DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr
ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN ( Kajian Alih Fungsi Tanah Terhadap Berlakunya UU NO. 41 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ) Tri Feby Handayani 1, Ana Silviana 2, Sri Sudaryatmi 3
Abstrak Kota Semarang memiliki permasalahan cukup kompleks dalam melakukan penataan bagi pengembangan kawasan permukiman. Hal tersebut dimungkinkan dengan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk Kota Semarang yang menyebabkan semakin tinggi pula tingkat permintaan terhadap lahan untuk tempat tinggal. Mengingat keterbatasan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan, sehingga menggunakan lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi perumahan. Dalam hal ini pembangunan permukiman perlu diatur dan disesuaikan dengan perencanaan tata ruang kota serta mengacu pada Tata Guna Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi tersebut dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifika penelitian deskriptif- analitis yaitu mengkaji alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan yang dikaitkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UndangUndang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihfungsian tanah pertanian menjadi perumahan dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Namun, apabila ditinjau dari segi Tata Guna Tanah pelaksanaan alih fungsi tanah tersebut tidak sesuai karena tanah yang dialihfungsikan tersebut adalah tanah pertanian yang berfungsi sebagai kawasan resapan air sehingga diperlukan suatu perlindungan terhadap tanah pertanian tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kesimpulan dari hasil penelitian, pelaksanaan alih fungsi lahan dapat dicegah dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pembangunan 1
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2
perumahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah. Kata Kunci : Alih Fungsi Tanah, Pertanian ke Non Pertanian, UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 Abstract
Semarang have quite complex issues in doing Setup for the development of the settlement. This is made possible by the high levels of population density of Semarang that causes the higher level also the demand for land for housing. Given the limitations of the land used for housing development, so that the agricultural land use in the disable instead into the housing. In this case the construction of the settlements need to be regulated and adjusted to the spatial planning of the city and refers to land use. This research aims to determine the suitability of the execution of functions of agricultural land into housing with the provision of Spatial Plan area of the city of Semarang, and knowing the functions over the implementation of the compliance with the provisions of Act No. 41 of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food. The methods used in this research is the juridical-normative approach is done by examining the references or secondary data, with descriptiveanalytical research spesifika that examines the function of agricultural land into housing that is associated with the applicable legislation, namely Act No. 41 of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food and Spatial Plan of The city of Semarang. Based on the results of the research note that the pengalihfungsian agricultural land into housing is carried out in accordance with the provisions already Spatial Plan area of the city of Semarang. However, when are reviewed in terms of the land use the land over the function implementation is not appropriate because the dialihfungsikan land is farmland that serves as the absorption water so necessary a protection of farmland, with the promulgation of Act No. 41 of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food. The conclusions of the study results, the implementation of functions of the land can be prevented by the presence of law No. 41 of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food and housing development should be done in accordance with the provisions of the Regional Spatial Plan and land use. Keywords: Agricultural land over the function to Non agriculture, Act No. 41 of 2009
ii
salah satu kebutuhan pokok
Pendahuluan
manusia. Hakikat
pembangunan
diamanatkan dalam Undang-
nasional adalah pembangunan
Undang Dasar 1945.
manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan
masyarakat
Tanah
seluruh
fungsi
Indonesia
berdasarkan
Pancasila
dan
satu
segi
seiring
Alih fungsi tanah merupakan
pertanahan.
pertanahan
perubahan
adalah
Fenomena ini tentunya dapat
merupakan kebutuhan dasar (
mendatangkan
basic need) masyarakat secara
fungsi tanah pertanian yang tidak
pengaturan yang ekstra hati-
pembangunan
yang
kapasitas
kini banyak tanah pertanian
banyak
perumahan hal
dapat
penyediaan pangan berkurang, kegiatan
yang di alih fungsikan menjadi
dilakukan adalah pembangunan
permukiman,
terkendali
mengancam
hati dan saksama.4 satu
permasalahan
yang serius. Implikasi alih
itu,
diperlukan penanganan serta
Salah
dari
pemanfaatan bagi non pertanian.
dengan rakyat. Sebab tanah
Karena
spesifik
penggunaan untuk pertanian ke
masalah yang terkait langsung
keseluruhan.
menimbulkan
pertambahan jumlah penduduk.
dengan
kebijaksanaan
pertumbuhan
permasalahan kompleks akibat
pembangunan nasional adalah berkaitan
beralih
peradaban manusia. Hal ini akhirnya
Salah
kawasan
mulai
populasi dan perkembangan
UUD 1945.
