DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENYELENGGARA PENDAFTARAN TANAH DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH JAKARTA BARAT (Studi : Penerbitan Sertipikat Di Atas Tanah Berstatus Sengketa) Tisna Ayu Oktavianty1, Ana Silviana2, Sri Sudaryatmi3

Abstrak Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 19 disebutkan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, hasil dari pendaftaran tanah tersebut adalah berupa sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Sertipikat ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegang hak atas tanah, artinya dapat dirubah apabila ada kekeliruan yang dapat di buktikan sebaliknya oleh pengadilan. Pendaftaran tanah yang bertujuan menjamin kepastian hukum tetapi dalam kenyataannya berbeda, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti Kantor Pertanahan yang tidak memperhatikan segi administrasi data dan status tanah yang di daftarkan dalam proses penerbitan sertipikat, terbukti dari adanya kasus penerbitan sertipikat di atas tanah berstatus sengketa oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terhadap tanah-tanah warga di Meruya Selatan. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yaitu tentang tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat di atas tanah yang berstatus sengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penerbitan sertipikat di atas tanah berstatus sengketa, mengetahui tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat tersebut, serta upaya penyelesaian sengketa pertanahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber pada penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Latar belakang terjadinya sengketa tanah Meruya Selatan terjadi karena adanya rencana eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 570/K/Pdt/1999 tanggal 31 Maret 2000 yang memicu reaksi masyarakat yang ingin mempertahankan haknya, reaksi tersebut berupa perlawanan dengan diajukannya gugatan oleh warga Ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2) Tanggung jawab Kantor 1

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2

i


Pertanahan dalam sengketa ini adalah tetap mensahkan sertipikat yang dimiliki oleh warga di Meruya Selatan. 3) Upaya penyelesaian kasus sengketa tanah di Meruya diselesaikan dengan jalur pengadilan (litigasi) dilanjutkan dengan mediasi antara PT. Portanigra dengan warga Meruya Selatan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa munculnya sengketa antara PT. Portanigra dengan warga Meruya Selatan disebabkan oleh rencana eksekusi tanah Meruya Selatan, dengan adanya rencana eksekusi ini Kantor Pertanahan memberikan perlindungan dengan mensahkan sertipikat yang dimiliki warga, sedangkan upaya penyelesaian kasus ini dengan jalur litigasi. Kata Kunci : Tanggung Jawab Kantor Pertanahan, Sengketa Meruya

Abstract Basic Agrarian Law number 5 of 1960 in article 19 mentioned that in order to ensure legal certainty and the certainty of land rights has set out the necessity to carry out the registration of land across Indonesia, a result of the land register is a certificate issued by the Office of the Land. This certificate serves as a strong evidentiary tool for holders of land rights, meaning that it can be changed if there is a fallacy that can be proved otherwise by the Court. Land registry aimed at ensuring legal certainty but in reality is different, this is caused by a few things such as the Land Office not to pay attention to administrative data and the status of the land register in the certificate issuance process, as evidenced by the case of the issuance of the certificate upon the land is disputed by the West Jakarta Office of the Land against the lands South Meruya residents. Based on the cases of the authors are interested in reviewing quagmire that is about responsibilities of the Office of the Land in the issuance of the certificate upon the land's status dispute. The purpose of this research is to know the background of the occurrence of the issuance of the certificate upon the land's status dispute, knowing the Land Office's responsibility in publishing the certificate, as well as the land dispute resolution efforts. The methods used in this study is an empirical juridical, with data being used is the primary data and secondary data. Primary Data is sourced to the study of the field with the observation and interview techniques, whereas secondary sourced data on research or study document libraries. Based on the results of the study revealed that: 1) the background of the dispute of land South Meruya occurs due to an execution plan based on the ruling of the Supreme Court No. 570/K/Pdt/1999 dated 31 March 2000 that triggers the reaction people who want to defend their rights, the reaction in the form of a lawsuit filed by the resistance by the people to the West Jakarta District Court 2) responsibility of the Office of the Land in dispute is still confirms the certificate that is owned by residents in Meruya Selatan. 3 settlement Efforts) in case of dispute is resolved by the Court in Meruya (litigation) proceed with mediation between PT. Portanigra with South Meruya citizens.

