DISKURSUS MINORITAS AGAMA DALAM KONSEP SEKULER- THEISTIK 1 PANCASILA

DISKURSUS MINORITAS AGAMA DALAM KONSEP SEKULERTHEISTIK1 PANCASILA Al Khanif Fakultas Hukum Universitas Jember Pendahuluan Minoritas agama di Indonesia merupakan diskursus yang sangat kompleks karena konsep kebebasan beragama didalam instrumen internasional dipahami secara beragam tidak hanya oleh oleh masyarakat melainkan juga pemerintah Indonesia. Perbedaan pemahaman ini seringkali berdampak pada hak-hak dasar penganut agama-agama minoritas tidak hanya penganut agama-agama yang tidak diakui oleh pemerintah melainkan juga penganut dari paham keagamaan non-mainstream didalam sebuah agama. Pemberlakuan agama resmi juga berarti pemberlakuan terhadap sebuah tafsir keagamaan versi penguasa yang seringkali merepresentasikan kepentingan dari kelompok mayoritas di sebuah agama. Di kalangan masyarakat, kompleksitas minoritas agama seringkali disebabkan karena persinggungan tradisi-tradisi hukum tidak tertulis di masyarakat yang mengutamakan kepentingan bersama “public interest” dengan dinamika perkembangan hak asasi manusia yang lebih menonjolkan kebebasan individual. Persinggungan inilah yang kemudian mengakibatkan dinamika hukum di Indonesia yang seakan melawan perkembangan hak asasi manusia tentang perlindungan terhadap minoritas agama. Proposisi diatas bisa dilihat misalnya dari pengaruh kelompok-kelompok keagamaan tertentu terhadap kebijakan pemerintah mengenai perlindungan minoritas agama di berbagai daerah di Indonesia.2 Selain itu, konsep amicus curiae atau “saksi ahli” yang diterapkan dalam setiap kasus terkait diskriminasi terhadap minoritas agama yang diajukan di pengadilan juga memungkinkan paham agama tertentu memengaruhi keputusan hakim. Hal tersebut

1

Konsep negara sekuler-theistik saya artikan sebagai sebuah negara yang menempatkan agama sebagai salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat namun di sisi lain negara tidak menjadikan salah satu agama tertentu sebagai acuan resmi dalam menetapkan kebijakan hukum dan politiknya. Lihat lebih lanjut penjelasan konsep ini di Khanif, A., 2015. Protecting Religious Minorities within Islam in Indonesia: A Challenge for International Human Rights Law and Islamic Law. Disertasi PhD: SOAS University of London. Lihat juga Khanif, A., 2015. Questioning a Theistic, Secular Pancasila to Protect Religions, Jakarta Post, 1 Juni. 2 Lihat misalnya Hasani, I, dkk. 2009. Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia. Jakarta: Setara Institute.

disebabkan karena konsep amicus curiae memberikan peluang kepada perwakilan dari agama-agama tertentu, organisasi-organisasi keagamaan, atau individu-individu yang dianggap oleh pengadilan mempunyai kapasitas untuk memberikan pendapat yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara. Pengaruh agama dalam putusan hakim bisa dilihat seperti dalam kasus judicial review Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi (MK)3 dan putusan terhadap kasus Tajul Muluk di Sampang Madura tahun 2012.4 MK bahkan mengatur bahwa amicus curiae tidak harus mempunyai latar belakang hukum melainkan siapa saja yang dianggap punya keahlian yang berkaitan dengan sebuah kasus yang sedang disidangkan di MK. 5 Artinya, jika sebuah perkara yang diajukan ke MK terkait dengan hak-hak beragama dari kelompok agama minoritas, maka peraturan ini memberikan peluang kepada kelompok-kelompok mayoritas yang menentang hak beragama minoritas untuk berargumen di pengadilan. Pada akhirnya konsep amicus curiae seperti ini juga berdampak pada kompleksitas perlindungan minoritas agama di Indonesia. Kompleksitas minoritas agama di ranah pengadilan dan di masyarakat tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia tidak mengenal konsep negara teokrasi dimana sumber hukum tertinggi berasal dari suatu ajaran agama tertentu, namun didalam praktiknya pengaruh agama tidak bisa dihindarkan dari praktik hukum dan kebijakan pemerintah. Indonesia adalah negara Pancasila dimana semua hukum positif harus senafas dengan lima sila yang terkandung didalamnya. Namun nilai-nilai yang terkandung di Pancasila juga tidak bisa dilepaskan dari diskursus agama didalam sejarah Indonesia. Artinya konsep perlindungan hak-hak dasar minoritas agama juga tidak bisa dilepaskan dari sila pertama Pancasila karena Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa atau Tuhan Theistik yang sekuler karena tidak menyebut salah satu nama Tuhan dalam agama-agama. Siapa saja yang percaya kepada ke-Esaan Tuhan harus mendapat hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Perbedaan keyakinan atau cara memahami wahyu Tuhan seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi negara dan masyarakat untuk mendiskriminasi suatu kelompok agama tertentu. Pada kenyataannya, hingga kini masih 3

Lihat selengkapnya Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009. Lihat selengkapnya Putusan PN Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg. 5 Lihat selengkapnya Peraturan MK No. 6/PMK/2005. 4

banyak kelompok-kelompok kegamaan yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bahkan jumlahnya semakin banyak pasca runtuhnya Era Orde Baru di tahun 1998. Berdasarkan kompleksitas hukum dan persoalan diatas, tulisan ini mencoba untuk menganalisis konsep kebebasan beragama dan perlindungan minoritas-minoritas agama di Pancasila terutama sila pertama. Hal ini sangat penting karena Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi hukum nasional di Indonesia.6 Selain itu, Pancasila juga sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sebagai falsafah negara sehingga sila-sila yang terkandung didalamnya harus menjadi sumber inspirasi pengembangan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, menguraikan persoalan minoritas agama tidak bisa akurat tanpa mengetahui doktrin Pancasila. Namun karena sila yang terkandung di Pancasila sangat umum, seringkali Pancasila dipahami secara bebas di era demokrasi sekarang ini. Oleh karena itu, penegakan prinsip-prinsip agama dan keyakinan monotheisme Pancasila untuk melindungi kelompok-kelompok agama minoritas sering berbenturan dengan pengaruh orthodoksi agama.

