Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
ILL.rill
W Bali Post Verifikasi Dhrlra BOS
OperatorAntre hingga Dini Hari Tabanan (Bali Post) Menindaklanjuti perteniuan dengan BPK belurn lama ini, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tabanan kini gencar melakukan veriffkasi dana pendidikan, salah satunya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam ve-rifikasi
mulaiSabtu (t6/4) hing$a $enin (18/4) kemarin, masih banyak ditemukan salah postiig. Menurut Ketua Tim Man{je- Ada tiga poin yang harus dimen BOS Disdik Tabanan Ddwa laporkan secara terinci, yakni Kerta Wijaya, pihaknya halus belanja pokok. belanja pegawai, melayani 368 laporan dari jen- serta, bar-a-ng jqsa dan modal iane'SD dan SMP. oletl kaFe- "setelah dikroscek, pemahaman nanva, ia bersama 20 angdota{ya sekolah tentang pengelompokan I
harus bertugaa sampai dini
h{ri.
anggaran masih kuraug. Banyak yang belum seimbaug," jelasnya Sekolah yang lapotannya sudah
"Minsbu pun kami tet4p +elayani verifikasi. Petugab k4mi belunl'sempat istiraha t,' {jar$ya seimbang membantu operator didampinsi Kadisdikmudbra Ta- sekolah lain agar segera rambanan Putu Santika, Senih (1$/4) pung. Terbukti sampai saat im
kemarin.
I
sudah hampir 50 persen verifikasi
dari tuntas. seiumlah sekolah harus rela m]en" Santika menjelaskan, veri6kasi santre hingga malam hari. B[h- dana BOS ini untuk meningkatkan lan ada vine saD]pai tfrtrdur kualitas pendidikan. la mengakui -enorrgsocllir-att "ampaidlni hhri. masih ada kendala dalam melakubeiaial dari kan verifikasi Salah satunya Mereki"kebanvakan Puluhan oDerator BOS
sekolah yang wilayahnya cukup adalah kelemahan SDM "Kamr jauh seperti Kecamatan Pupqan, kekurangan TU untu-k operator 'Baiuriti. dana BOS Dari 324 SD baru 125 dan Penebel.
terpenuhi," ujarnya.
DaIam memenuhi kekuran-
gan TU, pihaknya mencari guru
pengabdi. Hanya, masih banyak tenaga kontrak atau guru pengabdi yang tidak memahami peng-
gunaan program excel dalam sistem laporan. "Mereka bisa komputer, namun cara penya_ jian pembukuan masih lemah. Artinya. sambil mengajar, guru juga bertindak selaku operator dapa BOS," jelasnya. Salah satu operator dana BOS dari SD di Jatiluwih mengaku sudah sejak pagi hari datang ke Disdik. Sayangnya, hingga siang belum mendapatkan pelayanan
karena masih menunggu ant'
rean. "Saya dapat nomor antlean di atas 100. Sekarang baru nomor kecil, nanti sore saya kembali ke
sini," ucapnya. Hal senada disampaikan opera-
tor BOS dari SD di Abintuwung. Ia mensatakan harus bolak balik melakukan verifikasi pada Sabtu dan Minggu karena laporannYa kurang seimbang. (kmb28) '
BaliPosl/kmb2e
ANTRE - Operator BOS berjubel ,nenunggu dntrean oerifihasi d.i Disdih Tabanan- Mereha rela menunEgu hingga dini hari untuh mend,apathan giliran.
Edisi
Hal
Sub Bagian Humas flaln Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \ --rr tu- /
il
Fffi Bali Posr
uangan Berbasis Akrual
Pengelolaarl
Pemkab 'fuananAda di Tahap Aman tetap dipertahankan," imbuhnya. Bupati Eka menyampaikan apresiasinya karena Pemkab Tabanan mendapat kehormatan dikunjungi dan dikawal ketat oleh tim dari BPK RI. Menurutnya, mempertahankan opini WTP bukanlah perkara mudah.
