Disusun Oleh : Nama : Tiani Ajeng Paninggar NIM : D

i digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

LAPORAN KULIAH KERJA MEDIA KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN INFORMASI (AMI) BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENGONTROL OPINI PUBLIK

Disusun Oleh : Nama

: Tiani Ajeng Paninggar

NIM

: D 1608116

TUGAS AKHIR Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna memeperoleh sebutan Ahli Madya Bidang Komunikasi Terapan

PROGRAM DIPLOMA III KOMUNIKASI TERAPAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

ii digilib.uns.ac.id


PERSETUJUAN

Tugas Akhir Berjudul

:

Kegiatan Media Monitoring Bagian Analisis Media Dan Informasi (AMI) Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengontrol Opini Publik

Karya : Nama

:

Tiani Ajeng Paninggar

Nim

:

D1608116 Konsentrasi : HUMAS

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, ............................. Dosen Pembimbing

Nora Nailul Amal,S.Sos,ML,Med,Hons NIP : 19810429 200501 2002

commit to user

ii

iii digilib.uns.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir Program Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hari

: Senin

Tanggal :23 Mei 2011

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. Subagyo, SU

(

)

NIP : 195209171980031001

2. Nora Nailul Amal, S. Sos, ML, Med, Hons ( NIP : 19810429 200501 2002

commit to user

iii

)

iv digilib.uns.ac.id


MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil (Mario Teguh) Bersikaplah kukuh seperti natu karang yang tidak putus – putusnya dipukul ombak, ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu ( arcus Aurelius)

commit to user

iv

v digilib.uns.ac.id


HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini Tugas Akhir yang penulis buat tidak luput atas dukungan dan dorongan dari semua pihak, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas ini. 2. Kedua Orang Tua ,kemarahan dan keramahanmu adalah wujud kasih sayang bagi kami 3. Kedua adikku ( Dimas & Inda) 4. Mas Henan, sumber semangatku 5. Teman – Teman PR B 2008

commit to user

v

vi digilib.uns.ac.id


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Kulia Kerja Media atau Magang Di Kantor Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dengan lancar. Laporan ini merupakan hasil Magang penulis yang dilakukan selama satu bulan di Kantor Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah Magang pada Program Studi DIII Public Relations Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap semoga Laporan Kuliah Kerja Media atau Magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten. Di dalam penyusunan Laporan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan, sehingga dapat melaksanakan Magang dan menyelesaikan laporan kepada : 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Bapak Prof. Pawito, Ph. D 2. Ketua Jurusan Komunikasi DIII Bapak Drs. A. Eko Setyanto, M.Si 3. Pembimbing Akademik Bapak Drs. A. Eko Setyanto, M.Si 4. Dosen Pembimbing Ibu Nora Nailul Amal,S.Sos,ML,Med,Hons 5. Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah 6. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Bapak Agus Utomo,S.Sos 7. Kabag AMI Bapak Wihayat Mintono, SH 8. Bu Tunjung dan Bu Lies yang telah banyak membantu penulis. 9. Semua staf yang ada di Biro Humas yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 10. Orang Tua yang selalu memberikan Doa dan dukungan baik secara moril maupun materiil 11. Teman – temanku tersayang (Mba Bintari, Ayu, Cety, Siwi, Ichy) Love You All commit to user 12. Semua teman-teman Public Relation B Tahun 2008

vi

vii digilib.uns.ac.id


13. Mas Henan yang selalu memberi semangat dan dukungan. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dan apabila dalam penyusunan laporan ini ada kekurangannya, penulis siap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga laporan ini menjadi lebih baik.

Surakarta, …………….

Penulis

commit to user

vii

viii digilib.uns.ac.id


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ iii HALAMAN MOTTO ............................................................................................ iv HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................................v HALAMAN KATA PENGANTAR ........................................................................v DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1 A.

LATAR BELAKANG .........................................................................1

B.

TUJUAN DAN MANFAAT KULIAH KERJA MEDIA ....................4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.............................................................................6 A.

PUBLIC RELATIONS ........................................................................6

B.

HUMAS LEMBAGA PEMERINTAHAN ........................................13

C.

MEDIA MONITORING ....................................................................20

D.

IMPLIKASI MEDIA MONITORING ...............................................30

BAB III GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH DAN BIRO HUMAS SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH 34 A.

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH ...........................................................................................34

B.

VISI, MISI, TUJUAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH .........40

C.

LAMBANG SETDA PROVINSI JAWA TENGAH .........................51

D.

SEJARAH BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH .53

E.

VISI DAN MISI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH ...........................................................................................53

F.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH ...............................................................................56

G.

URAIAN TUGAS ..............................................................................57 commit to user

viii

ix digilib.uns.ac.id


BAB IV FOCUS OF INTEREST DAN PELAKSANAAN MAGANG ..............70 A.

KEGIATAN MEDIA MONITORING BAGIAN ANALISIS MEDIA DAN INFORMASI (AMI) BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENGONTROL OPINI PUBLIK. ......70

B.

PELAKSANAAN MAGANG ...........................................................78

BAB V PENUTUP................................................................................................82 A.

KESIMPULAN ..................................................................................82

B.

SARAN ..............................................................................................83

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dampak dari era globalisasi yaitu ditandai makin majunya teknologi serta persaingan yang sangat ketat di segala bidang kegiatan. Dengan situasi seperti ini, malah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai daya saing tinggi dan SDM yang berkualitas serta diwujudkan dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang memadai untuk meraih segala peluang yang ada agar dapat bertahan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Untuk

menyikapi

tantangan

tersebut,

Mahasiswa

Program

DIII

Komunikasi Terapan diberikan sistem pelatihan atau magang sebagai mata kuliah terakhir, yang bertujuan untuk mempersiapkan Mahasiswa dalam mengahadapi tantangan untuk memasuki dunia kerja. Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) atau magang akan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengimplementasikan teori – teori yang telah diberikan selama kuliah, serta dapat membandingkan antara ilmu yang telah diperoleh pada saat kuliah dengan praktek di dunia kerja. Dengan melaui perbandingan tersebut mereka akan belajar beradaptasi, mengantisipsi, dan merespon realita dalam dunia kerja yang mereka hadapi. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha mendorong hubungan di dalam maupun di luar lembaga atau instansi semakin kompleks. Karena hal ini mulai commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

terjadi pada lembaga atau instansi Pemerintahan dimana merupakann suatu lembaga atau instansi yang tidak memeperoleh laba atau keuntungan dari publik atau masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukanlah devisi khusus yaitu Devisi Hubungan Masyarakat, dimana devisi ini menangani berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan pribadi - pribadi di dalam lembaga atau instansi itu sendiri sehingga citra baik yang diusahakan akan tercapai sehingga meningkatkan kepercayaan, simpati, serta loyalitas dari masyarakat terhadap lembaga atau instansi tersebut. Public Relation (PR) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah Hubungan Masyarakat, merupakan suatu lapangan pekerjaan baru yang sedang berkembang pesat di dunia komunikasi. Ini berkaitan Dengan kemajuan yang berkembang dalam masyarakat juga merambah di bidang politik. Humas di lembaga atau instansi Pemerintahan merupakan suatu kegiatan dimana untuk memperoleh kepercayaan, niat baik, pengertian, serta penghargaan dari masyarakat luas dengan jalan komunikasi. Komunikasi mutlak diperlukan dalam kegiatan kehumasan dalam pemerintahan dalam melakukan tugasnya. Karena Humas Pemerintahan dituntut untuk memiliki kesaman pandangan dan keserasian hubungan antara Pemerintahan sebagai naungannya dengan media dan masyarakat sebagai publiknya dengan menggunakan komunikasi dua arah. Jadi setiap informasi tentang kebijakan, program kegiatan, langkah serta tindakantindakan terkait dengan kegiatan Pemerintahan yang diberikan kepada publik akan memicu umpan balik (feedback) dari media dan masyarakat. Feedback yang diberikan oleh public dapat berupa saran, kritik, opini serta masukan tentang commit to user


3 digilib.uns.ac.id

pemerintahan. Hal ini sangatlah penting karena dapat menjadi bahan masukan tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh Pemerintahan selanjutnya, sehingga keputusan, kebijakan, program, kegiatan yang diambil oleh Pemerintah nantinya sesuai dengan kebutuhan publik dan diharapkan dapat menciptakan rasa saling percaya, pengertian dan dukungan dari publik sehingga pada akkhirnya akan sangat bermanfaat tercapainya tujuan, kebijakan serta program – program Pemerintah. Pemerintah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memenuhi hal tersebut, membentuk suatu Bagian yang berfungsi sebagai lembaga komunikasi yang dikelola oleh Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan suatu perangkat daerah untuk menjembatani suatu informasi melelui pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut adalah media. Dimana Pemerintahan Provinsi Jawa tengah memeanfaatkan Humas sebagai lembaga komunikasi untuk menginformasikan suatu berita kepada media yang nantinya akan disampaikan kepada publik. Selain tugas penting lainnya adalah memonitoring berita yang isinya memuat tentang pemerintahan Jawa Tengah.Berita – berita yang telah dikliping kemudian dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang berkembang di masyarakat yang berdampak positif, negatif, atau netral terhadap Citra Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat tugas Humas yang sangat komplek, maka dalam tugasnaya tidak lepas dari kalangan pers atau media. Media merupakan rekan Humas sebagai pelayan informasi bagi masyarakat. Melalui komunikasi dan pemberitaan yang berkualitas, media akan mampu membantu humas sebagai wahana komunikasi bagi masyarakat. Di sisi lain, media juga dapat commit to user memberikan suatu opini yang bersifat kritis, menimbulkan opini publik. Untuk


4 digilib.uns.ac.id

mencapai tujuan, visi, misinya, Humas Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai informasi formal harus dapat membangun serta membina hubungan yang baik dengan pihak media sehingga dengan bantuan media, fungsi humas sebagai lembaga akan cepat tersampaikan kepada publik sasaran atau masyarakat.

