PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya)
SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi
Oleh : DINI AJHARIYANI SUDARSO 113403102
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 2015
ABSTRACT THE INFLUENCE OF LOCAL TAX, LOCAL RETRIBUTION, SEPARATED ASSETS MANAGEMENT RESULT AND OTHER ORIGINAL REVENUE WHICH VALID TO LOCAL ORIGINAL REVENUE IN TASIKMALAYA CITY (Case Study at Revenue Department of Tasikmalaya City and Bureau of Finance Official and Goods Tasikmalaya City)
By DINI AJHARIYANI SUDARSO 113403102
Guidance by : H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si. Ak. Rita Tri Yusnita, S.E., M.M
The purpose of this research is to know: (1) Influence of local tax in partially to local original revenue, (2)Influence of local retribution in partially to local original revenue, (3)Influence of separated assets management result in partially to local original revenue, (4) Influence of other original revenue wich valid in partially to local original revenue and (5)Influence oflocal tax, local retribution, separated assets management result, other original revenue wich valid in simultaneoustly to local original revenue at revenue department of Tasikmalaya city and bureau of finance official and goods Tasikmalaya City . The method used in this research is analytical descriptive method by using a case study approach. Technique data collect does by primer data is data wich directly get from research subject in this problem official of revenue department of Tasikmalaya city and bureau of finance official and goods Tasikmalaya city and secondary data that is data wich get from literature research. Analysis tool that used in regression test double by scale ratio measuring, hipotesys test by using F and T test. The result from research showing that : (1) local tax partially significant influence to original revenue, (2) local retribution is not significant influence to original revenue, (3) separated assets management result partially significant influence to original revenue, (4) other original revenue wich valid partially significant influence to original revenue, and (5) local tax, local retribution, separated assets management result, other original revenue wich valid in simultaneoustly is significant influence to local original revenue at Tasikmalaya city.
Keyword: Local Tax, Local Retribution, Separated Assets Management Result, Other Original Revenue Wich Valid, Local Original Revenue.
ABSTRAK PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya)
Oleh : Dini Ajahariyani Sudarso 113403102
Dibimbing oleh: H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si. Ak. Rita Tri Yusnita, S.E., M.M
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (3) PengaruhHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (4) Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (5) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah Kota Tasikmalaya serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda dengan skala pengukuran rasio. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: (1) Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan (5) Pengaruh Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Asli Daerah
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihakpihak yang berkepentingan.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut Undang-undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing tiap daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian
daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Subagyo (2003) menyatakan bahwa keputusan politik pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Pelaksanaan otonomi daerah didukung adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosiokultural masyarakat setempat.
Undang-undang ini
juga
membuka
jalan
bagi
terselenggaranya
pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini programprogram pemberdayaan ekonomi rakyat didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, sekaranglah saatnya pemerintah daerah menunjukkan
kemampuannya. Hal ini merupakan tantangan bahwa daerah mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh .
Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD nya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Upaya pemerintah untuk membangun harus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri, disamping peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka suatu daerah dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya, seperti pajak, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi dan pengelolaan keuangan diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari masingmasing daerah. Salah satu indikator kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi adalah peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan upaya suatu daerah yang digunakan untuk memperkecil
ketergantungan
pemerintah
daerah
atas
pemerintah
pusat.
Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian keuangan terbesar bagi pemerintah daerah, yang perlu untuk terus menerus ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara lancar sehingga daerah secara bertahap dan berangsur-angsur dapat menjadi daerah mandiri dan ketergantungan tehadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Pendapatan Asli Daerah berasal dari potensi yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber dari pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli darah yang sah, dimana komponen tersebut
merupakan
sumber
pendapatan
asli
daerah
guna
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan yang dapat dirancang dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam hal pembiayaan pembangunan, dimana komponen utamanya yaitu pengeloaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil operasi perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Begitu juga dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan pendapatan diluar komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini mencakup sewa atas rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain yang sah menurut Undang-undang.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kondisi riil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. Penulis memilih melakukan penelitian di daerah Kota Tasikmalaya karena Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang mempunyai potensi lebih besar dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dibandingkan dengan daerah sekitarnya di sekitar daerah priangan timur serta melihat dari potensi jumlah penduduk dan kemajuan daerah Kota Tasikmalaya khususnya potensi di bidang perekonomian.
1.2 Identifikasi Masalah Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis melakukan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini melalui rumusan masalah penelitian seperti yang akan diuraikan berikut ini, yaitu : 1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, secara parsial, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, secara simultan, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 1.3 Tujuan Penelitian Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis : 1. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 2. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, secara parsial, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 3. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, secara simultan, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 1.4 Kegunaan Penelitian Beberapa hal yang menjadi harapan penulis dengan akan melaksanakan penelitian ini adalah :
1. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemikiran, dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang Akuntansi Pemerintahan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 2. Bagi Instansi Hasil- hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan serta meningkatkan kinerja pemerintahaan daerah dalam hal pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Tasikmalaya. 3. Bagi Masyarakat Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi mengenai realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga masyarakat ikut serta dalam upaya pencapaian optimalisasi pendapatan asli daerah yang lebih meningkat.
4. Bagi Akademisi Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah, serta dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 1.5.1 Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data-data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, penulis melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Tasikmalaya yang beralamat di jalan Siliwangi No. 31 Kota Tasikmalaya dan Badan Pengeloaan Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya yang beralamat di gedung perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya jalan Letnan Harun No.1 Kota Tasikmalaya.
1.5.2 Waktu Penelitian Untuk memperoleh dan mengolah data/informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis akan mengadakan penelitian selama enam bulan yaitu dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
HIPOTESIS Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Terdapat pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Terdapat pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Terdapat pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. 5. Terdapat pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
HASIL PENELITIAN Dari hasil penelitian, diperoleh data Pajak Daerah yaitu: 1. Penerimaan dari Pajak Hotel 2. Penerimaan dari Pajak Restoran 3. Penerimaan dari Pajak Hiburan 4. Penerimaan dari Pajak Reklame 5. Penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan 6. Penerimaan dari Pajak Parkir 7. Penerimaan dari Pajak Air Tanah 8. Penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10. Penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Untuk Retribusi Daerah, data yang diperoleh yaitu : 1. Penerimaan dari Retribusi Jasa Umum 2. Penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha 3. Penerimaan dari Retribusi Perizinan Tertentu Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, data yang diperoleh yaitu : 1. Penerimaan dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, data yang diperoleh yaitu : 1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan 2. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
3. Penerimaan Jasa Giro 4. Penerimaan Bunga Deposito 5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 6. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 7. Pendapatan BLUD 8. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 9. Pendapatan Fungsional Rumah Sakit 10. Sumbangan Pihak Ketiga Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah, data yang diperoleh yaitu : 1. Penerimaan dari Pajak Daerah 2. Penerimaan dari Retribusi Daerah 3. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
SIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2014 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
Pajak Daerah mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengalami peningkatan penerimaan selama tahun 2005-2014.
Retribusi Daerah mempunyai pengaruh sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut disebabkan karena terjadinya fluktuasi penerimaan Retribusi Daerah selama tahun 2005-2014, dengan adanya perubahan komponen Retribusi RSUD mulai tahun 2009. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk setiap tahun anggaran selama tahun 2005-2014. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengalami peningkatan penerimaan selama tahun 20052014, terutama pada tahun 2009 dengan adanya perubahan pos Retribusi RSUD dipindahkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2.
Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2005-2014 menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Namun, Pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2005-2014 menunjukkan hasil bahwa Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.
3.
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2005-2014 menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.