Dibutuhkan kesadaran dan kerja sama semua pihak. terlebih Tabanan
sedang menerapkan sistem akrual. "Saya ingin semua pihak il
gaan dan bentuk tanggung jawab
pemerintah terhadap keuangan
Ni Putu Wiryastuti dan Wabup KoTERIMA - Bupati rima Auditor Keuangan Wiloyah VI tnang Gede Sanjaya BPKWilayah mur dan Kepola BPK RP Perwahilan Provinsi Bali, Senin (144, hem.arin. PEMKAB Tabanan'm, nda- karena perubahan sistem. "Kami pat apresiasi karena di u ngi mengerbi Pemkab Tabanan saat ini langsung oleh Auditor I Ian masih menyesuaikan dengan sis(em Wilavah VI BPK Wilaya Wilayah Wilr akrual Kami berharap sistem baru donesia Timur Syafrudin ini tidak berpengaruh terhadap opini yang telah diraih," ungkapnya. dan Kepala BPK RI Pefwa Menurutnya, selama ini BPK nan
akil
Bupati Komang Gede Sar aya di Kantor Bupati, Senin ( 8/4) kemarin. Hadir SKPD terkr it di lingkungan Pemkab Tabanar
Syafrudin Mosii mengatz
tujuan kedatangannya ad{ah
gawal laporan keuangan
Per
Tabanan. Menurutnya, BPK
Iiki tugas menjaga stabilitas
,t*.: "':r=91
.:nurunan
telah berupaya memberikan pengarahan dan pelatihan penggunaan sistem akrual, namun semua itu kembali kepada siapa yang melak-
sanakan. Walaupun berisiko ada penwunan opini, Pemkab Tabanan disebutnya berada di tahap aman.
"Meskipun pelaksanaan sistem akrual masih agak rumit, Pemkab Tabanan saat ini ada di tahap aman. Kami akan terus mengawal dan mereview agar opini WTP bisa
Edisi : S&x, p, n?r;l qo/6 Hal z tI
negara. "Bekerjalah dengan maksimal dan serahkan hasil laporan sesuai jadwal. Kami harus menunjukkan dedikasi dan yang terbaik sehingga predikat WTP bisa dipertahankan," tambahnya.
Asisten Administrasi Umum
Sekda Kabupaten Tabanan Made Sukada mengatakan, kedatangan
tim BPK menjadi suatu motivasi bagi SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pihaknya meningkatan kapasitas SDM melalui diklat. penyiapan
sistem aplilasi dalam pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah. "Seluruh SKPD didorong menyiapkan sarana dan prasarana
pelaksanaan'standar akuntansi berbasis akrual. Berkat bimbingan
BPK dan BPKP, sistem akrual bisa dilakukan meskipun masih perlu pembenahan di beberapa titik. Mudah-mudahan pemeriksaan yang
berlangsung 6 April sampai 8 Mei mendatang bisa terlaksana dengan baik,'ltandasnya. (ad879)
I Sub Bagian Humas dqn Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
\ $'Btil-g#
.r{
$HB \- ntrl-r'
Bali Post
Pencairan Hibah Tunggu Pergub ]L
Dpnppsar (Bali Post) I\{afalah dalam proses pencalra4 hibah diharapkan sirna detngap terbitnya Permendagri
untuk mengimplementasikan Permendagri No.14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.32 tahun 2011
Mengingat, tentang pedoman pemberian dalam Permendagri itu telah hibah dan bantuan sosial yang ditega$kan bila penerima hibah bersumber dari APBD. berbadan hukum hanya wajib "Jangka waktunya maksiuntuk organisasi kemasyaraka- mal dua minggu ke depan. SetNo.14 tahun 2016.
tan. Sementara badan nirlaba elah itu, proses pencairan bisa dan lembaga cukup mengguna- berjalan," imbuhnya. Menurut kanSuratKeteranganTerdaftar Tama, proses pencairan hibah dari SI{PD terkait. tahun ini memang agak molor "Kuncinya sekarang tinggal dibanding tahun sebelumnya. menunggu Peraturan
Gubernur DPRD
saja," ujar Ketua Komisi I
Pasalnj'a, pencairan hibah yang dianggarkan dalam APBD induk
kemarin.
cairan.
