Disusun oleh : Raya Ajelita

Perpustakaan Unika

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBUATAN DAN PEMASANGAN MATERI IKLAN PADA PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN DENGAN STUDI KASUS PADA PT. INTI KREASITAMA MEDIA PARIWARA SEMARANG KERTAS KARYA Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Program Studi Diploma III Perpajakan / Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Disusun oleh : Raya Ajelita 04.31.0010

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2008

Perpustakaan Unika

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama

: Raya Ajelita

NIM

: 04.31.0010

Fakultas

: Ekonomi

Program Studi

: Diploma III Perpajakan

Judul

: MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ATAS

MATERI

PEMBUATAN

IKLAN

PADA

DAN

PEMASANGAN

PERUSAHAAN

JASA

PERIKLANAN DENGAN STUDI KASUS PADA PT. INTI KREASITAMA MEDIA PARIWARA SEMARANG

Disetujui di Semarang, 4 Juni 2008 Pembimbing

( Agnes Arie MC, SE, Akt )

ii

Perpustakaan Unika

HALAMAN PENGESAHAN KERTAS KARYA

Kertas karya dengan judul : Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan NIilai Atas Pembuatan Dan Pemasangan Materi Iklan Pada Perusahana Jasa Periklanan Dengan Studi Kasus Pada PT. Inti Kreasitama Media Pariwara Semarang

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Nama

: Raya Ajelita

NIM

: 04.31.0010

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggala 11 Juli 2008, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan.

Pembimbing,

Koordinator Penguji,

( Agnes Arie MC, SE, Akt )

( P. Rini Hastuti, SE, Msi, Akt )

Dekan Fakultas Ekonomi

( Drs. Sentot Suciarto, A, MP, Ph.D )

iii

Perpustakaan Unika

PERNYATAAN KEASLIAN KERTAS KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Raya Ajelita

NIM

: 04.31.0010

Fakultas

: Ekonomi

Program Studi

: Diploma III Perpajakan

Menyatakan bahwa kertas karya ini adalah hasil saya sendiri. Apabila dikemudian hari diketemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Semarang, 11 Juli 2008

( Raya Ajelita )

iv

Perpustakaan Unika

Motto “ Bila engkau tidak bisa menjadi pohon cemara di bukit, jadilah belukar yang indah di tepi parit. Bila engkau tidak bisa menjadi belukar, jadilah rumput yang membuat jalan – jalan semarak. Bila engkau tidak bisa menjadi gurami, jadilah teri yang indah ditambak. Bila engkau tidak bisa menjadi komandan, jadilah prajurit yang tangguh. Bukan kebesaran yang menentukan menang atau kalah, yang penting jadilah wajar, apa adamu dan menjadi dewasa “ Douglas Malloch

“ Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawah langit ada waktunya dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka “. Pengkotbah 3 : 1,11

Kupersembahkan bagi kedua orang tuaku yang tercinta

v

Perpustakaan Unika

ABSTRAKSI Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang dipungut berdasarkan Undang – undang No. 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai ( value added ) yang timbul akibat dipakainya faktor – faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Maka PPN yang dikenakan pada akhirnya akan menjadi beban konsumen, oleh karena itu pajak akan dibebankan kepada semua konsumen, tanpa memandang siapakah konsumen yang akan menanggung pajak. Demikian juga dengan Iklan, Iklan yang dipasang memiliki nilai tambah sehingga dikenakan PPN. PPN Jasa Iklan dikenakan 10 % dari Harga Jual atas pembuatan dan pemasangan materi iklan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan. Pajak yang dikenakan pada iklan bukan hanya PPN saja akan tetapi juga Pajak Reklame maupun Retribusi. Maka perusahaan dapat mengenakan PPN 10 % dari harga jual ( termasuk pajak reklame maupun retribusi ) maupun PPN 10 % dari harga jual ( setelah dikurangi dengan Pajak Reklame maupun retribusi ), tergantung kesepakatan bersama antara perusahaan dan klien yang tertuang dalam kontrak yang dalam pelaksanaannya menerbitkan Purchase Order / SPK ( Surat Perintah Kerja )

vi

Perpustakaan Unika

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih karena atas rahmat, berkat dan kasihnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Kertas Karya ini lewat bantuan dan dukungan dari orang tua, dosen pembimbing, teman – teman dan masih banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan ungkapan syukur dan terimakasih kepada semua saja yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan Kertas Karya ini. 1.

Syukur dan trimakasih pada Tuhan Yesus Kristus yang mencintai aku lewat banyak orang yang telah dengan rela hati untuk membantuku.

2.

Trimakasih kepada kedua orangtuaku yang telah senantiasa mendukung dan memberi semangat.

3.

Terimakasih kepada Tarekat Suster – suster St. Fransiskus yang telah membiayai kuliah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

4.

Terimakasih kepada Bapak Drs. Sentot Suciarto A, Ph D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang

5.

Terimakasih kepada Ibu Eny Trimeiningrum, SE; Msi, selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberi semangat dan dukungan bagi penulis.

vii

Perpustakaan Unika

6.

Trimakasih kepada Ibu. Agnes Arie MC, SE, Akt, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, dan dengan rela hati untuk memberi waktu, perhatian pada penulis dalam penyusunan Kertas Karya ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

7.

Trimakasih kepada Ibu Vivin, selaku staf DIII Perpajakan, yang dengan kesabarannya, senantiasa membantu penulis dalam pengurusan administrasi yang penulis butuhkan.

8.

Terimakasih kepada Bapak Santoso selaku Direktur PT. Inti Kreasitama Media Pariwara yang telah dengan rela hati memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data yang dibutuhkan dalam penulisan kertas karya ini sehingga dapat selesaia dengan baik.

9.

Trimakasih kepada semua teman – teman DIII Perpajakan, yang banyak membantu, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

10.

Trimakasih kepada siapa saja yang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberi dukungan dan bantuan.

Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun atas penyusunan Kertas Karya ini yang tentu masih jauh dari sempurna, dan semoga Kertas Karya ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca.

Semarang,

Juli 2008

Penulis

viii

Perpustakaan Unika

DAFTAR ISI Hal Halaman Judul…………………………………………………………………………i Halaman Persetujuan………………………………………………………………….ii Halaman Pengesahan…………………………………………………………………iii Pernyataan Keaslian………………………………………………………………….iv Motto dan Persembahan………………………………………………………………v Abstraksi……………………………………………………………………………...vi Kata Pengantar……………………………………………………………………….vii Daftar Isi……………………………………………………………………...............ix Daftar Lampiran……………………………………………………………………..xii BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN I.

Latar Belakang Masalah………………………………………1

II.

Perumusan Masalah…………………………………………...4

III.

Tujuan Penelitian……………………………………………...4

IV.

Manfaat Penelitian…………………………………………….5

V.

Sistemetika Penulisan…………………………………………5

: TINJAUAN PUSTAKA II.1.

Pengertian Umum Pajak Pertambahan Nilai………………….7 II.1.1 Pengertian Dan Dasar Hukum………………………….7 II.1.2 Subyek Dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai…………14

ix

Perpustakaan Unika

II.2.

Fungsi Pajak Pertambahan Nilai……………………………..17 II.2.1 Penerimaan Negara……………………………………17 II.2.2 Pemerataan Beban Pajak………………………………18 II.2.3 Mengatur Pola Konsumsi……………………………...18 II.2.4 Mendorong Ekspor…………………………………….18 II.2.5 Mendorong Investasi…………………………………..19 II.2.6 Membantu Pengusaha Kecil…………………………...19

II.3

Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPN……………………24 II.3.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %.................24 II.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0%............................................................25

BAB III

: GAMBARAN UMUM SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN III.1.

Lokasi Penelitian…………………………………………….26

III.2.

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha………………….27

III.3.

Kegiatan Jasa Periklanan…………………………………….28 III.3.1. Jenis – jenis Iklan Yang Dipasang………………… 29 III.3.2. Jangka Waktu Pemasangan…………………………. 30

III.4.