Masalah
Sebagaimana
tanah
dan
perumahan
atau
pemukiman penduduk.5
tersebut
Keterbatasan persediaan
diupayakan dalam memenuhi
tanah
di
daerah
perkotaan
menjadi tanah sebagai sumber 4
Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.10
5
G. Kartasapoetra, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. ( Jakarta : PT. Bina Karsa, 1985)
1
daya
yang
langka.
yang ada di Kota Semarang
Ketidakseimbangan penduduk
pada saat ini tertuju di daerah
di daerah perkotaan dengan
pinggiran
persediaan tanah yang ada serta
pembangunan perumahan yang
struktur
pada
sosial
ekonomi
kota.
awalnya
Banyak
lahan
masyarakat yang pluralis yang
digunakan
mendasari
semakin
pertanian yang sekarang ini
permasalahan
banyak dialih fungsikan oleh
kompleksnya pertanahan
di
daerah
untuk
Dahulu, Kota Semarang banyak
tanah
pihak pengembang (developer)
perkotaan. 6
memiliki
adalah
yang
dijadikan
kawasan
perumahan dan permukiman.
lahan
Uraian diatas dapat ditarik
pertanian dan berkebunan, kini
permasalahan
sebagian besar sudah beralih
disusun sebagai berikut:
fungsi dan kegunaan untuk
1. Apakah pelaksanaan alih
kepentingan terutama
yang
lain,
fungsi
yang
tanah
dapat
pertanian
dialih-fungsikan
menjadi perumahan sudah
sebagai kawasan rumah tempat
sesuai dengan Rancangan
tinggal dan kawasan industri.
Tata Ruang Wilayah Kota
Pengalihfungsian
Semarang ?
tanah
tersebut harus sesuai dengan
2. Apakah alih fungsi yang
ketentuan yang ada, termasuk
terjadi sudah sesuai dengan
sesuai dengan peruntukan yang
ketentuan Undang-Undang
terdapat pada peraturan tata
No. 41 Tahun 2009 tentang
ruang wilayah ( Rencana Tata
Perlindungan
Ruang Wilayah ).
Pertanian
Pembangunan
kawasan
Lahan Pangan
Berkelanjutan ?
perumahan dan permukiman Metode Penelitian Soejarwo Soeromiharjo, “Aspek Sosial Administrasi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Perkotaan”, Makalah FH UGM ( Yogyakarta : 1993), hlm. 45 6
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
2
adalah normatif.
pendekatan
yuridis
Penelitian
dengan
Jenis
yang
digunakan dalam penelitian ini
metode yuridis normatif adalah
adalah
penelitian
Penelitian
hukum
penelitian
yang
deskriptif
analitis.
deskriptif
adalah
dilakukan dengan cara meneliti
penelitian yang bertujuan untuk
bahan
melukiskan (menggambarkan)
pustaka
atau
data
sekunder belaka.7
sesuatu permasalahan di daerah
Metode yuridis normatif yang
dilakukan
tertentu atau pada saat tertentu.
penulis
Penulisan hukum yang
terdapat segi yuridis dan segi
bersifat
normatif. Segi yuridis terletak
dalam penulisan hukum ini,
pada penggunaan pendekatan-
memaparkan, melukiskan atau
pendekatan prinsip-prinsip dan
menggambarkan
asas-asas
dalam
peraturan perundang-undangan
serta
yang berlaku, yaitu Undang-
permasalahan.
Undang No. 41 Tahun 2009
Sedangkan dari segi normatif
tentang Perlindungan Lahan
dalam penilitian ini adalah
Pertanian
acuan yang digunakan peneliti
Berkelanjutan.
hukum
meninjau,
melihat
menganalisa
untuk
menganalisa
A. Kesesuaian
mengenai Alih Fungsi Tanah
Pangan
Alih
Pertanian
Undang-
Fungsi
Untuk
Pembangunan
Undang No. 41 Tahun 2009
Perumahan
Dengan RTRW
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
suatu
Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian Menjadi Perumahan dengan
analitis
Hasil Pembahasan
permasalahan yang ada, yaitu
berkaitan
deskriptif
1. Pengunaan Lahan Kota
Pangan
Semarang
Berkelanjutan.
Kota memiliki
Semarang luas
wilayah
sebesar 373,70 km2 dengan
7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 13
3
penggunaan lahan meliputi
dalam
:8 penggunaan lahan sawah,
Kota Semarang Nomor 14
lahan non sawah dan lahan
Tahun
kering. Penggunaan lahan
Rencana
Tata
sawah terdiri dari irigasi
Wilayah,
rencana
teknis (198 Km2), setengah
pemanfaatan ruang meliputi:
teknis (530 Km2), irigasi
Kawasan
sederhana/irigasi
kawasan yang ditetapkan
desa/non
2011
dengan
(2,031 Km2), dan yang
melindungi
tidak
lingkungan
diusahakan
(267
Daerah
tentang Ruang
lindung
PU (45 Km2), tadah hujan
fungsi
pola
yakni
utama
kelestarian hidup
yang
Km2). Penggunaan lahan
mencakup sumberdaya alam
sawah dan lahan non sawah
dan sumberdaya buatan; dan
meliputi lahan pekarangan
Kawasan Budidaya yakni
(38%),
ladang
(21%),
kawasan yang ditetapkan
tegalan
(14%),
lainnya
dengan fungsi utama untuk
(11%), perkebunan (5%),
dibudidayakan atas dasar
tambak dan kayu-kayuan
kondisi dan potensi sumber
(4%), padang rumput (2%),
daya alam, sumber daya
tidak
manusia, dan sumber daya
diusahakan
Sedangkan meliputi
lahan
(1%). kering
pekarangan
bangunan (42%), gembala
buatan.
