PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Ciamis)
Disusun Oleh: MOCHAMAD FAISAL 123403299 Alamat : Jl. Citeureup No 23 A Manonjaya E-mail:
[email protected]
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya
ABSTRACT This research was conducted to determine: (1) the industrial SMEs’ businessmen of Kabupaten Ciamis’s understanding of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (2) the industrial SMEs’ businessmen of Kabupaten Ciamis’s tax compliance level (3) influence of Taxpayers understanding of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 to Taxpayers compliance of the industrial SMEs’ businessmen of Kabupaten Ciamis. This research belongs to descriptive method of analysis with a survey approach research. The population in this research were the Industrial SMEs’ Businessmen of Kabupaten Ciamis with a sample of 29 renpondents. The technique used to collect the data were questionnaire and documentation. Instrument reability test including validity and reability. Prerequisite test including normality and linierity. And the data analysis technique used were simple regression analysis. The result of the researh shows that: (1) the industrial SMEs’ businessmen of
Kabupaten Ciamis’s understanding of
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 is generally good enough; (2) the industrial SMEs’ businessmen of Kabupaten Ciamis’s s tax compliance level is generally good ; (3) there was a positive and significant influences Taxpayers
Understanding of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 to Taxpayers Compliance of the industrial SMEs’ businessmen of Kabupaten Ciamis.
Keyword: Taxpayers Compliance, Taxpayers Understanding of Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana: (1) pemahaman Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (2) tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis (3) pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada pelaku sentra industri kecil dan menengah yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ciamis. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 29 sampel dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Uji keandalan instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis umumnya sudah termasuk klasifikasi cukup baik; (2) kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis umumnya sudah termasuk klasifikasi baik; (3) pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis.
Kata kunci: Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Kepatuhan Wajib Pajak.
PENDAHULUAN Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidak imbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Syarif Ibrahim, 2015:1). Dalam upayanya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omzet) kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar pertahun (Tulus Tambunan, 2013: 4). Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu menimbulkan pro kontra di masyarakat khususnya di kalangan pelaku usaha yang berperan sebagai Wajib Pajak. I Putu Gede Diatmika (2013: 114) mengungkapkan bahwa pada dasarnya, penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak. Namun, Muhammad Priyantoro (2013) berpendapat bahwa pertimbangan tarif 10% dari peredaran usaha adalah hal yang tidak wajar, mengingat bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha sehingga perhitungan pajak menjadi tidak adil karena besaran peredaran usaha belum tentu mencerminkan besaran keuntungan. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Namun, kontribusi UMKM terhadap
penerimaan pajak juga masih terhitung rendah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Ciamis dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ciamis dari 14.311 UMKM yang terdaftar di Disperindagkop Kabupaten Ciamis, hanya 1.387 UMKM yang memenuhi kewajibannya membayar pajak di KPP Pratama Ciamis untuk wilayah kerja Kabupaten Ciamis atau sekitar 9,7% pada tahun 2012. Selain itu terdapat fakta yang menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah UMKM yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak di KPP Pratama Ciamis pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tabel Data Realisasi Penerimaan Pajak UMKM KPP Ciamis Tahun 2011-2013 Tahun
Wilayah Kerja
CIAMIS KOTA BANJAR 2013 PANGANDARAN #N/A Grand Total CIAMIS KOTA BANJAR 2012 PANGANDARAN #N/A Grand Total CIAMIS KOTA BANJAR 2011 PANGANDARAN #N/A Grand Total Sumber: KPP Pratama Ciamis, 2016
Realisasi Penerimaan 20,542,736,196 3,335,303,717 4,080,477,898 249,782,398 28,208,300,209 50,137,215,511 27,076,025,667 11,615,606,544 621,665,531 89,450,513,253 25,356,271,229 10,655,282,673 12,554,545,796 475,117,147 49,041,216,845
Jumlah Wajib Pajak UMKM 857 329 189 71 1,446 1,387 539 247 127 2,300 1,302 524 279 113 2,218