ii


The conclusions of the study results is that the emergence of a dispute between PT. Portanigra with South Meruya citizens caused by the execution plan of land South Meruya, due to this execution plan provides protection with Land Office confirms the certificate owned by the residents, whereas this case resolution efforts with litigation. Key Words: Responsibility Of The Office Of The Land Dispute, Meruya

iii


kuat mengenai data fisik dan

I. PENDAHULUAN

data yuridis yang termuat di

A. Latar Belakang

dalamnya sepanjang data fisik

Tanggal 24 Sepetember 1960

disahkan

dan

Undang-

Peraturan

dikenal

tanah

Agraria,

undang-undang

ini

dengan

Agraria.

rangka

Dalam

adanya

melaksanakan

Pendaftaran tanah yang bertujuan menjamin kepastian

untuk

hukum dan kepastian hak bagi pemegang hak atas tanahnya

tanah di seluruh Indonesia,

pada

diamanatkan

Sertipikat

sertipikat.

ini

berfungsi

(dua) atau lebih sertipikat tanah di atas sebidang tanah yang sama atau penerbitan

sebagai alat pembuktian yang

sertipikat

kuat bagi pemegang hak atas

berstatus

tanah. Dalam pasal 32 ayat (1)

di

atas

tanah

sengketa,

seperti

pada kasus sengketa tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

dalam

jarang telah terjadi terbit 2

dari pendaftaran tanah itu berupa

kenyataannya

praktek sekarang ini tidak

Pasal 19 UUPA, dimana hasil

adalah

adalah

Kantor Pertanahan.

pendaftaran

sebagaimana

tanah

yang tugasnya dilakukan oleh

menggariskan

keharusan

bertugas

Badan Pertanahan Nasional

kepastian hukum atas tanah, telah

yang

pendaftaran

menjamin kepastian hak dan

UUPA

bersangkutan.

menyelenggarakan

sebutan Pokok

yang

Instansi

lebih

Undang-Undang

tersebut

dalam surat ukur dan buku

Dasar

Pokok-Pokok

yuridis

sesuai dengan data yang ada

Undang No. 5 tahun 1960 tentang

data

antara PT.Portanigra dengan

1997 dinyatakan

warga Meruya Selatan. Dalam

bahwa sertifikat merupakan

hal

tanda bukti hak yang berlaku

ini

sertipikat

sebagai alat pembuktian yang

1

terjadi di

penerbitan atas

tanah


berstatus sengketa oleh Kantor

milik PT.Portanigra, karena

Pertanahan Jakarta Barat.

kekurangan

pihak

maka

Berawal di tahun 1972, di

gugatan PT. Portanigra kandas

mana Haji Djuhri bin Haji

di pengadilan Negeri dalam

Geni, Yahya bin Haji Geni,

putusannya

dan

April

Muhammad

Tugono

tertanggal

24

1997

No.

melakukan transaksi jual beli

161/Pdt/G/1996/PN.Jkt-Brt

tanah dengan PT. Portanigra

menyatakan bahwa gugatan

dalam

surat

penggugat

girik.

diterima, sita jaminan pun

Ketiga orang tersebut kembali

dicabut, karena kekurangan

melakukan transaksi dengan

pihak

pihak

Portanigra

bentuk

kepemilikan

berupa

lain

memalsukan

dengan girik

yang

tidak

ini

pula kandas

tingkat

dapat

gugatan lagi

banding.

di

Dalam

sebelumnya telah dijual ke PT.

pengadilan tingkat banding,

Portanigra. Kasus tersebut di

putusan

meja hijaukan, pada 1986,

oleh

Djuhri

Jakarta,

divonis

hukuman

setahun

penjara

oleh

Pengadilan

Negeri

Jakarta

dikuatkan

Pengadilan

Tinggi

dengan

putusan

tanggal 29 Oktober 1997 NO. 598/Pdt/1997/PT.DKI.

Barat. Tetapi putusan itu tidak mengembalikan

tersebut

Penggugat

kepemilikan

mengajuan

kemudian permohonan

tanah PT. Portanigra. Lalu PT.

kasasi.

Portanigra

permohonan kasasi itu dan

peradilan

menempuh perdata

MA

menerima

dengan

menimbang bahwa putusan

menggugat tiga orang itu pada

PN dan Pengadilan Tinggi

tahun

itu,

(judex facti) tidak cermat dan

Jakarta

tidak teliti, serta pihak ketiga

Barat meletakkan sita jaminan

dapat mengajukan bantahan

terhadap tanah seluas lebih-

apabila memiliki tanda bukti

kurang 44 hektar yang diklaim

hak

1996.

Pengadilan

Ketika

Negeri

2

atas

tanahnya.


Berdasarkan

pertimbangan-

PT.Portanigra

sebagai

pertimbangan tersebut, MA

penggugat. Masyarakat tentu

membatalkan putusan PN dan

tidak terima dengan putusan

putusan

ini,

Pengadilan

Tinggi

menguatkan,

MA

mereka telah memiliki alat

memutuskan untuk mengadili

bukti berupa sertipikat, dan

sendiri perkara itu. Putusan

menguasai

MA, sebagaimana telah kita

Mereka

ketahui,

mempertahankan

yang

akhirnya

memenangkan Putusan

penggugat.

Kasasi

karena

secara

nyata

secara

fisik. berusaha

dengan

haknya mengadakan

No.

perlawananya itu mengajukan

No.

gugatan ke Pengadilan Negeri.

161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR

Kantor Pertanahan Jakarta

, Mahkamah Agung menerima

juga disebut-sebut punya andil

kasasi PT. Portanigra.

dalam membuat masalah ini,

570/K/Pdt/1999

jo

Tahun demi tahun kasus ini

berjalan

belum

karena semestinya dokumen

juga

tanah berupa hak girik yang

menemukan titik terang dan

dipegang oleh PT.Portanigra

kepastian

lahan

dan tanah tersebut berstatus

tersebut harus dikosongkan

sengketa, seharusnya ribuan

atau

warga

apakah

dikembalikan

pihak

tergugat

kepada

atau

tetap

sertipikat

menjadi milik warga Meruya Selatan

yang

sertipikat

asli

bisa

memiliki

diatas

tanah

berstatus sengketa tersebut.

memiliki atas

tak

B. Rumusan Masalah

tanah

Uraian diatas dapat ditarik

tersebut. Sampai pada tingkat

permasalahan

Kasasi

disusun sebagai berikut:

telah lahan

Mahkamah memerintahkan tersebut

dikosongkan dikembalikan

Agung agar

yang

dapat

1. Mengapa sengketa antara

segera

PT.

dan

Portanigra

dengan

warga dapat terjadi pada

kepada

3


objek tanah di Meruya

pendekatan yang meneliti data

Selatan?

primer terlebih dahulu dengan

2. Bagaimana

tanggung

teknik

observasi

dan

jawabKantor

wawancara,

kemudian

Pertanahansebagai instansi

dilanjutkan

dengan

yang

mengadakan penelitian data

menerbitkan

sertipikat tanah tersebut? 3. Bagaimana

sekunder

upaya

Spesifikasi penelitian yang

sengketa tanah tersebut?

digunakan dalam penelitian ini adalah

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui latar

antara

deskriptif

yaitu

terjadinya

sengketa

studi

kepustakaan.

penyelesaiankasus

belakang

dengan

analitis,

memaparkan,

menggambarkan

atau

PT.

mengungkapkan obyek yang

Portanigra dengan warga

diteliti secara analitis dengan

Meruya Selatan.

menghubungkan

2. Untuk

mengetahui

teori-teori

dan atau peraturan perundang-

tanggung jawab Kantor

undangan

Pertanahan selaku instansi

dengan obyek tertentu atau

yang

menyangkut

menerbitkan

berkaitan

permasalahan.