Diskursus Monotheisme Pancasila Pancasila adalah hasil dari pemikiran Presiden Sukarno karena dia ingin menciptakan sebuah ideologi yang berkarakter asli Indonesia.7 Disebut sebagai “asli Indonesia” karena Sukarno pada waktu itu ingin menggabungkan prinsip sosialisme, agama dan demokrasi yang berciri khas Indonesia. Hasilnya munculah lima sila hasil dari kesepakatan dari para pendiri bangsa dimana sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ruh dari sila-sila lainnya.8 Lima sila tersebut juga menjadi ruh dari pembukaan Konstitusi 1945 sehingga bisa ditegaskan bahwa semua yang terkandung didalam Pancasila menjadi sumber hukum

dari

Konstitusi

dan

juga

menjadi

norma-norma

dasar

negara

atau

“staatsfundamentalnorm.” Meskipun ada “ledakan hukum” di Era Reformasi dimana

6

Lihat pasal 1 TAP MPR/III/2000. Jones, S. R., 1980. ‘ ”It Can’t Happen Here”: A Post Khomeini Look at Indonesian Islam’, Asian Survey, 20 (3), hlm. 314. 8 Pengaruh dari sosialisme dan agama bisa dilihat misalnya dari pendapatnya Sukarno yang menyebut bahwa lima sila dari Pancasila bisa digabung menjadi tiga sila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lihat Van Der Kroef, J. M., 1962. ‘An Indonesian Ideological Lexicon’, Asian Survey, 2 (5), hlm. 24. 7

Konstitusi 1945 sudah diamandemen empat kali dalam rentang waktu empat tahun, penetapan undang-undang tentang hak asasi manusia dan peratifikasian berbagai instrumen internasional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Konstitusi 1945 tidak bisa diamandemen dan justru harus menjadi inspirasi perkembangan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Didalam diskursus hak-hak minoritas agama, masyarakat Indonesia harus menggunakan semangat Pancasila khususnya sila pertama dan prinsip humanisme yang terkandung didalam sila kedua. Hal ini bisa dilihat misalnya dari pendapatnya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan/AKKBB, sebuah kelompok yang mendukung hak-hak minoritas Ahmadiyah menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan ideologi dari hak beragama dan toleransi antar umat beragama sehingga semua jenis perbuatan yang merusak hak beragama sejatinya membahayakan hak tersebut.9 AKKBB lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia menjamin hak beragama bagi semua warga negaranya karena hak tersebut juga menjadi esensi dari slogan Bhinneka Tunggal Ika yang mencirikan ke-Indonesia-an.10 Berdasarkan prinsip ke-Tuhan-an Pancasila, konsep agama dan ke-Tuhan-an monotheisme di Indonesia harus dipahami secara terbuka oleh siapa saja.11 Pemahaman terbuka ini sangat dipengaruhi oleh argumentasi dari Sukarno yang menegaskan bahwa Tuhan bersifat terbuka dan tidak terdefinisikan.12 Artinya, Pancasila melarang suatu agama untuk memonopoli konsep ke-Tuhan-an dan oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menerjemahkan dan memahami prinsip religius dari Pancasila selama pemahaman tersebut bersifat konstruktif terhadap hak beragama di Indonesia. Azyumardi Azra misalnya menegaskan bahwa mayoritas Muslim di Indonesia selama ini sering mengatakan bahwa kandungan Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan menganggap konsep ke-Tuhan-an Pancasila merupakan reformulasi dari

Platzdasch, B., 2011. ‘Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah’, ISEAS Working Paper: Politics & Security Series, 2, hlm. 12. 10 Ibid, hlm. 12. 11 Maarif, A. S., 2006. Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES, hlm. 146. 12 Raharjo, I. T. K.,& Sudarso, S., 2006. Bung Karno: Islam, Pancasila & NKRI. Jakarta: Komunitas Nasional Religious Indonesia, hlm. 333. 9

konsep tauhid didalam Islam.13 Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Nurcholis Madjid yang berpendapat bahwa prinsip humanisme Pancasila bisa dimaknai oleh umat Islam sebagai semangat humanisme antar manusia didalam Islam, yakni habl min al-nas yang mempunyai aspek penting didalam ajaran Islam setelah hubungan antara manusia dengan Tuhan, habl min-Allah.14 Selain itu, salah satu pendiri bangsa Indonesia Mohammad Hatta juga berpendapat bahwa prinsip monotheisme Pancasila berfungsi sebagai prinsip utama yang menjadi acuan dari prinsip humanisme, persatuan, demokrasi, dan keadilan social di Pancasila.15 Prinsip monotheisme Pancasila bisa disebut sebagai prinsip religius tertinggi didalam perkembangan hak beragama di Indonesia karena prinsip tersebut harus menjadi inspirasi dari pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Prinsip monotheisme Pancasila mengandung etika dan nilai-nilai spiritual karena prinsip tersebut mempercayai agamaagama theistik yang sekuler karena tidak menjadikan salah satu agama tertentu sebagai panutan. Selain itu, prinsip tersebut juga tidak meletakan salah satu agama tertentu di posisi yang lebih tinggi dari agama-agama monotheisme lainnya. Artinya, setiap penganut agama diberi kebebasan yang sama untuk menerjemahkan konsep monotheisme berdasarkan keyakinan mereka masing-masing. Jika kita menggabungkan dua prinsip Pancasila, yakni prinsip humanisme dan monotheisme, keduanya merupakan prinsip yang saling melengkapi karena keduanya menegaskan bahwa semua agama harus dilindungi. Pancasila, meskipun berasal dari terminologi Sanskrit Jawa,16 merupakan perwujudan Islam dan agama-agama monotheisme lainnya di Indonesia.17 Konsep religious ini dimaksudkan oleh para pencipta Pancasila untuk mengakomodir dan melindungi pluralisme agama di Indonesia sehingga sudah seharusnya Pancasila mampu menjaga dan menginspirasi semua aspek pembangunan agama-agama di Indonesia. Proposisi ini ingin menegaskan bahwa semua agama dan sekteAzra, A., 2004. ‘Political Islam in Post-Soeharto Indonesia’, di Hooker, V., & Saikal, A., (ed.) Islamic Perspectives on the New Millenium. Singapore: ISEAS, hlm. 137. 14 Madjid, N., ‘Indonesian Muslims Enter A New Age’, di Hooker, V., & Saikal, A., 2004. Islamic Perspectives on the New Millenium. Singapore: ISEAS, hlm. 75. 15 See Maarif, supra note 11, hlm. 157. 16 Ibid, hlm. 146. 17 Hooker, M. B., 2004. ‘Perspectives on Shari’a and the State: The Indonesian Debates’, di Hooker, V., & Saikal, A., (ed). Islamic Perspectives on the New Millenium. Singapore: ISEAS, hlm. 208. 13

