DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE LHOKSEUMAWE, 15 JULI 2010 1
PENDAHULUAN
KONSEP AKUNTABILITAS ERA BARU AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERUBAHAN KAPASITAS DAN PERILAKU YANG DIPERLUKAN PENUTUP
2
1
PiLiHlAh SaYa...! CaLoN yAnG tErBuKtI WTP…! WTP menjadi seperti “piala” dan kebanggaan yang sudah dijadikan bahan kampanye………….. 3
Opini/Tahun WTP WDP TW TMP Jumlah
2006 7 9% 37 46% 0 0% 36 45% 80 100%
2007 16 20% 31 38% 1 1% 33 41% 81 100%
2008 36 42% 30 36% 0 0% 18 22% 83 100%
Perkembangan opini LKKL masih kurang bagus, walaupun ada perbaikan kecil. WDP masih dominan.
4
2
Opini/Tahun
2005
2006
2007
2008
WTP
21
6%
4
1%
4
1%
12
3%
WDP
289
83%
326
70%
273
61%
307
71%
TW
14
4%
26
6%
59
12%
28
6%
TMP
26
7%
105
23%
124
26%
87
20%
Jumlah
350
100%
461
100%
467
100%
434
100%
Perkembangan opini LKPD masih kurang bagus. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya peningkatan opini WTP. Terlihat WTP tahun 2005 cukup tinggi, lalu anjlok sejak tahun 2006. Tahun 2005 belum menggunakan SAP, yang digunakan adalah standar akuntansi yang ada di berbagai peraturan. Ada sekitar 16.000 Satker di Indonesia. 5
Government accountability is the duty of public officials to report their actions to the citizens and the rights of the citizens to take action against those officials, whose conduct the citizen unsatisfactory (Tocqueville, 2000) Akuntabilitas menjadi fondasi bagi transparansi, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan penegakan hukum. 6
3
Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan tindakan yang menjadi tanggungjawabnya kepada prinsipal (pemberi amanah) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah diminta melakukan tindakan (program/aktivitas). Siapapun yang memberikan tugas kepada pemerintah – langsung atau tidak langsung – sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan publik dan mempengaruhi publik, maka pertanggungjawaban pemerintah dituntut.
7
Source of Supply Pemerintah
Akuntabilitas
Tuntutan untuk akuntabel datang dari masyarakat. Sumber informasi untuk akuntabilitas disediakan oleh pemerintah, salah satunya laporan keuan.
Source of Demand Publik
8
4
User yang menuntut akuntabilitas: 1. Legislatif 2. Manajemen 3. Pembayaran pajak 4. Pemberi bantuan 5. Investor 6. Pegawai 7. Pemasok 8. Voter
9
Misal: Kepala Dinas ke Bupati
MEMPER TANGGUNG JAWABKAN
MENYAJI KAN
MELAPOR KAN
MENGUNG KAPKAN
Misal: Bupati ke Masyarakat
10
5
Misal: Kepala Dinas ke Bupati Pertanggungjaw aban kebijakan yang diambil
Probity Accountability (Akuntabilitas Kejujuran)
Policy Accountability (Akuntabilitas Kebijakan)
Program Accountability (Akuntabilitas Program)
Menghindari penyalahgunaan jabatan Jaminan kepatuhan terhadap hukum
Legal Accountability (Akuntabilitas Hukum)
Process Accountability (Akuntabilitas Proses)
Ketersediaan alternatif dan ketercapaian program untuk mencapai hasil optimal Prosedur yang cepat, responsif, efisien, efektif
Misal: Bupati ke Masyarakat
DARI
MENJADI
COPING Mengurisi saja SHOUTING Menjawab dan bertahan REACTION Bersifat reaktif EPISODIC Miopik dan pendek BIAS Banyak bias pengelolaan CONFRONTATIONAL Konforntatif
VOICES Mendengar dan responsif COUNTING Masuk dalam keputusan INFORMED ACTION Semua tindakan diinformasikan ORGANIZED ACTION Visioner dan terarah UNBIAS Kurangi bias pengelolaan WIN-WIN Mencari solusi terbaik
11
12
6
Ada “dosa” bersama. Hampir semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR, DPRD) sepakat melanggar UU No. 17/2003, khususnya Pasal 36 tentang akuntansi akrual.
