Disahkan tgl 17 Oktober 2014 Diundangkan tgl 17 Oktober 2014 LN Thn 2014 No. 308, TLN 5613 Disampaikan oleh: KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH Pada PERTEMUAN GPP JATENG-DIY
1
Filosofis Yuridis LATAR BELAKANG
Sosiologis Ekonomis Politis 2
BAGAIMANA MENGATURNYA ?
19 Bab dan 118 pasal
SISTEMATIKA BAB
JUDUL
KETERANGAN
I
KETENTUAN UMUM
1 (16 definisi)
II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
2-4
III
PERENCANAAN
5-10
IV
PENGGUNAAN LAHAN
11-18
V
PERBENIHAN
19-31
VI
BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN
32-38
VII
USAHA PERKEBUNAN
39-71
VIII
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
72-80
IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
81-85
X
SISTEM DAN INFORMASI
86-87
3
Lanjutan..........
BAB
JUDUL
KETERANGAN
XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
88-92
XII
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN
93-94
XIII
PENANAMAN MODAL
95
XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
96-99
XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
100-101
XVI
PENYIDIKAN
102
XVII
KETENTUAN PIDANA
103-113
XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
114
XIX
KETENTUAN PENUTUP
115-118
4
1. KETENTUAN UMUM
Psl 1 16 definisi
Perkebunan
Sgl kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
Tanaman Bun
tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
Pelaku Ush Bun
pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan Usaha Perkebunan.
Pekebun
Org perseorangan warga negara indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
Persh Bun
Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
Ush Bun
Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
Setiap Org
Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
yg mengelola
5
2. ASAS , TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Psl 2
ASAS a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan;
d. keberlanjutan; e. keterpaduan; f. kebersamaan; g. keterbukaan;
h. efisiensi-berkeadilan; i. kearifan lokal; dan j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6
TUJUAN
Psl 3
a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. meningkatkan sumber devisa negara; c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
f. memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; g. mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab, dan lestari; dan h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. 7
LINGKUP PENGATURAN:
Psl 4
a. Perencanaan; b. Penggunaan lahan; c. Perbenihan;
d. Budi daya Tanaman Perkebunan; e. Usaha Perkebunan; f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; g. Penelitian dan pengembangan;
h. Sistem data dan informasi; i.. Pengembangan Sumber Daya Manusia; j. Pembiayaan Usaha Perkebunan; k. Penanaman modal;
l. Pembinaan dan Pengawasan; dan m. Peran serta masyarakat.
8
NASIONAL
3. PERENCANAAN PERKEBUNAN
KAB/KOTA
Psl 5-10 a. Rencana pembangunan nasional;
b. Rencana tata ruang wilayah;
PROVINSI
a. wilayah; b. Tanaman Perkebunan;
c. Keseuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan utk ush bun;
c. Sumbser daya manusia;
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. Kelembagaan;
e. Kinerja pembangunan perkebunan; f. Perkembangan IPTEK; g. Kondisi ekonomi dan sosial budaya;
h. Kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; i. Aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara;
e. Kawasan Perkebunan; f. Keterkaitan dan keterpaduan huluhilir; g. Sarana dan prasarana; h. Pembiayaan; i. Penanaman modal; dan j. Litbang iptek 9
8
7
Hak Atas Tanah
Pengenaan Sanksi Admnistratif
Larangan Penerbitan IUP diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat sbl ada musyawarah
6
1 Perubahan Status Kawasan Hutan atau Tanah Terlantar
2
4 PENGGUNAAN LAHAN Psl 11-18
Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah
5
Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah
Tanah Hak Ulayat Masy Hukum Adat
Batasan Lauasan Maksimum dan Minimum lahan Ush Bun
3
4
10
5. PERBENIHAN
Psl 19-31
Pemerintah
Melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan SDG Tanbun.
Pemerintah Pemda
Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemerliharaan SDG Tanbun dengan bekerja sama kepada pelaku ush Bun d/a masyarakat.
Pemerintah
Memfasilitasi pengayaan SDG Tanbun melalu berbagai metode dan introduksi, dan memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik Pemerintah atau Pemda.
Menetapkan SDG Tanbun yg terancam punah dg mempertimbang kan sifat, jumlah, dan sebarannya. Pemanfaatan SDG Tanbun yg terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.