sekte didalam agama punya hak yang sama untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Artinya, semua pemeluk agama bebas menerjemahkan prinsip monotheisme Pancasila. Hal ini bisa dilihat dari penganut agama yang menerjemahkan prinsip monotheisme tersebut berdasarkan pemahaman liberal dan sekuler namun di sisi lain juga ada kelompok agama yang menerjemahkan prinsip tersebut secara ekslusif untuk kepentingan mereka sendiri.18 Penerjemahan secara bebas ini telah lama mengakibatkan polarisasi pemahaman hak-hak beragama di Indonesia baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Sejak pemerintahan Orde Lama, prinsip monotheisme Pancasila dianggap oleh beberapa masyarakat, terutama kalangan Islam, belum memenuhi aspirasi mereka. Sekitar sepuluh tahun pasca kemerdekaan, para tokoh-tokoh lokal Islam yang tidak puas dengan konsep monotheisme Pancasila menggunakan situasi sosial-politik pada waktu itu untuk melakukan pemberontakan karena mereka ingin menegakan negara Islam. Pasca kemerdekaan, beberapa tokoh Islam di daerah berpendapat bahwa dengan mayoritas penduduknya yang Muslim, Indonesia seharusnya menggunakan ideologi yang sejalan dengan ajaran Islam.

19

Misalnya, Kahar Muzakkar, pemimpin pergerakan Islam di

Sulawesi Selatan dan S. M. Kartosoewirdjo, pemimpin Darul Islam di Jawa Barat adalah dua orang tokoh lokal Islam yang tidak puas dengan konsep ideologi Pancasila yang telah dipilih oleh Soekarno dan Hatta.20 Gerakan-gerakan ini kemudian diikuti oleh beberapa tokoh lokal Islam di beberapa daerah seperti Daud Beureuh yang mendirikan negara Islam di Aceh dan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan.21 Beberapa kasus diatas menunjukan bahwa beberapa kelompok Islam tidak sepenuhnya menerima Pancasila karena menganggap ideologi tersebut dilihat sebagai upaya dari negara untuk mereduksi peran Islam didalam konsep berbangsa dan bernegara. Pendapat ini didasarkan karena Pancasila berusaha menempatkan semua agama dalam 18

Hal ini terkait dengan kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah masih menghargai organisasi Islam ini meskipun mereka secara terang-terangan menolak hasil pemilu dan semua hal yang terkait dengan pemilu seperti pengangkatan presiden dan wakil presiden serta semua konsep sekulerisme karena mereka ingin menegakan negara Islam. 19 Lihat Boland, B. J., 1971. The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Leiden: KITLV, hlm. 44. 20 An-Naim, A., A., 2009. Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a. Massasuchetts: Harvard University Press, hlm. 229 21 Hanna, S., 2010. ‘Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965)’, Religia, 13, hlm. 159.

posisi yang sama sehingga mereka curiga Pancasila menerapkan konsep monotheisme sekuler yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, beberapa tokoh Muslim lain mendesak Sukarno untuk menerapkan sebuah kebijakan yang membatasi agama-agama untuk secara bebas menafsirkan monotheisme Pancasila karena kebebasan menafsirkan konsep tersebut dianggap bisa mengancam kesucian ajaran keagamaan. Pada akhirnya, Sukarno setuju untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang ditujukan untuk melindungi ajaran agama, bukan penganut agama-agama.22 Pasca ditetapkannya peraturan yang melarang tafsir keagamaan yang dianggap menyimpang tersebut, banyak penganut agama-agama yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka termasuk hak beragama.

Beragama Dalam Diskursus Monotheisme Pancasila Indonesia, seperti yang telah dijelaskan diawal adalah negara sekular-theistik yang pada dasarnya mengembangkan semangat pluralisme dan Islam moderat serta mengembangkan hak berekspresi dan menyatakan pendapat yang relatif lebih baik dibanding dengan negaranegara di kawasan Asean.23 Sejak kemerdekaan, Indonesia juga sudah melindungi hak beragama seperti yang diatur di Konstitusi 1945 serta sila pertama Pancasila. Namun demikian didalam praktiknya masih banyak penganut-penganut agama, khususnya agamaagama atau penafsiran agama-agama non-mainstream yang belum bisa menikmati hak-hak dasar didalam beragama seperti meyakini sebuah keyakinan yang dianggap “berbeda” dari penafsiran masyarakat pada umumnya. Selain karena ada beberapa produk hukum yang dijadikan acuan pemerintah dan masyarakat untuk membatasi hak beragama tersebut, konsep monotheisme Pancasila seringkali ditafsirkan secara ekslusif oleh beberapa agamaagama mayoritas untuk kepentingan mereka sendiri. Persoalan lain dari prinsip

22

Freedom House, 2010. Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights. Freedom House Special Report, hlm. 44. 23 Hingga saat ini Singapura juga masih mengontrol kebebasan berekspresi berdasarkan pasal 14 dari Konstitusi Singapura. Malaysia dan Brunei Darussalam yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara juga masih represif terhadap hak-hak minoritas Islam didalam Islam. Konsep konstitutional monarkhi di Thailand dan Kamboja juga belum terbuka terhadap kritik terhadap raja sebagai kepala negara.

monotheisme Pancasila adalah adanya larangan penyebaran atheisme di ruang-ruang publik meskipun pada praktiknya masih banyak penganut atheisme di Indonesia.24 Meskipun mempunyai ideologi dan sistem hukum di Indonesia yang kompleks, Indonesia seringkali

disebut sebagai

salah satu contoh

negara

yang berhasil

mengintegrasikan kompleksitas hubungan antara demokrasi dan Islam.25 Di beberapa hal seperti hak-hak perempuan dan hak untuk memilih agama, Indonesia tergolong lebih terbuka dan toleran meskipun dua hak tersebut masih menjadi hak-hak yang dianggap kontroversial di banyak negara Islam.26 Bahkan ketika ada organisasi Islam yang melarang umat Muslim Indonesia untuk memilih perempuan menjadi presiden pun tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Terlepas dari masih berprosesnya penguatan hakhak ekonomi, sosial dan budaya, penguatan hak-hak sipil dan politik juga terus dilakukan terutama pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa pasal 154 dan 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang larangan pernyataan yang berisi kebencian terhadap pemerintah di ruang publik sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan pasal 28E Konstitusi 1945 yang menjamin setiap orang berhak menyatakan berpendapat.27 Sayangnya, isu tentang agama-agama minoritas atau sekte-sekte keagamaan yang dianggap “menyimpang” masih belum tersentuh hingga sekarang dan masih dianggap sebagai salah satu kejahatan serius terhadap agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Salah satu kelompok minoritas yang paling sering mendapatkan perlakuan diskriminatif pasca Reformasi adalah Ahmadiyah. Banyaknya kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah membuat penerapan hak beragama didalam konsep Pancasila dan Konstitusi 1945 dalam kondisi kritis. Salah satu sebabnya dikarenakan pemerintah masih memegang otoritas untuk mendefinisikan mana agama yang 24

