DISERTASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

OLEH ASTUTIK, S.H., M.H. N.I.M : 091070508

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

DISERTASI

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN…

ASTUTIK

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang studi Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan dipertahankan dihadapan panitia ujian Doktor Terbuka Pada Tanggal 15 Februari 2016

Oleh : ASTUTIK, S.H., M.H. NIM : 091070508

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

DISERTASI


i

ASTUTIK


PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR

: Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

KO PROMOTOR

: Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

DISERTASI


ii

ASTUTIK


DISERTASI


iii

ASTUTIK


Disertasi ini Telah Diuji Pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup) Pada Tanggal 23 November 2015

PANITIA PENGUJI DISERTASI Ketua

: Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota

: 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. 2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. 3. Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. 4. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. 5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 6. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 500/UN3.3/2015 Tanggal 23 November 2015

DISERTASI


iv

ASTUTIK


UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucap Puji Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas ridho dan rahmat yang dilimpahkanNya sehingga disertasi dengan judul “Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan ini ” dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, selaku Promotor dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Periode 2010-2015 atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sampai selesainya disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Dr. Sarwirini, S.H., MS., selaku Ko- Promotor dan Ketua Departemen Hukum Pidana periode 2005-2015, yang di sela-sela kesibukannya berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sampai selesainya disertasi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan pada : 1. Prof. Dr. Fasich, Apt, selaku Rektor Universitas Airlangga, Periode 2010-2015 yang memberikan izin untuk menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA., selaku Rektor baru Periode 20152020 atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 3. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, periode 2005-2015, yang telah memberikan izin penulis untuk mengambil Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlanggga, beserta para wakil Dekan yang telah memfasilitasi segala kebutuhan penulis selama menempuh Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 4. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode 2015-2020, atas segala dorongan dan kesempatan untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. DISERTASI


v

ASTUTIK


5.

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., sebagai Koordinator Program Studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020, atas dorongan, saran, dan nasehat yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Mantan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Dr. Sukardi, S.H., M.H., Iman Prihandono, S.H., LLM, Ph.D., Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LLM., Ph.D dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum yang baru Dr. Lina Hastuti, S.H.,M.H., beserta seluruh staf

pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga yang telah membantu melayani segala kebutuhan penulis selama studi. 7. Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS) melalui Kementrian Pendidikan Nasional kepada penulis sehingga dapat mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya. 8. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LLM., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., LLM., Nurul Barizah, S.H., LLM., Ph.D., atas semua ilmu yang telah dibagikan sehingga memberikan pemahaman baru bagi penulis dalam mengembangkan Ilmu Hukum. 9. Para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Keahlian dan Ketrampilan (MKPKK), : Dr. Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum, dan Dr. M. Hadi Subkhan, S.H., M.H. atas diskusi dan masukan dalam rangka menambah ilmu hukum bagi penulis. 10. Para Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), : Dr. Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, S.H., MS., dan Prof. Dr. dr. Budi Santosa, Sp.Obg, atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan yang berharga bagi penulis. 11. Penguji pada ujian Kualifikasi, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., Msi., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eman, S.H., MS., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H. 12. Penguji pada ujian Proposal, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., MS., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., Msi., Prof. Dr. Eman S.H., DISERTASI


vi

ASTUTIK


MS., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Drs Abdus Shomad, S.H., M.H. 13. Penguji pada ujian kelayakan, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abdus Shomad, S.H., M.H., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H. 14. Penguji pada ujian tertutup, : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abdus Shomad, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H. 15. Para kolega di Departemen Hukum Pidana Dr. Sarwirini, S.H., MS., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Taufik Rahman, S.H., LL.M., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, Maradona, S.H., LL.M., Amira Paripurna, S.H., LL.M., Brahma Astagiri, S.H., M.H., Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Prillian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H.,LL.M dan Agung Dian Syahputra, S.H., terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. 16. Teman-teman Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan Tahun 2010, antara lain, Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum, Enny Narwati, S.H., M.H., M.Sumedi, S.H., M.H., Radian Salman, S.H., LL.M, dan teman-teman kelas Makasar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan saling memberikan semangat selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 17. Yang terkasih kedua orang tua penulis, Bapak Poniman atas segala usaha, kasih sayang dan doanya serta ibunda Srimah (Almh.), atas segenap doa, kasih sayang, nasihat dan dukungan yang diberikan sehingga ananda bisa menyelesaikan disertasi ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa ibunda dan memberikan tempat yang Terpuji di sisiNya, Aamiin. 18. Secara khusus, kepada suamiku tercinta Andi Mulja, S.Pd., yang senantiasa memberikan kasih sayang, pengertian, dorongan dan bantuan apapun yang penulis butuhkan untuk bisa menyelesaikan disertasi ini. Untuk anak-anakku tercinta ; Anas DISERTASI


