DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PERANAN PAJAK PARKIR DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR PENULISAN HUKUM Reza Fairuzabadi, Budi Gutami, Dwi Poernomo Hukum Administrasi Negara ABSTRAK Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah merupakan salah satu target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang di tuntut kemampuannya dalam hal penyediaan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Pajak parkir mempunyai peranan penting memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana informan, jenis dan sumber data berasal dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, dengan metode analisis data berupa analisis kualitatif. Pajak Pakir sebagai salah satu pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itulah diperlukan langkah serius bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Parkir. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang sebagai dinas daerah yang diberi kewenangan mengurus dan mengelola keuangan daerah secara mandiri mengelola Pajak Parkir, den[gan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Parkir.

Kata Kunci: Otonomi Daerah,Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

1


ABSTRACT Economic development in the region is one of the targets to be achieved by the government. Therefore we need a central and local government efforts to increase budget revenues and expenditures. In order to realize the success of regional autonomy in accordance with Law No. 32 Year 2004 jo Law Number 12 Year 2008 on Regional Government, the City of Semarang on demand capabilities in the provision of funds to run the administration and development of the sector, particularly in the area of local taxes. Parking tax has an important role to contribute in raising revenue from local taxation sector. Method of approach used in this study is an empirical method of judicial approach, the specification of descriptive analytical study, in which informants, types and sources of data derived from field observations and literature study. Location of the research conducted in the Department of Finance and Asset Management Area (DPKAD) of Semarang, the method of data analysis in the form of qualitative analysis. Parking tax as one of the local tax as stipulated in Local Regulation No. 10 Year 2011 about parking tax, it is important to be implemented in an effort to increase the Revenue and Expenditure (Budget). That's necessary for any serious steps local governments to develop regional regulation as a basis for collecting parking tax. Regulation on Tax preparation Parking is a mandate of the Act No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Department of Finance and Asset Management Area (DPKAD) Semarang as local agencies are given authority to administer and manage local finance independently manages the parking tax, den [gan formation Semarang Regional Regulation No. 10 Year 2011 on Parking Tax.

Keywords: Local Autonomy, Local Taxes and Levies, Tax Free, Semarang Regional Regulation No. 10 Year 2011 about Parking Tax.

2


Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang

PENDAHULUAN

bersifat memaksa untuk keperluan negara

A. Latar Belakang Masalah Pancasila pembangunan bahwa

tujuan

sebagai nasional

paradigma

diatur dengan undang-undang”.

menggariskan nasional

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

suatu

32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor

masyarakat yang adil dan makmur yang

12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

merata baik materiil maupun spiritual

yang berprinsip pada pemberian otonomi

berdasar

daerah

adalah

untuk

pembangunan

Penyelenggaraan otonomi daerah

mewujudkan

Undang-Undang

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

pentingnya

yang

luas,

nyata

dan

bertanggungjawab kepada daerah secara posisi

proporsional yang diwujudkan dengan

keuangan ini, S. Pamudji menegaskan

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan

sebagai berikut :1

sumber daya nasional.

“Pemerintah Daerah tidak akan

2

Sumber pembiayaan yang paling

melaksanakan fungsinya dengan efektif

penting adalah sumber pembiayaan yang

dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk

dikenal dengan istilah Pendapatan Asli

pemberian pelayanan dan pembangunan,

Daerah

dan keuangan inilah yang merupakan salah

utamanya adalah penerimaan yang berasal

satu dasar kriteria untuk mengetahui secara

dari komponen pajak daerah dan retribusi

nyata kemampuan daerah dalam mengurus

daerah.

rumah tangganya sendiri”. Sebagai

dimana

komponen

Menurut Rochmat Soemitro, pajak segala

merupakan kontribusi wajib kepada negara

sesuatu tentang pajak telah ditetapkan

yang terutang oleh orang pribadi atau

dalam

negara

(PAD)

hukum

Undang-Undang Dasar Negara 2

1

S. Pamudji, Pembinaan Perkotaan Di Indonesia, (Jakarta: Ichtisar, 1980), halaman 61-62

3

Philipus M. Hardjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Surabaya: Universitas Gadjah Mada , Press, 1994), halaman 111


badan yang bersifat memaksa berdasarkan

kendaraan bermotor. Subyek dari pajak

Undang-Undang dengan tidak mendapat

parkir adalah orang yang menikmati

timbal

dan

pelayanan parkir. Tujuan dari pajak parkir

digunakan untuk keperluan negara bagi

salah satunya adalah memberi penghasilan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.3

kepada daerah atau diarahkan untuk

balik

secara

langsung

Pajak daerah adalah iuran wajib

kepentingan masyarakat di daerah yang

yang dilakukan oleh daerah kepada orang

mengelola suatu obyek dari pajak parkir.