Di bulan Juni 2012, Pengadilan Negeri Muaro di Sumatera Barat menghukum Alexander An 30 bulan penjara dan denda 100 juta karena menyebabkan keresahan umum karena postingannya di Facebook tentang keyakinannya tentang atheisme. Lihat Putusan PN Muaro No. 40/PIB.B/2012/PN.MR. 25 Freedom House, supra note 22, hlm. 43. 26 Hingga saat ini, hak memilih agama masih sangat dibatasi di Saudi Arabia karena hak tersebut dianggap sebagai kejahatan serius. Lihat misalnya Garces, N., 2010. ‘Islam, Till Death Do You Part? Rethinking Apostasy Laws Under Islamic Law and International Legal Obligations’, Southern Journal of International Law, 16. 27 Freedom House, supra note 22, hlm. 43.

benar dan yang salah serta memastikan masyarakat untuk mengikuti “agama-agama” yang dianggap benar berdasarkan tafsir pemerintah.28 Salah satu contohnya adalah Kementerian Agama (Kemenag) yang sejak tahun 1952 mengajukan beberapa syarat, yakni mempunyai kitab suci, konsep kenabian, ajaran keagamaan, dan pengakuan internasional bagi sebuah kepercayaan agar bisa dikatakan sebuah agama.29 Pada tahun 1959, Kemenag memperbaharui lagi usulan tentang syarat-syarat keyakinan bisa diakui sebagai sebuah agama, yakni sebuah keyakinan harus mempunyai konsep ke-Tuhan-an, kenabian, kitab suci atau prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan ajaran agama yang diikuti oleh pengikut agama tersebut.30 Definisi tentang agama diatas menunjukan bahwa meskipun konsep monotheisme Pancasila mengandung karakter yang sekuler tentang hak-hak beragama di Indonesia, namun pengaruh dari agama-agama orthodoks terhadap pengakuan agama-agama minoritas sangat kuat. Didalam Islam misalnya, pengaruh Islamisasi Nusantara semenjak era kolonialisme sampai sekarang juga berdampak pada pengakuan minoritas-minoritas Islam didalam Islam seperti Syiah, Ahmadiyah atau minoritas-minoritas Islam lokal di beberapa daerah. Salah satu sebab kompleksitas minoritas-minoritas agama ini adalah karena Pancasila sebagai payung hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia hanya mempunyai lima prinsip yang sangat umum sehingga memungkinkan munculnya multitafsir dari masyarakat Indonesia terhadap Pancasila, termasuk prinsip monotheisme yang terkandung dalam sila pertama. Berdasarkan sila ini, semua ajaran agama monotheisme mendapat pengakuan yang sama di Pancasila. Namun pada kenyataannya fakta-fakta negatif yang menimpa minoritas-minoritas agama mengindikasikan bahwa prinsip monotheisme hanya berlaku bagi agama atau tafsir keagamaan versi mayoritas. Banyak masyarakat kemudian menganggap prinsip-prinsip dasar yang ada didalam Pancasila Alfitri, 2008. ‘Religious Liberty in Indonesia and the Rights of ‘Deviant’ Sects’, Asian Journal of Comparative Law. 3 (1), hlm. 2. 29 Harus dipahami bahwa kepercayaan (belief) dan agama (religion) di Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Kepercayaan adalah keyakinan yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian dari budaya Indonesia yang tidak terorganisir secara formal sedangkan agama adalah keyakinan yang terorganisir, mempunyai sumbersumber tertulis sebagai kitab suci, dan dipercayai oleh suatu masyarakat tertentu. Lihat lebih lanjut perbedaan mengenai agama dan kepercayaan di Daniels, T., 2009. Islamic Spectrum in Java. Aldershot: Asghate Publishing, hlm. 29. 30 See Kim, H. J., 1998. ‘The Changing Interpretation of Religious Freedom in Indonesia’, Journal of Southeast Asian Studies, 29 (2), hlm. 363. 28

hanyalah hukum abstrak yang harus diterjemahkan oleh hukum-hukum yang ada dibawahnya. Meskipun Pancasila dibuat sebagai dasar untuk menyatukan nilai-nilai keIndonesia-an yang beragam, beberapa pendapat yang pesimis menyebut Pancasila sebagai slogan tanpa isi atau substansi.31 Hal ini dikarenakan tafsiran-tafsiran yang muncul terhadap kandungan Pancasila sangat beragam. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mengandung sumber hukum dan kaidah filosofis yang ideal bagi Indonesia sehingga semua produk hukum dan kebijakan negara harus sesuai dengan kaidah Pancasila.32 Pendapat lainnya juga menegaskan bahwa Pancasila secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan pluralisme dan perdamaian di Indonesia. Oleh karena itu banyak masyarakat Indonesia setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai role model untuk membangun toleransi agama dan etnis sebagai dua hal mendasar dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia.33 Senada dengan pendapat tersebut, Drijarkara, seorang filusuf Indonesia juga menegaskan bahwa Pancasila adalah konsep yang paling mungkin diterapkan dalam kaitan hubungan antara agama dan negara di Indonesia karena budaya Indonesia pada dasarnya juga religius dan melihat kehidupan sebagai jalan menuju kepada Tuhan.34 Dilain pihak, Sukarno mengutarakan pendapat yang sedikit berbeda bahwa Pancasila bisa dimaknai sebagai ‘gotong royong’ atau saling bekerjasama. Manusia yang ber-Pancasila berarti manusia yang suka bergotong royong dan bekerja sama, tidak hanya untuk kebaikan dirinya sendiri dan masyarakatnya melainkan juga untuk negara. Didalam konteks monotheisme Pancasila, dia berpendapat bahwa kerjasama ini bisa dimaknai pluralisme antar agama; yang Muslim tetap Muslim, penganut Hindu tetap menjadi Hindu, pemeluk agama Kristen juga menjadi Kristen dan begitu seterusnya dalam semangat toleransi beragama.35 Sukarno lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar nasionalisme Indonesia yang tidak diperuntukan bagi perseorangan maupun kelompok

