam PERJANJIAN ini sebagai Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. ……………………….2), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : …………… Tahun ……… tanggal .. bulan ……. tahun ……. tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus/Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ………….. Kepada PT. ………………………2) yang berlokasi di ……………. Kecamatan ……………… Kabupaten ………… Provinsi ……………… (“TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI”);(*)

c.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembayaran Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA, oleh karenanya PARA PIHAK memerlukan adanya suatu Perjanjian Penggunaan Perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) PT. ………………………2).

Selanjutnya PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Perairan pada Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) ……………..8) Kepada PT. ………………….2) di Kampung …………….. Kecamatan ………… Kabupaten ……………. Provinsi …………… (“PERJANJIAN”), dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN

1. 2. 3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. .. Tahun …. tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ; 10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.…/../../DJPL-.. tanggal .. bulan …. Tahun …. tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut; 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : …../PP.….. Tahun ….. tanggal .. bulan …. tahun …. tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus/Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri …………..8) Kepada PT. ……………………..2) di ……………………. Kecamatan ……….. Kabupaten …………. Provinsi …………….;

2

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari PERJANJIAN ini adalah untuk menjadi dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) PIHAK KEDUA yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA dan menghitung pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 3 RUANG LINGKUP (1)

Penggunaan wilayah perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) ……………..8) PT. …………………2) yang terletak dibawah pengelolaan PIHAK KEDUA dengan batas-batas dengan titik koordinat geografis sebagai berikut : a. b. c. d.

..⁰ - .. ..⁰ - .. ..⁰ - .. ..⁰ - ..

- .. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT - ..,.. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT - ..,.. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT - ..,.. LS / …⁰ - .. - ..,.. BT

(selanjutnya disebut “Perairan”) yang secara terbatas akan digunakan untuk Perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(*) ……………….8) Kepada PT. …………………….2) di ……………….. Kecamatan …… Kabupaten …….. Provinsi ………….; (selanjutnya disebut “Penggunaan Perairan”). (2)

Penyelesaian kewajiban pembayaran Penggunaan Perairan dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

PASAL 4 LUAS DAN BATAS-BATAS PENGUNAAN PERAIRAN (1)

Luas penggunan perairan oleh PIHAK KEDUA adalah ………… m² (……………………………….) sesuai gambar pada lampiran PERJANJIAN ini, berdasarkan rumus perhitungan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KU.…/../../DJPL-.. tanggal … bulan …. tahun …… tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(2)

Batas-batas Perairan adalah : Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

(3)

: …………….. : …………….. : …………….. : ……………..

Apabila terjadi perubahan luas penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas penggunaan perairan yang baru akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

3

PASAL 5 JANGKA WAKTU (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah .. (........) tahun dan berlaku surut terhitung sejak tanggal .. bulan …. Tahun …. sampai dengan tanggal .. bulan …. Tahun …., serta dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir. PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN (1)

PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya optimal dalam pelaksanaan penggunaan perairan dan pembayaran penggunaan bagian perairan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) yang cepat, tepat waktu dan akuntabel.

(2)

PIHAK PERTAMA berhak: a. Menerima pembayaran penggunaan perairan di wilayah TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) dari PIHAK KEDUA; b. Melakukan pengawasan terhadap perairan berdasarkan huruf a yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(3)

PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Menjamin penggunaan perairan tersebut hanya akan dipergunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan izin yang dimiliki PIHAK KEDUA. b. Menyampaikan Nota Tagihan Penggunaan Perairan terkait PERJANJIAN ini dilengkapi dengan nama dan nomor rekening Bendahara Penerima PIHAK PERTAMA serta Kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerima PIHAK PERTAMA (bila ada) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya periode tahun berjalan. c. Menyampaikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran Penggunaan Perairan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima bukti pembayaran oleh PIHAK PERTAMA. d. Menyampaikan tanda bukti telah dilakukannya pembayaran atas penggunaan Perairan ke kas Negara kepada PIHAK KEDUA.

(4)

PIHAK KEDUA berhak menggunakan Perairan sesuai dengan peruntukan seperti yang telah diatur dalam PERJANJIAN ini dan sesuai dengan izin yang telah diperoleh dari Kementerian Perhubungan.

(5)

PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Memberikan konfirmasi tanggal pembayaran penggunaan perairan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*). b. Melakukan pembayaran penggunaan perairan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PERJANJIAN ini; c. Menjalankan petunjuk dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang terkait dengan TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI(*) dan kegiatan pelayaran secara umum, baik yang bersifat setempat maupun bersifat umum demi ketertiban, keamanan, keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. e. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kolam serta perlindungang lingkungan maritim yang diaggap perlu berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan oleh PIHAK PERTAMA pada perairan tersebut;

4

f.

Memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA apabila merencanakan untuk mendirikan bangunan dan kegiatan lainnya diatas wilayah perairan TERMINAL KHUSUS PIHAK KEDUA. PASAL 7 TARIF PENGGUNAAN PERAIRAN

(1)

Tarif penggunaan perairan adalah Rp 2.500,00/m2 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah per meter persegi) per tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

(2)

Apabila terjadi perubahan tarif penggunaan perairan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum dilakukannya pembayaran tarif pada periode tahun berjalan, maka perubahan tersebut akan mulai berlaku sejak tahun berjalan dimana tarif baru tersebut berlaku efektif dan perubahan tarif penggunaan perairan ini akan dituangkan dalam addendum PERJANJIAN ini.

(3)

Setelah ditandatanganinya addendum akibat berubahnya tarif penggunaan perairan, maka: a. Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran biaya penggunaan perairan, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan tagihan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PERJANJIAN ini; atau b. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran biaya penggunaan perairan, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan nota kelebihan bayar kepada PIHAK KEDUA dan nota tersebut akan menjadi pengurang kewajiban pembayaran biaya penggunaan perairan oleh PIHAK KEDUA di tahun berikutnya. PASAL 8 BIAYA

Total biaya penggunaan perairan selama Jangka Waktu Perjanjian ini adalah sebesar Rp. ..….….…,(…………………………. Rupiah) per tahun sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini;

PASAL 9 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN (1)

Pembayaran tarif penggunaan perairan untuk periode bulan ….. sampai dengan bulan ……. tiap tahun berjalan akan ditagih dan dibayarkan sekaligus sesuai nota tagihan dan dokumen-dokumen pendukung pembayaran telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan telah diterima secara lengkap oleh PIHAK KEDUA.

(2)

Pembayaran tarif penggunaan perairan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Simponi.

(3)

Penyetoran tarif penggunaan perairan dilakukan langsung oleh PIHAK KEDUA setelah diterbitkan Kode Billing dari Aplikasi Simponi oleh PIHAK PERTAMA.

(4)

PIHAK KEDUA segera melaksanakan pembayaran setelah PIHAK PERTAMA menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pembayaran; b. Nota Tagihan Jasa Penggunaan Perairan; c. Copy Surat Perjanjian; d. Copy Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak; e. Kode Billing Aplikasi Simponi, diterbitkan dan diserahkan setelah PIHAK KEDUA memberikan konfirmasi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui email, telepon atau facsimile sebagai berikut: Email : .........................................@........ Telepon/Fax : ….. – ………………..

5

(5)

Dalam hal penyetoran dengan menggunakan Kode Billing Simponi, PIHAK PERTAMA menerbitkan dan menyerahkan Kode Billing Simponi kepada PIHAK KEDUA melalui email, telepon atau facsimile sebagai berikut: Email : ....................................... Telepon : (…) …….. Fax : (…) ……..

(6)

Bukti penyetoran berlaku sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(7)

PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA biaya penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 PERJANJIAN ini dengan rincian sebagai berikut :

(8)

a.

Periode Pembayaran Pertama (tanggal .. bulan …. Tahun ….. s/d tanggal .. bulan …. Tahun …..) : ……. m² x 2500,-/m2 x …../365 hari = Rp. ………..,(………………………………………………………………………… rupiah)

b.

Periode Pembayaran Kedua (tanggal .. bulan …. Tahun ….. s/d tanggal .. bulan …. Tahun ….. s/d tanggal .. bulan …. Tahun ….. s/d tanggal .. bulan …. Tahun …..) : ……. m² x Rp. 2.500,-/m² x 1 Tahun = Rp. …………,(………………………………………………………………………….. rupiah).

c.

Dst…Periode …..

Biaya Penggunaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan dibayar oleh PIHAK KEDUA setiap tahunnya kepada PIHAK PERTAMA setelah PERJANJIAN ini ditandatangani.

(9) PIHAK KEDUA membayar biaya penggunaan perairan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA, dengan cara transfer melalui Bank ………. Cabang ………. Rekening No. ……………….. atas nama Bendahara Penerima PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 PERUBAHAN-PERUBAHAN (1)

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam PERJANJIAN ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2)

Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

(3)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

6

PASAL 11 DENDA Apabila PIHAK KEDUA karena kelalaiannya tidak membayar penggunaan perairan tersebut setelah tanggal jatuh tempo, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari biaya tahunan terhutang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang.

