disampaikan oleh: Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo,S.H.,M.M. Jakarta, 12 Juli 2017

disampaikan oleh:

Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo,S.H.,M.M. Jakarta, 12 Juli 2017

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA RI-MAL RI-SIN

RI-SIN

Batas Laut Teritorial Batas Landas Kontinen Batas Zona Ekonomi Eksklusif

 LUAS WIL YURNAS : 7,8 JT KM².  PANJANG GRS PANTAI : 99.093 KM.  JUMLAH PULAU : ± 13.466 PULAU  PULAU TERDEPAN : 92 PULAU

ALKI I ALKI II ALKI III

 LUAS LAUT YURNAS : 5,9 JT KM².  LAUT NUSANTARA : 2,9 JT KM²  LAUT TERITORIAL : 0,3 JT KM²  ZEE : 2,7 JT KM²  LUAS DARATAN : 1,9 JT KM².

*VISI KELAUTAN INDONESIA

BUDAYA MARITIM SUMBER DAYA LAUT INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS MARITIM DIPLOMASI MARITIM PERTAHANAN, KESELAMATAN & KEAMANAN MARITIM

LIMA PILAR

Visi Kelautan Indonesia, yakni Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia KTT EAS di Myanmar pada tanggal 13 Nopember 2014

MISI: MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL

RENSTRA POLRI 2015-2019 BIDANG KEMARITIMAN SAS STRA

ARAH BIJAK

STRATEGI

Tergelarnya Kekuatan Polri Di Wilayah Perbatasan Darat Dan Perairan, Pulaupulau Terluar Berpenghuni Serta Pengembangan Puan Polri Bidang Kemaritiman Secara Berkelanjutan/ Kesinambungan Utk Wujudkan Indo Sebagai Poros Maritim Dunia.

Kat Puan Polair Dgn Didukung Penambahan Kapal Yg Dapat Menjangkau Pulau Terluar Berpenguni Dalam Rangka Mendukung Poros Maritim

 Katpuan Polri Utk Amankan Wil Perairan Dgn Perkuat Satuan Polair Baik Tk Pusat Maupun Kewilayahan  Menambah Kapal Klas A , Klas B Dan Klas C Secara Bertahap Sbg Upaya Peguatan Alat Transportasi Perairan Polri  Menkatkan Kualitas & Kuantitas Pers Polair Yg Mengawaki Kapal Melaui Diklat  Katkan Dukgar Khusunya Gar Operasional & Harwat Kapal  Katkan Keamanan Perairan Melalui Penguatan Polsek Pantai & Polsek Sungai.

PILAR

PROGRAM

BENTUK KEGIATAN

1 BUDAYA MARITIM

Membangkitkan nilai-nilai kemaritiman Bangsa Indonesia bagi masyarakat dan bagi anggota Polri.

a) Optimalisasi kegiatan sambang nusa ke pulau terluar berpenghuni b) b) Optimalisasi pembinaan masyarakat perairan c) Memasukkan kurikulum tentang kemaritiman pada semua level pendidikan Polri (Diktuk dan Dikbang Polri). d) Membuat program-program Polisi dan masyarakat peduli kelautan.

2 SUMBER DAYA LAUT

Menjaga dan melindungi kekayaan negara yang ada di laut serta mengimplementasikan UU no 7 th 2016 ttg Perlindungan Nelayan tentang perlindungan nelayan secara konsisten.

a) menginventarisir & pahami potensi2 sumda laut. b) awasi giat eksplorasi dan eksploitasi sumda laut di per indo. c) Melaksanakan penegakan hukum secara tegas thd kejahatan kekayaan negara; d) Melindungi nelayan dalam negeri dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan edukatif.

PILAR 3 INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS MARITIM

PROGRAM

BENTUK KEGIATAN

Lanjutan….

Menjaga dan a) Mengamankan alur-alur pelayaran dari ancaman mengamankan alurgangguan Kamtibmas di perairan. alur pelayaran, b) Membantu keselamatan pelayaran dari ancaman bahaya pelabuhan serta navigasi/laka laut & melaksanakan bantuan SAR. tempat wisata bahari. c) Menjamin keamanan keselamatan kapal & pelaut di kawasan pelabuhan /anchorage area. d) Menjaga kawasan wisata bahari dari gangguan Kamtibmas.

4 DIPLOMASI MARITIM

Menjaga dan menjamin kemanan perairan Indonesia dan perbatasan dari kejahatan lintas negara

a) Optimalisasi kerma keamanan maritim dgn lembaga luar negeri . b) Memberikan pemahaman kpd dunia bhw bangsa Indonesia memandang laut sbg alat pemersatu antar bangsa shg perlu adanya kerjasama dlm jaga keamanan perairan perbatasan antar negara.