Nishimura, S., 1995. ‘The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia’, Southeast Asian Studies, 33 (3), hlm. 27. 32 Setyowati, H.,& Toengkagie, M. H. S., 2007. ‘Introduction to Indonesian Legal System: Major Developments in the Past Decade’, Yearbook Islamic & Middle East Law, 13, hlm. 58. 33 Freedom House, supra note 22, hlm. 45 34 See Alfitri, supra note 28, hlm. 5. 35 Prawiranegara, S., 1984. ‘Pancasila as the Sole Foundation’, Indonesia, 38, hlm. 78. 31

tertentu melainkan untuk semua elemen masyarakat Indonesia.36 Dengan konsep yang liberal ini, Sukarno berusaha untuk menjadikan Pancasila sebagai alat utama untuk menyatukan masyarakat Indonesia kedalam satu negara, yakni negara Pancasila yang tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap satu agama tertentu karena Pancasila harus dijadikan sebagai acuan pengakuan dan perlindungan semua elemen masyarakat secara adil dan merata. Sukarno juga menegaskan bahwa Indonesia harus mempunyai konsep tentang hakhak yang tidak absolut dan tidak konfrontasional melainkan lebih mengutamakan musyawarah, konsensus dan harmoni.37 Pendapatnya ini didasarkan pada penafsiran Sukarno tentang negara sebagai sebuah perwujudan dari semua elemen masyarakat sehingga negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat.38 Meskipun pemikiranpemikiran Sukarno mengindikasikan nasionalisme dan Pancasilaisme yang sangat kuat, kebijakannya tentang perlindungan agama-agama minoritas juga kontroversial. Salah satu contohnya adalah kebijakan Sukarno yang cenderung keras terhadap kelompok-kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam karena dianggap bisa merusak Pancasila.39 Terkait dengan minoritas-minoritas agama, Sukarno juga menetapkan Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama yang sampai sekarang masih berlaku. Undangundang ini menjadi peninggalan paling kontroversial dari Sukarno terkait perlindungan minoritas-minoritas agama di Indonesia. Seorang ahli hukum Indonesia era awal kemerdekaan, Supomo, juga menegaskan bahwa semangat dan bangunan spiritual dari masyarakat Indonesia bercirikan pada persatuan antara rakyat dan pemimpin dalam konsep negara integralistik-totaliter.40 Didalam sistem tersebut, negara diwajibkan untuk menjaga persatuan dan harmonisasi masyarakat karena pemimpin menjadi satu dengan rakyatnya.41 Persatuan antara rakyat dan See Elson, R. E., 2009. ‘Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945’, Indonesia, 88, hlm. 112. 37 See Lubis, T. M., 1993. In Search of Human Rights, Legal-Political Dillemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 57. 38 See ibid, hlm. 58. 39 Jones, supra note 7, hlm. 320. 40 Feith, H.,& Castles, L., (eds.). Indonesian Political Thinking 1945-1965. Ithaca and London: Cornell University Press, hlm. 198-90. 41 Ibid, hlm. 190. 36

pemimpinnya ditandai dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan di dalam banyak hal.42 Negara tidak mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai representasi dari kelompok masyarakat yang paling kuat melainkan menyamakan dirinya sebagai perwujudan semua rakyat dari berbagai kalangan.43 Terkait hubungan antara negara dan agama, Supomo lebih lanjut menegaskan bahwa konsep ideal dari negara Indonesia adalah, negara yang tidak menyamakan dirinya dengan kelompok terbesar melainkan negara yang bisa berdiri diatas semua kelompok masyarakat dan di waktu yang sama juga memperhatikan dan melindungi kelompok masyarakat khusus baik yang besar maupun yang kecil. Negara tersebut memberikan ruang bagi penganut agamaagama untuk merasakan berada di rumah sendiri karena mereka mendapatkan hak beragama yang secara penuh diakui dan dilindungi oleh negara. Meskipun demikian, negara tidak berbeda dengan agama karena negara menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral termasuk rasa cinta dan bakti terhadap negara dan bangsa sebagai bagian dari penyerahan diri kepada Tuhan. Saya yakin landasanlandasaran moral tersebut juga dianjurkan didalam ajaran Islam.44 Pendapat lain juga diajukan oleh Imam Sukarsono, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat di era Orde Baru yang mengatakan bahwa semangat kerukunan untuk menyelesaikan perselisihan harus diutamakan karena hal tersebut mengandung nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh ada sistem “lawan” didalam proses peradilan karena hal tersebut bertentangan dengan semangat Pancasila.45 Pendapat ini mengindikasikan bahwa Pancasila dipahami untuk melindungi kepentingan umum daripada melindungi hak-hak individual. Oleh karena itu ketika seseorang menginginkan dan mempraktikan hak-hak dan kebebasan, mereka juga harus memperhatikan etika dan moralitas tertentu yang berlaku di komunitasnya. Jika tidak, pemerintah atau masyarakat akan membatasi hak tersebut untuk melindungi tatatan dan stabilitas masyarakat.

42

Ibid, hlm. 190. Ibid, hlm. 191. 44 Elson, supra note 36, hlm. 111. 45 See Lubis, supra note 37, hlm. 105 43

Presiden kedua Indonesia, Suharto juga memahami Pancasila sebagi prinsip kerukunan dan keseimbangan.46 Oleh karena itu, penerimaan terhadap Pancasila menjadi sangat penting untuk melanjutkan persatuan dan stabilitas nasional.47 Namun sayangnya melalui kebijakannya ini, Suharto meletakan Pancasila sebagai payung suci hukum dan politik di Indonesia dan memberangus semua usaha untuk menentang konsep tersebut. Pancasila dianggap suci oleh rejim Orde Baru karena dibuat berdasarkan pengejawentahan dari pengalaman sejarah masyarakat Indonesia dan juga dijadikan sebagai aspirasi negara di masa yang akan datang. Pemahaman ini di era Orde Baru seringkali digunakan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional yang dalam praktiknya membelenggu hak-hak perseorangan. Salah satu contoh peninggalan Suharto adalah penetapan Undang-Undang No. 8/1985 tentang Organisasi Massa yang mengharuskan semua organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal.48 Meskipun undang-undang ini mengakui hak beragama, mewajibkan kepada semua organisasi massa untuk menjadikan Pancasila sebagai asal tunggal bisa dimaknai sebagai intervensi pemerintah terhadap hak-hak dasar warga negara dalam beragama. Oleh karena itu beberapa kelompok Islam dan Kristen menganggap kebijakan ini mengancam keyakinan keagamaan mereka meskipun pemerintah tidak mengakuinya.49 Pemerintah menganggap masyarakat atau organisasi yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal dianggap subversif.50 Artinya, Suharto memahami Pancasila sebagai ideologi konservatif karena pemahaman yang benar berada dalam kewenangan

