Disampaikan dalam Semiloka “Refeleksi setahun nota kesepakatan bersama (NKB)” Selasa, 11 November 2014 Hotel Mercure Ancol, Ancol Jakarta Baycity
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Peraturan Terkait Perizinan Perkebunan UNDANG-UNDANG
• UU No.12 Thn 1992 tentang Budidaya Tanaman
• UU No. 39 Thn 2014 tentang Perkebunan
PERATURAN PEMERINTAH/ PRESIDEN
KEPUTUSAN / PERATURAN MENTERI PERTANIAN
• PP No.44 thn 1995 tentang Perbenihan Tanaman • PP No.27 Thn 2012 tentang Izin Lingkungan • Instruksi Presiden No.10 Thn 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
• PERMENTAN No.38/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih • PERMENTAN No.14/Permentan/PL.110/2/09 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit • PERMENTAN No.07/Permentan/OT.140/2/09 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan • PERMENTAN No.19/Permentan/OT.140/3/11 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia • PERMENTAN No.98/Permentan/OT.140/9/13 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan • KEPUTUSAN MENTAN No.3480/Kpts/HK.300/10/09 tentang Pemberian izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal kepada Kepala BKPM
1. JENIS USAHA PERKEBUNAN
Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP)
3
2. KRITERIA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Izin Usaha Perkebunan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) ≥ 25 Ha IUP-B Kpd persh
< 25 Ha STD-B (surat tanda daftar budidaya)
Badan hukum (BH) Asing/perorangan WNA harus bekerjasama dengan pelaku ush bun dalam negeri deng membentuk BH Ind dan berkedudukan di ind.
Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) s/d kapasitas Minimal IUP-P kpd Perusahaan
< Kapasitas Minimal STD-P (surat tanda daftar pengolahan)
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) TERINTEGRASI ≥ Sawit 1000 ha, Teh 240 ha, Tebu 2.000 ha
4
3. BATASAN LUAS PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN IUP-B atau IUP untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V atau Lampiran VI. Batas paling luas merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan. Kelompok (Group) Perusahan Perkebunan adalah kumpulan orang atau Badan Usaha Perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau hubungan keuangan. Batas paling luas dimaksud tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
LAMPIRAN V DAN VI PERMENTAN NO. 98 TAHUN 2013 BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN No.
1 2 3 4 5 6 7 8
Tanaman
Batas Paling Luas (ha)
Kelapa Karet Kopi Kakao Jambu Mete Lada Cengkeh Kapas
40.000 20.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 20.000 BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN No.
1 2 3
Tanaman Kelapa Sawit Teh Tebu
Batas Paling Luas (ha) 100.000 20.000 150.000
4. PEMBERI IZIN IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota; IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah kabupaten/kota diberikan oleh gubernur;
5. SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (Pasal 21, 22 dan 23)
Syarat IUP
a)
IUP – B (Pasal 21): 1. Profil Perusahaan; 2. NPWP 3. Surat Izin Tempat Usaha; 4. Rekomendasi kesesuaian dg perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yg diterbitkan oleh gubernur; 5. Rekomendasi kesesuaian dg perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yg diterbitkan oleh bupati/walikota; 6. Izin lokasi dari bupati/walikota dilengkapi dg peta digital dg skala 1:100.000 atau 1:50.000 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yg membidangi kehutanan apabila areal yg diminta berasal dari kawasan hutan 8. Rencana kerja pembangunan kebun; 9. Izin Lingkungan; 10. Pernyataan kesanggupan (memiliki SDM utk pengedalian OPT dan pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melaksanakan kemitraan) 11. Surat pernyataan dari pemohon ttg blm menguasai lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. 8
LANJUTAN SYARAT PERMOHONAN....
b). IUP – P (Pasal 22) 1. 2. 3. 4.
Profil Perusahaan; NPWP Surat Izin Tempat Usaha; Rekomendasi kesesuaian dg perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yg diterbitkan oleh gubernur; 5. Rekomendasi kesesuaian dg perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yg diterbitkan oleh bupati/walikota; 6. Izin lokasi dari bupati/walikota dilengkapi dg peta digital dg skala 1:100.000 atau 1:50.000 7. Jaminan Pasokan bahan baku 8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 9. Izin Lingkungan; 10. Surat pernyataan dari pemohon ttg akan melalukan kemitraan. 9
LANJUTAN SYARAT PERMOHONAN....
c). IUP (Pasal 23) 1. 2. 3. 4.