Menetapkan jenis benih Tanbun yang pengeluarannya dari dan/atau pemasukan ke dlm wil neg RI memerlukan izin. Pemasukan benih dari luar negeri hrs memenuhi standar mutu atau PTM (Persyaratan Teknis Minimal) VU
Pemuliaan d/a introduksi dari luar negeri VU hsl pemuliaan atau inroduksi dr luar negeri sbl diedarkan terlebih dahulu drs dilepas oleh Pemernitah atau diluncurkan oleh pemilik varietas. 11
6. BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN
Psl 32-38
1. Pembukaan dan Pengolahan Lahan • Pembukaan dan pengolahan lahan, wajib mengikuti tatacara yg dpt mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. • Penggunaan media tumbuh wajib mengikuti tatacara yg dpt mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
2
Perlindungan Tanaman Perkebunan. • pemantauan, pengamatan, dan pengendalian OPT . • pemilik hrs melaporkan adanya serangan OPT pd tanamannya . • memilki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian OPT Bun. • pencegahan masuk ke dalam dan tersebarnya OPT dr satu area ke area lain di dlm wil neg RI. • eradikasi OPT.
12
7. USAHA PERKEBUNAN
Psl 39-71
1.
Pelaku Usaha Perkebunan.
2.
Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan.
3.
Pemberdayaan Usaha Perkebunan
4.
Kemitraan Usaha Perkebunan
5.
Kawasan Pengembangan Perkebunan
6.
Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan
7.
Perlindungan Wilayah Geografis Yang Memproduksi Hasil Perkebunan Spesifik.
8.
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
9.
Harga Komoditas Perkebunan
13
PELAKU USAHA PERKEBUNAN • Pasal 39 (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah negara Kesatuan RI oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing (3) Penanam modal asing, yang melakukan usaha perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku usaha Perkebunan dlm negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia
• Pasal 40 (1) Pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan menteri
JENIS DAN PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN • Pasal 41 (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi (3) Usaha pengolahan hasil merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah (4) Usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan
Lanjutan…
• Pasal 42 Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau ijin usaha perkebunan
• Pasal 43 Kegiatan usaha Pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan ijin usaha perkebunan
Lanjutan… Pasal 44 (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan, dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan/atau budidaya ternak (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan, dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan atau usaha lainnya (3) Integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok Pasal 45 Untuk mendapatkan ijin usaha perkebunan, dengan persayaratan: ijin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, kesesuaian dengan rencana perkebunan
Lanjutan…pasal 44 (2) persyaratan yang lain:
- Usaha budidaya perkebunan harus mempunyai sarana,prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan - Usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri
Pasal 56 (1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar (2) Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun
KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN Pasal 57 (1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar kebun (2) Kemitraan Usaha dengan Pola kerjasama : • Penyediaan sarana produksi • Produksi • Pengolahan dan pemasaran • Kepemilikan saham • Jasa pendukung lainnya
Pasal 58 (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan atau ijin usaha budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% (2) Fasilitasi dapat berupa: pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai ketentuan (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun paling lambat 3 tahun Pasal 60 Perusahaan yg melanggar dikenai sangsi administrasi, berupa: a. denda b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan c. pencabutan ijin usaha perkebunan
8. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN Psl 72-80 1.
Pengolahan Hasil Perkebunan
2
Pemasaran Hasil Perkebunan
9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Psl 81-85 Untuk Menghasilkan Iptek Yg Dibutuhkan Dlm Pengembangan Ush Bun agar dapat memperoleh nilai tambah, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal. Litbang dpt dilakukan oleh perseorangan, bdn ush, perguruan tinggi, serta lembaga litbang Pemerintah dan Pemda. Melakukan kerjasama Fasilitasi litbang dan pengembangan IPTEK. 22
10. SISTEM DATA DAN INFORMASI
Psl 86-87
Pemerintah d/a Pemda
Berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.
Manfaat
Perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan pasokan dan permintaan produk Bun dan pertimbangan penanaman modal.
Muatan
Letak dan luas wilayah, kawasan, dan budidaya Bun, ketersediaan sarana dan prasarana bun, prakiraan iklim, izin ush bun dan status hak lahan bun, varietas tanaman, peluang dan tantangan pasar, permintaan pasar, prakiraan produksi, pasokan, dan prakiraan harga.
23
Psl 88-92
11. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1
Aparatur, plk ushbun, dan masy bun.
2
Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan d/a metode pengembangan lainnya.
3
Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.
4
Pengembangan SDM dpt diselenggarakan oleh Pemerintah, pemda, pelaku ush bun, dan masyarakat bun, baik secara sendiri-sendiri atau bekerjasama.