46

Darmaputra, E., 1988. Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society. Leiden: E.J. Brill, hlm. 181 47 Ramage, D. E., 1997. Politics in Indonesia; Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance. London and New York: Routledge, hlm. 35 48 Ramage, supra note 47, hlm. 36. John Sidel melaporkan bahwa di tahun 1980, PPP, HMI dan Petisi 50 menolak untuk menerima Pancasila sebagai prinsip tunggal karena mereka menduga kebijakan itu adalah mendistorsi Pancasila sebagai ideologi negara dan usaha Suharto untuk menyerang Islam atas nama Pancasila. Lihat Sidel, J. T., 2006. Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia. Ithaca & London: Cornell University Press, hlm. 107. 49 Eldridge, P., 2003. ‘Human Rights in Post-Suharto Indonesia’, Brown Journal of World Affairs, 9 (1) hlm. 129. 50 Michael,V. L., ‘The New Order State: Language, Ideology, Hegemony’, di Budiman, A., (ed),1990. State and Civil and Society in Indonesia. Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, hlm. 123

pemerintah saja.51 Organisasi-organisasi berbasis agama seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah kemudian menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi mereka.52 Di era Orde Baru, prinsip religius Pancasila dipaksakan untuk diterapkan kepada semua agama sehingga menyebabkan peran yang signifikan dari konsep monotheisme di masyarakat. Konsep monotheisme ini menjadi sangat absolut karena kebijakan Suharto yang menyatakan bahwa masyarakat harus mempercayai agama-agama monotheis seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila.53 Dia menegaskan bahwa negara berposisi sebagai pelindung agama-agama monotheis dan lebih lanjut menjamin hak beragama bagi semua elemen masyarakat. Oleh karena itu syiar agama tidak boleh dilakukan dengan kekerasan karena hak beragama adalah salah satu hak fundamental dan konsep hak asasi manusia.54 Penegasan Suharto terhadap pentingnya hak beragama dan perlunya menjaga religiusitas negara dianggap oleh beberapa orang sebagai usahanya untuk menghilangkan pengaruh Komunisme di Indonesia.55 Hal ini disebabkan oleh beberapa fakta diskriminasi terhadap minoritas-minoritas agama yang masih banyak terjadi di era kepemimpinannya. Di masa kepemimpinannya, Suharto beberapa kali melarang dan menankap kelompok maupun individu yang dianggap mempraktikan ajaran agama yang menyimpang. Contohnya, hampir 400 sekte-sekte keagamaan yang dianggap menyimpang resmi di larang di akhir tahun 1980an, termasuk beberapa kelompok Islam.56 Pemerintahan Orde Baru juga secara aktif memonitor agama-agama yang dianggap menyimpang dan membubarkan beberapa diantaranya seperti Darul Arqam (LDII).57 Orde Baru juga semakin erat menjalin

Weatherbee, D. E., 1985. ‘Indonesia: The Pancasila State,’ Souteast Asian Affairs, hlm. 137. Sulastomo, 1986. Asas Pancasila, Aspirasi Umat Islam dan Masa Depan Bangsa, Wawancara Khusus Harian Umum Pelita Dengan H. Munawir Syadzali, M.A. Jakarta: Pelita, hlm. 13-4. Argumentasi umum dari organisasi-organisasi Islam yang menerima Pancasila adalah karena ideologi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti konsep monotheisme Pancasila yang sejalan dengan konsep tauhid didalam Islam. 53 Pringle, R., 2010. Understanding Islam in Indonesia, Politics and Diversity. Honolulu: University of Hawai’i Press, hlm. 91. 54 Boland, supra note 19, hlm. 241. 55 Untuk diskusi lebih lanjut tentang kebijakan Suharto, lihat Salim, A., 2006. ‘The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zakat (Alm) Law in Modern Indonesia’, Pacific Rim Law & Policy Review, 15 (3), hlm. 684. 56 lihat United States Department of State (U.S.D.S.,), 1989. ‘Indonesia’, Annual Human Rights Report Submitted to Congress. 14a, hlm. 855-866. 57 U.S.D.S., 1995. ‘Indonesia’, Annual Human Rights Reports Submitted to Congress. 22, hlm. 783. 51 52

komunikasi dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk melarang perkembangan penafsiran-penafsiran agama non-mainstream seperti dalam kasus fatwa MUI tahun 1980 yang menyebut Ahmadiyah sebagai kelompok di luar Islam.58 Beberapa kebijakan Orde Baru juga memicu konflik komunal antara kelompok mayoritas dan minoritas. Contohnya, investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo di tahun 1988 menyebutkan bahwa kebencian masyarakat terhadap Ahmadiyah dipicu oleh brosur yang disebar oleh Departemen Agama dan kutbah-kutbah di masjid yang mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok kafir dan Komunis.59 Kasus ini mengindikasikan bahwa Suharto memanipulasi Pancasila sebagai kerangka otoriter untuk menyatukan masyarakat. Dia mengabaikan keragaman Indonesia dengan cara memaksakan penafsiran absolut terhadap Pancasila sehingga penafsiran ini tertancap kuat di kehidupan agama, sosial, dan politik di masyarakat. Mirip seperti Sukarno, Pancasila ditangan Suharto menjadi ideologi yang sangat partisan karena seringkali digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap pihak yang tidak sejalan dengan pemikiran Orde Baru.60 Melalui pemahaman ororiternya, Suharto ingin membentuk persatuan dan pluralisme Indonesia atas nama Pancasila sehingga konsep ini pada akhirnya memunculkan kerukunan palsu dan mulai runtuh di awal era Reformasi tahun 1998.61 Pancasila di era Reformasi memasuki era baru yang seringkali disebut sebagai era desakralisasi Pancasila. Di era ini, semangat dan visi Pancasila seakan tidak mampu menjawab perubahan jaman dan masa depan pluralisme di Indonesia. Pancasila terjebak didalam lingkaran fundamentalisme agama yang semakin meningkat, desakan globalisasi dan perkembangan hak asasi manusia serta euforia Reformasi didalam proses demokrasi yang rentan dan kompleks. Fondasi Pancasila yang menyerap keragaman seringkali berhadap-hadapan dengan ekslusifisme keagamaan seperti semangat penegakan Syariah

Lihat penjelasan mengenai fatwa tersebut di Nasution, K., 2008. ‘Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah’, Millah: Jurnal Studi Agama, 7 (2), hlm. 1-18. 59 Assyaukanie, L., 2009. ‘Fatwa and Violence in Indonesia’, Journal of Religion and Society, 11, hlm. 9. 60 Elson, R. E.,2012. ‘Pancasila’s Contemporary Appeal: Religitimizing Indonesia’s Founding Ethos’, Bijdragen tot de Taal-, Lan-en Volkenkunde, 168 (1), hlm. 132. 61 Freedom House, supra note 22, hlm. 45. 58

Islam yang terus menyebar di berbagai daerah di Indonesia.62 Beberapa kelompok agama menganggap Pancasila bukan lagi sebagai sumber hukum tertinggi. Sebaliknya mereka menggunakan tafsir keagamaan mereka untuk memahami hak beragama di Pancasila dan Konstitusi 1945. Beberapa pendapat mengatakan bahwa turunnya wibawa Pancasila ini dikarenakan penyalahgunaan Pancasila oleh Orde Baru yang terlalu lama. Oleh karena itu tidak begitu mengherankan jika di era Reformasi, Pancasila mengalami kesulitan yang serius untuk menginspirasi masyarakat dalam menjaga pluralisme, persatuan dan toleransi antar umat beragama.63 Terkait dengan situasi Pancasila di era Reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), (2004 - 2014) mengatakan: Pancasila adalah prinsip, dasar dan ideologi negara yang bersifat terbuka, sebuah ideologi yang hidup, bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila menjadi sumber pencerahan dan inspirasi yang secara bersamaan juga menjadi sumber solusi bagi persoalan bangsa.64 Pendapat SBY yang menyebut Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut tentu sangat berbeda dengan pemahaman Orde Lama dan Orde Baru. Namun sayangnya, penafsiaran SBY yang mengatakan Pancasila sebagai sumber pencerahan dan solusi untuk menguraai persoalan bangsa terkesan paradoks. Salah satu contoh nyatanya adalah semakin maraknya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di era kepemimpinannya. Meskipun pada dasarnya pemerintahan SBY telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur mengenai hak-hak minoritas agama tahun 2005, berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia,65 dan menjamin kesempatan yang sama bagi semua penganut agama untuk mendirikan tempat ibadah,66 hak-hak kelompok yang dianggap “menyimpang” masih terabaikan. Janji SBY untuk mendukung toleransi antar agama dan melindungi minoritas agama dengan cara

Black, A., 2008. ‘Finding the Role for Shari’a Law in Post-Reformasi Indonesia’, Law Asia Journal, hlm. 166. 63 Elson, supra note 60, hlm. 132. 64 Yudhoyono, S. B., 2006. Indonesia on the Move: Selected Speeches and Articles by the President of the Republic of Indonesia. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 49. 65 Ibid, hlm. 193. 66 U.S.D.S., 2005. ‘Indonesia’, Annual Human Rights Reports, 30, hlm. 833. 62

memenjarakan pelaku kekerasan, dukungannya terhadap Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang membekukan aktifitas Ahmadiyah tahun 2008 menjadi bukti bahwa dia belum sepenuhnya memahami konsep monotheitisme Pancasila.67

Kesimpulan Pengakuan terhadap prinsip sekuler-theistik Pancasila menegaskan bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah berusaha untuk menciptakan sebuah negara religius yang beradab yang tidak saja menjamin hak beragama bagi semua warga negara melainkan juga bersifat terbuka terhadap nilai-nilai lain dari luar selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak harus dipertentangkan dengan orthodoksi agama dan aturanaturan dasar instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami tidak hanya sebagai ideologi negara dan sumber tertinggi hukum nasional melainkan juga harus dilihat sebagai seperangkat nilai yang bisa digunakan untuk mengembangkan dan melindungi pluralisme dan kebebasan warga negara Indonesia. Inilah penafsiran Rechtsstaat versi Indonesia, yakni sebuah negara yang berbasis hukum namun juga mengakui ada nilai-nilai lain seperti agama yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang religius namun juga tidak fanatik terhadap suatu agama tertentu. Konsep sekuler-theistik dari Pancasila ini bisa menjelaskan teorinya John Witte yang mengatakan bahwa “tanpa hukum agama akan membusuk menjadi nilai spiritualitas yang dangkal dan sebaliknya hukum akan mati menjadi sebuah formalitas yang kosong karena tidak mendapatkan legalitas dari para penganut agama.”68 Pendapat ini ingin menegaskan bahwa Pancasila menjadi pondasi utama aturan-aturan hukum dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Melalui prinsip-prinsip sekulertheistik tersebut, semua elemen bangsa Indonesia harus memahami bahwa penegakan hak asasi manusia khususnya perlindungan minoritas-minoritas agama tidak bisa hanya berdasar pada instrumen hukum tertulis seperti undang-undang dan instrumen internasional hak asasi manusia. Salah satu elemen penting lainnya dalam upaya melindungi minoritas 67

U.S.D.S., 2012. Annual Report, hlm. 309. Lihat Rothchild, J., 2009. ‘Law, Religion, and Culture: The Function of System in Niklas Luhmann and Kathryn Tanner’, Journal of Law and Religion, 24, hlm. 505. 68

agama adalah nilai-nilai agama yang telah menjadi ciri khas Indonesia. Jika tidak mendapatkan legalitas dari penganut agama-agama, akan sangat sulit untuk menciptakan tatanan hukum yang bermartabat. Tentu dengan satu syarat bahwa tidak ada monopoli dari satu agama tertentu dan juga tidak ada upaya untuk memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan sebuah kelompok tertentu. Usaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin dan menghormati hak-hak fundamental warga negara sehingga masyarakat yang adil dan sejahtera seperti yang tertulis di sila kelima dari Pancasila bisa terwujud.69 Konsep Rechtsstaat Indonesia ini menjadi konsep ideal bagi kelompok-kelompok minoritas karena hanya dalam Rechtsstaat ini hak-hak dasar mereka bisa dijamin oleh badan peradilan yang terbebas dari intervensi dari manapun dan setiap warga negara juga punya hak yang sama untuk melakukan uji materi peraturan perundang-undangan yang mereka anggap merugikan hak dasar dan fundamental mereka.70 Seperti yang pernah disampaikan oleh almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa agama adalah salah satu elemen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga di berbagai negara-negara berkembang lainnya.71 Oleh karena itu tidak berlebihan jika agama juga menginspirasi pengembangan aspek hukum, sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Didalam konteks Indonesia, hal ini bisa dilihat dari Pancasila yang berusaha menampung nilai-nilai agama karena agama diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam semua kehidupan masyarakat termasuk dalam usaha melindungi para penganut agama monotheis.72 Artinya, Pancasila menegaskan bahwa agama tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk mendisrkiminasi dan mengkriminalisasi kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan karena Pancasila menafsirkan agama sebagai keyakinan sekuler yang terbuka bagi setiap pemahaman manusia. Pada akhirnya, konsep ini menempatkan agamaagama dalam posisi yang sama dan juga melindungi semua penganut dari agama-agama tersebut. Jika ada diskriminasi dan kriminalisasi dari negara maupun elemen masyarakat, Lev, D, S., ‘Between State and Society: Professional Lawyers and Reform in Indonesia’, di Lindsey, T., (ed.) 2008. Indonesia, Law and Society. NSW: The Federation Press, hlm. 58. 70 Lubis, supra note 37, at 86. 71 Neuhaus, R. J., et all. 1985. ‘Religious Freedom in the Third World’, World Affairs, 147 (4), hlm. 257. 72 Intan, B. F., 2006. “Public Religion” and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis. New York: Peter Lang. hlm. 18. 69

hal itu disebabkan karena penafsiran dari penguasa dan kelompok mayoritas untuk menjaga kerukunan sosial dan orthodoksi agama.

