DINAMIKA CORPUS JURIS

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016 Hal. 113 - 236

DINAMIKA “CORPUS JURIS”

I

Jurnal isi.indd 1

10/28/2016 9:31:07 AM

Jurnal isi.indd 2

10/28/2016 9:31:07 AM

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016 Hal. 113 - 236

J

urnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1.

Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)



2.

Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1.

Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)





2.

Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan)





3.

Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)





4.

Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1.

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)



2.

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)



3.

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)



4.

Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)



5.

Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)



6.

Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)

7.

Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)



Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)

8.

III

Jurnal isi.indd 3

10/28/2016 9:31:07 AM



9.

Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

10.

Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)

11.

Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)

12. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria) Sekretariat:



1.

Agus Susanto, S.Sos., M.Si.





2.

Yuni Yulianita, S.S.

3.

Noercholysh, S.H.





4.

Wirawan Negoro, A.Md.





5.

Didik Prayitno, A.Md.





6.

Eka Desmi Hayati, A.Md.





7.

Emy Nur’aini, S.H.

dan Fotografer:

1.

Arnis Duwita Purnama, S.Kom.



2.

Widya Eka Putra, A.Md.

Desain Grafis

Alamat: Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189 E-mail: [email protected] Website: www.komisiyudisial.go.id

IV

Jurnal isi.indd 4

10/28/2016 9:31:07 AM

PENGANTAR

I

DINAMIKA “CORPUS JURIS”

stilah “corpus juris” mengandung makna sebagai kelembagaan hukum (body of law). Terminologi latin ini kerap muncul menjadi predikat kodifikasi hukum pada era Imperium Romawi. Sementara bagi kita yang hidup di era sekarang, istilah ini memberi makna sebagai gambaran tentang hukum sebagai suatu sistem. Secara substansial hukum yang terkandung dalam “corpus juris” ini adalah hukum yang eksis dalam realitas sosial. Ia bukan hukum yang direkayasa, melainkan hukum hasil adopsi pola-pola kemasyarakatan (nomos). Tatkala masyarakat menjelma menjadi entitas yang kompleks, hukum tidak lagi menjelma dari nomos. Hukum perlu ditetapkan atau dipositifkan, maka hukum itu mengalami pelembagaan dan cenderung untuk dibakukan dan dibekukan (momentary legal system). Hukum yang baku membeku adalah hukum yang dipersepsikan tidak berkembang. Cara pandang demikian dikenal dengan pendekatan formalisme hukum. Namun, dalam kenyataannya hukum tidak pernah tampil sedemikian baku membeku. Hukum itu bergerak dan dinamis. “Corpus juris” itu terus bergerak (in flux) sekalipun tidak pernah lebih cepat daripada pergerakan masyarakat. “Corpus juris” mencakup institusi dan pranata hukum. Lembaga-lembaga semacam kekuasaan kehakiman adalah contoh dari institusi hukum yang penting dalam “corpus juris” ini, sementara pranata hukum seperti kewarisan, perkawinan, dan pengujian undang-undang. Topik-topik inilah yang mewarnai artikel dalam edisi Jurnal Yudisial kali ini. Topik pertama menyinggung tentang implikasi putusan pengujian undangundang terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung (Galih Erlangga dan Dian Agung Wicaksono), diikuti pembahasan tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro). Dua topik besar ini mengenai problematika institusi hukum. Kemudian muncul diskursus mengenai pranata hukum, yaitu: ”contempt of court” dalam perspektif hukum progresif (Budi Suhariyanto), yang berlanjut pada wacana tentang pemberian hak waris dalam hukum Islam kepada non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah (Rizkal), lalu mengenai nasab anak luar kawin menurut hifzhu nasl (Zakyyah). Terakhir ada pembahasan tentang kaitan dasar gugatan dan tata kelola perusahaan (A. Dwi Rachmanto). Demikianlah artikel-artikel yang ditulis oleh para penulis tersebut memberi gambaran tentang dinamika “corpus juris” ini. Dinamika tentang kelembagaan sebagai cerminan perkembangan sistem hukum. Melalui analisis putusan-putusan yang disajikan oleh para penulis, terlihat bahwa dinamika itu ikut hadir dan terlacak dalam pertimbangan

V

Jurnal isi.indd 5

10/28/2016 9:31:07 AM

para hakimnya. Dinamika demikian tidak boleh lepas dari sorotan kita sebagai penstudi hukum di Tanah Air. Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

VI

Jurnal isi.indd 6

10/28/2016 9:31:07 AM

DAFTAR ISI

ISSN 1978-6505

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016

IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG ............................................................... 113 - 130 Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI ................................ 131 - 150 Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Suanro Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya “CONTEMPT OF COURT” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF ................................................. 151 - 171 Kajian Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK Budi Suhariyanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta PEMBERIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM KEPADA NON-MUSLIM BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH ..................... 173 - 193 Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010 Rizkal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh NASAB ANAK LUAR KAWIN MENURUT “HIFZHU NASL” ............ 195 - 214 Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Zakyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh KAITAN DASAR GUGATAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ........................................................... 215 - 236 Kajian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS A. Dwi Rachmanto Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

VII

Jurnal isi.indd 7

10/28/2016 9:31:07 AM

Jurnal isi.indd 8

10/28/2016 9:31:07 AM

JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506..............................................................................

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.962 (094.5)

Konstitusi tersebut memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan dalam kewenangan permohonan peninjauan kembali.

Erlangga G & Wicaksono DA (Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung

(Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono) Kata kunci: kekuasaan kehakiman, judicial review, peninjauan kembali.

Kajian Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013 Jurnal Yudisial 2016 9(2), 113 - 130

UDC 347.998: 347.993

Salah satu ciri penting negara hukum demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Perubahan UUD NRI 1945, memberikan dinamika ketatanegaraan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (erga omnes). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dampak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini karena putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan permohonan peninjauan kembali, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data yang terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah

Suanro (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya) Kewenangan Komisi Mahkamah Konstitusi

Yudisial

dalam

Tafsir

Kajian Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 43/ PUU-XIII/2015 Jurnal Yudisial 2016 9(2), 131 - 150 Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Saat melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menafsirkan UUD NRI 1945 dalam rangka menemukan hukum. Dalam penemuan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi bebas untuk memilih dan menggunakan metode penafsiran konstitusi untuk memecahkan persoalan hukum yang diperhadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat menentukan kaidah hukum yang menjadi alasan suatu putusan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama bertentangan dengan UUD NRI 1945. Landasan pengujian konstitusionalitas kewenangan itu adalah Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa “dan wewenang lain” dalam pasal

IX

Jurnal isi.indd 9

10/28/2016 9:31:07 AM

tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pihak pemohon menafsirkannya secara limitatif, sedangkan pihak termohon menafsirkannya secara luas. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim pada peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara dipandang mencederai prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin konstitusi, sementara pihak termohon berpendapat sebaliknya. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang pijakannya sama yaitu Undang-Undang Dasar, tetapi memiliki pandangan yang berbeda terhadap ketentuan konstitusi.

progresif? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum progresif menghendaki hakim untuk berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan pada nilainilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (ius constituendum).

(Suanro)

(Budi Suhariyanto)

Kata kunci: kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengujian konstitusionalitas, penemuan hukum.

Kata kunci: contempt of court, kekuasaan kehakiman, ius constituendum.

UDC 340.131 UDC 348.974

Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta)

Rizkal (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ArRaniry, Banda Aceh)

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah

Kajian Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK

Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010

Jurnal Yudisial 2016 9(2), 151 - 171

Jurnal Yudisial 2016 9(2), 173 - 193

Dari awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman masih belum optimal. Hukum positif Indonesia tidak mengatur contempt of court secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan yang dipadankan dalam KUHP, tidak merepresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara komprehensif dan integral. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mendefinisikan contempt of court sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya. Permasalahannya adalah bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum

Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, baik orang Islam mewarisi kepada non-Islam dan juga sebaliknya. Namun dalam praktiknya, hakim di tingkat Mahkamah Agung menetapkan hak kewarisan kepada nonMuslim berdasarkan wasiat wajibah, hal ini sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pokok yaitu: 1) mengenai keberadaan peraturan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia; 2) pertimbangan hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak kewarisan kepada non-Islam berdasarkan wasiat wajibah; dan 3) mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di

X

Jurnal isi.indd 10

10/28/2016 9:31:07 AM

Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Agung tersebut berseberangan dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam.

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Muncul pertanyaan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menetapkan hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nasab anak di luar perkawinan, serta tinjauan teori hifzhu nasl terkait Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang jelas terkait frasa “anak di luar perkawinan.” Menurut teori hifzhu nasl menasabkan anak di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan

(Rizkal) Kata kunci: wasiat wajibah, hak warisan, Kompilasi Hukum Islam.

merusak eksistensi dari maqᾱṣid al-syar’iyyah. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir dari “pernikahan di bawah tangan,” maka hal ini

UDC 347.632: 297

sesuai dengan ketentuan maqᾱṣid al-syar’iyyah.

Zakyyah (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ArRaniry, Banda Aceh)

(Zakyyah) Kata kunci: anak di luar perkawinan, hubungan perdata, hifzhu nasl.

Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Jurnal Yudisial 2016 9(2), 195 - 214

UDC 658.11

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” Artinya pasal ini menerangkan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir di luar perkawinan hanya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dibebankan untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah di antara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan hukum Islam yang mengatur bahwa anak zina hanya memiliki hubungan

Rachmanto AD (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung) Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan Kajian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS Jurnal Yudisial 2016 9(2), 215 - 236 Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS merupakan contoh kasus sengketa antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang bertindak sebagai investor di Indonesia. Banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tiga hal yang didalilkan oleh pihak penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangan awal dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menerima sebuah gugatan yang diajukan tidak hanya gugatan

XI

Jurnal isi.indd 11

10/28/2016 9:31:07 AM

wanprestasi tetapi sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum. Terkait hal benturan kepentingan karena rangkap jabatan, meskipun dijadikan dalil gugatan oleh pihak penggugat, namun dalam putusan ini tidak dijadikan dasar dan pertimbangan hakim. Justru hal yang tidak berkorelasi secara normatif, yaitu ketiadaan tata kelola perusahaan yang baik, dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ PN.BKS ini. Dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif tentang perbedaan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, persoalan jabatan rangkap oleh orang yang sama dalam beberapa perusahaan, serta korelasi antara gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik. (A. Dwi Rachmanto) Kata kunci: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tata kelola perusahaan.

XII

Jurnal isi.indd 12

10/28/2016 9:31:07 AM

JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506..............................................................................



Vol. 9 No. 2 Agustus 2016

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

UDC 347.962 (094.5)

in the authority of extraordinary request for review.

Erlangga G & Wicaksono DA (Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

(Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)  Keywords: judicial power, judicial extraordinary request for review.

review,

The Implication of Constitutional Court’s Decision of Judicial Review Towards Judicial Power’s Independence of the Supreme Court

UDC 347.998: 347.993

An Analysis of Constitutional Court’s Decisions Number 34/PUU-XI/2013 (Org. Ind)

Suanro (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya)

Jurnal Yudisial 2016 9(2), 113 - 130

The Interpretation of Constitutional Court on the Judicial Commission’s Authority

One of the hallmarks of a democratic legal state is an enforcement of independent and impartial judicial power. The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has lead to political dynamics marked by the birth of the Constitutional Court of the Republic Indonesia. The Constitutional Court as the guardian of the constitution is mandated a constitutional duty to uphold justice at the heart of community’s life. Its specificity is its final, binding, and generally applicable decision (erga omnes). The Constitutional Court Decision Number 34/PUUXI/2013 annulling Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law has significant implications in the development of law in Indonesia since it is very closely associated with one of the jurisdictions of the Supreme Court to apply for extraordinary request for review. This analysis is a normative legal research which examines legal materials of the Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013, using statutory interpretations, comparative, historical, and conceptual approach. Related data were elaborated in qualitative descriptive data analyses. The results show that the Constitutional Court decision implicates the independence of the Supreme Court in terms of the institutional system of judicial authority and administration of justice

An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 43/PUU-XIII/2015 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2016 9(2), 131 - 150 The Constitutional Court constitutionally has the authority to conduct a judicial review towards the Law/Constitution. As performing the judicial review, the Constitutional Court is authorized to interpret the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the framework of legal discovery. In the context of legal discovery, the Constitutional Court’s Judges are free to decide and use any method of constitutional interpretation to resolve the legal issues being reviewed, so as to determine the legal principles underlying the decision. The Constitutional Court has declared that the authority of the Judicial Commission in organizing the Selection of the Appointment of Judges of First Instance is inconsistent with the 1945 Constitution. The groundwork of the judicial review of that authority is Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution. The phrase “and other authorities” in the article raises different interpretations. Petitioner interpret it in a limited basis, while the respondent interpret it generally. The authority of the Judicial Commission in the selection of judges in religious courts, general courts, and administrative courts

XIII

Jurnal isi.indd 13

10/28/2016 9:31:07 AM

is deemed detrimental to the principle of judicial independence, which is secured by the Constitution, while the Respondent argues otherwise. The arguments of each party equally based on the Constitution, but they have different views on the constitutional provisions. (Suanro) Keywords: judicial independence, judicial review, judicial law-making.

discovery requires judges at the outset to have a law reform vision (ius constituendum) and subsequently attempt to lay new legal principles based on justice values and legal expediency. (Budi Suhariyanto) Keywords: contempt of court, judicial power, ius constituendum.

UDC 348.974 Rizkal (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ArRaniry, Banda Aceh)

UDC 340.131 Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, MA RI, Jakarta) Contempt of Court Through the Perspective of Progressive Law An Analysis of Decision Number 241/Pid.B/2006/ PN.PWK (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2016 9(2), 151 - 171 Since the establishment of the constitution to the present, the protection and security of judges, principally in executing the function of judicial power are still not optimal. The positive law in Indonesia has not yet definitively, specifically, and completely set out the provision regarding contempt of court. Despite the fact that the comparable provision in the Criminal Code does not represent the definition and scope of contempt of court in a comprehensive and integral way. In the Decision Number 241/ Pid.B/2006/PN.PWK the judges make a legal breakthrough in the adjudication and responsively fill the legal vacuum by defining the contempt of court as an offense against judicial power. The arising issue is how the criminal prosecution of the offense against judicial power is viewed from progressive law-making perspective? The issue is elaborated in this analysis using normative research methods. There are three approaches employed: approach to legislations, cases, and concepts. By and large conclusions on the issues discussed are drawn from the qualitative juridical analysis. From the discussion, it can be concluded that progressive law

The Provision of Inheritance Rights to non-Muslims Based on “Wasiat Wajibah” in Islamic Law An Analysis of Decison Number 16 K/AG/2010 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2016 9(2), 173 - 193 In Islamic law, it has been defined clearly that everyone of different faiths cannot inherit to each other, like both Muslims inherit to non-Muslims, and vice versa. However when it comes down to it, the Supreme Court has determined that the right of inheritance of non-Muslims is based on “wasiat wajibah”, as set out in the Decision Number 16 K/AG/2010. This analysis aims to examine the main issues as regards; first, the subsistence of law on “wasiat wajibah” and the positive law in Indonesia; second, legal interpretation of the judge in determining the right of inheritance to non-Muslims based on “wasiat wajibah”; and third, the elaboration of Supreme Court’s Decision Number 16 K/AG/2010 under the Islamic law provisions and positive law in Indonesia. This analysis is a normative legal research prepared through qualitative literature study. Based on the study, it can be highlighted that the Supreme Court in Decision Number 16 K/AG/2010, did not take into consideration the provisions regarding inheritance along with the prevailing provision of “wasiat wajibah” in Indonesia as stipulated in the Compilation of Islamic Law. The Supreme Court’s Decision is considerably disagreeing with

XIV

Jurnal isi.indd 14

10/28/2016 9:31:08 AM

the provisions of Islamic law and the Article 209 paragraph (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law concerning the granting of “wasiat wajibah” to non-Muslims. (Rizkal) Keywords: wasiat wajibah, right of inheritance, Compilation of Islamic Law.

method. The results of the analysis arrive at a conclusion that the Constitutional Court’s decision is significantly ambiguous, as regards there is no clear definition of the associated phrase of “child born out of wedlock.” According to the theory “hifzhu nasl,” the settling on the consanguinity of a child out of wedlock (illegitimate child) to the putative father would undermine the prevailing concept of maqᾱṣid al-syar’iyyah. But if the concern is about the child born of “underhanded marriage”, then it conforms

UDC 347.632: 297 Zakyyah (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ArRaniry, Banda Aceh) Consangunity of a Child Born Out of Wedlock in the Concept of “Hifzhu Nasl” An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 46/PUU-VIII/2010 (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2016 9(2), 195 - 214 In Article 43 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is stated that, “a child born out of wedlock has nothing more than a legal relation to the mother and her family.” To be precise, this article defines that a mother is fully responsible for all matters concerning the rights of her child born out of wedlock, whereas the biological father is not charged to fulfill the rights of the child. In its progression, based on the Constitutional Court’s Decision Number 46/PUUVIII/2010, the child born out of wedlock has a legal relation to his mother and the family, and also an illegitimacy to his putative father and the family, as long as it is proven there is a lineal consanguinity (blood tie) between them. This is inconsistent with the Islamic law which stipulates that an illegitimate child has only a legal relation to his mother and the family. The arising questions pertain on the basis of consideration of the Constitutional Court in determining the illegitimacy of a child born out of wedlock to his putative father, and the implication of Constitutional Court decisions to the consanguinity of a child born out of wedlock, as well as the theory of “hifzhu nasl” responding to the decision of the Constitutional Court. This analysis is a literaturebased research conducted using a juridical normative

to the provisions of maqᾱṣid al-syar’iyyah. (Zakyyah) Keywords: child born out of wedlock, legal relation, hifzhu nasl.

UDC 658.11 Rachmanto AD (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung) The Fundamental Correlation of a Lawsuit and Corporate Governance An Analysis of Decision Number 266/PDT.G/2007/ PN.BKS (Org. Ind) Jurnal Yudisial 2016 9(2), 215 - 236 The Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS is an example of a civil case concerning a dispute between Indonesian citizen with foreign citizen who is undertaking business of infestations in Indonesia. The judges have consideration in many respects in effort to resolve the case. Three points raised in the lawsuit by the plaintiff are based on a breach of contract and a tort. On a preliminary consideration, it can be deduced that the judge may accept simultaneous lawsuits, not just a lawsuit in a breach of contract, but at once a tort. The argument in the lawsuit filed by the plaintiff is related to a conflict of interest in regard of concurrent positions, however the judges did not take it into consideration in making the decision. The very thing that lacks of normatively consistent correlation, i.e., the absence of good corporate governance, even becomes the basis of consideration of the judge in the Decision

XV

Jurnal isi.indd 15

10/28/2016 9:31:08 AM

Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS. This focus is discussed in a normative analysis concerning the matter of differences between two lawsuits, a tort and a breach of contract, the issue of concurrent position occupied by the same person in several companies, and the correlations between a breach of contract or tort with the lacking of good corporate governance. (A. Dwi Rachmanto) Keywords: breach of contract, tort, corporate governance.

XVI

Jurnal isi.indd 16

10/28/2016 9:31:08 AM

IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

THE IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION OF JUDICIAL REVIEW TOWARDS JUDICIAL POWER’S INDEPENDENCE OF THE SUPREME COURT An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 34/PUU-XI/2013 Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281 E-mail: [email protected] Naskah diterima: 22 Februari 2016; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016 ABSTRAK Salah satu ciri penting negara hukum demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Perubahan UUD NRI 1945, memberikan dinamika ketatanegaraan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (erga omnes). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dampak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini karena putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan permohonan peninjauan kembali, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan

historis, dan pendekatan konseptual. Data yang terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan dalam kewenangan permohonan peninjauan kembali. Kata kunci: kekuasaan kehakiman, judicial review, peninjauan kembali. ABSTRACT One of the hallmarks of a democratic legal state is an enforcement of independent and impartial judicial power. The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has lead to political dynamics marked by the birth of the Constitutional Court of the Republic Indonesia. The Constitutional Court as the guardian of the constitution is mandated a constitutional duty to uphold justice at the heart of community’s life. Its specificity is its final, binding, and generally applicable decision (erga omnes). The Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 annulling Article 268 paragraph (3) of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 113

| 113

10/28/2016 9:31:08 AM

has significant implications in the development of law in Indonesia since it is very closely associated with one of the jurisdictions of the Supreme Court to apply for extraordinary request for review. This analysis is a normative legal research which examines legal materials of the Constitutional Court Decision Number 34/PUUXI/2013, using statutory interpretations, comparative, historical, and conceptual approach. Related data were

elaborated in qualitative descriptive data analyses. The results show that the Constitutional Court decision implicates the independence of the Supreme Court in terms of the institutional system of judicial authority and administration of justice in the authority of extraordinary request for review.

I. A.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” UUD NRI 1945 sebagai konstitusi pada dasarnya memberikan jaminan kemerdekaan kepada penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen serta bebas dari intervensi.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Prinsip pemisahan kekuasaan sangat terkait erat dengan independensi penyelenggaraan peradilan, di mana hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif (Asshiddiqie, 2012: 311). Setiap hakim harus bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjadi penjaga sistem hukum dalam suatu negara hukum. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam negara hukum yang demokratis (demokratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, “Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.” Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang juga menjunjung tinggi demokrasi, sudah seharusnya memberikan jaminan bagi independensi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 114 |

Jurnal isi.indd 114

Keywords: judicial power, judicial review, extraordinary request for review.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum amandemen, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undangundang.” Setelah amandemen UUD NRI 1945, terjadi pergeseran dalam ranah kekuasaan kehakiman dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004: iv). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum (vide Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945).

secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum), yang mana hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum Selain kewenangan tersebut, Mahkamah dan keadilan (vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas 1945) serta sebagai konsekuensi dari asas negara pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Nomor 34/PUU-XI/2013: 88). Presiden (vide Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berdasarkan pertimbangan a quo, perkara pengujian undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUUndang-Undang Dasar yang bersifat final, XI/2013 mengabulkan permohonan pemohon mengikat, dan berlaku umum (erga omnes) dengan membatalkan secara keseluruhan memberikan dampak yang signifikan dalam berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang dinamika ketatanegaraan bahkan perkembangan merupakan salah satu kewenangan Mahkamah hukum di Indonesia. Agung. Selain itu, terdapat beberapa Putusan Salah satu putusan yang berdampak besar bila dikaji secara akademis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa, “Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali” bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Alasan pemohon mengajukan permohonan karena beranggapan hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan erat dengan kewenangan Mahkamah Agung selaku lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 perihal pengujian Pasal 244 KUHAP yang berkaitan dengan kewenangan kasasi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 perihal pengujian KUHAP yang berkaitan dengan pra-peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berkaitan dengan asas nemo judex in causa sua, yang menentang hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan/ atau yang berkaitan dengan lembaga peradilan (Mahfud MD, 2007: 98-99; Amsari, 2013: 185186). Hipotesis dalam penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ berdampak terhadap kemerdekaan Mahkamah PUU-XI/2013 memuat pertimbangan, bahwa Agung selaku sesama pemegang kekuasaan menurut Mahkamah Konstitusi unsur keadilan kehakiman. dalam perkara pidana asas tersebut tidak

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 115

| 115

10/28/2016 9:31:08 AM

B.

Rumusan Masalah

C.

Tujuan dan Kegunaan

D. Studi Pustaka 1. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Berdasarkan latar belakang di atas, maka Indonesia permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi Putusan Perubahan konstruksi hukum pada Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 amandemen UUD NRI 1945, berdampak terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung selaku secara langsung terhadap penyelenggaraan pemegang kekuasaan kehakiman? kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: (a) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang ketatanegaraan, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung. Selain itu, temuan-temuan dalam penulisan ini, diharapkan dapat berguna sebagai dasar terciptanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan; dan (b) bagi praktik ketatanegaraan, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik pada Mahkamah Agung maupun pada Mahkamah Konstitusi yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun, sejalan dengan UUD NRI 1945 sehingga akan melahirkan putusan-putusan yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. 116 |

Jurnal isi.indd 116

perubahan mendasar yang terjadi dalam ranah kekuasaan kehakiman yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ide pembentukan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang seperti Mahkamah Konstitusi, dipengaruhi pola kekuasaan kehakiman di negara-negara Eropa, terutama di Austria. Negara Austria mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi Austria dalam Konstitusi Austria 1920 (Asshiddiqie, 2001: 1). Keberadaan Mahkamah Konstitusi Austria menularkan semangat demokratis ke seluruh Eropa. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada tanggal 9 November 2001 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004: 4). Pada hakikatnya, fungsi utama pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of constitution) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (the interpreter of constitution). Di samping itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk membangun mekanisme checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara di Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 adalah sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004: 6). Marzuki mengemukakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna struktur tunggal (unity jurisdiction), seperti halnya dalam sistem hukum anglo saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agung (duality jurisdiction)” (Marzuki, 2006: 83). Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang setara dan independen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dari segi kelembagaan, Mahkamah Konstitusi memiliki pranata, yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, “Hakim Konstitusi adalah pejabat negara.” Hakim konstitusi sebagai pejabat negara pada lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, serta merupakan negarawan yang menguasai ketatanegaraan. Sedangkan lembaga lain dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah

Agung, yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.” Berdasarkan Pasal 22 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Dengan demikian, Mahkamah

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 117

| 117

10/28/2016 9:31:08 AM

Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 2. mempunyai beberapa fungsi, di antaranya: 1.

Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Menurut pendapat Manan, “Untuk menjaga kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya, diperlukan badan serta tata cara mengawasinya” (Huda & Nazriyah, 2011: 124). Salah satu bentuk pengawasan terhadap peraturan perundangundangan, dilakukan melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan juga dikenal dengan istilah toetsingrecht, yang diperkenalkan oleh Soemantri, yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis toetsingrecht atau kewenangan pengujian perundang-undangan, yaitu: (a) toetsingrecht yang merupakan kewenangan peradilan, disebut judicial review; (b) toetsingrecht yang merupakan kewenangan legislatif, disebut legislative review; dan (c) toetsingrecht yang merupakan kewenangan eksekutif, disebut executive review (Soemantri, 1986: 5).

Fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat melalui penyelenggaraan peradilan. 2. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku hakim agung. 3. Fungsi pemberi nasihat hukum. Mahkamah Agung memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. 4. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut halhal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. 5. Fungsi administrasi. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, Judicial review berdasarkan Black’s Law administrasi, dan finansial berada di bawah Dictionary, memiliki makna yaitu, “a court’s Mahkamah Agung (Wiwoho, 2006: 193). power to review the actions of other branches Dari segi kelembagaan, berdasarkan Pasal or levels government, especially the court’s 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun power to invalidate legislative and executive as 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang being unconstitutional” (Garner, 2004: 1345). Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Hal tersebut apabila diterjemahkan dalam Agung dinyatakan bahwa susunan organisasi bahasa Indonesia memiliki makna bahwa suatu Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim kewenangan pengadilan untuk mengawasi anggota, panitera dan sekretaris, serta pimpinan tindakan dari cabang kekuasaan lain (eksekutif dan hakim anggota merupakan hakim agung pada dan legislatif), melalui peninjauan terhadap Mahkamah Agung. Hakim agung ditetapkan oleh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Presiden dari nama calon yang diajukan oleh konstitusi. Menurut Brewer & Carriras, judicial Dewan Perwakilan Rakyat yang diusulkan oleh review adalah tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan eksekutif dan legislatif Komisi Yudisial. sesuai dengan hukum tertinggi (Fachruddin, 2004: 175). Sehingga dengan demikian, istilah 118 |

Jurnal isi.indd 118

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

Dalam konteks Indonesia, gagasan judicial review terbatas pada kewenangan pengujian perundang-undangan oleh lembaga mengenai mekanisme pengujian undangundang, telah ada sejak perdebatan sidang Badan peradilan. Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Praktik penyelenggaraan judicial review Indonesia (BPUPKI), ketika menyusun UUD NRI berawal dari situasi politik di Amerika Serikat 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Namun hal pada awal abad 19, yang ditandai ketika adanya tersebut dibantah oleh Soepomo yang menyatakan tuntutan oleh Marbury bersama beberapa hakim bahwa, “Belum terdapat konsensus di antara para lainnya, kepada Mahkamah Agung Amerika ahli-ahli tata negara mengenai judicial review, Serikat (Supreme Court), untuk memutus perkara di samping itu para ahli hukum Indonesia belum pengangkatan hakim dan mengeluarkan Writ of memiliki pengalaman mengenai proses judicial Mandamus (merupakan kewenangan Supreme review” (Amsari, 2013: 63). Pendapat Soepomo Court dalam Section 13 Judiciary Act 1789 untuk tersebut didukung oleh situasi politik dan hukum memerintahkan kepada Pemerintah Amerika di Indonesia pada saat menjelang kemerdekaan Serikat melaksanakan tugas), yang mana peristiwa yang kurang memadai. Gagasan agar Mahkamah tersebut lebih dikenal dengan kasus Marbury vs. Agung memiliki kewenangan menguji undangMadison, dengan Putusan Mahkamah Agung undang dan peraturan perundang-undangan Amerika Serikat (Supreme Court) menentukan di bawah undang-undang muncul kembali bahwa Marbury bersama hakim lainnya berhak pada Pembahasan Perubahan UUD NRI 1945, atas surat pengangkatan. mengenai Bab IV tentang Mahkamah Agung Menurut Mahfud MD (2006: 37), yang dalam masa sidang MPR pada tanggal 1-3 berpendapat bahwa setidaknya terdapat tiga Oktober 1999. alasan Marshall selaku Chief Justice pada Supreme Court dalam memutuskan perkara Marbury, yaitu: (a) hakim sudah bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus berani membatalkannya; (b) konstitusi merupakan hukum tertinggi (the supreme law of the land), maka diperlukan lembaga pengujian terhadap peraturan di bawahnya agar tidak menyimpangi konstitusi; dan (c) hakim tidak dapat menolak perkara sehingga jika terdapat permintaan uji materi maka hakim harus melakukannya. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka judicial review mulai dikenal luas dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Pada saat itu, terjadi perdebatan mengenai kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah kewenangan tersebut melekat kepada Mahkamah Agung atau lembaga lain yang berdiri sendiri. Pengaturan mengenai pengujian undang-undang, baru dirumuskan pada perubahan ketiga UUD NRI 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 9 November 2001. Namun demikian, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi kewenangan pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. UUD NRI 1945 menentukan bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 119

| 119

10/28/2016 9:31:08 AM

undangan di Indonesia, terbagi ke dalam dua pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ada beberapa negara di dunia yang menganut sistem pengujian peraturan perundangundangan yang tersebar (decentralized model), sehingga setiap badan peradilan dapat melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan (Amsari, 2013: 172). Ada beberapa negara di dunia yang menganut sistem pengujian peraturan perundang-undangan secara terpusat (centralized model) pada satu lembaga khusus (Amsari, 2013: 172). Dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, konsep pemisahan yang dijelaskan oleh Jakson maupun Tushnet tersebut sesungguhnya tidak dapat diterapkan (Amsari, 2013: 63). Pengujian atas peraturan perundangundangan dilaksanakan oleh dua kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan yang setara berdasarkan UUD NRI 1945.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, menentukan bahwa, “Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.” Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tidak hanya dilakukan terhadap pasal tertentu tetapi Undang-Undang Dasar harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh (Siahaan, 2011: 29). Namun di sisi lain, hukum merupakan produk politik sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendakkehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan (Mahfud MD, 1998: 7). Hukum dapat dilihat berdasarkan proses pembentukan hukum tersebut, sehingga dapat dipahami kehendak politik yang ingin dicapai. Berdasarkan pendapat Mahfud MD (2006: 37) yang berasal dari risalah-risalah sidang Panitia Ad Hoc (PAH) dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa terdapat beberapa pembatasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

Kewenangan pengujian undang-undang 1. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memuat isi yang bersifat mengatur. terhadap Undang-Undang Dasar memiliki dua Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian menyatakan bahwa sebuah undang-undang atau sebagian dari isi undang-undang materiil. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan tersebut bertentangan dengan bagian Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tertentu dari Undang-Undang Dasar. “Pengujian formil adalah pengujian Undang- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan undang-undang atau Undang yang berkenaan dengan proses sebagian dari isi undang-undang, yang oleh pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain Undang-Undang Dasar kewenangannya yang tidak termasuk pengujian materiil.” Selain diatribusikan kepada undang-undang. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat itu, pengujian formil tidak hanya mencakup melebihi dari apa yang dimintakan oleh proses pembentukan undang-undang, tetapi juga para pemohon (ultra petita). Sekalipun mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Mahkamah Konstitusi melihat bahwa terdapat hal penting dari permohonan undang-undang dan pemberlakuan undangtersebut yang tidak dipinta untuk undang (Asshiddiqie, 2010: 41-42). 120 |

Jurnal isi.indd 120

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

4.

II.

diputuskan, maka Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan memutuskannya berdasarkan asumsi Mahkamah Konstitusi sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi atau menyangkut lembaga peradilan. Pendapat tersebut didasari kepada asas hukum, yaitu nemo judex in causa sua atau nemo judex indoneus in propia causa, sebagai sebuah asas hukum universal yang menentang hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan/atau yang berkaitan dengan lembaga peradilan. METODE

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2007: 93-95).

relevan, baik melalui perpustakaan maupun database jurnal daring. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks dikotomi teoritik dan implementasi. Data yang terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dianalisis secara deskriptif kualitatif. III. HASIL DAN PEMBAHASAN Mahkamah Konstitusi memiliki peran dan tanggung jawab dengan melindungi hak-hak konstitusional. Peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional diwujudkan melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran tersebut sangat mungkin berkaitan dengan yurisdiksi lembaga peradilan lain di Indonesia. Pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai konstitusionalitas Mahkamah Agung melakukan peninjauan kembali lebih dari satu kali merupakan salah satu bukti nyata adanya potensi pertentangan antara dua lembaga peradilan. Pengujian tersebut diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangundangan yang terkait dengan tema penelitian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan pendekatan khusus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Adapun pendekatan konseptual dengan menggunakan teori dan doktrin yang terkait dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penelitian Dalam hukum positif, kewenangan hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan permohonan peninjauan kembali diatur dalam kepustakaan, sehingga metode pengumpulan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang bahwa, “Mahkamah Agung [...] mempunyai

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 121

| 121

10/28/2016 9:31:08 AM

wewenang lainnya yang diberikan oleh UndangUndang.” Hal tersebut memberikan pengertian bahwa pembentuk undang-undang diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945, untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan yang seharusnya melekat pada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, termasuk di dalamnya merupakan kewenangan peninjauan kembali. Sebagai aturan turunannya, pembentuk undang-undang kemudian merumuskan peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga telah memberikan kewenangan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut juga kembali ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.” Sejatinya secara faktual sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, telah memberikan peluang adanya permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali, yaitu apabila suatu objek perkara terdapat

122 |

Jurnal isi.indd 122

dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hal tersebut menunjukkan eksistensi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengaturan, untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan peradilan. Melihat konteks permasalahan dari adanya pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang melibatkan kewenangan Mahkamah Agung, perlu ditinjau dari sudut penerapan asas hukum nemo judex in causa sua yang berlaku secara universal. Asas hukum tersebut mengedepankan pandangan bahwa seseorang tidak dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri (no one may be judge on his own cause) (Yale, 1974: 80). Hal yang menjadi dasar asas hukum nemo judex in causa sua digunakan dalam penyelenggaraan peradilan adalah untuk melawan sikap kecondongan ataupun penyimpangan yang akan mempengaruhi kepercayaan publik dalam peradilan (Etudaiye, 2007: 211). Lebih lanjut, kemudian terdapat perluasan dalam memaknai asas hukum nemo judex in causa sua, yaitu seseorang tidak dapat menjadi hakim ketika memiliki kepentingan dalam perkara (Yale, 1974: 81). Asas hukum nemo judex in causa sua merupakan bagian dari penerapan prinsip imparsialitas dalam penyelenggaraan peradilan (Fuadah, 2014: 203). Musschenga (tt: 1) memberikan pengertian bahwa, “Impartiality has always been looked upon as one of defining characteristics of right action.” Prinsip imparsialitas merupakan perwujudan dan karakteristik dari pengakuan adanya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang di hadapan hukum, yang berlaku secara universal. Jackson (2012: 19) menyatakan bahwa, “Judicial independence and impartiality have become transnational legal norms, instantiated in Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

many constitution and in the core human rights covenant to which the great majority of the nations of the world subscribe.” Prinsip independensi dan imparsialitas dalam ranah kekuasaan kehakiman telah menjadi norma hukum yang bersifat transnasional dan berlaku secara universal, serta banyak digunakan dalam konstitusi dan dalam perjanjian-perjanjian mengenai hak asasi manusia oleh sebagian besar negara di dunia. Prinsip imparsialitas kekuasaan kehakiman merupakan hal yang mendasar dalam setiap negara hukum, termasuk negara Republik Indonesia. Prinsip independensi dan imparsialitas yang berlaku secara universal sesungguhnya berkaitan dengan aspek institusionalitas dan personalitas hakim. Lebih lanjut, Jackson (2012: 20) menjelaskan bahwa, “In public law disputes, the goal of impartial justice as between the parties also advance the function of judges serving as a check on government wrong doing or abuse of power.” Dalam konteks sengketa hukum publik, tujuan utama prinsip imparsialitas bagi hakim tidak hanya bersikap imparsial antara para pihak tetapi juga bersikap imparsial untuk menilai cabang kekuasaan lainnya. Hal ini menunjukkan sebagai satu cabang kekuasaan negara, cabang kekuasaan yudikatif merupakan satu kesatuan integral yang saling berkait dan terkait, untuk itulah patut bila prinsip imparsialitas juga berlaku di internal cabang kekuasaan kehakiman. Prinsip imparsialitas secara personal dan institusional tidak dapat dijalankan secara efektif dalam diri hakim apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kelompok individu tertentu, selain dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Spector (2002: 299) menyatakan bahwa, “The real threat to impartiality appears when the agents of certain group of individuals ascertain

a power whose exercise means furthering the interests of the group and setting back the interests of other individuals.” Prinsip imparsialitas merupakan prinsip hukum yang berlaku secara universal, yang menghendaki hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya baik secara personal maupun institusional, terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang berpotensi mengancam prinsip imparsialitas tersebut. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, asas hukum nemo judex in causa sua tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa: (a) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera; (b) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat; dan (c) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.” Penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman hanya

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 123

| 123

10/28/2016 9:31:08 AM

menggambarkan salah satu keadaan yang termasuk kepentingan langsung atau tidak langsung hakim dalam memeriksa perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak memberi batasan mengenai kepentingan langsung atau tidak langsung hakim dalam memeriksa perkara.

antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan lain pada negara-negara di Eropa, dikarenakan adanya kecenderungan lembaga peradilan untuk memperluas kewenangannya. Hal tersebut merupakan akibat bahwa dalam negara hukum modern, pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tidak dapat terpisah secara mutlak dengan yurisdiksi lembaga peradilan lain dalam Kepentingan hakim dalam institusi cabang kekuasaan kehakiman. pengadilan pada cabang kekuasaan kehakiman pada saat memeriksa perkara dapat ditelusuri dari Loewenstern (2003: 1) menjelaskan konflik yang terjadi antara Mahkamah Konstitusi bahwa, “[...] The Supreme Court’s Decision dan peradilan lain pada negara-negara Eropa are legitimate only when (the Court) seeks to yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai dissociate its self from individual or group lembaga yang terpisah dengan lembaga peradilan. interests, and to judge by disinterested and more Garlicki (2007: 63) menyatakan bahwa, “It was objective standards.” Dalam konteks kekuasaan recently observed that there is a more general kehakiman di Indonesia, putusan yang dijatuhkan trend that whenever constitutional courts have oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah been established in post-authoritarian countries, Konstitusi, harus dapat terlepas dari kepentingan a pattern conflict between these court on the one individu maupun kelompok sehingga dapat hand, and the supreme court (plus other ordinary diterima dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. courts) on the other, has emerged.” Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Observasi yang dilakukan oleh Garlicki umum dan mengikat serta mempengaruhi praktik menunjukkan bahwa ada kecenderungan konflik penyelenggaraan negara. Putusan Mahkamah antara Mahkamah Konstitusi dan peradilan lain Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 akan pada negara-negara yang membentuk Mahkamah membawa akibat hukum tidak hanya kepada Konstitusi sebagai lembaga yang terpisah dengan pemohon, tetapi juga orang lain, lembaga negara, lembaga peradilan lainnya, setelah jatuhnya dan aparatur pemerintah. Putusan Mahkamah rezim otoriter di negara tersebut. Kecenderungan Konstitusi dalam perkara pengujian undangkonflik antara Mahkamah Konstitusi dan undang, dapat menimbulkan akibat tertentu yang peradilan lain juga dapat terjadi dalam cabang mempengaruhi keadaan hukum atau hak, maupun kekuasaan kehakiman di Indonesia. Garlicki kewenangan (Latif et al., 2009: 224). Putusan (2007: 64) menjelaskan bahwa, “The existence Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 of tensions and conflicts between the courts memberikan implikasi terhadap kemerdekaan can often be traced to the natural inclination to Mahkamah Agung dalam hal: expand the scope of their authority.” Selain itu, 1. Kelembagaan Mahkamah Agung pada dijelaskan bahwa, “The foregoing developments Sistem Kekuasaan Kehakiman demonstrate that no genuine separation of constitutional jurisdiction is possible in modern Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Rechtsstaat” (49). Kecenderungan konflik 34/PUU-XI/2013 memberikan implikasi 124 |

Jurnal isi.indd 124

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki kemerdekaan secara kelembagaan dari pengaruh yang bersifat mempengaruhi Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia bertugas mengawasi, memeriksa, mengadili serta menegakkan penyimpangan-penyimpangan hukum berfungsi melaksanakan fungsi saling mengawasi (checks and balances), sehingga menghasilkan hubungan saling mengawasi dan mengimbangi dengan kekuasaan negara lainnya. Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai peradilan, Mahkamah Agung memiliki hak dan kewajiban untuk mempertimbangkan apakah suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Garlicki (2007: 58), yang menyatakan bahwa, “Each court, when resolving an individual case, has a right and duty to consider whether the statutory provision on which judgment will be based in conformity with the Constitution.” Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi juga memiliki tugas dalam membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat memberikan teguran, petunjuk, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung memberikan teguran, petunjuk, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan di bawahnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, menyebabkan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) pada tanggal 31 Desember 2014. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menjadi pertimbangan utama Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA 7/2014. Menurut Pangabean (2001: 144) menjelaskan bahwa, “Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk edaran Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan.”

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 7/2014 bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh ketua pengadilan banding dan ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali. Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk mengenai permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu Ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang- kali hanya mengacu kepada SEMA 10/2009. Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana SEMA 7/2014 berbeda dengan pertimbangan diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 125

| 125

10/28/2016 9:31:08 AM

bahwa, “Keadilan dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali tidak dapat dibatasi oleh ketentuan formal.” Hal tersebut menunjukkan bahwa SEMA 7/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013.

Constitutional Court dan Italian Court of Cassation sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Italia. Konflik yang terjadi antara Italian Constitutional Court dan Italian Court of Cassation diakibatkan Italian Constitutional Court pada tahun 1965 memberikan penafsiran yang berbeda dengan putusan Italian Court Koalisi Anti Hukuman Mati yang terdiri of Cassation pada tahun 1958 yang mengenai dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), perkara pidana (Garlicki, 2007: 56-57). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Imparsial, dan Human Rights Working Group Italian Court of Cassation menolak (HRWG) mendaftarkan uji materi SEMA 7/2014 menggunakan pendekatan yang digunakan ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 April Italian Constitutional Court mengenai tahapan 2015 (Kompas, 2015: 3). Direktur Eksekutif pemeriksaan pendahuluan dalam suatu perkara ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, pidana (Garlicki, 2007: 56-57). Perbandingan “Uji materi diajukan karena Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu secara kelembagaan enggan membatalkan lembaga peradilan mengadili suatu objek perkara SEMA 7/2014” (Kompas, 2015: 3). Hal tersebut yang berkaitan dengan yurisdiksi lembaga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah peradilan lain maka akan memberikan dampak Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan terhadap lembaga peradilan dalam cabang pengaruh yang bersifat mempengaruhi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi Mahkamah Agung secara kelembagaan dalam dan kewenangannya. melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal tersebut 2. Penyelenggaraan Peradilan Permohonan juga akan berpotensi berkembang kepada konflik Peninjauan Kembali antar lembaga peradilan. Garlicki (2007: 66) menjelaskan bahwa, “The main body of conflicts between the courts develops within the area of interpretation.” Konflik utama antara lembaga peradilan terjadi ketika terdapat perbedaan penafsiran untuk menafsirkan suatu norma hukum. Perbedaan penafsiran mengenai suatu objek perkara antar lembaga peradilan tidak dapat dihindari apabila perkara tersebut menyangkut atau berkaitan dengan lembaga peradilan dalam cabang kekuasaan kehakiman.

Mengenai pengertian peninjauan kembali, Soerodibroto mengatakan bahwa, “Herziening adalah peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Wiriadinata, 2008: 27-28). Peninjauan kembali merupakan kewenangan yang diatribusikan oleh UUD NRI 1945 terhadap pembentuk undangundang yang menegaskan bahwa kewenangan ‘permohonan peninjauan kembali’ melekat pada Mahkamah Agung.

Proses permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana harus melalui beberapa Perbedaan penafsiran antara lembaga tahapan-tahapan, yaitu: peradilan juga terjadi di Italia antara Italian

126 |

Jurnal isi.indd 126

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

a.

Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan alasan secara jelas; b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali; c. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang memeriksa permintaan peninjauan kembali; d. Hakim yang memeriksa permintaan peninjauan kembali hanya berwenang menilai secara formal permintaan peninjauan kembali dan dituangkan dalam berita acara pendapat; e. Hakim yang memeriksa tidak berwenang menilai alasan permintaan peninjauan kembali yang diajukan pemohon secara materiil, karena yang berwenang menilai secara materiil adalah Mahkamah Agung; f. Sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh pemohon dan jaksa, dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, serta panitera; g. Pengadilan negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung beserta berita acara pendapat, berita acara pemeriksaan, serta berkas perkara semula; h. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan berdasarkan berkas-berkas yang diberikan oleh pengadilan negeri; dan i. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan peninjauan kembali (Harahap, 2010: 624634).

yang mengatur bahwa, “Terhadap putusan pengadilan dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang.” Namun ketentuan tersebut memerlukan peraturan pelaksana, karena dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai syarat-syarat mengenai keadaan tertentu dalam pengajuan peninjauan kembali. Kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1980, membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 (Pangabean, 2001: 118) dan menjadi dasar hukum yang mengatur syarat permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Setelah berlakunya KUHAP, pengaturan mengenai penyelenggaraan permohonan peninjauan kembali diatur dalam KUHAP, sebagai pedoman dalam hukum acara pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013 berdampak terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung pada aspek penyelenggaraan peradilan dalam permohonan peninjauan kembali. Menurut Sudjito, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menunjukkan Dilihat dari segi historis, pada zaman penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun Hindia Belanda, pengaturan mengenai di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan peninjauan kembali dalam perkara pidana di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian (herziening), terdapat dalam Reglement op de hukum di negeri ini” (Kartika, 2014: 2). Strafvordering (RSv)-Stb. Nomor 40 jo. Nomor 57 Tahun 1847 khususnya dalam title 18, Pasal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ 356 sampai dengan Pasal 360. RSv adalah hukum PUU-XI/2013 yang menimbulkan penafsiran acara pidana pada Raad van Justitie, peradilan yang berbeda tentunya akan berdampak bagi golongan Eropa (Tahir, 1982: 9). Setelah terhadap hakim yang memeriksa dan memutus proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, permohonan peninjauan kembali. Waluyo (1992: lembaga peninjauan kembali baru dikenal dalam 11) menyatakan bahwa hakim adalah organ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 pengadilan yang dianggap memahami hukum, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 127

| 127

10/28/2016 9:31:08 AM

dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis atau tidak tertulis, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 berdampak terhadap jumlah permohonan peninjauan kembali yang diterima Mahkamah Agung. Berdasarkan data tahun 2014, Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali tahun 2014 sebanyak 2.617 permohonan peninjauan kembali dan permohonan peninjauan kembali tahun 2014 meningkat 7,87% dari penerimaan tahun sebelumnya sebanyak 2.426 permohonan peninjauan kembali (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Permohonan peninjauan kembali sebagai salah satu aspek penyelenggaraan peradilan oleh Mahkamah Agung harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013 perihal Pengujian KUHAP telah mempengaruhi aspek penyelenggaraan peradilan dalam Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang merdeka, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian KUHAP telah berdampak terhadap aspek independensi penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Agung. Independensi dalam penyelenggaraan peradilan merupakan suatu hal mutlak dalam negara hukum. Menurut pendapat Asshiddiqie (2015), “Absennya prinsip independensi peradilan, akan mengakibatkan

128 |

Jurnal isi.indd 128

reduksi kepercayaan publik secara konstan.” Kepercayaan yang diperlukan untuk menuntut kepatuhan dan penerimaan terhadap apa yang diputuskan hakim. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan peradilan di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang dilakukan pada tanggal 1 April 2013 sampai 4 April 2013, di 33 provinsi di Indonesia menyebutkan bahwa, “56% publik menyatakan tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia, 30% publik menyatakan percaya dengan penegakan hukum, serta 14% tidak menjawab” (Lingkaran Survei Indonesia, 2015). Namun demikian, rendahnya tingkat kepercayaan yang tersisa sekarang harus dijaga agar tidak sampai hilang. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian KUHAP telah berdampak terhadap aspek independensi penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Agung. IV. KESIMPULAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Bentuk implikasi tersebut dapat dilihat pada dua aspek, yaitu: (a) dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia; dan (b) dalam hal kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal penyelenggaraan peradilan pada permohonan peninjauan kembali. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa terdapat dinamisasi implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang justru bisa menjadi kontraproduktif terhadap sifat independensi kekuasaan kehakiman, karena implementasi kewenangan salah satu pelaksana cabang kekuasaan kehakiman berpotensi dan diindikasi

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

mencederai kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman yang lain.

cabang

___________. (2015). Konsepsi nilai demokratis, kebersamaan dan ketaatan hukum dalam meningkatkan

V.

konstitusi.

SARAN

pemahaman Diakses

dari

nilai-nilai http://www.

jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-

Pertama, adanya pengaturan yang jelas dan limitatif dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatanhukum-dalam-meningkatkan-pemahamannilainilai-konstitusi/.