5
Pemerintah, Pemda dan pelaku ush bun berkewajban menyelenggarakan penyuluhan bun, yang dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.
24
12. PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN
Psl 93-94
1
Pembiayaan ush bun yg dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari APBN, oleh Pemda bersumber dari APBD, oleh plk ush bersumber dr penghimpunan dana plk ush bun, dana pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang syah.
2
Penghimpunan dana dr plk ushbun digunakan utk pengembangan SDM, litbang, promosi bun, peremajaan tanbun d/a sarana dan prasarana bun.
3
Pemerintah dan pemda mendorong terbentuknya lembaga keuangan bun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik ush bun.
4
Pembiayaan pekebun.
Pemerintah
dan
Pemda
diutamakan
utk
25
13. PENANAMAN MODAL
1
2
3
Psl 95
Pemerintah mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri. Besaran penanaman modal asing wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun. Pembatasan penanaman modal asing dilakukan berdasarkan jenis tanbun, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. 26
14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Psl 96-99
1
Pembinaan Ush Bun dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda yang meliputi perencanaan, pelaksanaan Ush Bun, pengolahan dan pemasaran hasil bun, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, pembiayaan Ush bun dan pemberian rekomendasi pananaman modal.
2
Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya ush bun. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan dr pelaku ush bun d/a pemantauan dan evaluasi thd pelaksanaan dan hasil ush bun. Dlm hal tertentu pengawasan dpt pemeriksaan thd proses dan hasil bun.
dilakukan
melalui 27
15. PERAN SERTA MASYARAKAT
Psl 100-101
Penyelenggaraan Bun dilaksanakan melibatkan peran serta masyarakat.
dengan
Peran serta masyakat dilakukan dlm hal penyusunan perencanaan, pengembangan kawasan, penelitian dan pengembangan, pembiayaan, pemberdayaan, pengawasan, pengembangan sistem data dan informasi, pengembangan kelembagaan, dan/atau penyusunan pedoman pengembangan ush bun. Peran serta masyarakat dpt dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, d/a bantuan. 28
Psl 102-101
16. PENYIDIKAN
Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan diberi wewenang khsusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHA-Pidana. PPNS di bidang Perkebunan berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yg berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan. 29
17. KETENTUAN PIDANA
Psl 103-113
TINDAK PIDANA BIDANG PERKEBUNAN NO
PASAL
SUBSTANSI
SANKSI
1
103 17 (1)
Pejabat yg menerbitkan IUP di atas Tanah Hak Ulayat Masy Hkm Adat yg blm dicapai kesepakatan.
Pdn pjr 5 thn, atau denda 5 M alternatif
2
104 23 (1)
Setiap org yg mengeluarkan SDG Tanaman Bun yg terancam punah dan/atau yg dpt merugikan kepentingan nasional dari wil NKRI.
Pdn pjr 5 thn, dan denda 5 M komulatif
3
105 47 (1)
Setiap prsh Bun yg melakukan ush budidaya tanaman bun dg luasan tertentu d/a ush pengolahan Hasil Bun dg kapasitas pabrik tertentu yg tdk memilki IUP.
Pdn pjr 5 thn dan denda 10 M komulatif
4
106 50
Menteri, gub, bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan IUP yang: a. tdk sesuai dg peruntukannya; d/a b. tdk sesuai dg syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pdn pjr 5 thn atau denda 5 M alternatif 30
NO PASAL
SUBSTANSI
SANKSI
5
110 77
Setiap org yang dlm pengolahan, peredaran, d/a pemasaran hasil perkebunan melakukan: a. Pemalsuan mutu d/a kemasan hsl Bun; b. Penggunaan bahan penolong d/a bhn tambahan utk pengolahan; d/a c. Pencampuran hasil bun dengan benda atau bahan lain.
Pdn pjr 5 thn dan denda 5 M komulatif
6
111 78
Setiap org yang menadah hasil ush bun yg diperoleh dri penjarahan d/at pencurian.
Pdn pjr 7 thn dan denda 7 M komulatif
7
112 79
Setiap pelaku ush bun yg mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
Pdn pjr 5 thn dan denda 5 M komulatif
31
NO
PASAL
SUBSTANSI
SANKSI
8
113
Dalam hal perbuatan Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdarkan Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, dan Pasal 109 , korporasinya dipidana dg pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dr pdn dnda dari masing-masig .
Pdn pjr diperberat dengan ditambah 1/3.
Dlm hal perbuatan Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai org yg diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memilki kewenangan di bdg perkebunan, pejabat tersebut dipidana sesuai ancaman di tambah 1/3 (sepertiga)
32
HUKUM MATERIIL
Merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum (dijatuhi Hukuman pidana) Dirumuskan dalam: 17 (1), 23 (1), 47 (1) 55, 56 (1) 68, 77, 78, 79 UNDANG-UNDANG NOOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN
HUKUM FORMIL
peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Oleh karena itu hukum formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil. Dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan.
33
18. KETENTUAN PERALIHAN
Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sdh ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, thd peraturan perundang-undangan yang baru, tujuannya untuk menghindari terjadinya kekosongan hkm, menjamin kepastian hkm, memberikan perlindungan hkm bagi pihak yg terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Prsh bun yg tlh melakukan ush bun sbl UU ini diundangkan dan blm memilki izin usaha bun, dlm waktu 1 thn terhitung sejak diundangkannya UU ini, wajib memiliki izin ush bun.
Pers bun yg tlh melakukan ush bun dan tlh memiliki zin ush bun yg tdk sesuai dengan ketentuan UU ini diberi waktu plg lama 5 th utk melaksanakan penyesuaian sejak UU ini berlaku. Untuk penanaman modal asing yg tdk sesuai dg UU ini, PMA wajib menyesuaikan setelah masa berlaku HGU berakhir. 34
19. KETENTUAN PENUTUP
Mencabut UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Peraturan terkait perkebunan yg telah ada dan tidak bertentangan dengan UU ini dinyatakan masih tetap berlaku. Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan. Diundangkan di jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.
35
PERBEDAAN ANTARA UU 18/2004 DNG UU NO 39/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Pengertian Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pengaturan Penggunaan Lahan Perbenihan Budi Daya Tanaman Perkebunan Usaha Perkebunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Sistem Data dan Informasi Pembiayaan Usaha Perkebunan Penanaman Modal Peran Serta Masyarakat Ketentuan Peralihan
PENGERTIAN UMUM UU No. 18 TAHUN 2004 UU No. 39 TAHUN 2014 1. Perkebunan adalah segala 1. Perkebunan adalah segala kegiatan kegiatan yang mengusahakan pengelolaan sumber daya alam, sumber tanaman tertentu pada tanah daya manusia, sarana produksi, alat dan dan/atau media tumbuh mesin, budi daya, panen, pengolahan, lainnya dalam ekosistem yang dan pemasaran terkait Tanaman sesuai, mengolah dan Perkebunan. memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Keterangan: UU No. 39 Tahun 2014, Menjelaskan perkebunan sebagai suatu kesisteman agribisnis yang menyeluruh.
PENGERTIAN UMUM UU No. 18 TAHUN 2004
UU No. 39 TAHUN 2014
2. Tanaman tertentu adalah tanaman 2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan semusim atau tanaman tahunan yang yang karena jenis dan tujuan jenis dan tujuan pengelolaannya pengelolaannya ditetapkan sebagai ditetapkan untuk usaha Perkebunan. tanaman perkebunan. Keterangan: UU No. 39 Tahun 2014, Untuk memberikan kepastian sehingga dirumuskan menjadi Tanaman Perkebunan. 10. Perusahaan perkebunan adalah 10. pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
Keterangan: Memberikan kepastian rumusan antara badan usaha dengan perorangan warganegara
PENGERTIAN UMUM UU No. 18 TAHUN 2004
UU No. 39 TAHUN 2014
9.
Hasil perkebunan adalah semua barang 11. Hasil Perkebunan adalah semua produk dan jasa yang berasal dari perkebunan Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk yang terdiri atas produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk olahan untuk memperpanjang daya ikutan, dan produk lainnya. simpan, produk sampingan, dan produk ikutan. Keterangan: Menghapus frasa jasa karena jasa bukan merupakan hasil perkebunan, melainkan termasuk dalam jenis usaha perkebunan. 8.
Industri pengolahan hasil perkebunan 12. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah adalah kegiatan penanganan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemrosesan yang dilakukan terhadap terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk hasil tanaman perkebunan yang memenuhi standar mutu produk, ditujukan untuk mencapai nilai memperpanjang daya simpan, tambah yang lebih tinggi. mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
Keterangan: Diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perindustrian.