Timbulnya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 serta dampaknya terhadap usaha mereka mendorong UMKM cenderung enggan memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku UMKM belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Ketidakselarasan persepsi masyarakat dengan pemerintah atas penerapan suatu kebijakan dan perbedaan kepentingan dalam perekonomian dan sosial masyarakat seringkali menyebabkan sulitnya menciptakan sinergitas untuk membangun negara.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana pemahaman Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis, bagaimana pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui pengaruh Pemahaman PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. Menurut Travers dalam Husein Umar (2001: 55-56) metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung ketika riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala. Metode ini mengacu pada masalah-masalah atau fenomena aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sesuai kenyataan diiringi dengan interprestasi yang rasional dan akurat. Metode survey digunakan untuk mendapatakan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Metode survey dapat diterapkan untuk penelitian permasalahan tentang personalia, pemasaran, keuangan, organosasi, operasi dan lainnya . Penelitian survey merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok dan diajukan kepada sampel dari suatu populasi (Sugiono, 2015:12). Penelitian ini membutuhkan berbagai data dan informasi yang mendukung supaya memperoleh hasil yang diharapkan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dapat menjadi sumber dasar-dasar teori yang dapat menunjang proses analisis (Pika Nopikasari, 2015:41). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan pokok permasalahan yang mengacu pada indikator dari variabel independen dan variabel dependen. Kuesioner berisi butir-butir pertanyaan/pernyataan untuk memperoleh data tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak. Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran variabel agar didapatkan data kuantitatif yang akurat, sehingga setiap instrumen harus mempunyai skala ukur (Sugiyono, 2012: 92).Demi memperoleh data kuantitatif yang dapat dianalisis dengan mentode statistik pemberian skor untuk setiap item kuesioner pada variabel X menggunakan skala Likert yang jumlahnya ganjil dengan nilai 1 sampai 5. Sedangkan variabel Y menggunakan Itemized Rating Scale. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah, penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yang meliputi 1 (satu) variabel dependen (X), dan 1 (satu) variabel independen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP 21 No. 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya (Fatmawati, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Menteri Keuangan
No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti, 2006). Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 17. Pengolahan data dan analisa data menggunakan analisis regresi sederhana, yaitu data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, akan dinilai berdasarkan skor yang telah ditetapkan kemudian dilakukan Uji Kualitas Innstrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) dan Uji Asumsi Klasik, setelah itu diuji dengan analisis regresi sederhana. Tabel Operasionalisasi Variabel Variabel
Konsep
Indikator
Pemahaman
Pemahaman Wajib
Pengetahuan Wajib Pajak
Wajib Pajak
Pajak Atas PP No. 46
terkait ketentuan umum PP No.
Atas Peraturan
Tahun 2013 merupakan
46 Tahun 2013
Pemerintah
tingkat pengetahuan dan
waktu pemberlakuan
Nomor 46 Tahun
kemampuan Wajib
subjek pajak yang
2013 (X)
Pajak atas berlakunya
dikenakan oleh peraturan
PP 21 No. 46 Tahun
sifat dari peraturan tersebut
Skala Interval
Item Pertanyaan 1,2,3
2013 baik secara konten maupun administrasinya
Kemampuan Wajib Pajak
(Fatmawati, 2015)
secara teknis berkaitan dengan
4,5,6,7
PP No. 46 Tahun 2013 kewajiban wajib pajak tata cara perhitungan pajak penilaian terhadap tingkat kesesuaiannya cara pelunasan pajak Kepatuhan
Kepatuhan perpajakan
Kepatuhan dalam pendaftaran
Wajib Pajak (Y)
adalah tindakan WP
NPWP
dalam pemenuhan
kewajiban mendaftarkan diri
kewajiban
fungsi NPWP
Interval
1,2
perpajakannya sesuai dengan ketentuan
Kepatuhan dalam penghitungan
peraturan perundang-
pajak terutang
3,4,5
undangan dan peraturan
pentingnya pencatatan
pelaksanaan perpajakan
pendapatan usaha
yang berlaku dalam
pentingya pencatatan
suatu negara. (Menteri
administrasi
Keuangan
sumber uang dalam
No.544/KMK.04/2000
pembayaran pajak
dalam Sony dan Siti, 2006)
Kepatuhan dalam pembayaran
6,7,8
pajak kemampuan membayar pajak alasan tidak membayar pajak ketataatan membayar pajak
Kepatuhan dalam pelaporan SPT
9,10
kesesuaian dalam pengisian SPT waktu penyampaian SPT
Populasi dan Sampel Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada pelaku sentra industri kecil dan menengah yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ciamis dengan berjumlah 83 berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 (Disperindagkop Kab. Ciamis) yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis. Sentra industri yang terdaftar terdiri dari beberapa komoditas diantaranya industri kerajinan, makanan dan bahan baku. Jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 29 responden, ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan Riduwan (2005:65). Kuesioner diisi oleh pengelola yang juga sekaligus pemilik dari usaha kecil menengah.
Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis regresi linier sederhana dengan mengolah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Data mentah berupa adat kualitatif yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrumen penelitian (kuisioner) yang telah didistribusikan ditransformasi kedalam data kuantitatif, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif dengan metode statistik yang ditetapkan. Teknik ukuran yang digunakan untuk mengubah jawaban kualitatif menjadi bentuk kuantitatif, dalam penelitian ini mengikuti aturan skala likert (likert scale). Pada penetapatan skor terdapat lima alternatif jawaban. Jawaban yang bersifat positif diberi nilai berturut-turut 5 ,4, 3, 2, 1 dan jawaban yang bersifat negatif diberi nilai berturutturut yaitu 1, 2, 3, 4, 5. (Uma Sekaran dalam Sugiama, 2008:103). Pengolahan data dilakukan dengan SPSS 17. Pengolahan data dan analisa data menggunakan analisis regresi sederhana, yaitu data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, akan dinilai berdasarkan skor yang telah ditetapkan kemudian dilakukan Uji Kualitas Innstrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas) dan Uji Asumsi Klasik, setelah itu diuji dengan analisis regresi sederhana. Penetapan Hipotesis Operasional Ho : ρ = 0
: Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Ciamis
Ho : ρ ≠ 0
: Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Ciamis.
Uji Keandalan Instrumen Penelitian Uji Validitas Teknik yang digunakan untuk uji validitas dalam penelitian ini adalah teknik korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS versi 17. Dengan jumlah responden (n) 29 akan diperoleh df 27 (N-2), dan peneliti menetapkan taraf
signifikansi 0,05 maka diperoleh r tabel sebesar 0,367. Hasil uji validitas untuk masingmasing variabel penelitian disajikan dalam tabel berikut: Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Item Pertanyaan
R Tabel
R Hitung
Sig
Keterangan
1
0,367
0,825
0,000
Valid
2
0,367
0,672
0,000
Valid
3
0,367
0,542
0,001
Valid
4
0,367
0,584
0,000
Valid
5
0,367
0,682
0,000
Valid
6
0,367
0,681
0,000
Valid
7
0,367
0,739
0,000
Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Uji Reabilitas Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dengan ketentuan pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai alpha yang dihasilkan dengan indeks yang ditetapkan. Hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian No. 1
Variabel Pemahaman Wajib Pajak atas PP
Cronbach’s Alpha
Keterangan
0,797
Kuat
0,847
Sangat Kuat
No. 46 Tahun 2013 2
Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel hasil uji reabilitas instrumen penelitian di atas, instrumen dari masing-masing variabel dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.