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung

Berdasarkan uraian tersebut diatas,

yang seimbang, yang digunakan untuk

menarik untuk dijadikan tulisan hukum

membiayai penyelenggaraan Pemerintah

dengan

Daerah

dan

pembangunan

daerah.4

judul:

PARKIR

“PERANAN

DALAM

PAJAK

MEMBERIKAN

Pemerintah Daerah di Indonesia terbagi

KONTRIBUSI

menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI

dan Pemerintah Kabupaten atau Kota,

KOTA SEMARANG BERDASARKAN

yang

PERATURAN

diberi

kewenangan

untuk

melaksanakan otonomi daerah.5

B. Rumusan Masalah

Menurut

Berdasarkan latar belakang tersebut

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

di

tentang

permasalahan sebagai berikut :

Pajak

Daerah

dan

KOTA

2011 TENTANG PAJAK PARKIR”.

pajak daerah yang merupakan salah satu pajak Kabupaten/Kota.

DAERAH

SEMARANG NOMOR 10 TAHUN

Pajak parkir termasuk bagian dari

jenis

TERHADAP

Retribusi

atas,

maka

dapat

dirumuskan

Daerah. Pajak parkir adalah pajak atau

1. Peraturan-peraturan apakah yang mengatur

penyelenggaraan tempat parkir di luar

tentang pemungutan pajak parkir di Kota

badan-badan jalan, baik yang disediakan

Semarang ?

berkaitan dengan pokok usaha maupun

2. Bagaimanakah peran pajak parkir dalam

yang disediakan sebagai suatu usaha

memberikan

kontribusi

termasuk penyediaan tempat penitipan

Pendapatan Asli Daerah ? 3. Hambatan-hambatan

apa

terhadap

saja

dalam

pelaksanaan pemungutan pajak parkir di

3

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2006, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), halaman 1 4 Kesit Bambang Prakoso, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), halaman 2 5 P. Siahaan Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 7.

Kota Semarang dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut? METODE PENELITIAN

2


Proses penelitian di adakan analisis

Permasalahan kedua dan ketiga akan

dan kontruksi terhadap data yang telah

dibahas menggunakan metode pendekatan

dikumpulkan dan diolah.6 Metodelogi

yuridis ditunjang oleh empiris, pengertian

adalah suatu hal yang sangat penting bagi

empiris adalah segala informasi yang

penelitian dan dapat di katakan bahwa

diperoleh melalui eksperimen, penelitian,

metodelogi merupakan unsur mutlak yang

atau observasi. Sedangkan data empiris

harus ada dalam kegiatan penelitian,

merupakan data yang ditemukan atau

pertama-tama tergantung pada metode

disimpulkan dari sebuah eksperimen atau

yang digunakan.7 Metode penelitian terdiri

penelitian. Pendekatan yuridis empiris

dari

spesifikasi

dimaksudkan bahwa segala informasi yang

penelitian; informasi; jenis dan sumber

diperoleh melalui eksperimen, penelitian

data;

tersebut ditinjau dari aspek-aspek hukum

metode

pendekatan;

lokasi

penelitian;

metode

pengumpulan data; metode analisis data.

yang berupa peraturan-peraturan hukum.