PENGERTIAN UMUM Pengertian yang baru dalam UU No 39 tahun 2014: • Tanah • Hak Ulayat • Lahan Perkebunan • Masyarakat Hukum Adat • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah • Setiap Orang
ASAS, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP Asas: Dalam UU No. 39 tahun 2014 terdapat penambahan asas berupa kedaulatan, kemandirian, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan: Dalam UU No. 39 tahun 2014 terdapat penambahan tujuan berupa peningkatan pemanfaatan jasa Perkebunan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Ruang Lingkup: UU No. 18 Tahun 2004 terdiri dari 13 Bab dan 56 Pasal, sedangkan UU No. 39 tahun 2014 terdiri dari 19 bab dan 118 Pasal terdapat penambahan 6 bab yang terdiri dari Bab Penggunaan Tanah, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, sistem data dan informasi penanaman modal, peran serta masyarakat.
PENGGUNAAN LAHAN .
Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan sebesar 30 % dari luas hak atas tanah paling lambat 3 tahun setelah pemberian hak atas tanah dan paling lambat pada tahun ke-6 wajib mengusahakan seluruh lahannya.
BARU PASAL 16
DILANGGAR
Bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PERBENIHAN .
Merupakan Bab Baru dalam UU Bo. 39 Tahun 2014 yang tidak diatur dalam UU No. 18 tahun 2004
Mengatur
• Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan • Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan • Penemuan, pemuliaan dan pelepasan varietas unggul • Produksi, sertifikasi, pelabelan dan peredaran benih
BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN . Pembukaan dan Pengolahan Lahan
Budi daya Tanaman Perkebunan
Pelaku Usaha Perkebunan
Pelindungan Tanaman Perkebunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Pembukaan mencegah kerusakan LH.
- Pengolahan mencegah pencemaran LH.
- Pencegahan masuknya OPT. - Eradikasi OPT.
USAHA PERKEBUNAN UU No. 18 TAHUN 2004
UU No. 39 TAHUN 2014
Pasal 14
Pasal 40
Pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri. Pasal 15
Pengalihan kepemilikan Perusahan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
Pasal 41
Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha daya tanaman perkebunan dan/atau usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. jasa Perkebunan.
-
Pasal 42 Kegiatan usaha budi daya dan/atau usaha Pengolahan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.
USAHA PERKEBUNAN (Pemberi izin dan syarat izin) . Syaratnya: •
izin Usaha Perkebunan
Pemberi izin
Gubernur, Bupati/Wali Kota atau Menteri Pertanian
izin lingkungan; • kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan • kesesuaian dengan rencana Perkebunan
• sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (izin usaha budi daya) • memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri (izin usaha Pengolahan)
USAHA PERKEBUNAN UU No. 18 TAHUN 2004
UU No. 39 TAHUN 2014
Pasal 55 Pasal 21 Setiap Orang secara tidak sah dilarang: Setiap orang dilarang: ₋ melakukan tindakan yang berakibat pada a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; kerusakan kebun dan/atau aset lainnya; ₋ penggunaan tanah perkebunan tanpa b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat izin; dan/atau atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum ₋ tindakan lainnya yang mengakibatkan Adat dengan maksud untuk Usaha terganggunya usaha perkebunan. Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.
Sanksi Pidana Sengaja Penjara 5 thn dan denda 5 M Lalai Penjara 2,6 thn dan denda 2,5 M
Sanksi Pidana Penjara 4 tahun atau denda 4 M
USAHA PERKEBUNAN (Fasilitasi kebun masyarakat) .
Perusahaan Perkebunan yang telah punya IUP atau IUP-B
wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan
USAHA PERKEBUNAN (Harga) .
Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan
Penetapan harga komoditas Perkebunan tertentu
Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif
Pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan Penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN .
(Harga)
Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
Jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah
SISTEM DATA DAN INFORMASI .
(Harga)
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi
Dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat
letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan; ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan; prakiraan iklim; izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan; varietas tanaman; peluang dan tantangan pasar; permintaan pasar; perkiraan produksi; perkiraan pasokan; dan perkiraan harga.
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN UU No. 18 TAHUN 2004
UU No. 39 TAHUN 2014
Pasal 43 Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta promosi Perkebunan.
Pasal 93 Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
PENANAMAN MODAL .
(Harga) • Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. • Besaran penanaman modal asing wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun. • Pembatasan penanaman modal asing dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. • Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PERAN SERTA MASYARAKAT .
(Harga)
Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat
Bentuk partisipasi: pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan
penyusunan perencanaan; pengembangan kawasan; penelitian dan pengembangan; pembiayaan; pemberdayaan; pengawasan; pengembangan sistem data dan informasi; pengembangan kelembagaan; dan/atau penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan
KETENTUAN PERALIHAN .
(Harga) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UndangUndang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku. Untuk penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.
56