Mahkamah Konstitusi mengenai batasan-batasan Etudaiye, M.A. (2007, Maret). The doctrine of natural penyelenggaraan pengujian undang-undang yang justice as an arm of the rule of law in Nigeria. berkaitan dengan lembaga dan penyelenggaraan Journal of Malaysian and Comparative Law, peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman di 43(3), 211. Indonesia. Kedua, adanya pengaturan yang jelas Fachruddin, I. (2004). Pengawasan peradilan dan limitatif mengenai Hukum Acara Mahkamah administrasi terhadap tindakan pemerintah. Konstitusi dalam bentuk undang-undang. Ketiga, Bandung: Alumni. penyelenggaraan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Fuadah, A. (2014). Implikasi asas nemo judex in causa sua dalam pengujian undangKonstitusi memperhatikan asas-asas hukum yang undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap berlaku secara universal dan melekat pada diri konsepsi negara hukum di Indonesia. Skripsi. setiap hakim. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Garlicki, L. (2007, Januari). Constitutional Courts versus Supreme Courts. Oxford Journal, 5(1), 44. DAFTAR ACUAN

Garner, B.A. (2004). Black’s law dictionary. 8th

Amsari, F. (2013). Perubahan UUD 1945 (Perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi). Rev. Ed. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Harahap, Y. (2010). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2001). Peradilan konstitusi di 10 negara. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

undang-undang. Jakarta: Sinar Grafika. (2012).

Pengantar

ilmu

Nusamedia. Jackson, V.C. (2012). Judicial independence in

hukum

tata negara. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan. Bandung:

___________. (2010). Hukum acara pengujian

___________.

Edition. West Texas.

transition. Dordrecht: Springer Heidelberg. Kartika, S.D. (2014, Maret). Peninjauan kembali lebih dari satu kali antara keadilan dan kepastian

Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang (Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono)

Jurnal isi.indd 129

| 129

10/28/2016 9:31:08 AM

Musschenga, A.W. (tt). The debate on impartiality: An

hukum. Info Singkat Hukum, VI(6). Kompas. (2015, April). Mahkamah Agung jangan batasi PK. Kompas.

Konstitusi.

Cetakan

Pertama.

Yogyakarta: Total Media.

2013.

Diakses

dari

http://www.

antaranews.com/berita/367568/survei-5606persen-publik-tidak-puas-atas-penegakan-

dalam praktik sehari-hari. Rev. Ed. Jakarta:

Siahaan, M. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Soemantri, S. (1986). Hak menguji material di

hukum. Loewenstern, M.E. (2003, Spring). The impartiality paradox. Yale Law and Policy Review, 21(2). Mahfud MD., M. (1998). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Indonesia. Bandung: Alumni. Spector, H. (2002, Oktober). Judicial review rights and democracy. Makalah, dalam Workshop Law and Philosophy University of North Carolina, Chapel Hill-North Carolina.

______________. (2006). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Jakarta: Pusat LPES. ______________. (2007). Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi. Jakarta: LP3ES.

Tahir, H.D. (1982). Herziening di dalam kitab undangundang hukum acara pidana. Bandung: Alumni. Waluyo,

B.

(1992).

Implementasi

kekuasaan

kehakiman Republik Indonesia. Jakarta: Sinar

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Laporan tahun

Pangabean, H.P. (2001). Fungsi Mahkamah Agung Pustaka Sinar Harapan.

Lingkaran Survei Indonesia. (2015). Survei wibawa hukum

Bahan kuliah. Department of Philosophy Vrije Universiteit, Amsterdam.

Latif, A. et al. (2009). Buku ajar hukum acara Mahkamah

introduction, ethical theory and moral practice.

tahunan

2014.

Mahkamah Agung

Diakses

dari

RI

https://www.

mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2014. pdf. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). Cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI. Marzuki, H.M.L. (2006). Berjalan-jalan di ranah

Grafika. Wiriadinata, W. (2008). Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Cetakan Pertama. Bandung: Java Publishing. Wiwoho, J. (2006). Lembaga-lembaga negara pasca amandemen keempat UUD 1945. Surakarta: UNS Press. Yale, D.E.C. (1974, April). Iudex in propria causa: An historical wxcursus. The Cambridge Law Journal, 33(1).

hukum. Jakarta: Konpress. Marzuki, P.M. (2007). Penelitian hukum. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

130 |

Jurnal isi.indd 130

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 113 - 130

10/28/2016 9:31:08 AM

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

THE INTERPRETATION OF CONSTITUTIONAL COURT ON THE JUDICIAL COMMISION’S AUTHORITY An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 43/PUU-XIII/2015 Suanro Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Jl. Sisingamangaraja No. 35 Palangka Raya 73112 E-mail: [email protected] Naskah diterima: 21 November 2015; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016 ABSTRAK

berbeda terhadap ketentuan konstitusi.

Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Saat melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menafsirkan UUD NRI 1945 dalam rangka menemukan hukum. Dalam penemuan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi bebas untuk memilih dan menggunakan metode penafsiran konstitusi untuk memecahkan persoalan hukum yang diperhadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat menentukan kaidah hukum yang menjadi alasan suatu putusan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama bertentangan dengan UUD NRI 1945. Landasan pengujian konstitusionalitas kewenangan itu adalah Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa “dan wewenang lain” dalam pasal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pihak pemohon menafsirkannya secara limitatif, sedangkan pihak termohon menafsirkannya secara luas. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim pada peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara dipandang mencederai prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin konstitusi, sementara pihak termohon berpendapat sebaliknya. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang pijakannya sama yaitu Undang-Undang Dasar, tetapi memiliki pandangan yang

Kata kunci: kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengujian konstitusionalitas, penemuan hukum.

ABSTRACT The Constitutional Court constitutionally has the authority to conduct a judicial review towards the Law/Constitution. As performing the judicial review, the Constitutional Court is authorized to interpret the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the framework of legal discovery. In the context of legal discovery, the Constitutional Court’s Judges are free to decide and use any method of constitutional interpretation to resolve the legal issues being reviewed, so as to determine the legal principles underlying the decision. The Constitutional Court has declared that the authority of the Judicial Commission in organizing the Selection of the Appointment of Judges of First Instance is inconsistent with the 1945 Constitution. The groundwork of the judicial review of that authority is Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution. The phrase “and other authorities” in the article raises different interpretations. Petitioner interpret it in a limited basis, while the respondent interpret it generally. The authority of the Judicial Commission in the selection of judges in religious courts, general courts, and administrative

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 131

| 131

10/28/2016 9:31:08 AM

courts is deemed detrimental to the principle of judicial independence, which is secured by the Constitution, while the Respondent argues otherwise. The arguments of each party equally based on the Constitution, but they

I. A.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga Stroink dan Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan administrasi negara (HR, 2014: 99). Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, sering kewenangan disamakan juga dengan wewenang, otomatis wewenang disamakan pula dengan kekuasaan (Thalib, 2006: 208). Kekuasaan dan kewenangan adalah dua hal yang berbeda, kekuasaan memiliki aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari inkonstitusional misalnya melalui kudeta ataupun perang. Sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi (Thalib, 2006: 208). Kemudian antara kewenangan dan wewenang, Admosudirdjo mengatakan kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu 132 |

Jurnal isi.indd 132

have different views on the constitutional provisions. Keywords: judicial independence, judicial review, judicial law-making.

yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenangwewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik (Admosudirdjo, 1994: 78). Jadi dengan merujuk pendapat Admosudirdjo maka kewenangan dapat terdiri dari wewenang-wewenang. Meskipun ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang, dalam praktiknya kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian dan disejajarkan. Dalam Undang-Undang Dasar juga digunakan kedua istilah tersebut, seperti dalam Pasal 18A UUD NRI 1945, Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 24B ayat (1) menggunakan kata “wewenang,” kemudian Pasal 24C ayat (1) menggunakan kata wewenang dan kewenangan. Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, disebutkan bahwa wenang (wewenang) adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Kewenangan juga disebutkan sebagai hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu) (Poerwadarminta, 2007: 1366). Dengan demikian, menurut penulis istilah kewenangan dan wewenang dapat digunakan secara interchangeable atau saling dipertukarkan dengan makna yang sama. Kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan administrasi negara juga dapat menimbulkan persoalan. Kewenangan sebuah lembaga negara dengan lembaga negara yang lain dapat menimbulkan sengketa. Dalam konstitusi disebut dengan sengketa kewenangan Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:08 AM

lembaga negara. Jika mencermati persoalan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan dalam proses seleksi hakim secara riil dapat dikategorikan sebagai 3. sengketa kewenangan, namun dikemas dalam bentuk pengujian materil undang-undang. Kewenangan Komisi Yudisial terkait rekrutmen hakim pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara telah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Alhasil, kewenangan tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Pasal yang dijadikan batu uji ialah Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Komisi Yudisial ....mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Isu utama dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 adalah konstitusionalitas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Keterlibatan Komisi Yudisial tersebut termuat dalam:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.” Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat (2) berbunyi: “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial” dan ayat (3) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

Ketiga undang-undang tersebut diajukan permohonan pengujian konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Menurut IKAHI keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 24B ayat (1) berbunyi: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.” Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

1.

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Ayat (2) berbunyi: “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial” dan ayat (3) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

2.

Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009. Ayat (2) berbunyi: “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan Argumentasi pemohon (IKAHI) bersama oleh Mahkamah Agung dan mengatakan bahwa Mahkamah Agung sebagai Komisi Yudisial” dan ayat (3) berbunyi: pemegang “kekuasan kehakiman yang merdeka,”

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 133

| 133

10/28/2016 9:31:08 AM

tidak hanya dalam konteks pelaksanaan Konstitusi tidak berani melakukan penafsiran kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili, secara luas, atau memaknai ketentuan tersebut dan memutus perkara, melainkan juga untuk sebagai open legal policy. melakukan proses seleksi perekrutan hakim yang Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan berkualitas secara independen dan mandiri. hukumnya pada poin (3.8.5), bahwa semua Keterlibatan Komisi Yudisial dalam pendapat ataupun usulan yang berkembang baik seleksi pengangkatan hakim akan merusak pada sidang Panitia Ad Hoc maupun sidang sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh paripurna MPR terkait kewenangan Komisi konstitusi karena adanya larangan terhadap Yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat “Segala campur tangan dalam urusan peradilan pertama dan tingkat banding pada akhirnya oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman ditolak. Bahwa suatu norma yang telah dibahas dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dimaksud dalam Undang-Undang Dasar dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah Republik Indonesia Tahun 1945.” Selain itu Konstitusi tidak boleh dijadikan norma dalam menurut IKAHI, kewenangan Komisi Yudisial undang-undang kecuali dilakukan melalui proses menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana hanya terbatas pada pengusulan calon hakim diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD agung, bukan terhadap proses seleksi hakim pada NRI 1945. lingkungan peradilan agama, peradilan umum, Dari pertimbangan hukum Mahkamah dan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Konstitusi dapat ditangkap, bahwa perubahan argumentasi tersebut, kata “bersama” frasa “dan konstitusi hanya dapat dilakukan melalui Komisi Yudisial” merupakan pasal yang potensial prosedur yang ditentukan dalam konstitusi itu dikualifikasi melanggar prinsip “kekuasaan sendiri. Padahal dalam ilmu hukum tata negara, kehakiman yang merdeka.” perubahan konstitusi dapat juga dilakukan Kata “bersama” frasa “dan Komisi Yudisial” melalui penafsiran konstitusi, seperti yang sebagai turunan dari ketentuan Pasal 24B ayat dikemukakan oleh K.C Wheare, Undang-Undang (1) yaitu frasa “wewenang lain,” Mahkamah Dasar dapat diubah melalui formal amendment, Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya butir judicial interpretation, dan constitutional usage (3.9) menyatakan bahwa: “wewenang lain” and conventions (Asshiddiqie, 2013: 219). tersebut adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat, B. Rumusan Masalah serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dengan tafsiran lain. UUD NRI 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat undang- dirumuskan permasalahan yaitu apa metode undang untuk memperluas kewenangan Komisi penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi Yudisial. Dari pendapat Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan Pasal 24B ayat tersebut, dapat diketahui bahwa tafsiran terhadap (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 Indonesia Tahun 1945 mengenai frasa “dan dimaknai secara limitatif. Sepertinya Mahkamah wewenang lain” Komisi Yudisial? 134 |

Jurnal isi.indd 134

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:08 AM

C.

Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penulisan ini ialah menjelaskan metode penafsiran konstitusi yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Kegunaan penulisan ini ialah untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai penafsiran hukum yang sesuai teks, konteks, dan aktualisasi dalam memaknai maksud dan tujuan konstitusi. D. 1.

Studi Pustaka Pengertian Konstitusi

Konstitusi diberi makna dan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari cara pandang masing-masing orang. Selain itu, konstitusi dapat dipandang dari berbagai aspek, antara lain hukum, politik, dan lain-lain. Sauders mengatakan, “A constitution is more than a social contract... it is rather than expression of the general will of nation. It is a reflection of its history, fears, concern, aspirations and indeed, the soul of nation.” Dalam pandangan yang hampir serupa, Prof. Muna Ndulo menyebutkan, “Konstitusi sebuah negara haruslah merupakan cacatan kehidupan sebuah bangsa sekaligus mimpi yang belum terselesaikan.” Konstitusi itu haruslah menjadi otobiografi nasional yang mencerminkan kemajemukan masyarakatnya, harus menuliskan visi seluruh masyarakat dan bisa meyakinkan bahwa dalam konstitusi itu semua mimpi dan tujuan seluruh masyarakat dapat tercapai (Manan & Harijanti, 2014: 208). Horowitz menyatakan bahwa konstitusi di negara manapun mempunyai dua jenis karakteristik, yakni “mechanical and ideological aspirational.” Dikatakan mekanik karena konstitusi mengatur organ-organ atau alat-alat

kelengkapan negara, cara bekerjanya organ-organ tersebut, tugas serta wewenang yang dimiliki oleh alat-alat kelengkapan negara, termasuk cara mengatasi penyalahgunaan wewenang. Karakter aspirasi ideologi berarti suatu konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara. Tujuan-tujuan tersebut tercantum secara ekplisit atau dapat tersirat dalam pasalpasal. Horowitz menyebutnya sebagai ‘semisacred character’ (Manan & Harijanti, 2014: 209). Pengertian konstitusi juga diberikan oleh Wheare yang membaginya menjadi dua arti, yakni konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit adalah kumpulan aturan hukum yang tersusun dalam sebuah naskah untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah kumpulan aturan hukum dan nonhukum yang menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara. Aturan-aturan nonhukum tersebut berupa praktik ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan, dan lain-lain (Manan & Harijanti, 2014: 209). Manan mengatakan bahwa konstitusi tidak selalu berkaitan dengan negara. Kita mengenal sebutan konstitusi partai, konstitusi himpunan, di samping sebutan konstitusi negara. Konstitusi negara adalah kumpulan asas dan kaidah mengenai organisasi negara (Manan & Harijanti, 2014: 145). Paham konstitusi disebut konstitusionalisme yang berarti paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan. Dalam kaitan dengan negara atau pemerintah, konstitusionalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan negara atau pembatasan kekuasaan pemerintahan. Mengapa harus ada pembatasan kekuasaan? Seperti sering kali dengar atau baca yang mengatakan

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 135

| 135

10/28/2016 9:31:08 AM

“power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely.” Tanpa pembatasan, kekuasaan akan dijalankan secara sewenang-wenang (Manan & Harijanti, 2014: 146). Apakah kalau sudah ada konstitusi, akan ada pembatasan kekuasaan? Manan mengatakan belum tentu. Mengapa? Realitas pembatasan kekuasaan tidak ditentukan konstitusi atau kaidah hukum, melainkan oleh tingkah laku penyelenggara negara, dan tingkah laku penyelenggara negara ditentukan pula oleh berbagai hal seperti ideologi, tatanan politik, kepentingan kekuasaan, dan lain-lain.

2.

Metode Penafsiran Konstitusi

Lapisan ilmu hukum yang terdiri dari filsafat hukum, teori hokum, dan dogmatik hukum, pada akhirnya diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum (Hadjon & Djatmiati, 2005: 10). Dalam pembentukan hukum dan penerapan hukum itu diperlukan kemampuan untuk melakukan penafsiran hukum.

Bruggink mengelompokkan penafsiran dalam empat model, yaitu interpretasi bahasa, Agar konstitusionalisme dapat terlaksana, histori undang-undang, sistematis, dan diperlukan dukungan tatanan politik dan hukum kemasyarakatan (Hadjon & Djatmiati, 2005: tertentu, yaitu demokrasi (kerakyatan, kedaulatan 26). Senada dengan Bruggink, Mertokusumo rakyat) dan negara hukum. Tanpa demokrasi dan mengatakan bahwa metode penafsiran sejak negara hukum, paham konstitusi tidak mungkin semula dibagi menjadi empat yaitu interpretasi berjalan, dan kehadiran konstitusi atau UUD gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Di hanya akan menjadi pajangan belaka. Pada samping itu, dikenal interpretasi komparatif dan negara yang menjalankan kediktatoran, konstitusi interpretasi antisipatif/futuristis (Mertokusumo, atau UUD ditafsirkan dan dijalankan berdasarkan 2010: 74). kehendak penguasa semata atau disebut negara kekuasaan (Manan & Harijanti, 2014: 146). Dari hasil atau akibat penemuan hukum, Ada hubungan antara konstitusi dan hakim. Pertama, betapa erat hubungan antara hakim dan konstitusi (UUD). Kedua, hubungan itu tidak selalu harus terkait dengan menilai (menguji) tetapi termasuk menafsirkan sebagai sarana aktualisasi atau updating UUD. Ketiga, hakim dapat menciptakan kaidah-kaidah konstitusi baru (constitusional creator, constitusionelsheping). Keempat, menafsirkan konsitusi dapat berupa menyempitkan atau memperluas ketentuan konstitusi, khususnya UUD. Kelima, konstitusi khususnya UUD adalah sumber hukum putusan hakim di samping undang-undang (baik dalam arti luas atau sempit) (Manan & Hariajnti, 2014: 152-153).

136 |

Jurnal isi.indd 136

pelbagai metode interpretasi dapat dibedakan antara interpretasi restriktif dan ekstensif. Karena interpretasi itu merupakan akibat rumusan tertentu dari suatu peraturan dapat menyebabkan dibatasi atau diperluasnya lingkungan penerapan peraturan tersebut, karena interpretasi itu dibatasi atau diperluas. Oleh karena itu disebut sebagai interpreasi restriktif atau ekstensif. Di sini bukanlah interpretasinya sendiri yang restriktif atau ekstensif, tetapi pembedaan istilah restriktif dan ekstensif adalah akibat formulasi tertentu dari suatu peraturan yang dibenarkan dengan bantuan interpretasi. Akibat inilah yang dapat membatasi atau memperluas lingkungan penerapan suatu peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 2010: 81).

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:08 AM

Suatu peraturan hanya dapat ditetapkan dengan penjelasan atau penafsiran. Baru kemudian dapat dilihat apakah itu diperluas atau dipersempit. Pada umumnya metode interpretasi gramatikal itu bersifat membatasi, interpretasi historis menurut undang-undang bersifat memperluas. Interpretasi teleologis sifatnya memperluas, sedangkan interpretasi sistematis bersifat membatasi (Mertokusumo, 2010: 81-82). Metode-metode itu sering digunakan bersamasama atau campur aduk, sehingga batasnya tidak dapat ditarik secara tajam. Dapatlah dikatakan bahwa dalam tiap interpretasi terdapat unsurunsur gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis (Mertokusumo, 2010: 83).

1.

Textualist/Strict Constructionism Metode ini menjadikan teks sebagai acuan utama, yang oleh para pakar paham ini disebut strict consructionism, di mana putusan hanya didasari teks dalam undangundang, dengan syarat makna dan kata-kata dalam konstitusi multi tafsir (Pusako, 2010: 57-58).

2.

Historical/Original Intent Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi. Kalangan ini disebut juga dengan istilah intentionalist yaitu: “An originalist who gives primary weight to the intentions of framers, members of proposing bodies, and ratifiers” (Pusako, 2010: 62).

Berkaitan dengan pendapat Mertokusumo yang menyatakan bahwa umumnya penafsiran historis menurut undang-undang bersifat memperluas, menurut penulis tidaklah selalu demikian dalam menafsirkan konstitusi, karena 3. Functional/Structural tafsir ini bergantung pada pandangan subjektivitas Para functionalist meyakini bahwa dari pembentuk konstitusi yang dapat memiliki sebuah keputusan hakim harus didasari maksud memperluas ataupun mempersempit sebuah analisa terhadap struktur hukum makna dalam konstitusi, bahkan pembentuk dan kaitannya terhadap sejarah dari undang-undang tidak membayangkan atau terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut memperkirakan bahwa apa yang dirumuskannya berfungsi untuk melihat hubungannya menimbulkan penafsiran yang problematik sebagai sebuah harmonisasi sistem. di kemudian hari. Selain itu dikatakan oleh Adagium yang mendukung paham ini adalah Usfunan dkk, bahwa penafsiran konstitusi “nemo aliquampartem recte intelligere melalui pendekatan original intent tidak mudah potest antequam totum perlegit”; tidak dilakukan, dan sering menimbulkan kontroversi seorangpun akan mengerti akan sesuatu karena multi interpretasinya original intent itu sehingga ia membaca seluruh bagiannya sendiri (Majelis Eksaminasi, 2006 : 4). (Pusako, 2010: 63). Metode pendekatan menafsirkan konstitusi, Selain pendekatan originalis di atas, dapat dikategorikan menjadi tiga aliran, yaitu penganut non-originalis juga memiliki metode aliran originalis, non-originalis, dan naturalis. dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu: Beberapa metode yang digunakan kaum originalis ialah: 1. Doctrinal/Stare Decicis

Paham ini meletakkan idenya bahwa

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 137

| 137

10/28/2016 9:31:08 AM

sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktik-praktik yang telah terjadi atau melalui pandangan-pandangan para profesional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada the meta-doctrine dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (normative). Argumentum a simili valet in lege; sebuah argumentasi dari sebuah kasus bermanfaat bagi hukum (Pusako, 2010: 66). 2. Prudendial Para prudentialist berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal. Biasanya juga digunakan pada kasus-kasus pemerkosaan. Boni judicis est lites dirimere. The duty of a good judge is to prevent litigation; hakim yang baik adalah yang melindungi jalannya peradilan (Pusako, 2010: 67-68). 3.

138 |

Jurnal isi.indd 138

apa yang tertulis dalam aturan hukum. Seringkali fakta-fakta kasus yang terjadi tidak terdapat antisipasi dari para pembuat hukum. Para pakar merumuskan pelbagai macam ukuran nilai-nilai dan kepentingan yang berkesinambungan ke dalam metode pendekatan tafsir prudential, namun akan lebih baik lagi jika membedakan antara prudential sebagai keseimbangan antara kepentingan dan nilai-nilai dari sebuah sistem hukum di satu sisi dan meletakkan equitable sebagai keseimbangan antara kepentingan dan nilai-nilai dari pihakpihak yang berperkara (Pusako, 2010: 68). Berbeda dengan aliran originalis dan nonoriginalis, aliran lain yang digunakan dalam penafsiran konstitusi ialah pandangan kaum naturalis. Menurut aliran ini keputusan atau penafsiran hakim didasarkan kepada apa yang dibutuhkan atau dianjurkan oleh hukum alam (kitab-kitab agama/hukum Tuhan), kemanusiaan, dan kondisi lapangan atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi, atau juga didasari kepada kemungkinan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Pandangan ini didukung oleh beberapa adagium hukum, di antaranya yaitu: jura naturae sunt immutabilia atau dalam bahasa Inggris; the laws of nature are unchangeable, yang bermakna bahwa hukum alam (hukum Tuhan) tidak tergantikan. Adagium latin lainnya adalah: legibus sumptis desinentibus, lege naturæ utendum est yang bermakna bahwa jika hukum negara gagal, maka kita harus memberlakukan hukum alam (Pusako, 2010: 69).

Equitable/Ethical Menurut kalangan equitable, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari II. METODE kepada perasaan keadilan, keseimbangan Metode yang digunakan dalam penelitian dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:08 AM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUUXIII/2015 tentang konstitusionalitas kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim sebagai derivasi ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Data yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut ialah data sekunder berupa berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal yang dipublikasi. III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Aliran Penafsiran dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tidak ada hakim ataupun pengacara, atau bahkan para ahli hukum yang memulai argumentasinya dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan suatu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas-asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru (Hadjon & Djatmiati, 2005: 17). Dalam judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK mendasarkan argumentasinya pada UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi diberikan mandat penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution). Dalam menafsirkan konstitusi, cara menafsirkan bergantung pada situasi dan kondisi yang berbeda. Para penafsir konstitusi menyadari konsekuensi dari pilihan menafsirkan konstitusi bahwa tidak akan pernah ditemukan keseragaman dari seluruh sumber, metode, teori,

walaupun setiap sumber pertimbangan tafsir tersebut memiliki kedudukan yang seimbang (Amsari, 2013: 110). Penafsiran

berkaitan

dengan

penalaran hukum. Dikatakan oleh Shidarta, apa yang dimaksud dengan menalar secara juridisch denken dalam kenyataannya belum jelas benar. Indikator yang paling memungkinkan untuk memetakan penalaran hukum tersebut adalah dengan mengacu kepada aliran-aliran filsafat hukum. Secara klasikal dikenal sedikitnya enam aliran filsafat hukum yakni aliran hukum kodrat, positivisme hukum, utilitarianisme hukum, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Aliran lain yang disebut critical legal studies dan freierechtslehre (ajaran hukum bebas) dapat dianggap sebagai kubu ekstrim dari realisme hukum (Shidarta, 2013: 8). Metode tafsir dan aliran filsafat yang menyelimuti hakim akan ditemukan dalam putusannya. Memahami putusan hakim, tidak segampang yang orang pikirkan. Sebagai panduan untuk memahami sebuah putusan, Mertokusumo mengatakan bahwa membaca putusan tidak cukup hanya membaca diktum atau amarnya saja, tetapi pertimbangan mengenai duduk perkaranya dan pertimbangan hukumnya tidak kurang pentingnya untuk dibaca, karena peristiwa konkret merupakan dasar penemuan hukum, hukum yang harus diterjemahkan dalam bahasa hukum, kemudian dicarikan hukumnya dan akhirnya diputuskan (Mertokusumo, 2010: 71). Dalam perkara pengujian undangundang hal serupa juga diterapkan, namun ada sedikit perbedaan, yaitu Mahkamah Konstitusi mengadili norma hukum dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (constitutional review).