Bafi, Kietut Tama Tenaya, usai sudah mulai dilakukan bulan mepgi\uti rapat antara dewan April. Sedangkan bulan April taderigan eksekutif terkait hibah di hun ini baru terbit Permendasri gedung DPRD Bali, Senin (18/4) yang memudahkan pro.u" pJtt-
'lama Tama menambahkan, PemPem- "IGlaudulu.bulanAprilsudah "Kalaudulu.bulanAprilsudah provBaliyangantaralaindiwak- cair, karena tidak adakendala. ili Sekda dan Karo Hukum Setda Sekarang kan agak molor, kalau ProvinsiBalitelahsepakatuntuk ini memang benar dua minggu merevisii Peraturan Gubernur jadi Pergubnya, kemungkinin sebelurnnya terkait pencairan Mei baru bisa cair yang aiApnn _}llbah Revisi Pergub tentunya induk," tanilasnya. (kmb3z)
Edisi = Scha, n nanl 'Zp(6 Hal :/
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \-
talr
fta
1l
&.rrir;in:a4t
Bali Past lDlugaan Penyimpangan Pengadaan 7 Kapal
Kadis Kelautan danAfPM Diperiksa II
i
Denpasar (Bali Post) Penyrdik Pidana Khusus
nan dan Kelautan:Provinsi Bali dan dari agen tu4ggal Pemegang merek (ATPM) untuk Perhubunean, vhkni dari Daihatsu dan Tovoiu. 'Ya, ada Pemeriksaan sai<si. Di antaranYa Kadis Peri-
tunggal pemegang merek," sambung Wayan Suardi. Hanva penvidik belttm mau
adanya dugaan penYimPangan dalam pengadaan 7 unit kaPal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahkan, sejumlah saksi nelayan kembali dilakukan Pemeriisaan ulang. Hal ini dilakukan untuk memPerjelas ikhwal kasusnya, serta membongkar proses pengadaan kaPal vang
saannya dengan dalih bahwa kasus ini masih dalam Proses
seiumlah nelaYan komPak men-
kanan dan Kelautan dan agen
|kum lttn"=; ""* 3.\T - $H),lL Ashari Kejati Bali Humas penyidik Wayan (18/4) kemarin, pihaknya sedang
takan kaRp
jumlah nelayan terkait dengan
membebeikan hasil Pemerik-
penyelidikan. "Nantilah, ini
pagu anggarannya meneapar itplo milia. tersebut. PasalnYa.
g^tukutt bantuan kaPal tidak
kan- masih dalam Proses. Bi-
sesuai permintaan.
akan sampaikan," jawab Ashari
ulane adaiah Baidi Sufarlan dan Ketu-t Semara. I\{ereka mengatakan. bantuan kaPal nelaYan ini
arkan penyidik bekerja dulu' kalau ada perkembangan kita Kurniawan.
.sebelumnYa diberitakan, penyidik sudah memeriksa se-
dipertahankan, usianYa diPer-
kiiakan hanya beberapa bulan saja. Ini saking rapuhnYa. Salah seorang saksi, Baidi.
Dua orang ketua kelomPo! nelavan vang telah diPeriksa
jauh dari kata laik. Bahkan jika
dan Provilsi Bali. Salah satu contohnya jaring. jaring hanYa berisi tali tanpa diberi timah
pemberat. Jika ini.dibiarkan, jaring otomatis mengambang kapal yang dibuat itu kurang: karena tanpa pemberat. Bisa bagus dan tidak sesuai kese- dibilang, nelayan tidak akan mengatakan ke penyidik bahwa
pakatan awal. Saksi Yang Ketua
i{elompok Nelayan Bakti Kusgoro ruenambahkan. PihaknYa iudah'melihat langsung kaPal bantuan ter'sebut. MenurutnYa, kapal digarap di Kecamatan
Hal
2-
Witama dari kelomPok Arta Bakti Baruna, Desa Bondalem,
Tejakula, mengaku sedari awal
inein membatalkan bantuan
Geroeak. Bulelens. Ke]anggalan lain adalah pada komponen dan piranti kaPal.