A. Metode Pendekatan

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian pendekatan

di

atas,

yang

maka

digunakan

Bila ditinjau dari sifat, dan tujuan

metode

penelitian,

dalam

maka

permasalahan

dalam

secara

jawaban

atas

penelitian

akan

penelitian hukum adalah metode yuridis

diuraikan

deskriptif

analitis.

empiris dengan rincian:

Penggambaran secara deskriptif analitis,

Permasalahan kesatu akan dibahas

yaitu memberikan gambaran secara rinci

menggunakan motode pendekatan yuridis,

dan berurutan mengenai segala sesuatu

yaitu penelitian ditinjau dari aspek-aspek

yang berkaitan dengan peranan Peraturan

hukum yang berupa peraturan-peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun

hukum. Penggunaan pendekatan yuridis,

2011 tentang Pajak Parkir Kota Semarang

dimaksudkan untuk mengkaji arti dan

dalam

maksud peraturan perundang-undangan

Daerah (PAD).

dibidang perpajakan, oleh karena itu

dan

Pendapatan

Asli

C. Sumber Data

pendekatan lebih menekankan pada studi kepustakaan

mewujudkan

Jenis

dokumentasi.

berhasil

dan

sumber

dikumpulkan

data

adalah

yang sebagai

berikut: 6

Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan singkat”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), halaman 1. 7 Merseh Mursanef, Pedoman Membuat Skripsi, (Jakarta: Haji Masagung, 1981), halaman 31

1. Data primer, yaitu data yang diproleh langsung dari hasil pengamatan lapangan, 3


berupa hasil wawancara. Data primer

 Peraturan Daerah Kota Semarang

tersebut dipergunakan untuk menjawab

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak

permasalahan kedua, sumber data primer,

Parkir.

diperoleh dengan wawancara.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas:  Data

2. Data sekunder, yaitu data yang diproleh melalui

studi

kepustakaan

dan

primer,

bahan

dan

Pengelolaan Aset

Daerah

(DPKAD) Kota Semarang  Hasil penelitian, dan lain-lain yang

hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum

Dinas

Keuangan

dokumentasi, antara lain berasal dari bahan

bahan

dari

hukum

berkaitan dengan penelitian

sekunder dan bahan hukum tersier. Data

c. Bahan hukum tersier terdiri

sekunder meliputi:

 Kamus hukum

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

 Kamus besar bahasa Indonesia.

 Undang-Undang

Dasar

Negara

D. Lokasi Penelitian

Republik Indonesia 1945

Lokasi

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Otonomi

E. Metode Penelitian Data

Daerah

Dalam rangka mendapatkan data

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

penelitian dilakukan di

Tentang

yang diperlukan dalam penelitian, maka

Perimbangan

diperlukan metode sebagai berikut:

Keuangan Pusat dan Daerah

1) Studi Kepustakaan

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Teknik

tersebut

dipergunakan

2009 tentang Pajak Daerah dan

untuk memperoleh data sekunder yang

Retribusi Daerah;

menitik

beratkan

kepada

peraturan

 Undang-Undang Republik Indonesia

perundang-undangan, buku-buku literatur

Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

dan referensi-referensi lain yang berkaitan

Penetapan

dengan masalah yang dibahas. Teknik

Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 5

tersebut

Tahun 2008 Tentang Perubahan

mengumpulkan

Keempat

memecahkan permasalahan kesatu.

Atas

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

dipergunakan data

dalam

untuk rangka

2) Penelitian lapangan

Ketentuan Umum dan Tata Cara

Penelitian

Perpajakan Menjadi Undang-Undang

dimaksudkan 4

untuk

lapangan memperoleh

ini data


primer yang dilakukan dengan cara-cara

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai berikut:

pasal 23A, yang berbunyi : “Pajak dan pemungutan lain uang

a) Wawancara Wawancara dilakukan

bebas

dengan

terpimpin

responden,

bersifat memaksa untuk keperluan negara

artinya

diatur dengan Undang-Undang”.

dengan melakukan tanya jawab secara

Pajak merupakan sumber keuangan

langsung kepada responden atau informan,

pokok bagi daerah disamping retribusi

setelah

mempersiapkan

daerah. Pajak Daerah menurut Undang-

terlebih dahulu daftar pertanyaan yang

Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1

diberikan kepada responden.

angka 6 tentang Pajak

sebelumnya

Daerah dan

Retribusi daerah adalah “iuran wajib yang

b) Pengamatan langsung Pengamatan yang dilakukan secara

dilakukan oleh orang pribadi atau badan

langsung terhadap proses peraturan daerah

kepada daerah tanpa imbalan langsug yang

Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011

seimbang,

tentang

Pengamatan

berdasarkan peraturan perundangan yang

langsung digunakan untuk mengumpulkan

berlaku, yang digunakan untuk membiayai

data

penyelenggaraan

Pajak

dalam

Parkir.

rangka

memecahkan

yang

dapat

dipaksakan

Pemerintahan

Daerah

dan Pembangunan Daerah”.

permasalahan kedua.

