Dampak Penerapan PP No. 71/2014 PP No. 57/2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
terhadap Kinerja Sektor Industri (Pulp/Kertas dan Sawit) Disampaikan dalam acara Focus Working Group 2017 Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jakarta, 18 Mei 2017 1
PENDAHULUAN Sejalan dengan rencana penerapan PP Nomor 71/2014 jo. PP no. 57 /2016 tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, maka akan terdapat 2 (dua) sektor industry terdampak langsung yaitu industri pulp/kertas dan industri hilir sawit yang mengambil bahan baku salah satunya dari lahan hutan/kebun ex. Lahan gambut.
Penerapan PP No. 71/2014 Jo PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Dan seperangkat peraturan pelaksanaannya
Peraturan Menteri LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN.I/2/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut
Peraturan Menteri LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN.I/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN.I/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Gambut Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN.I/2/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri
2
POSISI INDUSTRI PULP/KERTAS DAN INDUSTRI SAWIT INDONESIA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
KERTAS
SERAT RAYON TEKSTIL
KONTRIBUSI INDUSTRI PULP & PAPER– TAHUN 2016 • Export – Devisa : US$ 5 Milyar • Pajak dan PNBP : ± Rp 42,5 Triliun • Lapangan Kerja : ± 1,49 juta orang KONTRIBUSI INDUSTRI KELAPA SAWIT TAHUN 2016 • Export – Devisa : US$ 19,6 • Pajak dan PNBP : ± Rp 79,5 T • Lapangan Kerja : ± 5,3 juta orang
PERKEBUNAN SAWIT
MINYAK GORENG
MENTEGA
POSISI INDONESIA • Indonesia produsen minyak kelapa sawit No. 1 di dunia • Indonesia produsen kertas No. 6 di dunia • Indonesia produsen pulp No. 9 di dunia dan No. 3 di Asia. TARGET INDONESIA • Produsen pulp No.6 dunia dan No. 1 di Asia. • Mempertahankan produsen minyak kelapa sawit No. 1 di dunia
3
Luasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dan HTI yang Terdampak PP No. 71/2014 jo. PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Perkebunan Kelapa Sawit No. Propinsi 1.
Jambi
2.
Hutan Tanaman Industri
Luas tanaman di areal budidaya (Ha)
No .
Propinsi
Luas tanaman di areal budidaya menjadi FLG (Ha)
23.141
1.
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
125.843
2.
Riau
493.598
3.
Riau
187.141
3.
Jambi
45.831
4.
Kalimantan Barat
21.560
4.
Sumatera Selatan
5.
Bangka Belitung
Kalimantan Tengah
45.513
6.
Kalimantan Barat
7.
Kalimantan Tengah
6.
Kalimantan Selatan
9.152
8.
Kalimantan Timur
7.
Papua
7.953
9.
Papua Barat
8.
n.a.
5.
Total
599.697 1.020.000
10. Papua Total
0
209.474 0
21.797 0
9.300 0
0 780.000
4
DAMPAK PENERAPAN REGULASI GAMBUT TERHADAP INDUSTRI HTI DAN KELAPA SAWIT • Dampak yang ditimbulkan dari penerapan PP No. 71 tahun 2014 jo. PP No. 57 tahun 2016 dan peraturan Menteri LHK terhadap areal tanaman pokok di fungsi budidaya yang berubah menjadi fungsi lindung di lahan gambut seluas 780.000 ha lahan HTI dan 1.020.000 ha lahan sawit pada industri sebagai berikut : • Dampak terhadap pendapatan negara, masyarakat dan investasi usaha (usaha besar, menengah dan kecil) sebagai berikut : Industri Industri Sawit* No Dampak Total Pulp/Kertas 1 Pendapatan negara berupa Rp 42,5 Triliun Rp 79,5 Triliun Rp 122 Triliun Pajak, PNBP 2 Efek ganda pada karyawan Rp 36,3 Triliun Rp 9,4 Triliun Rp 45,7 Triliun dan kegiatan ekonomi masyarakat 3 Investasi usaha termasuk Rp 442 Triliun Rp 112 Triliun Rp 554 Triliun UMKM Keterangan : *) Perhitungan sawit sampai dengan CPO/CPKO (belum termasuk industri intermediate dan hilir
5