5 PERTAHANAN, KESELAMATAN & KEAMANAN MARITIM

Membangun kapasitas Polair yang mampu menjaga keamanan dan kekayaan maritim Indonesia.

a) Menyusun karakteristik kerawanan perairan Indonesia secara nasional & membuat pola operasional b) Melakukan gakkum hukum konsisten, profesional & akuntable. c) Meningkatkan kemampuan sumda organisasi Polair shg menjadi kesatuan yg kuat, bermoral & modern.

*SUMBER DAYA DAN KEWENANGAN POLAIR

ALAT UTAMA

MABES

POLDA & POLRES

JML

KLAS A1

-

-

-

KLAS A2

2

-

2

KLAS A3

11

-

11

KLAS B1

-

-

-

KLAS B2

17

-

17

KLAS B3

18

1

19

KLAS C1

19

49

68

KLAS C2

7

130

137

KLAS C3

-

355

355

KAPAL TUG BOAT

2

-

2

QUADSKI

12

RIB

65

HOVERCRAFT

3

FIX WING

9

9

HELICOPTER

46

46

JUMLAH

131

535

666

KET

A2

A3

B2

B3 C2

C1

Satuan Kepolisian Perairan & Udara POLAIRUD MABES

2 MAKO DI JKT

POLAIR POLDA

33 MAKO DITPOLAIR POLDA

POLAIR POLRES

292 MAKO SATPOLAIRRES,

SDM POLAIRUD

 PERS POLAIR MABES POLRI = 1.925  PERS DITPOLAIRDA & SATPOLAIRES = 5.388  PERS POLUD=517 JMLH TOTAL = 7. 830 KEMAMPUAN PERS: PENYIDIK,PENERBANG, AHLI NAUTIKA, AHLI TEHNIKA, SELAM, SAR, IT, Bahasa Asing dan Tata Boga

TUPOKSI

PENYIDIKAN

 UUD 1945  TAP MPR RI NO VII/MPR/2000

 KUHP

 UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI

 UU NO KUHAP.

 PP NO 23 THN 2007 TTG DAERAH HUKUM POLRI.  PERKAP NO 8 THN PENGAWASAN HANDAK

2008

TTG

LINYOMYAN, HARKAMTIBMAS & GAKKUM DI SELURUH WIL NKRI [DARAT & PERAIRAN]

8

THN

1981

TTG

 PENYIDIK TP KEHUTANAN, PERIKANAN, MIGAS, MINERBA, PELAYARAN, LINGKUNGAN HIDUP, NARKOTIKA, KSDA, KARANTINA HEWAN, IKAN & TUMBUHAN, DLL.

DASAR HUKUM PELAKS TUGAS POLRI DI PERAIRAN INDONESIA 

UUD 1945 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, PASAL 30 (4) POLRI SBG ALAT NEGARA YG MENJAGA KAMTIBMAS, LINYOMYANMAS SERTA GAKKUM (DARAT, LAUT & UDARA)



TAP MPR NO VII/MPR/2000 TTG PERAN POLRI POLRI MERUPAKAN ALAT NEGARA YG BPERAN DLM MEMELIHARA KAMTIBMAS, MENEGAKKAN HUKUM, MEMBERIKAN PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA MENYEBUTKAN BAHWA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TURUT SECARA AKTIF DALAM TUGAS-TUGAS PENANGGULANGAN KEJAHATAN INTERNASIONAL SEBAGAI ANGGOTA INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION - INTERPOL (DARAT, LAUT & UDARA).



KUHAP PENYELIDIK ADALAH SETIAP PEJABAT POLRI ;PENYIDIK ADALAH PEJABAT POLISI NEGARA INDONESIA ; PPNS DIBAWAH KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK POLRI



UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI TUPOK: LINYOMYAN MAS, HARKAMTIBMAS DAN GAKKUM

POLRI LAKS PERAN DAN FUNGSI MELIPUTI SELURUH WILAYAH NKRI (DARAT, LAUT & UDARA)

SASARAN POKOK PEMBANGNAS  MAKRO.  PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT.  PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN.  DIMENSI PEMERATAAN.  PEMBANGUNAN WIL & ANTAR WIL  POLITIK, HUKUM, HAN & KEAMANAN

