bAuNANl
PttPUK@ rcamn SURAT KEPUTUSAN DIREKSI Nomor: .10/DIWII.2013 Tentang
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
Menimbang
: a. bahwa sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis
dan
kompetitif, maka untuk
lebih
meningkatkan penerapan Good Corporate Gavemance (GCG) PT Pupuk Kalimantan Timur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Direksi No. 52IDIR/VIII.2009;
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang Perseroan TErbatas;
:
40
Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Akta No. 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi "PT Pupuk Indonesia (Persero)t tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S,H., M.Kn Notaris di Jakarla yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
sesuai
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012; 3.
:
Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan
llmur sesuai dengan Akte Notaris Yanuar Hamid, SH No. 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 junctro No.43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5l5/11 tanggal 16 lanuari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 No. 29, Tambahan No.160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut :
3.1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang
I
Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 luli 2008 Nomor : 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R,I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008 juncto Aka Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor : 25, tanggal 19 lanuari 2011, dibuat oleh Lumassia, 5.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tanggal 12 April 2011, Nomor : AHU-18494.AH.01.02.Tahun 2011, dan telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Depaftemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 20 April 2011 masing-masing dan berturut-turut Nomor : AHU-AH.o1, 1011711 dan Nomor : AHU-AH.o1.10-11712;
3.2. Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam AKa Berita Acara Rapat umum Pam Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor : 17, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R,I dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor : AHU4,1499.AH.01.02 Tahun
20Lt; 3.3. Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan, terakhir dimuat dalam Akta Pemyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor:04, tanggal 04 )uli 20tZ dibuat oleh Nanda Fauz lwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Depaftemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 09 Juli 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-25030; 3.4.
Perubahan Susunan Anggota Direksi
Perseroan,
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 November 2010 Nomor 06, dibuat oleh Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakafta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-AH.01.10-31700, tanggal 10 Desember 2010, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01, tanggal 07 September 2012, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarh, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database
:
SISMINBAKUM Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia RI, No. AHU-AH.01.10-35853, tanggal 03 Oktober 2012;
3.5. Perubahan Susunan Anggota Dewan
Komisaris,
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 05, tanggal 04 Juli 20L2, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz 2
Iwan, S.H., M.Kn Notaris di lakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Depaftemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 16 Juli 2012, Nomor : AHU-AH.01.10-25772, lundo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 03, tanggal 02 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di lakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-AH.01.10-38883, tanggal 31 Oktober 2012, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 05, tanggal 18 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-AH.01.10-07904, tanggal 06 Maret 2013;
:
4. Memperhatikan
Surat Keputusan Direki Nomor 68/DIR/XIL2010 tentang Tanggung jawab Penandatanganan dan Pemaraf Dokumen.
Surat Edaran Direktur Utama PT Pupuk Indonesia
(Persero)
No. SE-08/XI/2012 perihal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Lingkungan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN DIREIGI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENERAPAN TATA KELOI.A PERUSAHAAN YAT{G BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
Pertama
Menetapkan dan memberlakukan "Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code Of Good Corporate Governance) PT Pupuk Kalimantan Timur", sebagaimana Lampiran Surat Keputusan sebagai acuan utama bagi penerapan Tata Kelola Direksi PT Pupuk Perusahaan Yang Baik (Good Coeorate Governance) Kalimantan 1imur. Selanjutnya, dalam Keputusan ini disebut "Pedoman GCG PKT",
I
ini,
Kedua
di
Menetapkan dan memberlakukan "Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Pupuk Kalimantan Timu/', sebagaimana sebagai acuan utama bagi pedoman mengenai Lampiran komitTen tata kelola hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi di PT Pupuk Kalimantan limur.
II,
Ketiga
Pedoman GCG PKT ini berlaku untuk Insan Pupuk Kaltim (Dewan -limur). Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Pupuk Kalimantan
Keempat
Menunjuk Sekretaris Perusahaan (Sekper) sebagai Pejabat Kepatuhan dalam pelaksanaan GCG di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur, hal ini dimaksudkan dalam upaya penerapan GCG dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. J
Kelima
Pengukuran/penilaian penerapan GCG dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun oleh assessor independen dan unhrk tahun berikutnya dilakukan evaluasi hasil assessment dengan melakukan improvement sebagaimana direkomendasikan oleh rssesgol:
Keenam
Pada saat Surat Keputusan Direki ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi No. 52/DIWIII.2009 tentang Penyempumaan Pedoman Good Corporate @vernance (GCq Vf Pupuk lGlimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketujuh
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kedelapan
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Pupuk Kalimantan l'lmur.
Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, Ditetapkan Pada
di
Enggal
: Bontang : B Juli 2013
PI Pupuk lGlimantan llmur, Dto.
Aas Asikin ldat Direktur Utama Bontang,9 Juli 2013 Disalin sesuai aslinya oleh Dep. Kesekretariatan, Tembusan : - Direksi (D2, D3, D4, D5) - General Manager/Sekper/l€. SPI - Manager - Tlm Integritas & GCG 2012-2015
Johnv Janwarie Moeis Manager
:
Lampiran I Surat Keputusan Direksi Nomor : .{O/DIR/VII.2013
r\-
xlrrm
?EDoMAN TAIA t(ELoLA P.RUSaHAAN yANG EAlt<
DAFTAR ISI
...........7 DAFTARISr....... ..........4 BAB I PENDAHU1UAN................. .......".......'.'.'.....4 1.1 Latar Belakang... L.2 Maksud Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik........."'.....,'......."....4 ......'......'.'...',.....5 1.3 Daftar Istilah...... ..........................8 BAB II DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN GCG.................. .....'..'.........8 2.7 Pedoman Pupuk lGltim dalam Melaksanakan GCG ...'.'.'... 2.2 Tujuan Pedoman GCG.................. '."..."'.'....'..'......8 2.3 Sasaran Pedoman GCG................. "..'............'....'..9 2.4 Dasar Hukum..... '.............'...........9 ...'..'.........'....... 10 2.5 Ruang Lingkup... 2.6 Visi, Misi, Nilai Budaya, dan Kunci Utama Kesuksesan Pupuk Ka|tim....."...."'......'....... 10 ........'..'......'.... 11 2.7 Kunci Keberhasilan dalam Melaksanakan GCG.......... BAB III PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHMN YANG BAIK.,.............'",...'"'".......' 12 .'......'L2 3.1 Asas GCG ..............'...."...'.... 12 3.2 Organ Pupuk Ka1tim................ ..'.........' 12 3.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ......'....'.".'. 13 3.2.1.1 Pelaksanaan RUPS '..".'.....'."...' 13 3.2.1.2 Penyelenggaraan RUPS.......'.'......' ........ 14 3.2.1.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan RUPS....'..... ...."..,........... 14 3.2.2 Dewan Komisaris ....'.'.. L4 3.2.2.1 Fungsi dan Pengawasan Dewan Komisaris
3.2.2.2 3.2.2.3
Komposisi, Pengangkatan, dan Pembefientian Dewan Komisaris.'....'.'..........'........ 15 Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan
Komisaris
.......'.'......'.