B. Tujuan Dan Manfaat Kuliah Kerja Media Tujuan Kuliah Kerja Media a. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemempuan, dan ketrampilan Mahasiswa terkait, yaitu dengan bagaimana kegiatan dalam Biro Humas b. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan materi perkuliahan yang sesuai dengan tuntutan zaman c. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Program Studi DIII Public Relation Fakultas Ilmu Sosisl Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Instansi Pemerintah dimana Mahasiswa ditenpatkan. Manfaat Kuliah Kerja Media a. Bagi Mahasiswa Memperoleh tambahan pengetahuan serta pengalaman tentang tugas yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan Kegiatan Media Monitoring Bagian Analisis Media Dan Informasi Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengontrol Opini Publik b. Bagi Perusahaan Memberi masukan dan sarana untuk memperbaiki atau meningkatkan proses yang berlaku untuk bidang pelayanan. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


c. Bagi Universitas Merupakan evaluasi dari pencapaian materi yang telah dikuasai oleh mahasiswa dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak perusahan. Sebagai referensi tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama Program Studi DIII Public Relation

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PUBLIC RELATIONS Public Relation merupakan proses interaksi, menciptakan opini piblik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak. PR membutuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen dalam pencapaian tujuan organisasinya. PR merupakan aktivistas di berbagai bidang ilmu, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan goodwill, kepercayaan, saling adanya pengartian, dan citra yang baik dari publiknya, juga merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara terus menerus, merupakan kelangsungan hidup organisai yang bersangkutan. Dan merupakan inteprestasi yang peka atas berbagai peristiwa.

a. Pengertian Public Relations Public Relations terdiri dari dua kata, yaitu Public dan Relations. Istilah Public dapat diartikan sebagai Masyarakat, sedangkan Relations dapat diartikan sebagai hubungan satu sama lain. Definisi – definisi yang lain misalnya : a. PR merupakan upaya yang disengaja, direncanakan, dan dilakuakn terus – menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling commit to user

6

7 digilib.uns.ac.id


pengertian antar organisasi dengan publiknya. (Institute of Public Relations, United Kingdom) b. PR merupakan upaya dengan menggunakan informasi, persuasi, dan penyesuaian, untuk menghidupkan dukungan publik atas suatu kegiatan, atau suatu sebab. (E.L. Berbneys, USA,1956) c. PR merupakan seni dari pengetahuan untuk mengembangkan saling pengertian dan niat baik diantara sesorang, perusahaan, atau institusi dan publiknya. d. PR praktisi merupakan seni dan ilmu sosial untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi – konsekuensi mereka, menasihati para pimpinan organisasi dan melaksanakan program yang direncanakan dari tindakan – tindakan yang akan melayani baik organisasi maupu interes publiknya. (Mexican Statement in Public Relations Practice, Mexico City,1978). ( Rumanti, 2002 :8) International Public Relations Association (IPRA) memberi definisi sebagai berikut : Public Relation merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi – organisasi, lembaga – lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebujaksanaan dan ketatalaksanaan, commit to user

8 digilib.uns.ac.id


guna mencapai kerja sama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terancang dan tersebar luas.( Rumanti, 2002 :10) Dari definisi – definisi di atas dapar dibuat kesimpulan bahwa semuanya bertujuan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, jasa baik, kepercayaan dan penghargaan kepada dan dari publik khususnya serta masyarakat umumnya. Usha ini ditujukan kepada bagi terwujudnya hubungan yang harmonis antara badan atau perusahaan itu dengan publiknya. Untuk memperoleh opini publik yang menyenangkan, positif dan menguntungkan bagi kelangsungan hidup perusahaan itu. Caranya dengan bersikap simpatik, terbuka dalam menerima saran, kritik ataupun opini publik. Disini publik yang dimaksud adalah publik intern dan ekstern. b. Fungsi Public Relations Djanalis Djanaid menyebutkan dua fungsi PR, yaitu : 1. Fungsi Konstruktif Peranan

humas

dalam

hal

ini

mempersiapkan

“mental”

organisasi/lembaga untuk memahami kepentingan publik, humas mengevaluasi

perilaku

direkomendasikan

publik

kepada

maupun

manajemen,

organisasi humas

untuk

menyiapkan

prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya dan saling

membantu

terhadap

tujuan

–

tujuan

publik

organisasi/lembaga yang diwakilinya. Fungsi konstruktif ini commit to user

9 digilib.uns.ac.id


mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan – kegiatan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Termasuk di sini humas bertindak secara preventif (mencegah) 2. Fungsi korektif Apabila sebuah organisasi/lembaga terjadi masalah – masalah (krisis) dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut.(Anne Gregory, 2004 :40) c. Tugas Public Relations Tugas Public Relations secara jelas dalam Lima Pokok Tugas Public Relations sehari- hari sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis melalui gambar kepada publik, supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang perusahaan atau instansi, tujuan, serta kegiatan yang akan dilakukan. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan harapan publik internal atau eksternal dan memperhatikan, mengolah, mengintegrasikan pengaruh lingkungan yang masuk demi perbaikan dan perkembangan perusahaan atau instansi. 2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. Disamping itu, menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita bersama dengan commit to user

10 digilib.uns.ac.id


lingkungan. Jika ada suara yang membuat lingkungan menjadi kurang merasa tenang maka sebaiknya mereka dilibatkan dalam pembicaraan cara mengatasi hal – hal semacam itu sehingga mereka merasa diperhatikan dan dimanusiakan. Hal tersebut akan memberikan

dukungan

perusahaan

atau

instansi

dalam

perkembangannya. Trend yang muncul dianalisa, diolah, kadang – kadang diperlukan tim ahli sehinnga bisa diatasi dengan tepat dan benar dan menguntungkan

bagi

semua

pihak.

Disini

penting

untuk

mendengar, mencari informasi, membaca. PR secara terus menerus menjaga citra baik perusahaan atau instansinya dan mendapatkan dukungan kuat dari lingkungan. 3. Memperbaiki citra perusahaan atau organisasi, karena bagi PR citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, presentasi, publikasi tetapi terletak pada bagaimana perusahaan atau instansi bisa mencerminkan perusahaan atau instansi yang dipercayai, memiliki

kekuatan,

mengadakan

perkembangan

secara

berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol dan dievaluasi. Dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan komponen yang kompleks. Citra perusahaan atau instansi bisa merupakan citra dari pimpinan, ada citra yang menjadi keingainan, harapan, dan sebagainya. Citra commit to user



yang bisa mendapat kepercayaan adalah citra dari kenyataan identitas perusahaan atau instansi. 4. Tanggunag jawab sosial. PR merupakan instrumen untuk bertanggunag jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut, terutama kelompok publik sendiri, publik internal dan pers. Suatu organisai mempunyai kewajiban adanya usaha untuk pelayanan sosial yang harus menjadi tanggung jawab. 5. Komunikasi. PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, timbal balik, maka penegetahuam kominikasi menjadi modalnya. Dalam fungsinya, komunikasi itu sentral. Perlu juga untuk dimiliki adalah pengetahuan manajemen dan kepemimpinan, struktur organisasi.( Rumanti, 2002 :39 ) d. Proses Kerja Public Relations Komunikasi yang bersifat terbuka dari organisai, mutlak penting dan harus terjadi bila organisasi mau berkembang maju. Sumber informasi sangatlah penting sebagai langkah membuat keputusan. Setiap kegiatan harus melewati lima elemen dasar yang perlu dicermati, karena awal dan perencanaan itu benar baik, pasti akan memberi hasil yang baik juga. 1. Pengumpulan data Sebelum melakukan berbagai kegiatan, PR harus membuat berbagai macam catatan kronologis, sistematis, dan terkategorisasi. commit to user



Data ini biasa berasal dari peristiwa yang terjadi, dokumen, sejarah, informasi lisan/tertulis, majalah, berbagai macam koran, sangat penting data yang aktual, objektif. Semuanya harus bisa secara cepat dan akurat dibaca PR untuk seleksi diolah. 2. Analisis Data Semua data dipertimbangkan kekuatan dan kelemahannya menghasilkan diagnose. Disini perlu diperhatikan munculnya interpretasi Media / Sarana. 3. Strstegi dan Penentuan Media/Sarana Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu sarana publiknya, kemudian mengetahui relasi yang bisa memberatkan dan menghambat. Apa dan siapa yang diprioritaskan sesuai dengan tujuan. Pekerjaan ini memang tampaknya biasa – biasa saja tetapi dalam kenyataanya sangat rumit dan ini yang menentukan berhasil atau tidaknya nanti. Oleh karena itu, seorang PR memerlukan berbagai macam pengetahuan dan pengalaman. 4. Pelaksanaan Tidak semua bisa begitu saja melaksanakan PR. Kadang – kadang dalam hal yang cukup besar diperlukan penasihat sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan orang yang tepat. 5. Evaluasi Evaluasi ini sering masih kurang mendapat perhatian. Padahal, evaluasi tersebut sangatlah penting. Evaluasi disini commit to user



maksudnya adalah pada setiap kegiatan dan secara keseluruhannya. Mengapa hal tersebut baik? Dan sebaliknya kenapa tidak/ pengalaman ini akan sangat berharga untuk kegiatan yang dilakukan di masa mendatang. Penentuan sumber informasi merupakan langkah pertama dalam membuat keputusan untuk membuat perencanaan. Berikut langkah – langkah menganalisa informasi hingga sampai dengan suatu keputusan. a. Pengumpulan data/menganalisis informasi b. Mempertimbangkan

dengan

berbagai

alasan,

menganalisis

peraturan dengan memperhatiakan segala argumentasi. c. Ditentukan suatu keputusan dengan menentukan sebagai alternatif d. Aksi dilaksanakan sesuai dengan fungsi PR e. Dalam proses tidak mungkin mulus hanya memperhatikan salah satu faktor, tetapi satu dengan yang lain senantiasa terkait. (Rumanti, 2002 :272) B. HUMAS LEMBAGA PEMERINTAHAN a. Pengertian Humas Pemerintahan Era transparasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi ini menuntut instansi/oraganisasi untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk mendapatkan informasi. commit to user