PEMBAHASAN Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis Tingkat pemahaman Wajib Pajak pelaku sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis cenderung belum merata. Berdasarkan hasil survey pada 29 responden dapat diketahui bahwa frekuensi Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kategori rendah sebanyak 10 responden (34,5%), kategori sedang sebanyak 5 responden (17,2%) dan pada kategori tinggi sebanyak 14 responden (48,3%). Meskipun responden dengan tingkat Pemahaman atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tinggi mendominasi, tetapi responden dengan tingkat Pemahaman atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 rendah pun masih tergolong banyak. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh latar belakang tingkat pendidikan responden yang beragam. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada dasarnya disusun dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dalam hal konsep maupun teknis. Kesederhanaan prosedur perpajakan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan dapat memudahkan pemahaman semua Wajib Pajak UMKM yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Pemahaman Wajib Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang belum merata diantaranya disebabkan oleh bentuk sosialisasi dari pihak penyelenggara perpajakan yang masih kurang efektif sehingga penyampaian informasi tidak menyeluruh. Selain itu, organisasi-organisasi kelompok UMKM dan koperasi pun seharusnya ikut diberdayakan dalam sosialisasi peraturan perpajakan.
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku sentra industri kecil dan memengah di Kabupaten Ciamis cukup baik. Hal tersebut didukung oleh hasil pengkategorian dalam data statistik yang ditampilkan pada tabel 4.9. Diketahui bahwa frekuensi kepatuhan
wajib pajak kategori rendah sebanyak 2 responden (6,9%), kategori sedang sebanyak 15 responden (51,7%) dan pada kategori tinggi sebanyak 12 responden (41,4%). Meskipun responden dengan tingkat kepatuhan wajib pajak sedang mendominasi hasil penelitian, tetapi responden dengan tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi masih bisa mengimbangi. Hal tersebut menujukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis dapat dikatakan baik, meskipun latar belakang pendidikan responden beragam. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan, kesadaran atas pentingnya kontribusi untuk negara dan juga ancaman sanksi hukum bagi para Wajib Pajak yang tidak patuh. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Ciamis dapat dikatakan dalam tingkatan pertengahan dengan sebagian Wajib Pajak masih belum patuh untuk membayar pajak. Adapun faktor yang dapat menyebabkan sebagian Wajib Pajak UMKM masih belum patuh membayar pajak, diantaranya tingkat kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak yang masih rendah, ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada fiskus atau pihak penyelenggara perpajakan, ketidaktahuan atas peraturan perpajakan dan lemahnya pemahaman atas peraturan perpajakan.
Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif dari Pemahaman Wajib Pajak atas Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh pengujian hipotesis penelitian telah menghasilkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari batas tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0,05; Selain itu, nilai thitung 4,985 lebih besar dari ttabel dengan nilai 2,05183 dengan df = 27 (29-2) dan α = 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis diterima. Analisis sederhana dari hipotesis menghasilkan persamaan regresi Y = 16,589 + 0,742X. Artinya, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan tetap bernilai 16,589 apabila
Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi X bernilai 0,742 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,742 satuan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan arah model regresi ini adalah positif. Hasil analisis statistik pada hipotesis menunjukkan koefisien korelasi r (XY) bernilai 0,692 dengan r2 sebesar 0,479. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 47,9% sedangkan 52,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman seorang pelaku usaha dalam bidang perpajakan dapat membuat mereka patuh melaksanakan kewajiban pajaknya, meskipun disamping hal tersebut terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah motif pelaku UMKM Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis yang melakukan pendaftaran NPWP untuk memenuhi syarat peminjaman modal kepada pihak Bank untuk kebutuhan ekspansi usaha sehingga secara otomatis pelaku UMKM yang telah terdaftar di kantor pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak, atau faktor lainnya berupa keterlibatan pihak ketiga yaitu bank dalam proses pembayaran pajak dimana pihak ketiga tersebut berperan untuk membantu Wajib Pajak dalam menangani masalah perpajakan sehingga Wajib Pajak UMKM tidak perlu terlibat langsung dalam proses pembayaran pajak. Hipotesis yang menerangkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis berhasil dibuktikan melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2015) yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan yang berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku, maka kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah termasuk dalam klasifikasi baik dengan jumlah responden yang memiliki tingkat pemahaman di atas rata-rata yang mendominasi. 2. Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah termasuk dalam klasifikasi cukup baik dengan jumlah responden dengan tingkat kepatuhan rata-rata yang mendominasi dan diikuti oleh jumlah responden dengan tingkat kepatuhan di atas rata-rata. 3. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku sentra industri usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku, maka kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.