Metode Penelitian……………………………………………31 III.4.1. Jenis Data…………………………………………….31 III.4.2. Metode Pengumpulan Data…………………………..32 III.4.3. Teknik Analisis Data……………………………… 32

x

Perpustakaan Unika

BAB IV

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN IV.1. Mekanisme

Pengenaan

PPN

Pada

Perusahaan

Jasa

Periklanan……………………………………………………34 IV.1.1. Ketentuan Undang – Undang Pajak Pertambahan NIlai Atas Jasa Periklanan…………………………………34 IV.1.2. Tarif Pemasangan Reklame………………………….36 IV.1.3. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai…………38 IV.2. Pelaporan SPT Masa PPN…………………………………...54 BAB V

: PENUTUP V.1. Kesimpulan……………………………………………………..56 V.2. Saran……………………………………………………………58

DAFTAR PUSTAKA

xi

Perpustakaan Unika

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

: Surat Keterangan

Lampiran II

: Bukti Penerimaan Surat

Lampiran III : Surat Setoran Pajak ( SSP ) Lampiran IV : Formulir 1107 SPT Masa PPN

xii

Perpustakaan Unika

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan – kebijakan dibidang perpajakan. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang senantiasa berkembang dimasyarakat. Undang – undang perpajakan pun senantiasa disesuaikan dengan harapan akan semakin memudahkan Wajib Pajak, mengingat betapa cepatnya Undang – undang Pajak berubah dari waktu ke waktu. Dalam Undang - undang Ketentuan Umum Dan tata Cara Perpajakan ( UU KUP ) terbaru yaitu UU KUP no. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP no.28 tahun 2007, yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2008, dijelaskan mengenai pengertian dari pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap warga Negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, sebab pajak merupakan bagian penting dari penerimaan Negara yang terbesar untuk mendanai APBN. Pajak menjadi motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat, karena sumber Keuangan Negara tidak lagi semata – mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Dengan demikian

Perpustakaan Unika

penerimaan Negara dari sektor perpajakan semakin dioptimalkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Mengingat pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan. Dari sebab itu akhir – akhir ini pemerintah semakin giat menggalakkan masyarakat untuk sadar pajak, antara lain dengan membuat iklan baik di media cetak maupun media elektronik, seperti yang ditayangkan di televisi, di mana dikatakan bahwa pajak menjadi sumber dana untuk subsidi BBM, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan lain – lain, oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk sadar pajak, dengan alasan jika mau menikmati fasilitas tentu harus mau membayar pajak. Untuk itu pemerintah juga memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam pembayaran atau perhitungan pajaknya, misalnya dengan membagi system pemungutan pajak menjadi tiga bagian yaitu Official Assesment System, Self Assesment System dan Withholding system. Dalam Official Assesment System pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang. Self Assesment System memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan Withholding System memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Jadi seyogyanya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak taat pajak. Selain itu pemerintah terutama dari Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk

2

Perpustakaan Unika

memperbaiki kinerjanya sehingga diharapkan semakin memberikan rasa keadilan bagi para Wajib Pajak. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara antara lain, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas lebih lanjut mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sebab menurut penulis Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang paling banyak memberi sumbangan pemasukan bagi pendapatan Negara. Hal itu disebabkan oleh karena Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang dipungut berdasarkan Undang – undang No. 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai ( value added ) yang timbul akibat dipakainya faktor – faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Maka PPN yang dikenakan pada akhirnya akan menjadi beban konsumen, oleh karena itu pajak akan dibebankan kepada semua konsumen, tanpa memandang siapakah konsumen yang akan menanggung pajak. Misalnya ketika kita berbelanja, semua produk yang sudah melalui proses pengolahan terkena Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan 10 % dari harga jual. Dari banyak produk yang dikenai PPN, jasa iklan pun tak luput dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, karena jasa iklan secara umum bertujuan untuk memperkenalkan produk tertentu pada masyarakat, itu artinya iklan memiliki nilai tambah. Dari sebab itu penulis akan lebih memfokuskan pembahasan PPN dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Periklanan.

3

Perpustakaan Unika

Sebagian besar dari masyarakat, tidak begitu mengetahui tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Periklanan, sebab umumnya masyarakat lebih mengenal pengenaan pajaknya atas Pajak Daerah atau Retribusi. Dalam buku – buku yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai pun PPN atas jasa iklan tidak begitu banyak dibahas. Untuk itulah penulis merasa penting untuk membahas lebih mendalam mengenai PPN Jasa Iklan dengan judul “ MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBUATAN DAN PEMASANGAN MATERI IKLAN PADA PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN DENGAN STUDI KASUS PADA PT. INTI KREASITAMA MEDIA PARIWARA SEMARANG“

I.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.

Bagaimana

Mekanisme

Pengenaan

PPN

atas

pembuatan

dan

pemasangan materi iklan? 2.

Bagaimana Pengenaan tarif atas PPN Iklan?

3.

Bagaimana Pelaporan SPT Masa PPN Iklan?

I.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

4

Perpustakaan Unika

1.

Untuk mengetahui mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Iklan.

2.

Untuk mengetahui pengenaan tarif atas PPN Iklan dan cara perhitungannya.

3.

Untuk mengetahui bagaimana pelaporan SPT masa PPN Iklan

I.4. Manfaat Penelitian 1.

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang PPN Iklan pada perusahaan jasa periklanan.

2.

Bagi pembaca, menambah pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pengenaan PPN Iklan.

3.

Bagi subjek pajak dalam hal ini khususnya PT. Inti Kreasitama Media Pariwara yang bertindak sebagai Pengusaha Kena Pajak, semakin mengetahui seluk beluk tentang PPN Iklan, sehingga hal itu dapat digunakan sebagai pertimbangan bila dianggap perlu dalam kaitannya dengan pengenaan PPN Iklan.

4.

Bagi

Kantor

Pelayanan

Pajak,

dapat

menjadi

masukan

dan

pertimbangan.

I.5. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika dapat dibagi ke beberapa bab, yaitu :

5

Perpustakaan Unika

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori pajak terutama yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III : GAMBARAN UMUM SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai Subyek dan Obyek Penelitian, juga tentang metodologi penelitian yang digunakan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan pembahasan tentang subyek dan obyek yang telah diteliti oleh penulis, serta mekanisme pengenaan PPN Iklan

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran.

6

Perpustakaan Unika

BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1.Pengertian Umum Pajak Pertambahan Nilai II.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum 1. Pengertian Umum Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya pajak penjualan telah diterapkan di Eropa pada abad pertengahan, seperti di Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis, dan lain – lain. Prancis sebagai Negara pertama yang mengadopsi Pajak Pertambahan Nilai ( Value Added Tax / VAT ) tahun 1994 di tingkat pedagang besar yang akhirnya diperluas sampai pada penyerahan barang yang dilakukan pada tingkat pedagang eceran. Vietnam sebagai Negara dilingkungan Asia pertama kali menerapkan VAT, yaitu tahun 1993. Kemudian diikuti oleh Negara lain seperti Korea tahun 1977, Cina tahun 1984. Sedangkan Indonesia menerapkan VAT pada awal April 1985 bersamaan dengan Negara lainnya, yaitu Turki. Akhirnya negara asia lainnya menyusul yaitu India tahun 1986 dan Philipina tahun 1988. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri ( di dalam Daerah Pabean ), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean ( diekspor ), dikenakan pajak dengan tarif 0 % ( nol persen ).

Perpustakaan Unika

Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan ekonomi, social dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya factor – factor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. ( Waluyo, 2004 )

2. Sifat, Tipe dan Prinsip Pemungutan 1) Sifat Pemungutan a)PPN sebagai Pajak Objektif Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

8

Perpustakaan Unika

b)PPN sebagai Pajak Tidak Langsung Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban)

c)Pemungutan PPN Multi Stage Tax Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

d)PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak Credit Method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN

e)PPN bersifat netral Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 ( dua ) factor : 1. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. 2. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan

f)PPN tidak menimbulkan pajak ganda

9

Perpustakaan Unika

g)PPN sebagai pajak atas konsumsi pajak dalam negeri penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri

2) Tipe Pemungutan Tipe Pemungutan atau perlakuan perolehannya barang modal dapat diklasifikasikan dalam : a) Consumption Type Value Added Tax Pada tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi.

b) Net Income Type Value Added Tax Pada tipe ini tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan. Pengurangan tersebut diperkenankan hanya sebesar penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung net income dalam rangka penghitungan PPh. Cara ini berakibat pengenaan pajak dua kali atas barang modal.