DAMPAK TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN GRADING RATE INVESTASI INDONESIA • Dampak pengurangan tenaga kerja langsung, tidak langsung dan kesempatan kerja (UMKM) sebanyak 3.943.595 orang, yang pada kegiatan ekonomi: – Kegiatan HTI dan sawit (perusahaan, plasma dan petani mandiri/swadaya): persemaian, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan dan pemasaran, logistik dan pengamanan, industri dan perdagangan sarana dan alat produksi. – Kegiatan industri pulp dan kertas dan CPO : pengangkutan logistik, pengolahan produk lanjutan (converting, percetakan, turunan CPO) konstruksi bangunan, logistik, industri makanan, pengolahan limbah, pengamanan dan kebersihan. – Kegiatan di usaha pendukung : rumah makan, pasar, transportasi umum, penginapan, pendidikan dan pelatihan, hiburan, jasa lainnya
•
•
Total investasi industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan investasi industri hulu dan hilir usaha perkebunan dibiayai oleh pinjaman dalam negeri senilai Rp 83,75 trilyun dan luar negeri senilai Rp 193,57 trilyun. Dampak terhadap industri usaha kehutanan dan perkebunan kelapa sawit adalah kegagalan pembayaran atas pinjaman investasi, mengakibatkan berhentinya operasional industri, mengurangi adanya kepastian berusaha dalam negeri dan akan bermuara pada penurunan peringkat/rating investasi Indonesia saat ini atau berpotensi turun menjadi di bawah investment grade
6
Ilustrasi Hilirisasi berbasis sektor hulu kehutanan Supply Chain Dari Kayu Tanaman Menjadi Tekstil
Tissue Culture (R&D) Pembibitan (5,000 tenaga kerja UKM)
Penanaman Perawatan (25,000 tenaga kerja UKM)
Produk dari Pulp: 1. Kertas
Pabrik (3,000 tenaga kerja UKM)
Pemanenan Pengangkutan (20,000 tenaga kerja UKM)
2. Serat Rayon
NEW Investment & Process Note : UKM = Usaha Kecil dan Menengah
Spinning
Weaving
Garment
Ilustrasi Hilirisasi sebagai manfaat Investasi sektor hulu kehutanan PABRIK SERAT RAYON PT SVI (tahun 2016 DALAM KONSTRUKSI)
HASIL PRODUKSI Serat Rayon
Spinning
Weaving TAMBAHAN INVESTASI DAN TENAGA KERJA Nilai Investasi : Rp. 14,9 T Tenaga kerja proyek : 4,230 orang Tenaga kerja langsung : 1,218 orang Tenaga kerja tidak langsung : 1,875 orang Kapasitas Produksi 1. High Grade Digital Paper 2. Viscose Rayon
: 250 ribu Ton : 350 ribu Ton
KETERANGAN
Garment
1. Serat rayon sebagai substitusi Kapas import untuk tekstil setara dengan US$ 315 juta/tahun 2. Serat rayon produksi dalam negeri mengurangi ketergantungan import kapas dan serat rayon 3. Memperkuat struktur industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri
8
Perusahaan yang memproduksi Serat Rayon PT SOUTH PACIFIC VISCOSE (Lenzing AG)
INVESTASI
775,58
USD Juta (300 Juta USD merupakan rencana investasi)
TENAGA KERJA
PT INDO BHARAT RAYON
INVESTASI USD
648.59 Juta
TENAGA KERJA
1.308 Orang
1.746 Orang
KAPASITAS
KAPASITAS
211,35 Ribu
345 Ribu Ton
Ton
PT RAYON UTAMA MAKMUR (Produksi komersial akhir 2017)
INVESTASI USD
480 Juta
TENAGA KERJA
1.000 Orang KAPASITAS
100 Ribu Ton
PT SATERI VISCOSE (Produksi komersial 2018)
INVESTASI USD
1,19 miliar
TENAGA KERJA
1.218 Orang KAPASITAS
350 Ribu Ton
9
ISU RESOLUSI PARLEMEN EU TERHADAP MINYAK SAWIT INDONESIA RESOLUSI PARLEMEN EU TERHADAP MINYAK SAWIT INDONESIA & GAMBUT 1. Point F - 2015 wildfires in Indonesia and Borneo were the worst observed in almost 2 decades 2. Point H - 2015 wildfires are typically result of land clearing where as 52% occurred in carbon rich peatland
PP Gambut perlu disempurnakan; Penyempurnaan ini dapat memberikan kesan positif bagi Indonesia dan menaikkan posisi minyak sawit dan industri kertas Indonesia di Pasar EU Penyempurnaan juga mempertimbangkan kondisi existing operasional pabrik hilir sawit
10
DAMPAK REGULASI YANG KURANG SINKRON PERMEN No P.17 Tahun 2017 IMPLIKASI ATAS INDUSTRI KEHUTANAN 1. Pasal 8 Tanaman Pokok terletak pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, setelah dipanen tidak boleh ditanam kembali dan dilakukan pemulihan 2. Pasal 23A Penyesuaian Tata Ruang tanaman Pokok menjadi kawasan lindung dengan revisi RKU. Usulan revisi RKUPHHK-HTI diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemegang IUPHHK-HTI menerima peta fungsi Ekosistem Gambut
SOLUSI
1. Nasional 1. Ketentuan Peralihan Pasal 45a • Pengurangan tenaga PP 71 Tahun 2014 : izin usaha kerja di hulu dan hilir dan /atau kegiatan untuk sejumlah 203.305 orang memanfaatkan Ekosistem • Hilangnya pendapatan Gambut pada fungsi lindung negara sebesar Rp 30 Ekosistem Gambut yang telah Triliu/tahun (PNBP, terbit sebelum Peraturan Pajak dan Devisa) Pemerintah ini berlaku dan • Hilangnya pendapatan sudah beroperasi, dinyatakan tenaga kerja mencapai tetap berlaku sampai jangka Rp. 8 Triliun/tahun waktu izin berakhir. • Sehingga Total perkiraan 2. Sehingga berdasar ketentuan dampak kebijakan tersebut diatas maka Permen sebesar Rp. 38 No. P.17 bertentangan dengan Triliun/tahun peraturan yang lebih tinggi maka seharusnya dibatalkan
11
Kebijakan yang dibutuhkan dalam menyelamatkan pasokan bahan baku sektor industri pulp/kertas dan hilir kelapa sawit 1. Pemegang izin HTI dan Kebun Kelapa Sawit diatas areal gambut masih diizinkan untuk melakukan aktifitas budidaya dengan syarat mengimplementasikan/menerapkan teknologi terbaru atas tata kelola air gambut yang meminimalisasi emisi karbon dan mengantisipasi kebakaran lahan. 2. Revisi PP nomor 71 tahun 2014 jo. PP nomor 57 tahun 2016 • Pasal 9 ayat (3) menjadi “Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut seluas 30% dari luasan setiap kubah gambut yang letaknya dimulai dari Puncak Kubah Gambut”. • Pasal 9 ayat (4) agar dihapuskan, telah diatur di usulan Pasal 9 ayat (3) • Pasal 23 ayat (3) menjadi “Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila tinggi muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,8 (nol koma delapan) meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan”. 3. Mengevaluasi seperangkat Peraturan Menteri LHK yang tidak sejalan dengan PP yang telah diterbitkan 4. Implementasi perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung gambut agar dilaksanakan setelah dapat dipastikan tersedia Land Swap yang telah terverifikasi. 5. Regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak bersifat retroaktif dan dapat diterapkan hanya untuk para investor baru.
12
TERIMA KASIH
LAMPIRAN 1.
2. 3.
Program Andalan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kehutanan oleh Perusahaan HTI Pulp/kertas dan Perkebunan kelapa sawit Solusi pemanfaatan lahan gambut untuk HTI dan kebun sawit yang meminimalkan dampak terhadap kerusakan ekosistem Peta Indikatif lahan gambut yang akan direstorasi BRG (badan Restorasi Gambut)
13
14
SOLUTION: Intensive & technology based water management 1. Kebakaran 2015 terjadi pada lokasi perambahan
2. Hot Spot 2016 terdeteksi di luar konsesi
15
Limited or No Fire in our concessions (& Riau) from June – Dec 2015 (Worst El Nino in 20 years)
Concession HTI di Gambut kebakaran minimal
Teso Nilo National Park
16
Peta Indikatif Restorasi Gambut (berdasar Keputusan Kepala BRG SK.05/BRG/KPTS 2016 tentang Peta Indikatif Restorasi Gambut)
17
Peta Indikatif Restorasi Gambut
(berdasar Keputusan Kepala BRG SK.05/BRG/KPTS 2016 tentang Peta Indikatif Restorasi Gambut)
18
Peta Indikatif Restorasi Gambut (berdasar Keputusan Kepala BRG SK.05/BRG/KPTS 2016 tentang Peta Indikatif Restorasi Gambut)
19
Peta Indikatif Restorasi Gambut (berdasar Keputusan Kepala BRG SK.05/BRG/KPTS 2016 tentang Peta Indikatif Restorasi Gambut)
20