PASAL 12 KERAHASIAAN Setiap PIHAK akan memperlakukan semua dokumen, laporan, perkiraan, data teknis dan informasi yang diterima dari PIHAK lainnya berdasarkan atau yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini (”Informasi Rahasia”), sebagai rahasia dan Informasi Rahasia tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya. PASAL 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1)

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan secara sepihak Perjanjian ini, apabila: a. salah satu PIHAK telah melanggar ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada Pasal 6 PERJANJIAN ini, dan tidak terdapat perbaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak adanya peristiwa kelalaian tersebut terjadi; b. Salah satu PIHAK melakukan pelanggaran atas isi PERJANJIAN ini.

(2)

Dalam hal terjadi pemutusan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan PERJANJIAN tersebut dilakukan.

(3)

PIHAK KEDUA memiliki hak untuk memutuskan PERJANJIAN ini, dengan konsekuensi segala sesuatu yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik kembali.

(4)

Sebagai konsekuensi atas pengakhiran tersebut, terdapat kewajiban dan hak berdasarkan PERJANJIAN ini yang akan tetap mengikat PARA PIHAK atau PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

(1)

PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini apabila tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut disebabkan oleh “Keadaan Kahar”.

(2)

Keadaan Kahar berarti setiap peristiwa atau situasi yang berada di luar kendali yang wajar dari suatu PIHAK yang menyebabkan PIHAK tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada gempa bumi, badai, tsunami dan cuaca buruk, sabotase, huru-hara, pemberontakan, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Apabila terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang satu wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar.

7

(4)

PARA PIHAK akan segera melakukan pertemuan setelah adanya pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut untuk dapat membicarakan mengenai pemenuhan kewajiban atau perubahan isi dalam PERJANJIAN ini.

(5)

Apabila terdapat perubahan atas PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menuangkan kesepakatan tersebut dalam addendum PERJANJIAN ini.

PASAL 15 RISIKO (1)

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala risiko kerusakan yang mungkin terjadi terhadap bangunan, barang, mesin-mesin, peralatan dan lainnya yang berada di perairan yang akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.

(2)

PIHAK PERTAMA atas kelalaiannya tidak membayarkan biaya Penggunaan Perairan kepada Kas Negara atau kepada pihak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan atas segala risiko yang timbul.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1)

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara;

(2)

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah kesepakatan tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia..

(3)

Selama menunggu penyelesaian atas suatu sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini. PASAL 17 ADDENDUM

Apabila di kemudian hari PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan dalam PERJANJIAN ini, baik dengan mengubah atau menambah ketentuan dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk addendum, untuk kemudian addendum atas PERJANJIAN dan/atau lampiran-lampiran dalam PERJANJIAN ini merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisaahkan dengan PERJANJIAN ini.

PASAL 18 KETENTUAN PERALIHAN (1)

Hukum dan Peraturan Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.

(2)

Larangan Pengalihan PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan secara keseluruhan atau sebagian dari PERJANJIAN tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

8

(3) Apabila dalam jangka waktu PERJANJIAN terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara langsung berakibat tidak dapat dilaksanakan sebagian dari isi PERJANJIAN ini namun tidak mengakibatkan batalnya PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyesuaikan PERJANJIAN dengan peraturan yang berlaku. (4) Dalam hal terdapat ketentuan di dalam PERJANJIAN ini yang bertentangan dengan ketenentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka terhadap ketentuan tersebut sajalah yang dianggap tidak berlaku, sedangkan untuk ketentuan lainnya didalam PERJANJIAN yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan tetap berlaku sebagai PERJANJIAN yang mengikat bagi PARA PIHAK, kecuali ditentukan sebaiknya oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (5) Pemberitahuan Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh Pihak satu dengan Pihak lainnya pada alamat seperti tercantum dibawah ini. PIHAK PERTAMA: Kantor ………………………………………….1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jl. …………………………………………4) Telepon : …. – …… Fax : …. – …… Untuk Perhatian : Kepala ……………1)

PIHAK KEDUA: PT. …………………………2) Jl. ……………………………….. Kel. ……………., Kec. ……………….., ……………. ……………. Telepon : (…) …….. Fax : (…) …….. Untuk Perhatian : Pimpinan PT. ………………..2) Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT. ………………………..2)

PIHAK PERTAMA KEPALA KANTOR …………………………..1)

……………………………

……………………….

9

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu 1) Diisi dengan nama kantor Penyelenggara Pelabuhan 2) Diisi dengan nama Badan Usaha Pelabuhan 3) Diisi dengan nama Kepala Kantor (Penyelenggara Pelabuhan) 4) Diisi dengan alamat Kantor Penyelenggara Pelabuhan 5) Diisi dengan nama pimpinan Badan Usaha Pelabuhan 6) Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Usaha Pelabuhan 7) Diisi dengan nama notaris 8) Diisi dengan jenis usaha pokok Badan Usaha Pelabuhan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

10

Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK 103/2/14/DJPL-16 Tanggal : 29 Juni 2016 UPP_ TERMINAL PENUMPANG No. KANTOR …………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT TERMINAL PENUMPANG KELAS A (Penumpang/Pengantar/ Penjemput) per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT TERMINAL PENUMPANG KELAS A (Penumpang/Pengantar/Penjemput) per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 3.000,00 No.

Rp. 3.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT TERMINAL PENUMPANG KELAS B (Penumpang/Pengantar/ Penjemput) per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT TERMINAL PENUMPANG KELAS B (Penumpang/Pengantar/Penjemput) per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.500,00 No.

Rp. 2.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT TERMINAL PENUMPANG KELAS C (Penumpang/Pengantar /Penjemput) per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT TERMINAL PENUMPANG KELAS C (Penumpang/Pengantar/Penjemput) per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.000,00 No.

Rp. 2.000,00

OP UTAMA DAN KSOP_ TERMINAL PENUMPANG No. KANTOR …………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT KELAS UTAMA DAN KELAS I (Penumpang/Pengantar/ Penjemput) per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT KELAS UTAMA DAN KELAS I (Penumpang/Pengantar/Penjemput) per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 3.000,00 No.

Rp. 3.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT KELAS II DAN KELAS III (Penumpang/Pengantar/ Penjemput) per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT KELAS II DAN KELAS III (Penumpang/Pengantar/Penjemput) per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.500,00 No.

Rp. 2.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT KELAS IV DAN KELAS V (Penumpang/Pengantar /Penjemput) per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT KELAS IV DAN KELAS V (Penumpang/Pengantar/Penjemput) per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.000,00 No.

Rp. 2.000,00

UPP_PAS ORANG HARIAN No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN KELAS I per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS HARIAN KELAS I per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 3.000,00 No.

Rp. 3.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN KELAS II per orang per sekali masuk

Rp. 2.500,00 No.

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS HARIAN KELAS II per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 2.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN KELAS III per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS HARIAN KELAS III per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 2.000,00 No.

Rp. 2.000,00

OP UTAMA DAN KSOP_PAS ORANG HARIAN No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN KELAS UTAMA DAN KELAS I per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS HARIAN KELAS UTAMA DAN KELAS I per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 3.000,00 No.

Rp. 3.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN KELAS II DAN KELAS III per orang per sekali masuk

Rp. 2.500,00 No.

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS HARIAN KELAS II DAN KELAS III per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 2.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS HARIAN KELAS IV DAN KELAS V per orang per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS HARIAN KELAS IV DAN KELAS V per orang per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 2.000,00 No.

Rp. 2.000,00

UPP_ PAS ORANG BULANAN No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS I per orang per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS I per orang per bulan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 75.000,00 No.

Rp. 75.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS II per orang per bulan

Rp. 62.500,00

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS II per orang per bulan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

No. Rp. 62.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS III per orang per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS III per orang per bulan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 50.000,00 No.

Rp. 50.000,00

OP UTAMA DAN KSOP_ PAS ORANG BULANAN No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS UTAMA DAN KELAS I per orang per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS UTAMA DAN KELAS I per orang per bulan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 75.000,00 No.

Rp. 75.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS II DAN KELAS III per orang per bulan

Rp. 62.500,00

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS II DAN KELAS III per orang per bulan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

No. Rp. 62.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS IV DAN KELAS V per orang per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS ORANG PAS TETAP BULANAN KELAS IV DAN KELAS V per orang per bulan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Rp. 50.000,00 No.

Rp. 50.000,00

UPP_PAS KENDARAAN HARIAN No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.500,00 No.

Rp. 6.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.000,00 No.

Rp. 6.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 5.500,00 No.