10

Perpustakaan Unika

c) Gross Product Type Value Added Tax Tipe ini menyatakan bahwa pembelian barang modal tidak diperkenankan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Akibatnya sama saja yaitu barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat pembelian dan dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

3) Prinsip Pemungutan Dari mekanisme pemungutan PPN, terdapat 2 ( dua ) prinsip pemungutan yaitu : a).Prinsip Tempat Tujuan ( Destination ) Pada prinsip ini PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

b).Prinsip Tempat Asal ( Origin Principle ) Pada prinsip tempat asal ini diartikan bahwa PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. ( Waluyo, 2004 )

11

Perpustakaan Unika

3. Undang – undang PPN dan Perubahan – perubahannya. Pajak Tidak Langsung yang dikenakan atas adanya suatu perbuatan yang menyebabkan adanya lalu lintas barang ( pajak objektif ) sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1950 Tabel 2-1 : Undang – Undang PPN Dan Perubahannya NAMA PUNGUTAN

MULAI BERLAKU

Pajak Peredaran

1950

Pajak Penjualan 1951

1951

Pajak Pertambahan Nilai 1984

1985

( Rusdji, 2007 )

Dengan Undang – undang No. 8 Tahun 1983 mulai dipungut Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Perbedaan utama Pajak Pertambahan Nilai dari Peredaran dan Pajak Penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda. Sesuai dengan namanya, Pajak dikenakan atas pertambahan nilai ( value added ) yang diberikan kepada barang yang dihasilkan atau diserahkan. Pajak yang dipungut dengan sendirinya terbebas dari unsur pengenaan pajak berganda. Hal ini dimungkinkan karena diterapkannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif yang sama ( 10 % ) dan adanya mekanisme kredit pajak. Sejak berlakunya Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai No. 8 Tahun 1983, sejak itu juga UU PPN semakin disempurnakan dengan adanya perubahan undang – undang PPN dari waktu ke waktu, yaitu :

12

Perpustakaan Unika

1.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264. Ditetapkan tanggal 31 Desember 1983. Mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984

2.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568. Ditetapkan tanggal 9 November 1994. Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Undang – undang ini dapat disebut “ Undang – undang Perubahan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 “

13

Perpustakaan Unika

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986. Ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2000. Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Undang – undang ini dapat disebut “ Undang – undang Perubahan Kedua Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 “ ( Rusdji, 2007 )

II.1.2 Subyek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai 1. Subyek Pajak Subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) yaitu Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP ) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak ( JKP ) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

2. Obyek Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

14

Perpustakaan Unika

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat – syaratnya adalah : •

Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.

•

Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.

•

Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

•

Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b.Impor Barang Kena Pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat – syaratnya adalah : •

Jasa yang diserahkan merupakan JKP;

•

Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;

•

Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

d.Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

15

Perpustakaan Unika

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

g.Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

h.Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ( bukan inventory ) oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan. ( Mardiasmo, 2003 )

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak; Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud; Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 18 tahun 2000; sedangkan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta

16

Perpustakaan Unika

tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ( Rusdji, 2007 ).

II.2.Fungsi Pajak Pertambahan Nilai Fungsi Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah : 1. Penerimaan Negara Salah satu fungsi pemungutan pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi Budgeter. Begitupula Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sejak diterapkan, Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai telah cukup berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara lainnya.

17

Perpustakaan Unika

2. Pemerataan Beban Pajak PPN dikatakan sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak Penghasilan ( PPh ). Karena Pajak Penghasilan ( PPh ) mengadakan pengecualian Subyek Pajak, ada Subyek Pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang, tanpa pengecualian. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan beban pajak.

3. Mengatur Pola Konsumsi PPN juga disebut sebagai pajak atas konsumsi, yang menjadi pemikul beban pajak ini adalah Konsumen. Oleh karena itu PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang – barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat dipengaruhi dan diarahkan.

4. Mendorong Ekspor Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0 %.

18

Perpustakaan Unika

5. Mendorong Investasi Dalam system Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan / dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN Barang Modal diharapkan akan mendorong Investasi.

6. Membantu Pengusaha Kecil Dengan mengecualikan Pengusaha Kecil dari kewajiban memungut PPN, diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya. ( Rusdji, 2007 )

II.3 Yang dikecualikan dari Pengenaan PPN Sesuai dengan pertimbangan ekonomi, social, dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak. Semua barang yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agraria lainnya yang tidak diproses, bukan merupakan sarana pengenaan pajak. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yaitu : 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya terdiri ; a. Minyak mentah ( crude oil ) ; b. Gas Bumi; c. Panas bumi;

19

Perpustakaan Unika

d. Pasir dan kerikil; e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.

2. Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak jenisnya terdiri : a. Beras; b. Gabah; c. Jagung; d. Sagu; e. Kedelai; dan f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan

4. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga.

( Waluyo, 2004 )

20

Perpustakaan Unika

Sedangkan kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 adalah : 1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, yang jenisnya meliputi : a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; b. Jasa dokter hewan; c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi dan fisiotherapi; d. Jasa kebidanan dan dukun bayi; e. Jasa paramedic dan perawat; dan f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

2. Jasa dibidang pelayanan social, yang jenisnya meliputi : a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo; b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; e. Jasa pemakaman termasuk krematorim; dan f. Jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

21

Perpustakaan Unika

3. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko, yang jenisnya meliputi: a. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentan Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ( perjanjian ), serta anjak piutang; b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.

4. Jasa dibidang keagamaan, yang jenisnya meliputi : a. Jasa pelayanan rumah ibadah; b. Jasa pemberian kotbah atau dakwah; dan c. Jasa lainnya dibidang keagamaan.

5. Jasa dibidang pendidikan, yang jenisnya meliputi : a. Jasa

penyelenggaraan

pendidikan

sekolah,

seperti

jasa

penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional; dan b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus – kursus.

22

Perpustakaan Unika

6. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma – cuma.

7. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan yaitu jasa penyiaran radio atau televise yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

8. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air yaitu jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta

9. Jasa dibidang tenaga kerja, yang jenisnya meliputi : a. Jasa tenaga kerja; b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan c. Jasa penyelenggaraan latihan tenaga kerja.

23

Perpustakaan Unika

10. Jasa dibidang perhotelan, yang jenisnya meliputi : a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya dihotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan b. Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

11. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, yang jenisnya meliputi jenis – jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pendirian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), pemberian izin usaha perdagangan ( SIUP ), pemberian nomor pokok wajib pajak ( NPWP ), pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) ( Waluyo, 2004 )

II.3 Tarif Pajak Tarif Pajak Pertambahan Nilai II.3.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % ( sepuluh persen )

24

Perpustakaan Unika

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

II.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 % ( nol persen ) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 % ( nol persen ). Pengenaan tarif 0 % ( nol persen ) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. ( Waluyo, 2004 )

25

Perpustakaan Unika

BAB III GAMBARAN UMUM SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN III.1. Lokasi Penelitian PT. Inti Kreasitama Media Pariwara yang menjadi tempat penelitian penulis, didirikan pada tanggal 29 Oktober 2003 dan berkedudukan di Kompleks Pertokoan Jurnatan C – 7, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pengukuhan : Pem-80/WPJ.10/KP.0603/2003, dan saat ini dengan berbagai pertimbangan yang tidak dapat penulis uraikan dalam Tugas Akhir ini, PT. Inti Kreasitama Media Pariwara untuk sementara berkantor di Jl. Hasanudin G 7 B. Perusahaan ini didirikan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha dibidang Jasa Periklanan, yang melayani masyarakat dan para pengusaha yang ingin memasarkan produknya kepada khalayak umum. PT. Inti Kreasitama Media Pariwara merupakan perusahaan milik pribadi yang 96 % kepemilikan saham dimiliki oleh Bapak Santoso. Jumlah karyawan yang ada yaitu 7 orang, yang masing – masing bertugas untuk : 1 orang bagian marketing, 1 orang bagian perpajakan, 1 orang bagian pengurusan ijin ke Pemkot, 1 orang bagian disain, 1 orang bagian foto, 1 orang bagian penerima order, dan 1 orang bagian administrasi, dengan direkturnya Bapak Santoso. Sedangkan yang lainnya merupakan tenaga harian / borongan yang bertugas untuk memasang spanduk atau umbul – umbul, dan lain sebagainya.

Perpustakaan Unika

III.2. Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Perseroan ini didirikan ialah berusaha dalam bidang – bidang a.

Perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan local, dalam segala macam barang yang dapat dilakukan;

b.

Keagenan atau perwakilan, distributor, grosir, leveransir, supplier dan penyalur, dalam segala macam barang yang dapat dilakukan;

c.

Segala macam jasa, termasuk jasa periklanan ( advertising ) dan jasa pemasarannya, kecuali jasa hukum dan pajak

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a.

Melakukan segala pekerjaan yang bersangkutan dan yang dapat memperkembangkan usaha – usaha tersebut di atas, semuanya dalam arti kata seluas – luasnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain dengan mendapat komisi.

27

Perpustakaan Unika

b.

Berhak turut serta mengambil bagian atau mempunyai kepentingan dalam perusahaan – perusahaan atau Badan Hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini, semuanya itu dengan memperhatikan Undang – Undang dan peraturan – peraturan pemerintah.

III.3. Kegiatan Jasa Periklanan Secara umum kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Periklanan dalam hal ini PT. Inti Kreasitama Media Pariwara adalah menerima dan memasang iklan seperti Spanduk, Umbul – umbul/ Vertical Banner/T-Banner/x-Banner, Neon Box, Baliho, Coverboard ( Vinyl ), Billboard.

Untuk Pemasangan Iklan, kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah : a. Mengurus perijinan ke Pemerintah Kota (dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang )

b. Membayar Pajak Reklame ke Pemerintah Kota

c. Membayar Retribusi ke pemerintah kota , baik iklan yang dipasang mingguan, bulanan maupun tahunan, sebab setiap pemasangan iklan akan selalu diikuti dengan kewajiban membayar retribusi.

28

Perpustakaan Unika

III.3.1. Jenis – jenis iklan yang dipasang 1. Spanduk Spanduk terbuat dari bahan kain atau MMT yang berbentuk persegi panjang dan dipasang pada panggung – panggung spanduk yang tersedia, namun dapat juga dipasang di luar panggung spanduk.

2. Umbul – umbul / T- Banner /Vertikal Banner / X- Banner. Umbul – umbul / T-Banner / Vertikal banner / X-Banner digolongkan dalam jenis yang sama, yang membuat namanya berbeda adalah model atau bentuk yang berbeda. Umbul – umbul terbuat dari bahan kain, dipasang pada bambu yang ditancapkan ditepi –tepi jalan dan berkibar – kibar, T- Banner / Vertikal Banner terbuat dari bahan kain maupun dari bahan MMT, T- Banner / Vertikal Banner berbentuk kotak, sedangkan XBanner berbentuk X, terbuat dari bahan MMT.

3. Neon Box Neon Box merupakan jenis iklan yang dilengkapi lampu di dalamnya, dapat dibuat baik dari satu sisi maupun dua sisi, bentuknya bisa bermacam – macam sesuai permintaan pembeli.

29

Perpustakaan Unika

4. Baliho atau Billboard Baliho dapat dikatakan sama dengan Billbord, yang membedakannya adalah dari segi ukuran, Baliho berukuran 4 x 6 m sedangkan Billboard di atas 4 x 6 m dengan type Frontlite atau Backlite

5. Coverboard dan Vinyl Coverboard dan Vinyl adalah media yang dipasang pada konstruksi Baliho atau Billboard yang sewaktu waktu dapat diganti sesuai dengan permintaan perusahaan yang bersangkutan. Coverboard merupakan iklan bulanan, sedangkan Vinyl merupakan materi yang dipasang pada konstruksi billboard atau baliho yang dikontrak selama setahun.

III.3.2. Jangka waktu pemasangan 1. Spanduk umumnya dipasang selama 7 hari atau 14 hari, bila diperlukan dapat diperpanjang.

2. Umbul – umbul / T-Banner / Vertikal Banner pada umumnya juga dipasang selama 7 hari atau 14 hari, sedangkan Vertikal Banner dapat dipasang tahunan.

3. Baliho atau Billboard pada umumnya bersifat tahunan, namun dapat juga dikontrak dalam jangka waktu bulanan..

30

Perpustakaan Unika

4. Coverboard

dipasang

bulanan

sesuai

dengan

event

yang

ingin

disampaikan oleh perusahaan yang memakai jasa iklan kepada masyarakat, sedangkan Vinyl tidak ada jangka waktu, tergantung pada perusahaan yang memakai jasa iklan.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. Inti Kreasitama Media Pariwara wajib untuk memungut PPN, maka setiap transaksi pemasangan iklan PT. Inti Kreasitama Media Pariwara akan menerbitkan Faktur Pajak Standar, yang menjadi Pajak Masukan bagi pembeli.

III.4. Metode Penelitian III.4.1.Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan adalah : Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya sumber-sumber yang secara tidak langsung diperoleh oleh penulis seperti misalnya data penjualan PT. Inti Kreasitama Media Pariwara untuk tahun 2007, hasil sumber kepustakaan dari buku-buku Pajak Pertambahan Nilai, Surat Edaran Dirjen Pajak, Keputusan Menteri Keuangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian untuk menunjang dalam pembuatan Tugas Akhir penulis.

31

Perpustakaan Unika

III.4.2.Metode Pengumpulan Data Di dalam penyusunan Laporan Kertas Karya ini, data yang penulis dapat merupakan sekunder, dimana penulis memperoleh data melalui: 1. Observasi Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan fakta – fakta yang tampak ( kasat mata ). Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek yang diteliti (PT. Inti Kreasitama Media Pariwara).

2. Dokumenter Tehnik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen – dokumen tertulis .Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan dari dokumen-dokumen yang didapat dari perpustakaan.

III.4.3.Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

32

Perpustakaan Unika

1. Teknik deskriptif kualitatif Yaitu teknik analisis yang menggambarkan serta menganalisis data berdasarkan teori yang ada serta kenyataannya. Teknik ini digunakan untuk menganalisis pengenaan PPN Iklan antara teori yang ada serta kenyataannya yang dilakukan pada perusahaan PT. Inti Kreasitama Media Pariwara.

2. Teknik deskriptif kuantitatif Yaitu teknik analisis yang menggambarkan serta menganalisis data dengan menggunakan penghitungan angka-angka. Dalam pembahasan ini, teknik tersebut digunakan untuk mengetahui mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Iklan dan bagaimana perhitungannya.

33

Perpustakaan Unika

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN IV.1. Mekanisme Pengenaan PPN Pada Perusahaan Jasa Periklanan. IV.1.1 Ketentuan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Periklanan Kegiatan Perusahaan Periklanan dapat terdiri dari ( SE 10/98 ) : 1.

Pembuatan Materi Iklan

2.

Pemasangan Iklan di Media

3.

Konsultasi

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10 / PJ.3 / 1998 tanggal 15 Juni 1998 ditegaskan bahwa kegiatan perusahaan periklanan terdiri atas : Tabel 4-1 : Kegiatan Perusahaan Periklanan PEMBERI

PENERIMA KEGIATAN

JASA

PERLAKUAN PPN

JASA Pembuatan

materi Terutang

PPN

dengan

DPP

Perusahaan Klien

iklan oleh Perusahaan sebesar

penggantian

yang

PPN

DPP

Periklanan Periklanan

diterima.

Pembuatan

materi Terutang

iklan ketiga.

oleh

dengan

pihak sebesar tagihan kepada klien ( tagihan dari Perusahaan Media + fee )

Perpustakaan Unika

Pemasangan Iklan di Terutang media

PPN

dengan

DPP

sebesar tagihan kepada klien ( tagihan dari Perusahaan Media + fee )

Konsultasi

Terutang

PPN

dengan

DPP

sebesar

penggantian

yang

PPN

DPP

diterima. Spot

Bonus,

dari Terutang

Media TV

dengan

sesuai dengan harga pasar.