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 139

hukum

| 139

10/28/2016 9:31:09 AM

Dari keterangan para ahli baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait, dapat diklasifikasi metode penafsiran yang diaplikasikan oleh para pihak. Dalam tulisan ini hanya beberapa keterangan ahli yang penulis kutip. Dari pihak pemohon, yaitu: a.

b.

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., telah menggunakan penafsiran gramatikal. Hal ini nampak pada keterangannya yang membedakan antara “kontrol” dan “memilih” hakim. Sehingga secara tekstual disimpulkan bahwa sebuah anomali tatkala Komisi Yudisial ikut dalam proses d. seleksi pengangkatan hakim sementara kewenangannya adalah berkaitan dengan fungsi kontrol. Prof. Dr. I Dewa Gede Panjta Astawa, S.H., M.H., telah menggunakan metode pendekatan penafsiran sejarah undang-undang (wetshistories) untuk mengungkapkan makna norma Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Dikatakan bahwa semangat dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk pengawasan eksternal. Selain itu, dikatakan bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) sudah clear, jika hakim melakukan penafsiran lain, berarti hakim berubah menjadi pembentuk undang-undang.

perdebatan yang melahirkan suatu pasal itu tidak sepenuhnya dapat dirujuk. Usulan dari Hamdan Zoelva, Jakob Tobing, dan Harjono supaya Komisi Yudisial ikut menyeleksi hakim. Itu diusulkan tetapi tidak disepakati oleh panitia ad hoc juga tidak disepakati oleh sidang paripurna MPR. Karena itu, pendapat-pendapat mereka itu merupakan bagian dari historis. Tidak bisa pendapat-pendapat itu dijadikan acuan dalam menafsirkan makna dari Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Dr. Andi Irman Putra Sidin, S.H., M.H., berpendapat bahwa kewenangan Komisi Yudisial sudah secara jelas dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu kewenangan yang bersifat limitatif. Diungkapkan oleh ahli bahwa dalam menafsirkan wewenang lembaga negara harus diterapkan penafsiran original intent, tekstual dan gramatikal yang komprehensif dan tidak boleh menyimpang apa yang jelas tersurat dalam UUD NRI 1945. Selain itu terlihat dari penjelasannya, ternyata ahli juga menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yakni merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial. Putusan dimaksud ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 27/PUU-XI/2013.

c. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dengan penafsiran historis undangundang dan sejarah hukum mengenai sistem e. Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., lebih peradilan satu atap, dapat dipahami bahwa menitikberatkan aspek politik hukum original intent para pembentuk konstitusi legal policy. Singkatnya frasa “wewenang tidak memberikan kewenangan Komisi lain” dalam Pasal 24B ayat (1) merupakan Yudisial untuk ikut serta dalam proses opened legal policy, yang dijabarkan dalam seleksi hakim (hakim peradilan agama, keikutsertaan KY dalam proses seleksi peradilan tata usaha negara, dan peradilan hakim di lingkungan peradilan umum, umum). Ditegaskan oleh Yusril, perdebatanperadilan agama, dan peradilan tata usaha 140 |

Jurnal isi.indd 140

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:09 AM

negara. Pada prinsipnya pembentuk undangundang boleh menentukan isi undangundang yang penting dan baik, apapun isinya sepanjang tidak bertentangan atau melanggar UUD NRI 1945. Pilihan materi yang didasarkan pada opened legal policy tidak boleh dibatalkan oleh yudikatif, yang dibuat oleh lembaga legislatif dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Meskipun tidak secara eksplisit metode penafsiran yang digunakan, namun nampaknya ahli menggunakan penafsiran yang diperkenalkan Dworkin, yaitu penafsiran kreatif (Asshiddiqie, 2013: 242). Penafsiran kreatif ini menurut penulis memang cocok bagi sebuah kebijakan hukum yang terbuka, bukan hanya bagi hakim, tetapi juga bagi pembentuk undang-undang. f. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., pendekatan yang digunakan oleh ahli yaitu pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan undang-undang, dan ratio legis undang-undang. Baik dengan pendekatan historis undang-undang, penafsiran dalam kontekstual, dan ratio legis undangundang, kesimpulannya bahwa ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 adalah konstitusional. g.

yaitu berbasis pada doktrin yang ada, teori yang ada. Maupun berbasis pada praktik yang terjadi di negara lain; dan 5) prudensial yang memperhitungkan cost and benefit dari suatu peraturan perundangundangan. Berdasarkan pendekatan penafsiran yang telah dilakukan, Zainal Arifin Mochtar menyimpulkan bahwa kita tidak dapat menampilkan pentingnya peran Komisi Yudisial dalam melakukan judicial recruitment bagi para calon hakim. Dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara adalah konstitusional. Dari berbagai macam pendekatan tersebut ternyata dapat dipilah baik pemohon, termohon, dan pihak terkait, dapat diklasifikasi menjadi dua aliran yaitu: aliran originalis dan campuran originalis dan non-originalis. Antara pemohon dan termohon menurut penulis sama-sama penganut originalis, yakni Prof. H. M. Laica Marzuki, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. I Dewa Gede Pantja Astawa, dan Prof. Philipus M. Hadjon (ahli termohon). Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam satu aliran penafsiranpun dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dari para ahli yang menurut penulis penganut nonoriginalis ialah Prof. Mahfud MD, sementara Dr. Zainal Arifin Mochtar yang menggunakan pandangan Prof. Bobbitt, yaitu penafsiran tekstual, penafsiran historis, penafsiran struktural, penafsiran prudensial, penafsiran doktrinal, dan penafsiran etikal. Dengan merujuk six modalities Bobbit tersebut, dikatakan bahwa alirannya ialah campuran antara originalis dan non-originalis.

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., menggunakan lima metode yang dikemukakan oleh Prof. Bobbitt, yaitu: 1) historical, artinya berbasis pada keinginan pembentuk undang-undang; 2) tekstual yakni pemahaman teks secara langsung; 3) struktural, berkaitan dengan bagaimana struktur aturan ini sebenarnya diinginkan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan Dalam hal kebijakan hukum terbuka “open yang berada di bawahnya; 4) doktrinal, legal policy” pembentuk undang-undang rentan

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 141

| 141

10/28/2016 9:31:09 AM

terjadi kesewenang-wenangan, hal demikian berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud mengatakan bahwa Pasal 24B ayat (1) merupakan kebijakan hukum terbuka. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menakar konstitusionalis kebijakan hukum terbuka adalah strategi maximin (memilih yang terbaik dari kemungkinan yang terburuk) yang dikembangkan dari pendekatan rasional (Wibowo, 2015: 196).

memilih konsep yang efek kerugiannya paling kecil dari berbagai pilihan yang lain (Wibowo, 2015: 214).

Dikatakan oleh Wibowo, dalam praktik pembuatan undang-undang, “tuntutan yang adil” yang diminta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, dapat diwujudkan dengan mengadopsi konsep keadilan yang digagas Rawls. Keadilan bagi Rawls dapat didekati melalui strategi maximin yang mengajarkan bahwa suatu pilihan kebijakan hukum yang adil harus diambil setelah “dengan sungguh-sungguh memperhatikan hasil paling buruk yang bisa timbul sebagai implikasi dari konsep keadilan yang dipilih.” Maximin itu sendiri merupakan kependekan dari maximunminimorum, yang kurang lebih artinya

B. Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/ PUU-XIII/2015

Selain konsep keadilan Rawls, perlu kiranya merujuk konsep keadilan Aristoteles yang berkaitan dengan pembuatan undangundang. Dalam hal ini adalah keadilan distributif. Keadilan distributif diartikan sebagai keadilan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut kesamaan Perihal seleksi hakim, tidak dijelaskan proporsional (Juni, 2012: 399). dan dikatakan secara eksplisit dalam konstitusi, Pembentuk undang-undang memberikan apakah dilakukan oleh Komisi Yudisial ataupun kewenangan Komisi Yudisial untuk turut serta Mahkamah Agung, ataupun oleh lembaga lain, bersama-sama dengan Mahkamah Agung dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa seleksi hakim proses seleksi hakim, merupakan hal yang tepat, merupakan kebijakan hukum terbuka. Namun bahkan boleh dikatakan sebagai jalan tengah untuk dengan strategi maximin dengan pendekatan mewujudkan checks and balances antar lembaga yang rasional, memunculkan pertanyaan negara, terlebih lagi bahwa konsep lembaga tinggi konstitusional terhadap seleksi hakim dilakukan dan tertinggi negara sudah tidak dianut dalam oleh Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah perubahan konstitusi. Sehingga dengan demikian Agung. Secara wajar, pilihan pembentuk undangpembentuk undang-undang memberikan porsi undang untuk melibatkan dua lembaga negara dan kedudukan yang setara berimbang antara yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam dalam proses seleksi hakim merupakan “jalan proses seleksi hakim adalah hal yang tepat. tengah” yang dirasakan cukup adil.

142 |

Jurnal isi.indd 142

Hukum positif nampaknya belum dapat menentukan, bahwa dari sekian banyak macam metode interpretasi konstitusi yang ada atau berkembang dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi (baik yang digunakan oleh pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, maupun hakim konstitusi), hanya metode interpretasi konstitusi tertentu saja yang boleh dipilih dan digunakan oleh hakim (Tim Penyusun, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:09 AM

2010: 77). Hal tersebut wajar adanya, karena pertimbangan hukum hakim konstitusi. Amar hakim memiliki kebebasan yang autonom untuk Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan memilih metode mana yang diyakininya benar. bahwa proses seleksi pengangkatan hakim adalah inkonstitusional. Untuk mencapai amar Mahkamah Konstitusi dalam Putusan putusan yang demikian, maka akan ditelaah apa Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Komisi yang menjadi pertimbangan yuridis Putusan Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan tersebut dipilih secara selektif, karena tidak Kehakiman, pernah mengemukakan pandangan semua pertimbangan itu merupakan ratio hukumnya sebagai berikut: “Oleh karena itu, decidendi yang menjadi alasan hukum suatu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir putusan. Untuk mengetahui ratio decidendi Undang-Undang Dasar, tidak boleh hanya dimaksud dapat dilihat dari metode penafsiran semata-mata terpaku kepada metode penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. “originalisme” dengan mendasarkan diri kepada Untuk mengungkapkan metode penafsiran yang “original intent” perumusan pasal UUD NRI digunakan, penulis mengutip pertimbangan 1945, terutama apabila penafsiran demikian hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuanketentuan UUD NRI 1945 sebagai suatu sistem a. Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dan/atau bertentangan dengan gagasan utama Merdeka yang melandasi Undang-Undang Dasar itu 1. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945: sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan “Kekuasan kehakiman merupakan yang hendak diwujudkan. kekuasaan yang merdeka untuk Mahkamah Konstitusi harus memahami menyelenggarakan peradilan guna UUD NRI 1945 dalam konteks keseluruhan menegakkan hukum dan keadilan. jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna Kemerdekaan kekuasaan kehakiman membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih pada intinya terletak pada tepat dalam upaya mencapai cita negara, yaitu independensi hakim dalam memutus mewujudkan negara hukum yang demokratis dan perkara. Menurut Mahkamah negara demokratis yang berdasarkan atas hukum, Konstitusi, untuk menjamin yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terwujudnya independensi hakim, terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945” memerlukan kelembagaan yang (Tim Penyusun, 2010: 77-78). Jadi tidak ada independen pula, agar menjamin para keharusan bagi hakim untuk tunduk pada metode hakim dalam menjalankan tugas dan penafsiran tertentu dalam melakukan penemuan fungsinya dengan sebaik-baiknya, hukum. yang antara lain diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor Terhadap Putusan Nomor 43/PUU48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan XIII/2015, penulis mencoba memahaminya Kehakiman yang menyatakan: dengan cara yang dikatakan oleh Mertokusumo, “Organisasi, administrasi, dan yaitu dengan membaca duduk perkara dan finansial MA dan badan peradilan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 143

| 143

10/28/2016 9:31:09 AM

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.” 2. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah Konstitusi tidak boleh dijadikan norma dalam undang-undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD NRI 1945. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan historis undang-undang dengan merujuk maksud pembentuk Undang-Undang Dasar (original intent). 4. Menurut Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai suporting element atau state auxiliary organ, membantu atau mendukung kekuasaan kehakiman. b.

Wewenang Komisi Yudisial 1. Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009

144 |

Jurnal isi.indd 144

2.

Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.”

3. Berdasarkan Putusan Nomor 005/ PUU-IV/2006, terhadap frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim seharusnya hanya memberikan kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial.” 4. Menimbang bahwa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD NRI 1945 tidak memberi wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Jadi yang dimaksud dalam rangka menjaga dan menegakkan adalah semata-mata berkaitan dengan pengawasan etik.

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:09 AM

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, nampak bahwa Mahkamah Konstitusi mengelaborasi dan mengaitkan beberapa pasal, baik itu pasal dalam UUD NRI 1945, ataupun pasal-pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman guna memaknai “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1). Cara demikian dikenal dengan metode penafsiran sistematis logis. Hal itu terlihat dari beberapa pasal yang menjadi acuan, yaitu Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Poin penting dari pertimbangan hakim mengenai “kekuasaan kehakiman yang merdeka” adalah bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak cukup hanya dalam memutus perkara, tetapi juga independen secara kelembagaan. Secara kelembagaan terwujud dalam sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dari hal ini sudah tersirat bahwa tidak ada kekuasaan lain selain Mahkamah Agung yang berwenang melakukan proses seleksi hakim, hal ini berdampak pada diamputasinya kewenangan Komisi Yudisial yang ikut serta dalam proses seleksi hakim pada lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Mengenai perdebatan terhadap original intent Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan merujuk pada pandangan ahli pemohon, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S.H., M.Sc., bahwa proses amandemen tahap kedua UUD NRI 1945 yang membahas kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi hakim tingkat pertama dan banding, namun usul tersebut tidak disepakati. Apa yang disepakati hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim-hakim yang lain. Dengan alasan itulah, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang telah

dibahas dan ditolak, tidak boleh dijadikan norma dalam undang-undang, kecuali melalui proses perubahan Undnag-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD NRI 1945. Melihat beberapa pandangan yang mencoba mengelaborasi mengenai original intent kewenangan Komisi Yudisial, baik oleh pemohon, termohon, maupun pihak terkait, nyata bahwa original inten itu mengandung kontroversi. Terkait dengan wewenang Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi sesuai dengan penafsiran sistematis terhadap prinsip kekuasan kehakiman yang merdeka, berpendapat bahwa Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Kemudian dikatakan bahwa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Undang-Undang Dasar tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Selain itu, dengan merujuk pada Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, telah memberikan makna secara limitatif, yaitu kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan etik. Dari beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat ditarik beberapa metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran sistematis logis dengan mengelaborasi pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, original intent nampak pada usaha untuk memahami maksud dan tujuan dibentuknya Komisi Yudisial yang termuat dalam risalah pembahasan perubahan UUD NRI 1945; dan pendekatan kasus, di mana hakim konstitusi merujuk putusan-putusan terdahulu yang juga memberikan penafsiran terhadap Pasal 24B ayat

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 145

| 145

10/28/2016 9:31:09 AM

(1) dengan pendekatan original intent. Dari metode (2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah digunakan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin kebebasan dapat ditarik ratio decidendi putusan itu ialah hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa kewenangan lembaga negara tidak dapat ditambah takut akibat putusan atau ketetapan hukum atau dikurangi, kecuali melalui perubahan yang dibuat. UUD NRI 1945. Dengan demikian maka dapat (3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dipahami bahwa adanya penjabaran ketentuan bertujuan menjamin hakim bertindak Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang intinya objektif, jujur, dan tidak berpihak. Komisi Yudisial terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim adalah inkonstitusional. (4) Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum biasa atau luar biasa oleh dan C. Catatan atas Pertimbangan Putusan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman Nomor 43/PUU-XIII/2015 terkait sendiri. Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial

(5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari Mengutip pendapat Manan, ada beberapa kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu: (6) Semua tindakan terhadap hakim sematamata dilakukan menurut undang-undang (1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka (Manan, 2007: 29-30). adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus sesuatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu penetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan di luar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri, seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan dari luar kekuasaan kehakiman. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sudah dicabut), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, telah diletakkan dasar pengelolaan administrasi umum, kecuali terhadap halhal merupakan pekerjaan pemerintahan, seperti pelaksanaan anggaran.

146 |

Jurnal isi.indd 146

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa “bersama-sama KY dan MA” dinilai inkonstitusional, yaitu bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman dan limitasi kewenangan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Apakah keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses pengangkatan hakim mengganggu independensi hakim atau prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka? Sebagai pembanding, Mahkamah Konstitusi memiliki hakim yang berasal dari tiga lembaga negara, namun eksistensinya tetap memegang prinsip independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman. Jadi, adakah korelasi independensi dengan proses seleksi? Jika kita beranggapan itu ada hubungannya, berarti seleksi yang selama ini telah

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:09 AM

berlangsung mempengaruhi atau mengganggu independensi dan imparsialitas hakim konstitusi. Bukankah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman?

belum terwujud sekarang ini, karena hasil seleksi belum menghasilkan mereka yang terbaik dari para pelamar (Rimdan, 2012: 314). Rimdan yang juga seorang hakim mengatakan, bahwa proses seleksi telah mengalami kemajuan terutama disahkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun Mengenai kekuasaan kehakiman yang 2009, secara konstitusional telah melibatkan KY merdeka, perlu kiranya dipahami dari apa yang (Rimdan, 2012: 316). disebutkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pembentuk undang-undang melalui Kehakiman menyatakan bahwa, segala campur diskresi dapat memilih model seleksi hakim. tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di Dikatakan oleh Manan, hakim tidak boleh luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali mengkonfrontasikan antara ketentuan hukum dan dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam kebijakan pembentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik kasus Marbury Vs Madison, Marshall (Ketua Indonesia Tahun 1945. Ayat (3) mengatakan MA) mengemukakan pengadilan tidak dapat “setiap orang yang dengan sengaja melanggar menguji tindakan eksekutif dalam hal: ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tindakan eksekutif yang bersifat politik; (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Falaakh berpendapat 2. Tindakan termasuk dalam lingkup diskresi bahwa kekuasaan kehakiman ditekankan sebagai (freis ermessen). Meskipun pernyataan kebebasan hakim dan lembaga yudikatif dalam tersebut berkaitan dengan tindakan menegakkan hukum dan keadilan atau di ranah eksekutif, menurut Manan, berlaku juga teknis-yustisi. Berarti, pertama, pembatasan untuk tindakan di bidang legislatif (Manan, terhadap kekuasaan kehakiman hanya dapat 2007: 152-153). ditentukan di tingkat konstitusi dan tidak boleh Hal senada juga dinyatakan oleh Mahfud ditentukan hanya dengan undang-undang. MD, salah datu dari sepuluh rambu bagi MK Kedua, yudikatif tidak bebas diranah non-yustisi dalam menguji undang-undang terhadap UUD, (kepegawaian, administrasi, dan anggaran) MK tidak boleh mencampuri masalah-masalah (Falaakh, 2010: 2). yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga Jika dalam hal di luar kegiatan teknis yustisi legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam tidak bebas, atau dikatakan dapat dilakukan undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya oleh lembaga lain selain lembaga yudikatif, sendiri. Apa yang diserahkan secara terbuka oleh maka kewenangan Komisi Yudisial untuk ikut UUD untuk diatur oleh undang-undang berdasar serta dalam proses seleksi pengangkatan hakim pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa bersifat pilihan. Dalam hal seleksi hakim, dibatalkan oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar Reksodiputro mengatakan, dibutuhkan sistem UUD NRI 1945 (Mahfud MD, 2009: 282). pendidikan hakim terpadu atau terintegrasi, Mengenai pertimbangan hukum berarti ada kesatuan antara sistem seleksi dan Mahkamah Konstitusi pada poin (3.8.5) paragraf sistem pendidikan/pelatihan hakim. Hal tersebut Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 147

| 147

10/28/2016 9:31:09 AM

2, nampak bahwa Mahkamah Konstitusi enggan untuk melakukan perubahan konstitusi melalui penafsiran konstitusi, secara khusus Pasal 24B ayat (1) yang berkaitan dengan “wewenang lain” Komisi Yudisial. Padahal pada putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 telah mengubah makna Pasal 24B ayat (1) di mana hakim konstitusi dikecualikan menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial.

menganut pengelompokan lembaga negara, yaitu antara lembaga negara bantu atau penunjang dengan lembaga negara utama. Dikatakan oleh para pakar hukum tata negara, di antaranya Prof. Yohanes Usfunan dan Moh. Fajrul Falaakh, bahwa pengelompokan yang demikian tidak sesuai dengan semangat perubahan UUD NRI 1945 yang menghapuskan klasifikasi lembaga tertinggi dan tinggi negara. Setelah perubahan tidak ada lagi hubungan antar lembaga negara yang bersifat hierarkis. Eksistensi lembaga negara sangat bergantung pada fungsi dan wewenang masing-masing tanpa membedakan lembaga yang satu adalah lebih utama, sedangkan yang lain hanyalah penunjang (Majelis Eksaminasi, 2006: 7). Dalam kontek seleksi hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara hendaknya dipahami sebagai hubungan kemitraan, sehingga dapat mengeliminasi ego sektoral kelembagaan.

Diberikannya wewenang kepada Komisi Yudisial untuk ikut serta dalam proses seleksi calon hakim, merupakan suatu perbenturan antara politik hukum legislatif dan yudikatif. Melihat perkara tersebut, penulis mengutip pendapat Meuwissen yang menyatakan bahwa penemuan hukum adalah lebih dari sekedar melaksanakan (menerapkan) silogisme sederhana. Kita mengetahui bahwa inti persoalannya adalah terletak dalam menetapkan premis-premis, dan khususnya menetapkan arti dari kaidah dan fakta dalam hubungan antara yang satu dengan yang IV. KESIMPULAN lainnya (saling keterhubungan). Metode penafsiran hukum Mahkamah Hal mengiterpretasi ini menyandang Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PUUkarakter hermeneutikal. Ia tidak bebas nilai dan XIII/2015 terhadap frasa “dan wewenang lain” karena itu juga tidak a-politik. Penemuan hukum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, adalah adalah politikum (Meuwissen, 2009: 111). Bila metode penafsiran sistematis logis dan penafsiran menilik lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi historis dengan menggunakan pendekatan maka tidak lain dan tidak bukan ialah politik original intent norma konstitusi. yang berbaju hukum nampaklah terlihat. Dalam Dengan hipotesis bahwa penafsiran keadaan yang demikian maka kehendak politik yang baik tentu juga digambarkan oleh kehendak sistematis logis umumnya membatasi makna hukum yang baik pula. Sebuah niat yang baik konstitusi adalah benar dan terbukti dalam untuk dua lembaga negara bekerja sama telah Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015. Namun berbeda dengan pendekatan historis yang dinyatakan inkonstitusional! umumnya memperluas makna konstitusi, dalam Dari konteks kelembagaan, dalam pertimbangan hakim konstitusi jelas terlihat pertimbangan hukumnya pada poin (3.8.2) mengikuti penafsiran menurut sejarah yang paragraf 4, Mahkamah Konstitusi masih diutarakan ahli pemohon (I Gede Pantja Astawa 148 |

Jurnal isi.indd 148

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:09 AM

melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: dan Yusril Izha Mahendra) sehingga tidak terbukti Rajawali Pers. bahwa penafsiran historis bersifat memperluas melainkan membatasi. Jika hakim konstitusi Asshiddiqie, J. (2013). Pengantar ilmu hukum tata mengikuti penafsiran historis yang digunakan negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. oleh ahli pihak terkait Komisi Yudisial (Philipus M.F. (2010). Transparasi dan M. Hadjon) dan pihak terkait Forum Kajian Falaakh, akuntabilitas yudikatif di Indonesia. Makalah Hukum dan Konstitusi (Zainal Arifin Mochtar), disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi maka hasilnya akan sesuai dengan pendapat Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI. Mertokusumo bahwa penafsiran historis bersifat Diakses dari http://pusham.uii.ac.id/files. memperluas. php?type=art&lang=en&id=175.

Dari metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi maka disimpulkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas/ limitatif, yaitu terbatas pada wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim. Hal ini sesuai dengan putusan terdahulu yang menjadi rujukannya yakni Putusan Nomor 005/PUUIV/2006, yang menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan etik.

Hadjon, M.P., & Djatmiati, T.S. (2005). Argumentasi hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. HR, R. (2014). Hukum administrasi negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Juni, E.H. (2012). Filsafat hukum. Bandung: Pustaka Setia. Mahfud MD, Moh. (2009). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu. Jakarta: Rajawali Pers. Majelis Eksaminasi. (2006). Eksaminasi putusan

V.