Pajak

F. Metode Analisis Data

daerah

ini

dapat

Metode analisis data yang dipakai

diklasifikasikan kembali menurut wilayah

dalam penelitian adalah metode analisis

kekuasaan pihak pemungutnya. Menurut

kualitatif, yaitu data primer dan data

wilayah pemungutan pajak daerah dibagi

sekunder yang telah terkumpul dari studi

menjadi:8

kepustakaan dan penelitian lapangan yang

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

dilakukan dengan baik, dengan cara teknik

a) Pajak

wawancara.

Kendaraan

bermotor

dan

Kendaraan diatas Air. b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

HASIL PENELITIAN DAN

dan Kendaraan diatas Air.

PEMBAHASAN A. Peraturan-peraturan

yang

c) Pajak

mengatur

Bahan

Bakar

Kendaraan

Bermotor.

tentang pemungutan pajak parkir di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang yang diatur

dalam

Undang-Undang

8

Dasar 5

Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta; UII Press, 2005), halaman 3-4


d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

6) Tempat

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Parkir

adalah

tempat

yang

disediakan untuk menyelenggarakan parkir

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari;

di luar badan jalan yang disediakan oleh

a) Pajak Hotel

orang pribadi atau badan, baik yang

b) Pajak Restoran

disediakan berkaitan dengan pokok usaha

c) Pajak Reklame

maupun yang disediakan sebagai suatu

d) Pajak Penerangan Jalan

usaha,

e) Pajak

Mineral

bukan

Logam

dan

termasuk

penyediaan

tempat

penitipan kendaraan motor.

Batuan

7) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu

f) Pajak Parkir

kendaraan yang tidak bersifat sementara.

g) Pajak Air Tanah

8) Kendaraan motor adalah semua kendaraan

h) Pajak Sarang Burung walet

beroda

i) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

digunakan di semua jenis jalan darat, dan

dan Perkotaan

beserta

gandengannya

yang

digerakkan oleh peralatan teknik berupa

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

motor

Bangunan

atau

peralatan

lainnya

yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber

Negara menggunakan hasil pajak

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

untuk membiayai kesejahteraan umum,

kendaraan bermotor yang bersangkutan,

penyelenggaraan

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar

pemerintahan,

pertahanan dan lain-lain.9 Berdasarkan

yang dalam operasinya menggunakan roda

Peraturan

Daerah

dan motor dan tidak melekat secara

Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011

permanen serta kendaraan bermotor yang

tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa:

dioperasikan di air.

Pasal 1 ayat: 5) Pajak

Parkir

9) Penyelenggara parkir adalah setiap orang adalah

pajak

atas

atau badan yang menyelenggarakan tempat

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan,

baik

yang

parkir.

disediakan

10) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau

berkaitan dengan pokok usaha maupun

badan yang dapat dikenakan pajak.

yang disediakan sebagai suatu usaha,

11) Wajib pajak adalah orang pribadi atau

termasuk penyediaan tempat penitipan

Badan

meliputi

pembayar

pajak,

kendaraan bermotor.

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

9

Soeparman, Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1994) halaman 1

perpajakan 6

sesuai

dengan

ketentuan


peraturan

perundang-undangan

1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah

perpajakan daerah.

jumlah pembayaran atau yang seharusnya

12) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu)

dibayar kepada penyelenggara tempat

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib

Pajak

untuk

pakir.

menghitung,

2) Jumlah

yang

seharusnya

dibayar

menyetor dan melaporkan pajak yang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terutang.

temasuk potongan harga parkir dan parkir

13) Pajak yang terutang adalah pajak yang

cuma-cuma

harus dibayar pada suatu saat, dalam

yang

diberikan

kepada

penerima jasa parkir.

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau

3) Pajak

yang

harus

dibayar

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan

penyelenggara

ketentuan peraturan perundang-undangan


perpajakan daerah.

dihitung berdasarkan luasan tempat parkir

Pasal 3 1) Obyek

parkir

oleh

cuma-cuma

dan frekwensi pemakaian parkir. Pajak

adalah

penyelenggaraan

4) Tata

cara

Penghitungan

sebagaimana

tempat parkir di luar badan jalan, baik

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

yang disediakan berkaitan dengan pokok

Peraturan Walikota.

usaha maupun yang disediakan sebagai

Pasal 6

usaha,

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua

termasuk

penyediaan

tempat

penitipan kendaraan bermotor.

puluh lima persen) dari dasar pengenaan

2) Dikecualikan dari obyek pajak parkir

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.