Rp. 5.500,00

OP UTAMA/KSOP_PAS HARIAN TRAILER No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS UTAMA per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS UTAMA per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 9.000,00 No.

Rp. 9.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 8.500,00 No.

Rp. 8.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 8.000,00 No.

Rp. 8.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 7.500,00 No.

Rp. 7.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS IV per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS IV per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 7.000,00 No.

Rp. 7.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS V per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS V per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.500,00 No.

Rp. 6.500,00

UPP No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.000,00 No.

Rp. 6.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 5.500,00 No.

Rp. 5.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 5.000,00 No.

Rp. 5.000,00

OP UTAMA/KSOP_PAS HARIAN TRUK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS UTAMA per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS UTAMA per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 8.000,00 No.

Rp. 8.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 7.500,00 No.

Rp. 7.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 7.000,00 No.

Rp. 7.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.500,00 No.

Rp. 6.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS IV per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS IV per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.000,00 No.

Rp. 6.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS V per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) TRUK, BUS BESAR KELAS V per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 5.500,00 No.

Rp. 5.500,00

UPP No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 5.000,00 No.

Rp. 5.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 4.500,00 No.

Rp. 4.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 4.000,00 No.

Rp. 4.000,00

OP/KSOP No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS UTAMA per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS UTAMA per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 7.000,00 No.

Rp. 7.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.500,00 No.

Rp. 6.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 6.000,00 No.

Rp. 6.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 5.000,00 No.

Rp. 5.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS IV per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS IV per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 4.500,00 No.

Rp. 4.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS V per unit berikut Pengemudi per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS V per unit berikut Pengemudi per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 4.000,00 No.

Rp. 4.000,00

UPP_PAS SEPEDA MOTOR HARIAN No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 4.000,00 No.

Rp. 4.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 3.500,00 No.

Rp. 3.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 3.000,00 No.

Rp. 3.000,00

OP UTAMA /KSOP_PAS SEPEDA MOTOR HARIAN No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS UTAMA per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS UTAMA per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 5.000,00 No.

Rp. 5.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 4.500,00 No.

Rp. 4.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 4.000,00 No.

Rp. 4.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 3.500,00 No.

Rp. 3.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS IV per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS IV per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 3.000,00 No.

Rp. 3.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS V per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) SEPEDA MOTOR KELAS V per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.500,00 No.

Rp. 2.500,00

UPP_PAS HARIAN GEROBAK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS I per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS I per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.000,00 No.

Rp. 2.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS II per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS II per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.500,00 No.

Rp. 1.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS III per unit per sekali masuk

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS HARIAN (TIDAK TETAP) GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS III per unit per sekali masuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.000,00 No.

Rp. 1.000,00

UPP_PAS BULANAN TRAILER No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 162.500,00 No.

Rp. 162.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 150.000,00 No.

Rp. 150.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 137.500,00 No.

Rp. 137.500,00

OP UTAMA/KSOP_PAS BULANAN TRAILER No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS UTAMA per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS UTAMA per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 225.000,00 No.

Rp. 225.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 212.500,00 No.

Rp. 212.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 200.000,00 No.

Rp. 200.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 187.500,00 No.

Rp. 187.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS IV per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS IV per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 175.000,00 No.

Rp. 175.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS V per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS V per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 162.500,00 No.

Rp. 162.500,00

UPP _PAS BULANAN TRUK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 150.000,00 No.

Rp. 150.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 137.500,00 No.

Rp. 137.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 125.000,00 No.

Rp. 125.000,00

OP UTAMA/KSOP _PAS BULANAN TRUK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS UTAMA per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS UTAMA per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 200.000,00 No.

Rp. 200.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 187.500,00 No.

Rp. 187.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 175.000,00 No.

Rp. 175.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 162.500,00 No.

Rp. 162.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS IV per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS IV per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 150.000,00 No.

Rp. 150.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS V per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN TRUK, BUS BESAR KELAS V per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 137.500,00 No.

Rp. 137.500,00

UPP_PAS BULANAN PICK UP No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 125.000,00 No.

Rp. 125.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 112.500,00 No.

Rp. 112.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 100.000,00 No.

Rp. 100.000,00

OP UTAMA/KSOP_PAS BULANAN PICK UP No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS UTAMA per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS UTAMA per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 175.000,00 No.

Rp. 175.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 162.500,00 No.

Rp. 162.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 150.000,00 No.

Rp. 150.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 137.500,00 No.

Rp. 137.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS IV per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS IV per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 125.000,00 No.

Rp. 125.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS V per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS V per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 112.500,00 No.

Rp. 112.500,00

UPP_PAS BULANAN SEPEDA MOTOR No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 100.000,00 No.

Rp. 100.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 87.500,00 No.

Rp. 87.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 75.000,00 No.

Rp. 75.000,00

OP UTAMA/KSOP_PAS BULANAN SEPEDA MOTOR No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS UTAMA per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS UTAMA per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 125.000,00 No.

Rp. 125.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 112.500,00 No.

Rp. 112.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 100.000,00 No.

Rp. 100.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 87.500,00 No.

Rp. 87.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS IV per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS IV per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 75.000,00 No.

Rp. 75.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS V per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN SEPEDA MOTOR KELAS V per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 62.500,00 No.

Rp. 62.500,00

UPP_PAS BULANAN GEROBAK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS I per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS I per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 50.000,00 No.

Rp. 50.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS II per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS II per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 37.500,00 No.

Rp. 37.500,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS III per unit per bulan

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP BULANAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS III per unit per bulan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 25.000,00 No.

Rp. 25.000,00

UPP_PAS TAHUNAN TRAILER No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.625.000,00 No.

Rp. 1.625.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.500.000,00 No.

Rp. 1.500.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.375.000,00 No.

Rp. 1.375.000,00

OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN TRAILER No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS UTAMA per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS UTAMA per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.250.000,00 No.

Rp. 2.250.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.125.000,00 No.

Rp. 2.125.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.000.000,00 No.

Rp. 2.000.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.875.000,00 No.

Rp. 1.875.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS IV per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS IV per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.750.000,00 No.

Rp. 1.750.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS V per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRAILER, TRUK GANDENGAN KELAS V per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.625.000,00 No.

Rp. 1.625.000,00

UPP_PAS TAHUNAN TRUK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.500.000,00 No.

Rp. 1.500.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.375.000,00 No.

Rp. 1.375.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.250.000,00 No.

Rp. 1.250.000,00

OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN TRUK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS UTAMA per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS UTAMA per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 2.000.000,00 No.

Rp. 2.000.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.875.000,00 No.

Rp. 1.875.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.750.000,00 No.

Rp. 1.750.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.625.000,00 No.

Rp. 1.625.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS IV per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS IV per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.500.000,00 No.

Rp. 1.500.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS V per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN TRUK, BUS BESAR KELAS V per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.375.000,00 No.

Rp. 1.375.000,00

UPP_PAS TAHUNAN PICK UP No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP,MINI BUS,SEDAN,JEEP KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.250.000,00 No.

Rp. 1.250.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.125.000,00 No.

Rp. 1.125.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.000.000,00 No.

Rp. 1.000.000,00

OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN PICK UP No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS UTAMA per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS UTAMA per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.750.000,00 No.

Rp. 1.750.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.625.000,00 No.

Rp. 1.625.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.500.000,00 No.

Rp. 1.500.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.375.000,00 No.

Rp. 1.375.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS IV per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS IV per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.250.000,00 No.

Rp. 1.250.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS V per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN PICK UP, MINI BUS, SEDAN, JEEP KELAS V per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.125.000,00 No.

Rp. 1.125.000,00

UPP_PAS TAHUNAN MOTOR No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.000.000,00 No.

Rp. 1.000.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 875.000,00 No.

Rp. 875.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 750.000,00 No.

Rp. 750.000,00

OP UTAMA/KSOP_PAS TAHUNAN MOTOR No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS UTAMA per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS UTAMA per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.250.000,00 No.

Rp. 1.250.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.125.000,00 No.

Rp. 1.125.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 1.000.000,00 No.

Rp. 1.000.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 875.000,00 No.

Rp. 875.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS IV per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS IV per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 750.000,00 No.

Rp. 750.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS V per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN SEPEDA MOTOR KELAS V per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 625.000,00 No.

Rp. 625.000,00

UPP_PAS TAHUNAN GEROBAK No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS I per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS I per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 500.000,00 No.

Rp. 500.000,00

No. KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS II per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS II per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 375.000,00 No.

Rp. 375.000,00 No.

KANTOR …………………………………………… PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS III per unit per tahun

KANTOR ............................……………………….. PAS KENDARAAN (TERMASUK UANG PARKIR) PAS TETAP TAHUNAN GEROBAK,CIKAR,DOKAR,SEPEDA KELAS III per unit per tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan

Rp. 250.000,00 No.