Perusahaan

Perusahaan

Pemasangan Iklan di Terutang

PPN

Media

Periklanan

Media

penggantian

yang

PPN

DPP

sebesar

dengan

DPP

diterima. Spot Bonus

Terutang

dengan

sesuai dengan harga pasar. Pihak

Perusahaan

Ketiga

Periklanan

Pembuatan Materi

Terutang

PPN

dengan

sebesar

penggantian

DPP yang

diterima.

( Sukarji, 2006 )

35

Perpustakaan Unika

IV.1.2. Tarif Pemasangan Reklame 1. Faktor yang mempengaruhi penentuan harga iklan. 1. Bahan yang dipakai ( Kain / MMT ). 2. Ukuran. 3. Lokasi Pemasangan 4. Jangka Waktu Pemasangan 5. Besarnya Pajak Reklame maupun Retribusi yang harus dibayar

2. Tarif Pemasangan Reklame Tarif Pemasangan Reklame sangat dipengaruhi oleh tarif pajak reklame dan retribusi yang ditentukan oleh pemerintah kota. Pada Desember 2007 tarif pajak reklame dan retribusi di wilayah kota semarang mengalami kenaikan, seiring dengan kenaikan tersebut maka tarif pemasangan reklame pun mengalami kenaikan. Tarif Pemasangan Reklame yang ditentukan oleh PT. Inti Kreasitama Media Pariwara sehubungan dengan adanya kenaikan tarif pajak reklame dan retribusi tersebut di wilayah Semarang per tanggal 07 Desember 2007 adalah :

36

Perpustakaan Unika

Tabel 4-2 : Tarif Pemasangan Reklame KELAS JALAN

JENIS & BAHAN SIMPANG

CENTRAL

LIMA

BISNIS

BISNIS

KELAS A,B,C

SPANDUK ( bahan kain ) Jangka waktu 7 hari

RP. 145.000/L

RP. 145.000/L

RP. 145.000/L

Jangka waktu 14 hari

RP. 280.000/L

RP. 280.000/L

RP. 280.000/L


RP. 250.000/L

RP. 250.000/L

RP. 250.000/L

UMBUL – UMBUL ( kain )

RP. 500.000/L

RP. 500.000/L

RP. 500.000/L


RP. 95.000/L

RP. 80.000/L

RP. 70.000/L

UMBUL TEGAK/VERTIKAL

RP. 175.000/L

RP. 155.000/L

RP. 135.000/L


RP. 135.000/L

RP. 110.000/L

RP. 90.000/L

Jangka waktu 1 tahun

RP. 265.000/L

RP. 215.000/L

RP. 175.000/L

BERUKURAN 1 X 4 M

RP.6.500.000/L

RP.4.500.000/L

RP.3.600.000/L

RP. 195.000/L

RP. 180.000/L

RP. 145.000/L

RP. 120.000/L

RP. 385.000/L

RP. 350.000/L

RP. 285.000/L

RP. 230.000/L

RP.9.600.000/L

RP.8.600.000/L

RP.6.000.000/L

RP.4.800.000/L

SPANDUK ( bahan MMT ) Jangka waktu 7 hari

Jangka waktu 7 hari

BANNER BERUKURAN 1 X 3 M Jangka waktu 7 hari

Jangka waktu 7 hari Jangka waktu 14 hari Jangka waktu 1 tahun

37

Perpustakaan Unika

( PT. Inti Kreasitama Media Pariwara, 2007 )

IV.1.3 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ( 10 % atau 0 % untuk ekspor Barang Kena Pajak ) dengan Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) PPN yang terutang = Tarif PPN X Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran ( Penjualan ) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sedangkan Pembelian yang dilakukan menjadi Pajak Masukan ( Waluyo, 2004 )

Berikut data penjualan PT. Inti Kreasitama Media Pariwara dari Januari 2007 s/d Agustus 2007. Tabel 4-3 : Penjualan PT. Inti Kreasitama Media Pariwara NO.

KETERANGAN

JENIS IKLAN

JLH

JANGKA WAKTU

HARGA JUAL

14 HARI 1 TAHUN 1 TAHUN

8.250.000 33.000.000 23.500.000

PPN

JANUARI 1 2 3

SPANDUK BALIHO,TAHAP I BALIHO,TAHAP I

50 1 1

825.000 3.300.000 2.350.000

38

Perpustakaan Unika

6.475.000 FEBRUARI 4 5

SPANDUK VB, TAHAP III

10 100

14 HARI 1 TAHUN

8.250.000 36.332.940

825.000 3.633.294 4.458.294

SPANDUK VB

10 16

14 HARI 1 TAHUN

8.250.000 43.000.000

825.000 4.300.000 5.125.000

BILLBOARD BALIHO,TAHAP II BALIHO,TAHAP II SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK NEON BOX, THP II SPANDUK SPANDUK SPANDUK,UU,VB VB, TAHAP I VB, TAHAP II

1

1 TAHUN

220.000.000

22.000.000

1

1 TAHUN

12.000.000

1.200.000

1 15 10 10 50

1 TAHUN 7 HARI 7 HARI 7 HARI 14 HARI

24.000.000 1.410.000 940.000 871.000 8.250.000

2.400.000 141.000 94.000 87.100 825.000

1 10 10 180 60 60

1 TAHUN 14 HARI 7 HARI

1.475.000 1.880.000 940.000 11.163.750 156.600.000 156.600.000

147.500 188.000 94.000 1.116.375 15.660.000 15.660.000 59.612.975

SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK X BANNER X BANNER X BANNER UU SPANDUK

10 15 10 20 10 10 10 18 17 10 25 15

7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI

7 HARI 7 HARI

940.000 1.410.000 940.000 1.880.000 940.000 564.000 940.000 1.350.000 1.275.000 750.000 1.381.250 1.410.000

94.000 141.000 94.000 188.000 94.000 56.400 94.000 135.000 127.500 75.000 138.125 141.000 1.378.025

BALIHO

1

30 HARI

5.000.000

500.000

MARET 6 7 APRIL 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 TAHUN 1 TAHUN

MEI JUNI 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 JULI 33

39

Perpustakaan Unika

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK,UU SPANDUK, UU SPANDUK, UU BALIHO BALIHO BALIHO SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK, UU SPANDUK, UU NEON BOX, THP II VB TAHAP II SPANDUK

51 52 53

10 10 6 20 20 20 1 1 1 18 7 7 10 10 15 60 60

7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI

940.000 940.000 564.000 1.382.500 1.382.500 1.382.500 46.000.000 46.000.000 47.000.000 1.692.000 658.000 658.000 940.000 940.000 1.410.000 3.927.500 3.777.500

94.000 94.000 56.400 138.250 138.250 138.250 4.600.000 4.600.000 4.700.000 169.200 65.800 65.800 94.000 94.000 141.000 392.750 377.750

1 1 10

1 TAHUN 1 TAHUN 7 HARI

1.375.000 2.750.000 940.000

137.500 275.000 94.000 16.965.950

60

7 HARI

3.000.000

300.000

1 1

1 TAHUN 1 TAHUN 7 & 14 HARI 2 HARI 30 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 7 HARI 1 TAHUN

7.250.000 247.500.000

725.000 24.750.000

11.200.000 3.750.000 10.000.000 14.358.000 1.012.500 607.500 1.012.500 28.934.009

1.120.000 375.000 1.000.000 1.435.800 101.250 60.750 101.250 2.893.401 32.862.451

AGUSTUS 54 55 56

UMBUL - UMBUL BILLBOARD, THP II BILLBOARD

57 58 59 60 61 62 63 64

SPANDUK, UU UMBUL - UMBUL BALIHO SPANDUK SPANDUK SPANDUK SPANDUK VB TAHAP I

120 50 2 10 10 6 10

Penjualan bulan Januari terdiri dari Penjualan Spanduk dan Baliho. 1.

Spanduk 50 lbr, jangka waktu 14 hari: Biaya Pemasangan Rp. 165.000,00 x 50 lbr = Rp. 8.250.000,00

40

Perpustakaan Unika

PPN = Rp. 8.250.000,00 x 10 % = Rp. 825.000,00 2.

Baliho Tahap I , jangka waktu 1 tahun. Harga Kontrak Tahap I = Rp. 33.000.000,00 PPN 10 % = Rp. 33.000.000,00 x 10 % = Rp. 3.300.000,00

3.