13
Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Informasi keuangan berguna, salah satunya untuk menunjukkan akuntabilitas. Laporan Keuangan: • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Arus Kas • Neraca • Catatan Atas Laporan Keuangan 14
7
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004
PP
PP
PP
Misal SAP
PP 58/2005
PERMENDAGRI 13/06 PERMENDAGRI 59/07
15
UU No. 25/2004 SPPN UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara UU No. 17/2003 Keuangan Negara UU No. 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tgjwb KN UU No 32/2004 Pemerintah Daerah UU No. 33/2004 Perimbangan Keuangan antara PP No. 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59 Tahun 2007: Pedoman Pengelolaan KD PP No. 8/2006 LK dan Kinerja Instansi Pemerintah PP No. 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintah
16
8
Isu Penting…! Pemda menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri atau SAP? Permendagri SAP
Managerial Accounting Like Financial Accounting Like
Tetapi BPK mendasarkan kriteria kewajaran laporan keuangan berdasarkan SAP…!
17
Perencanaan RPJMD
Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD
RKPD KUA/PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD
Verifikasi DPA-SKPD
Pelaksanaan APBD Pendapatan
APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pembiayaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Kekayaan dan Kewajiban daerah
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
Pertgjwban
Pemeriksaan
Penatausahaan Pendapatan
Belanja
RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Penatausahaan
• • • • • •
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Disusun Sesuai SAP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda Pertanggungjawaban APBD
1818
9
19
Catatan
Dokumen SP2D-LS & SPJ
Pencatatan & Penggolongan
Lap o r an
Peringkasan
Buku Jurnal
Buku Besar
Buku Pembantu
Bukti Penerimaan Kas
Buku Jurnal Penerimaan Kas
Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial
Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum
Pelaporan
Laporan Keuangan
Kertas Kerja
LRA Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)
Laporan Arus Kas Neraca Daerah CALK
Kebijakan Akuntansi
20
10
LRA NERACA CALK LAK
LRA NERACA CALK
LRA NERACA CALK
LRA NERACA CALK
LRA NERACA CALK LAK
21
22
11
KEPALA DAERAH
SKPD 1
5 4
Sebelum 31 Maret
2 6
31 Maret
3 Sebelum 31 Maret
23
1
5
4
31 Maret
2 30 Juni
Audit (2 Bulan)
6
3
24
12
25
BERBAGAI BASIS AKUNTANSI Cash Basis Accrual Basis Modified Cash Basis Modified Accrual Basis Indonesian Way: Cash Toward Accrual
26
13
Betulkah semua akkrual? Selandia Baru Accrual Accounting Accrual Budgeting Australia Accrual Accoutning Accrual Budgeting Amerika Serikat Accrual Accounting Accrual Budgeting EODC Accrual Accounting Accrual Budgeting
YES YES YES YES YES NO YES NO 27
DPR pergi ke LN, katanya yang baik adalah akrual. Inginnya di Indonesia adalah: Accrual Accounting Accrual Budgeting
YES YES
Karena itu dasar hukumnya di UU 17/2003 Pasal 36(1): …pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Nyatanya? Cash Toward Accrual saja banyak yang Disclaimer. Setelah akrual, malah nanti menjadi Adverse? 28
14
Berdasarkan kesepakatan politik, mestinya basis akrual sudah harus diterapkan sejak tahun 2008. Dulu diprediksi 5 tahun cukup sebagai masa transisi……prediksi meleset! Yang realistis adalah:
Accrual Accounting Accrual Budgeting
YES NO
Tetapi mengapa belum accrual accounting? • Cash toward accrual belum berjalan sepenuhnya. • KL dan Pemda belum siap terkait dengan SDM, teknologi, dan komitmen pimpinan. • Peraturan Pemerintah terkait SAP berbasis akrual belum ada (sudah dalam proses). • Aturan, kebijakan, dan sistemnya belum disiapkan. 29
Draft SAP Akrual sudah ada. Ada 12 SAP di dalamnya, yaitu: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Kor Kesalahan, Per Kebijakan Akt dan Peristiwa LB PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12: Laporan Operasional 30
15
Judul SAP dibuat tetap sama, agar mudah mengkodifikasi dan mengingat. Isi di dalam SAP disesuaikan sesuai dengan akuntansi akrual. Ada penambahan SAP, yaitu SAP 12 tentang Laporan Operasional. Tetapi jenis laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah menjadi tambah banyak.
31
LAPORAN KEUANGAN Akuntansi berbasis akrual menuntut penyusunan laporan keuangan: Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan
32
16
BERBAGAI KONSEP PENTING
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 33
BERBAGAI KONSEP PENTING
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 34
17
BERBAGAI KONSEP PENTING
Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan pos luar biasa.
