diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) atau beban (expense),

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis 1. Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) atau beban (expense), dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi ( rate of returnon investment). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba setelah pajak Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak ( after taxprofit), menurunkan tingkat pengembalian ( rate of return ), dan menurunkan arus kas ( cash flows) sehingga daya saing menjadi turun. (Suandy: 2006) 2. Pengertian Tax planning Tax planning merupakan langkah awal manajemen pajak. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya

Universitas Sumatera Utara

penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak Menurut Zain (2007) pengertian tax planning adalah : Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekananya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (taxavoidance) dan bukan penyelundupan pajak (taxevasion) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak akan ditoleransi. Tax planning merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajkaan.

Menurut Pardiat (2009) tax planning adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulakan bahwa tax planning adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. 3. Motivasi Dilakukannya Tax planning Motifasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu : a. Kebijakan perpajakan (taxpolicy)


Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, meliputi: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. b. Undang-undang perpajakan (tax law) Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain ( Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah ( loopholes) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. ( Suandy, 2006)

Pada dasarnya peraturan perpajakan memuat loopholes, baik yang dilakukan secara sengaja

maupun tidak sengaja oleh pemerintah. Tindakan

sengaja yang dilakukan pemerintah dilaksanakan untuk melakukan fungsi regulerend. Misalnya, untuk mendorong perusahaan reksadana dibuatkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf k, yang mengatur bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama bukan objek pajak. Sedangkan loopholes karena ketidaksenganjaan pemerintah, disebabkan karena kondisi bisnis yang berubah cepat, serta adanya interpretasi ganda dalam suatu peraturan perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang transfer pricing ke luar negeri yang tidak bisa discounter oleh pasal hubungan istimewa.


Oleh karena itu tax planning harus dilakukan dengan menggunakan metode penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu usaha meminimalkan beban pajak dengan menggunakan loopholes (celah-celah) c. Administrasi Perpajakan (tax administration) Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. (Suandy, 2006) Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak( taxrates), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak ( taxbase), dan loopholes, shelters, dan havens (Suandy, 2006) 4.

Langkah-langkah Tax planning dengan Tax Avoidance

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak dengan tax avoidance meliputi : a. Memahami peraturan perpajakan


b. Melakukan analisis data (fakta) perusahaan Langkah menganalisis data perusahaan meliputi analisis prediksi income serta mendefinisikan income perusahaan. c. Mendesain model penghindaran pajak yang mungkin diterapkan d. Penerapan model tersebut e. Melakukan evaluasi tax planning f. Memperbaiki kesalahan g. Meng-update Tax planning dengan tax avoidance Elemen kunci penghindaran pajak, meliputi : a. Eliminasi beban pajak pada item tertentu b. Pengalihan beban pajak ke entitas lain c. Pengalihan beban pajak ke periode lain ( mendatang) 5. Tujuan Penerapan Tax planning Pada Perusahaan Tujuan penerapan tax planning pada perusahan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena saksi administratif( denda, bunga, kenaikan pajak, ) dan saksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan


efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal Apabila penerapan tax planning pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah: 1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dpat diminimalisasi dala proses operasional perusahaan 2. Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi Horngren (1997) mengatakan bahwa: Pajak mpendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah dan/waktu (timing I) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operai akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengecilan pengeluaran pajak.

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk


pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya. Untuk itu perusahaan harus menyediakan arus kas keluar untuk membayar angsuran pajak tersebut agar tidak terkena sanksi pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak. Perusahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahan sehingga jumlah pajak yang akan dibayar semakin kecil sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pajak lebih bayar untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil. 6. Strategi Perpajakan Dalam menerapankan kebijakan perencanaan pajak, strategi yang dapat ditempuh oleh pihak pembayar pajak diantaranya adalah : a. Tax saving Tax saving adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Barr NA, 1997). Tax saving merupakan upaya untuk menghemat pengeluaran pajak melalui pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan b. Tax avoidance


Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Tax avoidance merupakan upaya untuk menghindari pengenaan pajak dengan cara yang masih sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku c. Penundaan pembayaran pajak Penundaan pembayaran pajak dilakukan dengan menerapkan manajemen waktu bagi pemenuhan berbagai hak dan kewajiban perpajakan d. Optimalisasi kredit pajak, Optimalisasi kredit pajak tidak bisa disepelekan karena kredit pajak adalah salah satu harapan bagi pembayar pajak, yang bisa membantu kondisi cashflow nya di saat-saat penting. e. Upaya menghindari pemeriksaan pajak atau memperkecil resiko pemeriksaan pajak. Pemeriksaaan pajak adalah sebuah event sekalipun belum tentu rutin yang dianggap berisiko yang seringkali tidak bisa diantisipasi dengan baik, atau diduga efeknya Menurut Zain (2007) tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan meliputi: a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi : 1) Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan


2) Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan, atau penjara 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan, dan pemungutan pajak (Pph pasal 21, pasal 22, dan pasal 23) b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, meliputi : 1)

Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang

2) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi selurus personil perusahaan 3) Strategi dan perencanaan pajak yang berintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang b. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, melalui : 1) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektivan pengendalian dan pajak-pajak lainnya yang terkait 2) Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu

7. Penerapan Tax planning Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :


a. Memperbesar Biaya Penyusutan Menurut PSAK No. 17 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2 ,3,dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

\


Tabel 2. 1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud Kelompok Harta Berwujud I. BukanBangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan Metode Garis Metode Saldo Lurus Menurun

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

25% 12,5% 6,25% 5%

50% 25% 12,5% 10%

II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak Permanen 10 tahun 10% Sumber data : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Contoh kasus PT ULI membeli aktiva tetap berupa mesin degan harga perolehan Rp. 100.000.000,00. Mesin tersebut termasuk dalam aktiva tetap kelompok 1.Besar Biaya Penyusutan dan Nilai Tunainya dengan Tingkat Diskon 20 % Tabel 2. 2 Besar Biaya Penyusutan dan Present Value-nya dengan Discount Factor 20% Metode Penyusutan Garis Lurus(Rp) Saldo Menurun(Rp) d.f (20%) Nominal PV Nominal PV 1 250,000,000.00 208,333,250.00 500,000,000.00 416,666,500.00 0.833333 2 250,000,000.00 173,611,000.00 250,000,000.00 173,611,000.00 0.694444 3 250,000,000.00 144,675,750.00 125,000,000.00 72,337,875.00 0.578703 4 250,000,000.00 120,563,250.00 125,000,000.00 60,281,625.00 0.482253 1,000,000,000.00 647,183,250.00 1,000,000,000.00 722,897,000.00 Sumber data : Erly Suandy, (2006) Thn


Tabel 2. 3 Besarnya Penghematan Pajak antara Metode Garis Lurus dengan Saldo Menurun Keterangan

Garis Lurus (Rp) PV(Tingkat Nominal Diskon 20%)

Saldo Menurun PV(Tingkat Nominal Diskon 20%)

Harga Perolehan 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 Biaya Penyusutan 1,000,000,000.00 647,183,641.98 1,000,000,000.00 722,897,376.54 PPh 30% 300,000,000.00 194,155,092.59 300,000,000.00 216,869,212.96 Penghematan Pajak 22,714,120.37 Sumber data : Erly Suandy, (2006)

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya biaya penyusutan sebesar Rp. 22,714,120.37.(Rp. 216,869,212.96 – Rp. 194,155,092.59). Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi yaitu 30%. Dengan tingkat diskon 20%

b. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.


Bagi pemberi kerja, pembayaran natura dan kenikmatan dalam bentuk tunjangan akan lebih menguntungkan atau menghemat pajak.

Imbalan kepada pegawai

Imbalan diberikan dalam bentuk uang

Merupakan pengurang penghasilan bruto (non deductible

merupakan Obyek PPh 21

Imbalan diberikan dalam bentuk kenikmatan/natura

Bukan pengurang penghasilan bruto (non deductible

Bukan merupakan Obyek PPh 21

Gambar 2.1 Kerangka Imbalan kepada Pegawai

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan / natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurangang penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21


Tabel 2. 4 Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura Pendapatan Usaha Rp 3,825,000,000 Biaya usaha langsung Rp (2,805,000,000) Laba kotor Rp 6,630,000,000 Biaya usaha tidak langsung Biaya pemasaran Rp (19,040,000) Biaya Adm & umum Rp (425,000,000) Biaya keperluan kantor Rp (136,000,000) Biaya pemeliharaan Rp (76,500,000) Biaya penyusutan Rp (144,500,000)

Pendapatan Usaha Biaya usaha langsung Laba kotor Biaya usaha tidak langsung Biaya pemasaran Biaya Adm & umum Biaya keperluan kantor Biaya pemeliharaan Biaya penyusutan

bentuk uang Rp (45,000,000) Total biaya usaha tidak langsung Rp (864,040,000) laba operasi Rp 5,783,960,000 Pendapatan- Biaya lain-lain

bentuk natura Rp 45,000,000 Total biaya usaha tidak langsung Rp (801,040,000) laba operasi Rp 5,828,960,000 Pendapatan- Biaya lain-lain

Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Total pendapatan- biaya lain-lain

Rp Rp Rp

Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain Total pendapatan-biaya lain-lain

Penghasilan kena pajak Hutang PPh(tarif Pasal 17)

Rp 5,801,555,000

Penghasilan kena pajak Rp 5,846,555,000 Hutang PPh(tarif Pasal 17)

25%x Rp 5,801,555,000.00

Rp (1,450,388,750)

25%x Rp 5,846,555,000

Rp (1,461,638,750)

Laba bersih setelah pajak Total Hutang PPh Penghematan Pajak

Rp 4,351,166,250 Rp 1,450,388,750 Rp. . 11,250.000,00

Laba bersih setelah pajak Total Hutang PPh

Rp 4,384,916,250 Rp 1,461,638,750

17,850,000 (255,000) 17,595,000

Rp 3,825,000,000 Rp (2,805,000,000) Rp 6,630,000,000 Rp (19,040,000) Rp (425,000,000) Rp (136,000,000) Rp (76,500,000) Rp (144,500,000)

Rp Rp Rp

17,850,000 (255,000) 17,595,000

Sumber data : Erly Suandy (2006)

Berdasarkan perhitungan di atas, jika perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 45,000,000 maka total hutang PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 1,450,388,750 sedangkan jika perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk natura sebesar Rp. 45,000,000 maka biaya tersebut

bukan merupakan deductible expense sehingga harus dikoreksi.

Pemberian dalam bentuk natura akan menghasilkan PPh sebesar Rp. 1,461,638,750. Sehingga total penghematan pajak yang dapat diperoleh jika


perusahaan

memberikan

tunjangan

dalam

bentuk

uang

sebesar

Rp.

11.250.000,00.( Rp. 1,461,638,750 - Rp 1,450,388,750). Tarif pajak yang digunakan adalah 25%. c. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 : suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak ialah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan Bangunan lebih besar dari 7 tahun. Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi ( bagi lessee) : 1. Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi( penyusutan capital lease merupakan non deductible expense) 2. Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan 3. Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjag transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi ( pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/ pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva) 4. Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo, 2010 ) Perencanaan pajak untuk pendanaan aktiva tetap yang baru adalah mempertimbangkan pembelian secara langsung (tunai atau kredit) atau

leasing

dengan hak opssi


Contoh kasus PT ULI untuk meningkatkan produksi merencanakan menambah mesin B, dengan harga Rp. 1.000.000.000,00. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli langsung atau menggunakan leasing dengan hak opsi. Mesin tersebut termasuk aktiva tetap kelompok II. Diketahui bunga deposito 16%, bunga pinjaman 20%, bunga leasing 22%. Jangka waktu leasing 4 tahun dan jaminan Rp. 100.000.000,00 (10% dari nilai mesin yang dileasing) Tabel 2. 5 Perbandingan antara Membeli langsung Aktiva dengan Leasing

Leasing dengan bunga 22%

Keterangan

Nominal (Rp)

PV(i=20%) (Rp)

Beli secara tunai PV(i=20%) Nominal (Rp) (Rp)

Harga Perolehan Biaya sewa 1,361,062,562.40 947,345,479.29 Nilai opsi 100,000,000.00 100,000,000.00 Harga mesin 100,000,000,000.00 Jumlah 1,461,062,562.40 1,047,345,479.29 100,000,000,000.00 Jumlah yang boleh dibayarkan Biaya sewa 1,361,062,562.40 947,345,479.29 Biaya Penyusutan 100,000,000.00 27,290,875.01 1,000,000,000.00 Jumlah 1,461,062,562.40 974,636,354.30 1,000,000,000.00 PPh 25 % 438,318,768.72 292,390,906.29 300,000,000.00 Penghematan Pajak 138,318,768.72 122,619,857.57 Sumber data : Olahan penulis (2011)

565,903,495.73 565,903,495.73

565,903,495.73 565,903,495.73 169,771,048.72

Besarnya penghematan pajak apabila tingkat leasing 22 % dan tingkat bunga 20 % secara nominal adalah Rp. 138,318,768.72 ( selisih antara leasing Rp. 438,318,768.72

dengan beli secara tunai Rp. 300,000,000.00.) Sedangkan

penghematan berdasarkan Present ValueI (PV) adalah Rp. 122,619,857.57 (Rp. 292,390,906.29 – Rp. 169,771,048.72)


d. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal Pemaksilan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Contoh : Perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak Tabel 2. 6 Biaya Pendidikan Karyawan Pendapatan Usaha Biaya usaha langsung