Baliho Tahap I , jangka waktu 1 tahun. Harga Kontrak Tahap I = Rp. 23.500.000,00 PPN 10 % = Rp. 23.500.000,00 x 10 % = Rp. 2.350.000,00

Maka PPN Keluaran bulan Januari 2007 yang dilaporkan pada bulan Februari 2007 adalah sebesar :

( Rp. 825.000,00 + Rp. 3.300.000,00 + Rp. 2.350.000,00 ) =

Rp. 6.475.000,00

Penjualan bulan Februari terdiri dari Penjualan Spanduk dan Vertikal Banner. 1.

Spanduk MMT Ukuran Jumbo 10 lbr, jangka waktu 14 hari : Biaya Pemasangan : ( Rp. 412.500,00 x 2 ) x 10 lbr = Rp. 8.250.000,00 PPN = 10 % x Rp. 8.250.000,00 = Rp. 825.000,00

2.

Vertikal Banner ( tahunan ), 100 lbr, tahap III ( tidak termasuk pajak reklame dan retribusi ) Harga Kontrak Tahap III = Rp. 36.332.940,00 PPN = Rp. 36.332.940,00 x 10 % = Rp. 3.633.294,00

41

Perpustakaan Unika

Maka PPN Keluaran bulan Februari 2007 yang dilaporkan pada bulan Maret 2007 adalah sebesar : ( Rp. 825.000,00 + Rp. 3.633.294,00 ) = Rp. 4.458.294,00

Penjualan bulan Maret terdiri dari Penjualan Spanduk dan Vertikal Banner. 1.

Spanduk MMT Ukuran Jumbo 10 lbr, jangka waktu 14 hari: Biaya Pemasangan : ( Rp. 412.500,00 x 2 ) x 10 lbr = Rp. 8.250.000,00 PPN = 10 % x Rp. 8.250.000,00 = Rp. 825.000,00

2.

Vertikal Banner 16 lbr, jangka waktu 1 tahun : Harga Jual = Rp. 43.000.000,00 PPN = Rp. 43.000.000,00 x 10 % = Rp. 4.300.000,00

Maka PPN Keluaran bulan Maret 2007 yang dilaporkan pada bulan April 2007 adalah sebesar : ( Rp. 825.000,00 + Rp. 4.300.000,00 ) = Rp. 5.125.000,00

Penjualan bulan April terdiri dari Penjualan Spanduk, Umbul – umbul, Vertikal Banner, Neon Box, Baliho, Billboard. 1.

BillBoard 1 bh, Jangka waktu 1 tahun : Harga Jual = Rp. 220.000.000,000 PPN = Rp. 220.000.000,00 x 10 % = Rp. 22.000.000,00

2.

Baliho Tahap II, jangka waktu 1 tahun : Harga Kontrak Tahap II = Rp. 12.000.000,00 PPN 10 % = Rp. 12.000.000,00 x 10 % = Rp. 1.200.000,00

42

Perpustakaan Unika

3.

Baliho Tahap II , jangka waktu 1 tahun : Harga Kontrak Tahap II = Rp. 24.000.000,000 PPN = Rp. 24.000.000,00 x 10 % = Rp. 2.400.000,00

4.

Spanduk 15 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 94.000,00 x 15 lbr = Rp. 1.410.000,00 PPN = Rp. 1.410.000,00 x 10 % = Rp. 141.000,00

5.

Spanduk10 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 94.000,00 x 10 lbr = Rp. 940.000,00 PPN = Rp. 940.000,00 x 10 % = Rp. 94.000,00

6.

Spanduk 10 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 87.100,00 x 10 lbr = Rp. 871.000,00 PPN = Rp. 871.000,00 x 10 % = Rp. 87.100,00

7.


8.

Neon Box tahap II, 1 bh, jangka waktu 1 tahun : Harga Kontrak tahap II = Rp. 1.475.000,00 PPN = Rp. 1.475.000,00 x 10 % = Rp. 147.500,00

9.


43

Perpustakaan Unika

10.


11.

Spanduk, Umbul – umbul, Vertikal Banner, 180 lbr, jangka waktu 7 hr : Biaya Pemasangan Spanduk ( 10 lbr ) = Rp. 93.995,00 x 10 lbr = Rp. 939.950,00 Biaya Pemasangan Umbul – Umbul + Vertikal Banner ( 170 ) = Rp. 60.140,00 x 170 lbr = Rp. 10.223.800,00 PPN = (Rp. 939.950,00 + Rp. 10.223.800,00 ) x 10 % = Rp. 1.116.375,00

12.

Vertikal Banner tahap I , jangka waktu 1 tahun : Harga Kontrak Tahap I = Rp. 156.600.000,00 PPN = Rp. 156.600.000,00 x 10 % = Rp. 15.660.000,00

13.

Vertikal Banner tahap I, jangka waktu 1 tahun : Harga Kontrak Tahap I = Rp. 156.600.000,00 PPN = Rp. 156.600.000,00 x 10 % = Rp. 15.660.000,00

Maka PPN Keluaran bulan April 2007 yang dilaporkan pada bulan Mei 2007 adalah sebesar : ( Rp. 22.000.000,00 + Rp. 1.200.000,00 + Rp. 2.400.000,00 + Rp. 141.000,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 87.100,00 + Rp. 825.000,00 + Rp. 147.500,00 + Rp. 188.000,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 1.116.375,00 + Rp. 15.660.000,00 + Rp. 15.660.000,00 ) =

Rp. 59.612.975,00

44

Perpustakaan Unika

Penjualan bulan Mei tidak ada.

Penjualan bulan Juni terdiri dari Penjualan Spanduk, Umbul – umbul, X-Banner. 1.


2.

Spanduk15 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 94.000,00 x 15 lbr = Rp. 1.410.000,00 PPN = Rp. 1.410.000,00 x 10 % = Rp. 141.000,00

3.


4.


5.


6.


45

Perpustakaan Unika

7.

Spanduk10 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan :Rp. 94.000,00 x 10 lbr = Rp. 940.000,00 PPN = Rp. 940.000,00 x 10 % = Rp. 94.000,00

8.

X-Banner, 18 lbr ( tanpa Pajak Reklame dan Retribusi ) : Biaya Pemasangan dan pembuatan:Rp. 75.000,00 x 18 lbr = Rp. 1.350.000,00 PPN = Rp. 1.350.000,00 x 10 % = Rp. 135.000,00

9.

X-Banner, 17 lbr ( tanpa Pajak Reklame dan Retribusi ) : Biaya Pemasangan dan pembuatan: Rp. 75.000,00 x 17 lbr = Rp. 1.275.000,00 PPN = Rp. 1.275.000,00 x 10 % = Rp. 127.500,00

10.

X-Banner, 10 lbr ( tanpa Pajak Reklame dan Retribusi ) Biaya Pemasangan dan pembuatan : Rp. 75.000,00 x 10 lbr = Rp. 750.000,00 PPN = Rp. 750.000,00 x 10 % = Rp. 75.000,00

11.

Umbul – umbul, 25 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 55.250,00 x 25 lbr = Rp. 1.381.250,00 PPN = Rp. 1.381.250,00 x 10 % = Rp. 138.125,00

12.


46

Perpustakaan Unika

Maka PPN Keluaran bulan Juni 2007 yang dilaporkan pada bulan Juli 2007 adalah sebesar : ( Rp. 94.000,00 + Rp. 141.000,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 188.000,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 56.400,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 135.000,00 + Rp. 127.500,00 + Rp. 75.000,00 + Rp. 138.125,00 + Rp. 141.000,00 ) = Rp. 1.378.025,00

Penjualan bulan Juli terdiri dari Penjualan Spanduk, Umbul – umbul, Vertikal Banner, ,Neon Box, Baliho. 1.

Baliho, 1 bh, jangka waktu 30 hari : Harga Jual = Rp. 5.000.000,00 PPN 10 % = Rp. 5.000.000,00 x 10 % = Rp. 500.000,00

2.


3.


4.


2.

Spanduk, Umbul – umbul, 20 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 69.125,00 x 20 lbr = Rp. 1.382.500,00 PPN = Rp. 1.382.500,00 x 10 % = Rp. 138.250,00

47

Perpustakaan Unika

3.