SARAN

Mahkamah

Dalam memilih metode tafsir yang ada, hendaknya para hakim hati-hati, karena dengan metode penafsiran yang digunakan dapat mematikan konstitusi, dapat pula menghidupkan konstitusi.

Konstitusi

Nomor

005/PUU-

IV/2006 pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKat Korupsi) FH UGM dan Indonesia Monitoring Court. Diakses dari http://pukat.hukum.ugm.ac.id/ upload/arsip/Putusan_Eksaminasi_KY.pdf. Manan, B. (2007). Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

DAFTAR ACUAN Admosudirdjo, P. (1994). Hukum administrasi negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. Amsari, F. (2013). Perubahan UUD 1945 perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Yogyakarta: FH UII Press. Manan, B., & Harijanti, S.D. (2014). Memahami konstitusi makna dan aktualisasi. Jakarta: Rajawali Pers. Mertokusumo, S. (2010). Penemuan hukum sebuah

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi (Suanro)

Jurnal isi.indd 149

| 149

10/28/2016 9:31:09 AM

pengantar. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. Meuwissen. (2009). Tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Sidharta, B.A. (Ed.). Bandung: Refika Aditama. Poerwadarminta, W.J.S. (2007). Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Pusat

Studi

Konstitusi

(PUSaKO).

(2010).

Perkembangan

pengujian

undang-undang

di

Konstitusi

(Dari

Mahkamah

berfikir

hukum tekstual ke hukum progresif). Hasil Penelitian kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Andalas Padang dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Diakses dari http://www. mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/ infoumum/penelitian/pdf/PENELITIAN%20 ANDALAS.pdf. Rimdan. (2012). Kekuasaan kehakiman pascaamandemen

konstitusi.

Jakarta:

Kencana

Prenada Media. Shidarta. (2013). Hukum penalaran dan penalaran hukum (Buku I akar filosofis). Yogyakarta: Genta Publising. Thalib, A.R. (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Tim Penyusun. (2010). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Wibowo, M. (2015, Juni). Menakar konstitusionlitas kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 12(2), 196216.

150 |

Jurnal isi.indd 150

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 131 - 150

10/28/2016 9:31:09 AM

”CONTEMPT OF COURT” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Kajian Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK

CONTEMPT OF COURT THROUGH THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW An Analysis of Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK Budi Suhariyanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat 10510 E-mail: [email protected] Naskah diterima: 15 Oktober 2015; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016 ABSTRAK Dari awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman masih belum optimal. Hukum positif Indonesia tidak mengatur contempt of court secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan yang dipadankan dalam KUHP, tidak merepresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara komprehensif dan integral. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mendefinisikan contempt of court sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya. Permasalahannya adalah bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum progresif menghendaki hakim untuk berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan

pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (ius constituendum). Kata kunci: contempt of court, kekuasaan kehakiman, ius constituendum. ABSTRACT Since the establishment of the constitution to the present, the protection and security of judges, principally in executing the function of judicial power are still not optimal. The positive law in Indonesia has not yet definitively, specifically, and completely set out the provision regarding contempt of court. Despite the fact that the comparable provision in the Criminal Code does not represent the definition and scope of contempt of court in a comprehensive and integral way. In the Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK the judges make a legal breakthrough in the adjudication and responsively fill the legal vacuum by defining the contempt of court as an offense against judicial power. The arising issue is how the criminal prosecution of the offense against judicial power is viewed from progressive law-making perspective? The issue is elaborated in this analysis using normative research methods. There are three approaches employed: approach to legislations, cases, and concepts. By and large conclusions on the issues discussed are drawn from the qualitative juridical

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 151

| 151

10/28/2016 9:31:09 AM

analysis. From the discussion, it can be concluded that progressive law discovery requires judges at the outset to have a law reform vision (ius constituendum) and subsequently attempt to lay new legal principles based

on justice values and legal expediency.

I. A.

tersebut akan dapat berubah menjadi kekacauan (Ansyahrul, 2011: 134). Maka selain berdasarkan asas legalitas, hakim juga harus melandaskan pelaksanaan tugasnya pada asas ius curia novit. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan belum jelas mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan insiatifnya sendiri menyelesaikan perkara tersebut.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Para ahli hukum pidana pada umumnya mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan atau nestapa (Suhariyanto, 2013: 25). Pada asasnya, menjatuhkan pidana secara sewenangwenang atau berlebihan merupakan suatu kekejian terhadap hak asasi manusia (Manan & Harijanti, 2014: 164-165). Ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu (Abdussalam & Desasfuryanto, 2012: 389). Selaras dengan asas nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya (Hiariej, 2014: 59). Olehnya hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undangundang (Zulfa, 2011: 33). Dalam konteks ini dapat dipertanyakan, apakah mungkin memidana seseorang tanpa adanya suatu aturan pidana dengan sarana penemuan hukum (Effendy, 2012: 24). Pada dasarnya teks hukum itu (a quo undang-undang pidana) bisa tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat (Rahardjo, 2010: 65) hingga menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya undang-undang

152 |

Jurnal isi.indd 152

Keywords: contempt of court, judicial power, ius constituendum.

Hakim harus berperan menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan belum jelas (Mulyadi, 2012: 378). Adapun peraturan perundangundangan yang tidak lengkap, harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya (Sutiyoso, 2012: 51). Hakim juga harus aktif berperan untuk menemukan hukum dan membentuk hukum baru serta mengembangkan hukum (Idris et al., 2012: 68). Dalam konteks ini muncul pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak hakim (Kamil, 2012: 211). Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum progresif yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

dan negara keluar dari keterpurukan dan of court yang secara normatif tidak diatur secara ketidakstabilan sosial (Rifa’i, 2011: 137). spesifik dan definitif tetapi padanannya sebagian terdapat dalam KUHP. Pada praktiknya, para Setidaknya terdapat dua poin penting hakim umumnya memutuskan pemidanaan dan mendasar terkait kaidah penemuan hukum berdasarkan KUHP terhadap perbuatan contempt progresif, yaitu pembentukan kaidah hukum baru of court semisal Putusan Nomor 85 K/MIL/2006. untuk merespon kekosongan hukum dan memiliki Namun terdapat satu putusan pemidanaan yang visi pembaruan hukum yang direkomendasikan dijatuhkan dengan menggunakan kualifikasi dalam putusannya. Diperlukan keberanian hakim (tidak sesuai dengan rumusan KUHP) dan untuk mencari dan menemukan serta membentuk mendefinisikan secara khusus terhadap contempt kaidah hukum baru saat mengetahui peraturan of court yaitu sebagai tindak pidana menentang perundang-undangan yang mengaturnya tidak kekuasaan kehakiman. lengkap atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya kaidah hukum baru yang terbentuk tersebut Sebagaimana pertimbangan hukum majelis harus menjawab masalah dan perkara konkret hakim (RH, AH, dan NPF) dalam Putusan Nomor yang dihadapinya serta mampu memberikan 241/Pid B/2006/PN.PWK yang menyatakan: rekomendasi pembaruan hukum di masa yang Menimbang bahwa, istilah contempt of akan datang (ius constituendum). court sampai saat ini belum mempunyai padanan resmi dalam hukum positif di Indonesia, karena tanpa sebab yang jelas Untuk dapat merealisasikannya, seorang belum ada aturan yang khusus mengatur, hakim dituntut untuk teliti dalam membaca sehingga untuk memudahkan pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada dan dan memberikan citra keindonesiaan dalam istilah itu majelis hakim perlu untuk responsif dalam mengamati perkembangan memberikan padanan yang resmi; masyarakat berikut nilai-nilai yang hidup dan meliputi laju perkembangannya. Dalam konteks Menimbang bahwa, karena istilah resmi dalam konstitusi adalah kekuasaan inilah maka menurut Rahardjo, sumbangan kehakiman, sehingga contempt of court lembaga hukum ini (pengadilan a quo hakim menurut pendapat majelis hakim lebih tepat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman) terhadap diartikan sebagai ”tindakan menentang kekuasaan kehakiman”; perubahan sosial yang terjadi di negeri ini akan besar sekali (Rahardjo, 2009: 161). Menimbang bahwa, dengan pemahaman di atas, maka terdakwa sekarang ini Secara fungsional dalam hukum pidana, menurut majelis hakim adalah termasuk dalam tindakan “menentang kekuasaan usaha penemuan hukum yang dilakukan oleh kehakiman” (contempt of court) dalam arti hakim terkait dengan putusan pemidanaan yang sebenarnya; terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang tidak diatur secara lengkap oleh Undang-Undang Menimbang bahwa, sekalipun di atas telah dikualifikasikan tindak pidana yang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks ini telah dilakukan oleh terdakwa “dengan melawan hak, memaksa orang melakukan hakim secara responsif akan memberikan definisi suatu perbuatan,” namun dengan uraian khusus terhadap perbuatan yang belum secara pertimbangan di atas, majelis hakim perlu lengkap diatur dalam KUHP atau undang-undang merumuskan kualifikasi yang lebih spesifik bagi perbuatan yang dilakukan oleh lainnya. Sebagaimana dalam perkara contempt

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 153

| 153

10/28/2016 9:31:09 AM

terdakwa yaitu: “Tindak pidana menentang Menarik untuk dikaji mengenai putusan kekuasaan kehakiman: dengan melawan pemidanaan terhadap tindak pidana menentang hak memaksa hakim bersidang.” kekuasaan kehakiman dalam perkara ini, sejauh Terdakwa UK dalam perkara ini melakukan mana majelis hakim melakukan upaya penemuan pemaksaan kepada hakim untuk bersidang hukum progresif dengan memunculkan kaidah dengan perbuatan yang tidak menyenangkan hukum baru tentang contempt of court dan dan menghina hakim di pengadilan. Atas mengualifikasikannya secara khusus sebagai perbuatannya tersebut terdakwa didakwa dengan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. dakwaan alternatif yaitu kesatu: melanggar Pasal Apalagi dengan adanya argumentasi dan alasan335 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua: melanggar alasan hukum yang logis terkait perlunya konsep pembentukan dan pembaruan hukum contempt Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 316 KUHP. of court di masa mendatang (ius constituendum) Penuntut umum menuntut agar hakim maka semakin relevan ditinjau dalam perspektif memutuskan terdakwa terbukti secara sah penemuan hukum progresif. dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan menjatuhkan B. Rumusan Masalah pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/PidB/2006/PN.PWK memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas maka patut diidentifikasi sebagai masalah utama yaitu tentang bagaimanakah pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif. Masalah utama ini dapat diturunkan dalam rumusan masalah yang lebih bersifat rinci disesuaikan dengan analisis terhadap dua kaidah dari penemuan hukum progresif, yaitu terkait dengan adanya pembentukan kaidah hukum baru dan visi pembaruan hukum dalam putusan Atas putusan tersebut baik terdakwa maupun pemidanaannya, sehingga dapat dibedakan jaksa penuntut umum mengajukan banding. menjadi dua masalah, antara lain: Pengadilan tingkat banding melalui Putusan Nomor 38/PID/2007/PT.BDG memutuskan 1. Bagaimanakah pembentukan kaidah hukum menerima permintaan banding dari terdakwa dan baru dalam putusan pemidanaan terhadap jaksa penuntut umum serta menguatkan Putusan tindak pidana menentang kekuasaan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 241/ kehakiman ditinjau dari perspektif Pid B/2006/PN.PWK. Atas putusan pengadilan penemuan hukum progresif? tingkat banding tersebut, terdakwa mengajukan kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui 2. Bagaimanakah konsep pembaruan hukum contempt of court yang dikehendaki oleh Putusan Nomor 1316 K/Pid/2007 memutuskan majelis hakim dalam Putusan Nomor menolak permohonan kasasi terdakwa. 241/Pid B/2006/PN.PWK ditinjau dari 154 |

Jurnal isi.indd 154

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

perspektif penemuan hukum progresif? C.

Tujuan dan Kegunaan

kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi (Saleh, 2014: 121).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Adanya kekuasaan kehakiman yang menganalisis putusan pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman kuat dan mandiri diperlukan dalam rangka dalam perspektif penemuan hukum progresif menegakkan dan menjamin berjalannya aturandengan menjawab dan membahas masalah aturan hukum seperti yang dikehendaki oleh turunannya, yaitu eksistensi kaidah hukum baru negara hukum itu sendiri (Bachtiar, 2015: 89). dalam putusannya, pertimbangan hakim dalam Olehnya dalam konstruksi negara hukum, menilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus independen, bebas dari segala hukum saat penjatuhan putusan pemidanaannya, campur tangan pihak manapun juga, baik intern serta konsep pembaruan hukum contempt of maupun ekstern. Sehingga hakim dapat dengan court yang dikehendaki oleh majelis hakim tenang memberikan putusan yang seadildalam Putusan Nomor 241/Pid B/2006/PN.PWK. adilnya (Rimdan, 2012: 51) dengan bersikap responsif terhadap perkembangan masyarakat Adapun kegunaan/manfaat yang ingin serta berparadigma progresif dalam menemukan diperoleh secara praktis adalah untuk memberikan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru pengetahuan dan pemahaman bagi penegak dalam kehidupan masyarakat (Rifa’i, 2011: 48). hukum khususnya hakim dalam menghadapi Pada dasarnya dalam penemuan hukum, contempt of court, serta bagi pembentuk undang-undang dalam rangka melakukan dikenal adanya aliran progresif dan aliran pembaruan hukum pidana yang terkait kebijakan konservatif. Aliran progresif berpendapat kriminalisasi contempt of court baik dalam revisi bahwa hukum dan peradilan merupakan alat KUHP maupun RUU tentang Contempt of Court. untuk mencapai perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah alat D. Studi Pustaka untuk mencegah kemerosotan moral dan nilaiIndonesia diidealkan dan dicita-citakan nilai lain (Ali, 2011: 158). Hukum progresif oleh the Founding Fathers sebagai suatu negara diproyeksikan pada pencapaian satu tujuan, yaitu hukum (Asshiddiqie, 2015: 119). Disebut memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia. sebagai negara hukum dalam arti bahwa segala Hukum progresif merupakan ajakan luhur untuk persoalan dan silang sengketa dalam hidup menjadikan hukum sebagai instrumen dalam bermasyarakat dan bernegara harus diselesaikan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh masyarakat. Karenanya sangat menekankan pemegang otoritas hukum yang sah (Mas’udi, kepada para hakim agar tidak terpaku pada 2010: 52). Pemegang otoritas hukum yang sah teks-teks undang-undang dalam memutus ini adalah para pelaku kekuasaan kehakiman suatu perkara. Hakim harus berdiri dalam yang menjalankan fungsi peradilan secara ruang geraknya yang bebas dengan menjadikan merdeka dan mandiri. Kemerdekaan kekuasaan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai “Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 155

| 155

10/28/2016 9:31:09 AM

tujuan utama (Asnawi, 2014: 70). Karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dari 2. pernyataan Rahardjo sebagai berikut, bahwa: 1.

Hukum ada untuk mengabdi kepada manusia. 2. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat statis final, sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat. 3. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya (Rahardjo, 2007: 233).

bahwa hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia; Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan serta juga etika dan moralitas; 3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat (Rifa’i, 2011: 48).

Melalui penemuan hukum progresif dapat diupayakan setiap putusan khususnya yang terkait dengan putusan pemidanaan mengandung nilai kemanusiaan yang berdasarkan pada nilai hukum dan keadilan, serta bersesuaian dengan perkembangan masyarakat. Penting kiranya dikonstruksikan sebuah metode penemuan hukum yang progresif ini. Rifa’i mengatakan Lebih lanjut Rahardjo menegaskan bahwa bahwa putusan hakim yang sesuai dengan metode hukum, pengadilan, tidak dipersepsikan sebagai penemuan hukum yang progresif adalah: mesin dan robot, tetapi sebagai lembaga yang 1. Putusan hakim tidak hanya sematasecara kreatif memandu dan melayani masyarakat. mata bersifat legalistik, yakni hanya Tugas tersebut bisa dilaksanakan, apabila hukum sekedar menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) meskipun memang diberi kebebasan untuk memberikan penafsiran. seharusnya hakim selalu harus legalistik Menafsirkan di sini adalah bagian dari tugas karena putusannya tetap berpedoman memandu dan melayani tersebut (Susanto, 2005: pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14). Pekerjaan penafsiran menjadi bukan semata2. Putusan hakim tidak sekedar memelihara mata membaca peraturan dengan menggunakan ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam logika peraturan, melainkan juga membaca masyarakat dan membangun harmonisasi kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. sosial dalam pergaulan; Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan 3. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (visioner), yang muncul kreativitas, inovasi, dan progresifisme. mempunyai keberanian moral untuk Olehnya pekerjaan menemukan (hukum) adalah melakukan terobosan hukum (rule pekerjaan kreatif dan di situlah terletak penafsiran breaking), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada (Susanto, 2005: 9). bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, Secara teknis Rifa’i menguraikan yakni nilai yang hidup di masyarakat maka karakteristik penemuan hukum yang progresif hakim bebas dan berwenang melakukan contra legem, yaitu mengambil keputusan adalah: yang bertentangan dengan pasal undang1. Penemuan hukum yang didasarkan atas undang yang bersangkutan, dengan tujuan apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing untuk mencapai kebenaran dan keadilan; oleh pandangan atau pemikirannya secara 4. Putusan hakim yang memihak dan mandiri, dengan berpijak pada pandangan 156 |

Jurnal isi.indd 156

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan (Rifa’i, 2011: 137-138).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan yang dikaji adalah yang terkait dengan perkara contempt of court yaitu Putusan Nomor 241/Pid. B/2006/PN.PWK yang diasumsikan mengandung penemuan kaidah II. METODE hukum baru tentang contempt of court. Sebagai pembanding akan digunakan juga putusan lain Metode yuridis normatif digunakan dalam yaitu Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 yang melakukan pengkajian pemidanaan terhadap secara positivis menggunakan KUHP. tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif Adapun literatur yang digunakan dalam ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji kajian agar terhindar dari kekeliruan pandangan permasalahan yaitu pendekatan perundang- adalah yang berkaitan dengan pemidanaan, undangan (statute approach), pendekatan kasus kekuasaan kehakiman, contempt of court, dan (case approach), serta pendekatan konseptual teori penemuan hukum, serta metode penemuan (conseptual approach). Pendekatan perundang- hukum progresif. Bahan-bahan hukum dan undangan digunakan untuk mengkaji masalah literatur tersebut dikumpulkan melalui metode secara normatif baik dari perspektif ius sistematis dan dicatat dalam kartu antara lain constitutum maupun ius constituendum. permasalahannya, asas-asas, argumentasi, Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik peradilan yang berkembang dalam merespon dan mengaktualisasikan hukum secara in concreto. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji masalah visi pembaruan hukum terkait contempt of court dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada putusan pengadilan dihubungkan dengan pandangan dan doktrindoktrin ahli hukum (Panggabean, 2014: 170).

implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN Adapun sumber data yang digunakan adalah A. Pembentukan Kaidah Hukum Baru data sekunder yang terdiri atas bahan hukum dalam Putusan Pemidanaan terhadap primer berupa peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Menentang Kekuasaan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum Kehakiman sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Terdakwa UK dalam Putusan Nomor 241/ Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain yang berkaitan dengan pengaturan Pid.B/2006/PN.PWK ini melakukan pemaksaan contempt of court yaitu KUHP, KUHAP, kepada hakim untuk bersidang dengan perbuatan

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 157

| 157

10/28/2016 9:31:09 AM

yang tidak menyenangkan dan menghina hakim di pengadilan. Pada saat SS sedang menjalankan tugasnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta dalam sidang perkara pelanggaran lalu lintas, UK telah maju ke kursi terdakwa saat nama pelanggar K dipanggil oleh petugas kejaksaan.

demikian dilontarkan terdakwa di samping melecehkan hakim SS, merupakan ungkapan kekesalan terdakwa atas tidak dipenuhinya keinginan terdakwa untuk ikut sidang beberapa saat sebelumnya.

Setelah ditanyakan SS, apakah ia mempunyai surat kuasa untuk menggantikan K tersebut mengaku mempunyai kuasa dan kemudian terdakwa menyerahkan bukti tilang berwarna merah kepada SS, akan tetapi ternyata dari bukti itu tidak ada satupun tulisan atau keterangan yang menunjukkan terdakwa adalah penerima kuasa dari K. Kolom kuasa pada berkas itu kosong sebagaimana diterangkan oleh SS kepada terdakwa bahwa ia tidak mempunyai kuasa, berkas dapat diambil setelah verstek. Terdakwa tetap berkeras ingin disidangkan dengan alasan bukti tilang yang ada padanya adalah juga sekaligus sebagai kuasa, dan terdakwa tetap menghendaki agar ia diikutkan sidang sebagai kuasa dari K, dan tidak mematuhi perintah dari hakim sehingga terjadi perbantahan.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 316 KUHP. Penuntut umum menuntut agar pengadilan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

Untuk tertibnya sidang, terdakwa diperintahkan hakim SS keluar. Sambil berdiri dan melangkah maju ke hadapan meja hakim, terdakwa merebut berkas tilang yang berwarna merah yang sedang dipegang oleh hakim SS. Setelah digiring keluar oleh petugas keamanan pengadilan, dan pada saat hakim SS keluar dari ruang sidang setelah menyelesaikan tugasnya, berpapasan dengan terdakwa yang masih berada tidak jauh dari pintu ruang sidang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata “goblok kamu hakim tidak becus” ke arah hakim SS. Hakim SS berbalik dan mengatakan “contempt of court kamu” dan terdakwa dengan cepat menjawab “kamu yang contempt of court.” Perkataan

Dasar pertimbangan hukum dari ditetapkannya terdakwa melakukan tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman menurut majelis hakim pada Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK ini, yaitu bahwa istilah contempt of court sampai saat ini belum mempunyai padanan resmi dalam hukum positif di Indonesia, karena tanpa sebab yang jelas belum ada aturan yang khusus mengatur, sehingga untuk memudahkan pemahaman dan memberikan citra keindonesiaan dalam istilah itu majelis hakim perlu untuk memberikan padanan yang resmi. Karena istilah resmi dalam konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, sehingga “contempt of court” menurut pendapat majelis hakim lebih

158 |

Jurnal isi.indd 158

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

tepat diartikan sebagai “tindakan menentang kekuasaan kehakiman.” Dengan pemahaman yang demikian, maka terdakwa sekarang ini menurut majelis hakim adalah termasuk dalam tindakan “menentang kekuasaan kehakiman (contempt of court)” dalam arti yang sebenarnya. Sekalipun di atas telah dikualifikasikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa “dengan melawan hak, memaksa orang melakukan suatu perbuatan,” namun dengan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim perlu merumuskan kualifikasi yang lebih spesifik bagi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu: “tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim bersidang.”

untuk dibahas dan dianalisis adalah pertimbangan pada Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK yang memberikan kualifikasi khusus terhadap perbuatan contempt of court sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Mengingat KUHP hanya memberikan formulasi kriminalisasi yang bersifat umum terhadap perbuatan “dengan melawan hak, memaksa orang melakukan suatu perbuatan” (vide Pasal 335 ayat (1) ke-1). KUHP tidak memberikan kekhususan kepada sebuah perbuatan yang sama bilamana dilakukan terhadap hakim atau penyelenggara peradilan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan tingkat banding melalui Putusan Nomor 38/PID/2007/PT.BDG memutuskan menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 241/ Pid.B/2006/PN.PWK. Atas putusan pengadilan tingkat banding tersebut, terdakwa mengajukan kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1316 K/Pid/2007 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa. Dengan demikian putusan pemidanaan terhadap UK ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga bisa segera dilaksanakan oleh jaksa.

Padahal dalam kontruksi hukum, terdapat spesifikasi kriminalisasi pada suatu perbuatan pidana yang sama bilamana dilakukan terhadap orang atau tempat tertentu (khusus) bisa menjadikan sebuah perbendaan dan pemberatan. Misalnya perbuatan pemaksaan dan penentangan antara orang umum dengan seorang petugas yang sedang menyelenggarakan dinas negara sudah tentu memiliki konsekuensi berbeda. Apalagi terhadap seorang hakim yang sedang melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan, segala perbuatan penentangan dan penghalangan ataupun rongrong kepadanya, perlu diberlakukan kekhususan dan tidak dapat disamakan juga dengan petugas abdi negara pada umumnya. Karenanya contempt of court harus memiliki nilai kebijakan kriminalisasi yang berbeda dan bersifat khusus.

Adanya pembenaran dan persetujuan dari putusan banding dan kasasi maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (contempt of court) sehingga memutuskan untuk menguatkan Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/ PN.PWK. Salah satu pemahaman yang menarik

Majelis hakim sangat menyadari bahwa contempt of court secara normatif belum diatur secara eksplisit dan spesifik. Secara responsif majelis hakim memberikan pemahaman bahwa sangat perlu memberikan pengertian atau padanan resmi yang sifatnya konstitusional sehingga memberikan definisi contempt of court sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman.

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 159

| 159

10/28/2016 9:31:09 AM

Argumentasi majelis hakim dalam memberikan definisi contempt of court sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman ini memiliki landasan yang logis secara konstitutif. Makna spesifik tersebut memberikan kesan bahwa penyelenggaraan atau proses peradilan yang dijalankan atau dikendalikan oleh kekuasaan kehakiman adalah bersifat lex spesialis dan sesuai dengan konstruksi konstitusionalisme. Dalam konteks ini jika ada perilaku contempt of court, maka selain telah melanggar hukum pidana yang terkait institusi, fungsi dan proses peradilan, juga secara fundamental merongrong sendi-sendi konstitusionalisme a quo kekuasaan kehakiman.