dan
padang
2. Kesesuaian
(5%),
Alih
Pertanian
kebun
Pembangunan
(27%),
tambak/kolam,
Dengan
lainnya/tanah kering (26%).
Semarang
sebagaimana
Fungsi
Tanah Pertanian Ke Non
tambak/rawa, tegalan dan
Penggunaan
8
Peraturan
lahan,
Untuk
RTRW
Pemerintah
ditetapkan
Perumahan Kota
Kota
Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
RKPD Kota Semarang Tahun 2014
4
11
Tahun
2011
tentang
dialih
fungsikan
menjadi
Rencana Tata Ruang Wilayah
perumahan adalah daerah hijau
Kota Semarang.
maka pihak Pemerintah Kota
Pasal 2 Peraturan Daerah
Semarang tidak memberikan
Kota Semarang Nomor 11
ijin dan menolak pengajuan
Tahun 2011 disebutkan bahwa
pembangunan
Tujuan penataan ruang adalah
tersebut.
perumahan
terwujudnya Kota Semarang
Hal
tersebut
sebagai pusat perdagangan dan
mencerminkan
adanya
jasa
kesesuaian
berskala
internasional
antara
Peraturan
yang aman, nyaman, produktif,
Rencana Tata Ruang Wilayah
dan berkelanjutan.
Kota
Menurut penulis,
di
dengan
pendapat
pelaksanaan di lapangan, dan
pembangunan
tugas dari Pemerintah Kota
perumahan-perumahan berada
Semarang
Kota
yang
Semarang
Semarang
Kantor
Pertanahan yaitu melakukan
merupakan pembangunan yang
pengawasan
berada dikawasan non hijau.
pembangunan
Pembangunan
tersebut
di
serta
daerah
terhadap perumahan agar
dalam
tersebut sudah sesuai dengan
pelaksanaannya tetap sesuai
ketentuan Rencana Tata Ruang
dengan peruntukkannya dan
Wilayah
syarat-syarat yang ada di dalam
Kota
Semarang.
Dalam pelaksanaannya
para
ijin lokasi tetap dipatuhi.
perusahaan
pembangun
Namun, apabila dilihat
perumahan
sudah
dari segi Tata Guna Tanah
berkoordinasi terlebih dahulu
menurut Peraturan Pemerintah
dengan pihak Pemerintah Kota
No. 16 Tahun 2004 tentang
Semarang apabila sesuai maka
Penatagunaan
pembangunan tersebut dapat
pelaksanaan alih fungsi lahan
dilakukan , sedangkan apabila
pertanian menjadi perumahan
lokasi
tersebut tidak sesuai dengan
yang diminta
untuk
5
Tanah
ketentuan
peraturan
wilayah
resapan
air,
kini
perundang-undangan.
Dalam
digunakan untuk pembangunan
Pasal
bahwa
perumahan. Alih fungsi lahan
penggunaan tanah merupakan
tersebut dapat terjadi karena
kegiatan di bidang pertanahan
tidak ada kesesuaian antara
di
dan
penggunaan dan pemanfaatan
serta
tanah dengan Rencana Tata
berdasarkan
Ruang Wilayah Kota Semarang
4
dijelaskan
kawasan
kawsan
lindung
budidaya,
diselenggarakan
Rencana Tata Ruang Wilayah
serta
kajian
Kabupaten/ Kota.
wilayah.
kondisi
fisik
Salah satu contoh yaitu Kawasan Mijen yang terletak di BWK IX
B. Kesesuaian
Alih
Fungsi
dengan luas
Tanah Pertanian Ke Non
kurang lebih 6.213 (enam ribu
Pertanian dengan ketentuan
dua ratus tiga belas) hektar,
UU No. 41 Tahun 2009
daerah
Tentang Perlindungan Lahan
tersebut
merupakan
yang
memberikan
kawasan
Pertanian
Pangan
perlindungan terhadap kawasan
Berkelanjutan
bawahannya yaitu berfungsi
Alih
fungsi
tanah
sebagai kawasan resapan air
pertanian tidak dapat dicegah
yang dapat dilakukan dengan
akan tetapi dapat dipersempit
cara
kemungkinannya yakni dengan
melakukan
rehabilitasi
kawasan resapan air yang telah
diundangkannya
gundul
Undang Republik Indonesia
melalui
penghijauan
dan mengarahkan pemanfaatan
Nomor 41 Tahun 2009.