4.


5.

Baliho, 1 bh, jangka waktu 1 tahun : Harga Jual untuk 1 th = Rp. 46.000.000,00 PPN = Rp. 46.000.000,00 x 10 % = Rp. 4.600.000,00

6.

Baliho, 1 bh, jangka waktu 1 th : Harga Jual untuk 1 th = Rp. 46.000.000,00 PPN = Rp. 46.000.000,00 x 10 % = Rp. 4.600.000,00

7.

Baliho, 1 bh, jangka waktu 1 th : Harga Jual untuk 1 th = Rp. 47.000.000,00 PPN = Rp. 47.000.000,00 x 10 % = Rp. 4.700.000,00

8.


12.


48

Perpustakaan Unika

13.


14.


15.


16.


17.

Spanduk, Umbul – umbul, 60 lbr, jangka waktu 7 hari : Spanduk ( 10 ) = Rp. 94.000,00 x 10 lbr = Rp. 940.000,00 Umbul – umbul ( 50 ) = Rp. 59.750,00 x 50 lbr = Rp. 2.987.500,00 PPN = ( Rp. 940.000,00 + Rp. 2.987.500,00 ) x 10 % = Rp. 392.750,00

18.

Spanduk, Umbul – umbul, 60 lbr, jangka waktu 7 hari : Spanduk ( 10 ) = Rp. 94.000,00 x 10 lbr = Rp. 940.000,00 Umbul – umbul ( 50 ) = Rp. 56.750,00 x 50 lbr = Rp. 2.837.500,00 PPN = ( Rp. 940.000,00 + Rp. 2.837.500,00 ) x 10 % = Rp. 377.750,00

19.

Neon Box, 1 bh, jangka waktu 1 tahun, tahap II Harga Kontrak tahap II = Rp. 1.375.000,00

49

Perpustakaan Unika

PPN = Rp. 1.375.000,00 x 10 % = Rp. 137.500,00 20.

Vertikal Banner 1 bh, Tahap II, jangka waktu 1 tahun : Harga Kontrak Tahap II = Rp. 2.750.000,00 PPN = Rp. 2.750.000,00 x 10 % = Rp. 275.000,00

21.


Maka PPN Keluaran bulan Juli 2007 yang dilaporkan pada bulan Agustus 2007 adalah sebesar : ( Rp. 500.000,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 56.400,00 + Rp. 138.250,00 + Rp. 138.250,00 + Rp. 138.250,00 + Rp. 4.600.000,00 + Rp. 4.600.000,00 + Rp. 4.700.000,00 + Rp. 169.200,00 + Rp. 65.800,00 + Rp. 65.800,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 94.000,00 + Rp. 141.000,00 + Rp. 392.750,00 + Rp. 377.750,00 + Rp. 137.500,00 + Rp. 275.000,00 + Rp. 94.000,00 ) =

Rp.

16.965.950,00

Penjualan bulan Agustus terdiri dari Penjualan Spanduk, Umbul – umbul, Vertikal Banner, Baliho, Billboard. 1.

Umbul - umbul 60 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 45.000,00 x 60 lbr = Rp. 2.700.000,00 Biaya Jasa

: Rp. 5.000,00 x 60 lbr = Rp. 300.000,00

PPN = ( Rp. 2.700.000,00 + Rp. 300.000,00 ) x 10 % = Rp. 300.000,00

50

Perpustakaan Unika

2.

Billboard, 1 bh, jangka waktu 1 th, Tahap II Harga Kontrak Tahap II = Rp. 7.250.000,00 PPN = Rp. 7.250.000,00 x 10 % = Rp. 725.000,00

3.

Billboard, 1 bh, jangka waktu 1 tahun : Harga Jual = Rp. 247.500.000,00 PPN = Rp. 247.500.000,00 x 10 % = Rp. 24.750.000,00

4.

Spanduk 40 lbr, 7 hari, Umbul – umbul, 80 lbr, jangka waktu 14 hari : Spanduk

: Rp. 85.000,00 x 40 lbr = Rp. 3.400.000,00

Umbul – umbul : Rp. 90.000,00 x 80 lbr = Rp. 7.200.000,00 Biaya Jasa

: Rp. 5.000,00 x 120 lbr =Rp. 600.000,00+ Total

= Rp.11.200.000,00

PPN = Rp. 11.200.000,00 x 10 % = Rp. 1.120.000,00 5.

Umbul – umbul, 50 lbr, jangka waktu 2 hari : Biaya Pemasangan Umbul – umbul = Rp. 70.000,00 x 50 lbr = Rp 3.500.000,00 Biaya Jasa = Rp. 5.000,00 x 50 lbr = Rp. 250.000,00 PPN = (Rp.3.500.000,00 + Rp. 250.000,00 ) x 10 % = Rp. 375.000,00

6.

Baliho, 2 bh, jangka waktu 30 hari : Harga Jual = Rp. 5.000.000,00 x 2 bh = Rp. 10.000.000,00 PPN = Rp. 10.000.000,00 x 10 % = Rp. 1.000.000,00

7.

Spanduk 10 lbr, 7 hr, Umbul – umbul 100 lbr, jangka waktu 14 hari : Spanduk

= Rp. 101.300,00 x 10 lbr = Rp.

1.013.000,00

51

Perpustakaan Unika

Umbul – umbul = Rp. 133.450,00 x 100 lbr = Rp. 13.345.000,00 PPN = (Rp.1.013.000,00 + Rp. 13.345.000,00 ) x 10 % = Rp. 1.435.800,00 8.

Spanduk, 10 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 101.250,00 x 10 lbr = Rp. 1.012.500,00 PPN = Rp. 1.012.500,00 x 10 % = Rp. 101.250,00

9.

Spanduk, 6 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan = Rp. 101.250,00 x 6 lbr = Rp. 607.500,00 PPN = Rp. 607.500,00 x 10 % = Rp. 60.750,00

10.

Spanduk, 10 lbr, jangka waktu 7 hari : Biaya Pemasangan : Rp. 101.250,00 x 10 lbr = Rp. 1.012.500,00 PPN = Rp. 1.012.500,00 x 10 % = Rp. 101.250,00

11.

Vertikal Banner Tahap I, jangka waktu 1 tahun : Harga Kontrak Tahap I = Rp. 28.934.009,00 PPN = Rp. 28.934.009,00 x 10 % = Rp. 2.893.401,00

Maka PPN Keluaran bulan Agustus 2007 yang dilaporkan pada bulan September 2007 adalah sebesar : ( Rp. 300.000,00 + Rp. 725.000,00 + Rp. 24.750.000,00 + Rp. 1.120.000,00 + Rp. 375.000,00 + Rp. 1.000.000,00 + Rp. 1.435.800,00 + Rp. 101.250,00 + Rp. 60.750,00 + Rp. 101.250,00 + Rp. 2.893.401,00 ) = Rp. 32.862.451,00

52

Perpustakaan Unika

Dari data tersebut diatas, harga jual sudah termasuk pajak reklame dan retribusi, dan juga terjadi perbedaan harga walaupun jumlah dan jangka waktu pemasangan sama. Hal itu disebabkan oleh perbedaan tempat lokasi pemasangan, lokasi pemasangan yang berbeda, akan berbeda juga pengenaan tarif pajak reklame maupun retribusinya, misalnya lokasi Simpang Lima yang merupakan kawasan khusus akan sangat berbeda harganya dengan lokasi di Jl Jendral Sudirman. Selain disebabkan oleh lokasi, juga oleh nilai PO ( Phurcase Order ), apabila dalam PO tersebut biaya pemasangan, fee agency, pajak reklame maupun retribusi dipisah, maka Pajak Reklame yang dibayarkan oleh perusahaan ke Pemkot, disesuaikan dengan estimasi harga Pajak Reklame yang ada di PO, dibuktikan dengan bukti pembayaran Pajak Reklame. Apabila Pajak Reklame yang dibayarkan lebih rendah dari estimasi Pajak Reklame yang ada di PO, maka nilai PO akan mengalami penurunan, dan harga tersebut yang akan dikenai PPN, jadi pajak reklame maupun retribusi dikenakan PPN. Pemisahan harga tersebut dilakukan untuk memudahkan perusahaan pembeli jasa iklan dalam pemotongan PPh Pasal 23, karena PPh Pasal 23 hanya dikenakan atas Jasanya saja. Dari data diatas juga terdapat penjualan iklan yang tidak dikenai pajak reklame dan retribusi seperti penjualan X-Banner, hal itu disebabkan karena yang membeli adalah pemungut ( dalam hal ini DPKD Kota Semarang ) Selain itu terdapat harga jual yang didalamnya tidak termasuk pajak reklame maupun retribusi, yang juga disebabkan oleh karena adanya pemisahan harga, yang mengacu pada kontrak yang disepakati bersama antara perusahaan dan klien

53

Perpustakaan Unika

( biasanya terjadi pada pemasangan iklan yang bersifat tahunan ). Dalam kasus ini PPN dikenakan 10 % atas harga jual dikurangi pajak reklame dan retribusi, jadi pajak reklame dan retribusi tidak dikenakan PPN, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak reklame maupun retribusi.