Rp 3,825,000,000 Rp (2,805,000,000)

Pendapatan Usaha Biaya usaha langsung

Rp 3,825,000,000 Rp (2,805,000,000)

Laba kotor Biaya usaha tidak langsung Biaya pemasaran Biaya Adm & umum Biaya keperluan kantor Biaya pemeliharaan Biaya penyusutan Total biaya usaha tidak langsung laba operasi Pendapatan- Biaya lain-lain6t Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain

Rp 6,630,000,000

Laba kotor Biaya usaha tidak langsung Biaya pemasaran Biaya Adm & umum Biaya keperluan kantor Biaya pemeliharaan Biaya penyusutan Total biaya usaha tidak langsung laba operasi Pendapatan- Biaya lain-lain Pendapatan lain-lain Biaya lain-lain

Rp 6,630,000,000

Rp (19,040,000) Rp (425,000,000) Rp (136,000,000) Rp (76,500,000) Rp (144,500,000) Rp (801,040,000) Rp 5,828,960,000 Rp Rp

17,850,000 (255,000)

Biaya pendidikan Total pendapatan - biaya

Rp (19,040,000) Rp (425,000,000) Rp (136,000,000) Rp (76,500,000) Rp (144,500,000) Rp (801,040,000) Rp 5,828,960,000 Rp. Rp.

17,850,000 ( 255,000)

Rp. (7, 650,000)

Rp. 17, 595,000

Total pendapatan - biaya

Rp

lain-lain Penghasilan kena pajak Hutang PPh(tarif Pasal 17)

Rp.5, 846, 555, 000

lain-lain Penghasilan kena pajak Hutang PPh(tarif Pasal 17)

Rp 5,838,905,000

25%x Rp 5,846,555,000.00 Laba bersih setelah pajak

Rp. (1,461,638,750) Rp. 4,384,916,250

25% x Rp5,838,905,000.00 Laba bersih setelah pajak

Rp(1,459,726,250) Rp 4,379,178,750

Total Hutang PPh

Rp. 1,461,638,750

Total Hutang PPh

Rp 1,459,726,250

Penghematan Pajak

9,945,000

Rp. 1.912.500,00

Sumber data : olahan penulis (2011)


Berdasarkan perhitungan di atas, jika perusahaan mengeluarkan biaya pendidikan sebesar Rp. 7, 650,000 maka total hutang PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 1,459,726,250 sedangkan jika perusahaan tidak mengeluarkan biaya pendidikan karyawan, maka total hutang PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar

Rp. 1,461,638,750. Sehingga total

penghematan pajak yang dapat diperoleh jika perusahaan mengeluarkan biaya pendidikan karyawan sebesar Rp. 1.912.500,00 (Rp. 1,461,638,750 - Rp 1,459,726,250). Tarif pajak yang digunakan yaitu 25%. 8.

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1)

pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. a. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) objek pajak penghasilan meliputi : 1) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 2) Hadiah 3) Laba Usaha 4) Keuntungan Pengalihan Harta 5) Penerimaan Kembali Pajak


6) Bunga 7) Dividen 8) Royalti 9) Sewa 10) Penerimaan/perolehan berkala 11) Pembebasan utang 12) Keuntungan selisih kurs 13) Keuntungan penilaian kembali aktiva 14) Premi asuransi 15) Iuran anggota 16) Tamb kekayaan neto belum kena pajak 17) Penghasilan berbasis syariah 18) Imbalan bunga 19) Surplus Bank Indonesia

b. Penghasilan Bukan Objek Pajak: Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) yang bukan merupakan objek pajak penghasilan meliputi : 1) Bantuan, sumbangan, zakat, hibah 2) Warisan 3) Setoran tunai (harta) sebagai pengganti saham 4) Natura dan kenikmatan 5) Penggantian asuransi 6) Dividen, dengan syarat saham yg dimiliki >25% 7) Iuran pensiun 8) Hasil investasi yg diterima dana pensiun


9) Bagian laba dari CV, persekutuan, perumpulan, firma, kongsi 10) Bagian laba modal ventura 11) Bea siswa 12) Sisa lebih badan nirlaba 13) Bantuan/Santunan yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu. c. Biaya Fiskal Yang Boleh Dikurangkan Berdasarkan