Perkembangan

teknologi

informasi

telah

melahirkan

perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus justru membuat bingung masyarakat. Sementara itu muncul pendapat bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, maka informasi diserahkan kepada masyarakat dan tidak lagi diurus pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik bertakan hanya sebagai pembuat kebijakan, regulasi dan fasilitasi. Dengan (Hubungan

kondisi

tersebut,

Masyarakat) dalam

diperlukan setiap

kelembagaan

instansi

pemerintah

Humas untuk

mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu – waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dan mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas instansi berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan kepada intern (pegawainya) atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan. Humas pemerintahan pada dasrnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau commit to user



mempromosikan kebijakan – kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana – rencana, serta hasil – hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang – undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintahan dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilakasanakan, ataupun yang sedang diusulkan. Seiring dengan tuntutan transparasi dari masyarakat luas sebagai publik

pemerintahan,

manfaat

humas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan secara umum telah diterima sejak lama. Bahkan beberapa kalangan mengatakan, pemanfaatan humas oleh pemerintahan mendahului penggunaanya oleh nonpemerintahan. Humas dalam pemerintahan dan politik tidak dapat dilepaskan dari opini publik. Oemi Abdurrachman (dalam James B. Orrick) mengatakan bahwa pada abad 18 para ahli filsafat politik dan negarawan telah mengembangkan suatu konsepsi mengenai peranan public opinion. Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas dari “karakteristik” yang melekat dalam setiap program/kegiatan pemerintahan, antara lain sebagai berikut :

commit to user



1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan berbagai latar belakan, karakter, ekonomi, pendidikan (intelejensi) yang beragam. 2. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam jangka yang panjang sekalipun, karena sifatnya integral dan berkesinambungan. Melibatkan generasi ke generasi. Bahkan program cenderung dibayar dengan “harga sosial” yang tinggi. Program – program pemerintah seringkali tidak dapat menghindari perlunya “pengorbanan” sosial (masyarakat). Disinilah perlunya pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi dan emansipasi masyarakat. 3. Program pemerintah selalu mendapat controlling / pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai permasalahan – permasalahan mereka sebagai warga masyarakat. Karakteristik itulah yang yang dapat dijadikan latar belakang mengapa humas pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangkanluaskan secara profesional. Namun, tugas yang berat tersebut ternyata masih ditambah dengan hambatan – hambatan penerapan humas yang ideal di pemerintahan. Undang – undang dan peraturan organisasi, seringkali menghambat fungsi humas. Masalah dana, tumpang tindihnya job description, penyalahgunaan para pejabat terhadap demi publisitas pribadi commit to user



dan untuk melindungi “ketidakjujuran” dan program – program yang tidak perlu merupakan hal – hal yang memperburuk citra humas pemerintahan. Kasus di Indonesia misalnya, humas pemerintahan cenderumg mendapat image yang negatif. Awam menilai bahwa humas pemerintahan identik dengan ketidakprofesionalan, bagian buangan, dan sebagainya. Dengan

demikian,

ada

dua

sisi

yang

melatarbelakangi

perkembangan humas pemerintahan. Pertama adalah sisi pentingnya humas bagi pemerintahan. Kedua adalah hambatan – hambatan yang dihadapi oleh humas pemerintahan. Dua sisi ini pada akhirnya mengakibatkan penampilan humas pemerintaha yang tersembunyi di bawah berbagai nama, tugas, wewenang, dan dibiayai dari berbagai macam yang berbeda. Kebanyakan humas pemerintaha diarahkan untuk hubungan dengan medi, masalah umum, dokumentasi, dan publikasi. Demikian juga dengan namanya, selain Divisi Humas, misalnya juga dikenal dengan istilah Sekretaris Pers, Divisi Informasi dan Komunikasi, Bagian Umum, Pusat Dokumentasi dan Publikasi, dan sebgainya. Sementara itu, kegiatan – kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas antara lain adalah konfrensi pers, membuat press release, press clipping, pameran – pameran, menerbitkan media interen, mengorganisir pertemuan dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi masyarakat, mendokumentasi semua kegiatan instansi, mengorganisir kunjungan

–

kunjungan

para

pejabat,

masyarakat/publik.(Frida Kusumastuti, 2002 :37 ) commit to user

menerima

keluhan



b. Tugas Humas Pemerintahan Tugas

Pemerintahan

bertugas

memberikan

informasi

dan

penjelasan kepada khalayak / publik mengenai kebijakan dan langkah – langkah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga atau instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh lembaga Pemerintah dimana humas itu berada dan berfungsi. Jadi, pada dasarnya tugas humas pemerintah adalah : 1. Mengamankan

kebijakan

mengeluarkan

kebujakan,

pemerintahan tugas

seorang

ketika

pemerintah

humaslah

yang

mengamankannya. Menyimpan arsip yang aman, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada pihak yang terkait. 2. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijakan yang dibuat serta progaram kerja secara nasional kepada masyarakat. Jika kebijakan itu telah dibuat, tugas humaslah yang menyebarluaskannya. Begitupun untuk program kerja. Jika masyarakat sudah mengetahuinya, masyarakat akan mendukung dan membantu pemerintah untuk mewujudkannya. 3. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjebatani kepentingan instansi serta menampung aspirasi dan memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat. Dalam hal ini, seorang humas pemerintahan harus dekat dengan masyarakat agar agar dapat menggali lebih jauh aspirasi – aspirasi yang muncul dari masyarakat. Hal commit to user



tersebut dapat dijadikan program kerja pemerintahan atau hanya sebagai bentuk evaluasi. Humas juga harus menjadi mediator yang baik yang menjebatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu, tidak akan ada kesalah fahaman ataupun demo di mana – mana karena kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. 4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan program yang telah dicanagkan pemerintah dapat terwujud,

selanjudnya

pembangunan

nasional

dapat

terealisasi.(www.anneahira.com ) c. Kemampuan Yang Harus Dimiliki Humas Pemerintahan Untuk menjalankan tugas humas pemerintahan tersebut, hendaklah seorang humas pemerintahan harus memliki kemampuan sebagai berikut : 1. Mengamati

dan

menganalisis

setiap

persoalan

yang

menjadi

kepentingan instansi dan stake holdersnya 2. Harus mampu melakukan komunikasi dua arah yang mendukung kedua belah pihak 3. Mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi instansinya 4. Mampu menjalin hubungan yang baik dan kerja sama yang didasari dengan

rasa

saling

percaya

terkait.(www.anneahira.com ) commit to user

dengan

semua

pihak

yang



C. MEDIA MONITORING Media Monitoring adalah praktek riset dan analisa Opini Publik, image dan reputasi pada media masa dan media on line.Monitoring secara generik dapat diartikan sebagai pengawasan atau pemantauan. Istilah ini, sekalipun istilah asing, sudah sering terdengar dalam percakapan publik. Berbagai pihak menggunakannya untuk berbagai peruntukan. Untuk sebuah kerja serius yang coba diangkat program ini, defenisi generik seperti di atas tentu saja tidak memadai. Diperlukan suatu defenisi operasional tentang apa itu monitoring. Media Monitoring

menyediakan layanan monitoring dengan hasil

dokumentasi, analisis, atau salinan dari konten media yang menarik bagi para klien. Layanan media monitoring mencakup semua jenis media termasuk media cetak, online, TV dan radio. Media Monitoring, juga merupakan solusi bagi sebuah organisasi atau perusahaan, baik organisasi bisnis

maupun organisasi non-bisnis untuk

mendapatkan kliping berita tentang perusahaan atau berita-berita khusus tertentu yang ingin didapatkan dari berbagai media baik dari media cetak, online, TV dan radio. Tujuan aktivitas monitoring seperti ini adalah untuk menemukenali (to dettect) dan mengantisipasi/mencegah (to detter). Monitoring dilakukan secara terus menerus dan merekam/mencatatnya secara terstruktur. Motif sebuah kegiatan monitoring didasari oleh keinginan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian baik menyangkut siapa, mengapa commit to user



bisa terjadi, sumberdaya publik yang berkaitan, kebijakan dan dampak apa yang terjadi atau harus diantisipasi serta hal-hal lain yang berkaitan. Pada akhirnya, cara dan motif itu harus dibuktikan dengan catatan tertulis tentang apa yang dimonitor, kapan sesuatu yang dimonitor itu terjadi (dilihat, atau disaksikan, atau dikumpulkan bukti-buktinya, atau ditemukan faktanya) dan bagaimana kejadiannya atau deskripsinya (kronologi dan/atau sebab-musababnya), serta siapa saja yang terlibat atau diduga terlibat. Sekurangnya hasil pemantauan terdiri atas catatan-catatan yang diverifikasi tentang 5W+1H. Melakukan monitor terhadap pemberitaan dalam media sangat diperlukan oleh praktisi public relations. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatan informasi dasar yang diperlukan para praktisi public relations. Ada beberapa pendekatan praktis dalam memonitor media. Dalam tradisi content analisis paling tidak terdapat 8 teknik. Salah satu teknik yang paling terkenal, namun sudah jadul, adalah clip counting atau klipping. Keuntungannya bagi perusahaan Anda, adalah: 1. Mendapatkan kliping berita sesuai keyword yang dikehendaki dan dapat diorganisasikan hingga di analisis secara sistematis sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan yang bersangkutan. 2. Perusahaan/organisasi yg bersangkutan, akan mendapatkan alert (lewat email, maupun sms), jika ada berita yg mengandung nada negatif. Sehingga pihak manajemen, dapat segera mengambil tindakan untuk commit to user



mengatasi

berita

negatif

tersebut,

agar

tidak

berlarut

larut.(www.rumahkomunikasi.com ) a. Kliping Terbitan berkala seperti jurnal, majalah, dan surat kabar memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebab terbitan ini mampu menampung berbagai ide dan menyebarkannya ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian dalam penyampaian informasi, terbitan ini lebih cepat dari pada buku. Sedangkan kandungan informasinya dapat diakses berulang kali bila dibanding dengan informasi yang disampaiakn media pandang dengar atau tatap muka. Terbitan berkala yang berisi kekayaan intelektual manusia ini akan selalu menarik dan diperlukan oleh mayarakat terutama masyarakat ilmiah. Melalui media ini, mereka mampu

menyebarkan

pemikiran,

ide,

teori,

dan

hasil-hasil

penelitian mereka. Disamping itu, mereka juga bisa mengakses informasi ilmiah yang mutakhir.

Informasi ini selalu diperlukan

mayarakat untuk meningkatkan kehidupan dan hidup mereka yang lebih

dinamis,

baik

kehidupan

individu,

bermasyarakat,

dan

berbangsa. Dengan langkah-langkah ini akan mampu meningkatkan eksistensi bangsa itu diantara bangsa-bangsa lain. Mengingat pentingnya peran dan fungsi terbitan berkala, maka perlu adanya langkah-langkah

penyimpanan, commit to user

pengawetan,

perawatan,

dan



pelestarian terbitan itu. Upaya ini dapat dilakukan antara lain berupa kliping, reproduksi. 1. Pengertian Kliping Kliping merupakan pemotongan kemudian

kegiatan

bagian-bagian surat disusun

dengan

pengguntingan

kabar

sistem

maupun

tertentu

atau

majalah,

dalam berbagai

bidang. Bidang yang dikliping ini sebaiknya sesuai dengan minat dan bidang pemakai perpustakaan masing-masing. Maka tidak perlu semua artikel atau berita harus dikliping. 2. Tujuan Kliping Penyelenggaraan kliping dimaksudkan untuk : a) Menyimpan dan melestarikan kekayaan intelektual manusia Hasil pemikiran,

budaya,

penelitian, dan

pengalaman

manusia perlu disimpan dan dikembangkan. Usaha ini perlu dilaksanakan mengembangkan

agar

generasi

pemikiran,

3

mendatang

penemuan,

dan

dapat penelitian

tersebut b) Menyebarluaskan ide dan gagasan kepada orang lain Kliping merupakan upaya penyebaran pemikiran, ide, dan pengalaman seseorang kepada orang lain sekaligus merupakan sarana sambung pengertian antara

penulis

dan

pembaca

yang

kebetulan belum sempat mengikuti buah pikiran penulis yang pernah dimuat dalam suatu surat kabar commit to user



c) Merangkum beberapa pemikiran dalam suatu bidang Dalam kliping

itu

akan

dapat

dipelajari

kembali

beberapa

pemikiran para ahli tentang suatu masalah. Selain itu dapat diikuti

dialog

ilmiah

dan silang pendapat tentang suatu

maalah sesuai bidang mereka dengan pandangan yang bervariasi.