vii

ASTUTIK


Lukman Hakim, Antiek Firdausi Putri dan Diaz Kurnaini Ramadhani, terima kasih atas cinta , kasih sayang dan doa kalian sehingga ibu bisa menyelesaikan disertasi ini. 19. Kepada kakak-kakak dan adik-adikku terkasih, terima kasih atas segala doa dan motivasinya serta segala bantuan yang diberikan sehingga memberi kemudahan penulis untuk menyelesaikan disertasi . 20. Kepada semua teman-teman Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan, dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca . Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat sebagai ibadah di sisi-Nya segala amal kebaikan, kasih sayang dan dukungan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi ini. Aamiin ya Robbal Aalaamiin.

Surabaya, Februari 2016

Penulis

DISERTASI


viii

ASTUTIK


RINGKASAN


Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Oleh karena itu, hak atas kesehatan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa ,”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam rangka implementasi Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah mengganti Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 yang menganut paradigma sakit dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndang Kesehatan Tahun 2009) yang menganut paradigma sehat. Dengan paradigma sehat tersebut Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 lebih mengutamakan upaya preventif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, tetapi memberikan perkecualian bagi aborsi atas dasar indikasi medis dan aborsi akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikhologis. Untuk menentukan syarat-syarat aborsi akibat perkosaan yang mengakibatkan trauma psikhologis, Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah. Dikecualikannya aborsi, khususnya akibat perkosaan dalam UU Kesehatan Tahun 2009 DISERTASI


ix

ASTUTIK


sebagai perbuatan yang dilarang, merupakan hal yang berlawanan dengan pengaturan aborsi yang dirumuskan dalam KUHP karena sampai saat ini KUHP menganggap aborsi dengan alasan apa pun sebagai tindak pidana. Penelitian Disertasi ini membahas “Aborsi akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” bertujuan menemukan Dasar Filosofis dan Ratio Legis dilegalkannya aborsi akibat perkosaan dalam pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan implikasi dilegalkannya aborsi akibat perkosaan, baik implikasi yuridis maupun implikasi non yuridis (medis) dan berusaha mengkaji dan memformulasikan kembali kebijakan legislasi terkait aborsi akibat perkosaan di masa mendatang (Ius Constituendum). Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori dan konsep hukum kesehatan dan hukum pidana, khususnya terkait disahkannya aborsi akibat perkosaan dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009. Juga sebagai

masukan dan sekaligus rekomendasi terkait kebijakan legislasi aborsi akibat

perkosaan di masa mendatang. Sdangkan ditinjau dari manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi Lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengkaji kembali peraturan perundang-undangan terkait aborsi akibat perkosaan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Para dokter agar lebih bijak dan profesional dalam menangani aborsi akibat perkosaan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aborsi. Bagi aparat kepolisian yang menangani kasus perkosaan, diharapkan berkoordinasi dengan dokter untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sekaligus penanganan bagi wanita yang menjadi korban perkosaan. Untuk menjawab permasalahan aborsi akibat perkosaan dalam perspektif hukum kesehatan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundangundangan (Statute Aprroach), Pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan Pendekatan DISERTASI


x

ASTUTIK


Perbandingan (Comparative Aprroach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah landasan filosofis dan ratio logis dilegalkannya aborsi akibat perkosaan. Pendekatan konsep digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep keadilan, konsep hak asasi manusia, konsep dasar penghapusan pidana, konsep kebijakan pidana, dan konsep trauma psikhologis. Adapun Pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan mikro untuk mengkaji perundang-undangan aborsi dari Belanda, Malaysia dan Brazil. Landasan Filosofis Hak atas Kesehatan (Right to health care) terdapat dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Berdasarkan pasal tersebut maka setiap orang