UK dikategorikan sebagai tindak menentang kekuasaan kehakiman.

pidana

Pada dasarnya hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan yang bersifat materiil guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini terjaminkan dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Termasuk dalam kemerdekaan ini adalah dalam aspek fungsional dari tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Independensi fungsional memberikan sarana kepada hakim untuk menafsirkan dan menemukan hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat guna diterapkan dalam perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam konteks ini hakim bukanlah corong undang-undang, tetapi penerap dan penafsir undang-undang.

Mengingat kekuasaan kehakiman yang merdeka (dalam arti bebas intervensi, campur tangan, ancaman, dan intimidasi baik yang bersifat langsung dan tak langsung maupun bersifat pasif dan aktif) telah dijamin oleh konstitusi ini, jika tergoyahkan serta tereduksi berakibat serius bagi penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus steril dari intervensi Keberanian untuk melengkapi atau dan intimidasi baik yang berupa dalam sebuah mengisi hukum (teks undang-undang yang kekuasaan institusional maupun yang bersifat ada) ini merupakan bagian dari karakter hakim personal. progresif yang tidak terbelenggu dengan dogmaDalam konteks Putusan Nomor 241/ dogma status quo (tertinggal dan terpisah dari Pid.B/2006/PN.PWK ini, dimaknai oleh majelis dimensi keadilan sosiologis). Progresivitasnya hakim bahwa dalam hubungannya dengan termanifestasi dalam pengambilan keputusan pelaksanaan tugas hakim, tidak ada satupun yang diselaraskan dengan nilai kemanusiaan kekuasaan yang sah menurut undang-undang dan kemasyarakatan dalam substansi penegakan dan bahkan konstitusi, yang diijinkan dan dapat hukum yang berkeadilan (hukum untuk manusia, memaksa hakim untuk bersidang, kecuali hakim bukan manusia untuk hukum). Meskipun terdapat yang bersangkutan sendiri telah menentukan asas umum dalam hukum bahwa undang-undang jadwal persidangannya, yang dilaksanakannya pidana tidak dapat ditafsirkan selain daripada bukan karena perintah siapapun akan tetapi yang telah ditentukan oleh pembuatnya (tidak karena kewajiban yang melekat langsung pada mengatur contempt of court), akan tetapi hakim jabatannya. Berdasarkan argumentasi tersebut berani menafsir dan melengkapi atau mengisi maka cukup logis jika dikatakan bahwa tindakan undang-undang pidana yang didakwakan 160 |

Jurnal isi.indd 160

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

terhadap terdakwa dengan putusan pemidanaan Selain itu besarnya pidana yang lebih dari tiga kali yang tidak didakwakan (tindak pidana menentang lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum, selain kekuasaan kehakiman/contempt of court). disebabkan dimunculkannya spesifikasi khusus terkait tindak pidana menentang kekuasaan Selain daripada mengadakan kaidah hukum kehakiman (contempt of court) juga dikarenakan baru tentang contempt of court dengan kualifikasi adanya alasan pemberatan hukuman yang ada khusus yaitu tindak pidana menentang kekuasaan dalam diri terdakwa yang dipertimbangkan oleh kehakiman, majelis hakim juga memberikan hakim. putusan pemidanaan yang maksimal. Pada dasarnya majelis hakim menjatuhkan pidana Di antara hal-hal yang memberatkan melebihi (hingga lebih dari tiga kali lipat) tuntutan tersebut adalah perbuatan terdakwa dilakukan dari jaksa penuntut umum tersebut. Tidak seperti terhadap hakim yang sedang bersidang, dan pada umumnya yang berlaku dalam hal praktik terdakwa tidak pernah menyadari ataupun peradilan selama ini bahwa sangat jarang sekali menyesali perbuatannya, serta diidentifikasi terdapat putusan pemidanaan dari hakim yang oleh majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, rata-rata telah merongrong dan mencederai kewibawaan jika tidak di bawah tuntutan maka disesuaikan serta kehormatan pengadilan. Dalam konteks ini dengan tuntutan. melakukan tindak pidana menentang kekuasaan Secara normatif KUHAP tidak memberikan pengaturan secara eksplisit tentang putusan pemidanaan harus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang ada adalah vonis yang dijatuhkan perlu mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dan musyawarah majelis hakim. Besarnya pidana yang dijatuhkan pun sesungguhnya tidak terikat dengan tuntutan, asalkan masih dalam koridor perbuatan atau pasal yang didakwakan. Dalam hal ini memang terdapat beberapa pendapat di kalangan hakim terkait putusan pemidanaan di luar dakwaan. Sebagian berpendapat harus sesuai (atau dalam) yang didakwakan, sementara yang lain berpendapat membolehkan di luar dakwaan dengan syarat masih dalam rumpun pasal yang didakwakan. Dalam konteks ini majelis hakim memutuskan pemidanaan di luar yang didakwakan, bahkan pasal tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (contempt of court) tersebut juga tidak ada dalam KUHP.

kehakiman dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang (contempt of court). B. Konsep Pembaruan Hukum Contempt of Court yang Dikehendaki oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 241/ Pid.B/2006/PN.PWK Ditegaskan dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdekanya kekuasaan kehakiman ini diartikan sebagai suatu kemandirian dan kebebasan dari berbagai intervensi dan intimidasi serta campur tangan secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara institusional, fungsional maupun personal. Untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diidealkan oleh konstitusi tersebut, maka diniscayakan suatu jaminan perlindungan dan pengamanan terhadap para pelakunya beserta institusinya. Sehingga secara personal maupun fungsional terjamin dan terjaga

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 161

| 161

10/28/2016 9:31:09 AM

dari segala macam bentuk tindakan atau perilaku Ditinjau dari optik kriminologi bahwa yang menggoyahkan atau mengganggu serta seseorang yang melakukan kejahatan merongrong kemerdekaannya. atau perbuatan melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang Penetapan kualifikasi khusus berupa akan diperolehnya. Artinya para pelaku sebelum tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman melakukan dan mengulangi perbuatan contempt (contempt of court) dalam Putusan Nomor of court pasti akan memperhitungkan kehendak 241/Pid.B/2006/PN.PWK ini juga mendorong bebasnya untuk mengekspresikan kekesalannya terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan dengan melawan hukum menghina aparat hukum kehakiman yang berwibawa dan independen yang didukung dengan pertimbangan juga bahwa sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Sangat rasa sakit (akibat proses penegakan hukum) tidak disadari oleh majelis hakim bahwa mulai dari awal akan menjerakan. Pemikiran yang demikian konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan mewujud dalam perilaku nyata pengulangan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam contempt of court. melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman masih belum optimal. Selain perlindungan berupa Apabila tidak dilakukan penanggulangan payung hukum atas penyelenggaraan peradilan dan pencegahan maka bukan tidak mungkin dan kriminalisasi terhadap perbuatan contempt perilaku pelaku yang secara berulang melakukan of court tidak memadai dan cukup lemah karena contempt of court ini ditiru dan diikuti oleh calon dari segi kategorisasi dan jenis-jenisnya masih pelaku atau warga masyarakat pencari keadilan bersifat umum. lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan Apalagi ditinjau dari ringannya sanksi pengadilan akan merosot dan dengan mudah pidana yang ada sebagai konsekuensi logis dari dihina atau dilecehkan. Jika hakim dalam contempt of court dikualifikasi sebagai tindak konteks penyelenggaraan peradilan saja sudah pidana umum, maka sudah tentu akan menjadi tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan pemicu (potensial) mengarahkan para pelakunya kultural eksistensi kekuasaan kehakiman a quo mengulangi perbuatannya karena dirasa sanksinya negara hukum pun patut dipertanyakan. Oleh cukup ringan jika melecehkan atau merongrong karenanya amat logis jika contempt of court wibawa peradilan. Tidak berlebihan kiranya jika didefinisikan oleh majelis hakim sebagai tindak kelemahan substansi hukum terkait kriminalisasi pidana menentang kekuasaan kehakiman. contempt of court ini menjadi faktor kriminogen dari maraknya penghinaan, pelecehan, dan Selain mengkritisi aspek substansi hukum rongrongan terhadap wibawa peradilan (a quo terkait kriminalisasi atau payung hukum bagi hakim dan aparatur peradilan). Dalam konteks ini pengadilan dan aparaturnya dari perbuatan majelis hakim mencoba berikhtiar memberikan contempt of court, majelis hakim juga mengkritisi edukasi terhadap masyarakat luas dengan perhatian negara terhadap keamanan pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan yang bersifat terutama dalam hal pengadaan tenaga pengamanan penjeraan bagi pelaku yang terbukti sudah yang memadai dari segi jumlah dan kualitas beberapa kali melakukan contempt of court. yang notabene masih belum layak (memadai). Disebutkan oleh majelis hakim bahwa keberadaan 162 |

Jurnal isi.indd 162

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

petugas pengamanan di Pengadilan Negeri Purwakarta saat itu yang hanya satu orang (satusatunya), ditegaskannya sangat tidak memadai. Lebih lanjut majelis hakim menjelaskan bahwa secara pribadi, hakim dan aparatur peradilan lainnya tidak dibekali dan diorientasikan (saat masa pendidikan maupun secara berkelanjutan) pembekalan bela diri dan teknis pengamanan fungsional sebagaimana polisi atau militer hingga rentan terhadap ancaman dan kekerasan yang berpotensi menghalangi pelaksanaan tugasnya.

yang terbaik. Kebutuhan akan keamanan hakim dan jaminan perlindungan dari intimidasi terhadapnya merupakan kepentingan masyarakat juga. Oleh karena itu pada asasnya kebutuhan keamanan atau pengamanan peradilan bukan saja kepentingan aparatur peradilan dan pengadilan semata tetapi yang sangat mendasar adalah kepentingan keadilan (penyelenggaraannya) itu sendiri. Penjelasan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mengkritisi dan meminta perhatian negara atas keamanan pengadilan beserta aparatur peradilannya merupakan respon yang kontekstual dan progresif. Tidak hanya menjelaskan duduk perkara dan menghukum terdakwa yang bersalah semata, tetapi juga menguraikan akar masalah dari timbulnya contempt of court yang tidak dapat diabaikan dan sudah seharusnya diperhatikan oleh negara. Sangat jarang ditemui putusan-putusan pengadilan yang mengandung penjelasan kontekstual tentang akar masalah dari suatu tindak pidana yang diperkarakan tersebut. Tidak setiap hakim mempunyai kepekaan dan daya kritis terhadap permasalahan yang timbul seputar dan berkaitan dengan perkara pidana yang ditanganinya.

Jaminan keamanan dan perlindungan bagi hakim sebagaimana tercantum secara normatif, dalam pelaksanaannya ternyata masih harus di”minta”kan kepada aparat keamanan. Melalui prosedur pengamanan yang demikian, akhirnya hanya pada perkara-perkara tertentu pengamanan terhadap hakim dan pengadilan dilaksanakan. Olehnya justru dengan kebijakan pemilahan perkara tertentu yang diamankan, ternyata pada perkara yang dianggap tidak urgen pengamanan, justru terjadi tindak pidana dan kekerasan yang tidak diharapkan. Sebagaimana kasus pembunuhan hakim dan penggugat saat persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo (vide perkara dalam Putusan Nomor 85 K/MIL/2006). Padahal perkaranya cenderung ringan yaitu perceraian, tetapi karena minimnya keamanan Setelah mengkritisi kondisi pengamanan maka kesempatan untuk melakukan perbuatan pengadilan dan minimnya perhatian negara contempt of court itu terbuka. terhadap keamanan hakim dan aparatur peradilan, Jika hakim sudah merasa tidak aman dan majelis hakim juga memberikan kritik terkait keamanannya tiada terjaminkan, maka sudah dengan keseriusan jajaran aparat penegak hukum tentu fokus konsentrasinya untuk memeriksa, dalam melindungi wibawa dan kehormatan mengadili, dan memutus perkara akan hakim. Disebutkan oleh majelis hakim bahwa terganggu. Sehingga dapat dipastikan putusan proses penegakan hukum sejak kejadian keadilannya tidaklah seoptimal dan berkualitas hari Jumat tanggal 10 Februari 2006 sampai maksimal selayak jika dirinya dalam kondisi disidangkan September 2006, memberikan arti tidak terancam. Akibatnya masyarakat tidak setidaknya tanggap. Seharusnya penyelesaian akan mendapatkan kualitas putusan keadilan perkara ini dalam prioritas utama, bahkan “Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 163

| 163

10/28/2016 9:31:09 AM

cenderung memandang perkara ini sepele, bahkan Secara progresif majelis hakim lebih sepele dibanding penanganan pencurian mewacanakan dan mengusulkan prosedur yang dalam waktu tiga bulan sudah sampai di penanganan yang cepat, yaitu langsung hakim pengadilan dan disidangkan. bersangkutan yang menghukum terdakwa dengan pidana, sehingga kewibawaan dan Dijelaskan lebih lanjut oleh majelis hakim kehormatan hakim dapat ditegakkan seketika bahwa ketidakpedulian negara harus segera saat dilakukannya tindak pidana tersebut. Dalam diakhiri jika memang negara Indonesia ini adalah hal ini memang merupakan pengecualian dari negara hukum, dan tentu saja hakim merupakan ketentuan umum yang menyebutkan hakim tidak pelaksana kekuasaan kehakiman dan menjadi boleh mengadili sendiri perkaranya, akan tetapi korban tindak pidana sehubungan dengan bukan sesuatu yang aneh di negara lain dalam hal pelaksanaan tugasnya itu, adalah sewajarnya contempt of court sebagai misal kasus kesaksian dan sepantasnya mendapatkan prioritas dalam palsu dalam perkara Anwar Ibrahim di Malaysia penanganan oleh jajaran penegak hukum. yang langsung diberi hukuman oleh hakim yang Merupakan hal yang wajar sikap kritis hakim bersangkutan, tanpa menempuh prosedur panjang terhadap jajaran penegak hukum dalam perkara dan melelahkan. ini, perhatian dan kesungguhan serta keseriusan mereka sesungguhnya merupakan cermin dari Di Indonesia sendiri sebenarnya sebuah paradigma bahwa contempt of court pengesampingan asas nemo judex indoneus in merupakan hal yang biasa dan bukan suatu yang propria causa (tidak seorang pun dapat menjadi khusus dan penting untuk diprioritaskan. hakim dalam perkaranya sendiri) sudah pernah terjadi yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Apalagi dengan prosedur pemeriksaan (Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal biasa yang prosesnya berjenjang dan butuh waktu pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang tidak singkat serta melibatkan beberapa tentang Komisi Yudisial) dan Putusan Mahkamah penegak hukum, yaitu mulai dari pembuatan Agung (Putusan Nomor 36 P/HUM/2011 laporan oleh hakim yang menjadi korban, perihal pengujian Keputusan Bersama Ketua proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial oleh jaksa hingga persidangan di pengadilan. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P. Dengan proses yang demikian, senyatanya telah KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman membuat tidak efisien dan kurang efektifnya Perilaku Hakim). Artinya mempertimbangkan penegakan hukum contempt of court, karenanya untuk membuat mekanisme hukum acara khusus secara kewibawaan dan keluhuran martabat untuk perkara contempt of court yang efektif hakim sedikit terendahkan. Implikasi dari dan efisien menemukan dasar pijakannya dalam proses penegakan hukum yang demikian maka praktik peradilan. Kekhususan terkait mekanisme tidak banyak hakim yang mau dan berkenan peradilan contempt of court ini harus dituangkan melaporkan serta mengajukan perkara contempt dalam aturan selevel undang-undang khusus. of court yang dialaminya. Padahal secara faktual tidak sedikit hakim dan aparatur peradilan yang Adanya undang-undang khusus tentang melaksanakan tugas di “lapangan” mendapatkan contempt of court ini merupakan sebuah penghinaan, pelecehan, dan intimidasi. konsekuensi dari konstruksi perlindungan dan 164 |

Jurnal isi.indd 164

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

penegakan independensi kekuasaan kehakiman. Undang-undang khusus ini mengatur kekhususan tindak pidana dan sanksi pidana tersendiri serta hukum acara atau mekanisme pemeriksaan peradilannya (lex spesialis) yang berbeda dari KUHP maupun KUHAP. Dalam konteks ini cukup urgen dan relevan keberadaan undangundang contempt of court bagi sistem hukum dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2015-2019 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Contempt of Court sebagai salah satu prioritasnya. Sebaiknya di dalam RUU tentang Contempt of Court yang merupakan inisiatif DPR ini nantinya mengatur poin-poin masalah yang ditemukan dan diwacanakan dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK. Mulai dari aspek definisi dan ruang lingkup serta konstruksi contempt of court sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman patut menjadi acuan dan referensi pembahasan oleh para legislator. Pun juga terkait dengan masalah mekanisme hukum acara sebagaimana yang digagas majelis hakim dalam putusan ini penting untuk dikaji dan dirumuskan secara komprehensif sehingga penanganan contempt of court dapat lebih efisien dan efektif dalam menjaga marwah, martabat, dan wibawa peradilan. C. Analisis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Menentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Penemuan Hukum Progresif

183 KUHAP. Syarat-syarat yang dimaksud ialah: a) Syarat objektif, yaitu hakim dalam memutus telah menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan b) Syarat subjektif, yaitu dari dua alat bukti yang sah tersebut, hakim mendapatkan keyakinan bahwa: 1) Benar telah terjadi tindak pidana (sesuai yang didakwakan); 2) Benar terdakwa yang melakukan; dan 3) Benar terdakwa bersalah (Chazawi, 2010: 54). Dalam penjatuhan putusan pemidanaan, seorang hakim harus mendasarkan pada norma pidana yang terkandung dalam KUHP. Namun demikian bukan berarti harus terikat mutlak kepada KUHP sehingga membatasi hakim melakukan penafsiran atau penemuan hukum. Putusan pemidanaan dijatuhkan harus didasarkan penegakan hukum yang berkeadilan, bukan hanya didasarkan atas hukum positif semata. Menurut Susanto, hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung di balik hukum yang telah dipositifkan tersebut (asas, nilai-nilai, dan lainlain). Seorang hakim harus sadar akan ideologi dan subjektivitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Untuk mengungkap makna teks sebuah aturan tertentu, hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan sentral teks dapat dibuka. Melalui gagasan sentral ini, hakim diharapkan dapat menemukan makna tersembunyi dan mengembangkan makna baru (Susanto, 2005: 152).

Upaya majelis hakim mengadakan suatu Secara normatif, putusan pemidanaan perbuatan yang tidak diatur secara spesifik oleh dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhinya syarat KUHP hingga menetapkan makna baru terkait objektif dan subjektif yang terdapat dalam Pasal tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman (contempt of court) ini telah melalui proses “Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 165

| 165

10/28/2016 9:31:09 AM

pembacaan analitis. Disadari oleh majelis hakim bahwa pengaturan contempt of court dalam hukum positif tidak lengkap.

merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”), memberikan identifikasi contempt of court sebagai tindak Pada dasarnya pengaturan contempt of pidana terhadap penyelenggaraan peradilan. court sebagai sebuah tindak pidana, hanya diatur Sedangkan RUU KUHP secara tegas memberikan secara implisit oleh beberapa rumusan pasal yaitu pengertian contempt of court sebagai tindak Pasal 209, 210, 211, 212, 216, 217, 220, 221, pidana terhadap proses peradilan (Mulyadi & 222, 223, 224, 233, 242, 420, 422, dan 522 serta Suhariyanto, 2016: 160). dalam KUHAP terdapat pada Pasal 217 dan 218. Dalam konteks ini Hasibuan berpendapat bahwa Simpulan pembacaan analitis dari sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang diatur majelis hakim bermuara pada keputusan untuk dalam pasal-pasal tersebut hanya dipersepsikan melakukan redefinisi tentang contempt of court saja sebagai contempt of court. Tetapi selama sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kita belum merumuskan dan menyepakati apa kehakiman. Secara filosofis contempt of court yang dimaksud dengan contempt of court, maka tidak sebatas dimaknai seputar tindakan jahat belumlah dapat kita katakan bahwa pasal-pasal terhadap hakim atau pengadilan secara personal tersebut adalah merupakan pengertian tentang maupun institusional semata, tetapi lebih contempt of court. Jadi perlu dirumuskan dulu daripada itu dikembalikan pada area yang lebih apa yang dimaksud dengan contempt of court itu fundamental yaitu dalam konstruksi penentangan di Indonesia (Hasibuan, 2015: 4). terhadap kekuasaan kehakiman. Dihubungkan juga dengan independensi kekuasaan kehakiman Secara doktriner, para ahli memiliki sehingga mengarah pada pemahaman bahwa pendapat masing-masing tentang definisi atau penting menjaga independensi hakim dengan pengertian contempt of court beserta ruang melindungi hakim dari ancaman contempt of lingkupnya. Definisi dan pengertian tersebut court. Karenanya, jika hakim dituntut bekerja masih bersifat parsial sesuai dengan pengetahuan independen, harus ada upaya menghindarkan dan pengalaman masing-masing sehingga hakim bekerja di tengah ancaman dan rasa takut belum ada konsensus tentang pengertian (Soeroso, 2013: 6-7). contempt of court yang dibakukan. Secara normatif, pengertian contempt of court juga Dapat dimaknai lebih lanjut tentang belum terbakukan. Undang-Undang Nomor kebaruan tafsir contempt of court dalam putusan 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini bahwa esensi contempt of court bukanlah dalam penjelasan umum butir 4 (yang berbunyi untuk menjaga pengadilan atau hakim, melainkan bahwa “selanjutnya untuk dapat lebih menjamin menjaga keadilan (justice) itu sendiri. Setiap upaya terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi mempengaruhi hakim atau memaksa hakim, penyelenggaraan peradilan guna menegakkan yang dipertaruhkan adalah keadilan. Karena itu hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, betapa penting menjaga kekuasaan kehakiman maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang merdeka atau hakim yang merdeka (Manan, yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, 2014: 10). Olehnya postulat moral yang menuntut tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat adanya aturan hukum tentang contempt of court

166 |

Jurnal isi.indd 166

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:09 AM

adalah demi tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rohaniah masyarakat beradab (Alkostar, 2012: 1). Terhadap pemaknaan yang demikian maka ditinjau dari penemuan hukum progresif, majelis hakim tidak lagi berkutat dalam ruang gerak teks sempit sehingga mampu menangkap kehendak-kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada. Majelis hakim berani keluar dari wilayah “nyaman” yang selama ini mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatif dalam menafsirkan teks-teks undang-undang (Asnawi, 2014: 71) yang terkait dengan contempt of court.

yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan subtantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim (Rifa’i, 2011: 127-128) melalui upaya penemuan hukum yang progresif.

Majelis hakim lebih mengutamakan tujuan dan konteks contempt of court dari pada sekedar larut dalam ruang gerak teks (KUHP) yang sempit, maka diskresi hukum yang dilakukan hakim menjadi teramat penting. Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum (hakim) dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada diri hakim berdasarkan aturan resmi yang dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam memilih tertentu serta dalam menetapkan hukum atas suatu perkara (Asnawi, 2014: 70), hingga memunculkan atau membentuk kaidah hukum baru contempt of court yang mengacu pada pertimbangan moral daripada sekedar pertimbangan peraturan yang abstrak guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kewenangan kebebasan hakim untuk menemukan hukum secara progresif ini ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini ditekankan dan diwajibkan bagi hakim untuk menemukan hukum dan menafsir undang-undang. Dengan kata lain jika dianggap sesuai pertimbangan hukum dan nalar keadilan dari nurani hakim bahwa undang-undang yang ada kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan karenanya harus dilengkapi bilamana kurang lengkap atau diisi bilamana kosong maka dalam hal ini hakim haram hukumnya untuk tidak menegakkannya. Olehnya hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum yang turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan yang tidak (Nurdin, 2012: 87).

Pada asasnya dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (moral justice) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (legal justice). Hukum

Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 yang merupakan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota militer terhadap mantan istrinya dan seorang hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, di mana oditur militer menuntut terdakwa dengan pidana mati dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota TNI.

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 167

| 167

10/28/2016 9:31:09 AM

Di tingkat Pengadilan Militer Tinggi, terdakwa dijatuhi hukuman mati dan pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan ini diperkuat di tingkat Pengadilan Militer Utama. Namun putusan tersebut khususnya mengenai hukuman mati diubah oleh Mahkamah Agung menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pokok pertimbangan bahwa penjatuhan pidana mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang. Dalam perkara ini majelis kasasi tidak melihat adanya unsurunsur tersebut sehingga penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa dipandang tidak tepat. Namun demikian salah seorang hakim anggota berpendapat lain, menurutnya bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa telah tepat. Ditinjau dari perspektif eksistensi penyelenggaraan peradilan (kekuasaan kehakiman), pembunuhan terhadap hakim dalam ruang persidangan di lingkungan pengadilan ini merupakan tindak pidana yang sangat serius. Apalagi hakim tersebut sedang melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan, maka dapat dikategorikan sebagai contempt of court yang sangat berat seharusnya. Meskipun secara kuantitatif tidak mempunyai dampak yang berskala luas terhadap masyarakat, tetapi secara kualitas mempunyai dampak yang sangat serius bagi institusi peradilan maupun masyarakat luas dalam mendudukkan keluhuran marwah hakim. Sungguh berbeda paradigma yang digunakan oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 dengan Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK dalam memandang perkara contempt of court.