ruang di kawasan resapan air
Pasal
untuk fungsi hutan. Hal menunjukkan kesesuaian
mengenai tersebut
tidak lahan
Undang-
3
memaparkan
tujuan
Undang-Undang
dibuatnya tentang
ada
Perlindungan Lahan Pertanian
yang
Pangan Berkelanjutan. Dalam
seharusnya digunakan untuk
Undang-Undang
6
ini
pemerintah menegaskan bahwa
pengendalian,
tanah pertanian harus terus
pengembangan
dipertahankan
dapat
informasi, perlindungan dan
seluruh
pemberdayaan petani, peran
karena
berpengaruh
pada
pengawasan, sistem
aspek kehidupan masyarakat
serta
yakni aspek ekonomi, sumber
pembiayaan.
daya alam, dan sumber daya
kawasan dan lahan pertanian
lingkungan.
pangan
Perlindungan
masyarakat,
dan
Perlindungan
dilakukan
dengan
lahan
menghargai kearifan budaya
pertanian pangan merupakan
lokal serta hak-hak komunal
bagian yang tidak terpisahkan
adat.
dalam penataan ruang wilayah.
Menurut
penulis,
Untuk itu, perlindungan lahan
berdasarkan UU No 41 tahun
pertanian
2009,
pangan
perlu
untuk
keperluan
dilakukan dengan menetapkan
Kemandirian, Keamanan dan
kawasan-kawasan
pertanian
Ketahanan
pangan yang perlu dilindungi.
diperlukan
Kawasan
Lahan
pertanian
merupakan
bagian
pangan dari
Pangan
Penyelamatan
Pertanian
Penyelamatan
maka
harus
Pangan. segera
penataan kawasan perdesaan
dilakukan karena laju konversi
pada
wilayah
lahan sawah atau pertanian
Dalam
kenyataannya
lahan
pertanian
kabupaten. lahan-
pangan lainnya sangat cepat.
pangan
Salah satu contoh alih
berlokasi di wilayah kota juga
fungsi yang terjadi di Kota
perlu mendapat perlindungan.
Semarang yaitu alih fungsi
Perlindungan
kawasan
lahan pertanian di kawasan
pertanian pangan dan lahan
Mijen, Daerah kawasan Mijen
pertanian
meliputi
merupakan kawasan pertanian
perencanaan dan penetapan,
yang dialihfungsikan menjadi
pengembangan,
megaproyek perumahan, untuk
pangan
penelitian,
pemanfaatan dan pembinaan,
itu
7
pemerintah
kota
harus
mengawasi penerapan aturan
Keberhasilan
perihal
Pendayagunaan Tanah.
Koefisien
Bangunan
(KDB)
Dasar di
Jakarta : PT. Bina Karsa,
perumahan daerah atas, serta dalam perumahan
1985), hlm.10
pembangunan tersebut
(
Muchsin dan Imam Koeswahyono,
harus
Aspek Kebijaksanaan Hukum
sesuai dengan Rencana Tata
Penatagunaan Tanah Dan
Ruang. 9
Penataan Ruang, (Jakarta :
Upaya pemerintah yang
Sinar Grafika, 2008), hlm. 10
telah dilakukan dalam rangka
Soekanto,
Soerjono.
Pengantar
perlindungan lahan pertanian
Penelitian Hukum. ( Jakarta :
pangan berkelanjutan masih
UI Press, 1986), hlm. 52
kurang, dalam pelaksanaannya diperlukan
suatu
Soemitro,
koordinasi
Ronny
Hanitijo.
Metodologi
Penelitian
dan mekanisme melalui sanksi
Hukum
Jurimetri.(
yang tegas agar pelaksanaan
Jakarta : Ghalia Indonesia,
perlindungan tanah pertanian
1998), hlm.98
dapat terlaksana dengan baik
Dan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
tidak hanya sekedar UndangUndang. Selain itu diperlukan satu kesepahaman mengenai
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah agar tidak terjadi perbedaan pandangan bagi setiap instasi
Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
pemerintah. Daftar Pustaka Kartasapoetra, G. Jaminan
Hukum Tanah UUPA
http://gagasanhukum.wordpress.c
bagi
om/2013/10/28/alih-fungsi kawasan-hijau/
9
http://gagasanhukum.wordpress.com/2 013/10/28/alih-fungsi-kawasan-hijau/
8
9