Dengan

demikian,

pembaca

kliping

akan

mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang masalah tersebut. d) Memupuk kreativitas Menggunting dan menempel guntingan Koran pada kertas merupakan kegiatan seni dan kreatifitas tersendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa kliping merupakan usaha menyusun suirat kabar yang kedua kalinya. Dalam hal ini diperlukan kecermatan dan ketelitian

tersendiri dalam mengatur tata

letak/lay out penyusunannya. Penyambungan artikel panjang yang dalam koran aslinya terdapat di berbagai halaman juga memerlukan kecermatan dan perhitungan yang matang. e) Menunjang pemenuhan keperluan informasi

tertentu. Hasil

kliping bisa mengadopsi kepentingan informasi pembaca yang memerlukan informasi dalam bidang tertentu. Informasi ini mungkin berupa informasi mutakhir, rinci, data, angka, hasil wawancara, dan lainnya. commit to user



Cara penyusunan kliping dapat dipilih dari sistem-sistem berikut: 1. Sistem Evixe Sistem

ini merupakan

sistem penyusunan

kliping

yang menitikberatkan pada satu judul surat kabar/majalah yang terbit dalam jangka waktu tertentu secara kronologis. Dalam hal ini tentunya subjek yang dikliping terdiri dari berbagai bidang karena sistem ini lebih menitikberatkan pada urutan waktu. Dengan system ini pembaca akan lebih mudah menemukan peristiwa penting yang pernah terjadi pada waktu (hari, bulan, tahun) tertentu 2. Sistem Ordnere Sistem ini merupakan penyusunan artikel atau berita, ulasan, dan

lain sebagainya yang terdiri dari satu subjek

menjadi satu susunan yang bahannya dari berbagai judul surat kabar. Dalama hal ini yang dipentingkan adalah subjeknya tanpa memperhatikan judul surat kabar maupun kronologi waktun terbitnya. Sistem ini

telah banyak dikenal bahkan

dipraktekkan oleh berbagai instansi, perpustakaan, yayasan, atau lembaga pendidikan 3. Teknik Penempelan Setelah artikel surat kabar itu digunting, kemudian dipotong

per

kolom. Kolom-kolom itu ditempelkan pada commit to user



kertas folio atau kuarto yang telah digarisi pada bagian atas, bawah, kanan, dan kiri dengan ukuran tertentu guntingan guntingan itu ditempel dari kolom terakhir pada halaman terakhir. Kemudian penempelan ini maju ke halaman berikutnya misalnya ke halaman ketiga, kedua, dan kesatu. Pada halaman pertama nanti dapat dibuat lay out judul sesuai selera. Dari sistem ini pada halaman terakhir akan rapi. Dalam penyambungan

kolom

maupun

pemenggalan

kata

hendaknya diusahakanagar sambungannya tidak kelihatan. Dengan demikian apabila difotokopi, hal kliping itu tidak kelihatan sambungannya. Adapun gambar, foto, dan ilustrasi lain

bisa dicantumkan

lagi

selama berfungsi

sebagai

penjelas artikel. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi salah informasi bagi pembaca. Sebenarnya teknik tata letak dan cara penyusunan tersebut

tergantung

pada selera. Namun demikian, perlu

diperhatikan adanya: 1. Kerapian dan keselarasan 2. Penghematan kolom 3. Pemuatan data bibliografis harus lengkap judul, nama penulis, judul surat kabar, tanggal, hari, bulan, dan tahun 4. Artikel atau berita yang diklipng itu mudan ditemukan kembali pemberdayaan. commit to user



Agar hasil kliping ini lebih optimal pemanfaatannya, maka perlu diperhatikan: 1. Dalam tiap kliping perlu dibuatkan indeks 2. Dikelola oleh tenaga professional 3. Dipromosikan 4. Direproduksi (bila memungkinkan). (www.lib.ugm.ac.id ) b. Analisis Kemampuan

menulis

dengan

baik

merupakan

suatu

keuntungan tersendiri, karena ia dapat memperkuat kemampuan akademis kita. Analisis berita merupakan suatu opini yang dibuat oleh pembaca ataupun oleh wartawan sendiri. Oleh karena itu ia hanya menekankan satu sudut pandang saja. Ulasan atas suatu peristiwa yang diberitakan media massa dengan menekankan atau memperdalam unsur-unsur tertentu dalam pemberitaan (yakni, 5 w + 1 h). Tetapi biasanya faktor, “why” (mengapa) dan “how” (bagaimana) yang ditelusuri lebih jauh. (www. hidayatus.wordpress.com ) Analisis ini digunakan untuk memperoleh isi keterangan komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi : surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang – undang, musik, teater, dsb. (Drs Jalaludin rakhmat, 1998 :89) commit to user



Analisis isi pada dasarnya mirip dengan metode survei. Perbedaanya adalah bahwa yang menjadi unit pada analisi pada metode survei adalah individu atau orang. Dengan kata lain yang dianalisis adalah variabel – variabel individu seperti usia, pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Sedangkan pada analisis isi unit analisisnya adalah isi media yaitu berita, kolom, futures, dan artikel pada surat kabar. Sedang pada TV adalah program hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi analisis isi obhyeknya terutama adalah isi media massa, baik radio, surat kabar, majalah, film TV, dan sebagainya. (Dr. Bambang Setiawan,1995:41) 1. Pengertian Analisis Analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan. Setelah riset, tahap berikutnya adalah analisis dan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar dari program PR. Tanpa memahami inti permasalahan anda tidak dapat mrnyusun suatu program yang meyakinkan atau efektif, atau yang berhasil

menyampaikan

tujuan

–

yujuan

korporat.(Anne

Gregory,2004: 40)

2. Kegunaan Analisis Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan TV, maupun semua bahan – bahan dokumentasi yang lain. Hampir commit to user



semua disiplin Ilmu Sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai metode/teknik penelitian. Analisis isi dapat dipergunaka jika memiliki syarat berikut : a)

Data yang tersedia sebagian besar terdiri ari bahan – bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuskrip)

b)

Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut.

c)

Peneliti mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah bahan – bahan/data – data yang dikumpulkannya, karena sebagai dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik.

3. Teknik Menulis Analisis a)

Periksa fakta yang dibeberkan media, lakukan koreksi bila tidak valid

b)

Perhatikan struktur penyajian fakta, lakukan kritik kronologis atau spatiologis atau hubungan sebab akibat.

c)

Teliti interpretasi atau konklusi yang ingin diarahkan media, mendukung atau membantah argumentasi yang tersembunyi.

d)

Ungkap sisi atau perspektif lain, tawarkan konteks baru untuk menyajikan fakta atau menangkap pemahaman atas fakta.

commit to user



4. Jenis Analisis Berita 1. Positivis – empiris, bahasa dilihat sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa dan pengertian bersama. 2. Konstruktivis, menolak pandangan positivis-empiris yang memisahkan subyek dari obyek bahasa. Subyek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan sosial yang menyertainya. Setiap pernyataan adalah tindakan penciptaan makna, yakni pengungkapan jati diri dari sang pembicara. 3. Paradigma kritis, mengoreksi pandangan konstruktivitis yang tidak sensitif terhadap proses produkski dan reproduksi makna. Bahasa

dipahami

sebagai

representasi

yang

berperan

membentuk subyek tertentu, tema wacana tertentu, dan strategi di dalamnya. Bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan.

D. IMPLIKASI MEDIA MONITORING a. Dialog dan Diskusi I. Pengertian dialog Dialog secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasl dari bahasa yunani dia yang artinya jalan batu cara dan logos yang berarti kata sehingga dialog dapat diartikan sebagai bagimana cara manusia dalm mengunakan sebuah kata. Hans-Georg Gadamer melukiskan dialog sebagai proses dua pihak yang saling memahami satu dengan commit to user



yang lain dimana setiap orang membuka dirinya untuk menerima cara pandang orang lain sebagai hal yang layak dipertimbangkan. II. Pengertian Diskusi Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka/kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari topik inilah diskusi berkembang

dan

diperbincangkan

yang

pada

akhirnya

menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. III. Persyaratan Diskusi 1. Tata tertib tidak ketat. 2. Setiap orang diberi kesempatan berbicara. 3. Kesediaan untuk berkompromi. Bagi peserta diskusi : 1. Pengertian yang menyeluruh tentang pokok pembicaraan. 2. Sanggup berpikir bebas dan lugas. 3. Pandai mendengar, menjabarkan dan menganalisa 4. Mau menerima pendapat orang lain yang benar 5. Pandai bertanya dan menolak secara halus pendapat lain. Bagi pemimpin diskusi : 1. Sikap hati-hati, cerdas, tanggap. 2. Pandai menyimpulkan commit to user

akan



3. Sikap tidak memihak.(www.yeyekh.wordpress.com ) b. Press Release Merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Public Relations (Humas) suatu organisasi/perusahaan yang disampaika kepada pengelola pers/redaksi media massa (tv, radio, surat kabar, majalah ) untuk dipublikasikan dalam media masaa tersebut. Press Release atau News Release (pemberitaan pers) merupakan kegiatan penulisan yang paling banyak dilakukan oleh praktisi PR untuk mempublikasikan melalui media massa cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (tv dan radio). PR mengirimkan Press Release karena bentuk ini dianggap efektif dalm publisitas PR. Pada dasranya PR harus memahami gaya jurnalistik dalam mengirimkan Press Releasenya. Selain itu, informasi Press Release harus memiliki nilai berita (news value), dan berharga sebagai berita (news worthly). Penulisan Press Release layak muat apabila cara penulisannya seperti halnya watrawan menulis berita langsung (straight news) dengan gaya piramida terbalik (inverted pyramid). Dimulai dengan membuat leadb atau kepala berita sebagai paragraph pertama yang mengandung unsur 5W+1H (What: apa yang terjadi? Where: dimana terjadinya? When: kapan peristiea tersebut terjadi? Who: siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Why: mengapa peristiwa tersebut terjadi? How: bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? ) commit to user