168 |

Jurnal isi.indd 168

Hal esensial dari perbedaan paradigma kedua putusan tersebut adalah pada penempatan atau cara mendudukkan suatu kualifikasi perbuatan contempt of court. Putusan Nomor 85 K/MIL/2006 menempatkan kualifikasi umum pada perbuatan contempt of court sebagai tindak pidana yang biasa, sehingga tidak layak dijadikan sebagai tindak pidana luar biasa yang notabene tidak harus dikenakan putusan pemidanaan yang bersifat maksimal yaitu pidana mati (sebagaimana dituntutkan oleh jaksa penuntut umum). Berbeda dengan Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK yang menetapkan kualifikasi khusus sehingga diterapkan terhadap perbuatan contempt of court putusan pemidanaan yang bersifat maksimal. Dengan membandingkan kedua putusan ini maka semakin nampak nilai hukum progresif dari kaidah hukum baru yang dibentuk dalam putusan pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman tersebut. Analisa penemuan hukum dari Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/PN.PWK di atas, sesungguhnya telah mendeskripsikan juga gagasan visionernya tentang pembaruan hukum memiliki potensi untuk dijadikan bahan kajian oleh pembuat undang-undang. Ide tentang perumusan norma hukum materiil dan formil tentang contempt of court ini merupakan sebuah terobosan hukum yang baru. Pada dasarnya pembaruan hukum yang berasal dari pembentukan hukum oleh hakim terkait contempt of court ini dapat terjadi. Mudzakkir menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan. Pertama, pembaruan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi pergeseran unsur masyarakat hukum atau pergeseran elemen bawah ke atas (bottom up). Kedua, karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen atas mempengaruhi elemen

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:10 AM

di bawahnya (top down). Ketiga, pergeseran gabungan pertama dan kedua yaitu terjadi pada elemen nilai baru atau keadaan baru tersebut (Bakri, 2009: 5). Untuk menutupi celah kesenjangan dan keberpihakan dalam proses politik legislasi yang menghasilkan kontra produktif dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat atau masyarakat terhadap hukum yang aktual dan konkret, maka hakim harus mengambil peranan. Melalui penemuan hukum, hakim dapat menghindarkan rakyat dari ketertindasan pelaksanaan produk hukum (undang-undang) yang tidak adil. Bahkan melalui pembentukan hukum baru, hakim juga berperan secara strategis melindungi budaya masyarakat dari efek kriminogen yang ditimbulkan oleh praktik politik legislasi yang tidak “membumi” secara kultural. Dalam konteks inilah law reform yang dikendalikan oleh hakim mendapatkan wilayah perjuangan yang vital (Suhariyanto, 2015: 421). Jika terjadi kejumudan hukum dengan realitas yang ada, atas dorongan moralitas dan iktikad baik untuk menghadirkan konstruksi keadilan yang visioner (substantif justice), maka “hukum” dari putusan hakim dapat berperan membuka lorong-lorong perubahan sosial (stimulus perubahan paradigma nilai yang mewujud pada kebaruan perilaku dan kebiasaan). Implikasinya terbuka peluang untuk menambah daya guna putusan hakim menjadi a tool of social engineering. Sebagaimana dikehendaki oleh Pound bahwa fungsi social engineering (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Dalam konteks ini

fungsi kreatif dari hakim yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan. Karenanya menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan yang kreatif bertambah penting (Ali, 2011: 159). IV. KESIMPULAN Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum jelas dan lengkap dalam mengatur contempt of court. Meskipun di dalam KUHP terdapat padanannya, namun secara definitif dan spesifik tidak memberikan makna yang jelas dan komprehensif. Atas adanya masalah kekosongan hukum yang ada tersebut majelis hakim pada Putusan Nomor 241/Pid.B/2006/ PN.PWK menjatuhkan pemidanaan terhadap perkara contempt of court dengan menggunakan kualifikasi khusus yaitu tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Majelis hakim melakukan upaya penemuan hukum dengan mengidentifikasi makna, ruang lingkup dan pemidanaan yang khusus terhadap pelaku contempt of court dengan menggunakan pendekatan konstitusionalisme, yaitu penentangan terhadap kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa majelis hakim telah melakukan pembacaan secara analitis terhadap KUHP sehingga dapat menemukan kaidah hukum baru tentang contempt of court. Upaya majelis hakim mengadakan suatu perbuatan yang tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang pidana materiil tersebut merupakan sebuah upaya penemuan hukum yang progresif. Karena mengacu pada salah satu kriteria penemuan hukum progresif adalah keberanian membentuk kaidah hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum yang ada sesuai dengan pembacaan kontekstual hakim. Dengan

“Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 169

| 169

10/28/2016 9:31:10 AM

DAFTAR ACUAN demikian majelis hakim menjatuhkan keputusan pemidanaan yang tidak didakwakan (tindak pidana Abdussalam, H.R., & Desasfuryanto, A. (2012). menentang kekuasaan kehakiman/contempt Sistem peradilan pidana. Jakarta: PTIK. of court) dan memberikan sanksi pidana yang maksimal. Selain itu, majelis hakim dalam Ali, A. (2011). Menguak tabir hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. putusan ini juga memiliki argumentasi hukum yang bersifat responsif dan visioner. Alkostar, A. (2012). Hukum pidana serta tuntutan

tegaknya kebenaran dan keadilan: Bahan Argumentasi responsif ini tampak dari rakernas Mahkamah Agung tahun 2012. pertimbangan hukum saat menilai kelambanan Jakarta: Mahkamah Agung. proses penanganan perkara oleh penegak hukum dan mengkritisi minimnya perhatian negara Ansyahrul. (2011). Pemuliaan peradilan: Dari terhadap perlindungan hakim serta pengamanan dimensi integritas hakim, pengawasan, dan pengadilan. Secara visioner majelis hakim dalam hukum acara. Jakarta: Mahkamah Agung. pertimbangan hukumnya juga mewacanakan Asnawi, M.N. (2014). Hermeneutika putusan hakim. ide dan gagasan tentang pengaturan contempt Yogyakarta: UII Press. of court baik secara substantif maupun prosedur penanganan perkaranya yang bersifat khusus dan Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi bernegara: Praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis. berguna bagi upaya pembaruan hukum pidana di Malang: Setara Press. masa mendatang (ius constituendum).

Dari kedua argumentasi tersebut menampakkan bahwa majelis hakim peka terhadap permasalahan yang terjadi seputar penanganan perkara contempt of court dan peduli dengan upaya pembaruan hukum pidana di masa yang akan datang sehingga menuangkan gagasannya tersebut dalam putusan pemidanaannya. Dalam konteks inilah majelis hakim Putusan Nomor 241/ Pid.B/2006/PN.PWK telah berhasil melakukan upaya penemuan hukum secara kreatif, inovatif, dan progresif, sehingga tidak terpaku pada “kungkungan” teks hukum positif yang ada (dan tidak lengkap mengatur contempt of court), tetapi keluar membedah kontekstualitas perkaranya dan menggagas kaidah hukum baru yang bersifat futuristik.

Bachtiar. (2015). Problematika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses. Bakri, S. (2009). Perkembangan stelsel pidana Indonesia. Yogyakarta: Total Media. Chazawi, A. (2010). Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat. Jakarta: Sinar Grafika. Effendy, M. (2012). Diskresi, penemuan hukum, korporasi & tax amnesty dalam penegakan hukum. Jakarta: Referensi. Hasibuan, O. (2015, April 29). Contempt of court di Indonesia, perlukah? Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang “Urgensi Pembentukan UU Contempt of Court

untuk

Menegakkan

Martabat

dan

Wibawa Peradilan” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Jakarta. 170 |

Jurnal isi.indd 170

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 151 - 171

10/28/2016 9:31:10 AM

Hiariej, E.O.S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana.

Suatu tinjauan teoritis serta pengalamanpengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta

Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Publishing.

Idris, et al. (Ed). (2012). Penemuan hukum nasional dan internasional (dalam rangka purna bakti

_________. (2010). Penegakan hukum progresif. Jakarta: Kompas.

Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H.,M.H.). Bandung: Fikahati Aneska.

Rifa’i, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar

Kamil, A. (2012). Filsafat kebebasan hakim. Jakarta:

Grafika.

Kencana Prenada Media. Manan, B., & Harijanti, S.D. (2014). Memahami

Rimdan. (2012). Kekuasaan kehakiman pasca amandemen konstitusi. Jakarta: Kencana.

konstitusi: Makna dan aktualisasi. Jakarta: Raja Grafindo.

Saleh, I.A. (2014). Konsep pengawasan kehakiman. Malang: Setara Press.

Manan, B. (2014, Mei 22). Contempt of court vs freedom of press. Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum

Soeroso, F.L. (2013, Desember). Membentengi wibawa pengadilan. Majalah Konstitusi, 82.

& Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan tema “Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial.”

Suhariyanto, B. (2013). Perlindungan hukum terhadap korban melalui putusan pengadilan dalam

Jakarta.

sistem peradilan pidana ditinjau dari perspektif restoratif justice. Laporan Penelitian. Jakarta:

Mas’udi, M.F. (2010). Syarah konstitusi: UUD

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

1945 dalam perspektif Islam. Jakarta: Pustaka

Agung.

Alvabet. Mulyadi, L., & Suhariyanto, B. (2016). Contempt of

____________.

Desember).

Eksistensi

pembentukan hukum oleh hakim dalam

court: Urgensi, norma, praktik, gagasan dan

dinamika politik legislasi di Indonesia. Jurnal

masalahnya. Bandung: Alumni.

Rechtsvinding, 4(3).

Mulyadi, L. (2012). Bunga rampai hukum pidana: Perspektif teoritis dan praktik. Bandung:

Susanto, A.F. (2005). Semiotika hukum: Dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna.

Alumni.

Bandung: Refika Aditama.

Nurdin, B. (2012). Kedudukan dan fungsi hakim dalam

(2015,

penegakan

hukum

di

Indonesia.

Sutiyoso, B. (2012). Metode penemuan hukum: Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan

Bandung: Alumni. Panggabean, H.P. (2014). Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Bandung: Alumni.

berkeadilan. Yogyakarta: UII Press. Zulfa,

E.A.

(2011).

Pergeseran

paradigma

pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung.

Rahardjo, S. (2007). Membedah hukum progresif. Jakarta: Kompas. _________. (2009). Hukum dan perubahan sosial: “Contempt of Court” dalam Perspektif Hukum Progresif (Budi Suhariyanto)

Jurnal isi.indd 171

| 171

10/28/2016 9:31:10 AM

Jurnal isi.indd 172

10/28/2016 9:31:10 AM

PEMBERIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM KEPADA NON-MUSLIM BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010

THE PROVISION OF INHERITANCE RIGHTS TO NON-MUSLIMS BASED ON WASIAT WAJIBAH IN ISLAMIC LAW An Analysis of Decision Number 16K/AG/2010 Rizkal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh 23373 E-mail: [email protected] Naskah diterima: 22 Februari 2016; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016 ABSTRAK Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, baik orang Islam mewarisi kepada nonIslam dan juga sebaliknya. Namun dalam praktiknya, hakim di tingkat Mahkamah Agung menetapkan hak kewarisan kepada non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah, hal ini sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pokok yaitu: 1) mengenai keberadaan peraturan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia; 2) pertimbangan hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak kewarisan kepada non-Islam berdasarkan wasiat wajibah; dan 3) mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/ AG/2010 tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Agung tersebut berseberangan

dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam. Kata kunci: wasiat wajibah, hak warisan, Kompilasi Hukum Islam. ABSTRACT In Islamic law, it has been defined clearly that everyone of different faiths cannot inherit to each other, like both Muslims inherit to non-Muslims, and vice versa. However when it comes down to it, the Supreme Court has determined that the right of inheritance of nonMuslims is based on “wasiat wajibah”, as set out in the Decision Number 16 K/AG/2010. This analysis aims to examine the main issues as regards; first, the subsistence of law on “wasiat wajibah” and the positive law in Indonesia; second, legal interpretation of the judge in determining the right of inheritance to non-Muslims based on “wasiat wajibah”; and third, the elaboration of Supreme Court’s Decision Number 16 K/AG/2010 under the Islamic law provisions and positive law in Indonesia. This analysis is a normative legal research prepared through qualitative literature study. Based on the study, it can be highlighted that the Supreme Court in Decision Number 16 K/AG/2010, did not take into consideration the provisions regarding inheritance

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 173

| 173

10/28/2016 9:31:10 AM

along with the prevailing provision of “wasiat wajibah” in Indonesia as stipulated in the Compilation of Islamic Law. The Supreme Court’s Decision is considerably disagreeing with the provisions of Islamic law and the Article 209 paragraph (1) and (2) of the Compilation

of Islamic Law concerning the granting of “wasiat wajibah” to non-Muslims.

I. A.

Para ulama fuqaha melalui ijma’ telah sepakat bahwasanya perbedaan agama antara orang yang mewariskan (pewaris) dengan orang yang menerima warisan (ahli waris) merupakan penghalang untuk saling mewarisi, baik antara orang Islam tidak dapat mewarisi kepada non-Islam dan juga berlaku sebaliknya (Habiburrahman, 2011: 19). Para imam fuqaha mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, yakni:

PENDAHULUAN Latar Belakang

Masalah warisan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dari waktu ke waktu, mengingat selalu adanya perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan manusia, berkeluarga termasuk juga salah satunya mengenai kewarisan. Hal ini diperlukan guna untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia mengenai hukum tentang kewarisan, jika terjadinya hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum. Al Quran telah menerangkan hukumhukum kewarisan dengan cukup jelas dan juga menyebutkan serta menentukan hak-hak ahli waris dengan jelas dan terinci, baik ahli waris tersebut laki-laki maupun perempuan. Ayatayat yang menyebutkan tentang kewarisan yaitu Surah An-Nisa ayat 7-8, 11-12, 176, dan Surah An-Anfal ayat 75 serta Surah Al-Ahzab ayat 6, bersifat qath’i atau bersifat tetap (Achyar, 2011: 18). Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari orangorang yang telah meninggal (pewaris) selama mempunyai hubungan nasab dan hubungan pernikahan dengannya. Namun ada beberapa faktor juga yang menghalangi seseorang dalam menerima hak kewarisannya yaitu: karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama antara pewaris dengan yang menerima warisan.

174 |

Jurnal isi.indd 174

Keywords: wasiat wajibah, right of inheritance, Compilation of Islamic Law.

Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Muslim” (HR. Bukhari – Muslim). Selain hadis di atas, Imam Mazhab juga berpedoman pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, yaitu:

Artinya: Dari Abdullah bin Amr r.a, ia berkata,”Rasulullah SAW bersabda, {Tidak boleh, dua orang yang berlainan agama saling mewarisi}” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Al-Hakim mengeluarkan hadis dengan lafadz hadis yang diriwayatkan dari Usamah dan An-Nasa’i meriwayatkan hadis dari Usamah. Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

Kedua hadis di atas menegaskan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi, baik yang mewarisi dari pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non-Muslim maupun sebaliknya, karena perbedaan agama merupakan salah satu faktor tidak saling mewarisi. Karena itu, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu sebab yang menghambat seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang tuanya yang beragama Islam. Selain dalam ketentuan hadis di atas, aturan mengenai terhalangnya saling mewarisi antara dua orang yang berbeda keyakinan (agama) juga telah diatur dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwasanya seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf c). Pada kenyataan sekarang ini, para hakim di lingkungan peradilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama mulai mengesampingkan ketentuan fikih dan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai masalah kewarisan. Hal ini tergambar dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 yang telah memeriksa dan memutuskan mengenai perkara kewarisan beda agama, yaitu dengan memberikan hak kewarisan kepada istri yang beragama Kristen (non-Muslim) dalam bentuk wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan pewaris (MA) yang beragama Islam meninggalkan seorang istri (ELM) yang beragama Kristen tanpa adanya keturunan. Di samping itu, pewaris juga meninggalkan ahli waris lainnya yaitu seorang ibu kandung, satu orang saudara laki-laki kandung dan tiga saudari perempuan kandung, yang semua ahli waris yang ditinggalkan beragama Islam kecuali istri yang

beragama Kristen (non-Muslim). Berdasarkan Putusan Nomor 16 K/AG/2010, istri yang beragama non-Muslim tersebut mempunyai hak kewarisan dari suami (pewaris) yang beragama Islam dengan mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah. Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama tersebut tidak menyebutkan pertimbangan hukum yang jelas dan juga tidak menyebutkan aturan hukum (undang-undang) yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai kewarisan. Majelis hakim hanya menggunakan pertimbangan hukum dari pendapat seorang ulama kontemporer, yakni Yusuf Al-Qardhawi mengenai kedudukan ahli waris non-Muslim sebagai dasar pertimbangan hukumnya, di mana majelis hakim menafsirkan pendapat Yusuf Al-Qardhawi bahwa orangorang non-Muslim yang hidup berdampingan dengan orang Muslim secara damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, maka dari itu, orang non-Muslim tersebut dapat menerima hak kewarisan dari pewaris Islam atas dasar wasiat wajibah (Al-Qardhawi, 2004: 175). Permasalahan kewarisan beda agama bukan merupakan masalah baru yang terjadi di masa sekarang ini, khususnya di Indonesia yang masyarakatnya menganut agama yang heterogen dan dimungkinkan akan kembali terjadi kasus yang sama apabila tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengatur masalah kewarisan beda agama. Meskipun aturan hukum positif di Indonesia telah melarang dengan tegas pernikahan beda agama, hal ini sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinanan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 175

| 175

10/28/2016 9:31:10 AM

masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini juga kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 KHI, yakni“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan.” Kedua pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwasanya pernikahan yang dianggap sah menurut hukum dan agama yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing calon pasangan, dalam artian laki-laki yang beragama Islam harus menikah dengan wanita Islam juga, serta sebaliknya.

rinci membahas mengenai kewarisan antara dua orang yang berbeda agama.

Penyelesaian sengketa kewarisan beda agama diperlukan adanya ijtihad para hakim di setiap lingkungan peradilan khususnya yang menangani masalah kewarisan. Hal ini dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama serta untuk mengisi kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Alasan para hakim di pengadilan agama melaksanakan ijtihad dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama karena tidak adanya aturan hukum yang tegas mengenai hal Praktiknya, meskipun kedua ketentuan tersebut, serta sudah menjadi kewajiban para yuridis yang mengatur masalah perkawinan hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang tersebut telah tegas melarang pernikahan beda masuk ke pengadilan. agama, tetapi pada kenyataannya pasangan yang Hal ini sebagaimana yang telah diatur berbeda agama yang ada di Indonesia dapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor melaksanakan pernikahannya di tempat lain 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (negara-negara yang melegalkan pernikahan yang menyatakan bahwa: “Pengadilan tidak beda agama). Praktik perkawinan beda agama boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, yang dilakukan seseorang akan muncul beberapa dan memutus suatu perkara yang diajukan dampak dalam perkawinannya, yaitu dalam hal dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hubungan kekeluargaan, termasuk salah satunya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa mengenai pembagian harta warisan di antara dan mengadilinya.” Selain dari itu, Pasal 229 pasangan yang berbeda agama tersebut. KHI juga menekankan bahwa hakim dalam Perkawinan beda agama yang berdampak mengadili dan memutuskan suatu perkara wajib pada masalah kewarisan merupakan suatu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam fenomena yang kerap terjadi di Indonesia, hal masyarakat (Manan, 2013: 250). ini bukan merupakan suatu yang tabu mengingat Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang masyarakatnya menganut bermacammacam agama. Meskipun dengan tegas melarang perkawinan beda agama yang dikodifikasikan dalam sebuah peraturan, namun dalam hal aturan hukum mengenai kewarisan beda agama di Indonesia tergolong minim, hal ini dapat dilihat dari hanya dalam KHI saja yang mengatur mengenai kewarisan, dan itu pun tidak terlalu 176 |

Jurnal isi.indd 176

Salah satu hasil ijtihad para hakim yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembaruan hukum Islam dalam hal kewarisan beda agama yaitu hasil ijtihad para majelis hakim melalui Putusan Nomor 16 K/ AG/2010 tentang perkara kewarisan beda agama dengan memberikan hak kewarisan kepada istri yang beragama non-Muslim berdasarkan wasiat. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

ini penting dilakukan untuk mengungkapkan undangan terkait yang berlaku di Indonesia. permasalahan secara mendalam terkait masalah Kegunaan atau manfaat yang dapat hak ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat diperoleh dari penelitian mengenai kewarisan wajibah. beda agama ini yaitu, secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan B. Rumusan Masalah pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian Berdasarkan penjelasan dalam latar ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum belakang permasalahan di atas, ada tiga masalah khususnya hukum waris. Di samping itu, secara praktis penelitian ini juga diharapkan yang ingin penulis bahas dalam tulisan ini: dapat memberikan suatu pilihan hukum bagi 1. Bagaimana peraturan mengenai keberadaan segala pihak yang berkepentingan agar dalam wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan menyelesaikan proses pembagian harta warisan ketentuan hukum positif di Indonesia? harus melihat agama yang dianut oleh si pewaris 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam terlebih dahulu. Jika si pewaris beragama menetapkan hak ahli waris non-Muslim Islam maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan hukum Islam dan juga sebaliknya. berdasarkan wasiat wajibah? Juga kepada para pembuat undang-undang 3.; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap untuk lebih memperhatikan mengenai fenomena Putusan Nomor 16 K/AG/2010 tentang hak kewarisan beda agama di kalangan masyarakat, ahli waris non-Muslim yang ditetapkan supaya diatur secara tegas dan jelas dalam atas dasar wasiat wajibah? sebuah peraturan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. C.

Tujuan dan Kegunaan

D. Berdasarkan latar belakang masalah dan 1. rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui mengenai keberadaan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus Putusan Nomor 16 K/AG/2010 mengenai perkara kewarisan beda agama. 3.

Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 16K/AG/2010 berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-

Studi Pustaka Ahli Waris

Hukum waris Islam telah menetapkan hubungan hukum seseorang yang berhak menjadi ahli waris ke dalam tiga kelompok, yakni: a) hubungan darah (nasabiyah); b) hubungan perkawinan; dan c) hubungan perwalian. Khusus yang terakhir mengenai hubungan perwalian ini tidak diberlakukan lagi karena tidak ada lagi praktik perbudakan pada saat sekarang ini, perwalian yang dimaksud dalam hal ini yaitu orang-orang yang memerdekakan budak. Melihat kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan sebab seseorang dapat menjadi ahli waris hanya dua yaitu karena hubungan darah dan hubungan

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 177

| 177

10/28/2016 9:31:10 AM

perkawinan (Sarmadi, 2013: 25).

2013: 10).

Terdapat tiga rukun waris mewarisi dalam Islam yaitu: maurus (harta yang diwarisi), muwarris (pewaris yang telah meninggal dunia), dan waris (ahli waris). Dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris didefinisikan sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pada dasarnya ahli waris merupakan seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan (Suparman, 2013: 17-20), yaitu: a.

Dari definisi tersebut, ada dua aspek yang perlu mendapat penekanan, yaitu: pertama, mengenai bahwa adanya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Ketentuan yang ideal dalam hukum kewarisan Islam bahwa hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris itu hanya ditentukan oleh dua jalur kekerabatan, yakni: a) kekerabatan karena hubungan perkawinan, dan (b) kekerabatan melalui hubungan nasab. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) KHI dan juga sesuai dengan nash Al Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Adapun mengenai ahli waris yang didasarkan kepada adanya sumpah setia (wala’ul muwalah) hanya merupakan hasil ijtihad yang tidak ada b. rujukan nash-nya, begitu pula mengenai ahli waris karena memerdekakan budak (ashabah sababiyah). Dalam konsep Islam perbudakan merupakan suatu ancaman kemanusiaan yang tidak berperikeadilan dan melanggar HAM, karena itu keberadaannya tidak ditolelir serta konsep Islam itu sekarang telah diikuti oleh seluruh negara di dunia. Kedua, Kompilasi Hukum Islam menghendaki persyaratan bagi seorang ahli waris yakni tidak melakukan halhal yang telah diatur dalam Pasal 173 KHI (MK,

178 |

Jurnal isi.indd 178

Dzul Faraaidh Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al Quran, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris dzul faraaidh ini dalam Al Quran tertera dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Adapun ahli waris yang tergolong dalam dzul faraaidh terdiri dari: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, kakek dari garis ayah, nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu, saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki tiri dari garis ibu, saudara perempuan tiri dari garis ibu, duda, dan janda. Ashabah Ashabah dalam bahasa Arab berarti “anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.” Menurut ajaran kewarisan patrilineal, ashabah diartikan sebagai golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan yaitu kepada ahli waris golongan dzul faraaidh, kemudian sisanya baru diberikan kepada ashabah. Dengan demikian apabila ada pewaris yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris dzul faraaidh, maka

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris golongan ashabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraaidh itu ada maka sisa bagian dzul faraidh menjadi bagian ashabah.

Hazairin (1959) membagi ahli waris ashabah menjadi tiga golongan yaitu: 1.

2.

3.

keturunan dari pewaris, mereka adalah saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. c.