IV.2 Pelaporan SPT Masa PPN PT. Inti Kreasitama Media Pariwara merupakan perusahaan jasa yang menjual iklan, dari sebab itu setiap ada transaksi pembelian, perusahaan menerbitkan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Standar tersebut menjadi pajak masukan pada pembeli dan pajak keluaran bagi penjual. Setiap penerbitan Faktur Pajak dalam suatu periode ( bulan / masa ) wajib untuk dilaporkan pada bulan berikutnya. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat ( 3 a ) disebutkan bahwa : Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 ( dua puluh ) hari setelah akhir Masa Pajak, sedangkan dalam pasal 7 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 4 ) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pelaporan SPT masa PPN, perusahaan hanya membayar PPN Keluaran, sedangkan untuk PPN Masukan hampir tidak ada. Hal itu disebabkan oleh karena pada pemasangan iklan seperti spanduk, umbul – umbul, dan lain sebagainya,

54

Perpustakaan Unika

pembelian peralatan yang digunakan untuk membeli kawat, bambu, paku, bensin dll lebih banyak menggunakan nota biasa yang bukan merupakan Faktur Pajak, dengan demikian tidak dapat dikreditkan dan perusahaan hanya membayarkan PPN yang telah dipungut berdasarkan penerbitan Faktur Pajak dalam suatu masa atau periode. Penerbitan Faktur Pajak pada PT. Inti Kreasitama Media Pariwara belum mencapai 30 Faktur Pajak per bulan, maka perusahaan masih menggunakan pelaporan manual dan belum menggunakan e-SPT

sesuai dengan PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146 /PJ./2006 pasal 1 ayat 3 :

SPT adalah Surat Pemberitahuan, yaitu :

1.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Faktur Pajak Standar dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik;

2.

Bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 30 (tiga puluh) Faktur Pajak Standar dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik.

55

Perpustakaan Unika

BAB V PENUTUP V.1. Kesimpulan Dari uraian – uraian sebelumnya yang telah diuraikan oleh penulis dalam Kertas Karya ini dapat penulis simpulkan bahwa : 1.

Mekanisme Pengenaan PPN atas Jasa Iklan PT. Inti Kreasitama Media Pariwara yang dalam hal ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) dengan nomor pengukuhan : Pem-80/WPJ.10/KP.0603/2003, wajib memungut PPN dengan menerbitkan Faktur Pajak yang menjadi bukti Pajak Masukan bagi pembeli, dan menyetorkan PPN terutang, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajaknya adalah total nilai PO ( Phurchase Order ), atau harga jual, atau harga kontrak maupun terminj ( tahap ).

2.

Pengenaan PPN Jasa Iklan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Dasar pengenaan PPN yang dilakukan oleh perusahaan ada 4 ( empat ) macam yaitu :

Perpustakaan Unika

1. 10 % x Harga Kontrak Biaya pemasangan iklan, pasang bongkar, konstruksi, fee agency, pajak reklame dan retribusi dikenakan secara global menjadi satu kesatuan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak dan tidak ada penyesuaian estimasi pajak reklame maupun retribusi .

2. 10 % x Harga jual per terminj ( tahap ) Biaya per terminj dikenakan pada pemasangan iklan yang bersifat tahunan, sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak. Pada tahap I, biasanya

adalah

pembayaran

awal

meliputi

pemasangan,

konstruksi, pengurusan ijin, pajak reklame dan retribusi sedangkan tahap II merupakan pembayaran diakhir menjelang masa kontrak tersebut habis.

3. 10 % x Harga Jual ( dikurangi dengan pajak reklame dan retribusi) Pada kasus ini kwitansi dipisah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, maka yang dikenakan PPN adalah harga jual dikurangi pajak reklame dan retribusi yang dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak reklame dan retribusi ke Pemkot. Jadi pajak reklame dan retribusi tidak dikenakan PPN.

57

Perpustakaan Unika

4. 10 % x nilai PO Pada kasus ini PPN dikenakan dari seluruh total nilai PO, setelah disesuaikan dengan pembayaran Pajak Reklame.

3.

Pelaporan SPT Masa PPN Iklan Pelaporan SPT Masa PPN Iklan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dalam suatu masa pajak. Bagi PT. Inti Kreasitama Media Pariwara yang penerbitan Faktur Pajaknya belum mencapai 30 dalam satu masa pajak, masih menggunakan Pelaporan Manual, sedangkan melebihi 30, wajib menggunakan e-SPT sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

V. 2. Saran. 1.

Minimnya sumber maupun literatur yang didapat oleh penulis dalam penulisan Kertas Karya ini, karena sedikitnya buku yang membahas PPN atas Jasa Iklan ( kalaupun ada hanya membahas secara singkat ), maka penulis berharap dengan adanya penulisan kertas Karya ini, dapat menjadi inspirasi bagi penulis lain untuk lebih banyak membahas soal PPN Jasa Iklan, sehingga masyarakat ataupun pembaca yang berkepentingan dalam dunia periklanan maupun yang tidak

berkepentingan,

dapat

semakin

memahami

Mekanisme

58

Perpustakaan Unika

Pengenaan Pajak atas Iklan sehingga penerimaan negara dari PPN Iklan dapat semakin dioptimalkan.

2.

Setiap pemasangan iklan selain terutang PPN juga terutang Pajak Reklame dan Retribusi, jadi selain memberi masukan bagi pemerintah pusat karena PPN adalah pajak pusat juga memberi masukan bagi pemerintah daerah, maka dengan adanya tulisan ini, penulis berharap agar pemerintah daerah tidak memasang tarif pajak reklame maupun retribusi yang terlalu tinggi, karena dunia usaha sangat membutuhkan jasa iklan untuk memasarkan produknya sehingga dikenal oleh masyarakat, sebab harga iklan yang tinggi juga akan mempengaruhi pada harga jual produk yang akan dipasarkan pada masyarakat.

3.

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan sarana yang diberikan kepada

Wajib

Pajak

untuk

dapat

mempertanggungjawabkan

kewajibannya dalam membayar PPN terutang dalam suatu masa pajak. Kekeliruan dalam penulisan angka akan sangat mempengaruhi besar kecilnya pajak terutang, yang juga dapat menyebabkan Pajak Lebih Bayar atau Kurang Bayar, oleh sebab itu penulis berharap agar Wajib Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) dimana wajib untuk memungut PPN, agar menyetorkan dan melaporkan PPN terutang dengan teliti dan benar.

59

Perpustakaan Unika

4.

Dengan adanya e-SPT semakin memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT masa PPN, maka penulis berharap Wajib Pajak dapat memanfaatkan dengan sebaik – baiknya sarana yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena dengan e-SPT, kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan dapat diminimalkan.

60

Perpustakaan Unika

DAFTAR PUSTAKA _______,2006.Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 146 /PJ./2006 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) _______,2007.Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Andi Offset, Yogjakarta.

Rusdji, Muhamad. 2007. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Gramedia, Jakarta. Sukarji, Untung.2006. Pajak Pertambahan Nilai. Raja Grafindo Persada, Jakarta Waluyo. 2004. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.

Disusun oleh : Raya Ajelita

Recommend Documents