Frank Jeffkins dalam bukunya Essential of Public Relations mengemukakan “The seven Point Formula” dalam pembuatan Press Release yaitu unsur – unsur yang harus ditulis dalam sebuah Press Release. Unsur – unsur itu disingkat dengan SOLAADS : i. Subject : apa yang diungkapkan (ide pokok) dalam news release ii. Organization : apa nama organisasi atau perusahaan pengirim news release? iii. Locations : dimana kegiatan yang diberitajan itu berlangsung? iv. Advantanges : apakah keuntungan/manfaat yang diperoleh darinya? v. Applications : apa kegunaanya? Siapa penggunanya? vi. Details : apa yang menjadi spesifikasi atau detail dari informasi tersebut? vii. Source : sumber pengirim news release? Adanya ketujuh unsur di atas tidak berarti bahwa news release harus mempunyai tujuh paragraph, namun ketujuh unsur tersebut menunjukkan informasi saling terkait dan sama penting. (Drs. Soleh Soemirat, M.S dan Drs. Elvinaro Ardianto, M.Si,2002: 54)

commit to user



BAB III GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH DAN BIRO HUMAS SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH 1. Sejarah Perkembangan Provinsi Jawa Tengah Sebagai suatu provinsi, Jawa Tengah dikanal sejak jaman penjajahan Belanda didasar pada peraturan – peraturan yang berlaku saat itu. i. Jaman Pendudukan Belanda Berdasarkan Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland Indie ( Decentralisasi Wet 1093 ), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas Gewest (Karisidenan), Afdeeling/ Ragensehap (Kabupaten), District/Standgeemente (Kotapraja), dan Oderdistrict (Kecamatan). ii. Jaman Pendudukan Jepang Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan tata pemerintahan Daerah yaitu Undan – Undang Nomor 7 Tahun 2002 (Tahun Jepang 2006) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali Vorstenkendeh (Kerajaan – Kerajaan) terabagi dalm wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Gun (District), dan Ku (Kelurahan) iii. Setelah Kemerdekaan Negara Kestuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkann Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 commit to user

34



Tahun 1950 yang menetapkan pembentukan Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No. 10 Tahun 1950 dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun. 2004 ditetapkan tanggal 15 Agustus 2004 sebagai Hari jadi Provinsi Jawa Tengah. 2. Penyelenggarakan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah i. UU Pengaturan Pemerintah Daerah Sejak merdeka hingga sekarang peraturan per Undang – Undangan yang mengatur tentang sistem Pemerintahan Daera adalah : a. UU No. 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat. b. UU No. 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak – banyaknya c. UU No. 1 Tahun1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas – luasnya. d. Penpres No. 6 Tahun 1959 e. UU No. 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas – luasnya. f. UU No. 5 Tahun 1974, dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab g. UU No. 22 Tahun 1999, dengan prinsip otonomi seluas- luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. commit to user



h. UU No. 32 Tahun 2004, dengan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. ii. Kepala Pemerintahan Sejak merdeka sampai sekarang, Jawa Tengah dipimpin oleh 14 (empat belas) kepala Pemerintahan yaitu : 1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945 2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949 3. R. Boedijono, Tahun 1940 s/d 1954 4. RMTP. Mangunnegoro, Tahun 1954 s/d 1958 5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960 6. RM Hadisoebono Sosrowerdjono, Tahun 1958 s/d 1960 7. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966 8. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974 9. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983 10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998 11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d 2008 12. Drs. H. Ali Mufiz, M. P. A, Tahun 2007 s/d 2008 13. H. Bibit Waluyo, Tahun 2008 s/d sekarang iii. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sejak Pemilu Tahun 1955 sampai sekarang DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin 8 orang, yaitu : 1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971 2. Parwanto, Tahun 1971 s/d 1977 commit to user



3. H. Widarto, Tahun 1982 s/d 1922 4. Ir. H. Soekarahardjo, Tahun 1982 s/d 1992 5. Drs. H. Soeparto Tjiptohardjo, Tahun 1992 s/d 1997 6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999 7. Mardjito, Tahun 1999 s/d 2004 8. H. Murdoko, Tahun 2004 s/d sekarang 3. Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2008, maka sebagai rangka optimalisai tugas Sekretariat Daerah sebagai unsure staf dalam menyususn kebijakan dan mengkoordinasikan peragkat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan. Dan Peraturan Daerah Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Privinsi Jawa Tengah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 adalah sebagai berikut : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asa otonomi seluas – luasnya dalam sistem prinsip Negara Kestuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah unsure penyelenggara pemerintaha daerah. commit to user



4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah 5. Perangkat

Daerag

adalah

unsure

pembantu

Gubernur

dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinad Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polosi Pamong Praja dan lembaga lain. 6. Sekretriat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaiat Daerah Provinsi Jawa Tengah 7. Sekretaris Derah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 8. Satuan Organisasi adlah satuan unit kerja pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 9. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan unit kerja pada Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD 10. Jabatan funsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atua dengan ketrampilan tertentu serta bersifat mendiri. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah

commit to user



4. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi SETDA merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur. SETDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyususn kebujakan dan mengkoordinasikan. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, dan lembaga lain. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas maka SETDA menyelenggarakan funsi : a. Penyususnan kebijaksanaan pemerintah daerah b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bappeda, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Perencanaan pembangunan daera, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, dan lembaga lainnya. c. Pelaksanaan sebagian urusab otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat darah dan persandian. d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerinyahan daerah e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Tata Kerja Setiap Kepala satuan organisasi dalm melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala satuan organisasi dan penjabat fungsional

wajib

menetapkan

prinsip

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi serta vertikal dan horisontal, baik dalm lingkingan masing – masing mampu antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya. Setiap commit to user



kepala satuan organisasi wajib mengawasu bawahannya dan apabila tejadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbinhgna dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Dan tata kerja dalm proses administrasi pada setiap tugas adalah sebagai berikut : 1. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengukuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkal tepat pada waktunya. 2. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepala atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyususnan lapoan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

B. VISI, MISI, TUJUAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJP

2005-2025,

pendekatan

untuk periode pembangunan 2008-2013, telah dipilih

implementasi

(implementation

approach)

pengembangan

kawasan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui rumusan motto commit to user



Bali Ndeso Mbangun Deso. Rumusan motto tersebut kemudian diejawantah-kan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran sebagai berikut : a. Visi Visi Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang (2008 - 2013) adalah : “TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

JAWA

TENGAH

YANG

SEMAKIN SEJAHTERA” Peningkatan kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat

yang terpenuhi

kebutuhan

ekonomi

(materiil) maupun

sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah periode 2008 – 2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan kearifan lokal. b. Misi Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh aparatur yang profesional dan bersih, serta responsif terhadap permasalahan–permasalahan yang timbul di masyarakat. commit to user



2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya.

Pembangunan

ekonomi

masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan, dan ditopang oleh sektor pertanian yang maju, sektor UMKM yang tangguh dan industri padat karya yang kuat. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris

yang berbasiskan

kearifan lokal. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan prioritas utama Pemerintah, serta memelihara dan merevitalisasi budaya yang berakar pada kearifan lokal. 4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia, sebagai basis dari

kemampuan

menghasilkan

produksi masyarakat

SDM

yang memiliki

akan

diarahkan

untuk

kompetensi tinggi

tanpa

diskriminasi karena hanya SDM yang berkompetenlah yang dapat berkontribusi

secara

optimal

dalam

proses

peningkatan

kesejahteraan rakyat. Upaya ini lebih diarahkan pada peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat, peningkatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat, serta ketahanan keluarga. 5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur lebih diarahkan kepada sasaran – sasaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda ekonomi, dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan hidup serta tata ruang daerah. commit to user



6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum. Meningkatnya demokratisasi, penegakan HAM dan pemberantasan KKN

yang didukung oleh kondisi aman dan rasa aman yang

tercermin dengan menurunnya konflik

antar

kelompok

maupun

golongan masyarakat, menurunnya kasus kriminalitas, berkurangnya kasus

kekerasan

dan

diskriminasi,

serta menurunnya kejahatan

transnasional termasuk perdagangan orang. c. Tujuan Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah di segala

bidang kompeten,

profesional, mandiri,

dan

bermanfaat

dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan

masyarakat

yang

berdaya

berkemampuan

(empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan resiko commit to user



bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 4. Mengembangkan kawasan agropolitan dan kluster – kluster UMKM untuk mendukung

percepatan

pembangunan

pedesaan

dan

peningkatan daya tarik investasi. 5. Menumbuh kembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha Milik Petani, dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis dan

pengembangan

program Tanggungjawab Sosial Perusahaan

(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh BUMN/BUMD, dan Corporate Social Responsibility/ CSR oleh Swasta) 6. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pokok

dan

fungsinya

dalam

melaksanakan

tugas

yang diarahkan kepada pelayanan serta

peningkatan kemampuan masyarakat. 7. Meningkatkan

demokratisasi

dan

penegakan

HAM

serta

pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan salah satu prasyarat dalam memberikan kepercayaan kepada para investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa. 8. Memantapkan

administrasi

pemerintahan

dengan

penerapan

Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa commit to user



Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. d. Strategi 1. Memaksimalkan pengembangan potensi SDM aparatur yang telah dimiliki, meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan reward and punishment serta penegakan prinsip-prinsip good local governance. 2. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara bijaksana, penerapan tenologi tepat guna,

peningkatan peran lembaga keuangan dalam

mendukung permodalan dan

penciptaan

iklim

kondusif

bagi

tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang dikonsentrasikan pada bidang pertanian,

UMKM,

industri

padat

karya

serta

tumbuh

dan

berkembangnya potensi ekonomi rakyat. 3. Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal dalam meperkuat sistem sosial masyarakat, meningkatakan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan dan promosi budaya. 4. Meningkatkan sertifikasi

peran profesi

lembaga-lembaga pelatihan dalam

pengembangan

dan

lembaga

kompetensi

SDM.