BIJAK MEN KKP MEMPERKUAT JATI DIRI SBG NEGARA MARITIM PEMBERANTASAN TIND PERIKANAN LIAR BANGUNAN KONEKTIVITAS NAS (BANGUN PELABUHAN UTK TOL LAUT) PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM & KELAUTAN

 [Moratorium] Perizinan Kapal Perikanan  Larangan Alih Muatan (Transhipment) Ikan Di Laut  Penenggelaman KIA  Satgas 115  Larangan penggunaan API pukat hela (trawls) & pukat tarik (seine nets) di WPPNRI [PERMEN NO 2/2015]

RPJMN 2014-2019

RENSTRA POLRI 2015-2019

RKP 2015

RENJA 2015

RKP 2016

RENJA 2016

DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAKAN PERIKANAN LIAR MORATORIUM] PERIZINAN KAPAL PERIKANAN LARANGAN ALIH MUATAN (TRANSHIPMENT) IKAN DI LAUT PENENGGELAMAN KIA  SATGAS 115 LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) & PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WPPNRI [PERMEN NO 2/2015]

8 QUICK WINS POLRI 11 PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI

PEMBENTUKAN 11 SATGAS [ 8 SATGAS OPS, 2 SATGAS BIN, 1 SATGAS GUL BENCANA]

SATGAS SIKAT ILLEGAL FISHING

Pasal 73 : Penyidikan TP di bidang perikanan di wil pengelolaan perikanan Negara RI dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik POLRI. UU No 45 thn 2009 ttg perubahan atas UU No 31 thn 2004 ttg perikanan

 KONFLIK ANTAR NELAYAN YG MENGGUNAKAN CANTRANG/PUKAT HELA/DOGOL KRN MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DILUAR WILYAH TANGKAPNYA(KALSEL,JATIM, DAN BABEL);  ADANYA NELAYAN YG MENURUNKAN GT KAPALNYA UTK MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH (KASUS DI NTT);  PELANGGARAN YG DILAKUKAN RATA2 MENGGUNAKAN KAPAL YG GROS TON KAPALNYA KECIL(KAPAL – KAPAL YANG MENGGUNAKAN BOM IKAN);  NELAYAN KEBERATAN ATAS TIND GAKKUM OLEH PETUGAS ,DASAR KEBERATAN NELAYAN:  BANYAK NELAYAN YANG MENGANGGUR;  INDUSTRI PERIKANAN AKAN MELEMAH KRN KEKURANGAN STOCK IKAN;  BLM ADA ALAT TANGKAP PENGGANTI.

*PERAN POLRI DLM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NELAYAN

NELAYAN KECIL ADALAH NELAYAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP SEHARIHARI, BAIK YANG TIDAK MENGGUNAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN MAUPUN YANG MENGGUNAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERUKURAN PALING BESAR 10 (SEPULUH) GROS TON (GT )

ANCAMAN

    

PERPSEKTIF POLRI THD NELAYAN DLM PERLINDUNGAN & GAKKUM

LAKA LAUT NELAYAN PEMALSUAN DOKUMEN KAPAL DESTRUCTIVE FISHING PENGGUNAAN BOM IKAN KONFLIK ANTAR NELAYAN

 MENINGKATNYA AKTIFITAS PENANGKAPAN IKAN  PEMBERLAKUAN MORATORIUM  ADANYA PERMEN NO 2 /2015 TTG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN PUKAT HELA ( TRAWLS & PUKAT TARIK ( SEINE NETS )

 MASIH RENDAHNYA KSADARAN HUKUM MASYARAKAT NELAYAN  TINGKAT DIK & PDAMPATAN MASYARAKAT PESISIR YG MASIH RENDAH  MARAKNYA PENGGUNAAN LAT TANGKAP CANTRANG  MSH ADANYA DUPLIKASI DOKUMEN KAPAL IKAN

GN GANGGUAN NYATA

AG AMBANG GANGGUAN

PG POTENSI GANGGUAN

CARA BERTINDAK

 GAKKUM YG PROFESIONAL DAN BERKEADILAN;  OPS TERPADU.  QUICK RESPON SAR LAKA LAUT NELAYAN  DISKRESI KEPOLISIAN

   

KATKAN PATROLI RUTIN LAKS PAM & WAL PATROLI PERAIRAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL

      