Penelitian.2 Metode analisis

sertipikat. 3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian

data

sengketa

antara

PT.

dengan

warga

Portanigra

penelitian

ini

pendekatan

kualitatif.

Meruya

III. Hasil Pembahasan A. Penyebab

II. Metode Penelitian

Terjadinya

Sengketa Tanah Antara PT.

Metode pendekatan yang

Portanigra Dengan Warga

digunakan dalam penelitian ini metode

dalam

menggunakan

Selatan.

adalah

yang

Meruya Selatan

pendekatan

Kasus yang bermula dari

yuridis empiris, yaitu suatu

rencana eksekusi oleh pemilik

4


hak atas tanah yaitu PT

tanah mereka, yang luasnya 44

Portanigra,

membeli

Hektar

tanah tersebut seluas 44 Ha

Namun

sekitar tahun 1972 yang lalu

ditolak karena kurang pihak

dari

dan

yang

Juhri

cs

sebagai

pada

tahun

gugatan

1996. tersebut

Meruya

Selatan

koordinator penjualan tanah

dinyatakan padat bangunan

Rencana eksekusi yang akan

sebagaimana

dilakukan oleh PT Portanigra

dalam

mendapatkan

161/Pdt.G/PN.Jkt.Bar, begitu

reaksi

dari

putusannya

masyarakat yang menempati

juga

tanah

diajukan

tersebut.

Pada

1986,PT.Portanigra mempidanakan

upaya

Djuhri

cs.

Tinggi

Pengadilan

dengan

putusannya

memutusbahwa

ketiganya

dan ternyata

menguatkan

maka

oleh

tinggi,

Djuhri cs telah bertentangan hukum

yang

ditolak

Pengadilan

tindakan

No.

banding

pengadilan

Atas dasar bahwa

pengadilan

disebutkan

putusan Negeri

dalam No.

598/1997/PT.DKI.

bersalah

Merasa keberatan dengan

berdasarkan putusan pidana

kedua putusan peradilan yang

No.102/Pid/biasa/1984/PN.Jkt

memeriksa judex factieatau

.Bar tertanggal 1 November

fakta-fakta

1985. Selanjutnya,

maka

yuridisnya PT.

PT.Portanigra

dengan

mengajukan

berbekal

putusan

pidana

Mahkamah

terhadap

ketiga

mandor

tadikemudian secara

kasasi

ke Agung.

Mahkamah Agung sebaliknya

menggugat

membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

dan

untuk mengembalikan tanah-

Pengadilan

Tinggi

dan

tanah

mengabulkan

tersebut

Djuhri

Portanigra

cs,

meminta

perdata

saja,

sekaligus

pengadilan

untuk

permohonan

Kasasi dari PT. Portanigra

meletakkan sita jaminan atas

serta

5

memutuskan

untuk


mengadili

sendiri.

UUPA

jo

Peraturan

Berdasarkan putusan Kasasi

Pemerintah No. 38 Tahun

No.570/K/Pdt/1999

1963

dan

tentang

penunjukkan

memenangkan PT. Portanigra

badan-badan

serta

memerintahkan

dapat mempunyai hak milik

pengosongan tanah di wilayah

atas tanah, oleh karena itu,

Meruya Selatan.

seharusnya perjanjian jual beli

Putusan Agung

yang

Mahkamah

antara PT. Portanigra dengan

mendapat

ketiga mandor tersebut adalah

ini

perlawanan dari masyarakat

batal demi hukum.

yang ingin mempertahankan

B. Tanggung

Jawab

haknya. Mereka secara nyata

Pertanahan

telah menguasai fisik dan

Penerbitan

memiliki sertipikat atas tanah.

Atas

Mahkamah

Sengketa

memutus

hukum

Agung menurut

dalam

Kantor Dalam

Sertipikat

Tanah

Di

Berstatus

penulis

Kantor Pertanahan dalam

tidak memperhatikan judex

kasus Meruya Selatan menurut

factie di lapangan, karena

penulis

ternyata

Meruya

Selatan

tugasnya sesuai dengan tugas

memang

padat

bangunan.

pokok dan fungsinya sesuai

Selainitu, Mahkamah Agung

yang di atur dalam peraturan

juga

perundang-undangan

tidak

kelengkapan

memperhatikan surat

yang

telah

menjalankan

yang

berlaku. Artinya dalam hal ini

dimiliki oleh PT. Portanigra,

tanggung

ditambah dengan status PT.