dijamin haknya untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan. Setiap orang dalam hal ini adalah wanita yang hamil, maupun janin yang ada dalam kandungan berhak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Jaminan hak atas kesehatan terhadap wanita adalah adanya jaminan atas hak kesehatan reproduksinya. Jaminan hak atas kesehatan pada janin, telah dijamin oleh undang-undang sejak janin itu dalam kandungan. Artinya, seorang wanita yang hamil berkewajiban menjaga kesehatan janinnya sampai ia dilahirkan dalam keadaan sehat dan selamat. Hal ini dimaksudkan bahwa walaupun seorang wanita mempunyai hak atas badannya sendiri, tetapi sejak terjadinya konsepsi, ia tidak bisa menentukan kehendaknya untuk meneruskan atau tidak meneruskan kehamilannya. Keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan kehamilan harus didasarkan pada pertimbangan penghormatan atas hak hidup janin dan pertimbangan nilai jiwa yang akan dikorbankan. Adapun Ratio Legis dilegalkannya aborsi akibat perkosaan adalah melindungi kesehatan reproduksi wanita, khususnya bagi wanita yang hamil akibat perkosaan. DISERTASI


xi

ASTUTIK


Berdasarkan Data Survey Demografi Kependudukan Indonesia, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi dan sebagian besar penyebabnya adalah karena dilakukannya illegal aborsi yang sebagian besar adalah unsave abortion. Di samping itu, sejak Tahun 1998 Indonesia telah meratifikasi International Conference People Development di Beijing. Dengan menjadi peserta Konferensi tersebut, Indonesia harus membuat aturan dalam perundang-undangan nasional yang isinya adalah melindungi kehidupan reproduksi wanita dan memberi kebebasan kepada wanita untuk hamil atau tidak meneruskan kehamilannya. Dengan demikian kebijakan Pemerintah melegalkan aborsi akibat perkosaan tersebut sesungguhnya tidak memberikan keadilan pada janin yang ada dalam kandungan, karena janin juga mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk bisa hidup sehat sejak dalam kandungan. Pengecualian aborsi akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan tidak sejalan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena aborsi akibat perkosaan menimbulkan dampak terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental wanita yang melakukan aborsi, bahkan bisa mengakibatkan pelaku kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, aborsi juga akan merenggut nyawa janin yang tidak berdosa yang ada dalam kandungan, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup janin. Selain adanya implikasi medis, aborsi akibat perkosaan juga akan menimbulkan implikasi yuridis karena aborsi akibat perkosaan hanya bisa dilegalkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 75 Ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan 2009 jo. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka pelaku akan dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan 2009. Dikecualikannya aborsi akibat perkosaan dalam Undang-Undang kesehatan 2009, menimbulkan konflik norma dengan KUHP yang melarang aborsi, tetapi berdasar asas “Lex DISERTASI


xii

ASTUTIK


Specialis Derogat legi generalis,” jika ada aturan umum dan aturan khusus mengatur hal yang sama atau saling bertentangan, maka digunakan aturan yang sifatnya lebih khusus, dalam hal ini yang mengatur khusus adalah Undang-Undang Kesehatan 2009. Pengaturan aborsi akibat perkosaan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan 2009 dengan pembatasan yang ketat bertujuan untuk menjaga nilai moralitas terkait hak hidup janin, tetapi justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena syarat-syarat dilegalkannya aborsi terlalu rumit dan tidak jelas, bahkan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dalam RKUHP, formulasi pengaturan aborsi ke depan masih mengadopsi aturan lama yaitu melarang dan memberikan ancaman pidana bagi pelaku aborsi, tetapi memberikan perkecualian bagi aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat sebagai tindakan medis tertentu untuk menyelamatkan wanita yang hamil dan/janin yang ada dalam kandungan. Pada dasarnya hak untuk hidup sehat adalah hak asasi manusia, maka sudah sepatutnya dalam mempertimbangkan dilegalkannya aborsi akibat perkosaan, tidak hanya mengedepankan hak kesehatan reproduksi wanita tetapi juga hak hidup janin yang ada dalam kandungan. Dengan mempertimbangkan kedua hak tersebut berarti pemerintah sudah memenuhi asas keadilan, mengingat berdasarkan Pancasila, maka keadilan berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap wanita memang mempunyai hak atas kesehatan reproduksinya sendiri, tetapi wanita juga punya kewajiban menjaga kehamilannya sampai janin yang dikandungnya lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Perkosaan dan kehamilan akibat perkosaan senantiasa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan wanita baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Di sisi lain, aborsi akibat perkosaan dapat juga mengakibatkan pelaku dijatuhi pidana jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali keuntungan dan kerugian melegalkan aborsi akibat perkosaan, DISERTASI


xiii

dan memformulasikan ASTUTIK


kembali pengaturan aborsi akibat perkosaan yang dituangkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Reformulasi perlu dilakukan karena kemungkinan untuk menerapkan pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan 2009 sangat sulit karena syarat–syarat yang ditetapkan tidak jelas. Oleh karena itu demi kepastian hukum, maka pasal 75 Ayat (2) terkait perkecualian aborsi akibat perkosaan seharusnya dihapus dari Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagai antisipasi masih dimungkinkannya aborsi yang membahayakan kesehatan (nyawa), maka direkomendasikan menggunakan dasar indikasi kedaruratan medis yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) atau menggunakan dasar penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.