GIAT INTELEJEN SAMBANG NUSA COMMUNITY POLICING PROBLEM SOLVING BIN & BERDAYA MASY BERDAYAKAN POTMASY LIN,YOM NELAYAN 

TITIK-TITIK RAWAN IUU FISHING & DESTRUCTIVE FISHING DARI PERSPEKTIF POLRI  Perairan Sepanjang Selat Malaka Dari Pantai Aceh, Sumatera Utara, Riau Dan Kepulauan Riau ( KIA Berbendera Malaysia Dan Thailand);  Perairan Natuna Dan Sekitarnya (KIA Berbendera Thailand, Vietnam Dan China);  Perairan Bagian Utara Kalimantan Timur (KIA Berbendera Malaysia);  Perairan Bagian Utara Sulawesi Utara ( KIA Berbendera Philipina);  Perairan Bagian Maluku Utara Dan Sekitarnya (KIA Berbendera Philipina).  Perairan di Lampung,Sulsel,Sultra,Jatim dan NTB rawan terhadap Destructive Fishing

PERAIRAN SELAT MALAKA ACEH, SUMUT, RIAU & KEPRI PERAIRAN NATUNA & SEKITARNYA KIA BENDERA MALAYSIA KIA BENDERA THAILAND & VIETNAM

PERAIRAN KALTIM BAGIAN UTARA KIA BENDERA MALAYSIA

PERAIRAN SULUT , MALUT & SEKITARNYA KIA BENDERA THAILAND & VIETNAM

Papua Barat Papua

DESTRUCTIVE ISHING

Pengungkapan kasus Illegal Fishing periode 2014- Juni 2017 NO

TAHUN

JUMLAH

KAPAL IKAN ASING (KIA)

VIET

THAI

PHIL

MAL

JML

KII

1

2014

143

5

4

3

1

13

130

2

2015

371

9

-

12

15

36

335

3

2016

460

19

-

9

18

46

414

4

2017 (Juni)

205

10

1

1

6

18

189

1.179

43

5

25

40

113

1.068

JUMLAH

Rekapitulasi Penangkapan Ikan Asing oleh Polri yang dilimpahkan ke instansi terkait periode 2014- Juni 2017 KAPAL IKAN ASING (KIA) NO

TAHUN

JUMLAH

PSDKP

TNI AL

KII

KIA

KII

KIA

1

2014

35

30

-

-

5

2

2015

91

79

12

-

-

3

2016

199

165

34

-

-

4

2017 (Juni)

105

87

18

-

-

430

361

64

-

5

JUMLAH

Penenggelaman Kapal Ikan Asing (KIA) oleh Polri periode 2014- Juni 2017 N O

SATUAN

1

ACEH

2

JUMLAH

PENANGANAN PERKARA

POLRI

LIMPAH

6

1

5

SUMUT

3

2

1

3

KEPRI

19

2

17

4

KALBAR

3

-

1

5

KALTIM

12

9

3

6

SULUT

12

5

7

7

BALI

1

1

-

8

PAPUA BARAT

1

1

-

57

23

34

JUMLAH

Penangkapan Kasus Bom Ikan, Racun Potasium dan Setrum periode 2014- Juni 2017 NO

TAHUN

JUMLAH

1

2014

2

WILAYAH POLDA LAMPUNG

JATIM

KALTIM

NTB

SULSEL

SULTRA

29

14

2

1

2

7

3

2015

49

22

14

2

5

6

-

3

2016

72

11

33

2

12

5

9

4

2017 (Juni)

68

14

38

3

3

3

7

218

61

87

8

22

21

19

JUMLAH

KET

DASAR HUKUM POLRI DLM PERLINDUNGAN NELAYAN

TUGAS POLRI DALAM INPRES NOMOR 7 TAHUN 2016 TTG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

Memberikan Dukungan Dalam Bidang Keamanan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nasional

PADA PRINSIPNYA POLRI SANGAT MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL, KRN HAL TERSEBUT SANGAT PENTING DLM RANGKA MENJAGA KEBERLANGSUNGAN SUMDA PERIKANAN INDONESIA SERTA DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA.

UU NO 7 TAHUN 2016 TTG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEM BUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

Psl 39 dan Psl 40 Ttg perlindungan keamanan dan keselamatan terhadap nelayan

UU NO 2 THN 2002 ,TUPOKSI POLRI : 1. LIN, YOM YAN ,MAS 2. HARKAMTIBMAS 3. GAKKUM.