Pertanahan

Portanigra sendiri yang tidak

menerbitkan

sertipikat

memenuhi

atas

atau

syarat

sebagai

jawab

tanah

Kantor

hanya

sebatas hak

tanggung

subjek hukum yang berhak

jawab administrasi sedangkan

memiliki

dalam

sebagaimana

hak

milik disebutkan

dalam Pasal 21 ayat

sengketanya

Kantor

(2)

dilibatkan.

6

Pertanahan

sendiri tidak


Kantor Pertanahan dalam

Sidang demi siding diikuti

hal kekuatan hukum alat bukti

oleh warga Meruya Selatan.

kepemilikan hak atas tanah

Dalam

bagi warga Meruya Selatan

dianggap tidak menghasilkan,

akan

maka

tetap

produk

mengesahkan

sertifikat

warga

proses

pengacara

meminta

bidang

Meruya

bermediasi

Selatan dan melayani warga

Portanigra.

yang

akan

di

warga

Meruya Selatan pada saat itu

sebanyak 7.823 sertipikat atas tanah

persidangan

warga

untuk

dengan

PT.

mengkonversi

Proses persidangan yang

status atas tanah di kelurahan

dianggap oleh sebagian warga

itu.

hanya akan memakanwaktu

C. Upaya

yang lama mendorong warga

Penyelesaian

Sengketa Tanah antara PT.

untuk

bermediasi.

Alasan

Portanigra dengan Warga

bermediasi ini dipilih dengan

Meruya Selatan

alasan, karena perdamaiaan

Upaya penyelesaian kasus

(dading) yang dilakukanoleh

antara Meruya Selatan dengan

1200 warga Meruya Selatan

PT. Portanigra dimulai dengan

adalah

jalur

(litigasi).

menyangkut aspek hukumnya

Pada tanggal 14 Mei 2007

langsung berkekuatan hukum

setelah

pengadilan

mengetahui

adanya

tetaptidak

terhadap

putusan

kasasi

eksekusi Mahkamah

Agung

yang

terbaik

bisa

dibanding,

maupun

peninjauan

kembali.

memenangkan PT. Portanigra,

IV. KESIMPULAN

warga Meruya Selatan dalam rangka

pilihan

mempertahankan

1. Latar

belakang

terjadinya

kasus

sengketa

tanah

di

haknya mencoba mengajukan

Meruya Selatan terjadi karena

gugatan

adanya

untuk

melawan

rencana

eksekusi

PT.Portanigra ke Pengadilan

berdasarkan

Negeri Jakarta Barat.

Mahkamah Agung No. 570

7

Putusan


K/Pdt/1999 Maret

tertanggal 2000

31

Daftar Pustaka

yang

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960,

memenangkan PT. Portanigra.

tentang Peraturan Dasar Pokok-

Putusan ini mendapat reaksi

Pokok Agraria

dari masyarakat yang ingin mempertahankan

hak

Peraturan

atas

Kantor

Pertanahan

PutusanMahkamahAgungNomor570/

hukum

K/Pdt/1999

dalam

kasus sengketa tanah Meruya Selatan

ialah

memberikan

perlindungan kepada warga Meruya

Selatan

dan

mensahkan sertipikat tersebut serta tetap melayani warga Meruya Selatan yang akan tetap mengkonversi hak atas tanahnya. 3. Upaya

penyelesaian

24

Tanah

tanda bukti berupa sertipikat. jawab

Nomor

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

tanahnya dengan dilengkapi

2. Tanggung

Pemerintah

kasus

sengketa tanah di Meruya Selatan diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) yaitu dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dilanjutkan dengan mediasi dengan pihak PT. Portanigra.

8


4

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di

Recommend Documents