DISERTASI


xiv

ASTUTIK


SUMMARY ABORTION IN THE CASE OF PREGNANCY DUE TO RAPE IN THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW

Health means a condition when someone physically, mentally, spiritually and socially healthy that made them life a productive live in social and economic aspect. The right of health is a human right that is protected by international and domestic law. Accordingly, the right of health stipulated under Indonesian constitution that guarantee every single Indonesian citizen to have the health service access as their right. The article 28H of Indonesia Constitution stipulated that ‘’ Everybody have the right to live physically and mentally wealthy, have a place to stay, good and healthy environment , and right to access the health service.’’ In the context of implementing article 28H of Indonesia constitution, governments revised Law number 23 of 1992 that concerned to cure the ill changed it to give the preventive action under the law number 36 of 2009 regulating Health. The new law tend to prioritize preventive action without disregard the curative measure. Article 75 section (1) forbids anyone to perform abortion, however it also provides exceptions to carry on abortion under medical indications and abortion in case of pregnancy due to rape that lead to psychologist trauma. The exclusion of abortion due to rape under Health law is contrary to the regulation that defined under the Criminal Code that abortion for any reason is an illegal action. To determine the traumatic conditions, law number 36 of 2009 requires government regulation that was not regulated under the law. This dissertation will discusses "Abortion due to rape in the Perspective of Health Law." It is aimed to find the Philosophical background and the ratio legis that legalized abortion due to rape stipulated in article 75 section (2) of the Health Law. This research also having purpose to find the implications in legalizing abortion due to rape, both juridical DISERTASI


xv

ASTUTIK


implications and non-juridical implication (medical). It also tries to study and formulate legislation policy that regulate abortion due to rape in the future (Ius constituendum). The benefits of this research can be reviewed from of theoretical and practical perspectives. In the context of theory, this research expected to give the contribution to the development of theories through the concepts of health law and criminal law, particularly related to the legalization of abortion due to rape under Law number 36 of 2009 on Health Law and as input and also related policy recommendations as a result of abortion legislation rape in the future. Practical benefits of this research are expected to provide suggestions and contribution to the executive and the legislature to review the law related to the abortion due to rape base on the juridical implication founded in this research. This study also expected to be the guidance for medical doctors when dealing with the abortion due to rape to be more prudent and professional in fulfilling the terms and conditions that should be met to conduct an abortion. It is expected to be a guidance for the police officers who handle the rape case to build a better coordination with medical doctors in order to prevent unwanted pregnancies as well as preventing abortion for women victims of rape. To address the issues of abortion due to rape in the perspective of health law, this research uses multiple approaches those are; Statute Approach, Conceptual Approach, and Historical Approach. Legislative approach used to examine the philosophical background and ratio legis that legalized the abortion due to rape. The conceptual approach in this research is used to examine several existed; the concept of justice, the of human rights concept, the basic concept of the abolition of the criminal, penal policy concept, and the concept of trauma psychologist. The comparative approach in this research used in order to assess the comparative micro abortion legislation from the Netherlands, Malaysia and Brazil. Article 28 H Section (1) of the Indonesian Constitution of 1945 stipulated; "Everyone has the right to live physically and spiritually prosperity, has the right to residence, and has DISERTASI