35
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Pendapatan-LRA 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus/Defisit-LRA 5. Pembiayaan 6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
LAPORAN OPERASIONAL 1. Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional. 2. Beban dari Kegiatan Operasional 3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. 4. Pos luar Biasa 5. Surplus/Defisit-LO
36
18
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 1. Saldo Anggaran Lebih Awal 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Bahun Berjalan 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 5. Lain-lain
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 1. Ekuitas awal 2. Surplus/defisit-LO pada Periode Kersangkutan 3. Koreksi-koreksi, misalnya revaluasi
37
LANGKAH PENERAPAN SAP AKRUAL
2010
• Mengembangkan SAP • Menyusun COA
2011
• Menyusun Aturan • Menyusun Kebijakan
2012
• Mengembangkan Sistem Akuntansi • Mengembangkan Teknologi Informasi
2013
• Pelatihan Intensif • Uji Coba Implementasi
2014
• Implementasi Paralel • Evaluasi Implementasi
2015
• Implementasi Penuh
38
19
Akuntansi merupakan salah satu sumber akuntabilitas. Akuntansi, apalagi dengan akuntansi pemerintahan era baru, menuntut perubahan kapasitas dan perilaku baru. Peningkatan SDM, teknologi, dan berbagai perangkat lain sangat menentukan kemampuan untuk meningkatkan akuntabilitas.
39
Salah satu masalah mendasar pertanggungjawaban keuangan pemerintah adalah pelatihan yang terintegratif SDM di bidang akuntansi dan pembukuan. Dengan 16.000 Satker Pemda di seluruh Indonesia, betapa banyak pegawai dengan kemampuan akuntansi yang dibutuhkan. Belum lagi bicara tingkat kementerian dan lembaga negara.
40
20
Pemda sudat mulai memahami dan menjalankan SAP 2005. Pada saat itu, SAP akrual sudah harus diimplementasikan. Dalam hal ini kesiapan SDM menjadi titik krusial.
Apalagi SDM bidang akuntansi dan pembukuan juga sangat dimungkinkan dimutasi. Mestinya mutasi untuk pegawasi akuntansi dan pembukuan “agak ditunda dulu”. Namun ini terkait dengan rancangan aparatur negara.
41
Akuntansi tidak terlepaskan dari teknologi. Level debit dan kredit yang bersifat terstruktur harus diatasi dengan bantuan teknologi. Bicara TI terkait dengan akuntansi berhubungan dengan hardware, software, dan brainware. Mungkin saja Pemda sudah memiliki aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP lama. Namun aplikasi ini perlu dievaluasi ulang apakah “support” terhadap SAP berbasis akrual! 42
21
SAP baru bisa menyebabkan resistensi: Sikap: Selama ini kami melakukan dengan cara lama baik-baik saja, mengapa harus diubah? Problem: Takut dengan perubahan. Solusi: Jelaskan mengapa perlu dilakukan perubahan. Konsen: Miliki “keterampilan mendengarkan” dan atasi dengan komunikasi.
SAP baru bisa menyebabkan resistensi: Sikap: Apa gunanya SAP ini bagi saya? Menambah pekerjaan saja. Problem: WII-FM (What’s In It For Me). Solusi: Sebarkan dan komunikasikan misi, visi, value, dan belief di organisasi. Jelaskan bagaimana SAP baru bisa bermanfaat. Konsen: Tuliskan misi, visi, value, belief dan sosialisasikan.
22
SAP baru bisa menyebabkan resistensi: Sikap: Kelihatannya kita hendak diatur untuk hal-hal kecil sekalipun yang kita lakukan. Problem: Kurang berdaya (empowerment). Solusi: Dorong pegawai untuk berperan dan terlibat dalam training serta pembicaraan SAP. Konsen: Agar berdaya pegawai perlu dilatih dan diberi kewenangan yang memadai.