Memaksimalkan peran lembaga - lembaga keagamaan, dalam mewujudkan akhlak dan moral umat (akhlaqul kharimah ) 5. Penyempurnaan

produk-produk

rencana

tata

ruang

dan

menjadikanya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung tumbuhnya perekonamian daerah. commit to user



6. Penyusunan produk-poduk hukum daerah disertai dengan upaya sosialisasi, penerapan dan penegakannya

secara

konsisten

dan

konsekuen guna menjamin adanya kepastian hukum, terciptanya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. e. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada. Tujuan-1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah di segala bidang dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok dan jenis kelamin 2. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di kalangan masyarakat Jawa Tengah, melalui penelitian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian 3. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah 4. Meningkatnya prestasi olah raga di Jawa Tengah 5. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama. 6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; commit to user



8. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera Tujuan-2:

Mewujudkan

masyarakat

yang

berkemampuan

(empowered), berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan; 2. Berkembangnya Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai 3. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan-3: Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan

kalangan perguruan tinggi untuk mendorong

terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri 2. Berkembangnya ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

yang

memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam commit to user



4. Berkurangnya resiko bencana. Tujuan-4: kerjasama

Memanfaatkan

lokal,

potensi

ekonomi

lokal

melalui

regional dan antar wilayah dalam mendukung

pengembangan ekonomi daerah provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah : 1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan

peluang

kepada masyarakat untuk mengembangkan

perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga, daerah dan wilayah. 3. Meningkatnya

ketahanan

pangan melalui

sistem

kewaspadaan

pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan 4. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui benih

pertanian

terpadu,

bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk

organik dan penerapan teknologi tepat guna. 5. Meningkatnya kualitas manajemen

pariwisata,

yang mendukung

pengembangan ekonomi lokal. 6. Meningkatnya kualitas

forum pengembangan ekonomi daerah di

kabupaten atau kota se Jawa Tengah. commit to user



7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata. Tujuan-5: Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang

diarahkan

pada

pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara

mandiri. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia 2. Tersusunnya

peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan

masyarakat 3. Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi, serta sistem perlindungan yang memadai; 4. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna 5. Berkembangnya pasar

regional, dan

internasional

serta menjaga

kesinambungan pasar yang sudah ada. Tujuan-6:

Meningkatkan

kemampuan,

kompetensi

dan

profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya yang diarahkan kepada

pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat. commit to user



1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan 2. Terwujudnya

sistem

kepegawaian

yang

mantap,

teruji

dan

menjamin penjenjangan karier pegawai secara sehat. Tujuan-7: Meningkatkan demokratisasi dan penegakan HAM serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam rangka memberikan

kepercayaan

kepada

para investor serta dapat

membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa melalui : 1. Penyusunan produk-produk hukum daerah 2. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara konsisten dan konsekuen. Tujuan-8:

Memantapkan

administrasi

pemerintahan

dengan

penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Sasarannya adalah : 1. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan 2. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah; 3. Terbentuknya

kelembagaan

kebutuhan lokal

pemerintahan

commit to user

yang

sesuai

dengan



4. Berkembangnya penggunaan sistem ICT

dalam

tata

lakasana

pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. 5. Meningkatnya kemudahan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) 6. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. LAMBANG SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Arti Lambang Provinsi Jawa Tengah : 1. Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan dasar falsafah Negara yakni Pancasila. 2. Laut Bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah. 3. Candi Borobudur melambangkan Daya Cipta yang besar Tradisi yang baik dan Nilai – Nilai Kebudayaan yang khas dari Rakyat Jawa Tengah. commit to user



4. Gunung Kembar mempunyai arti adil bersatunya rakyat dan Pemerintah Daerah. 5. Perpaduan antara Laut dan Gunung Kembar dengan latar belakangnya yang hijau menggambarkan keadaan alamiah Daerah Jawa Tengah dengan bermacam – macam kekayaan alamnya sebagai kehidupan dan penghidupan Rakyat Jawa Tengah. 6. Bambu runcing melambangkan Kepahlawanan dan Kesatriaan Rakyat Jawa Tengah. 7. Bintang Bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga “ Nur Cahaya” melambangkan kepercayaan KeTuhanan Yang Maha Esa dari rakyat Jawa Tengah. 8. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran Rakyat Jawa Tengah. 9. Umbul – umbul Merah Putih melambangkan daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Perpaduan antara Bintang, Padi, dan Kapas melambangkan hari depan Rakyat Jawa Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 11. Perpaduan antara Bulir Padi, yang bebiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian angka – angka yang mewujudkan saat yang bersejarah serta keramat “17 Agustus 1945” yang wajib kita agungkan.

commit to user



D. SEJARAH BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Biro Humas di Setda Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jalan Pahlawan No. 9 Gedung Provinsi Jawa Tengah lantai XI. Humas yang berada di lingkup Setda merupakan sebuah Biro. Boro Humas terbentuk dengan adanya tuntutan pemerintah untuk memberikan informasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Biro Humas mempunyai tugas menurut peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariatan Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun kebijakan pemerintah daerah, pembinaan dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media dan informasi.

E. VISI DAN MISI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Perencanaan Strategis Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008 – 20013, merupakan dokumen

perencanaan yang sah dalam menyusun sasaran yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dirumuskan sebagai berikut : VISI “Meningkatnya Profesionalitas dan Kapabilitas Biro Hubungan Masyarakat dalam mendukung Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera”.

commit to user



MISI 1. Meningkatkan

pemberdayaan

struktur,

tugas

pokok

dan

fungsi

kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan di bidang kehumasan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem dan jaringan informasi, sarana prasarana dan teknologi informasi. 3. Mengembangkan

profesionalisme

sumber

daya

manusia

bidang

kehumasan, baik pemerintah maupun non pemerintah. 4. Menjalin kerjasama dengan media massa/lembaga penyedia informasi yang ada di masyarakat secara sinergi. 5. Pemberdayaan program, dan kegiatan untuk menunjang pelayanan prima dibidang kehumasan. 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapat umum untuk dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dan mengklarifikasi isu yang berkembang. SASARAN Sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2008 – 2013 adalah : 1) Berfungsinya struktur dan terlaksanannya tugas pokok dan fungsi kelembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di bidang kehumasan secara optimal. 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung penyelenggaraan tugas bidang kehumasan. 3) Berkembangnya profesionalitas sumber daya manusia bidang kehumasan, di lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. 4) Meningkatnya

sinergitas kerjasama dengan commit to user penyedia informasi dalam masyarakat.

media massa/lembaga



5) Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan STRATEGI Sedangkan strategi untuk mencapai sasaran adalah : 1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga kehumasan pemerintahan dan kemasyarakatan. 2. Meningkatkan ketersediaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan tugas bidang kehumasan secara optimal. 3. Memperluas kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal. 4. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi informasi pembangunan bagi masyarakat. KEBIJAKAN Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan diarahkan pada : 1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga kehumasan pemerintahan dan kemasyarakatan. 2. Peningkatan ketersediaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan tugas bidang kehumasan secara optimal. 3. Peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal. 4. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi informasi pembangunan bagi masyarakat. commit to user



F. STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta susunan kepegawaian dan prasarananya pada Biro Hubungan Masyarakat

Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA BIRO HUMAS AGUS UTOMO, S.Sos

KABAG PUBLIKASI SARWENDRO BUDI SATMOKO,SH

KABAG PEGELOLAAN INFORMASI DRS.SINOENG N.RACHMADI

KABAG AMI WIHAYAT MINTONO,SH

KASUBAG ANALISIS BERITA

KASUBAG PENYIAPAN NASKAH SAMBUTAN DAN MAKALAH

KASUBAG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

EVI SULISTYORINI Msi

Dra.KUSWANTARI NA

KASUBAG PUBLIKASI DAN PENERBITAN

KASUBAG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

KASUBAG PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM

MUMPUNIATI,SH,MM

Drs.EKO BUDIHARTO

Drs.SIGIT DJOKO SOTOMO

KASUBAG PELIPUTAN

KASUBAG TATA USAHA

KASUBAG DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

POERWANTI,S.Sos

NOORJAMAN,SH,MM

commit to user

Drs.EDY ISMATO

INDAH YUWANTI,BA



G. URAIAN TUGAS 1. Tugas Pokok Biro Humas mempunyai Tugas Pokok “Menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Publikasi, Pengelolaan Informasi, Analis Media dan Informasi” 2. Fungsi a) Perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat. b) Pengkoordinasian pelaksanaan perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat. c) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat. d) Pelaksanaan dan pelayanan adminstrasi dan teknis bidang publikasi, pengelolaan informasi, analis media dan informasi. e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.kebijakan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat. f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. 3. Landasan Hukum Landasan hukum yang mendasari Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan Biro Hubungan Masyarakat : commit to user



a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b) Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah d) Peraturan

Daerah

Nomor

4

Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 4. Hal-hal lain yang dianggap penting Bendasar Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dengan memperhatikan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Perda nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda Provinsi Jawa Tengah, beberapa hal yang dianggp penting adalah:

commit to user



a) Penyamaan persepsi peran dan fungsi kehumasan antar institusi terkait di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. b) Sinergitas kinerja antar kehumasan Provinsi dan Kabupaten/Kota baik institusi Pemerintah maupun Lembaga Kehumasan non Pemerintah. c) Kesiapan Biro Humas untuk mendorong setiap badan Publik untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-undang Kebebasn Informasi Publik. 5. Bagian – Bagian Biro Humas a. Bagian Publikasi Bagian Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan

pemerintah

daerah,

pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah dan penerbitan, serta peliputan. Dalam menyelenggarakan Tugas Bagian Publikasi mempunyai fungsi : 1. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijkan

pemerintah

daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah. commit to user



2. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijkan

pemerintah

daerah,


fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi dan penerbitan. 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang peliputan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bagian Publikasi, membawahkan : a. Subbagian Penyiapan Naskah Sambutan Dan Makalah Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyiapan naskah sambutan dan makalah, meliputi : penyiapan naskah sambutan, Keynote speeh/pengarahan dan makalah

pimpinan,

penyiapan,

mendistribusikan bahan naskah.

commit to user

menghimpun,

serta



b. Subbagian Publikasi dan Penerbitan Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi dan penerbitan, meliputi : menghimpun, mengolah dan menyusun materi publikasi, menerbitkan dan mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi hasilhasil pembangunan dan potensi unggulan, serta menyelenggarakan kegiatan dialog interaktif melalui media massa. c. Subbagian Peliputan Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang peliputan, meliputi : pelaksanaan peliputan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan atau pimpinan, membuat realese berita untuk media massa, mengkoordinasikan dan memfasilitasi liputan wartawan serta menyelenggarakan kegiatan konferensi pers pada kegiatan pemerintah daerah dan melaksanakan editing foto serta video hasil liputan.

commit to user



Indikator Capaian Kinerja : a. Terlaksananya peliputan Video dan foto kegiatan pimpinan dan lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. b. Terlaksananya peliputan oleh media massa. c. Terlaksananya pembuatan sambutan, makalah, pidato kunci Gubernur beserta jajarannya d. Tersosialisasinya kebijakan, program dan kegiatan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui media cetak, foto, video dan media komunikasi lain e. Tersosialisasinya program ”Bali Ndeso Mbangun Deso” yang diimplementasikan dalam 6 (enam) misi pembangunan Jawa Tengah 2008 – 2013. Hasil Capaian Kinerja : a. Terwujudnya peliputan