Saran Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi Kantor Pajak Pratama di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut. 1.
Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan khususnya pemahaman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi pelaku UMKM dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga proses pengenalan peraturan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok pelaku UMKM yang pengetahuan pajaknya masih tergolong rendah harus
lebih ditingkatkan lagi bahkan sampai pada kelompok masyarakat terkecil agar penyampaian informasi semakin efektif. 2.
Organisasi himpunan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang menaungi UMKM harus memiliki peran lebih baik dalam memberikan edukasi dalam perpajakan serta memberikan pelatihan dan menanamkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak, khususnya bagi kelompok pelaku UMKM yang pengetahuan pajaknya masih tergolong rendah.
DAFTAR PUSTAKA A. Gima Sugiama. (2008). Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung: Guardaya Intimarta. Ade Saepundin. (2012). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi dipublikasikan: Universitas Siliwangi. Annisa Medina. (2015). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implikasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi dipublikasikan: Universitas Siliwangi. Chaizi Nasucha. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. Jurnal Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013 CNNIndonesia. (2016). “Target Setoran Pajak 2015 Dikabarkan Meleset Rp239 Triliun”. Diambil dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160103012459-78-101787/targetsetoran-pajak-2015-dikabarkan-meleset-rp239-triliun/ pada tanggal 27 Maret 2016 Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Direktorat Jenderal Pajak. (2012). “Belajar Pajak”. Diambil dari http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak pada tanggal 27 Maret 2016.
Direktorat Jenderal Pajak. (2013). “PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan”. Diambil dari http://www.pajak.go.id/content/pphatas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan pada tanggal 28 Maret 2016. Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2013). PPh : Pajak Penghasilan. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2014). Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin.(2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Skripsi dipublikasikan. Medan: STIE MDB. Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. Skripsi dipublikasikan: Universitas Negeri Yogyakarta. Fidel.
(2010). Cara Mudah dan Praktis Perpajakan. Jakarta: Muara Kencana.
Memahami
Masalah-Masalah
Gandhys Resyniar.(2013). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”. Skripsi dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya Heer,
Norman. (2007). Bloom Taxonomy. Diambil dari: http://www.csun.edu/science/ref/reasoning/questionsblooms/blooms.html, pada 30 Maret 2016
Husein Umar. (2001). Riset Akuntansi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. I Putu Gede Diatmika. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Akuntansi Profesi ( Vol. 3 No.2, Desember 2013). Hlm. 113-121 Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. John Hutagaol, Wing Wahyu, Arya Pradipta. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas, Hal. 186-193.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2015). “Penerimaan Pajak Tembus Rekor Rp1.000 Triliun” diambil dari http://www.kemenkeu.go.id/Berita/penerimaanpajak-tembus-rekor-rp1000-triliun%3Ftag%3D pada 28 Maret 2016 Mardiasmo. (2011). Perpajakan. rev. ed 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nana Sudjana. (2010). Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. Narita Pravitasari, Wirawan Endro, Dwi Radianto, Vierly Ananta Upa. (2012). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman wajib pajak terhadapKepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto. Jurnal Gema Aktualita, Vol. 1 No. 1, Desember 2012. Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, Hal 126-142 Pika Nopikasari. (2013). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi dipublikasikan: Universitas Siliwangi. Rahmat Saleh (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Reed, Stephen K. (2011). Kognisi, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Humanika S. Munawir. (2003). Pajak Penghasilan. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group. Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta ________. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta ________. (2015). Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta Suharsini Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta: Bhineka Cipta. Sumarna Surapranata. (2005). Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Sutrisno Hadi. (2004). Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset.
Syarif Ibrahim. (2014). Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. (2013). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (Vol. 4). Hlm. 1-15 Tulus Tambunan. (2013). Dampak dari Kebijakan “Satu Persen” Pajak pada UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM. (Vol. 8 – Oktober 2013). Hlm.1-20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Yaya Jakaria, (2015). Mengolah Data Penelitian Kuantitatif dengan SPSS. Bandung: Alfabeta