xvi

ASTUTIK


the right to obtain a good and healthy living environment, and right to health services." In order to meet the public's right for the health, the government enacted the Law number 36 of 2009 on Health which has the new concept thet is preventing the illness. Based on the constitution, each person in this matter is a pregnant women, as well as the foetus in the womb both has the right to live and the right in health services access. The ratio legis that legalize the abortion due to rape is in order to protect the women's reproductive health, especially for the victim of the rape who are pregnant. This consideration based on the Indonesian Population Demographic Data Survey, where the maternal mortality rate in Indonesia extremely high, and most of the causes is due to the illegal abortions which mostly unsafe abortion. In addition, since 1998, Indonesia has ratified the International Convention of People and Development in Beijing. Being one of the participant of the conference, Indonesia obliged to produce the regulation that protect the female reproductive life and give them the freedom to conceive or not to continue the pregnancy. The exception of abortion due to rape as stipulated in article 75 section (2) of the Health Law is contradicted with the regulation under Article 28 h section (1) of the Indonesian Constitution and the previous health Law number 23 of 2002 on Health. The abortion due to rape have physical health impact, as well as mental health impact for the victim who cancel the pregnancy, and even in several cases could ends with death as the impact of unsafe abortion. Abortion also kills the lives of innocent foetus in the womb of the woman which also constitutes a violation of the right to life of the foetus. In addition to the medical implications, the abortion due to rape also lead to juridical implications of abortion that could only be legalized if it meets the requirements stipulated in Article 75 Section (2) and Article 76 of the Health Law of 2009 in conjunction with The Government Regulation number 61 of 2014 on Reproduction Health. If the conditions that has been established does not fulfilled, the wrongdoer will be charged with the criminal offenses referred in Article 192 DISERTASI


xvii

ASTUTIK


of the Health Law. Abortion-related legislation policy was originally regulated under the law number 1 of 1946 on Criminal Code in conjunction with Law number 73 of 1958, known as the Penal Code. The penal code prohibits anyone to perform the abortions without any exceptions. Banning abortion without exception, is considered to be disharmonies with the abortions performed by medical doctors in order to save the lives of pregnant women. For these reasons, the government enacted the Law number 23 of 1992 on Health, which in Article 15 Section (1) stipulated that "In case of medical emergency, as an effort to save a pregnant mother and / or foetus can be done a certain medical procedure." The current Health Law remains forbids to carries abortion. However, it provides the exceptions to perform the abortion in the case of pregnancy due to rape that has caused severe psychological trauma for the victim. Those requirements regulated under the health law became an obstacle that is complicated and as the consequence of the unclear regulation, especially to meet the condition of "psychologist severe trauma", since there are no standard that could determine the limits of how severe psychological trauma when every individual has the different endurance to cope the problems. Abortion-related legislation policy in the future still adopting the rules in the current Criminal Code, by adding one section that adopted from Article 15 of Health Law of 1992. The Criminal Code Draft also expanded the concept of rape that is regulated in article 285 of the Criminal Code, thus the formulation of abortion in the case of pregnancy due to rape should also be adjusted to the new concept that could minimize multi interpretations as the consequence of unclear regulation. Basically, the right to health is a human right, thus it is natural to consider legalizing the abortion in the case of pregnancy due to rape that not only prioritizing the reproductive health as the rights of women, but also the right to life owned by the foetus in their womb. Taking into account, both of that right means the government has to fulfilled the principles of justice, which is based on ‘’Pancasila’’. DISERTASI

Justice means a balance between rights and


xviii

ASTUTIK


obligations when each woman does have the right to their own reproductive health, but they also has the obligation to maintain the pregnancy until the foetus born in a healthy and safe condition. Rape and pregnancy due to rape constantly cause negative effects against women's health both mental health as well as physical health, and even lead to of abortion due to rape actors punished if it does not meet the requirements specified Law. In the future, Government needs to review of the advantages and disadvantages of legalizing the abortion due to rape and reformulate the policies of abortion due to rape that been set forth under Article 75 section (2) of Health Law. Reformulation is primarily intended in order to clarify the requirements that have to be fulfilled in order to perform the abortions. Even though the government wants to strictly limits the conditions to perform abortion, these rules should be formulated carefully and as clearly as possible, thereby avoiding multi interpretation and provide legal certainty for the public.