ka-pal dari pemerintah jika tahu
komponen kapal tak sesuai dengop ptopotul bantuan Yang ditarisarkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng
pang mencari ABK, makanYa saya mau. Tetapi sekarang susah cari ABK, maunya saya batalkan," bebernya. (kmb37)
Hampir seluruh piranti dan
Edisi
dapat tangkapan ikan. Saksi lainnya, Nyoman Kerta
kondisinya seperti itu. Alasannya, dia kesulitan mencari anak buah kapal (ABIO "DuIu gam-
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Pengelqlaan Aset pemprov Din4ai Tak Transpayan De
mil ma dan
Bali Ju
Delv paikr
r (Bali Post)
s,
I
uali kita minta seperti Pansus Aset, itu barr.
dulu dapa
tidak
tnw
kap 4 I Nyo
-
Bali menilSi pengelolaan asset, khususnya tanah B_1t t r,a n s p a r a n.. o i t u * 6 r, i gi, ,"^Tt:i i:yang 1i 1' "^ a-nyak,aset " " diselimuti !erbagai per:soalin Mi:*".ru, lvllsalnya, aset pemprov Fl^pi"" di BTDC, :-o*,J.r":^tl. l*\i"]"Sl'1, ""utDi sisi lain, Biro Aset tt, dan lJedugul, Tabanan. k per_nah r"titr *"rrv;;;;iil;;;;; il;: "".i.^ aset kepada Dewan. hams ada Iaporan ke sangat luas sampai ke juar Bali pi tidak rutin disamJakalta, Bogor, Bandung, nya. Jadi, selama ini penyampaian secara Ltau catrrwrrlan," ungta Komisi I DPRD Bah Adnyana di Denpasar, kemann.
4)
ir
_seperti
Yogya karta, Senrarang, Malan[, Sluabaya, dan Mal
pendataan, penganggarnn hartrs lebrh besar. Ada istilah tunjangan supaya merangsirng J:nereka, karena sekarang pegawai Biro Aset luga tidak tahu lokasi-lokasi aset miLiL Pemprov itu." jelasnya.
Ketua Komisi
na,
I DpRb Bali
Ketut Tama Tenaya rnengatakan, prhaknya sarnpai saat ini masih
tuk 2016
nenunggll eksekr"rtif untuk mengaju-kan revisi Perda No. 2 Tahr-rn
belu
jelas
1992 tentang pemakaian.tanah yang dikuaSai oleh Pernprov Bali. Revrsi.perda menjadi krusia I karena rulal sewa yang tercantum di
liki
dalamnya terlalu rendah. Beeitu juga tidak rucrnbedakan zonasi, mana daerah bisnis, rnana daerah pariwrsata, dan mana daerah pertanian. "Itu di sitr.r krrncinya. kalau mau meningkatkan pAD dari
aset.
ini
har.us segera direvisi.
Potensinya kan besar itu, jangan sampai tanah yang straLegis. aset
itu nilai kontraknya rinfan. Ini
agar memperhatikan pengang_ garan di Birb Aset. Utamanva. untuk tunjangan pegawai yang bertugas mendata aset. Mens_ ingat, jangkauan aset Pempr&
Edisi
Hal
.2-
I
Kan perlu krta pertanyakan, ada apa kok eksekutif belurn rnau melgajukan itu," ujar.nya. 'I ama menrnta pemerintah secepatnya mengajukan revisi perda. Pasalnya, Pernprov Bali
banyak nremi,Lki aset & tempatt"Tryljt*@is. Jangan sampai,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post ytnLcitTqrt
LAHAN PROVINSI - Beberapa siswa SMA berbincang-bincang usai menihmati mahanan warung nr'ahan yang dibangun di atas lahan ntilih Pemprou Bali, senin (1g/4) hentarin.
fli
.adaAdiarsa menarnbahkan, tidak
ketentua-n yang rnewajibkan
Biro Aset melaporkan kepada Dewan rutin setiap tiga atau empat bulan sekali. Pihaknya
hanya wajib melaporkan ke Menteri Dalarn .Negeri setiap enam bulan sekali, masing-r)las-
ing pada semestel l dan semester II. "Dewan kan fung.*in1'a kontrol, sewaktu-waktu kalau minta informasi kan bisa kita berikan. Tetapi, yang wajib tiap
tahun masr"rk di LKPJ Gubernur," tandasn5'a. (kmb32)
Edisi
:
Hal
.L
5<&6q, Er
freril 2o(6