KEGIATAN KEPOLISIAN WUJUD PERLINDUNGAN NELAYAN 1. pelaksanaan pembinaan masyarakat nelayan berupa penyuluhan, sosialisasi, himbauan kepolisian baik di kampung-kampung nelayan maupun pada saat pemeriksaan kapal perikanan di tengah laut; 2. melakukan sinkronisasi terhadap perbedaan dokumen kapal dengan fisik kapal untuk kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 GT se-Propinsi Banten yang diinisiasi oleh Ditpolair Polda Banten pada tahun 2010-2012 dan diupayakan untuk dilakukan secara menyeluruh di Indonesia. 3. melakukan sinkronisasi terhadap perijinan usaha perikanan se-Propinsi Banten yang diinisiasi oleh Ditpolair Polda Banten pada tahun 2010-2012; 4. menyelenggarakan pelatihan kecakapan terhadap nahkoda dan awak kapal nelayan se-Propinsi Banten yang dilakukan secara bersama-sama antara Ditpolair Polda Banten dengan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Banten; 5. melaksanakan pemberdayaan nelayan pada saat musim barat (tidak bisa melaut) untuk sementara beralih mengolah lahan nelayan dengan memberikan bibit dan menanam pepaya “California” , yang diinisiasi oleh Ditpolair Polda Banten;

Lanjutan......

KEGIATAN KEPOLISIAN WUJUD PERLINDUNGAN NELAYAN

6. melaksanakan Kampanye Stop Illegal and Destruction Fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Kapolres Kepulauan Selayar tahun 2014; 7. Pembentukan Dai’ Terumbu Karang (DATUK) di Kepulauan Selayar dalam rangka penyelamatan dan pelestarian Taman Nasional Takabonerate oleh Kapolres Kep. Selayar; 8. membuat program pelestarian penyu dengan merintis Pembentukan Kampung Penyu oleh Kapolres Kep. Selayar bekerjasama dengan Pemda dan kelompok scuba diver lokal (Sileya Scuba Diver); 9. merintis program kebun Kamtibmas dan recovery pelatihan membatik sebagai alternatif solusi mata pencarian masyarakat nelayan Kep.Selayar pada saat tidak melaut karena musim cuaca buruk (musim barat) yang diinisiasi oleh Kapolres Selayar Bp Hidayat; 10. menciptakan lagu Jagalah Lautmu Atau Hancur (JLAH) oleh Kapolres Kepulauan Selayar, sebagai bahasa universal dalam rangka memerangi Illegal and Destruction Fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar; 11. program tranplantasi terumbu karang dan pelestarian hutan bakau di perairan NTB oleh Ditpolair Polda NTB. 12. Membentuk forum POLSANE (Polisi Sahabat Nelayan) di Polair Babel.

DOKUMENTASI KEGIATAN

PREEMTIF 





Optimalisasi giat Binmas Nelayan baik di laut maupun di perkampungan nelayan Optimalisasi Sosialisasi peraturan bidang perikanan kpd masy nelayan Optimalisasi perlindungan lingk & sumda laut dgn melibatkan masy scr aktif

PREVENTIF 



Optimalisasi Patroli ke wil rawan IF & DF dlm rangka hadirnya negara utk jaga lingk & sumda laut Indonesia Optimalisasi giat Riksa Kapal Perikanan dlm rangka pengawasan penangkapan ikan yg sesuai ketentuan yg berlaku

GAKKUM 



Katkan gakkum khususnya thd KIA dan Bom Ikan/zat kimia Katkan penanganan perkara perikanan dalam Satgas 115.

KERMA Katkan kerma :  Internasional –interpol  Bilateral – malaysia  Nasional :  Hubla & KKP dlm rangka penertiban Surat Ukur Kapal Penangkap Ikan yg di Markdown mengingat Polri bekerja di sektor Hulu sedangkan penerbitan Surat Ukur Kapal berada di Hilir  Katkan Kerma dgn KKP & Pemerintah daerah dlm rangka penertiban penggunaan alat penangkap ikan yg dilarang.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap nelayan – nelayan telah dilakukan oleh Polri dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1. Menjabarkan Visi Kelautan Indonesia dan kebijakan menteri KKP kedalam Renstra Polri Bidang Maritim 2015-2019 dan Renaksi Polair guna menjaga keberlangsungan sumber daya laut Indonesia; 2. mengedepankan aspek pre-emtif dan preventif, aspek penegakan hukum sbg langkah terakhir, terutama permasalahan cantrang untuk melakukan penangkapan ikan esuai dengan perijinan wilayah tangkapnya; 3. Mengimplementasikan UU no 7 th 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dengan melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap nelayan – nelayan kecil dan pertolongan SAR 4. Bagi pelaku-pelaku Destructive Fishing yang merupakan bagian dari Illegal Fishing, dilakukan penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan .

REKOMENDASI PERLUNYA DIBENTUK SATGAS PEMBINAAN SECARA TERPADU DENGAN MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP NELAYAN – NELAYAN KECIL YANG TERKENA DAMPAK KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH.