Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

LAPORAN KINERJA Tahun 2016

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV-A Jakarta 12950 Telp. +62 21-5250991, +62 21-5214564, Fax. +62 21-5227588, +62 21-5214564 E-mail : [email protected], [email protected] Website : http://binapenta.kemnaker.go.id

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempat Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Laporan Kinerja - 2016

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................

i

PENGANTAR ...................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................

iii v

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................

1

A. Latar Belakang .................................................................................................

1

B. Isu Aktual Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga ......................................

2

C. Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

......................................................

3

D. Peraturan Di Bidang Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (PPTK) ....

9

E. Struktur Organisasi ...........................................................................................

11

F. SDM Aparatur Ditjen Binapenta dan PKK .........................................................

12

G. Sistematika Penyajian .......................................................................................

14

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....................................................................

17

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 ............................................................

17

B. Peran Strategis Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.........

21

C. Arah Kebijakan Ditjen Binapenta dan PKK Dalam Melaksanakan Sasaran Strategis .............................................................................................

23

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016..........................................................................

26

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016........................................................

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................

29

A. Capaian Kinerja Tahun 2016.............................................................................

29

B. Analisis Pencapaian Kinerja..............................................................................

30

C. Realisasi Anggaran ..........................................................................................

44

D. Hambatan Dan Kendala...................................................................................

47

BAB IV PENUTUP ................................................................................................

49

A. Kesimpulan .....................................................................................................

49

...............................................................

49

B. Saran / Langkah-langkah Kedepan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | DAFTAR ISI

i



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridhoPuji Yang atas rahmat dan NYA, karenakepada sampaiTuhan saat ini kitaMaha masihEsa, diberikan kesehatan prima Puji syukur syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala segala rahmatyang dan ridhoridhoNYA, sampai saat kita kesehatan yang prima prima sehingga dapat mengemban untuk diberikan mewujudkan sumbangsih serta NYA, karena karena sampai saat ini ini tugas kita masih masih diberikan kesehatan yang sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan sumbangsih serta pengabdian ke mengemban arah kemajuan, dan kepuasan sehingga dapat tugaskesejahteraan, untuk mewujudkan sumbangsihkepada serta pengabdian ke arah kemajuan, kesejahteraan, dan kepuasan kepada masyarakat dalam program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja pengabdian ke arah kemajuan, kesejahteraan, dan kepuasan kepada masyarakat dalam program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan masyarakatJenderal dalam program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dapat terlaksana di tahun 2016. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kesempatan Kerja Kerja dapat dapat terlaksana terlaksana di di tahun tahun 2016. 2016. Pelaksanaan program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Pelaksanaan program penempatan dan pemberdayaan tenaga selama tahun anggaran telah diwarnai sejumlah keberhasilan yang Pelaksanaan program 2016 penempatan dan oleh pemberdayaan tenaga kerja kerja selama tahun anggaran 2016 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan pencapaian sesuai keberhasilan target, walaupun selama tahundengan anggaran 2016 telahindikator diwarnaikinerja oleh sejumlah yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai target, walaupun beberapa capaian yang indikator belum memenuhi target. target, Informasi kinerja dicerminkan denganindikator pencapaian kinerja sesuai walaupun beberapa capaian indikator yang memenuhi kinerja tersebut sebuah Laporan Kinerja target. TahunInformasi 2016 Direktorat beberapadisajikan capaian dalam indikator yang belum belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Penempatan dan Tahun Perluasan Kesempatan tersebut Pembinaan disajikan dalam sebuah Tenaga LaporanKerja Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK). Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Jenderal Pembinaan Penempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK). PKK). Laporan Kinerja Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2016 disusun dalam Laporan Kinerja Binapenta dan Tahun dalam rangka Peraturan Presiden Nomor 29 2016 tahun disusun 2014 tentang Laporanmemenuhi Kinerja Ditjen Ditjen Binapenta dan PKK PKK Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitasPeraturan kinerja instansi pemerintah (SAKIP) rangka memenuhi Presiden Nomor 29 tahun dan 2014Peraturan tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Sistem Pendayagunaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Nomor Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Menteri Tahun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Menteri2014, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun visi, 2014, sebagai wujud pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelaksanaan tugas sesuai misi yang dibebankan kepada Ditjen Binapenta dan PKK dalam Tahun 2014, sebagai wujud atas tugas sesuaiwaktu visi, misi misi yang dibebankan kepada Ditjen Binapenta PKK dalam kurun tahun 2016. Selain itu,kepada laporan kinerja disusun dan sebagai sesuai visi, yang dibebankan Ditjen Binapenta dan PKK sarana dalam kurun waktu tahun 2016. Selain itu, laporan kinerja disusun sebagai sarana pengendalian dan2016. penilaian rangka sebagai mewujudkan kurun waktu tahun Selain itu,kinerja laporan dalam kinerja disusun sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sebagaimewujudkan umpan balik pengendalian dan penilaian kinerja dalamserta rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan dalam perencanaan perencanaan dan dan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan ke ke depan. depan. dalam Mudah-mudahan, penyajian Laporan Kinerja Ditjen Binapenta & PKK ini Mudah-mudahan, Laporan Kinerja Binapenta & ini menjadi cermin bagipenyajian kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama Mudah-mudahan, penyajian Laporan Kinerja Ditjen Ditjen Binapenta & PKK PKK ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun tahun agar dapat melaksanakan melaksanakan kinerjaperencanaan, ke depan depan secara secara lebih produktif, produktif, efektif danagar efisien, baik dari aspek pengorganisasian, satu dapat kinerja ke lebih efektif dan dan keuangan efisien, baik baik dari koordinasi aspek perencanaan, perencanaan, pengorganisasian, manajemen maupun pelaksanaannya. Terima kasih efektif efisien, dari aspek pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi kasih kepada seluruh jajaran maupun Ditjen Binapenta danpelaksanaannya. PKK yang telahTerima memberikan manajemen keuangan koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih kepada seluruh jajaran Ditjen Binapenta dan PKK yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini. kepada seluruh jajaran Ditjen Binapenta dan PKK yang telah memberikan sumbangsih karyanya karyanya selama selama ini. ini. sumbangsih Jakarta, Februari 2017 Jakarta, Februari 2017 Jakarta, 2017 Direktur JenderalFebruari Binapenta & PKK, Direktur Jenderal Binapenta & Direktur Jenderal Binapenta & PKK, PKK,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | PENGANTAR

Ir. Maruli A. Hasoloan, M.A, P.Hd 19590608 198603 1 001 Ir. Maruli A. M.A, P.Hd Ir.NIP. Maruli A. Hasoloan, Hasoloan, M.A, P.Hd NIP. 19590608 198603 1 001 NIP. 19590608 198603 1 001

iii



Ringkasan Eksekutif Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Ditjen Binapenta & PKK dan perubahan Renstra tahun 2015- 2019. yang merupakan wujud akuntabilitas capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Binapenta & PKK Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016. Sejalan dengan semangat dan peran Ditjen Binapenta & PKK dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan serta perluasan kesempatan kerja, telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Binapenta & PKK. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, juga ditujukan untuk: 1. Menterjemahkan strategis organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan startegis organisasi; 2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continous improvement); 3. Membangun keselarasan anatr unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Sebagai implikasi penerapan Reviu Renstra Tahun 2015-2019 dalam upaya perbaikan perencanaan tahun 2016, Sasaran Program Ditjen Binapenta yang semula bermuara pada 7 sasaran program telah disempurnakan menjadi 3 sasaran program, yaitu: (1) Terwujudnya pengendalian tenaga kerja asing di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | RINGKASAN EKSEKUTIF

v



Indonesia; (2) Meningkatnya penempatan tenaga Kerja informal maupun formal; (3) Meningkatnya Kesempatan berusaha. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Program (IKP). Pada tahun 2016, sebagai hasil dari implementasi Reviu Renstra, terdapat 4 IKP yang menjadi komitmen kinerja Ditjen Binapenta & PKK. Pencapaian IKP tahun 2016, dari 4 IKP level Ditjen Binapenta & PKK terdapat 1 IKP berstatus hijau (mencapai target), 3 IKP berstatus merah (tidak mencapai target)

Sesuai dengan hal tersebut dan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016, maka Capaian Kinerja Ditjen Binapenta dan PKK tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DITJEN BINAPENTA & PKK TAHUN 2016 No

Sasaran Program

1

Terwujudnya pengendalian tenaga

kerja

asing

Indikator Kinerja Program 2.1

di

Realisa si

Pesentase peningkatan rasio tenaga kerja pendamping dengan TKA untuk jabatan

Indonesia

Target

12 %

72,92%

14 %

-10,31%

11 %

-17,86%

20 %

7,91%

tertentu 2

Meningkatnya penempatan tenaga

Kerja

2.2

informal

Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri

maupun formal 2.3

Persentase peningkatan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum

3

Meningkatnya Kesempatan berusaha

vi

2.4

Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun




Secara umum terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program belum dapat tercapai sesuai dengan target; a. Terdapat 2 (dua) Indikator kinerja program tidak dapat tercapai dengan baik, terkait 1 (satu) sasaran program pada penempatan tenaga kerja informal dan formal tidak tercapai dari target yang ditetapkan, penyebab dari turunnya penempatan tenaga kerja informal dan formal salah satu penyebab dikarenakan faktor kebijakan moratorium pada negara penempatan di kawasan Timur Tengah, yang diharapkan mencegah terjadinya penempatan non prosedural dan mengurangi penempatan sektor informal; b. Pada indikator kinerja program peningkatan wirausaha baru per tahun, terkait dengan sasaran program meningkatnya kesempatan berusaha tidak mencapai target yang ditetapkan. Turunya indikator persentase peningkatan wirausaha baru pertahun, dikarenakan faktor mekanisme penganggaran melalui dana pusat (luncuran) dan pehematan anggaran yang menyebabkan nilai pembiayaan paket bantuan sarana usaha untuk pemberdayaan masyarakat berkurang. Adanya penghematan anggaran dalam pelaksanaan program tahun 2016 sehingga belum tercapai sasaran target wirausaha baru yang dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Untuk itu, seluruh program kegiatan Ditjen Binapenta & PKK Renstra Ditjen Binapenta & PKK dijadikan dasar untuk pengukuran capaian kinerja yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Sasaran dan tujuan yang dimaksud adalah sasaran strategis yang digunakan untuk dapat memenuhi capaian kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai melalui indikator kinerja sebagai berikut:


vii



Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2015

2016

2015

2016

1

Penyediaan Lapangan Kerja 2015-2019

2.000.000 orang

2.000.000 orang

2.001. 272 orang

2.232.349 orang

2

Peningkatan Persentase Tenaga Kerja Formal

42,00%

44,00%

42,24 %

42,40%

% capaian kinerja 111,62%

96,37%

Penyediaan Lapangan Kerja 2015-2019

IKSS 1 No

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1

Target

Jumlah tenaga kerja yang mendapat 2.000.000 fasilitasi penempatan dan Orang pemberdayaan tenaga kerja

1. Sasaran

stategis

“peningkatan

kualitas

pelayanan

Realisasi 2.232.349 Orang

penempatan

Capaian Kinerja 111,62%

dan

pemberdayaan tenaga kerja” dengan capaian kinerja sebesar 111,62% di dukung sebagian besar oleh 1 indikator kinerja, yaitu jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Cara mengukur indikator kinerja ini dengan menjumlah seluruh kegiatan fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja/perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Ditjen Binapenta dan PKK beserta stakeholder terkait, melalui koordinasi antar satker dan kompilasi data sesuai target IKSS sebanyak 2.000.000 orang untuk tahun 2016 yang dapat direalisasikan sebesar 2.232.349 orang, melalui : 1. Data Penempatan IPKOL sebesar 1.190.335 Orang 2. Data Stakeholder lain (penempatan) sebesar 781.761; 3. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah sejumlah 30.792 Orang;

viii




4. Perluasan Kesempatan Kerja sejumlah 77.982 Orang; 5. Job Fair Daerah sejumlah 12.109 orang; 6. Job Fair Mini sejumlah 2.612 orang; 7. Penempatan Ditjen Binalattas (3 in 1) sejumlah 3.841 Orang; dan 8. Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri 132.917 orang. Pencapaian target 10.000.000 penempatan orang sampai dengan tahun 2019, dalam periode Renstra 2015 – 2019, sampai dengan tahun 2016 telah mencapai penempatan sebanyak 2.478.618 orang, sehingga target renstra 2019 sebanyak 10 juta kesempatan kerja dipastikan akan terpenuhi. Selain hal tersebut, dalam pencapaian sasaran staregis peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja dan sesuai dengan arahan RPJMN yang menempatkan 10 juta pekerja, maka indikator kinerja yang akan dibuat selain yang telah ada, Kemnaker di tahun 2017 antara lain membuat program Desa Migran Kreatif (Desmigratif) di basis TKI. 2.

Sedangkan capaian kinerja peningkatan persentase tenaga kerja, diukur dengan membandingkan jumlah tenaga kerja formal dengan total jumlah tenaga kerja formal dan informal. Menurut BPS tenaga kerja formal adalah mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sisanya termasuk Pekerja informal. Menurut BPS ada 7 status pekerjaan utama, adalah : (i) berusaha sendiri; (ii) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; (iii)

berusaha

dibantu

buruh

tetap/buruh

dibayar;

(iv)

buruh/karyawan/pegawai;(v) pekerja bebas di pertanian; (vi) pekerja bebas di non pertanian; (vii) pekerja keluarga/tidak dibayar. Cara mengukur pencapaian kinerja ini adalah membandingkan jumlah tenaga kerja formal (jumlah orang pada kategori Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar ditambah jumlah orang kategori Buruh/ karyawan/pegawai) dibandingkan dengan total jumlah tenaga kerja formal dan informal (Agustus 2016) dikalikan 100%. Rumus formulasi : %TK Formal ɳ = ∑7.)RUPDOɳ x 100% ∑7.)RUPDO7.,QIRUPDO ɳ = 50.207.787 orang x 100%


ix



118.411.973 orang = 42,40%

Peningkatan Persentase Tenaga Kerja Formal

IKSS 2 No

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

2

Peningkatan Persentase Tenaga Kerja

44%

42,40%

96,37%

Formal

Upaya pencapaian peningkatan persentase tenaga kerja formal dilakukan melalui kegiatan : Peningkatan Persentase Tenaga Kerja Formal melalui capaian indikator sesuai dengan renstra dari sasaran strategis dan target pencapianya. No

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

tenaga kerja asing di

2.1

Indonesia 2

tenaga kerja pendamping dengan TKA untuk jabatan

12 %

72,92%

14 %

-10,31%

11 %

-17,86%

tertentu

Meningkatnya penempatan tenaga Kerja informal

Realisasi

Pesentase peningkatan rasio

Terwujudnya pengendalian 1

Target

Persentase peningkatan 2.2

maupun formal

tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Persentase peningkatan

2.3

penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum

Analisis pencapaian tahun 2015 dengan pencapaian 2016 ( dalam analisis pencapian di tahun 2015 yaitu 42,06% dari februari sampai dengan agustus adalah 42,24% dan capaian di tahun 2016 adalah 41,72 dan sampai dibulan agustus 2016 adalah 42,40% sehingga untuk analisis pencapaian mengalami kenaikan 2,5% untuk ditahun 2016).

x




Dari kinerja keuangan, Ditjen Binapenta dan PKK masih perlu melakukan perbaikan kinerja, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada tahun 2016 pagu awal adalah sebesar Rp 858.380.381.000,-. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, terdapat pergeseran dan penyesuaian anggaran sehingga alokasi anggaran menjadi sebesar: Rp 671.708.743.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Dana Alokasi Pusat

: Rp 338.191.889.000,- yang teralokasi untuk 7

(tujuh) satuan kerja tingkat eselon II pada Ditjen Binapenta dan PKK; 2. Dana Alokasi Daerah

: Rp. 333.516.854.000,- yang teralokasi untuk

200 satuan kerja pelaksana daerah pada kabupaten/kota dan 33 satuan kerja pelaksana daerah di provinsi. Adapun penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebesar Rp 647.441.524.135,- (96,39 %), dengan rincian sebagai berikut : Penyerapan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK (Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja) Posisi : 31 Desember 2016

Realisasi (Rp.)

Keu (%)

Pusat

Pagu Self Blocking(Rp.) 338,191,889,000

322,010,552,822

Daerah

333,516,854,000

325,431,284,813

671,708,743,000

647,441,837,635

95.22 97.64 96.46 98.62 96.92 98.22 91.84 90.57 97.58 94.78 98.33 96.39

No

Kegiatan

A 1 2 3 4 5 6 7

B 8 9

Pengembangan Pasar Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Inkubasi Bisnis Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dukungan Administrasi dan Manajemen Dekonsentrasi (33 Provinsi) Tugas Pembantuan (200 Kab/Kota)

23,592,237,000 40,869,187,000 6,757,032,000 57,964,751,000 91,033,365,000 35,067,274,000 82,908,043,000

70,947,809,000 262,569,045,000

23,035,618,410 39,423,378,850 6,663,967,970 56,178,420,602 89,411,613,625 32,204,273,106 75,093,280,259

67,241,729,881 258,189,554,932

Capaian kinerja tahun 2016 ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja telah memberikan kontribusi bagi tenaga kerja dalam upaya perluasan kesempatan kerja, kendati masih memiliki berbagai kekurangan.


xi



Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Ditjen Binapenta dan PKK selama kurun waktu tahun 2016 telah berusaha memenuhi/mencapai dokumen penetapan kinerja Kementerian dan sasaran strategis, yang pengukurannya dengan melihat indikator, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Meskipun terdapat beberapa kendala dan keterbatasan, Ditjen Binapenta dan PKK akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia serta kinerja seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2016 menjadi tahap pertama periode pelaksanaan hasil reviu Renstra tahun 20152019.

xii




BAB I. BAB I. PENDAHULUAN PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang merupakan bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dibidang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja. Pemerintah

senantiasa

menekankan

perlunya

partisipasi

semua

stakeholder, khususnya aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan efisiensi di segala sektor. Dalam melaksanakan kegiatan diharapkan dapat dicapai sasaran secara optimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Untuk itu diperlukan berbagai langkah maupun kebijakan, antara lain dengan mengukur akuntabillitas suatu organisasi pada tingkat pelaksana teknis dalam melakukan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2016 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | BAB I PENDAHULUAN

1



hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2016. Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Ketenegakerjaan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

B.

ISU AKTUAL PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA Isu aktual penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang menuntut perlunya dilakukan peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri: a. Belum optimalnya manajemen pasar kerja, sehingga informasi pasar kerja belum menjadi acuan bagi berbagai pihak. b. Bursa kerja di kabupaten atau kota belum cukup banyak untuk memenuhi standar yang bersertifikat ISO 9001. c. Jumlah serta kapasitas pengantar kerja/petugas antar kerja yang dibutuhkan belum memadai. d. Pelayanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang efektif dan efisien dengan fasilitas online sistem yang belum optimal sehingga masih perlu dikembangkan. e. Belum

terpadu

Tata

kelola

pelayanan

penempatan

dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, sehingga menimbulkan maraknya kasus TKI non prosedural. 2. Perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat yang produktif a. Cakupan intervensi perluasan kesempatan kerja ke daerah melalui kewirausahaan dan padat karya yang belum optimal. b. Belum memadainya cakupan pelayanan inkubasi bisnis dalam rangka mengatasi pengangguran secara lebih masif. 2




c. Pelaku usaha produktif yang menerapkan terapan teknologi tepat guna belum cukup banyak memberdayakan masyarakat.

C.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan bahwa Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan serta Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan, pada Bagian Keempat ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berkedudukan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai salah satu organisasi di bawah Kementerian

Ketenagakerjaan,

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain: 1) Meningkatkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi; dan 2) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Demikian

halnya

dengan

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang juga merupakan suatu organisasi, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Program yang merupakan upaya untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang diharapkan semakin baik, dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Ketenagakerjaan 2015 – 2019 yang harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | BAB I PENDAHULUAN

3



kegiatan operasional tahunan pada tingkat organisasi di bawahnya. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah pula menetapkan sasaran-sasaran organisasi dan dengan mengacu pada sasaran-sasaran tersebut dapat dilakukan pengukuran efektifitas organisasi sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai tersebut. Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia. Kinerja suatu organisasi antara lain dapat dilihat dari laporan kinerjanya. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi secara garis besar atas kinerja program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan program kerja pada tahun berikutnya. Garis besar sasaran program Ditjen Binapenta dan PKK merupakan suatu kesatuan proses yang meliputi; terwujudnya pengendalian tenaga kerja asing di Indonesia, meningkatnya penempatan tenaga kerja informal maupun formal, dan meningkatnya kesempatan berusaha. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan, Pasal 254 bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 4




Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengembangan bursa kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; 3) Penyusunan norma, standar, dan prosedur di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; 6) Pelaksanaan

administrasi

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


5



Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas : 1). Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; b. Bagian Keuangan; c.

Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri; dan

d. Bagian Kepegawaian dan Umum. 2). Direktorat

Pengembangan

melaksanakan

perumusan

Pasar kebijakan,

Kerja

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar kerja. Direktorat Pengembangan Pasar Kerja terdiri atas: a. Subdirektorat Analisis Pasar Kerja; b. Subdirektorat Informasi Pasar Kerja; c. Subdirektorat Analisis Jabatan; d. Subdirektorat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan e. Subbagian Tata Usaha. 3). Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Kelembagaan dan Penempatan Tenaga Kerja; b. Subdirektorat Bursa Kerja; c. Subdirektorat Pemberdayaan Pengantar Kerja; 6




d. Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus; dan e. Subbagian Tata Usaha. 4). Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri. Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri; b. Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; c. Subdirektorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; d. Subdirektorat Kerjasama Antar Lembaga; dan e. Subbagian Tata Usaha. 5). Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Padat Karya; b. Subdirektorat Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna; c. Subdirektorat Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga; d. Subdirektorat Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri; dan e. Subbagian Tata Usaha. 6). Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | BAB I PENDAHULUAN

7



Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing terdiri atas: a. Subdirektorat Analisis dan Perizinan TKA Sektor Industri; b. Subdirektorat Analisis dan Perizinan TKA Sektor Jasa; c. Subdirektorat Analisis dan Perizinan TKA Sektor Pertanian dan Maritim; d. Subdirektorat Analisis dan Perizinan TKA Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan e. Subagian Tata Usaha. 7). Balai

Besar

Pengembangan

Pasar

Kerja

dan

Perluasan

Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Permenaker Nomor 24 Tahun 2015, Balai Besar PPK dan PKK menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: 1) penyusunan rencana, program dan anggaran; 2) pelaksanaan pengembangan pasar kerja dan pelayanan tenaga kerja; 3) pelaksanaan pengembangan dan konsultasi inkubasi bisnis; 4) pelaksanaan pengembangan pendampingan kewirausahaan, dan uji coba model perluasan kesempatan kerja; 5) pelaksanaan kerjasama kelembagaan, promosi dan pemasaran; 6) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanga. Balai

Besar

Pengembangan

Pasar

Kerja

dan

Perluasan

Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

8



D.


PERATURAN DI BIDANG PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA (PPTK) Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Ditjen Binapenta dan PKK ini adalah : 1)

Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2);

2)

Undang-Undang R.I Nomor: 7 Th. 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1981 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3201);

3)

Undang-Undang

R.I

Nomor:

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan; 4)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

5)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6)

Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;

7)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;

8)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang APBN 2016;

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;


9



12) Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 65 Tahun 2012 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentag Tata Cara Pelaksanaan APBN; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan oleh Pemerintah; 17) PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian

dan

Penetapan

Mitra

Usaha

dan

Pengguna

Perseorangan; 18) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja; 19) Peraturan

Presiden

R.I

Nomor:

18 Tahun

2015,

tentang

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; 20) Peraturan Presiden R.I Nomor: 2 Tahun 2015, tentang Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019; 21) Peraturan Presiden Nomor: 66Tahun 2016 tentang Rincian APBN T.A 2016 22) Keputusan Presiden R.I Nomor: 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan; 23) Konvensi ILO No. 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Keputusan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2002); 24) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor: 13 Tahun 2015 tentang

Struktur

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Ketenagakerjaan R.I; 25) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

10




26) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 27) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 20152019;

E.

STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

khususnya Ditjen

Binapenta dan PKK dibantu oleh 7 unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yaitu : (1) Sekretariat Ditjen (2) Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, (3) Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, (4) Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, (5) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, (6) Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asingdan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (7) Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Secara rinci struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerjadapat di lihat, sebagai berikut:


11



Bagan Struktur Organisasi Ditjen Binapenta dan PKK

F.

SDM APARATUR DITJEN BINAPENTA DAN PKK Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, saat ini terdapat 350 (tiga ratus lima puluh) personil dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada tabel berikut:

12


DIT.PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA LEMBANG JUMLAH

2. DIPEKERJAKAN DI BNP2TKI Drs. Ir.R.WISANTORO

1

7 28 56

6

8

8

8

350

4

4

4

4

8

8

10

1

1

1

1

4

4

4

40

49

1

49

51

DIT.PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

1

48

1 1

1

1. DIT.PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL

1

43

68

233

28

33

1

35

34

1

24

26

51

25

1

3

1

4

11

4

1

199

28

27

1

29

29

1

22

21

41

151

12

22

20

22

26

22

27

28

41

42

40

38

30

58

6

1

2

1

1

2

60 277 13 0

6

7

1

7

9

1

9

12

8

JUMLAH ESELON NON STRUKTURAL JENIS KELAMIN GOLONGAN PEGAWAI I II III IV UMUM FUNGS LAKI-2 WANITA IV III II I

2. DIPEKERJAKAN DI BNP2TKI Drs. TEGUH HENDRO CAHYO

DIT.PENGEMBANGAN PASAR KERJA 1. DIT.PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

SET.DITJEN BINAPENTA

UNIT KERJA


7

6

5

4

3

2

1

NO

Periode bulan : Desember 2016

Rekapitulasi Pegawai di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK


38

21 1 91 211

8

12 26

1

10 37

9

1

15 28

15 24

1 21 36

8

2

2

1

1

2

1

1

33

5

11

1

5

3

8

3

1

2

13

2

2

PENDIDIKAN S3 S2 S1 DIII DII SLTA SLTP SD



G.


SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

adalah

dokumen

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana

tahunan

yang

telah

disusun

serta

sebagai

mekanisme

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja merupakan deskripsi dari kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode tahun anggaran. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen Binapenta dan PKK tahun 2016 diuraikan, sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan Penjelasan singkat tentang organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II – Perencanaan Kinerja Penjelasan tentang dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Strategis 2015-2019 dan penetapan indikator kinerja program tahun 2016 berdasarkan

Permenaker

Nomor

27

Tahun

2016,

sebagai

dasar

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Ditjen Binapenta dan PKK. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 A. Capaian Kinerja Organisasi Penjelasan tentang hasil pengukuran kinerja, capaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut: •

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

•

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

14



•


Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan strategis organisasi; •

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

•

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

•

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Penjelasan tentang hasil pengkuran kinerja, capaian, evaluasi dan analisis

akuntabilitas

keuangan/anggaran,

termasuk

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah tindak lanjut, sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV – Penutup Merupakan simpulan secara keseluruhan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun Anggaran 2016 dan rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa datang.


15


16


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II. KINERJA BAB II. PERENCANAAN PERENCANAAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen Binapenta dan PKK, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2016.

A.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian merupakan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Renstra K/L) sebagai dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun, yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 telah di sebutkan dalam tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang ingin dicapai adalah: Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja serta menciptakan wirausaha baru. Reviu

pada

tahun

2016,

merupakan

perencanaan

jangka

menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Ditjen Binapenta dan PKK,

yaitu:

“Jumlah

tenaga

kerja

yang

mendapat

fasilitasi

penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja sebanyak 10 juta orang (selama 5 tahun)”.


17



Terkait dengan pembangunan bidang Ekonomi 2015 –

2019,

sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari sasaran bidang ekonomi, khususnya pada sasaran makro ekonomi pada tahun 2019, seperti tabel berikut. Sasaran Makro Ekonomi 2019

Target sebagaimana tersebut di atas merupakan anamah yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. 1.

Tujuan Startegis Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (Program PPTK) Ditjen Binapenta dan PKK Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun (2015 - 2019), yaitu : a. Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja dan manajemen pasar kerja yang dinamis, aktual dan menjadi rujukan berbagai pihak; b. Meningkatnya pelayanan serta koordinasi dan kerjasama dalam

18

penyelenggaraan

fasilitasi

penyediaan

dan




pendayagunaan tenaga kerja lintas instansi, sektor dan daerah; c. Meningkatnya pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran (TKI) pada pra, masa, dan purna penempatan secara komprehensif; d. Meningkatnya

penyerapan

tenaga

kerja

penganggur,

setengah penganggur dan penganggur terdidik pada lapangan kerja produktif; e. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan dengan pemanfaatan modelmodel perluasan kesempatan kerja di bidang pertanian, industri dan jasa; f. Terkendalinya mobilitas dan penggunaan tenaga kerja asing melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi di tingkat pusat dan daerah. 2.

Sasaran Strategis Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015-2019 atas Rancangan Renstra Ditjen Binapenta dan PKK adalah sebagai berikut : a. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,0 - 5,0 persentase pada tahun 2019; b. Menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun. Dalam rancangan sasaran Rencana Strategis Ditjen Binapenta dan PKK tahun 2015-2019 yang ditargetkan per tahun sebanyak 2 juta orang melalui fasilitasi penempatan perluasan kesempatan


19



kerja. Adapun di tahun 2016 ini, target sebanyak 2 juta orang tersebut telah terpenuhi dan tercapai dengan adanya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga Negara dan BUMN serta pihak swasta, sebagai berikut: a. Dalam mewujudkan target penempatan 2 juta orang per tahun, Ditjen Binapenta dan PKK, telah dilaksanakan melalui kegiatan “Dialog Nawacita, untuk inventarisasi dan pengumpulan data tentang kesempatan kerja dan jumlah angkatan kerja yang ada; b. Untuk menunjang layanan bagi masyarakat pencari kerja Ditjen Binapenta dan PKK meningkatkan Bursa Kerja Online (BKOL), yang berisi data pencari kerja, lowongan pekerjaan, kesempatan pelatihan, bursa kerja, dan penciptaan lapangan kerja termasuk kesempatan kerja bagi disabilitas, di wilayah masing-masing; c. Dalam mendukung penciptaan kesempatan kerja tahun 20152019 Ditjen Binapenta dan PKK melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penempatan serta pemberdayaan tenaga kerja, yakni mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti; pemberdayan masyarakat untuk memasuki pasar kerja, penerapan model wirausaha,

pendampingan

untuk

pemberdayaan

usaha

mandiri dan peningkatan jumlah wirausaha. Untuk Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2015-2019 setiap tahunnya terukur pada penetapan kinerja tahunan dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam pengukuran capaian kinerja tahunan.

20



B.


PERAN STRATEGIS BIDANG PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA Sasaran nasional bidang ketenagakerjaan dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 4-5 persen pada akhir tahun 2019, dan memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama periode 2015 – 2019. Profil Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2016

Keadaan ketenagakerjaan sesuai dengan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi bulan Januari 2017 dari BPS, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2016 sebesar 5,61 persen meningkat 0,11 persen poin dibanding TPT Februari 2016 (5,50 persen) dan menurun 0,57 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2015 (6,18 persen) sebagaimana kondisi ketenagakerjaan tahun 2016 seperti tabel dibawah ini:


21

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempat Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja 2015 Agustus

Jenis Kegiatan


Februari

2016

Agustus

1 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas

186,10

187,60

189,09

2 Angkatan Kerja

122,38

127,67

125,44

114,82

120,65

118,41

7,56

7,02

7,03

65,76

68,06

66,34

6,18

5,50

5,61

34,31

36,33

32,23

9,74

10,46

8,97

24,57

25,87

23,26

6,46

8,54

6,74

- Bekerja - Penganggur 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5 Pekerja Tidak Penuh - Setengah Penganggur - Paruh Waktu - Bekerja di bawah 15 jam perminggu

Pada Agustus 2016 terdapat 8,97 juta orang (7,58 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2016 sebanyak 125,4 juta orang, berkurang sebanyak 2,2 juta orang dibanding Februari 2016 dan bertambah sebanyak 3,06 juta orang dibanding Agustus 2015. Perkembangan Penganggur di Indonesia (2010-2016) Sumber: BPS, Agustus 2016

Perkembangan Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2010 s.d 2016 Angkatan Kerja

Bekerja

Pengangguran

TPT TPT (%) 8

140

120

7.14

6.56

Jumlah (Juta Orang)

100

22

6.14

6.25

7 5.94

6.18

5.61

80

5 4

60

3

40

2

20 0

6

1 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Angkatan Kerja

116.53

117.37

118.05

118.19

121.87

122.38

125.44

Bekerja

108.21

109.67

110.81

110.8

114.63

114.82

118.41

Pengangguran

8.32

7.7

7.24

7.39

7.24

7.56

7.03

TPT

7.14

6.56

6.14

6.25

5.94

6.18

5.61

0




Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 sebanyak 118,4 juta orang, berkurang 2,2 juta orang dibanding keadaan Februari 2016 dan bertambah 3.59 juta orang dibanding keadaan Agustus 2015. Jumlah penganggur pada Agustus 2016 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 10 ribu orang dibanding Februari 2016 dan 530 ribu orang jika dibanding Agustus 2015. Dengan kondisi tersebut peran program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja menjadi sangat penting dalam rangka penciptaan perluasan

kesempatan kerja melalui program-program

pemerintah.

C.

ARAH

KEBIJAKAN

DITJEN

BINAPENTA

DAN

PKK

DALAM

MELAKSANAKAN SASARAN STRATEGIS Arah kebijakan sasaran strategis Kementerian adalah: Peningkatan kualitas

penempatan

dan

pemberdayaan

tenaga

kerja,

yang

dilaksanakan melalui Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

dengan sasaran meningkatnya

jumlah tenaga

kerja

yang

memperoleh fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Sebagaimana tabel matriks rencana tindak Rencana Strategi Direktorat Jenderal

Pembinaan

Penempatan

Tenaga

Kerja

dan

Perluasan

Kesempatan Kerja, dibawah ini : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1: Penyediaan Lapangan Kerja 2015-2019 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2: Peningkatan Persentase Tenaga Kerja Formal


23



Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2016 Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengendalian tenaga kerja asing di Indonesia Indikator Kinerja Program 2.1: Persentase peningkatan rasio tenaga kerja pendamping dengan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Penempatan tenaga kerja Informal dan Formal Indikator Kinerja Program 2.2: Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri Indikator Kinerja Program 2.3: Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna berbadan Hukum

Sasaran Program 3: Meningkatnya kesempatan berusaha Indikator Kinerja Program 2.4: Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun

24


Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Satuan 2014

Baseline

2

2015

:

Persentase Peningkatan Wirausaha Baru per Tahun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


%

100

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Informal maupun Formal Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Tenaga Kerja : % 13 Program 2.2 yang Ditempatkan di Dalam Negeri Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Penempatan % 9 Program 2.3 TKI pada Pengguna Berbadan Hukum Sasaran Program 3 : Meningkatnya Kesempatan Berusaha

Program 2 : Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Sasaran Program 1 : Terwujudnya Pengendalian Tenaga Kerja Asing di Indonesia Persentase Peningkatan Rasio Tenaga Indikator Kinerja : Kerja Pendamping dengan TKA untuk % 49.000 Program 2.1 Jabatan Tertentu

Program/Kegiatan

21

13

11

20

17

14

14

12

28

14

19

17

2016 2017 2018

Target

30

15

20

18

2019


Matriks Target Kinerja Program Ditjen Binapenta & PKK 2015-2019


25


D.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 4) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) telah menetapan kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, serta menyempurnakannya melalui pengembangan aplikasi pelaporan dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kemnaker, juga ditujukan untuk: 1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; 2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan; 3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja program tingkat Ditjen Binapenta dan PKK yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Ditjen Binapenta dan PKK tahun 2015-2019. Penetapan Kinerja Ditjen Binapenta dan PKK berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 27 Tahun 2016

26



E.


PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Ditjen Binapenta dan PKK melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala melalui laporan triwulanan yang di dukung dengan aplikasi e-monev Bappenas dan dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan realisasi anggaran yang telah di input/masukan oleh satuan kerja ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kementerian Keuangan. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja program Ditjen BInapenta dan PKK mengalami perubahan. Adapun perbandingan Indikator Kinerja Program (lama) sesuai Permenaker Nomor 14 tahun 2015 dengan Indikator Kinerja Program (baru) sesuai Permenaker Nomor 27 Tahun 2016, sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SESUAI PERMENAKER 14/2014

NO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM BARU SESUAI PERMENAKER 27/2016

KET

1

Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui Sistem Antar Kerja

2

Presentase peningkatan wirausaha baru per tahun

4

Presentase peningkatan wirausaha baru per tahun

TETAP

3

Persentase peningkatan Penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum

3

Persentase peningkatan Penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum

TETAP

4

Persentase peningkatan Rasio tenaga kerja pendamping dengan TKA untuk jabatan tertentu

1

Persentase peningkatan Rasio tenaga kerja pendamping dengan TKA untuk jabatan tertentu

TETAP

5

Persentase peningkatan jumlah pencari kerja yang difasilitasi untuk mengisi lowongan pekerjaan

2

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri

BERUBAH

6

Presentase penanganan penganggur dam setengah penganggur melalui sistem padat karya

7

Persentase peningkatan Calon Wirausaha yang mengikuti Inkubasi Bisnis


27


BAB III.


AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016 dalam pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Program dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Program. Rata-rata Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Program Ditjen Binapenta dan PKK adalah: 00,0%, dengan rincian pada Tabel dibawah ini: Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2016

No 1

Sasaran Program Terwujudnya pengendalian


tenaga

Target

Realisasi

Capaian

12 %

72,92%

607 %

14 %

-10,31%

-57,69 %

11 %

-17,86%

-46,44 %

20 %

7,91%

39,55 %

Pesentase peningkatan rasio tenaga kerja

kerja asing di Indonesia

pendamping dengan TKA untuk jabatan tertentu

2

Meningkatnya penempatan

2.2 tenaga

Persentase peningkatan tenaga kerja yang

Kerja informal maupun

ditempatkan di dalam

formal

negeri 2.3


3

Meningkatnya Kesempatan berusaha

2.4

Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun


29



Berdasarkan Tabel 3.1, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang tidak mencapai target 100%. Hal ini disebabkan karena

3 (dua) Indikator

Kinerja Program tidak mencapai target 100%.

B.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Selama periode tahun 2016 Ditjen Binapenta dan PKK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Program diuraikan sebagai berikut: 1.

Sasaran Program 1 : Terwujudnya pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia Untuk terwujudnya pelayanan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (TKA), dalam melakukan penyelarasan peraturan penggunaan TKA dengan membatasi untuk jabatan tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara penggunaan tenaga kerja asing, yaitu tenaga kerja asing yang dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, sehingga tidak semua jabatan dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap 8 (delapan) profesi yang menjadi prioritas menyusul penandatanganan mutual recognition arrangements (MRA) antara negara ASEAN. Delapan profesi prioritas tersebut yakni akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata. Untuk mengukurnya sasaran program ini dipergunakan indikator yaitu Peningkatan Rasio tenaga kerja pendamping dengan tenaga kerja asing (TKA) untuk jabatan tertentu, seperti tabel dibawah ini.

30




Pengukuran Indikator Kinerja Program-1 Indikator KInerja Program

Definisi Operasional

Cara Pengukuran

Persentase peningkatan rasio tenaga kerja pendamping dengan tenaga kerj asing untuk jabatan tertentu

Tenaga kerja pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang menjadi pendamping untuk alih keahlian tenaga kerja asing, sedangkan tenaga kerja asing adalah tenaga kerja dari luar negeri yang bekerja di perusahaan

Membandingkan tenaga kerja Pendamping yang bekerja dibandingkan dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia

Pencapaian sasaran program 1 dapat dicapai melalui indikator kinerja program “Persentase peningkatan rasio tenaga kerja pendamping dengan TKA untuk jabatan tertentu”. Indikator kinerja ini diukur dengan cara membandingkan TKI pendamping yang bekerja dibandingkan dengan TKA yang bekerja di Indonesia Rasio TK Pendamping =

Data

yang

didapatkan

 TKPendamping  TKA

terkait

dengan

pengendalian

penggunaan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut: Data Pengendalian Pengunaan Tenaga Kerja Asing Data

Tahun

Jumlah

2015

83.254 orang

Jumlah IMTA yang diterbitkan:

2015

90.986 izin

Jumlah Tenaga Pendamping

2016

127.165 orang

2016

74.183 izin

Jumlah Tenaga Pendamping

Kerja

Kerja

Jumlah IMTA yang diterbitkan:

Formulasi penghitungannya adalah sebagai berikut : Persentase peningkatan rasio Tenaga Kerja Pendamping


31



  TK Pendamping 2016    TK Pendaamping 2015   x100%    x100%       TKA 2016  TKA 2015    

 127.165   83.254   x100%    x100%   171,42%  91,50%  74.183   90.986 

 79,92% Pendukung kinerja; Jika di lihat dari nilai perbandingan diatas, jumlah TKA yang diberikan izin saat ini menurun tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pendamping yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh. Kegiatan utama yang dilakukan dalam upaya pencapaian indikator tersebut adalah : ➢ Pengembangan sistim online dalam pelayanan dalam rangka pemberian izin, baik melalui pembatasan jabatan-jabatan yang dapat diduduki serta dokumen persyaratan TKA itu sendiri; ➢ Meningkatkan sosialisasi peraturan yang mengatur tata cara penggunaan tenaga kerja asing ke daerah-daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota antar instansi pemerintah maupun swasta.

Capaian Kinerja Program Tahun 2016 No.

1.

32

Indikator Kinerja Program persentase peningkatan rasio tenaga kerja pendamping dengan TKA untuk jabatan tertentu

2015

2016

Target Realisasi

Target Realisasi

2%

7,64%

12%

79,92%

% Capaian Kinerja

Target Tahun 2019

607

18 %



Upaya

yang

akan

dilakukan

Laporan Kinerja - 2016 tahun

mendatang

dalam

pencapaian indikator kinerja program ini adalah : ➢ Memfasilitasi daerah dengan pemasangan dan pengembangan aplikasi online sistem pelayanan perijinan TKA untuk ke absahan dan akuratan data TKA dalam hal pelayanan perpanjangan ijin memperkejakan tenaga kerja asing (IMTA) di daerah. ➢ Meningkatkan

koordinasi

dan

kerjasama

antar

kementerian/lembaga dalam hal pengawasan serta penindakan bagi orang asing maupun tenaga kerja asing.

2.

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Informal maupun Formal Meluasnya penempatan tenaga kerja formal, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam peningkatan mekanisme antar kerja serta pihak swasta melalui lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan terhadap peluang sektor lapangan usaha yang membutuhkan pekerja dengan jabatan-jabatan tersedia. Sedangkan meningkatnya keberadaan tenaga kerja informal atas usaha masyarakat sendiri dalam mengembangkan berwirausaha/usaha kecil menengah dengan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja

dan

upah

tertentu,

yang

tidak

diatur

persyaratan

ketenagakerjaan. Dalam penempatan tenaga kerja formal dengan kebutuhan jabatan, maka mekanisme antar kerja menjadikan salah satu faktor besarnya minat masyarakat untuk mendaftar bekerja dari daerah asal ke daerah tujuan bekerja, yang dilakukan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan minat bekerja dari dari daerah asal ke negara tujuan bekerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN).


33



Untuk mengukur sasaran program ini dipergunakan dengan 2 (dua) indikator agar tercapai sasaran program dimaksud, yaitu: Pengukuran Kinerja Sasaran Program 2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja informal maupun formal No. 1.

2.

2015

2016

% Target Target Realisasi Capaian Tahun Kinerja 2019


Target

Realisasi


13%

17,87%

14%

-10,31%

-57,69

20%


9%

-38,45

11%

-17,86%

-46,44

15%

Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Sasaran Prgram-2 Indikator KInerja Program


Cara Pengukuran


Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri adalah jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi antar kerja yang dilakukan oleh Pemerintah

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja dalam negeri yang ditempatkan pada tahun ini, terhadap tahun lalu

Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna berbadan hukum

34

TKI (pekerja migran) pada pengguna berbadan hukum adalah TKI yang bekerja pada perusahaan

Membandingkan jumlah TKI yang bekerja pada pengg una berbadan hukum dengan total keseluruhan TKI (perseorangan + berbadan hukum)




Pencapaian sasaran program 2 dapat dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu : (i) “Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri” ; (ii) “Persentase peningkatan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum”.

Untuk mengukur sasaran program ini dipergunakan indikator yaitu peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja, dengan formulasi : Jumlah TK ditempatkan =

TK AKAD 2016  TK AKAD 2015 x100% TK AKAD 2015

(∑ TK DN yg ditempatkan ɳ – ∑ TK DN yg ditempatkan ɳ-1) x 100% ∑ TK yg ditempatkan ɳ-1 Indikator kinerja ini diukur dengan cara membandingkan jumlah TK dalam negeri yang ditempatkan tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Data Persentase Penempatan Tenaga Kerja AKAD tahun 2015-2016 Data Penempatan TK AKAD

Tahun

Jumlah

2015

39.203 Orang

2016

35.159 Orang

Kenaikan/Penurunan Persentase (%)

- 4.044 Orang -10,31 %

Sehingga perhitungan dalam capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

35.159  39.203  4.044 x100%  x100%  10,31% 39.203 39.203 Pendukung kinerja :


35



Semakin meluasnya penempatan tenaga kerja melalui LPTKS dan perusahaan terhadap peluang sektor lapangan usaha yang membutuhkan pekerja dengan jabatan-jabatan tersedia melalui pelaksanaan job fair di bursa kerja SMK . Besarnya minat masyarakat untuk mendaftar bekerja dari daerah asal ke daerah tujuan bekerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) untuk mengikuti program tersebut. Pengukuran Kinerja Sasaran Program 2 No.

2.


2015

2016

Target Realisasi Target Realisasi

Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri

13%

17,87%

14%

-10,31%

% Capaian Kinerja

Target Tahun 2019

-57,69

20%

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini adalah dengan indikator kinerja kegiatan yaitu; Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar kerja antar daerah (AKAD) / Antar kerja lokal (AKL) dan Kelembagaan penempatan tenaga kerja, melalui kegiatan: ➢ Orientasi pra pemberangkatan/penempatan tenaga kerja AKAD / AKL di 14 lokasi sebanyak 37 paket; ➢ Evaluasi kinerja bagi 14 lembaga penempatan tenaga kerja AKAD/AKL; ➢ Pembinaan pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD/AKL di 10 lokasi; ➢ Pembekalan tenaga kerja khusus muda dan wanita, tenaga kerja penyandang disabilitas dan lanjut usia sebanyak 50 paket. 36




Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut, sebagai berikut : ➢ Terdapat indikator kinerja kegiatan yaitu: Fasilitasi peningkatan mekanisme

pelayanan

penempatan

tenaga

kerja,

tidak

mencapai target dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan dibintang dalam rangka penghematan anggaran. Pengukuran Kinerja Sasaran Program 2

No. 3.

2015


Target

Realisasi


9%

-38,45

2016

% Target Target Realisasi Capaian Tahun Kinerja 2019

11%

-17,86%

-46,44

15%

Untuk mengukurnya sasaran program ini dipergunakan indikator yaitu Persentase peningkatan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum, dengan target sebagai berikut: Indikator kinerja program ini diukur dengan membandingkan selisih Jumlah TKI formal pada tahun 2016 dengan 2015 dengan jumlah TKI tahun 2015. Rumusnya adalah sebagai berikut:

Peningkatan penempatan TKI formal (pengguna berbadan hukum) =

TKI Formal 2016  TKI Formal 2015 x100% TKI Formal 2015 Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut :


37



Data Persentase Penempatan TKI Formal tahun 2015-2016 Data

Penempatan TKI Formal Penurunan

Tahun

Jumlah

2015

152.394 Orang

2016

125.176 Orang -27.218 Orang

Persentase (%)

-17,86 %

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

234.451  152.394  27.218 x100%  x100%  17,86% 152.394 152.394 Penempatan TKI Formal & I nformal tahun 2011-2016

Sumber data: PUSLITFO BNP2TKI (08-02-2017)

38




Evaluasi kinerja terhadap hal penempatan TKI Formal: Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk pekerjaan domestik. Kepmen ini berisi uraian tugas dan persyaratan 7 jabatan TKI yang bekerja di sektor domestik atau rumah tangga. Profesi itu adalah pengurus rumah tangga (housekeeper), Penjaga bayi (baby sitter), tukang masak (family cook), pengurus lansia (caretaker), supir keluarga (family driver), tukang kebun (gardener) dan penjaga anak (child care worker). Upaya Kemnaker dan BNP2TKI dalam mendorong semakin tingginya penempatan tenaga kerja Indonesia pada sektor Formal seharusnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia pada sektor formal, namun pada tahun 2016, berdasarkan data yang diperoleh dari Puslitfo BNP2TKI terjadi malah penurunan jumlah penempatan TKI sektor formal. Penyebab dari turunnya TK Formal kemungkinan dikarenakan faktor kebijakan moratorium pada Negara penempatan di kawasan Timur Tengah, yang diharapkan mencegah terjadinya penempatan non prosedural dan penempatan sektor informal. Upaya yang dilakukan oleh dalam pencapaian kinerja ini adalah dengan kegiatan : ➢ Penempatan Atase Tenaga Kerja (Atnaker), Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) dan Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan RI di luar negeri (KBRI, KJRI dan KDEI) merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mengoptimalkan penyelengaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ➢ Sosialisasi,

Bimtek,

dan

Koordinasi

dengan

Dinas

Kabupaten/Kota


39



➢ Fasilitasi, koordinasi penyelesaian permasalahan TKI dan monitoring pemulangan TKI, pembentukan satgas TKI Non Prosedural, serta Sosialisasi perlindungan TKI ➢ Memprioritaskan penyelesaian RUU PPILN sehinggan MoU yang akan ditandatangani akan mengacu kepada RUU PPILN yang baru

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja program tsb dengan : ➢ Sistem belum terintegrasi dengan Kabupaten/Kota, sehingga terlambat pemenuhan job ➢ Harus

berkoordinasi

penyelesaian

dengan

permasalahan

banyak TKI,

stakeholder

sehingga

dalam

menghambat

penyelesaian permasalahan, serta keterbatasan anggaran Karena jumlah TKI yang bermasalah cukup banyak dengan cakupan wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia ➢ Kewenangan dalam menetapkan dan melakukan pertemuan kerjasama bilateral harus disepakati kedua belah pihak (pemerintah RI dan pemerintah Negara tujuan penempatan sehigga kepastian jadwal pelaksanaan pertemuan masih tahap negosiasi ➢ Kewenangan

dalam

menentukan

agenda

pertemuan

lembaga/forum internasional, regional & multilateral harus disepakati bersama-sama semua Negara anggota, baru dapat terlaksana agenda yang telah ditetapkan ➢ Adanya surat Menlu Nomor 675/WN/II/2016/09/01 perihal tindak lanjut penundaan penyusunan perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan No. B.145/Men/SJ-KLN/VIII/2016.

40



Upaya

yang

akan


dilakukan

tahun

mendatang

dalam

pencapaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut : ➢ Sosialisasi,

bimtek,

dan

koordinasi

dengan

Dinas

Kabupaten/Kota ➢ Update data mengenai informasi PPTKIS ➢ Pemeliharaan & peningkatan kualitas system & SDM yang menggunakan ➢ Memperbanyak jumlah satgas pencegahan TKI Non Prosedural ➢ Meningkatkan efektifitas dan kinerja Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural ➢ Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder atau pihak terkait

3.

Sasaran Program 3 : Meningkatnya Kesempatan Berusaha Peningkatan disinergikan

penciptaan

dalam

program

kesempatan

berusaha

pengembangan

dan

yang

perluasan

kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya produktif & infrastruktur, wirausaha melalui tenaga kerja mandiri (TKM) dan terapan teknologi tepat guna (TTG). Kegiatan ini diberikan kepada kelompok masyarakat untuk penanganan pengangguran melalui sistim padat karya dalam membangun sarana usaha produktif dan infrastruktur

pedesaan

secara

bergotong-royong

sehingga

menimbulkan manfaat bagi masyarakat desa. Sedangkan pelaku usaha

produktif

yang

menerapkan

TKM

dan

TTG

untuk

menghasilkan produk yang berkelanjutan dalam mengelola usaha, penciptaan wirausaha baru dan peningkatan pengelolaan usaha serta pemberian bantuan sarana usaha yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan SDM masing masing.


41



Untuk mengukurnya sasaran strategis ini dipergunakan indikator yaitu Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun, dengan target sebagai berikut: Capaian Kinerja Program Tahun 2016 No.

1.

Indikator Kinerja Program persentase peningkatan wirausaha baru per tahun

2015

2016

Target Realisasi

Target Realisasi

100%

383,53%

20%

7,91%

% Capaian Kinerja

Target Tahun 2019

39,55

30%

Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Sasaran Prgram-2 Indikator KInerja Program


Persentase Wirausaha baru yang peningkatan dimaksud adalah wirausaha wirausaha baru per yang mendapatkan bantuan permodalan melalui kegiatan tahun perluasan kesempatan kerja

Cara Pengukuran Membandingkan jumlah wirausaha baru (WB) pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu

Indikator kinerja program ini diukur dengan membandingkan selisih Jumlah Wirausaha melalui perluasan kesempatan kerja pada tahun

2016

dengan

Jumlah

Wirausaha

melalui

perluasan

kesempatan kerja tahun 2015. Rumusnya adalah sebagai berikut:

Peningkatan wirausaha baru =

Wirausaha Baru 2016  Wirausaha Baru 2015 x100% Wirausaha Baru 2015 Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:

42




Data Persentase Peningkatan Wirausaha melalui Perluasan Kesempatan Kerja Data

Wirausaha melalui Perluasan Kesempatan Kerja WUB TKM TTG PKP

Tahun

Jumlah

2015

49.650 Orang

2016

53.580 Orang

Kenaikan

3.930 Orang

Persentase (%)

7,91 %

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

53.580  49.650 3.930 x100%  x100%  7,91% 49.650 49.650 Pendukung kinerja : Jika di lihat dari nilai perbandingan diatas, jumlah wirausaha melalui perluasan kesempatan kerja antara tahun 2015 dengan tahun 2016 terjadi kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena di tahun 2016 terdapat tambahan alokasi paket kegiatan baik di pusat maupun daerah, walaupun terdapat penghematan anggaran yaitu kegiatan (1) Penciptaan Wirausaha baru Tenaga Kerja Muda (Quickwins), (2) Penciptaan WUB Melalui Bimbingan Teknis dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha Tenaga Kerja Mandiri (Reguler), (3) Pendayagunaan Institusi Lokal Dalam Rangka Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri, dan (4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan Wirausaha Baru sebanyak 33.980 orang yang tersebar di 33 Provinsi melalui Dekonsentrasi dan 200 Kabupaten/Kota.


43


C.


REALISASI ANGGARAN Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada tahun 2016 pagu awal adalah sebesar Rp 858.380.381.000,-. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, terdapat pergeseran dan penyesuaian anggaran sehingga alokasi anggaran menjadi sebesar: Rp 671.708.743.000,dengan rincian sebagai berikut: 1. Dana Alokasi Pusat

: Rp 338.191.889.000,- yang teralokasi

untuk 7 (tujuh) satuan kerja tingkat eselon II pada Ditjen Binapenta dan PKK; 2. Dana Alokasi Daerah : Rp. 333.516.854.000,- yang teralokasi untuk 200 satuan kerja pelaksana daerah pada kabupaten/kota dan 33 satuan kerja pelaksana daerah di provinsi. Pagu Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2016

44




Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK (Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja)

NO

UNIT ORGANISASI/ SATKER

A

PUSAT

PAGU 338,191,889,000

1

SEKRETARIAT DITJEN BINAPENTA & PKK

23,592,237,000

2

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR KERJA

40,869,187,000

3

DIREKTORAT PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

4

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

57,964,751,000

DIREKTORAT PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

91,033,365,000

BALAI BESAR PPK DAN PKK LEMBANG

82,908,043,000

5 6 7

B

6,757,032,000

DAERAH

8

DANA DEKONSENTRASI (34 PROVINSI)

9

TUGAS PEMBANTUAN (298 Kab/Kota)

35,067,274,000

333,516,854,000 70,947,809,000 262,569,045,000

TOTAL

671,708,743,000

Program Perluasan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja: -

Jumlah Anggaran setelah Revisi I Tahun 2016

: Rp. 858.380.381.000,-

-

Jumlah Anggaran setelah Revisi II Tahun 2016

: Rp. 671.708.743.000,-

-

Jumlah Realisasi Anggaran sampai Desember 2016

: Rp. 647.441.524.135,-

-

Persentase Penyerapan DIPA Tahun 2016

: 96,39 %

Adapun penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sebesar Rp 647.441.524.135,- (96,39 %), dengan rincian sebagai berikut :


45



Penyerapan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK

(Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja) Posisi : 31 Desember 2016

Realisasi (Rp.)

Keu (%)

Pusat

Pagu Self Blocking(Rp.) 338,191,889,000

322,010,552,822

Daerah

333,516,854,000

325,431,284,813

671,708,743,000

647,441,837,635

95.22 97.64 96.46 98.62 96.92 98.22 91.84 90.57 97.58 94.78 98.33 96.39

No

Kegiatan

A 1 2 3 4 5 6 7

B 8 9

Pengembangan Pasar Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Inkubasi Bisnis Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dukungan Administrasi dan Manajemen Dekonsentrasi (33 Provinsi) Tugas Pembantuan (200 Kab/Kota)

23,592,237,000 40,869,187,000 6,757,032,000 57,964,751,000 91,033,365,000 35,067,274,000 82,908,043,000

70,947,809,000 262,569,045,000

23,035,618,410 39,423,378,850 6,663,967,970 56,178,420,602 89,411,613,625 32,204,273,106 75,093,280,259

67,241,729,881 258,189,554,932

Target dan Realisasi Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK (Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja) Tahun 2016

46



D.


HAMBATAN DAN KENDALA Tantangan dan permasalahan secara umum yang dihadapi sehingga menjadi hambatan ataupun kendala pada Ditjen Binapenta dan PKK dalam mencapai target capaian kinerja dan terhadap penyerapan anggaran, diantaranya sebagai berikut : 1. Bahwa penetapan indikator kinerja menunjukan tanggungjawab organisasi atas target/capaiannya. Perubahan atas reviu Rencana Strategis dengan terbitnya Permenaker Nomor 27 Tahun 2016, salah satunya pada sasaran startegis Peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis yakni Penyediaan lapangan kerja 10 juta dan Peningkatan persentase tenaga kerja formal, yang berimbas terhadap rentang kendali dan kapasitas/kemampuan antara Kemnaker maupun Ditjen Binapenta & PKK. Dimana sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis tersebut terlalu besar untuk dikendalikan hanya oleh Kemnaker. Idealnya menjadi Indikator Makro Nasional (Level Presiden atau Lintas Stakeholder), sedangkan stakeholder nonNaker diluar rentang kendali organisasi; 2. Adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden

Nomor

8

penghematan

dan

pelaksanaan

APBN

Tahun

2016

pemotongan dan

tentang

belanja

APBN-P

Langkah-langkah

K/L

tahun

dalam

2016.

rangka Sehingga

mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan adanya pergeseran anggaran, dikarenakan harus menyisir belanja item-item yang menjadi sasaran utama pemotongan dan tidak mengurangi target capaian dari kegiatan prioritas; 3. Untuk target kinerja rancangan rencana strategis pada periode 20152019, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dan disinkronnisasi dengan rancangan awal RPJMN 2015-2019 maupun pertimbangan-


47



pertimbangan internal seperti kesiapan organisasi dan lain sebagainya dalam perencanaan dan penetapan program maupun kegiatan; 4. Masih terdapat pelaksana kegiatan di daerah/pihak disnaker/SKPD kurang

memperhatikan

pentingnya

dalam

ketepatan

waktu

penyampaian laporan secara berkala/periodik dan berkoordinasi atas kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan; Gambar 3.20 Identifikasi Permasalahan Secara Umum

48




BABBAB IV. IV. PENUTUP PENUTUP A.

KESIMPULAN 1. Ditjen Binapenta & PKK dalam Laporan Kinerja Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP), maupun analisis kinerja berdasarkan capaian dan hambatan kinerja. 2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Ditjen

Binapenta

dan

PKK

memberikan

gambaran

bahwa

keberhasilan dalam pelaksanaan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

B.

SARAN / LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN 1. Diperlukan

komitmen

dan

dukungan

semua

pihak,

untuk

memperoleh data kesempatan kerja yang tercipta sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 melalui sistem informasi 10 juta kesempatan kerja. Sistem ini bersifat self assessment dan real time, artinya seluruh kementerian, lembaga dan BUMN secara mandiri akan menyampaikan jumlah penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang tercipta dari aktivitas/kegiatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | BAB IV PENUTUP

49



2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja agar ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. 3. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan

kinerja dan laporan

keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan

output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.

50

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | BAB IV PENUTUP

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV-A Jakarta 12950 Telp. +62 21-5250991, +62 21-5214564, Fax. +62 21-5227588, +62 21-5214564 E-mail : [email protected], [email protected] Website : http://kemnaker.go.id/

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Recommend Documents