Rp. 250.000,00

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

PERHITUNGAN LUAS PENGGUNAAN PERAIRAN PADA TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

A. TYPE DERMAGA ATAU BANGUNAN DIATAS AIR

1. TYPE MARJINAL

2. TYPE JETTY

3.

TYPE FINGER

4.

TYPE BREASTING DOLPHIN

5.

TYPE SINGLE BOUY MOORING

6. TYPE MULTY BOUY MOORING a. memiliki 2 (dua) bouy mooring

b. memiliki 4 (empat) bouy mooring

7. TYPE SLIP WAY

8. ISLAND BERTH (DERMAGA TANPA TRESTLE / CAUSWAY)

9. DERMAGA DAN/ATAU BANGUNAN DILINDUNGI BREAKWATER/BANGUNAN LAINNYA a.

b.

10.

MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) DERMAGA DAN/ATAU BANGUNAN

11.

DERMAGA YANG DISANDAR KAPAL DENGAN SUSUN SIRIH

12.

DERMAGA DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISANDAR OLEH KAPAL YANG BERTAMBAT PADA LAMBUNG KAPAL LAIN YANG SEDANG BERTAMBAT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN X PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ……………………………………………………….

PUJK 2A JK NO.

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KAPAL Nomor : Bentuk PUJK 1A : Kepada : Na a Pe ohon : …………………………………………………………………….. Na a Kapal/Tongkang : …………………………………………………………………….. Gross Tonage/Ukuran kapal : ……………………………………………………………………. Panjang Kapal LOA : ……………………………………………………………………. Tanggal Kedatangan dan keberangkatan : ……………………………………………………………………. Jenis pelayaran : ……………………………………………………………………. Pe ilik/Keagenan : ……………………………………………………………………. Masa labuh : ……………………………………………………………………. Masa Ta bat : …………………………… / ………………………………Ja Tanggal jatuh te po : ……………………………………………………………………. No

Jenis Jasa

Perhitungan

1.

Labuh

…… ….. GT X …….. Kunjungan X Rp ……………………………... …… ….. GT X …….. Kunjungan X USD …………X *Kurs……….

= Rp ……………….. = Rp ………………..

2.

Tambat

…… ….. GT X …….. Et al X Rp ……………………………… …… ….. GT X …….. Et al X USD …………X *Kurs……….

= Rp ……………… = Rp ………………..

3.

Pandu

……. Gerakan X Rp ……………………… ……. Gerakan X USD ………………………………X *Kurs……….

= Rp ………………… = Rp ………………..

4.

Tunda

……. Jam X Rp ……………………… ……. Jam X USD ………………………………X *Kurs……….

= Rp ………………… = Rp ……………….. = Rp ………………..

Pembulatan

Jumlah Total

= Rp …………………

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………………….. *) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling

24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)

…………………………………………20…….. PETUGAS OPERASIONAL

……………………………………………….

NIP. …………………………………..

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ……………………………………………………….

PUJK 2B JK No.

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA BARANG Nomor Bentuk PUJK 1B Kepada : Na a Pe ohon Alamat Waktu jatuh te po No

: …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….

Jenis Jasa

Jenis barang Expor

1.

2.

3.

: :

Dermaga: a. Barang b. Hewan c. Peti kemas

Perhitungan

Inpor/antar pulau …………. Ton/ …………. Ekor …………. Ton/M

Rp …………. …… Rp ……………….. Rp ……………….

= Rp …………….. = Rp …………….. = Rp ……………..

Penumpukan: a. Gudang b. Lapangan c. Penyimpanan Hewan

………… Ton/M Rp ……………….. ………..Hari Rp ……………….. ………..Ton/M * Rp ……………….

= Rp ……………… = Rp …………….. = Rp ……………..

Ship To ship a. Barang b. Hewan c. Peti kemas d. dll

…………. Ton/ …………. Ekor …………. Ton/M

= Rp …………….. = Rp …………….. = Rp ……………..

Rp …………. …… Rp ……………….. Rp ……………….

Ju lah

= Rp …………………

Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..

*) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling

24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)

…………………………………………20…….. PETUGAS OPERASIONAL

……………………………………………….

NIP. …………………………………..

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ……………………………………………………….

PUJK 2C JK No.

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA ALAT PP. NO. 11 TAHUN 2015 Nomor : Bentuk PUJK 1C : Kepada : Na a Pe ohon Ala at Waktu jatuh te po No

: …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….

Jenis Jasa

Perhitungan

Ju lah

= Rp …………………

Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..

*) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling

24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)

…………………………………………20…….. PETUGAS OPERASIONAL

……………………………………………….

NIP. …………………………………..

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ……………………………………………………….

PUJK 2D JK No.

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA PP. NO. 11 TAHUN 2015 Nomor : Bentuk PUJK 1D : Kepada : Na a Pe ohon Ala at Waktu jatuh te po No

: …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….

Jenis Jasa

Perhitungan

= Rp …………………

Jumlah

Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..

*) Kekurangan pembayaran PNBP yang terhutang sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh wajib bayar dengan Ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua Prosen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling

24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak terhutang (sesuai UU No.20 Tahun 1997 dan PP No. 29 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 3)

…………………………………………20…….. PETUGAS OPERASIONAL

……………………………………………….

NIP. …………………………………..

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ……………………………………………………….

PUJK 2A1 JK NO.

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KAPAL PP. NO. 11 TAHUN 2015 Nomor : Bentuk PUJK : Kepada : Na a Pe ohon : …………………………………………………………………….. Na a Kapal/Tongkang : …………………………………………………………………….. Gross Tonage/Ukuran kapal : ……………………………………………………………………. Panjang Kapal LOA : ……………………………………………………………………. Tanggal Kedatangan dan keberangkatan : ……………………………………………………………………. Jenis pela aran : ……………………………………………………………………. Pe ilik/Keagenan : ……………………………………………………………………. Lama Pemanduan : ……………………………………………………………………. Jumlah Kapal Tunda yang dipakai : 1. Sandar : ………………………… Ja …………………………. 2. Lepas sandar : ………………………… Ja …………………………. 3. Lain-lain : ………………………… Ja …………………………. Tanggal jatuh te po : …………………………………………………………….. No

Jenis Jasa

1.

Pemanduan

5% X (tarif* X Koefisien Tingkat Resiko** X Ju lah Gerakan

Pemanduan

5% X Rp …….. + Rp ………… X ………….GT X ……. X ………Gerakan

Tunda

5% X{ (tarif tetap x Jam) + (Tarif Variabel x GT kapal yang ditunda) x Jam} = Rp ………………..

Tunda

5% x { Rp ……………. X …… Ja

2.

Perhitungan = Rp ……………

+ Rp ………………. X ………. GT

= Rp ………………..

……….Ja } = Rp …………………… Rp …………………….

Jumlah Ju lah Total

= Rp …………………

Catatan : Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………………….. * Tarif = Tarif dasar + variable X GT **) KTR = KTR yang berlaku di tiap-tiap pelabuhan

…………………………………………20…….. PETUGAS OPERASIONAL ………………………………………………. NIP. …………………………………..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT KEPELABUHANAN

PUJK 2E

JK.No. NOTA TAGIHAN PNBP JASA PENERBITAN SURAT IZIN KEPELABUHANAN PP. No. 11 Tahun 2015 Nama Perusahaan : ……………………………………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………………………………. N.P.W.P : …………………………………………………………………………………………… Lokasi : ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Jenis Pelayanan : 1. Surat Penetapan Lokasi Terminal Khusus 2. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus

3. Surat Perpanjangan Ijin dan Pengoperasian Terminal Khusus 4. Surat Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Surat Izin Kerja Keruk 6. Surat Izin Kerja Reklamasi 7. Surat Penetapan Badan Usaha Pelabuhan 8. Surat Penetapan Terminal Khusus Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri 9. Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat pemenuhan fasilitas keamanan pelabuhan 10. Penunjukan sebagai Recognize security organitation Jumlah Uang

: Rp …………………………………………………….

Terbilang

: …………………………………………………………………………………………………………….. Jakarta, ………………………………….. Pelaksana Subdit,

Lembar 1 : Pengguna Jasa Lembar 2 : Bendahara Lembar 5 : Lampiran berkas

………………………………………………. NIP. …………………………………...... Lembar 3 : Bank Lembar 4 :Dit.Kepelabuhanan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ……………………………………………………….

PUJK 2F JK NO. PERHITUNGAN DAN NOTA KONSESI

Nomor : Kode Billing SIMPONI :

Kepada : Nama BUP NPWP Pelabuhan/Terminal Tanggal jatuh tempo No

1

: …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………. : ……………………………………….......……………………..

Jenis Jasa

Konsesi

Perhitungan .......... % X Pendapatan Kotor = Rp ……………

Pembayaran dilakukan setiap ....... ..... (sesuai dengan perjanjian konsesi)

Ju lah Total

= Rp …………………

Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………………..

*) Tarif = Tarif dasar + (variable X GT ) **) KTR = KTR yang berlaku di tiap-tiap pelabuhan ***) Tarif = (Tarif x Jam) + tariff variable x GT kapal yang ditunda x Jam

…………………………………………20…….. PETUGAS OPERASIONAL ………………………………………………. NIP. …………………………………..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd.

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

BLANKO JASA KENAVIGASIAN UANG RAMBU Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No. JKR-01/16. …………..

NOTA TAGIHAN JASA PENGGUNAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN/UANG RAMBU Nama Kapal Milik/Keagenan Tanda Panggilan Grose Tonage (GT) Bendera Jenis Angkutan Kode Billing SIMPONI Tanggal jatuh tempo Jumlah Uang

: : : : : : Dalam Negeri/Luar Negeri/Pelra/Perintis : : : …… GT x Rp. ………………….. ...… GT x (US $……….…x *Kurs Rp.……….…)= Rp…………….. Terbilang

. .

*Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia Agar disetorkan langsung ke Kas Negara atau rekening Bendahara Penerimaan UPT ……………., ……………………… Petugas Operasional ( ……………………………………) NIP. ……………………………

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL: 29 Juni 2016

BLANKO JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM /TELEPHONE CALL YANG TIDAK MEMILIKI AAIC Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ………………...

No. JKTTC-01/16.

NOTA TAGIHAN JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM/TELEPHONE CALL Nama Kapal: Milik/Keagena: Tanda Panggilan : Bendera : Jenis Angkutan : Kode Billing SIMPONI : Tanggal jatuh tempo : Jumlah Uang :

Dalam Negeri / Luar Negeri

……Kata/Menit x LSC = ………… ……Kata/Menitx LLC = .............. + Jumlah = ....…….. x *Kurs Rp.……….…=

Rp……..…… Terbilang . . *Kurs yang digunakan adalah Kurs Tengah Bank Indonesia

Catatan :

……………., ……………………… Petugas Operasional

(…………………………) NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

Contoh 1 BLANKO JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM /TELEPHONE CALL YANG MASUK KE DLKr/DLKp KementerianPerhubungan DirektoratJenderalPerhubunganLaut ………………...

No. JKTTC-01/16.

NOTA TAGIHAN JASA KENAVIGASIAN TELEGRAM/TELEPHONE CALL Nama Kapal: Milik/Keagena: TandaPanggilan : Bendera : JenisAngkutan : KodeBilling SIMPONI : Tanggaljatuh tempo : JumlahUang :

DalamNegeri / LuarNegeri

……Kata/Menit x LSC = ………… ……Kata/MenitxLLC = .............. + Jumlah = ....…….. x *KursRp.……….…=

Rp……..…… Terbilang . . *Kurs yang digunakanadalahKurs Tengah Bank Indonesia

Catatan :

……………., ……………………… PetugasOperasional

(…………………………) NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina UtamaMadya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK. 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

contoh 1

NOTA TAGIHAN JASA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN YANG MEMILIKI AAIC

Yth

Kepada : : di JAKARTA

Nomor :

1. Disampaikan dengan hormat perhitungan tagihan jasa telekomunikasi pelayaran dari stasiun radio pantai Indonesia, sebagai berikut :

Nomor Urut

Nomor Faktur

Periode/Bulan

Total

Besarnya US Dollar

Keterangan

:

2. Harap dibayar kepada Bendahara Penerimaan Kantor Pusat Ditjen Hubla dengan menyetorkan langsung ke Bank BNI Cabang Jakarta Kota Rekening No. 0014140793 AN Bendahara Penerima Kantor Pusat DITJEN Perhubungan Laut

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT KENAVIGASIAN KEPALA SUBDIT TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

........................................ ................................

LAMPIRAN XVII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No JSPBA-01/…………

NOTA TAGIHAN JASA KENAVIGASIAN No………. Kepada Dari Perihal

: Petugas PNBP : KSD PM dan PBA : Pembayaran PNBP

(unit / bagian / seksi yang melakukan pekerjaan)

1. Akan melakukan pekerjaan berkaitan dengan Jasa Kenavigasian berupa ......................................................

1 1

2

3

(silang jenis PNBP yang dikenakan) untuk Perizinan

(tulis dengan huruf pekerjaan yang dilakukan)

Sebagai berikut : Perusahaan / Pemohon Lokasi Kegiatan

Alamat

: .................................. : 1............................ 2............................ 3............................ : ..................................

Jenis Dokumen : 1. ..................................................................... 2. ..................................................................... 3. ..................................................................... Jumlah Rp. Terbilang

: ................................................... : ...................................................

2. Bahwa nota ini dikeluarkan, karena pekerjaan akan dilakukan, maka pemohon melaksanakan pembayaran sesuai tarif yang berlaku. 3. Demikian harap maklum. ..........., ........................................ Jenis Perizinan : 1. Izin Usaha Salvage dan / atau Pekerjaan Bawah Air; 2. Izin Membangun, memindahkan dan/atau membongkar Bangunan atau Instalasi Bawah Air; 3. Izin Kegiatan Salvage dan / atau Pekerjaan Bawah Air; 4. Pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga.

Petugas Operasional

(...................................................) NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOTA TAGIHAN SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT No. BKKP-01 / 000000 Rumah Sakit / Institusi Kesehatan Jumlah Lembar Sertifikat Tanggal Jatuh Tempo Kode Billing SIMPONI Jumlah Uang Sebesar

:

……………………………………………………………………………………………………

:

……………………………………………………………………………………………………

Terbilang

:

……………………………………………………………………………………………………

:

……………………………………………………………………………………………………

:

Rp. ……………………………………………

:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

………………., ………………………………..

Petugas Administrasi

(………………………………………………….) NIP. …………………………….........………..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XIX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT KENAVIGASIAN

NO. JBTKP-01/..............

NOTA TAGIHAN JASA PENERBITAN SURAT IJIN KEWENANGAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PERAWATAN PERALATAN KESELAMATAN PELAYARAN Nama Perusahaan Alamat N.P.W.P Lokasi

Jenis Pelayanan

: ……………………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………………………. : …………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. A

Inflatable Life Raft (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *

B

Fire Extinguisher (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *

C

Lifeboat and David (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *

D

Marine Evacuation System (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *

E

Food and Drinking Water (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *

F

Emergency Position Indicating Radio Beacon (Baru / Perpanjangan / Perubahan) *

Jumlah Uang

: Rp …………………………………………………….

Terbilang

: ……………………………………………………………………………………………………………..

* Lingkari Jenis Pelayanan yang di pakai Jakarta, ………………………………….. Petugas Operasional,

………………………………………………. NIP. …………………………………......

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PUPK..............(prenumber)

NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN No. Kepada Dari Perihal

: ……………………………………. : ……………………………………. : Pembayaran PNBP

1. Telah melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan PUP : Yaitu …………………………………………………………. Sebagai berikut : Perusahaan / Pemohon Nama Kapal

Alamat Ukuran Kapal - Isi Kotor (GT) Tanggal jatuh tempo

: ……………. : 1. …………………………….. 2. …………………………….. 3. …………………………….. 4. …………………………….. 5. ……………………………..

(unit/bagian/seksi yang melakukan pekerjaan)

1 2 3 4 5 6 7 ( tulis dengan huruf pekerjaan yang dilakukan)

9

10

(silang jenis PNBP yang dikenakan) untuk kapal/kegiatan

Jenis Dokumen / Sertifikat / jasa Pengawasan yang diberikan 1. 2. 3. 4. 5.

…………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

: ……………. : ……………. : …………….

8

Jumlah Terbilang

Rp

: ………………………………………. : ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….

2. Bahwa nota ini dikeluarkan, karena pekerjaan telah selesai dilakukan, maka pemohon melaksanakan pembayaran sesuai tarif yang berlaku.

…………………, …………………………….. Petugas Operasional

(………………………………………..) NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd.

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XXI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Nomor : ..........................

Nota Tagihan PNBP Jasa Angkutan Laut Nama Perusahaan Nama Kapal Ukuran (DWT/GT/HP) Bendera / IMO Pelabuhan Singgah ETA / ETD Perubahan atas SIUPAL/SIOPSUS Jenis Pelayanan

: : : : : : : 1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut / SIUPAL a. Penerbitan b. Evaluasi/Regristrasi Ulang SIUPAL c. Perubahan pada SIUPAL 2. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus / SIOPSUS a. Penerbitan b. Evaluasi/Regristrasi Ulang SIUPAL c. Perubahan pada SIUPAL 3. Spesifikasi Kapal / Spek 4. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut 5. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri 6. Persetujuan Atas Usulan Omisi Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur 7. Persetujuan Atas Penggantian (Substitusi) Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur 8. Persetujuan Atas Usulan Deviasi Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur 9. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri 10. Persetujuan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur 11. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) a. Kapal Lintas Batas b. Kapal non Lintas Batas

Untuk Perhitungan

: :

Jumlah Uang

:

12. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) Pembayaran Pelayanan PNBP Jasa Angkutan Laut a. Perijinan : ………..X Rp ………..= Rp …………. b. Kapal :…………X Rp ………..= Rp …………. c. Pelabuhan : ………..X Rp ………..= Rp …………. Rp.........................................................

Terbilang

:

.................................................................................

-

Telah melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan pungutan PNBP Jasa Angkutan Laut Bahwa Nota Tagihan dikeluarkan karena pekerjaan telah selesai, maka pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai tarif yang berlaku pada PP No. 15 Tahun 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

Jakarta,........................................ Pelaksana Subdit (............................................) NIP......................................

LAMPIRAN XXII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Nomor : ..........................

Nota Tagihan PNBP Jasa Angkutan Laut Penunjukan Kegiatan B/M dari Nama Kapal Ukuran (DWT/GT/HP) Bendera / IMO Perusahaan Angkutan Laut/Agent Pelabuhan Asal/Tujuan Kapal Tiba Mulai Kegiatan B/M Selesai Kegiatan B/M Sandar di Kade/Terminal Barang yang di Bongkar

Klasifikasi Barang*)

Nama Barang

Barang yang di Muat Klasifikasi Barang*)

: : : : : : : : : : :

Jumlah Barang(Ton/M3/Ekor/U)

: Nama Barang

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Barang/Hewan

Sistem*)

Jumlah Buruh

Sistem*)

Jumlah Buruh

Barang/Hewan Jumlah Barang(Ton/M3/Ekor/U)

Jenis Pelayanan Pengawasan/Supervisi Kegiatan Bongkar Muat Untuk

: Pembayaran Pelayanan PNBP Jasa Angkutan Laut

Perhitungan

: 1% x Rp (biaya bongkar/muat) = Rp ……………….

Jumlah Uang

: Rp ………………………..

Terbilang

: …………………………….

Telah melaksanakan pekerjaan kegiatan biaya bongkar/muat , maka pemohon melaksanakan pembayaran sesuai tarif yang berlakudengan pungutan PNBP Jasa Angkutan Laut ……..,........................................ Petugas Operasional

(............................................) NIP...................................... *) Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

Contoh 1

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR

: HK 103/2/14/DJPL-16

TANGGAL : 29 Juni 2016

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT KANTOR …………………………………….

No. Nota Denda Tanggal Nota Jatuh Tempo

: : :

NOTA DENDA No………… (nota tagihan) IDENTITAS DEBITUR NAMA ALAMAT NPWP

: : :

NO & TGL NOTA TAGIHAN TGL PEMBAYARAN JMLH HARI KETERLAMBATAN

NO DAN TGL NOTA

NO

JMLH BLN KETERLAMBATAN

: : : :

:

JENIS JASA LAYANAN

VOLUME

TARIF

KURS

JUMLAH

DASAR PENGENAAN DENDA TARIF DENDA NILAI DENDA YANG HARUS DIBAYAR

2% RP. ……………

Terbilang : JAKARTA,…… AN. KEPALA KANTOR

Contoh 2 ILUSTRASI PERHITUNGAN DENDA A. tanggal diterbitkan kode billing 1 Juni 2016 B. masa kadaluarsa kode billing 3 (tiga) hari 3 Juni 2016 C. pokok hutang Rp 100.000,00 periode 4-Jun-16 5-Jul-16 4-Aug-16 dst…

pokok 100,000.00 100,000.00 100,000.00

perhitungan denda akmulasi denda 100.00,00 x 2% 2000 (102.00,00 x 2 %) + 2000 4040 (104.040,00 x 2%) + 4040 6121

jumlah terutang 102,000.00 104,040.00 106,121.00

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang Terutang

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERKAIT DENGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DARI PENGGUNA JASA KANTOR : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Pada hari ini ….. tanggal…. bulan…. tahun …….yang bertandatangan di bawah ini : I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor………, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama : Perusahaan : Jabatan : dalam hal ini bertindak sebagai pengguna jasa, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 1.

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)terkait kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan rincian sebagai berikut :

NO

AGEN

NAMA

PELAYARAN

KAPAL

GT

JENIS

JUMLAH YG

JUMLAH YG

JASA

DIBAYARKAN

SEHARUSNYA

SELISIH

1 2 3 JUMLAH

2.

Selisih atas kelebihan pembayaran tersebut di atas, akan dikompensasikan untuk jenis jasa yang sama pada tagihan berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan. PIHAK KEDUA PT./AGEN …..

PIHAK PERTAMA PENGELOLA PNBP KANTOR ……

…………………

NAMA ……………. NIP………………..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina UtamaMadya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

Contoh 1

LAMPIRAN XXV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 1) NO

1

BULAN

PENERIMAAN RAMBU

PUP

PUJK

PENYETORAN JAL

JUMLAH

RAMBU

PUP

PUJK

SALDO JAL

JUMLAH

RAMBU

PUP

PUJK

JAL

KETERANGAN

JUMLAH

SALDO

-

-

-

-

-

-

-

JANUARI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

PEBRUARI

-

-

3

MARET

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

APRIL

-

-

5

MEI

-

-

-

-

-

-

-

6

JUNI

-

-

-

-

-

-

-

7

JULI

-

-

-

-

-

-

-

8

AGUSTUS

-

-

-

-

-

-

-

9

SEPTEMBER

-

-

-

-

-

-

-

10

OKTOBER

-

-

-

-

-

-

-

11

NOPEMBER

-

-

-

-

-

-

-

12

DESEMBER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX

BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 2

RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA KENAVIGASIAN BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 2) No.

PENERIMAAN JASA KENAVIGASIAN

BULAN LUAR NEGERI

DALAM NEGERI

RAKYAT/PERINTIS PENYEBERANGAN

GALANGAN

TELKOMPEL

Keterangan VTS

SALVAGE

BKKP

BTKP

JUMLAH

0

Saldo

-

1

Januari

-

2

Pebruari

-

3

Maret

-

4

April

-

5

Mei

-

6

Juni

-

7

Juli

-

8

Agustus

-

9

September

-

10

Oktober

-

11

Nopember

-

12

Desember

-

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 3

RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA PERKAPALAN BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 3) No.

PENERIMAAN JASA PERKAPALAN

BULAN PUP 1

PUP 2

PUP 3

PUP 4

PUP 5

PUP 6

Keterangan

PUP 7

PUP 8

PUP 9

PUP 10

JUMLAH

Saldo

-

1

Januari

-

2

Pebruari

-

3

Maret

-

4

April

-

5

Mei

-

6

Juni

-

7

Juli

-

8

Agustus

-

9

September

-

10

Oktober

-

11

Nopember

-

12

Desember

-

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

-

Contoh 4

RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA KEPELABUHANAN BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 4) PENERIMAAN JASA KEPELABUHANAN No.

JASA PELAYANAN KAPAL

BULAN LABUH

PANDU

JASA PELAYANAN BARANG

KONTRIBUSI PANDU

TUNDA

KONTRIBUSI TUNDA

TAMBAT

DERMAGA

PENUMPUKAN

JASA LAIN - LAIN

STS (SHIP TO SHIP)

JASA ALAT SEWA PERAIRAN PELAYANAN AIR

PAS TERMINAL

PAS ORANG

PAS KENDARAAN

SURAT IJIN KEPELABUHANAN

JASA KONSESI

JUMLAH

Keterangan

0

Saldo

-

1

Januari

-

2

Pebruari

-

3

Maret

-

4

April

-

5

Mei

-

6

Juni

-

7

Juli

-

8

Agustus

-

9

September

-

10

Oktober

-

11

Nopember

-

12

Desember JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 5

RINCIAN PENERIMAAN PNBP JASA ANGKUTAN LAUT BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 4 Pusat) No.

PENERIMAAN JASA ANGKUTAN LAUT

BULAN JAL 1

JAL 2

JAL 3

JAL 4

JAL 5

JAL 6

JAL 7

JAL 8

Keterangan JAL 9

JAL 10

JAL 11

JAL 12

JAL 13

JUMLAH

Saldo

-

1

Januari

-

2

Pebruari

-

3

Maret

-

4

April

-

5

Mei

-

6

Juni

-

7

Juli

-

8

Agustus

-

9

September

-

10

Oktober

-

11

Nopember

-

12

Desember

-

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 6

REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA KENAVIGASIAN BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 5) No.

BULAN NO NTPN

1

Januari

2

Pebruari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember

JUMLAH

PENYETORAN KE KAS NEGARA RUPIAH TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI

Keterangan

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 7

REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA PERKAPALAN BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 6) No.