Siapa yang harus dipersalahkan apabila anggaran tidak berjalan sebagai mana mestinya? Siapa yang menyebabkan estimasi pendapatan tidak terrealisir? Siapa yang menyebabkan anggaran belanja tidak dapat dikendalikan? Mengapa laporan keuangan terlambat disampaikan? Siapa yang menyebabkan neraca tidak balance? Mengapa disclaimer? Adverse? 46
23
Pada dasarnya orang tidak mau dipersalahkan apabila sesuatu yang buruk terjadi; akan tetapi, pada dasarnya orang akan senang apabila dinyatakan sebagai penyebab dari adanya hasil baik yang dicapai. Kondisi yang negatif diatribusikan kepada pihak eksternal. Bagaimana kalau sebaliknya? Ada keberhasilan yang dicapai, misalnya: anggaran disusun dengan cermat dan realistik, berpandangan jauh ke depan, terukur dalam hal input-outputoutcome, realisasi pendapatan melebihi estimasi pendapatan, belanja terkendali dengan baik? Kondisi yang positif diatribusikan kepada pihak internal. 47
Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi karena ada pihak yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak dapat menggunakan kelebihan informasi tersebut untuk kepentingannya. Adverse Selection – Si pengusul lebih mengetahui kondisi yang sesungguhnya tentang apa yang diusulkannya daripada pihak lain. Perbedaan informasi yang diperoleh oleh sipengusul dengan informasi yang diperoleh pihak lain dinamai adverse selection. Moral Hazard – Si pelaksana anggaran lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran yang sesungguhnya dari pada pihak lain. Perbedaan informasi yang diperoleh oleh sipelaksana.
48
24
Bagaimana mempersempit asimetri informasi? Minta informasi sebanyak-banyaknya tentang usulan. Lakukan pertemuan bersama untuk pembahasan usulan. Bandingkan anggaran pengusul yang sejenis dan seukuran. Lakukan pengawasan pelaksanaan. Dapatkan umpan balik. Berikan punishment dan reward.
49
Salah satu sifat anggaran tradisional adalah incrementalism.
Incrementalism adalah sifat penyusunan anggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah tertentu pada item-item anggaran yang sudah ada tahun sebelumnya. Penambahan atau pengurangan tersebut tidak didahului dengan kajian mendalam tentang kebutuhan riil atau jumlah anggaran yang wajar.
50
25
Bisa jadi menjelang akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang belum teralokasikan. Akibatnya, kelebihan anggaran tersebut dialokasikan ke aktivitas-aktivitas susulan yang dipaksakan. Aktivitasaktivitas susulan ini bisa jadi kurang penting karena semata-mata dilaksanakan untuk menghabiskan anggaran. Aktivitas susulan dan penghabisan anggaran ini perlu dilakukan karena hal ini akan mempengaruhi alokasi anggaran tahun berikutnya.
51
Kalau anggaran tertentu yang dijadikan tahun dasar tidak dikaji mendalam, maka: Perubahan anggaran hanya menyentuh nilai rupiah, tidak pada perubahan jenis dan tingkat kegiatan. Kita tidak pernah tahu seberapa besar kebutuhan riil yang sesungguhnya. Kita tidak pernah tahu jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Kesalahan penganggaran akan selalu terbawa ke tahuntahun berikutnya. Anggaran bersifat miopik, terputus-putus, tidak berpandangan jauh ke depan menuju pencapaian visi.
52
26
Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi sifat incrementalism dalam penganggaran? Kaji kepentingan penambahan atau pengurangan rupiah serta item-item penganggaran; sesuaikan dengan kepentingan dan prioritas baru. Sesuaikan tingkat (level) pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil dan wajar. Tingkat penganggaran bisa pada lebel 120%, 100%, atau 75% dari anggaran tahun lalu. Gunakan konsep value for money; pertimbangkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kegiatan.
53
Karakteristik anggaran tradisional juga ditandai dengan sifat line item. Line-item budget berarti bahwa item-item anggaran dari tahun ke tahun cenderung berulang, tidak berubah dan sulit untuk dihilangkan. Bisa jadi tidak dimungkinkan menghilangkan item-item pendapatan dan belanja yang telah ada dalam struktur anggaran; padahal ada kemungkinan bahwa item-item tertentu tidak lagi relevan pada periode sekarang.
54
27
Karakteristik anggaran tradisional juga ditandai dengan sifat line item. Line-item budget berarti bahwa item-item anggaran dari tahun ke tahun cenderung berulang, tidak berubah dan sulit untuk dihilangkan. Bisa jadi tidak dimungkinkan menghilangkan item-item pendapatan dan belanja yang telah ada dalam struktur anggaran; padahal ada kemungkinan bahwa item-item tertentu tidak lagi relevan pada periode sekarang.
55
Struktur anggaran dan COA (chart of account) juga begitu kakunya dan tidak fleksibel untuk diubah.
Untuk tujuan pengontrolan yang lebih ketat, memang line item bisa menjadi alternatif. Namun akan sulit melakukan penilaian kinerja secara akurat apabila tolok ukurnya terlalu kaku pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Terlalu orientasi pada input; apakah dana telah dibelanjakan untuk item yang ditentukan, bukan pada apakah tujuan tercapai.