DISERTASI


xix

ASTUTIK


ABSTRACT ABORTION IN THE CASE OF PREGNANCY DUE TO RAPE IN THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW

This research will discuss the issues related to the philosophical foundation and the ratio legis that legalized the abortion due to rape, it’s implications and the legislation policy of abortion in the case of pregnancy due to rape in Ius constituendum (future). To address the issues occurred in legalization of abortion due to rape in perspective the Indonesian health law, this research uses multiple approaches included; Statute Approach, Conceptual Approach, and Historical Approach. Legislative in this research being used to examine the philosophical foundation and the ratio legis in legalizing to performing abortion due to rape. The conceptual approach in this research is used to examine several existed; the concept of justice, the of human rights concept, the basic concept of the abolition of the criminal, penal policy concept, and the concept of trauma psychologist. The comparative approach in this research used in order to assess the comparative micro abortion legislation from the Netherlands, Malaysia and Brazil. Article 28 H section (1) of the Indonesian Constitution of 1945 stipulated; "Everyone has the right to live physically and spiritually prosperity, has the right to residence, and has the right to obtain a good and healthy living environment, and right to access the health services." Abortion in the case of pregnancy due to rape have both physical and mental health impact for the women who has the abortions. In addition to the medical implications, the abortion due to rape also lead to the juridical implications since the abortion only permitted when it meets the requirements stipulated under Article 75 Section (2) and Article 76 of Health Law jo. Government Regulation number 61 of 2014 on Reproduction Health. In contrary, when the conditions that has been established could not be fulfilled, the offender will be charged with criminal offenses stipulated under Article 194 of Health Law. Hence, the relevant legislation policy regarding the abortion in the case of pregnancy due to rape should be formulated by heed the legal certainty, usefulness and fairness as the objective in enacted the law.

Keywords : Abortion, Rape, and Health Law

DISERTASI


xx

ASTUTIK


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya KUHP Untuk Seluruh Wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Ellimination of All Form Discrimination Against Women-CEDAW) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495). Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 ). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ). Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultur Rights (ICESC). Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) . Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia DISERTASI


xxi

ASTUTIK


Tahun 2014, Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5559). Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Children). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202 /MENKES/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Sehat.

DISERTASI


xxii

ASTUTIK


DAFTAR SINGKATAN

AKI

: Angka Kematian Ibu

AKB

: Angka Kematian Bayi

RISKESDAS

: Riset kesehatan Dasar

JAMPERSAL

: Jaminan Persalinan

SDKI

: Survey Dasar Kesehatan Indonesia

PKKP

: Pusat Kajian Kesehatan Perempuan

BKKBN

: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

UU KESEHATAN

: Undang-Undang Kesehatan

DEPKES

: Departemen kesehatan

HAM

: Hak Asasi Manusia

DUHAM

: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

ICCPR

: International Covenan on Civil and Political Right

ICESR

:International Covenan on Economic, Social and Cultural Right

MVT

: Memorie van Toelichting

PTSD

: Post Traumatic Sindrome Disease

PAS

: Post Abortion Sindrome

WHO

: World Health Organization

DISERTASI


xxiii

ASTUTIK


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i HALAMAN PROMOTOR KO PROMOTOR ......................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................... iii BERITA ACARA UJIAN TERTUTUP ................................................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH...................................................................................................... v RINGKASAN ........................................................................................................................... ix SUMMARY ............................................................................................................................. xv ABSTRACT ............................................................................................................................. xx DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..................................................... xxi DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................................... xxiii DAFTAR ISI ......................................................................................................................... xxiv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 01 1.2. Rumusan Masalah............................................................................................... 15 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................................ 15 1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................................. 16 1.5. Orisinilitas Penelitian.......................................................................................... 17 1.6. Kerangka Teoritik ................................ .............................................................. 18 1.7. Metode Penelitian ................................ .............................................................. 43 1.7.1. Tipe Penelitian ................................ ......................................................... 43 1.7.2. Pendekatan Masalah................................ ................................................. 44 1.7.3. Sumber Bahan Hukum.............................................................................. 45 1.7.4. Analisis Bahan Hukum................................ ............................................. 46 1.8. Pertanggungjawaban Sistematika ................................ ...................................... 47

BAB II LANDASAN FILOSOFIS DILEGALKANNYA ABORSI AKIBAT PERKOSAAN 2.1. Ratio Legis Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ................................... 49 2.2. Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Lingkup Agama, Etik Kedokteran dan Hak Asasi Manusia ............................................................................................. 70 DISERTASI


xxiv

ASTUTIK


2.3. Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Keadilan .................................. . 116

BAB III IMPLIKASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN 3.1. Akibat Yuridis Aborsi Akibat Perkosaan ......................................................... 130 3.2. Implikasi Medis Aborsi Akibat Perkosaan ....................................................... 163

BAB IV KEBIJAKAN LEGISLASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DI MASA MENDATANG 4.1. Perkembangan Pengaturan Aborsi ................................................................... 175 4.2. Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Sebagai Studi Komparatif..................... 196 4.3. Formulasi Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Di Masa Mendatang ............ 216

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan ....................................................................................................... 237 5.2. Saran ................................................................................................................. 239

DAFTAR BACAAN

DISERTASI


xxv

ASTUTIK

DISERTASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Recommend Documents