BULAN NO NTPN

1

Januari

2

Pebruari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember

JUMLAH

PENYETORAN KE KAS NEGARA RUPIAH TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI

Keterangan

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor Bendahara Penerimaan / Pengelola PNBP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 8

REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA KEPELABUHANAN BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 7) No.

BULAN NO NTPN

1

Januari

2

Pebruari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember

JUMLAH

PENYETORAN KE KAS NEGARA RUPIAH TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI

Keterangan

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor Bendahara Penerimaan / Pengelola PNBP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 9

REKAPITULASI PENYETORAN PNBP JASA ANGKUTAN LAUT BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 7) No.

BULAN NO NTPN

1

Januari

2

Pebruari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember

JUMLAH

PENYETORAN KE KAS NEGARA RUPIAH TANGGAL RUPIAH / RUPIAH KONVERSI

Keterangan

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor Bendahara Penerimaan / Pengelola PNBP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 10

REKAPITULASI KAS BENDAHARA PENERIMA BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 8) SALDO AKHIR PER BULAN NO.

BULAN

RAMBU

PUP

PUJK

JAL

GIRO

PENYETORAN SALDO

JUMLAH

TUNAI / NO.REK

KETERANGAN

RAMBU NTPN

TGL

PUP JUMLAH

NTPN

TGL

PUJK JUMLAH

NTPN

TGL

JAL JUMLAH

NTPN

TGL

GIRO JUMLAH

NTPN

TGL

JUMLAH

JUMLAH

TUNAI / NO.REK

SISA SALDO

KETERANGAN

0

SALDO AWAL

-

-

-

-

-

-

-

1

JANUARI

-

-

-

-

-

-

-

2

FEBRUARI

-

-

-

-

-

-

-

3

MARET

-

-

-

-

-

-

-

4

APRIL

-

-

-

-

-

-

-

5

MEI

-

-

-

-

-

-

-

6

JUNI

-

-

-

-

-

-

-

7

JULI

-

-

-

-

-

-

-

8

AGUSTUS

-

-

-

-

-

-

-

9

SEPTEMBER

-

-

-

-

-

-

-

10 OKTOBER

-

-

-

-

-

-

-

11 NOVEMBER

-

-

-

-

-

-

-

12 DESEMBER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR……………… 0

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 11

REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYETORAN PNBP BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 9) PIUTANG PNBP PER BULAN NO.

BULAN

PENYETORAN PIUTANG PNBP RAMBU

RAMBU

PUP

PUJK

JAL

JUMLAH

NTPN

TGL

PUP JUMLAH

NTPN

TGL

PUJK JUMLAH

NTPN

TGL

JAL JUMLAH

NTPN

TGL

JUMLAH

JUMLAH

NAMA DEBITUR

0

SALDO AWAL

-

-

1

JANUARI

-

-

2

FEBRUARI

-

-

3

MARET

-

-

4

APRIL

-

-

5

MEI

-

-

6

JUNI

-

-

7

JULI

-

-

8

AGUSTUS

-

-

9

SEPTEMBER

-

-

10 OKTOBER

-

-

11 NOVEMBER

-

-

12 DESEMBER

-

-

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 12

LAPORAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 10) NO

1

UPT

KLASIFIKASI PIUTANG

NO

PNBP

NAMA DEBITUR / PERUSAHAAN

SALDO AKHIR 31 DES 2015

PENGGOLONGAN PIUTANG

PERUBAHAN PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO AKHIR 30 JUNI 2016

LANCAR

KURANG LANCAR

DIRAGUKAN

MACET

JUMLAH

LANCAR (0.5%)

NILAI PENYISIHAN PIUTANG KURANG DIRAGUKAN LANCAR MACET(100%) (50%) (10%)

JUMLAH

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

NILAI AGUNAN / BARANG SITAAN

……………….,…………….., 20XX

BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR……………… 0

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

Contoh 13

REKAPITULASI KONTRIBUSI JASA PANDU DAN TUNDA PT…….. (TERSUS/TUKS/BUP) BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 11) KONTRIBUSI SESUAI BULAN KEGIATAN NO

BULAN

PEMBAYARAN OLEH BUP

PIUTANG

PANDU 5%

TUNDA 5%

JUMLAH

PANDU 5%

TUNDA 5%

JUMLAH

PANDU 5%

TUNDA 5%

JUMLAH

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

Desember 2015

-

-

-

-

-

1 Januari

-

-

-

-

-

2 Februari

-

-

-

-

-

3 Maret

-

-

-

-

-

4 April

-

-

-

-

-

5 Mei

-

-

-

-

-

6 Juni

-

-

-

-

-

7 Juli

-

-

-

-

-

8 Agustus

-

-

-

-

-

9 September

-

-

-

-

-

10 Oktober

-

-

-

-

-

11 November

-

-

-

-

-

12 Desember

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX

BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR………. NAMA PANGKAT (GOL) NIP

A.n. Kepala Kantor KANTOR………………

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

KET

Contoh 14

REKAPITULASI PNBP NON JASA TRANSPORTASI LAUT BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 13)

NO

BULAN

Pendapatan Penjualan lainnya

Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, dan Pelatihan

Pendapatan Jasa Giro

423119

423121

423122

423129

423141

423212

423216

423221

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa

JENIS PNBP NON FUNGSIONAL Pendapatan Pendapatan Pendapatan Bea Lelang Layanan Jasa Obligasi Perbankan

423227

423225

423321

423241

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

423752

423911

Penerimaan Penerimaan Penerimaan Kembali Kembali Kembali Belanja Belanja Belanja Lainnya TAYL Pegawai TAYL Barang TAYL II 423913

423951

423952

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara

Pendapatan Pelunasan TP/TGR oleh Bendahara

Penerimaan Kembali Uang Muka Gaji

Pendapatan Anggaran Lain-lain

423921

423922

423991

423999

TOTAL

KET

1

Januari

-

2

Februari

-

3

Maret

-

4

April

-

5

Mei

-

6

Juni

-

7

Juli

-

8

Agustus

-

9

September

-

10 Oktober

-

11 November

-

12 Desember JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

……………….,…………….., 20XX

BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor Bendahara Penerimaan / Pengelola PNBP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

-

Contoh 15

LAPORAN REKAP PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN PADA TERSUS DAN TUKS BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI Lampiran 14) PERIODE PERJANJIAN NO

TERSUS

TUKS

LUAS PERAIRAN

NO PERJANJIAN AWAL

JUMLAH PUNGUTAN / PERIODE

TARIF

AKHIR

-

-

-

DENDA

TOTAL PEMBAYARAN

-

……………….,…………….., 20XX

BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

A.n. Kepala Kantor KANTOR……………… 0

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

KETERANGAN

Contoh 16

LAPORAN SEWA RUMAH DINAS BULAN ……………. TAHUN ………………. KANTOR PROPINSI (Lampiran 15) NO

BULAN

Rumah Dinas Golongan I Jumlah Unit Harga Sewa per Unit

Rumah Dinas Golongan II Jumlah Unit Harga Sewa per Unit

Jumlah

Rumah Dinas Golongan III Jumlah Unit Harga Sewa per Unit

Jumlah

Jumlah

Jumlah Raya

1

Januari

-

-

-

-

2

Februari

-

-

-

-

3

Maret

-

-

-

-

4

April

-

-

-

-

5

Mei

-

-

-

-

6

Juni

-

-

-

-

7

Juli

-

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

-

9

September

-

-

-

-

10

Oktober

-

-

-

-

11

November

-

-

-

-

12

Desember

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

PIUTANG RUMAH DINAS BELUM DI BAYARKAN

……………….,…………….., 20XX BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR……….

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd.

A.n. Kepala Kantor KANTOR……………… 0

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d)

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NIP. 19580713 198603 1 001

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR TANGGAL

: HK 103/2/14/DJPL-16 : 29 Juni 2016

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (NON TAX) SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT TA. ……… BULAN ……………………

NO

BAS

JENIS PENERIMAAN

TARGET TA. …….

1

2

3

4

PENERIMAAN

PENYETORAN

S.D BLN LALU

BULAN INI

S.D BLN INI

S.D BLN LALU

BULAN INI

S.D BLN INI

5

6

7

8

9

10

SALDO

KET

11

12 -

423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah 423141 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 423218 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan dan kenavigasian - Jasa Kepelabuhanan - Jasa Perkapalan - Jasa Kenavigasian - Jasa Angkutan Laut 423221 Pendapatan Jasa Giro

dst………..

JUMLAH Jakarta, …………………. 20xx AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

……………………………… ……………………………..

Contoh 1

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PNBP TA. 20XX SEMESTER ............. UPT / SATKER …………… PROPINSI ………………………….

MAP

URAIAN

TARGET

REALISASI PENERIMAAN

PROSENTASE

KETERANGAN

1

2

3

4

5 = (4/3 X 100)

6

JUMLAH ……………………, ……………………….20XX KEPALA KANTOR ………………….