56
28
Apa yang harus dilakukan untuk menyusun anggaran agar tidak line item semata? Mulailah seolah-olah segala sesuatu mulai dari hal baru. Jangan terperangkap oleh framing. Lakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan aktivitas unsur-unsur anggaran: Aktivitas tepat seperti tahun lalu (100%). Aktivitas ditingkatkan lebih dari tahun lalu (> 100%). Aktivitas dikurangi kurang dari tahun lalu (<100%). Aktivitas dieliminasi.
57
Budgetary slack adalah merencanakan anggaran pendapatan terlalu rendah dan anggaran belanja terlalu tinggi. Perbedaan antara estimasi pendapatan dan proyeksi belanja dengan estimasi realistis pendapatan dan belanja dinamai budget slack.
Budgetary slack dinamai juga padding the budget.
58
29
Mengapa pegawai melakukan budgetary slack?
Mengantisipasi kemungkinan anggaran awal yang diusulkan akan dipotong oleh atasan. Anggaran pendapatan lebih mudah tercapai apabila diestimasi lebih rendah. Anggaran belanja lebih mudah tercapai apabila diproyeksi lebih tinggi. Kinerja akan tampak lebih baik apabila anggaran tercapai. Menghadapi ketidakpastian di masa depan. Bersaing untuk mendapatkan sumber daya terbatas.
59
Bagaimana mengurangi budgetary slack? Sediakan proyeksi yang akurat. Perlu pengkajian lebih mendalam tentang pendapatan dan kebutuhan belanja yang realistik. Jangan terlalu terperangkap dengan anggaran tahun sebelumnya; berfikir bawah segala sesuatu dimulai dari hal yang realistik untuk kondisi sekarang. Jangan menggunakan semata-mata jumlah anggaran menjadi satu-satunya penilaian kinerja; gunakan juga tingkat kesulitan anggaran sebagai tolok ukur. Anggaran diperlukan bersifat fleksibel; statis untuk banyak tingkat aktivitas.
60
30
Bisakah pimpinan atau pegawai sepenuhnya seperti robot yang hanya melakukan apa yang disuruh untuk dilakukan tanpa diskresi?
Terlalu mahal apabila segala sesuatu sampai ke hal-hal terkecil sekalipun kalau harus diatur. Mengatur semua hal menyebabkan tidak ada lagi diskresi yang dimiliki. Apa bedanya dengan robot?
61
Tetapi terlalu banyak diskresi juga menyebabkan orang bisa melakukan perkuisit. Perkuisit adalah penggunaan diskresi yang terlalu longgar untuk mendapatkan manfaat pribadi baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk non uang. Contoh perkuisit adalah penggunaan mobil dinas untuk kepentingan selain dinas dan penggunaan komputer kantor untuk mencetak keperluan selain keperluan kantor.
62
31
Apakah diskresi itu baik? Baik kalau digunakan untuk kepentingan pemerintah. Apakah diskresi sebaiknya dibuat nol? Tidak, diskresi sebaiknya tetap ada karena inilah ruang untuk menggunakan kebijakan dan kemampuan kita untuk berinovasi dan mengambil keputusan. Hal yang perlu dihindari adalah apabila diskresi digunakan untuk mendapatkan manfaat pribadi.
63
Apa yang dimaksud dengan nilai (value) dalam penganggaran? Value adalah selisih antara apa yang dikorbankan dengan apa yang didapatkan. Unsur yang dikorbankan bisa berbentuk uang dan non uang; unsur yang diperoleh juga bisa berbentuk uang dan non uang. Apabila ada selisih positif, maka hal ini dinamai value. Hasilkan nilai untuk setiap rupiah pengeluaran dari anggaran. 64
32
Usahakan lebih ekonomis: Mendapatkan input (sumber daya) yang digunakan dengan harga yang lebih murah. Usahakan lebih efisien: Menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input yang sama. Menghasilkan output yang sama dengan menggunakan input yang lebih kecil. Usahakan lebih efektif: Menghasilkan outcome yang lebih besar dengan output yang sama. Menghasilkan outcome yang sama dengan outcome yang lebih kecil.
65
Pemerintah dituntut akuntabel terhadap segala gerak langkahnya. Akuntansi adalah salah satu dasar penting dalam peningkatan akuntabilitas. Akuntansi keuangan pemerintah kini menghadapi era baru, tuntutan SAP berbasis akrual. Perlu kesiapan SDM, teknologi, dan perilaku baru yang inline dengan ketentuan akuntansi baru ini.
66
33
34