Pasal 7

adalah;

Besarnya pokok pajak yang terutang

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh

dihitung dengan cara mengalikan tarif

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dan Pemerintahan Daerah;

6

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh

dengan

Pajak

untuk karyawannya sendiri; dan tepat

parkir

pengenaan

pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

perkantoran yang hanya digunakan

c. penyelenggaraan

dasar

upaya

Parkir

berpotensi

meningkatkan

dalam

Anggaran

oleh

Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan

kedutaan, konsulat, dan perwakilan

Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir

negara asing dengan asas timbal balik.

merupakan amanat dari Undang-Undang

Pasal 5

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 7


Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga

Sedangkan jika dikaitkan dengan total

pemerintah daerah harus segera menyusun

PAD di Tahun 2010 pendapatan dari pajak

Peraturan Daerah agar dapat melaksanakan

parkir mampu berkontribusi sebesar 1.68%

pemungutan Pajak Parkir.

(persen) dari total keseluruhan Pendapatan

C. Peranan

Pajak

Memberikan

Parkir

Asli Daerah.

dalam

Kontribusi

Tahun 2011 target sebesar Rp.

terhadap

3.765.000.000 dapat direalisasikan sebesar

Pendapatan Asli Daerah Penerimaan Pajak Parkir di Kota

Rp. 4.495.856.341 selisih antara target dan

Semarang dalam setiap tahun anggaran

realisasi adalah sebesar Rp. 730.856.341

selalu meningkat. Upaya Pemerintah Kota

atau jika di prosentase sekitar 19.41%

Semarang dalam meningkatkan pelayanan

(persen). Sedangkan jika dikaitkan dengan

pembayaran

diharapkan

total PAD di Tahun 2011 pendapatan pajak

masyarakat tidak banyak mengeluarkan


waktu dan biaya, sehingga prosesnya akan


lebih optimal.

Asli Daerah.

Pajak

Parkir


D. Realisasi dan Target Pajak Parkir Per


tahun Tahun 2009 target sebesar Rp. 2.750.000.000

realisasikan

realisasi adalah sebesar Rp. 4.802.263.413

sebesar Rp. 2.780.941.510 selisih antara

atau jika di prosentase sekitar 20.06%

target dengan realisasi adalah sebesar Rp.

(persen). Sedangkan jika dikaitkan dengan

30.941.510, atau jika diprosentase sekitar

total PAD di Tahun 2012 pendapatan pajak

1.13% (persen), sedangkan jika dikaitkan


dengan total Pendapatan Asli Daerah


(PAD)

Asli Daerah.

di

dapat

di


Tahun

2009

mampu

berkontribusi sebesar 1.51% (pesen) dari keseluruhan

Pendapatan

Asli


Daerah

4.500.000.000 dapat direalisasikan sampai

(PAD).

bulan Juni sebesar Rp. 2.438.262.093 Tahun 2010 target sebesar Rp.

selisih antara target dan realisasi adalah


sebesar Rp. 2.061.737.907 atau jika di


prosentase sekitar 45.82% (persen).

realisasi adalah sebesar Rp. 248.797.825

E. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan

atau jika diprosentase 1.68% (persen).

Pemungutan Pajak Parkir di Dinas 8


Adapun

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Semarang

dilakukan

oleh

Keuangan

dan

dan Dinas Aset

Upaya

yang

dilakukan untuk mengatasi kendala yang

yang

dihadapi

Pengelolaan Daerah

upaya-upaya

oleh

Dinas

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Kota

Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

Semarang untuk Mengatasi kondisi

1) Meningkatkan

tersebut. Dalam merealisasikan pendapatan

persuasif

yang menjadi tanggung jawab Dinas

sosialisasi

serta

pendekatan

penegakan

peraturan

(PERDA).

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2) Meningkatkan kwalitas SDM.