Profil Perusahaan; NPWP Surat Izin Tempat Usaha; Rekomendasi kesesuaian dg perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yg diterbitkan oleh gubernur; 5. Rekomendasi kesesuaian dg perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yg diterbitkan oleh bupati/walikota; 6. Izin lokasi dari bupati/walikota dilengkapi dg peta digital dg skala 1:100.000 atau 1:50.000 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yg membidangi kehutanan apabila areal yg diminta berasal dari kawasan hutan 8. Jaminan Pasokan bahan baku 9. Rencana kerja pembangunan kebun; dan unit pengolahan 10. Izin Lingkungan; 11. Pernyataan kesanggupan (memiliki SDM utk pengedalian OPT dan pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan melaksanakan kemitraan) 12. Surat pernyataan dari pemohon ttg blm menguasai lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. 10
6. ALAS HAK TANAH Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. Dalam hal tanah yang digunakan berasal dari kawasan hutan (KH) dan atau areal penggunaan lain (APL), maka pemohon izin usaha perkebunan wajib memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11
7. TRANSPARANSI PEMBERIAN IZIN Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak. Apabila telah lengkap dan benar, gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud, masyarakat memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan buktibukti dan dokumen pendukung. Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan dari masyarakat melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan website pemerintah daerah setempat. Masa pemrosesan IUP, IUP-B dan IUP-P selama 57 (lima puluh tujuh) hari kerja. 12
8. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, IUP sesuai Peraturan ini wajib: memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan;
menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;dan merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan. 13
9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBERI IZIN Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan Pembinaan dan pengawasan dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.
Updating data dan informasi dilakukan per semester sesuai format yang telah disepakati mencakup data Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, data pelepasan kawasan dan HGU. 14
10. SANKSI ADMINISTRASI Perusahaan Perkebunan yg memiliki IUP-P atau IUP yang melakukan kemitraan yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yg ada, dan tidak melakukan penjualan saham kpd koperasi pekebun, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 kali dg tenggang waktu 4 bulan,apabila tidak diindahkan IUP-P atau IUP dan hak atas tanah diusulkan utk dibatalkan. Perusahaan terbukti memberikan pernyataan status perusahaan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yg tdk benar, IUP-B atau IUP dicabut tanpa peringatan dan hak atas tanah diusulkan utuk dibatalkan. Perusahaan yang tidak melaporkan pengalihan kepemilikan perusahaan, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 kali dengan tenggang waktu 4 bulan, apabila tidak diindahkan IUP-B, IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan utk dibatalkan. Perusahaan yang tidak menyampaikan peta digital lokasi IUPB atau IUP, memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, melakukan kemitraan, melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 kali masing-masing dlm tenggang waktu 2 bln. Apbl tdk diindahkan IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan utk dibatalkan. 15
11. PENGGUNAAN SATU INFORMASI PERIZINAN DALAM PELAPORAN IZIN USAHA PERKEBUNAN Penggunaan Satu Informasi Perizinan (SIP) dalam pelaporan Izin Usaha Perkebunan yang masih dalam proses implementasi (diinisiasi oleh UKP4); SIP adalah sistem informasi dan pelayanan perizinan terintegrasi yang berbasis dalam jaringan (daring/online)yang memiliki fungsi sebagai pangkalan data, penyedia data/informasi, pengolahan/analisa data, pelayanan permohonan perizinan, sarana pelaporan, sarana penerimaan dan verifikasi permohonan perizinan dan sarana komunikasi antar penggunanya; SIP Perkebunan adalah SIP yang diperuntukkan bagi perizinan di bidang perkebunan, khususnya untuk pelaporan izin usaha perkebunan secara berjenjang yaitu kabupaten/kota, provinsi dan pusat secara on-line; Peran SIP: Portal online pengawasan pelaksanaan penerbitan izin perkebunan, dokumentasi arsip izin perkebunan dan dokumen pendukungnya dan penerbitan izin perkebunan di daerah.
MASALAH YANG DIHADAPI 1
• Pemahaman terhadap Permentan No. 98 /2013 belum optimal dan seringkali terjadi kesalahan persepsi
2
• Pemberian Izin Usaha Perkebunan yang masih kurang persyaratan namun izin tetap diterbitkan
3
• Masih banyak IUP yang tidak dilaporkan/tembusan kepada Mentan melalui Dirjen Perkebunan
4
•Dalam proses pemberian izin, koordinasi dengan instansi terkait belum terlaksana dengan baik
5
•Masih banyaknya perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, seperti membangun kebun masyarakat
6
•
7
• Pemberian Izin Usaha Perkebunan belum melakukan pengawasan dan upaya pengendalian perizinan usaha perkebunan secara memadai
Masih Pemerintah daerah yang menerbitkan surat tanda daftar budidaya dan pengolahan bagi pelaku usaha dibawah 25 ha
SOLUSI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Menyamakan persepsi, khususnya pemerintah daerah dan stakeholder perkebunan dalam memahami peraturan perizinan di bidang perkebunan; Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh stakeholders perkebunan; Menerapkan dan mengembangkan SIP untuk mendukung proses pelaporan secara on-line; Melaksanakan evaluasi kinerja dan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan sesuai ketentuan; Melakukan pengawasan dan upaya pengendalian perkebunan secara memadai;
perizinan usaha
Melaksanakan sinkronisasi data terkait dengan perizinan usaha perkebunan setiap semester (izin lokasi, IUP, HGU, Pelepasan kawasan hutan, kelas kebun, dll) antara: - Ditjen Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi - Ditjen Perkebunan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BPN 18
TERIMA KASIH
19