15
Komisaris '............,.""' 15 .."..'.........."...". 15 3.2.2.5 Etika labatan Dewan Komisaris '.".....""""" 16 3.2.2.6 Organ Pendukung Dewan Komisaris """""'17 3.2.2.7 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris........... """" L7 3.2.2.8 Pe1aporan...................'..' """""""l7 3.2.2.9 Pertanggungjawaban Dewan Komisaris """"""""""' 18 3.2.3 Direksi .............' .'""""' 18 3.2.3.1 Tugas Direksi............... """"' 18 3.2.3.2 Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi.....'.'.. 3.2.2.4
Pembagian Kerja Dewan
r! '
rlrrm
pEooMAN fAfA KEL1U qERUSAHAAN \ANG BAIK
l\- xanm
qFD1MAN tafa kELoLA pERnSaHAAN vaNt BA|K
1.1 Latar Belakang Good Corporate Govemance (selanjutnya disebut GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar dan berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap Pupuk Kaltim yang melakanakannya maupun terhadap iklim usahanya. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usha yang kondusif. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good govemance pada umumnya. Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan perundangundangan. Dorongan dari etika datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praKlk bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup Pupuk Kaltim dan kepenungan Pemangku Kepentingan (yang selanjutnya disebut stakeholderil. Di sisi lain, akibat dari dorongan peraturan perundang-undangan PT Pupuk lGlimantan Timur (selanjutnya disebut Pupuk Kaltim) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Penerapan prinsip dan praklk Good hrporate Govemance (GCG/ dalam pengelolaan kegiatan perusahaan telah menjadi kebutuhan sekaligus keharusan yang tidak dapat dielakkan dalam situasi dunia usaha dan persaingan ketat saat ini dan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pupuk Kaltim tanggal 5 Juni 2012 tentang pelaksanaan GCG di Pupuk lGltim dan surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE{8/XI/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang meminta kepada seluruh Anak Perusahaan untuk merujuk peraturan-perafuran sebagai berikut: Peraturan Menteri
Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good bryorate @vemance), Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (@od Corporate Govemane). Pedoman GCG Pupuk Kaltim ini disusun berdasarkan materi-materi yang berkaitan dengan praKik GCG dengan referensi Pedoman Good Coryorate Governance pada Komite Nasional KebUakan Govemance.
1,2
Maksud Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Maksud penyusunan Pedoman GCG adalah untuk menyempumakan Pedoman Pupuk Kaltim yang ada sehingga menjadi suatu sistem kebuakan yang terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG.
Kedudukan Pedoman GCG merupakan dasar bagi Direksi dan Manajemen untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap
t\- ralr.tn
7EDoMAN TAra KFLota ptRUsaHAAN |ANG BAIK
kebijakan Pupuk Kaltim disusun dengan pendekatan Objective (capaian Tujuan), Risk Management (Pengelolaan Risiko), dan Control (Pengendalian) yang diarahkan untuk mendorong Direksi dan Manajemen mampu menghiduplan check and balance pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi manajemen berdasarkan jiwa
dan
yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan. prinsip-prinsip GCG
1.3 Daftar Istilah
1. Anggota
Direksa, adalah orang perorangan anggota Direksi termasuk
Direktur Utama.
2.
Anggota Deuran Komisaris, adalah orang perorangan anggota
Dewan
Komisaris termasuk Dewan Komisaris Utama.
3.
Alntivitas Pengendalian, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Pupuk Kaltm pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Pupuk Kaltim antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi keda, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Pupuk Kaltim.
4.
Dewan Komisaris, adalah organ Pupuk Kaltim yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Pupuk Kaltim.
5.
Direksi, adalah organ Pupuk lGltim yang benarenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Pupuk Kaltim untuk kepentingan Pupuk Kaltim, sesuai dengan maKud dan tujuan Pupuk Kaltim serta mewakili Pupuk Kaltim, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6.
EUka Bisnis, adalah tata nilai yang berlaku di dunia usaha yang harus dipatuhi dalam pencapaian cita-cita perusahaan yang berkesinambungan.
7. Gd CorpraE Governane, adalah suatu proses dan struKur
yang
digunakan oleh RUPS, Dewan Komisarisdan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Pupuk Kaltim guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholderlainnya, berlandaskan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar Pupuk Kaltim dan nilai-nilai etik Pupuk Kaltim.
8.
Informasi Rahasia, adalah informasi yang berdasarkan ketentuan Fraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan Pupuk Kaltim merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Pupuk lGltim, harus dirahaslakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pupuk Kaltim.
9.
Insan Pupuk l(ahim, adalah Komisaris, Direki dan lGryawan Pupuk Kaltim, 10. Komisaris Independen, adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Pupuk lGltim.
t\- xalrtn 11. Komite
PEDaVAN TATA KTL1LA PIRIJSAHAAN ?ANG EAI|<
Audiq adalah komite yang dibentuk dan bertugas untuk membantu
Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian intern, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta memantau perencanaan dan pelaksanaan program investasi dan tugas-tugas lain sepefti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit. 12. Komite Lain, adalah Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk menunjang program Dewan Komisaris. 13.
Karyawan, adalah setiap orang yang bekerja pada Pupuk
Kaltim
berdasarkan undang-undang ketenagakedaan. 14. MiUa Bisnis, adalah pemasok, distributor, keditur, debitur dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan Pupuk lGltim;
Monibrit
gt,
adalah proses pemantauan terhadap kualibs
15.
sistem pengendalian intern, termasuk fungsi intemal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Pupuk Kaltim sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
16.
Organ Pupuk KalUm, adalah Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS),
Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Kaltim. 17. Organ Dewan Komisaris, adalah Sekretaris Dewan Komisaris dan Komitekomite Dewan Komisaris.
18. pedoman Perilaku, adalah panduan tentang tata nilai yang berlaku di Pupuk Kaltim berupa prilaku korporasi dan prilaku individu yang wajib dipatuhi oleh Insa Pupuk Kaltim yang tertuang di dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan.
19. Pemegang Saham, adalah pihak yang tercatat dalam akta Pupuk Kaltim selaku Pemegang Saham Pupuk Kaltim.
20. Perseroan Terbatas, yang selanlutnya disebut PT Pupuk Kaltim, adalah badan hukum yang merupakan persekufuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 21. Pengkajian terhadap pengeloliaan risiko usaha, adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai pengelolaan risiko. 22. RUPS, adalah organ Pupuk Kaltim yang memegang kekuasaan teftinggi dalam Pupuk lGltim dan memegang kekuasaan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan Te6atas dan/atau Anggardn Dasar Pupuk Kaltim.
23.
Pengawasan Intern di lingkungan Pupuk Kaltim yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian intern Pupuk Kaltim telah berjalan secara efektif.
Satuan Pengawasan Intern, adalah Safuan
t\r xttttl/'
?EDjMAN \ATA KELoLA PzausaHAAN vaNG BA|K
24. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi membantu administrasi Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain yang tersebut dalam Piagam Sekretaris Dewan Komisaris. 25. Sekretaris Perusahaan, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Pupuk Kaltim di bawah langsung Direktur Utama yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi.
26.
Stakeholder, adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan
secara
langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Pupuk Kaltim.
27. Sistem Informasi dan Komunikasi, adalah suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan kepafuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 28. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, adalah komitmen Pupuk Kaltim untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Pupuk Kaltim sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
rl. ratrtil
FFD,MAS,J TAIA (ELALA PERUSAHAAN YANA BAIK
2.1
Pedoman Pupuk l(altim dalam Melaksanakan GCG Pengertian corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Dewan Komisaris, Direki (selanjutnya disebut Organ Pupuk Kaltim) unh.rk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Pupuk Kaltim guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika'
Berdasarkan pengertian diatas, Pupuk Kaltim memandang penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan, dengan menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan serta mengoptimalkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhati kan kepentingan sta keholderc lainny a,
Kebijakan dalam mengelola Pupuk Kaltim tersebut berisikan prinsip-prinsip GcG meliputi : 1. Transparan si (Transryranch, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; 2. Akuntabilitas (A@ounbbitity), yaitu kejelasan fungsi, pelaGanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perushaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (Repnsibilty), yaitu kesesuaian di
+.
s.
dalam
pengelolaln [erusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korPorasi Yang sehat; femandiria n (Indepndency), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan p€raturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehau keiajaran (Fahness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi nat-nif pemangku Kbpentingan (Stakeholderc) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka kebuakan aata; riengelola pupuk Kaltim ini senantiasa disesuaikan dengan kondisi lingkungan intemal maupun eKternal'
2.2 Tujuan
Pedoman GCG
Pedoman GCG merupakan acuan bagi Pupuk Kaltim prinsip GCG bertujuan untuk:1
untuk menerapkan prinsip-
1. Mengoptimalkan nilai Pupuk Kaltim agar memiliki daya saing yang kuat, baik seca-ra' nasional maupun intemasional, sehingga
I
PER-01/MBU/2011
Pasal 4
mampu mempertahankan
r!- ratrm
?ED1MAN TATA tftLoLA ?ERUSAHAAN IANG BAtx
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Pupuk Kaltim; 2. Mendorong pengelolaan Pupuk Kaltim secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Pupuk Kaltim; 3. Mendorong agar Organ Pupuk Kaltim dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sefta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial Pupuk Kaltim terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Pupuk Kaltim; 4. Meningkatkan kontribusi Pupuk Kaltim dalam perekonomian nasional; 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
2.3
Sasaran P€domanGCG
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Pedoman GCG adalah:
1. 2.
3.
4.
Memberikan acuan yang jelas bagi Pupuk Kaltim dalam menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam kegiatan pengelolaan Pupuk Kaltim; Memberikan acuan bagi Organ Pupuk Kaltim mengenai peran, tugas, tanggungjawab dan kewenangannya dalam pengelolaan Pupuk lGltim secara sehat, transparan, terarah dan profesional sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta meningkatkan komitmen pada praKik penyelenggaraan bisnis yang beretika; Memberikan acuan bagi Pupuk Kaltim dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Pemangku Kepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti Pemerintah, karyawan, konsumen, pemasok sefta masyarakat sekitar sesuai prinsip GCG. Memberikan acuan bagi Pupuk Kaltim dalam melaksanakan sistem manajemen strategis yang handal, sehingga mampu merumuskan Visi, Misi, Nilai Budaya sejalan dengan rencana svategi (stategic plan Pupuk Kaltim baik jangka pendek maupun jangka panjang; Memberikan acuan bagi Pupuk Kaltim dalam melaksanakan pengelolaan Manajemen Risiko, sistem pengendalian intern dan pengembangan Pupuk Kaltim; Memberikan acuan bagi Pupuk Kaltim dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang handal, unggul, profesional dan bebas dari benturan kepentingan; Membertkan acuan bagi Pupuk Kaltim dalam melaksanakan Penerapan kepedulian pada masyarakat sekitar dan pada kelestarian lingkungan.
)
5.
5. 7.
2.4
Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan Pedoman GCG adalah:
1. Undang-Undang Nomor zl0 Tahun 2007 tenting Perseroan Terbatas; 2. Anggaran Dasar Perseroan;
t\- xantl/'
?ED1MAN TAIA t<ELoL* PTRUSAHAAN vaNG BAIK
3. RUPS Pupuk Kaltim tanggal 5 luni 2012 Pelaksanaan GCG di PT Pupuk Kaltim agar berpedoman/merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER 0LlMBUlz0ll tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good &rponte Govemance) pada Badan Usaha Milik Negara; 4. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XV2012 tanggal 27 November 2012 perihal Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang meminta kepada seluruh Anak Perusahaan untuk merujuk peraturan-peraturan sebagai berikut: Peraturan Menteri Negara BUMN No.:PER-0l/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaanyang Baik (Good Corporate Govema n ce),Keputusan Sekretaris Kementerian BUM N No. :SK- 1 6 I S.MBU I 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik {@od brporate Governance),
2.5
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman GCG adalah untuk memberikan arahan kepada segenap jajaran Pupuk Kaltim dalam menjalankan aktivitas bisnis Pupuk Kaltim' Berbagai hal yang diatur dalam Pedoman ini meliputi antara lain: 1. Asas GCG; 2. Organ Pupuk Kaltim (RUPS, Dewan Komisaris, Direki); 3. Pemegang Saham; 4. Stakeholders (Pemangku Kepentingan).
2.6 visi, Misi, Nilai 2.6.1
Budaya, dan Kunci Utama Kesuksesan Pupuk Kaltim
Visi
Menjadi Perusahaan agro-kimia yang memiliki reputasi prima di kawasan Asia'
2.6.2
Misi
Misi adalah:
pabrik 1. Menyediakan produk-produk pupuk, kimia, agro dan jasa pelayanan serta perdagangan yang berdaya saing tinggi;
2. MemaKimalkan nilai Perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi mutakhir; pupuk 3. Menunjang program Ketahanan Pangan Nasional dengan penyediaan secara tePau
4.MemberikanmanfaaatbagiPemegangsaham,karyawan,danmasyarakat serta Peduli Pada lingkungan.
10
r)- mtrlr,l
prDoMAN lafA t(tLoLA PfRUiaHAAN YANG aatK
2.6.3 Nilai Budaya 1. Unggul (Evellence Achievements Insan Pupuk Kaltim selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja Perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai: a. Professional; b. Tangguh; c. Visioner.
2. Integritas (Integrity) Insan Pupuk Kaltim harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat terbuka dan menjunjung nilai-nilai: a. Jujur; b. Adil; c. Bertanggung lawab; d. DisiPlin.
3.
Kebersamaan (Team Woft) Insan Pupuk Kaltim merupakan suatu satu kesatuan tim kerja untuk mencapai tujuan Perusahaan yang mengutamakan nilai-nilai : a. Sinergi; b. Bersatu;
4. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction)' Insan Pupuk Kaltjm selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhati kan nilai-nilai : a. Perhatian; b. KomiUnen; c. Mutu.
5.Tanggap (Prcactive) Insan puiuf Kaltim dalam mengantisipasi perubahan dinamika usaha selalu memperhatikan nilai-nilai : a. Inisiatif; b. CepaU
c. Peduli Lingkungan.
2.7
Kunci Keberhasilan dalam Melaksanakan GCG
1. Komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengimplementasikan GCG; 2. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip GCG disetiap jajaran manajemen; 3. Adanya suatu mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terus menerus atas implementasi GCG; 4. Kode Etik Perusahaan dipahami dan dilaKanakan oleh Insan Pupuk Kaltm'
LI
t\- xnlr,tn
3.1
qED)MAN
fara
KEL,LA pERUsaHAAN vaNG BAtx
AsasGCG
Pupuk Kaltim memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis dan disemua jajaran Pupuk Kaltim.
Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud, diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability') Pup^uk Kaltim dengan memperha0kan kepentingan Stakeholderc, sebagai berikuf : 1.
Transparansl (Transparancy), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2.
Akuntabilitas {Aaounbbility), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efeKif; 3, Pertanggungjawaban (Responsibilty), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang seha|
4, Kemandirian (fnderendenil, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehau 5, Kewaiaran (Fairrr6s), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak Pemangku Kepentingan (Stakeholdeo)yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
3.2
Organ Pupuk lGlUm
Organ Pupuk Kaltim mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif dan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Pupuk Kaltim.
3.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) organ perusahaan merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Pupuk lGltim dalam jangka panjang. RUPS sebagai
r
PER-01/MBU/2011
Pasal3
t2
t\- xt.rtr
PEDoMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAI\
RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.3
dan Direksi pupuk Kaltim dalam berhubungan dengan Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham Pupuk Kaltim terdiri dari: RUPS adalah media utama bagi Dewan Komisaris
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan; 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya, yaifu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan sewaktu-waltu berdasarkan kebutuhan dan disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa;
3. Rapat Pemegang Saham diluar RUPS. 3.2.1.1 Pelaksanaan RUPS
1.
Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperiatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Pupuk Kaltim dalam jangka panjang;
2.
RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan
3.
memperhatikan Anggaran Dasar dan perafuran perundang-undangan, sefta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah; Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi'
3.2.1.2 Penyelenggaraan RUPS Dalam penyelenggaraan RUPS harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:a 1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:
a, Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direks! untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum teriedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itr.r harus disediakan di kantor Pupuk Kaltim sebelum RUPS diselenggarakan; b. Metode perhitungan dan penentuan gajy'honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi seuap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sefta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan; c. Informasi mengenai rincian rencana ker:ia dan anggaran perusahaan dan halhal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Pupuk Kaltim, khusus r a
UU PI No,r40 2007 pasal T5 ayat 1 PER.o 1/MBU/2011 Pasal 6
1Z
t\r xttttu
qFD?MAN TATA
ttLotA
ptRtJsaHAAN rat\G BAIK
untuk RUPS Rencana langka Panjang (RIP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
d, Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Pupuk Kaltim yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; e. Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
3.
4.
5.
6. 7.
RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suam bulat. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurangkurangnya memuat warcu, agenda, peseftar pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. Risalah RUPS sebagaimana dimakud pada ayat (a) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.
3.2.1.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan RUPS
Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. DireGi harus mempersiapkan dan melaksanakan RUPS dengan baik. Bilamana Direksi berhalangan, maka pelaksanaan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Pupuk Kaltim dan peraturan perundang-undangan.
3.2.2 Dewan Komisaris 3.2.2.1 Fungsi dan Pengawasan Dewan Komisaris Melakukan pengawasan terhadap kebfiakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Tata Kelola Perusahaan maupun usaha Pupuk Kaltim yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan (RIPP), rencana kefa dan anggaran perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, sefta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untu-k s. kepentingan Pupuk Kaltim dan sesuai dengan maksud dan fujuan Perusahaan Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekrehris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Lainnya.
I
Aoggaran Da$rPasallsAyat
I
t4
hxnnm -
?ED1MAN
fara
KTLoLA
ptRu\aHAAN /aNG BAtx
3.2.2.2 Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris 1. Komposisi
dan jumlah Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan dan rencana skategis Pupuk Kaltim, sehingga
memperhatikan Visi, Misi
memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen;
2. Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20olo (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya;o 3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan dan dapat menyediakan waKu yang cukup unfuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;7 4, Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris berasal dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS;8 5, Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waKu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.v
3.2.2.3 Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris 1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal, materiil dan persyaratan lain sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Pupuk Kaltim dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Pupuk Kaltim untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain; 3. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar Pupuk Kaltim dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya;
4. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.
GCG
3.2.2.4 Pembagian Kerja Dewan Komisaris Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh Dewan Komisaris.lo Untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.ll
6 7 I !
PDR'01/M Bl,/2011 Pasil 13 Ayat I Ang8a€n Daiar Pasal14 AyatT ancgarao Dasa. Pasal 14 eyat 10,1 1
Anggaran Dasa. Pasal 14 Ayat 13 PER'o1/M BUl2011 Pasal 12 Ayat 4 11 Anssaran Dasar Pasal 14 Ayat 24
ro
15
t\ xanm
*ED*MAN TA,A
K*aLA
pERusAI"taAN TaNG BA,K
Dalam mengoptimalkan tugas sebagai Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris mengatur pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing AnggLota Dewan Komisaris dengan memperhatikan lingkup usaha Pupuk Kaltim.
3.2.2.5 Etika Jabatan Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris dalam melakanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mematuhi perilaku kotporasi dan perilaku individu yang dituangkan dalam Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Pupuk Kaltim. Komisaris utama berkewajiban memastikan kepatuhan dari seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk anggota Komite terhadap Kode Etik Perusahaan termasuk menyelesaikan setiap bentuk konflik yang timbul sebagai berikut :12
1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Pupuk Kaltim untuk kepentingan pribadi, keluarga, perseroan atau kelompok usahanya dengan cara yang beftentangan dengan prinsip kewajaran serta peraturan perundangan yang berlaku "'
2.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris menerima fasilitas selain remunerasi yang ditetapkan di dalam RUPS, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan Pupuk Kaltim dan laporan tainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 1a'
3.
Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai : a. Benturan kepentingan (conflict of interest) dan; b. Mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Pupuk Kaltim.
3.2.2,6 Organ Pendukung Dewan Komisaris 1. Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:l5 a. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan; b. Komite AudiU c. Komite Lainnya, jika diperlukan, 2. Seorang atau lebih-anggota komite Audit dan komite lainnya berasal dari anggota Dewan Komisaris.'o
3. Tugas, wewenang, keanggotaan dan hal-hal lain yang terkait dengan komite. tomlte di atas diatur dalam Chafter- Piagam tersendiri'
1, PxR.0l/MBU/2011
Pasal 17
:3 suratEda.anPlgCNo.SE_08/XI,/2012
,d surat E&mn PIHC No SE 08,40/2012 r5 P[R"o1/MBU/20:lt Pasal lSAYat I 16 PEa-01/MBU/2011 Pasal 18 AYat 3
16
t\- xautn
ptDaMAN
far[
htLoLA qTRUSAHAAN vaNG
BAt!<
3.2.2.7 Evaluasi Kinerja Dewan KomisarislT 1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kineia (Key Performance Indicator Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan; 2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham. 3.2.2.8 Pelaporan 1. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam laporan tahunan Pupuk Kaltim telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku, termasuk rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi serta honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Pupuk Kaltim;18
di
2. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS;1e 3, Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Pupuk Kaltim mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Pupuk Kaltim dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.2o
4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinefia kepada para pemegang saham, yang ditetapkan pada RUPS.21
3.2.2.9 Pertanggungjawaban Dewan Komisaris22
1.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus: a. Memafuhi Anggaran Dasar dan perafuran perundang-undangan serta prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, peftanggungjawaban, seda kewajaran;
dan bertanggung-jawab dalam pengawasan pemberian nasihat kepada Direksi untuk tugas dan menjalankan kepenungan Pupuk Kaltim dan sesuai dengan maksud dan tujuan Pupuk Beritikad baik, penuh kehati-hatian Kaltim. r7
PER-o1/M BU/2011 Pasai 15 Ayat 1,2,3 io PER.ol/MBU/20 ll Pa$l 12 Ayat :, PER-o1/MBU/2011 Pasal 12Ayat 6 tro PER-o1/MBU/2011Pasal12 Ayat 9 ,1 PcR'01/MBU/2011 Pasalls r? ADccara n Dasar Pasal 15 Ayat 3,45,6
I
L7
t\' xantn
?ED}MAN rafA KELaLA ptRLjsaHAAN rANa BAU
2, Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Pupuk Kaltim apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dapat membuKikan:
a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Pupuk Kaltim dan sesuai dengan maksud dan tujuan Pupuk Kaltim; kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusn Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
b. tidak mempunyai
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.
3.2.3 Direksi 3.2.3.1 Tugas Direksi Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan makud dan fujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan
tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diafur dalam peraturan perundanq-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham." 3.2.3.2 Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi 1. Komposisi dan jumlah Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Visi, Misi dan rencana strategis Pupuk Kaltim, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat sefta dapat bertindak secara independen; 2. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orarig anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.2a
3.Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan-hukum, kecuali dalam waKu 5 (lima) tahun ieUetum pengangkatannya pernah
a. b. :r :{
:2s
dinyatakan pailiU menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perceroan atau Perum dinyatakan Pailit; atau
Anggaran Dasa. Pasal 1t Ayar 1 AnCSa.an Dasar Pasal 10 Ayat 1
:s An**a.an Dasa.?5$l 10Ayat2
18
t\' xanm
c.
?EDjMAN tala KELoLA ptRUSaHAAN yaNG BA|K
dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan seKor keuangan.
4. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang
Saham.26
5.
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direki sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.2T
3.2.3.3 Kemampuan dan Integritas Direksi
dan persyaratan lain pemberian nasihat untuk
1, Direksi harus memenuhi persyaratan formal, materiil
sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan
dan
kepenUngan Pupuk Kaltim dapat dilaksanakan dengan baik; 2. Direksi dilarang memanfaatkan Pupuk Kaltim untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain; 3. Direksi harus memahami dan memafuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya; 4. Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.
3.2.3.4 Fungsi Direksi
1.
Kepengurusan2s €1,
Direk5i menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebUakan di bidang produki; pemasaran; keuangan, akuntansi dan perbendaharaan; teknik dan pengembangan; serta sumber daya manusia, Direksi wajib mendapatkan persetujuan tertulls tedebih dahulu dari Pemegang Saham mayoritas;
b. Direksi mengatur penyerahan kekuasaan Direki kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perceroan di dalam dan di luar pengadilan
c.
penyerahan kekuasaan Direki kepada seorang atau pekerja Pe6eroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama orang beberapa atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Direki mengatur pengadilan
ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain penetapan termasuk bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan persetujuan tedulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham mayoritas.
d.Direki mengatur
:6
?,
Ahggaran Dasar Pasal 10 AYat 7 AngSarar Dasar Pas.1 10 Ayat 13 Dasa. ?a$l 11AYat 2.a
;3 Ansgaran
19
r)-
rlrr*t
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIX
e. Direksi mengangkat dan memberhentikan pekeda Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f,
Direksi mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intem dengan persetujuan Dewan Komisaris;"
dan perbuatan lainnya mengenai pemilikan pengurusan maupun kekayaan Pe6eroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serLa mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perafuran perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat
g. Direksi melakukan segala tindakan
Umum Pemegang Saham. h. Direksi wajib menyiapkan Visi, Misi, dan nilai-nilai budaya serta rencana jangka panjang perusahaan (UPP) dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan dalam jangka waKu 5 (lima) tahun. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RIPP dan RKAP yang disampaikan Direksi untuk selanjutnya dimintakan penge^sahan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan Anggiran Dasar PuPuk Kaltim;3o Manajemen Risiko3l
a. Direksi, dalam setiap
pengambilan mempertimbangkan risiko usaha.
keputusan/tindakan, harus
membangun dan melakanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program
b. Direksi wajib GCG.
c.
Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
1) membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau 2) memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko'
d. Direki wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko
dan
penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
3. Sistem Pengendalian Internal (Intemat Controtl32 a. Direksi hlrus menetapkan suatu sistem pengendalian intem yang efektif unfuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. b. Sistem pengendalian
intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
Iain mencakup hal-hal sebagai berikut: ?e 30 11
,
Ang8aran Dasa. Psal ll Ayst 2a, PER-o1/M BU/2011 surat EdaraD PIUC No. SE_0841/2012 sxrat gdaran PlflC No. SE_08/X| /2012 surat Edarao PIHC No. sE_08/49/2012
P's'l
28 Aval3, Pasal29Avat3
20
t\- xnntil
PTDoMAN TATA KELoLA PERI)SAHAAN YANG BAI(
1) Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang
dilaksanakan
dengan disiplin dan terstruKur, yang terdiri dari:
a) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; b) Filosofi dan gaya manajemen; c) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan
kewenangan dan
tanggungjawabnya;
d) e) 2)
pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment) yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
3) AKivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam strukur organisasi Pupuk Kaltim, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
4) Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepafuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5)
Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi intemal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struKur organisasi Pupuk Kaltim, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Tatakelola Teknologi Informasi33
a. Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efeKif b. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasl secara periodik kepada Dewan Komisaris. c. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologl informasi di PuPuk Kaltim'
5. Komunikasi a.
Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Pupuk lGltim dengan Sta keholde rs dengan memberdaya
b,
ka
n fu ngsi Sekretaris Perusahaan;
eupuk Kaltim memiliki Seketaris Perusahaan yang fungsinya dapat
mencakup pula hubungan dengan investor (investor relations)i c. sebagai penghubung (tiaison officer) antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan. Dalam hal tetetu Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi langsung dengan DireKi ;" 33 PER-01/MBU/2011Pasal30 11 Surat Edaran PIHC No.SE 08/Xl/2012
2l
r\- rarrru
PLDOMAN rATA KELDLA PERUSAHAAN YANG BAIK
d. Dalam hal komunikasi formal antara Sekretaris Perusahaan dengan Dewan Komisaris dilakukan melalui Sekretaris Dewan Komisaris; e. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direldur Utama' 6. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan3s a. Perseoan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf a. b. merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. dikenai sanksi sesuai dengan ketenfuan perafuran perundangundangan. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3.2.3.5 Etika Berusaha, Anti Korups: Dan Donasi
dan karyawan Pupuk Kaltim
dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, Sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang ietan ditakfannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi,
undangan.36
2. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada angka 1., adalah
pemberian insentif kepada karyawan." 3. Rupuk Kaltim wajib membuat suatu pedoman tentang Kode Etik Perusahaan rcode oi conduct), yang pada dasamya memuat nilai-nilai etika berusaha dan etika individu.s 4. para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputuqqn dan kegiatan Pupuk Kaltim yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
"
3.2.3,6 Benturan Kepentingan Direksia0 1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila
:
perkara di depan Pengadilan antara Perceroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
a. Terjadi
r5
Uddang-Urdang PT 2007 Bab V Patal 74 16 Suratldaran PIHC No.SE_08,4[/2012 37 surat Fiarao PlHc No.SE-08/xI/201 ? s su.at Edaran PI]IC No-sE_084I/2012 3e PER.01/MI U/2011 Paset 23 ao Anei8aran Dasar ?asal 13
22
r)- mrrtrv b.
?LD]MAN TATA
KFi^aLA
ptRusAHAAN yAN6 BAtx
Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3.2.3.7 Evaluasi Kinerja Direksi
1.
2. 3.
Evaluasi kineda Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteriakriteria penilaian yang dirumuskan oleh RUPS; Hasil evaluasi kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dan dilaporkan dalam RUPS; Disamping penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria umum, Dewan Komisaris dapat melakukan penilaian kinerja berdasarkan faktor lainnya, baik secara individual maupun kolektif.
3.2,3.8 Pelaporan Direksi Direksi membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, otoritas pasar modal, instansi terkait atau kepada RUPS, secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.2.3.9 Pertanggungjawaban Direksial
1.
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisrne, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
2.
Setiap anggota Direksi wajib dengan
itilod baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang bedaku.
{, Anggaran Das. Pasal
11
Ayat 4,5,47
23
t\. xantn
PFI}}MAT,! TA|A KELOTA PERUSAiIAAN IANG EAIK
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuKikan bahwa :
a. b.
kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatFhatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benfuran kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
telah mengambil tlndakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 4. Tlndakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung iawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi'
d.
3,2,4 Prinsip-Prinsip Hubungan De\^ran Komisaris dan Direksi' Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang DireKi dalam mengelola Pupuk Kaltim sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan maupun Anggaran Dasar;"
2. Direksi menghormati tnnggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pingawasan dan memberikan nasihat terhadap,kebijakan pengelolaan Pupuk Kaltim diafur dalam peraturan perundang-undangan;" 3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam afti senantiasa dilandasi oleh suatu irekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;aa
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Pupuk Kalum secara tepat waktu, terukur, dan lengkaP;as 5. Direksi betanggungjawab atas ketepatan waktu, terukur,.dan kelengkapan penyampaian irifi'rm-iii Pupuk Kaltim kepada Dewan Komisaris;46
-
6. Hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang belum diatur haka Dewan Komiiaris dan Direksi harus membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang hal yang belum disepakati tersebut'
42lrllNrhor:40Talun200TrentanePers.roanTerlratasGetanjutnvadisebuiUUPT)pasall(5)dan'Pasal92'
{3
uU PT Pasal
&w
I {6).
Pr Pasal 1 [s], (6), Pasal 92, Pasal 108a, Slrat EdaEn PIHC No SE"08/Xtl2012
6
Surat Edaran PIHC No.sE-08/xll2012
24
r) rnrrtm
pEDo^iaN rara KeLoLA pERusailaaN vAN6 aAtK
3,2.5 Hubungan Check and blanes
Devt an Komisaris dan
Direksi'
Hubungan ke6a Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances dalam rangka mencapai tujuan Pupuk Kaltim. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Dewan Komisaris dan Dircksi memiliki komitnen yang tinggi untuk secara bersama-sama:
1.
Merealisasikan tujuan Pupuk Kaltim berupa tercapainya kelangsungan usaha Pupuk Kaltim dalam jangka panjang yang tercermin pada: a. Tercapainya Corponte Plan sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham; b. Terlaksananya dengan baik pengendalian intern dan manajemen risiko;
c. Tercapainya imbal hasil (returA yang wajar bagi Pemegang Saham; d. Terlindunginya kepentingan stakeholders
*cara wajar;
e. Terlaksananya sukesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh
jajaran organisasi PuPuk Kaltim;
f.
2.
Terpenuhinya pelaksanaan GCG'
Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi seda strategi PuPuk Kaltim: a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka paniang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan; b. KebUakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Pupuk Kaltim;
c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Pupuk Kaltim, unit-unit dalam organisasi Pupuk Kaltim dan personalianya; d. Struktur organisasi Pupuk Kaltim di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Pupuk Kaltim'
3.2.6 Hak tlewan Komisaris dan Direksi
1.
Dewan Komisaris dan Direksi mendapat hak berupa penghasilan yang terdiri dari 47i
a. Gaji/Honorarium; b. Tunjangan;
c. Fasilitas; dan d. Tantiem/Insentif kinerja.
2. -
Prinsip penetapan penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Rupuk i
a' srrat Edaran
€
PIHC No.SE
08/Xll2012
sufai Edaran PIHCNo.SE-08/y.I/2012
25
D r.orrriu '
3.
pEDolvla tafa
KLL?LA qERUSaHAAN vANo EAIK
Penetapan Penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempeftimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan. ae
3.2.7 Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi 1. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, tantiem dan lasilitas untuk Direksi, Dewan Komisaris, Staf Dewan Komisaris dan perangkat Dewan Komisaris lainnya, serta pemberian jasa operasi untuk karyawan akan ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau keputusan Pemegang Saham.so 2. Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Pupuk Kaltim. Dalam hal menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertenfu .s1
3.2.8 Tantiem Derit an Komisaris dan Direksis2 1. Pupuk Kaltim dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dalam hal Pupuk Kaltim memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan. Pemberian Tantiem dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun buku yang bersangkutan. 2. Komposisi besarnya Tantiem ditetapkan oleh RUPS. 3. Pajak Penghasilan atas Tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris yang bersangkutan.
3.2.9 EUka Bisnis dan Pedoman Perilaku Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelakanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Pupuk Kaltim perlu mengembangkan nilai-nilai Pupuk Kaltim yang menggambarkan sikap moral Pupuk Kaltim dalam pelaksanaan usahanya yang dituangkan lebih lanjut dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan.
.e Surat Edaran PIHC No.sE-o8/Xl12012 50 RUPS (ine4a Pl(T2011 .L Rt,Ps Kinerja
Pl$
5, surat lda.an PIH c No.SE.0B/XII2012
26
It KALT'M
4.1
prDaMAN rara
KELaLApERUsaHAAN ,ANG BA'x
Pemegang Saham
Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Pupuk Kaltim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Pupuk Kaltim. Pemegang Saham dalam melaKanakan hak dan tanggung jawab, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup Pupuk Kaltim ;
2. Pupuk Kaltim menjamin terpenuhinya hak dan tanggungjawab Pemegang Saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan {fairness) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Pupuk Kaltim.
4.2
Pedoman Pokok Pelaksanaan
1. Hak Pemegang Saham yang harus dilindungi, antara lain adalah:s3 a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi Pemegang Saham Pupuk Kaltim, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
b.
Mengambil keputusan tertinggi pada perusahaan, khusus bagi pemilik modal perusahaan;
c. d.
Memperoleh informasi material mengenai Pupuk Kaltim, secara tepat waktu, terukur dan teratur; Menerima pembagian dari keuntungan Pupuk Kaltim yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
e.
Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat serui e-ernugang Saham dengan hak. suara menyetujui secara tertulis dan menandatangini persetujuan dimaksud.sa
3. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Pupuk Kaltim, maka:
a.setiapPemegangsahamberhakmengeluarkanSuarasesuaidenganjenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
b'Pemegangsahamyangmemilikisahamdenganklasifikasiyangsamaharus diperlakukan setila (equa I treabnen)."' sr PER-01/MBU/2011 Pasal s s{ PER-o1/M BU/2011 Pael 7 s5 PER-01/MBU/2011 Pael 10
27
'l) ranm
FEaaMAN TATA *tLoLA *ERUSAHAAN vaNG BA'K
2. Tanggung Jawab Pemegang Saham meliputi:
a. Pemegang Saham pengendali harus dapat: 1) memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan Sbkeholders sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2)mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait; b. Pemegang Saham minoritas beftanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Pupuk Kaltim dan peraturan perundang-undangan;
c. Pemegang Saham harus daPat: 1) Memisahkan kepemilikan harta Pupuk Kaltim dengan kepemilikan harta pribadi; dan 2)memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direki dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebuu d. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham pengendali pada beberapa Perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar prinsip Perusahaan dapat dilakukan secara transparan bedasarkan prinsip tanggung Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan wewenang dan
-
iawabnya.s6
e. Menyampaikan keputusan RPUS dalam bentuk surat usulan atau surat biasa yang disampaikan oleh Direksi/ Dewan Komisaris.sT
f.
Tanggung jawab Pupuk Kaltim terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham
1) Pupuk Kaltim melindungi hak Pemegang Saham sesuai dengan
Anggaran
Dasar Pupuk Kaltim dan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan daftar Pemegang Saham secara tertib sesuai dengan Anggaran Dasar Pupuk Kaltim dan peraturan perundangundangan;
2)- Pupuk lGltim
3)' pupuk Kaltim menyediakan informasi mengenai Pupuk Kaltim secara tepat *aktu, benar dan teratur bagi Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
4)'
Pupuk Kaltim tidak memihak kepada Pemegang Saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada Pemegang Saham lainnya.
56PBR.01IMBU/2011 5, PER-01/MBU/2011
Pd 11 Psl 9
[t),(?)
2A
PUPUKo KALIIM
mNANI *ED,MANrAia KELou
pERusAHAAN
,ANG
BA.K code ai Goo!1 Cg.porate 6ovehance
5) Pupuk l(altim harus memberikan kepada-semua Pemegang Saham Informasi
'akurat
dan penjelasan yang
lengkap yang dimilikinya; kasi klasifi saham
st tanpa menghiraukan jenis dan
6)Pupuk lGltim harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.
t smt Bilaran PIflc No.5E
0alx/2012
29
't\ raum
,ED*MAN
TATAKtLaLA *ERUSAHAAN
rAN{;
BA.K
Stakeholderc(Pemangku kepentingan) selain Pemegang Saham adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap Pupuk Kaltim dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Pupuk lGltim, yang antara lain terdiri dari insan tenaga kerja Pupuk Kaltim, mitra bisnis terutama sekitar tempat usaha Pupuk Kaltim. Antara Pupuk Kaltim dengan stakeholdeg harus terjalin
hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran
dan
kesetaraa
n
(faimes$
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
Agar hubungan antara Pupuk Kaltim dengan stakeholderc berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip "tidak terjadinya diskriminasi" berupa: 1. Berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan Karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing; 2. pupuk Kaltim dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan;
5.1 Karyawan 1. Pengambilan keputusan mengenai penerimaan calon karyawan harus berdasarkan kompetensi dan integritas serta kriteria lain yang dilaksanakan secara konsisten;
jenjang karir 2. penetapan besarnya gaji, keikutseftaan dalam pelatihan, penetapan dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara obyeKif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fislk seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan;
jelas pola 3. pupuk Kaltim memiliki peraturan teftulis yang mengatur dengan rekrutmen serta hak dan tanggung jawab Karyawan; 4. pupuk Kaltim menjamin terciptanya lingkungan keda yang kondusif, termasuk keiehatan dan keielamatan kerja agar setiap l(aryawan dapat bekerja secara kreatif dan produKif; 5. pupuk Kaltim memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waKu; 6. pupuk lcltim memastikan agar Karyawan tidak. menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Pupuk Kaltim dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. untik itu pupuk Kaltim harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap Karyawan menjunjung tinggi standar Etika dan nilai-nilai Pupuk Kaltim i6rtu ,"rn.tut ikebijakan,-peraturan dan prosedur internal yang berlaku; 7. lGryawan serta serikat pekerja yang ada di Pupuk Kaltim berhak untuk menyampairan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan Karyawan;
D- x^arrrm
PFDOMAN |ATA KTLOLA PTRUSAHAAN YAN6 AAIK
8. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pupuk Kaltim melalui mekanisme yang ditetapkan Pupuk Kaltim.
5.2 Mitra Bisnis 1.
Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur dan pihak lainnya yang melakukan transaki usaha dengan Pupuk Kaltim;
2.
Pupuk Kaltim memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan;
3.
Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Pupuk Kaltim sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pe*imbangan yang adil dan wajar;
4.
Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pupuk Kaltim dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing Pihak; Mitra Bisnis berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pupuk Kaltim melalui mekanisme yang ditetapkan Pupuk Kaltim'
5.
5.3 Masyarakat serta Pengguna 1. 2.
Produk dan Jasa Pupuk Kaltim harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya
keselarasan hubungan antara Pupuk Kaltim dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan;
Pupuk Kaltim bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna;
atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Pupuk Kaltim terhadap masyarakat dan lingkungan dimana Pupuk Kaitim beroperasi. Oleh karena itu, Pupuk Kaltim harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan Pupuk Kaltim'
3. pupuk Kaltim bertanggung jawab
31
t\- xantl/.
qEDaMAN
lAfA
KELoLA PIRUSaHAAN vaNG EAIK
Setelah prinsip-prinsip tata kelola Pupuk Kaltim duabarkan kedalam aspek-aspek
kegiatan Pupuk Kaltim, maka tahap selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi atas Pedoman GCG (Code of GCG) secara berkesinambungan.
Kegiatan sosialisasi akan dilakukan secara terus menerus baik terhadap pihak internal maupun eksternal Pupuk Kaltim' Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititik beratkan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan unfuk menerapkan Good Corpoate Govemance *cara konsisten. Sosialisasi kepada pihak ekstemal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja sesuai Good Corporate Governance yang berlaku di Pupuk Kaltim. Implementasi corporate Govemance Policy akan dilaksanakan secara konsisten dengan komitrnen penuh dari seluruh jajaran Pupuk Kaltim dan dukungan dari seluruh Stakeholder lainnya. Salah satu bentuk implementasi tersebut tercermin dari adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi GCG dan dikaitkan dengan sistem reward dan punishment yang dikembangkan oleh Pupuk Kaltim bagi satuan kerja maupun individu Insan Pupuk Kaltim.
pupuk Kaltim akan melakukan evaluasi terhadap code of GCG untuk mengetahui dan mengukur kesesuaian corporate Governance Policy dengan kebutuhan Pupuk Kaltim sertJ efektivitas dari program implementasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perbaikan maupun pengembangan Code of GCG dan program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. Ditetapkan Pada
di
Tanggal
: Bontang :17 Juli 2013
PT Pupuk Kalimantan Tlmur,
Dto Aas Asikin Idat DireKur Utama Bontang, 17 luli 2013 Disalin sesuai aslinya oleh Dep. Kesekretari4tan
:
Johnv Ianwarie Moeis Manager
32