(DPKAD) Kota Semarang sudah melebihi

3) Pembenahan sistem administrasi keuangan

target tapi dalam pelaksanaannya terdapat

daerah agar lebih efektif .

berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas

4) Perlunya diadakan pendataan dan updating

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

pajak parkir dan diadakan penungguan

(DPKAD)

pajak parkir.

Kota

Semarang

dalam

pencapaian tujuan dan sasaran dapat

5) Dilakukan koordinasi, pendekatan dan

dilihat dari upaya peningkatan pendapatan

pendataan dengan baik terhadap wajib

daerah. Kendala yang ada meliputi:

pajak dan perusahaan parkir.

1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

Simpulan

memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan

2) Keterbatasan SDM pemeriksa pajak untuk

uraian

sebelumnya

maka dapat diambil kesimpulan yaitu

memperoleh informasi keuangan wajib

sebagai berikut:

pajak yang riil (dobel pembukuan).

1) Bahwa untuk meningkatkan pelayanan

3) Kurangnya mengoptimalkan lahan baru

Pajak Parkir, Dinas Pengelolaan Keuangan

dan lahan parkir seperti di Bank-Bank dan

dan

Bandara yang penarikan pajak parkirnya

Semarang melakukan beberapa langkah,

dirasa belum optimal.

yaitu memperbaiki sistem penanganan

4) Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan

dalam

pelaksanaan

proses

tugas

Aset

Daerah

pelayanan

menyangkut

pelaporan.

prasarana

(DPKAD)

Pajak

perangkat dan

prosedur

Kota

Parkir

yang

sarana

dan

kerja

serta

5) Kurangnya koordinasi Dinas Pengelolaan

meningkatkan pelayanan kepada wajib

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

pajak dengan cara menambah tempat

dengan aktor-aktor lain terkait penarikan

pembayaran,

pajak. 9

memberikan

kemudahan


didalam

pengurusan

keringanan

dan

Moleong,

keberatan.

Lexy,

Kualitatif,

2) Kesadaran wajib pajak yang membayar

Metode

(Bandung:

Penelitian

PT

Remaja

Rosdakarya, 2002)

pajak parkir secara tepat waktu masih

Nandang Alamsah Deliar Noor, Forum

rendah.

Priviligiatum

Saran

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,

1) Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

Bandung:

pelayanan pajak parkir.

dalam

Negara

Program

Hukum

Pascasarjana

Universitas Padjajaran, 2006, disertasi

2) Untuk mencapai keberhasilan pemungutan

doktor ilmu hukum

dan pembayaran pajak parkir, perlunya

P. Siahaan Marihot, Pajak Daerah dan

rasa kebersamaan aparat Pemerintah Kota

Retribusi

Semarang terutama wajib pajak parkir

Grafindo Persada, 2005

yang tingkat kesadarannya semakin lebih

Philipus M. Hardjon, Pengantar Hukum

baik sejalan dengan meningkatkan rasa

Administrasi

tanggungjawab

Universitas Gadjah Mada , Press, 1994

dalam

menerima

dan

Daerah, Jakarta: PT. Raja

Negara

Surabaya:

menjalankan otonomi daerah yang nyata

Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi

dan bertanggungjawab.

tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata

3) Meningkatkan dilaksanakan

pengawasan oleh

DPKAD

perlu

pengantar oleh Trevor J. Saunders. Dalam

Kota

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum

Semarang.

Indonesia Kontemporer, Orasi ilmiah Pada

DAFTAR PUSTAKA

Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas

A. BUKU

Sriwijaya

Palembang,

23

Chidir Ali. Hukum Pajak Elementer,

Maret 2004; baca juga Palto, The Laws,

Eresco Bandung, 1993

diterjemahkan dari oleh Benjamin Jowett,

Kesit

Bambang Prakoso,

Pajak

dan

R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum

Retribusi Daerah, Yogyakarta: UII Press,

Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal

2005

Demi Pasal, Politesia, Bogor, tanpa tahun

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2006,

Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum

Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006

Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, PT.

Merseh Mursanef, Pedoman Membuat

Eresco Jakarta 1977, cetakan VIII

Skripsi, (Jakarta: Haji Masagung, 1981)

S. Pamudji, Pembinaan Perkotaan Di Indonesia, Jakarta: Ichtisar, 1980

10


Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian

Hukum

Normatif

“Suatu

Tinjauan singkat” (Jakarta: Rajawali Pers, 1990) B. PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

11

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di

Recommend Documents