Pimpinan dan lembaga sebanyak 1095

kegiatan b. Terwujudnya peliputan oleh media massa dalam negeri sebanyak 1500 berita c. Terwujudnya peliputan media massa luar negeri sebanyak 3 berita d. Tersusunnya sambutan, makalah dan pidato kunci Gubernur dan Wakill Gubernur Jawa Tengah, Sekda dan para Asisten Sekda Jateng sebanyak 3000 ekssemplar. commit to user



e. Terlaksananya pembuatan video sosialisasi program, kebijakan dan hasil kegiatan pembangunan sebanyak 18 edisi f. Terlaksananya penerbitan tabloid sebanyak 12 edisi dalam 1 tahun g. Terpasangnya panel foto 3 buah / 6 edisi h. Terlaksananya penerbitan buku himpunan sambutan, makalah dan pidato kunci Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda dan para Asisten Sekda Jateng; i. Terlaksananya penerbitan buku potensi TTI j. Terlaksananya kegiatan press tour sebanyak 6 kali k. Terlaksananya pemuatan rubrik dan blow up di media massa cetak l. Terlaksananya dialog interaktif di radio dan televisi m. Terlaksananya pemuatan spot layanan masya-rakat di radio dan televisi n. Terpasangnya baliho pada kegiatan-kegiatan strategis b. Bagian Pengelolaan Informasi : Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Pengelolaan Data dan informasi, dan Tata Usaha Biro. Dalam menyelenggarakan Tugas Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai fungsi :

commit to user



1. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijkan

pemerintah

daerah,


fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sistem informasi. 2. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijkan

pemerintah

daerah,


fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan data dan informasi. 3. Penyiapan

bahan

koordinasi

kegiatan

dan

pelaksanaan

ketatausahaan tata usaha biro. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bagian Pengelolaan Informasi membawahkan : a. Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di

bidang

pengelolaan

sistem

informasi,

meliputi

:

menyelenggarakan, mengembangkan, menghimpun pengelolaan bahan sistem informasi. commit to user



b. Subbagian Pengelolaan Data Dan Informasi Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan data dan informasi, meliputi : identifikasi pengolahan data dan informasi, menyiapkan data base untuk pelayanan informasi, mengelola data dan informasi, mengelola jateng news room. c. Subbagian Tata Usaha Biro Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

bahan

pengkoordinasian peleksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan

lingkup

biro

di

bidang

pelayanan

adminstrasi

ketatausahaan, pengelolaan sisten informasi dan rumah tangga biro. Indikator Capaian Kinerja a. Terinventarisirnya sebagian data dan informasi tentang SKPD di lingkungan Pemerinth Provinsi Jawa Tengah. b. Tersosialisasikannya sebagian nilai-nilai strategis pentingnya pembangunan data base di lingkungan SKPD c. Tersosialisasikannya sebagian nilai-nilai strategis pentingnya keterbukaan informasi sebgai salah satu bentuk sikap responsif aparatur, sekaligus dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP commit to user



d. Tersedianya sarana pembangunan intranet di lingkungan Setda prov. Jateng. e. Terbentuknya kinerja ke TU an yang mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi Biro. Hasil Capaian Kinerja : a) Terlaksananya pengumpulan data dan informasi sebanyak 50% SKPD di lingnkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. b) Terselenggaranya 3 kali diskusi pembangunan data base yang melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. c) Tersedianya 75% kebutuhan sarana komputer dalam rangka pembangunan intranet di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah d) Terlaksanakannya kegiatan Biro Humas sebagai akibat dukungan kinerja administrasi dan ke-TU-an. c. Bagian Analis Media Dan Informasi : Bagian Analis Media dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang analis berita, pengelolaan pendapat umum, dokumentasi dan perpustakaan. Dalam menyelenggarakan Tugas Bagian Analis Media dan Informasi mempunyai fungsi : commit to user



1. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijkan

pemerintah

daerah,


fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang analis berita. 2. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijkan

pemerintah

daerah,


fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapat umum. 3. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijkan

pemerintah

daerah,


fasilitasi,

serta

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang dokumentasi dan perpustakaan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminstrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Bagian Analisis Media Dan Informasi Membawakan : a. Subbagian Analis Berita Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang analis berita, meliputi : analis berita media, menyusun commit to user



ringkasan berita menonjol untuk di kliping, menyusun jurnal, membuat laporan realisasi ringkasan berita media menonjol. b. Subbagian Pengelolaan Pendapat Umum Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendpat umum, meliputi : melakukan analis pendapat umum, menyusun resume pendapat umum yang menonjol, membuat jurnal pendapat umum yang menonjol, menyelenggarakan diskusi atas permasalahn aktual, memantau pendapat umum. c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

perumusan

kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di

bidang

dokumentasi

dan

perpustakaan.

Meliputi

:

mendokumentasikan produk-produk editing hasil peliputan dan produk-produk publikasi tertulis serta visual, memfasilitasi pelayanan dokumen, pengolahan hasil pendokumentasian serta pengolahan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan SETDA. commit to user



Indikator Capaian Kinerja : a. Terinventarisasinya isue-isue yang potensial mengurangi dan atau merusak citra Pemerintah Provinsi di hadapan publik b. Klipping berita media massa, analisis berita dan pendapat umum sebagai masukan kebijakan kepada pimpinan. c. Meningkatnya peran dan pemahaman pengelola media komunitas cetak dalam penyediaan informasi bagi masyarakat. d. Diperolehnya berbagai tanggapan masyarakat terhadap persoalanpersoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. e. Meningkatnya pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Jateng melalui penyediaan bahan pustaka dan buku bacaan yang berkualitas Hasil Capaian Kinerja yang diinginkan : a. Terlaksananya dialog pengelolaan pendapat umum 5 kali b. Tersedianya klipping berita media massa setiap hari, analisis berita dan pendapat umum 60%. c. Terlaksananya workshop peningkatan kualitas dan peran media komunitas cetak 2 kali. d. Terlaksananya penjaringan dan audit pendapat umum melalui angket 2 kali. e. Tersedianya buku-buku bacaan sebagai sumber informasi dan terpeliharanya buku perpustakaan Setda Prov. Jateng. commit to user



BAB IV FOCUS OF INTEREST DAN PELAKSANAAN MAGANG

A. Kegiatan Media Monitoring Bagian Analisis Media Dan Informasi (AMI) Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengontrol Opini Publik. Penulis mengambil judul tersebut karena media merupakan cermin dari opini publik sangat penting artinya bagi PR karena media juga menjadi sasaran untuk menyampaikan pesan – pesan PR. Sering kali media menjelaskan dan mewujudkan suasan hati publik, namun kadang kala pengaruhnya juga terlalu dibesar – besarkan. Opini publik biasanya diekspresikan melalui media atau bahkan dibentuk oleh media, memiliki kekuatan yang besar terhadap organisasi. Pandangan umum yang beredar adalah opini publik berkaitan dengan apa yang tertulis di media massa. Sebagian besar masyarakat memiliki opini terhadap berbagai hal, ketakutan yang dialami oleh humas adalah bahwa opini tersebut digabungkan dan difokuskan oleh media massa untuk menentang suatu organisasi/lembaga. Harapan yang ada adalah membuat masyarakat memberikan opini yang positif terhadap organisasi dengan cara menyebarluaskan pesan – pesan organisasi. Disini penulis ingin mengetahui secara langsung kegiatan media monitoring yang dilakukan di Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah.

commit to user

70



I. Media Monitoring 1. Kliping Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah melakukan media monitoring salah satunya dengan pemebuatan kliping pada setiap paginya. Berita yang dimuat adalah berita yang bersangkutan dengan pemerintahan Jawa Tengah, berita – berita tersebut diambil dari surat kabar harian. Pembuatan kliping ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pimpinan mengenai perkembangan Jawa Tengah. Cara yang dilakukan untuk penyusunan kliping menggunakan sistem ordnere, sistem ini merupakan penysunan artikel atau berita, ulasan, dan lain sebagainya yang terdiri dari satu subyek menjadi satu susunan yang bahannya dari berbagai judul surat kabar. Berita tersebut digunting kemudian ditempel pada kertas yang berlogo yang sudah dilengkapi

dengan

tanggal

dan

halaman.

Yang

kemudian

didistribusikan ke asisten – asisten wakil gubernur, wakil gubernur dan gubernur. Tujuannya adalah untuk memberikan ringkasan berita mengenai Jawa Tengah dan Pemerintahan Jawa Tengah, apabila ada pemeberitaan yang tidak sesuai maka berita tersrbut selanjutnya akan di analisis. 2. Analisis berita dan pendapat umum Bertujuan untuk memberikan informasi kepada pimpinan tentang pemberitaan di media serta memberi masukan kepada pimpinan. Berita yang dianalisis adalah berita yang mempengaruhi commit to user



citra Pemerintah Provinsi, baik positif atau negatif dan hal baru yang bisa dijadikan contoh dan pimpinan perlu tahu. Dalam prakteknya menganalisis sebuah berita, Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah tidak berpatokan pada

teori yang ada, jadi berita yang dianalisis

karena dianggap perlu memberikan masukan kepada pimpinan. Ditargetkan ada 20 analisis dalam satu bulannya. Sistematikanya sendiri adalah : 1. Substansi 2. Telaah atau analisis, berisikan kroscek ke SKPD terkait dan cek regulasi 3. Saran, berisikan saran – saran apa yang harus dilakukan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten ataupun Kota. Demikian dapat dicontohkan analisis media tentang tentang Festival Hortikultura. Perihal tersebut di atas, dengan hormat kami sediakan analisis media sebagai berikut : I. Substansi Skh. Seputar Indonesia, tanggal 22 Februari 2011, halaman 10 memuat berita dengan judul “ Jateng Siapkan Festival Hortikultura “ dengan substansi sebagai berikut : 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggelar Festival Hortikultura di Sub Terminal Agrobisnis Soropandan tanggal 23 – 24 Februari 2011. commit to user



2. KA Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, Agus Utomo mengatakan kegiatan tersebut diharapkan akan membangun komitmen dalam pengembangan produk hortikultura. 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Aris Budiono mengungkapkan, dalam periode dua tahun terakhir produk segar hortikultura Jawa Tengah memasuki pasar swalayan Singapura. II. Telaah Staf : 1. Jawa Tengah adalah daerah yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura, karena didukung oleh kondisi lahan, iklim dan infrastruktur yang baik. Selain itu hasil tanaman hortikultura yang yang masih memiliki pasar luas dan harga yang relatif tinggi akan menjadikan pengembangan

tanaman

hortikultura

potensial

untuk

meninglatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Saat ini pengembangan budidaya tanamana hortikultura masih kalah dibandingkan dengan budidaya pertanian tanaman pangan karena tanamana pangan masih dianggap sangat penting untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat

Jawa

Tengah.