Daftar Pustaka Alfitri, 2008. ‘Religious Liberty in Indonesia and the Rights of ‘Deviant’ Sects’, Asian Journal of Comparative Law. 3 (1). An-Naim, A., A., 2009. Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a. Massasuchetts: Harvard University Press. Assyaukanie, L., 2009. ‘Fatwa and Violence in Indonesia’, Journal of Religion and Society, 11. Azra, A., 2004. ‘Political Islam in Post-Soeharto Indonesia’, di Hooker, V., & Saikal, A., (ed.) Islamic Perspectives on the New Millenium. Singapore: ISEAS. Black, A., 2008. ‘Finding the Role for Shari’a Law in Post-Reformasi Indonesia’, Law Asia Journal. Boland, B. J., 1971. The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Leiden: KITLV. Daniels, T., 2009. Islamic Spectrum in Java. Aldershot: Asghate Publishing. Darmaputra, E., 1988. Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society. Leiden: E.J. Brill. Eldridge, P., 2003. ‘Human Rights in Post-Suharto Indonesia’, Brown Journal of World Affairs, 9 (1). Elson, R. E., 2009. ‘Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945’, Indonesia, 88. Elson, R. E.,2012. ‘Pancasila’s Contemporary Appeal: Religitimizing Indonesia’s Founding Ethos’, Bijdragen tot de Taal-, Lan-en Volkenkunde, 168 (1). Feith, H.,& Castles, L., (eds.). Indonesian Political Thinking 1945-1965. Ithaca and London: Cornell University Press. Freedom House, 2010. Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights. Freedom House Special Report. Garces, N., 2010. ‘Islam, Till Death Do You Part? Rethinking Apostasy Laws Under Islamic Law and International Legal Obligations’, Southern Journal of International Law, 16. Hanna, S., 2010. ‘Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965)’, Religia, 13. Hasani, I, dkk. 2009. Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia. Jakarta: Setara Institute. Hooker, M. B., 2004. ‘Perspectives on Shari’a and the State: The Indonesian Debates’, di Hooker, V., & Saikal, A., (ed). Islamic Perspectives on the New Millenium. Singapore: ISEAS, hlm. 208. Intan, B. F., 2006. “Public Religion” and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis. New York: Peter Lang. hlm. 18. Jones, S. R., 1980. ‘ ”It Can’t Happen Here”: A Post Khomeini Look at Indonesian Islam’, Asian Survey, 20 (3), hlm. 314.

Khanif, A., 2015. Protecting Religious Minorities within Islam in Indonesia: A Challenge for International Human Rights Law and Islamic Law. Disertasi PhD: SOAS University of London. Khanif, A., 2015. Questioning a Theistic, Secular Pancasila to Protect Religions, Jakarta Post, 1 Juni. Kim, H. J., 1998. ‘The Changing Interpretation of Religious Freedom in Indonesia’, Journal of Southeast Asian Studies, 29 (2). Lev, D, S., ‘Between State and Society: Professional Lawyers and Reform in Indonesia’, di Lindsey, T., (ed.) 2008. Indonesia, Law and Society. NWS: The Federation Press. Lubis, T. M., 1993. In Search of Human Rights, Legal-Political Dillemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Maarif, A. S., 2006. Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES. Madjid, N., ‘Indonesian Muslims Enter A New Age’, di Hooker, V., & Saikal, A., 2004. Islamic Perspectives on the New Millenium. Singapore: ISEAS. Michael,V. L., ‘The New Order State: Language, Ideology, Hegemony’, di Budiman, A., (ed),1990. State and Civil and Society in Indonesia. Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University. Nasution, K., 2008. ‘Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah’, Millah: Jurnal Studi Agama, 7 (2). Neuhaus, R. J., et all. 1985. ‘Religious Freedom in the Third World’, World Affairs, 147 (4). Nishimura, S., 1995. ‘The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia’, Southeast Asian Studies, 33 (3). Peraturan MK No. 6/PMK/2005. Platzdasch, B., 2011. ‘Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah’, ISEAS Working Paper: Politics & Security Series, 2. Prawiranegara, S., 1984. ‘Pancasila as the Sole Foundation’, Indonesia, 38. Pringle, R., 2010. Understanding Islam in Indonesia, Politics and Diversity. Honolulu: University of Hawai’i Press. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009. Putusan PN Muaro No. 40/PIB.B/2012/PN.MR. Putusan PN Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Raharjo, I. T. K.,& Sudarso, S., 2006. Bung Karno: Islam, Pancasila & NKRI. Jakarta: Komunitas Nasional Religious Indonesia. Ramage, D. E., 1997. Politics in Indonesia; Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance. London and New York: Routledge. Rothchild, J., 2009. ‘Law, Religion, and Culture: The Function of System in Niklas Luhmann and Kathryn Tanner’, Journal of Law and Religion, 24. Salim, A., 2006. ‘The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zakat (Alm) Law in Modern Indonesia’, Pacific Rim Law & Policy Review, 15 (3), hlm. 684. Setyowati, H.,& Toengkagie, M. H. S., 2007. ‘Introduction to Indonesian Legal System: Major Developments in the Past Decade’, Yearbook Islamic & Middle East Law, 13.

Sidel, J. T., 2006. Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia. Ithaca & London: Cornell University Press. Sulastomo, 1986. Asas Pancasila, Aspirasi Umat Islam dan Masa Depan Bangsa, Wawancara Khusus Harian Umum Pelita Dengan H. Munawir Syadzali, M.A. Jakarta: Pelita. TAP MPR/III/2000. U.S.D.S., 1995. ‘Indonesia’, Annual Human Rights Reports Submitted to Congress. 22. U.S.D.S., 2005. ‘Indonesia’, Annual Human Rights Reports, 30. U.S.D.S., 2012. Annual Report. U.S.D.S., 1989. ‘Indonesia’, Annual Human Rights Report Submitted to Congress. 14a. Van Der Kroef, J. M., 1962. ‘An Indonesian Ideological Lexicon’, Asian Survey, 2 (5). Weatherbee, D. E., 1985. ‘Indonesia: The Pancasila State,’ Souteast Asian Affairs. Yudhoyono, S. B., 2006. Indonesia on the Move: Selected Speeches and Articles by the President of the Republic of Indonesia. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.