UU PPh No. 36 Tahun 2008

Pasal

6 ayat (1) yang

merupakan biaya fiskal yang boleh dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 1) Penyusutan/amortisasi Harta berwujud dan tidak berwujud 2) Iuran kepada dana pensiun yg sdh disahkan Menkeu 3) Kerugian pengalihan harta yg digunakan dalam rangka 3M 4) Kerugian Selisih kurs 5) Biaya Litbang yang dilakukan di Indonesia 6) Beasiswa, magang dan pelatihan 7) Piutang Tak Tertagih 8) Sumbangan Bencana Nasional 9) Sumbangan Litbang 10) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial 11) Sumbangan Fasilitas Pendidikan 12) Sumbangan Pembinaan Olahraga

d. Biaya Fiskal Yang Tidak Boleh Dikurangkan Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) yang merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan meliputi :


1)

Pembagian Dividen

2)

Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang pribadi pemegang saham, sekutu , anggota

3)

Pembentukan Cadangan

4)

Premi Asuransi

5)

Pemberian Natura / Kenikmatan

6)

Jumlah yang melebihi kewajaran

7)

Hibah, Bantuan, Sumbangan kecuali Zakat

8)

Pajak Penghasilan

9)

Pengeluaran untuk kepentingan pribadi WP

10) Gaji kepada anggota persekutuan, Firma, CV 11) Sanksi Perpajakan

B. Tinjauan Peneliti Terdahulu Penelitian yang dilaksanakan sekarang ini, merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya

Tabel 2. 7 Tinjauan Peneliti Terdahulu Nama

Judul

Rumusan Masalah

Hasil Penelitian

Alvide

Implementasi Perencanaan Pajak ( tax planning) atas Peng

1.Apakah PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan menerapkan perencanaan pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1. PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan telah berupaya mengpenerapankan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar melalui pemaksimalan biaya fiskal, melaksanakan program manfaat karyawan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, dan optimalisasi kredit pajak. Akan tetapi masih ada peluang yang bisa dilakukan yaitu pemberian tunjangan penghasilan kepada karyawan yang

(2007)

hasilan Badan pada PT Perkebunan Nusantara III (persero)

2.Apakah ada pengaruh penerapan perencannan pajak


Eva (2008)

Jabar (2004)

Medan

tidak dimasukkan ke dalam daftar gaji atas penghasilan badan terhadap jumlah karyawan. pajak yang dibayar. 2.Penerapan perencanaan Pajak pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan telah didukung oleh system administrasi ynag tertib, rapid an teratur sehingga menghasilkan penghematan pajak.

Penerapan tax planning untuk Pajak Penghasilan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak Badan PT Barata UUM Medan

1.Bagaimana pengaruh penerapan tax planning terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan

Penerapan tax planning untuk meningkatkan Kinerja perusahaan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonessia I

1.bagaimana PT( Persero) Pelabuhan Indonessia Imelaksanakan perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan tax planning secara lengkap, benar, tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan

1.PT Barata UUM Medan telah berupaya menerapkan tax planning untuk meminimalkan beban pajak, namun masih terdapat cara tax planning yang belum efektif dan efisien seperti penerapan metode penyusutan, tidak adanya pemberian tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan 2.Penerapan perencanaan Pajak pada PT Barata UUM Medan telah didukung oleh system administrasi ynag tertib, rapi dan teratur sehingga menghasilkan penghematan pajak 1.PT Pelabuhan Indonesia telah berupaya mengimplementasaikan tax planning untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perushaaan namun masih terdapat cara penerapan pajak yang belum efisien dan efektif 2. Penerapan pajak telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi & teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak 3.Penerapan tax planning bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lengkap,benar, & tepat waktu.

Sumber data : Penulis (2011)


C. Kerangka konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. (Jurusan Akuntansi, 2004) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual untuk membantu melakukan pemahaman dan pembahasan masalah seperti di bawah ini :

LAPORAN KEUANGAN PT. PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

Tanpa Tax planning

Dengan Tax planning (UU PPh No.36 tahun 2008)

PPh tanpa Tax planning

PPh dengan Tax planning Efisiensi

Gambar 2. 2 Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk menyelesaikan masalah penelitian dalam skripsi ini diwakili oleh bagan alur. Dasar penelitian ini dalam melakukan tax planning adalah laporan keuangan dari PT Perkebunan Sumatera Utara yaitu Laporan Laba Rugi. Laporan laba Rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan dengan laporan laba rugi tanpa tax planning berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu UU PPh


Nomor.36 Tahun 2008. Hasil dari análisis akan diperbandingkan antara PPh tanpa tax planning dengan PPh yang menggunakan tax planning. Dari hasil análisis akan dilihat ada tidaknya efisiensi pembayaran pajak


diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) atau beban (expense),

Recommend Documents