Masyarakat/petani

pada

umumnya masih belum banyak membudidayakan tanaman hortikultura

karena

beranggapan

belum

memberikan

keuntungan yang sepadan dengan tanaman pangan, dan commit to user



relatif juga belum mengetahui jenis tanaman hortikultura yang mempunyai pangsa pasar luas serta alur untuk menuju pasar produk hortikultura. 3. Festival Hortikultura Jawa Tengah merupakan acara yang bertujuan untuk membangun komitmen yang lebih konkrit, baik pemerintah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan bididaya tanaman hortikultura. Melalui

Festival

diharapkan

terwujud

proses

untuk

membangun kesepahaman dalam pengembangan budidaya hortikultura. Petani dapat mengetahui dan tumbuh minatnya untuk

mengembangkan

tanaman

hortikultura

serta

mengetahui pasar – pasar produk hortikultura. Pada sisi lain pembeli dapat mengetahui potensi – potensi produk hortikultura dam mengembangkan kerjasama dengan petani/kelompok tani selaku produsen penghasil produk hortikultura. Sedangkan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan terbangun kesamaan langkah penegembangan budidaya tanamana hortikultura. III. Saran Staf 1. Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan dalam memberikan bimbingan dan dorongan

kepada

petani/kelompok

tani

agar

membudidayakan tanman hortikultura, karena produk commit to user



tanaman hortikultura masih memiliki pasar yang luas dengan harga yang lebih tinggi. 2. Pemerintah Provinsi dan Kabipaten/Kota bekerjasama dengan pelaku usaha dalam upaya memperluas pasar hortikultura, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. 3. Diskusi hasil analisis Kegiatan yang membahas tentang isu atau kebijakan yang perlu dipublikasikan melalui media massa. Diskusi ini menghadirkan 3 narasumber dari SKPD terkait atau yang berkompeten, dan 50 peserta. Hal yang didiskusikan adalah sesuai dengan topik, diskusi ini dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Diskusi hasil analisis berisikan ringkasan berita dan pendapat umum, analisis berita dan pendapat umum, serta diskusi hasil analisis.Ringkasan berita dan pendapat umum merupakan ringkasan berita yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dapat dalam bentuk kliping dan ringkasan berita yang menonjol yang ada di semua media dan perlu perhatian serius pimpinan meskipun hanya satu berita. 4. Dialog pengelolaan pendapat umum Dialog berfungsi untuk mengelola isu yang berpotensi meresahkan masyarakat. Sebisa mungkin tidak dipublikasikan di media, seandainya muncul di media, pihak – pihak yang terkait memberikan statemen yang tidak memicu keresahan masyarakat. Untuk dialog isunya tidak harus bersumber dari media, tetapi dari commit to user



adanya demonstrasi atau kondisi riil di masyarakat. Kita harus hati – hati untuk ambil langkah klarifikasi, karena kadang bisa undang polemik panjang yang merugikan citra pemprov. Dalam dialog menghadirkan empat narasumber yang terkait isu yang dibahas. Misal tentang Impor Beras, narasumber atau pembicara antara lain : a. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah b. Bulog Divre Jawa Tengah c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) d. Organisasi Masyarakat di Bidang Pertanian Beras (HKTI, PPNSI) Seluruh peserta ada 50 yang diundang sebagai peserta adalah Badan/Dinas/SKPD dan stakeholder (importir, LSM di di bidang perberasan, Ormas Petani) yang berkepentingan dengan bidang perberasan, tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi agar statemen yang dikeluarkan menyejukkan atau menciptakan iklim kondusif. Sedangkan topik dari dialog itu sendiri bersumber dari kondisi riil atau yang terjadi di masyarakat. Atau juga dari media tetapi belum merebak di masyarakat. 5. Pemuatan informasi pembangunan melalui media massa Kegiatan ini dilakukan dengan : a. Pembuatan press release tentang kegiatan atau program SKPD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung misi Pembangunan Jawa commit to user



Tengah, mendukung gerakan Bali Ndeso Mbangun Deso. Release ini datanya valid karena sumber datanya dari SKPD yang punya kegiatan. Ini juga merupakan kontrol agar tidak terjadi kesalahan data pemberitaan, sehingga meminimalisasi terjadinya polemik. b. Pemuatan press release dalam media mingguan dan bulanan. c. 11 berita dari 11 media, yaitu Kontras, Kontak, Progresif, Warta Pos, Suara Persada, Sensor, Global Pos, Diolog, Berita Kita, Majalah Waktu, Majalah Lifestyle. 6. Menginformasikan berita “krusial”. Hal

ini

mengetahuinya.

bersifat Kegiatan

pimpinan ini

atau

dilakukan

SKPD terkait

segera

dengan

Humas

Biro

mengirimkan surat ke Sekda tentang berita krusial disertai konsep surat kepada SKPD terkait yang telah ditandatangani Sekda, yang mengarahkan agar SKPD terkait melakukan langkah tindak lanjut. Miaslnya berita tentang rusaknya jalan provinsi disampaikan ke Dinas Bina Marga dengan surat yang ditandatangani Sekda agar segera diambil langkah oleh Dinas Bina Marga.

Fungsi Biro Humas Serda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai fungsi konstruktif dan korektif. Dimana fungsi konstruktif adalah berperan

mempersiapkan

“mental”

organisasi/lembaga

untuk

memahami kepentingan publik, humas mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen, commit to user



humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan – tujuan publik organisasi/lembaga

yang

diwakilinya.

Fungsi

konstruktif

ini

mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan – kegiatan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Termasuk di sini humas bertindak secara preventif (mencegah). Dalam fungsi ini dilakukan dalam kegiatan analisis dan dialog ataupun diskusi. Sedangkan Fungsi korektif apabila sebuah organisasi/lembaga terjadi masalah – masalah (krisis) denga publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembuatan press release mengenai pemberitan ataupun isu – isu yang berpotensi merusak citra Pemerintaha Provinsi Jawa Tengah.

B. Pelaksanaan Magang a. Kegiatan Magang Penulis melaksanakan magang di Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 9 Semarang selama satu bulan mulai tanggal 8 Februari 2011 – 8 Maret 2011. Pelaksanaan magang dimulai setiap hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai pukul 07.00 – 15.30 WIB, kecuali hari Jumat dimulai pukul 07.00 – 11.00 WIB. Selama penulis melaksanakan magang di Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, banyak hal yang telah dilakukan oleh penulis yang commit to user



menambah pengalaman dan ilmu. Yang dipelajari penulis selama satu bulan seperti : 1 Membuat kliping 2 Menganalisis berita 3 Press release Di awal pelaksanaan magang penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan para staff Humas Setda Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya tugas penulis setiap pagi adalah membuat kliping berita dari beberapa surat kabar. Surat kabar yang digunakan antara lain adalah Sindo, Suara Merdeka, Solopos, Warta Jateng, Kompas. Kliping yang dibuat adalah berita – berita yang membahas tentang Jawa Tengah dan Pemerintahan Jawa Tengah. Berita tersebut digunting kemudian ditempel pada kertas yang berlogo yang sudah diberi tanggal, dan halaman, lalu diurutkan sesuai dengan tema dan bagian muka biasanya tema dengan berita yang sedang berkembang di masyarakat. Kliping berita tersebut tidak lantas hanya sebagai bacaan saja tetapi dari kliping tersebut kemudian dianalisa berita – berita yang ada di dalamnya. Analisa berita ini biasanya dibuat sebanyak 20 analisis tiap bulannya, dalam menganalisa, berita – berita tersebut dianalisa apakah dampak negatif, positif atau netralkah yang ada pada berita tersebut, kemudian direkap sehungga terlihat dalam satu bulan ini banyak berita bermuatan positif, negatif atau netral bagi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu diambil salah satu berita yang memiliki muatan negatif commit to user



terbanyak dan kemudian dikupas secara mendalam dan hal – hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian masalah. b. Kendala Magang Di awal pelaksanaan magang penulis mengalami kesulita beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan kantor, dan masih harus disuruh dalam menyelesaikan tugas atau pekarjaan,karena masih merasa canggung. Dan masih bekum begitu paham tentang jenis – jenis berita yang harus dikliping, dianalisis, dan dijadikan press release. Belum mengerti apa saja tugas – tugas yang harus dikerjakan di Bagian Analisis Media dan Informasi. Dan masih perlu belajar untuk dapat memahami dan mengerjakan tugas dengan benar.

c. Cara Untuk Manghadapi Kendala Memulai menjalin keakraban dengan para staff di Biro Humas khususnya di Bagian Analisis Media dan Informasi. Karena dengan menjalin kedekatan dengan staff atau karyawan kita dapat bertany ataupun meminta bimbingan tentang tugas tanpa perlu ada rasa canggung, membuat suasana kerja menjadi nyaman. Selain hal itu juga penulis mencari tahu apa yang harus dikerjakan di Biro Humas

d. Kemajuan Yang Telah Dicapai Lebih tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan dan dikerjakan di Biro Humas, khususnya di Bagian Analisis Media dan Informasi, commit to user



mengetahui tugas – tugas yang dikerjakan pada bagian tersebut. Dapat memahami berita – berita yang kayak untuk dikliping, dianalisis, ataupun dijadikan press release, menegetahui bagan organisasi di Biro Humas, dan lebih mengenal staff/karyawan.

commit to user



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Kegiatan media monitoring Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan mengontrol opini publik yang berhubungan dengan Jawa Tengah dan Pemerintahan Jawa Tengah. 2. Media monitoring sangatlah berguna untuk mengetahui mencegah dan mengantisipasi isu – isu yang berkembang di masyarakat mengenai Jawa Tengah dan Pemerintahan Jawa Tengah. 3. Media monitoring merupakan solusi bagi sebuah organisasi atau instansi, baik organisasi bisnis maupun non bisnis untuk mendapatkan kliping berita, tentang perusahaan atau berita – berita khusus tertentu yang ingin didapat. 4. Selama satu bulan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah, penulis melakukan pekerjaan seperti membuat kliping di setiap paginya dan mendistribusikannya. 5. Penulis juga menganalisis berita dari apa yang telah dikliping kemudian dikupas tuntas dari berita yang dianggap sangat penting dan penting untuk dibahas. 6. Satu bulan yang begitu menyenagkan bagi penulis karena mendapatkan banyak pengalaman yang mengesankan serta ilmu baru yang didapat dan didukung dengan kerja yang menyenagkan. commit to user

82



B. SARAN Saran Bagi Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah 1. Penambahan staff dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan dapat memperingan pekerjaan dan rata dalam pembagian tugas. 2. Lebih aktif dan lebih sering membuat press release, karena press release penting untuk publikasi kepada masyarakat. 3. Penambahan fasilitas untuk menujang pekerjaan.

Bagi DIII Public Relation Universitas Sebelas Maret Surakarta 1. Diharapkan lebih banyak lagi membuat kegiatan yang menunjang dengan materi perkuliahan. 2. Penambahan fasilitas yang menunjang perkuliahan khususnya bagi Program DIII di mana Program DIII biasanya lebih banyak praktek dari pada teori.

commit to user

Disusun Oleh : Nama : Tiani Ajeng Paninggar NIM : D

Recommend Documents