(…………………………..) ……………………………

Contoh 2

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PNBP SEMESTER ........ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN ANGGARAN ………..

MAP

URAIAN

TARGET

REALISASI PENERIMAAN

PROSENTASE

KETERANGAN

1

2

3

4

5 = (4/3 X 100)

6

JUMLAH

ttd.

Jakarta, ……………………….20XX AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

(…………………………..) ……………………………

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016 LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 20xx KANTOR ……….. PROPINSI ……… BULAN ……….

NO.

URAIAN SINGKAT / PENANGGUNG JAWAB

STATUS TP/TGR

JUMLAH KERUGIAN NEGARA (RP)

REALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SD BLNLALU

BULAN INI

SD BLN INI

SISA KERUGIAN NEGARA

Bendahara Penerimaan Kantor

Kepala Kantor

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

NAMA PANGKAT (GOL) NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

KETERANGAN

Contoh 1

LAMPIRAN XXIX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL KANTOR ………………………. PER 31 DESEMBER 20…..

AKUN 423119 423121 423122 423129 423141 423216 423218 423221 423225 423227 423241 423321 423752 423911 423913 423921 423922 423991 423999

URAIAN

REALISASI BASIS KAS

TAMBAH

Pendapatan Penjualan Lainnya Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan & Teknologi Sesuai Dengan Tugas & Fungsi Masing2 Kementerian & Pendapatan DJBC Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa Pendapatan Bea Lelang Pendapatan Layanan Jasa Perbankan Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pendapatan Anggaran Lain-lain JUMLAH

-

INFORMASI AKRUAL

KURANG

DOKUMEN

-

-

-

-

-

-

KOTA, …………….20XX

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA PENERIMAAN

NAMA Pangkat (Gol/Ruang)

NAMA Pangkat (Gol/Ruang) MENGETAHUI, KEPALA KANTOR ………………..

Keterangan 1. Realisasi Basis Kas diisi sesuai SSBP yang sudah diterima selama tahun berjalan 2. Mutasi Tambah diisi informasi akrual (contoh: nilai piutang) akhir tahun berjalan 3. Mutasi Kurang diisi nilai akrual tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun berjalan (contoh piutang 2013 sudah dibayar 2014)

NAMA Pangkat (Gol/Ruang) NIP. ………………………………

Contoh 2

INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR DESEMBER …………. PROPINSI ………………………… KODE MAK 423218 No

SATKER

Pendapatan/Belanja Kode Akun Uraian

Realisasi Menurut Basis Kas

JUMLAH KODE MAK 423218

Penyesuaian akrual Tambah Kurang

-

Informasi akrual

Dokumen sumber

-

-

-

-

-

-

KODE MAK 423999 No

SATKER

Pendapatan/Belanja Kode Akun Uraian

Realisasi Menurut Basis Kas

JUMLAH KODE MAK 423218

Penyesuaian akrual Tambah Kurang

-

Informasi akrual

Dokumen sumber

-

-

-

-

-

-

KODE MAK 2……dst No

SATKER

Pendapatan/Belanja Kode Akun Uraian

JUMLAH KODE MAK 423218

Realisasi Menurut Basis Kas

Penyesuaian akrual Tambah Kurang

-

Informasi akrual

Dokumen sumber

-

-

-

-

-

-

BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR ………. KOORDINATOR PROPINSI …………

BENDAHARA PENERIMA KANTOR ………………. KOORDINATOR PROPINSI ………………………..

NAMA Pangkat (Gol/Ruang) NIP ……………….

NAMA Pangkat (Gol/Ruang) NIP …………. MENGETAHUI, AN. UAPPA/B-W PROPINSI ……………….. KEPALA KANTOR …………..

NAMA Keterangan Pangkat (Gol/Ruang) 1. Realisasi Basis Kas diisi sesuai SSBP yang sudah diterima selama tahun berjalan NIP ………………. 2. Mutasi Tambah diisi informasi akrual (contoh: nilai piutang) akhir tahun berjalan 3. Mutasi Kurang diisi nilai akrual tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun berjalan (contoh piutang 2013 sudah dibayar 2014)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XXX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

LAMPIRAN REKON INTERNAL JASA ….. UPT/SATKER............. PROPINSI................ BULAN............ TAHUN ANGGARAN 20XX DATA SPB NO NO SPB

PERUSAHAAN

NAMA KAPAL

GT

BENDERA

ASAL

NOTA TAGIHAN TGL MASUK

TUJUAN

TGL KELUAR

MUATAN

TGL

NOMOR

KEPALA KANTOR ………….

RP

KUITANSI TGL

NOMOR

RP

PETUGAS SEKSI TERKAIT

………………….. ………………….

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

PENYETORAN KE KAS NEGARA TGL NTPN RP

KAS BEND RP

LAMPIRAN XXXI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PNBP PADA KANTOR PUSAT Pengguna Jasa / Pihak yang dikuasakan Pengguna Jasa

Petugas Operasional

Bank Pelayanan Satu Atap

Bendahara Penerimaan Kantor Pusat

Permintaan Pelayanan

Memeriksa Kelengkapan Dokumen

Pembayaran PNBP

Transfer Rekening

Setor Ke Kas Negara dengan SIMPONI

Nota Tagihan

Pengelola PNBP Kantor Pusat

Petugas SAI Kantor Pusat

Laporan

Bukti Penerimaan Negara

Bukti Pembayaran

Aplikasi SAI

Mengeluarkan Surat Ijin

Surat Ijin

KPA

LPJ

Laporan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

Menerima Laporan

LAMPIRAN XXXII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP SECARA LANGSUNG OLEH PENGGUNA JASA DAN PELAPORAN PNBP Pengguna Jasa / Pihak yang dikuasakan Pengguna Jasa

Permintaan Pelayanan

Petugas Operasional UPT

Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Fisik

Bendahara Penerimaan UPT

Pengelola PNBP UPT

Petugas SAI UPT

KPA

Menerbitkan Kode Billing Simponi Berdasarkan Nota Tagihan

Nota Tagihan dan Kode Billing

Melakukan Pembayaran

Menerima Bukti Pembayaran dan Menerbitkan Kuitansi

Rekap PNBP

Kuitansi Bukti Penerimaan Negara

LPJ

Aplikasi SAI

Laporan

Menerima Laporan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP DILUAR JAM KERJA DAN PELAPORAN PNBP Pengguna Jasa / Pihak yang dikuasakan Pengguna Jasa

Permintaan Pelayanan

Petugas Operasional UPT

Petugas Jaga

Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Fisik

Menerbitkan Kode Billing Simponi Berdasarkan Nota Tagihan

Bendahara Penerimaan UPT

Petugas SAI UPT

KPA

Nota Tagihan dan Kode Billing

Melakukan Pembayaran

Menerima Bukti Pembayaran dan Menerbitkan Kuitansi

Kuitansi Bukti Penerimaan Negara

Bukti Penerimaan Negara

LPJ

Aplikasi SAI

Laporan

Menerima Laporan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XXXV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP KONSESI Penyelenggara Pelabuhan dan Petugas Operasional UPT Badan Usaha Pelabuhan

Perjanjian Konsesi

Melakukan Rekonsiliasi tanggal 20 setiap bulannya

Memeriksa Kelengkapan Dokumen

Badan Usaha Pelabuhan

Nota Tagihan dan Kode Billing

Melakukan Pembayaran setiap 3 bulan

Bendahara Penerimaan UPT

Pengelola PNBP UPT

Petugas SAI UPT

KPA

Menerbitkan Kode Billing Simponi Berdasarkan Nota Tagihan

Menerima Bukti Pembayaran dan Menerbitkan Kuitansi

Rekap PNBP

Kuitansi Bukti Penerimaan Negara

Aplikasi SAI

LPJ

Laporan

Menerima Laporan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd.

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN, PENYETORAN PNBP PENGGUNAAN PERAIRAN Penyelenggara Pelabuhan dan Petugas Operasional UPT Pengelola Tersus/TUKS

Pengelola Tersus/TUKS

Melakukan Pengukuran dan Membuat BA Bersama Memeriksa Kelengkapan Dokumen

Bendahara Penerimaan UPT

Pengelola PNBP UPT

Petugas SAI UPT

KPA

Menerbitkan Kode Billing Simponi Berdasarkan Nota Tagihan

Nota Tagihan dan Kode Billing

Perjanjian Penggunaan Perairan Melakukan Pembayaran setiap tahun

Menerima Bukti Pembayaran dan Menerbitkan Kuitansi

Rekap PNBP

Kuitansi Bukti Penerimaan Negara

Aplikasi SAI

LPJ

Laporan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd.

Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001

Menerima Laporan

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : HK 103/2/14/DJPL-16 TANGGAL : 29 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ttd. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580713 198603 1 001