Ashabah binafsihi yaitu ashabah-

Dzul Arhaam Yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin mendefinisikan dzul arhaam yaitu semua orang yang bukan dzul faraaidh dan ashabah, yang umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggotaanggota patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu. Ahli waris dalam golingan dzul arhaam ini akan mewaris jika sudah tidak ada lagi ahli waris dari golongan dzul faraaidh dan ashabah.

ashabah yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa harta, yang urutannya adalah anak lakilaki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal pertaliannya belum putus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa: saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri yang sekandung dengan ayah, paman dari: yang seayah dengan ayah, anak lakilaki paman yang sekandung dengan a. Menurut hubungan darah: ayah, dan anak laki-laki paman yang - Golongan laki-laki terdiri dari seayah dengan ayah. ayah, anak laki-laki, saudara Ashabah bilghairi yaitu ashabah laki-laki, paman, dan kakek. dengan sebab orang lain, yakni - Golongan perempuan terdiri seorang wanita yang menjadi dari ibu, anak perempuan, ashabah karena ditarik oleh seorang saudara perempuan, dan nenek. laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi adalah b. Menurut hubungan perkawinan yang anak perempuan yang didampingi terdiri dari duda (suami) atau janda oleh anak laki-laki, dan saudara (istri). perempuan yang didampingi oleh 2) Apabila semua ahli waris ada maka yang saudara laki-laki. berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Ashabah ma’al ghairi yaitu saudara perempuan yang mewaris bersama

2.

Penghalang Mendapatkan Warisan

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 179

| 179

10/28/2016 9:31:10 AM

Penghalang memperoleh hak waris atau dalam istilah fikih disebut dengan mawaniu alirtsi adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebabsebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada ahli waris di mana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan (Sarmadi, 2013: 47). Penghalang-penghalang kewarisan tersebut meliputi:

3.

Wasiat Wajibah

Wasiat dalam pengertian ilmu fikih merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat. Persoalan mengenai hukum dari melaksanakan wasiat itu sendiri yang melahirkan istilah wasiat wajibah (wasiat yang diwajibkan). Dalam ensiklopedi Islam, wasiat wajibah disebut juga dengan istilah al-wasiyyah al-wajibah, yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat. Sedangkan menurut Rahman, wasiat wajibah adalah suatu tindakan yang dilakukan atas keinginan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, bahkan penguasa maupun hakim tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk memberikan wasiat (Rahman, 1981: 62).

1. Perbudakan. Para ulama klasik sepakat bahwa budak tidak berhak menjadi ahli waris karena dianggap tidak cakap mengurusi harta miliknya, karena segala Istilah wasiat wajibah dipergunakan sesuatu yang dimiliki oleh budak secara langsung menjadi milik tuannya, hal ini pertama kali di Mesir melalui Undang-Undang didasarkan pada ketentuan nash dalam Hukum Waris Tahun 1946 yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang Surah An-Nahl ayat 75. tidak memperoleh hak warisnya. Ketentuan 2. Pembunuhan. Para fuqaha klasik sepakat hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak bahwa pembunuhan menjadi penghalang laki-laki yang meninggal (ibn al-ibn) atau anak mewarisi bagi si pembunuh harta laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. peninggalan orang yang telah dibunuhnya, Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak mengatakan: “tidak sesuatu pun bagi berlanjut sampai generasi selanjutnya. Pemberian pembunuh hak dari warisan.” wasiat wajibah ini tidak melebihi sepertiga (1/3) 3. Perbedaan agama. Ketentuan penghalang dari harta tirkah (harta peninggalan) pewaris (Al ketiga ini didasarkan pada Hadis Nabi yang Amruzi, 2012: 77). mengatakan: “tidak mewarisi seorang Bakar dalam bukunya menyebutkan bahwa Muslim terhadap orang kafir, dan tidak wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi mewarisi orang kafir terhadap orang hukumnya sunah, dan kewajiban berwasiat Muslim” (Habiburrahman, 2011: 19). 180 |

Jurnal isi.indd 180

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

hanya bersifat ta’abbudi yaitu, orang yang telah meninggal akan berdosa apabila tidak mengerjakannya (berwasiat). Namun keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksa pelaksanaan wasiat tersebut sekira tidak diucapkan oleh pewaris atau pewasiat yang telah meninggal. Dalam buku tersebut juga disebutkan tentang pendapat Ibnu Hazm bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan atau karena terhijab (Bakar, 2012: 254-256). II.

METODE

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Fungsi dari setiap penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran, yaitu kebenaran dari segi epistimologi (Marzuki, 2014: 20).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2010: 25). Maka dari itu, penelitian deskriptif analisis dapat dikatakan untuk memperjelas data tentang suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yang terdapat dalam Al Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Di samping itu, juga digunakan instrumen hukum lainnya yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/ MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan jenis penelitian, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, antara lain mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan sebagainya. (Amiruddin & Asikin, 2010: 30). Adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder. Di sini penulis mengambil pembahasan dari produk hukum Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 16 K/AG/2010 tentang perkara kewarisan beda agama, di mana putusan ini penulis peroleh melalu website resmi Mahkamah Agung yaitu melalui www.putusan.mahkamahagung.go.id. a. Secara detail kajian yang dikaji adalah mengenai kewarisan beda agama dan pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim.

Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2014: 181). Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 181

| 181

10/28/2016 9:31:10 AM

yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Al Quran dan hadis (sebagai sumber hukum Islam), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Nomor 16 K/AG/2010. b.

c.

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (Marzuki, 2014: 182). Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder terkait penelitian ini adalah literatur-literatur mengenai hukum III. HASIL DAN PEMBAHASAN kewarisan Islam dan mengenai wasiat A. Wasiat Wajibah dalam Fikih dan Hukum Positif di Indonesia wajibah. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat juga berupa jurnal 1. Wasiat Wajibah dalam Fikih atau karya ilmiah lainnya. Jumhur ulama tidak mengenal adanya istilah wasiat wajibah. Namun menurut jumhur ulama Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hanya mengenal mengenai hukum melaksanakan hukum yang berfungsi untuk memberikan wasiat, apakah hukum melaksanakan wasiat penjelasan terhadap bahan hukum primer merupakan sebuah kewajiban (wajib) yang dan bahan hukum sekunder. Adapun yang harus dilakukan seluruh umat Muslim ataupun mencakup dalam bahan hukum tersier yaitu hanya sebatas anjuran (sunah), yang boleh untuk seperti kamus, baik kamus hukum ataupun dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan (tidak kamus besar bahasa Indonesia, serta dilaksanakan). ensiklopedia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka dari itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan sifat analisis data yang berupa 182 |

Jurnal isi.indd 182

deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Fajar & Achmad, 2015: 183).

Para imam fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum berwasiat, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Imam Mazhab berpendapat bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 180 itu telah dihapus dengan Surah An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Maka dari itu, para Imam Mazhab berpendapat bahwa berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib; b) Daud Az-

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib, mereka berpegang kepada Surah Al-Baqarah ayat 180; dan c) Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Ia beralasan pada ketentuan Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam nash tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu sendiri hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya Ibnu Hazm juga beralasan bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat karena ketiga masalah tersebut itu tersurat dalam satu ayat yang terpisah-pisah (Tono, 2012: 52).

bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam aturan hukum Islam, konsep wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan (dipelopori) dari pendapat Ulama Mazhab Az-Zahiri yaitu Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian harta dari harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat dari seseorang yang meninggal meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, atas dasar pemikiran bahwa para penguasa mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksana, termasuk mengenai hak seseorang terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan pemikiran Ibnu Hazm tersebut lahirnya dan berkembangnya istilah wasiat wajibah dalam hukum Islam (Kamil & Fauzan, 2008: 146).

Ibnu Hazm telah menetapkan bahwa hukum melaksanakan wasiat adalah wajib, yakni menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan (oleh penguasa) untuk memberikan wasiat wajib (wasiat wajibah) kepada para kerabat yang terhalang menerima warisan, baik terhalang dikarenakan terhijab atau karena berbeda Kesimpulan yang dapat ditarik dari agama antara pewaris dan ahli waris. Pendapat perbedaan pendapat para fuqaha tersebut, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu pada hakikatnya memberikan atau membuat Hazm tersebut, tidak selaras dengan pendapat wasiat merupakan suatu perbuatan ikhtiariyah, yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab yaitu perbuatan yang dilakukan atas dorongan (Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) kemauan sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun yang berpendapat bahwa, hukum berwasiat juga, penguasa maupun hakim tidak berhak hanya merupakan sebuah anjuran (sunah) dengan memaksa seseorang untuk membuat dan tujuan untuk membantu meringankan yang memberikan wasiat. Pengertian wasiat wajibah bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk Terjadinya perbedaan pendapat dalam memeriksa atau memberi putusan wajib wasiat menentukan hukum berwasiat antara Imam

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 183

| 183

10/28/2016 9:31:10 AM

Mazhab dengan Ibnu Hazm, disebabkan berbedanya penafsiran terhadap Surah AlBaqarah ayat 180 yang menjelaskan mengenai wasiat. Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk berwasiat kepada para kerabat (ahli waris) yang terhalang mendapatkan hak warisan. Sedangkan jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah anjuran yang boleh atau tidaknya dilaksanakan oleh seseorang, karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa ayat mengenai wasiat sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut telah dihapuskan (di-mansukh) oleh ayat-ayat mengenai kewarisan. Atas dasar itu para Imam Mazhab menetapkan hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (sunah). 2.

Wasiat Wajibah dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia dalam dekade tahun 1991, hukum mengenai wasiat telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas umatnya beragama Islam dan dalam masalah fikih mayoritas Muslim Indonesia lebih condong menganut kepada Mazhab Syafi’i. Dan sebagaimana diketahui bahwa Imam Syafi’i merupakan salah satu ulama fikih yang tidak memberlakukan ketentuan wasiat wajibah, karena Imam Syafi’i hanya menyatakan bahwasanya melaksanakan wasiat hanya sebagai anjuran tidak wajib untuk dilaksanakan. Dalam perundangundangan di Indonesia aturan mengenai wasiat wajibah hanya disebutkan dan dijelaskan aturan hukumnya dalam KHI. Dalam KHI, wasiat wajibah hanya disebutkan dalam satu pasal saja

184 |

Jurnal isi.indd 184

yaitu dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Secara yuridis, wasiat wajibah yang diatur dalam KHI merupakan sebuah pemberian yang diputuskan oleh penguasa (hakim) kepada seseorang. Dalam KHI pemberian hak warisan atas dasar wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkatnya atau dari anak angkatnya. Diberikannya hak wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat dari harta peninggalan orang tua angkat atau anak angkat, dikarenakan antara orang tua angkat dan anak angkat telah hidup lama dan rukun. Atas dasar tersebut penguasa berwenang untuk memberikan hak warisan berdasarkan wasiat wajibah kepada mereka, sebagaimana yang telah ditentukan dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2). Pasal 209 KHI telah jelas disebutkan bahwa aturan hukum mengenai pemberian wasiat wajibah di Indonesia hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat semata, tidak dianalogikan kepada orang-orang (kerabat) yang tidak berhak menerima warisan baik karena terhalang (berbeda agama) ataupun karena terhijab. Sementara itu, di beberapa negara Islam di dunia telah memberlakukan lembaga wasiat wajibah serta telah mengatur ketentuan wasiat wajibah secara khusus dalam perundangundangan resmi negara. Di antara negaranegara Islam tersebut, negara yang pertama kali memberlakukan dan memasukkan ketentuan wasiat wajibah dalam perundang-undangan resmi negara adalah Mesir melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 yang memberlakukan pemberian wasiat wajibah terhadap cucu yang ayah dan/atau ibunya telah meninggal lebih

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

dahulu dari pewaris. Kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, seperti Suriah melalui Undang-Undang Personal Status Suriah Tahun 1953, dan Maroko melalui UndangUndang Personal Status Maroko Tahun 1957.

pertimbangan hukum (dalil hukum) yang sama, melainkan menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Putusan Nomor 16 K/AG/2010 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2010. Dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010, pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama dan memberikan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah kepada non-Muslim, telah disebutkan dengan jelas, yaitu pendapat Ulama Yusuf AlQardhawi. Pertimbangan hukum yang disebutkan dalam amar Putusan Nomor 16 K/AG/2010 adalah sebagai berikut:

Kedua negara tersebut memberlakukan pemberian wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui anak perempuan. Di samping itu, negara Tunisia juga memberlakukan dan memasukkan ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam perundangundangan resmi negaranya melalui UndangUndang Personal Status Tunisia Tahun 1956 yang memberlakukan pemberian wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (MK, 2013: 87). B.

Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non-Muslim dengan Wasiat Wajibah

Permasalahan kewarisan beda agama timbul disebabkan oleh perkawinan beda agama. Kewarisan beda agama merupakan masalah yang kerap terjadi di Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak agama yang dianut oleh rakyatnya. Perkara kewarisan beda agama telah banyak diperiksa dan diputuskan oleh hakim di Mahkamah Agung. Perkara-perkara kewarisan beda agama yang pernah diputuskan Mahkamah Agung antara lain, Putusan Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Nomor 51 K/AG/1999, dan Putusan Nomor 16 K/AG/2010.

Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan diri kepada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi nonMuslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-Muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama di antaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non-Muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Dalam memutuskan perkara kewarisan beda Pertimbangan hukum yang disebut di atas agama, Mahkamah Agung tidak menggunakan yaitu pertimbangan hukum mengenai pemberian Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 185

| 185

10/28/2016 9:31:10 AM

harta peninggalan (warisan) berdasarkan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim (istri nonMuslim) yang diberikan atas dasar rasa keadilan, dikarenakan istri non-Muslim telah hidup cukup lama dengan suaminya yang beragama Islam dan juga telah mengabdikan dirinya kepada suami yang beragama Islam. Pertimbangan hukum di atas juga menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung memberikan setengah harta (1/2) dari harta bersama antara suami-istri yang didasari atas yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai harta bersama.

Dari ketiga putusan Mahkamah Agung di atas memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan ketiga putusan tersebut yaitu dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Nomor 368 K/AG/1995, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menyebutkan ahli waris non-Muslim sebagai salah satu ahli waris dari pewaris Islam. Sedangkan dalam Putusan Nomor 51 K/AG/1999, majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut menyebutkan ahli waris non-Muslim sebagai salah satu ahli waris dari pewaris Islam. Sedangkan persamaan ketiga putusan tersebut adalah, bahwa ahli waris Pertimbangan yang digunakan oleh non-Muslim sama-sama diberikan hak kewarisan majelis hakim dalam Putusan Nomor 16 K/ berdasarkan wasiat wajibah. AG/2010 di atas sudah jelas, meskipun tidak menggunakan aturan hukum yang berlaku di Pemberian hak kewarisan atas dasar wasiat Indonesia sebagai pertimbangannya dalam wajibah kepada ahli waris non-Muslim merupakan memutuskan perkara tersebut. Namun terdapat salah satu pembaruan hukum Islam dalam bidang banyak perbedaan apabila Putusan Nomor 16 kewarisan yang terjadi di Indonesia. Pembaruan K/AG/2010 jika dibandingkan dengan putusan- hukum tersebut lahir (ada) dari hasil ijtihad putusan Mahkamah Agung yang lain dalam para majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara yang sama, yaitu seperti Putusan Nomor memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara 368 K/AG/1995 dan Putusan Nomor 51 K/ kewarisan beda agama tersebut. Pada dasarnya AG/1999. hakim dapat berijtihad dalam memutuskan suatu perkara yang tidak ada aturan hukum yang Dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan mengatur masalah tersebut, namun para majelis Putusan Nomor 51 K/AG/1999, majelis hakim hakim yang berijtihad tidak boleh bertentangan yang memeriksa serta memutuskan perkara dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al tersebut tidak menyebutkan pertimbangan Quran dan hadis serta yang terdapat dalam aturan hukum yang jelas, di mana pertimbangan hukum hukum yang ada (Manan, 2013: 227). yang digunakan dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama, yaitu berdasarkan Indonesia merupakan suatu negara hukum, pemahaman terhadap Al Quran Surah Al- sebagaimana yang telah dipertegas dalam Pasal Baqarah ayat 180 dan pendapat Ibnu Hazm, yang 1 ayat (3) UUD NRI 1045 bahwa, “Negara menurutnya kewajiban berwasiat sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum.” Sebagai yang dimaksud dalam Surah Al-Baqarah negara hukum maka sangatlah menjunjung tinggi tersebut diperuntukkan kepada orang tua dan hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengatur karib kerabat yang tidak dapat mewarisi apabila kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga pewaris tidak berwasiat sebelumnya, baik karena dalam hal kewarisan, seharusnya para hakim yang terhijab maupun karena terhalang kewarisan. mengadili perkara kewarisan beda agama harus 186 |

Jurnal isi.indd 186

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

melihat ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum positif di Indonesia terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara, dan jika tidak ditemukan aturan hukum positif, maka hakim diperbolehkan melakukan penafsiran terhadap aturan hukum serta melakukan penemuan hukum baru terhadap perkara yang tidak diatur sebelumnya dalam hukum positif. Hal ini mengingat bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law), yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.

wasiat wajibah telah diatur dalam aturan yuridis di Indonesia yaitu dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2), di mana dalam pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah hanya orang tua angkat dan anak angkat dengan besar harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga (1/3) harta. Maka dari itu, majelis hakim telah salah menetapkan hukum karena telah bertentangan dengan aturan hukum yang ada. C.

Analisis Putusan Nomor 16 K/AG/2010 dalam Perspektif Hukum Islam

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warna negara Indonesia, di antaranya yaitu: 1) Sistem hukum warisan perdata barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing Tionghoa, dan orang Timur Asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa; 2) Sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh etnis di berbagai daerah yang masih sangat kuat diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat; dan 3) Sistem kewarisan Islam yang juga terdiri atas berbagai aliran dan pemahaman (Kharlie, 2013: 259).

Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (donktrin res ajudicata) (Najih & Meskipun terdapat tiga sistem hukum Soimin, 2012: 71). kewarisan di Indonesia, namun bagi ahli waris Hasil ijtihad majelis hakim dalam Putusan baik yang Muslim ataupun non-Muslim tidak Nomor 16 K/AG/2010 dalam perkara kewarisan dapat menentukan hukum waris mana yang akan beda agama dan memberikan hak kewarisan dipakai dalam menyelesaikan perkara pembagian berdasarkan wasiat wajibah kepada ahli waris harta warisan. Dalam hal ini penyelesaian non-Muslim terdapat kekeliruan, dikarenakan kewarisan tergantung agama yang dipeluk mengenai pemberian hak kewarisan berdasarkan oleh pewaris ketika ia meninggal. Apabila si

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 187

| 187

10/28/2016 9:31:10 AM

pewaris yang meninggal beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yang beragama nonIslam, maka ketentuan yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut menggunakan ketentuan hukum waris Islam dan juga berlaku sebaliknya (MK, 2013: 158). Mengenai ketentuan warisan dan wasiat wajibah dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam telah disepakati oleh para hakim pengadilan agama dan mahkamah syariah sebagai hukum terapan (hukum material) pada pengadilan agama dan mahkamah syariah serta dalam pengadilan tingkat lainnya yang merasa membutuhkan KHI sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara yang sedang diadili.

“Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan c dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya dalam ketentuan tersebut telah menyebutkan suatu kriteria yang dapat dikatakan sebagai ahli waris yaitu seseorang yang beragama sama dengan si pewaris, yakni sama-sama menganut agama Islam. Maka oleh karena itu, di luar yang beragama berbeda dengan pewaris Islam tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris.

Dalam KHI memang tidak menyebutkan Mengenai pemberian wasiat wajibah secara tegas mengenai faktor perbedaan agama sebagai sebab untuk tidak saling mewarisi, hal ini kepada seseorang yang tidak mendapatkan hak dari harta warisan telah diatur dengan jelas dalam dapat dilihat dari Pasal 173 KHI, yakni: ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang 1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal dihukum karena: a) dipersalahkan telah 193 di atas, sedangkan terhadap orang tua membunuh atau mencoba membunuh angkat yang tidak menerima wasiat diberi atau menganiaya berat para pewaris; dan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 b) dipersalahkan secara memfitnah telah dari harta wasiat anak angkatnya.” mengajukan pengaduan bahwa pewaris 2. “Terhadap anak angkat yang tidak telah melakukan suatu kejahatan yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah diancam dengan hukuman lima tahun sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan penjara atau hukum yang lebih berat.” orang tua angkatnya.” Meskipun tidak menyebutkan mengenai perbedaan agama sebagai salah satu faktor terhalangnya mewarisi, namun dalam ketentuan Pasal 171 huruf b dan c tersirat dengan jelas bahwasanya yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris yaitu yang sama-sama bergama Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan isi Pasal 171 huruf b dan c yakni:

188 |

Jurnal isi.indd 188

Dari ketentuan pasal di atas, telah jelas disebutkan bahwa sasaran pemberian wasiat wajibah yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah dalam aturan hukum di Indonesia sedikit berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab fikih, di mana dalam ketentuan fikih wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang tidak

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab maupun karena perbedaan agama, pendapat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm. Wasiat wajibah yang sebelumnya telah diatur dalam KHI hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, serta dalam beberapa ijtihad para hakim di lingkungan peradilan agama juga memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Pada tahun 2012 diadakannya Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indoneia, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tersebut, pemberian wasiat wajibah diperluas sasaran yang berhak menerimanya, yaitu: 1) anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat; dan 2) anak tiri yang dipelihara sejak kecil. Kedudukan anak tiri dipertegas dari hasil Rakernas ini bahwa anak tiri bukan merupakan ahli waris sehingga mutlak tidak berhak mendapatkan bagian harta waris dari orang tua tirinya. Namun hasil Rakernas ini memberikan peluang bagi anak tiri untuk mendapatkan bagian harta melalui lembaga wasiat wajibah, dengan catatan bahwa anak tiri secara de facto memang telah dipelihara oleh pewasiat sejak kecil (Nugraheni & Ilhami, 2014: 79). Fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini, pemberian wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat, tetapi diberikan juga kepada ahli waris non-Muslim (yang berlainan agama dengan pewaris Islam). Sebagaimana yang terjadi dalam perkara kewarisan beda agama antara MA (pewaris Islam) dengan ELM (istri pewaris yang beragama Kristen), di mana perkara tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana tertulis

dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah kepada istri (ahli waris yang non-Muslim). Pemberian hak kewarisan dalam bentuk wasiat wajibah kepada istri non-Muslim merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yang telah sangat jelas menyebutkan mengenai siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010, majelis hakim menggunakan pendapat Ulama Yusuf Al-Qardhawi sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Namun pertimbangan hukum yang disebutkan oleh majelis hakim tersebut terdapat kerancuan (kekeliruan) dan tidak sesuai dengan pendapat Ulama Yusuf Al-Qardhawi yang sebenarnya, di mana beliau berpendapat bahwa: “Berdasarkan riwayat dari Umar, Mu’adz, dan Muawiyah yang terdapat dalam kitab Al-Mughni, Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa mereka membolehkan orang Muslim mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. Hal ini dibenarkan karena umat Islam diperkenankan atau dibolehkan menikahi wanita-wanita dari kalangan orang-orang kafir, dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita dari kalangan orang Islam” (Al-Qardhawi, 2002: 851). Pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 di atas, sudah sangat jelas berbeda dan terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Yusuf Al-Qardhawi. Apabila pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dilihat secara rinci, maka pertimbangan hukum tersebut terdapat kekeliruan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan hak kewarisan kepada istri non-Muslim berdasarkan jalan wasiat wajibah

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 189

| 189

10/28/2016 9:31:10 AM

dengan berargumen bahwa pemohon kasasi (istri yang non-Muslim) bukan termasuk kafir harbi melainkan tergolong kepada seorang kafir yang hidup berdampingan dengan damai dengan orang Islam atau disebut dengan kafir dzimmi, maka dari itu pemohon kasasi berhak mendapat hak kewarisan dari pewaris (Islam) melalui wasiat wajibah. Di sini, secara tidak langsung majelis hakim membenarkan hak saling mewarisi antara orang Islam dengan kafir dzimmi, karena mereka dapat hidup berdampingan dengan damai sesamanya.

menghibahkan sebagian hartanya terhadap ahli waris yang non-Muslim (dari kerabat dekat), karena melalui jalan wasiat atau hibah ahli waris non-Muslim dapat menerima harta peninggalan dari pewaris Islam yang meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yaitu:

Mengenai Putusan Nomor 16 K/AG/2010, apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa antara dua orang yang berlainan agama tidak berhak saling mewarisi. Persoalan penetapan hak kewarisan terhadap ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah juga tidak diatur dalam aturan hukum manapun, baik dalam hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun dalam aturan hukum Islam (Al Quran dan hadis). Oleh karena itu, apabila perkara kewarisan beda agama terjadi, sebaiknya pewaris (Islam) harus berwasiat atau

beragama Islam, namun melalui Fatwa MUI tersebut, Islam telah memberikan satu alternatif yang dirasa sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama bahwa kerabat non-Muslim dapat menerima hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat, hibah, dan hadiah saja tidak melalui jalan wasiat wajibah. Dikarenakan wasiat yang dimaksud dalam Fatwa MUI tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wasiat wajibah, karena pemberian wasiat wajibah tidak dapat diberikan kepada orang non-Muslim. Wasiat wajibah merupakan pembagian hak kewarisan tertinggi dalam Islam, dan mengenai pemberian hak kewarisan berdasarkan jalan

Memutuskan dan Menetapkan: Fatwa tentang Kewarisan Beda Agama

Hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan nonHal tersebut jelas bertentangan dengan Muslim). hukum Islam, karena dalam hukum Islam telah 2. Pemberian harta (warisan) antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan diatur secara jelas bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. saling mewarisi antara dua orang yang berlainan agama, yaitu antara orang Islam dan non-Muslim Wasiat yang dimaksud dalam Fatwa atau kafir (baik kafir harbi maupun kafir dzimmi). MUI di atas adalah wasiat pada umumnya, Sebagaimana diketahui bahwa setiap kerabat dalam artian seseorang yang telah meninggal (baik kerabat dekat atau bukan) yang berlainan dunia yang berwasiat langsung kepada orang agama dengan pewaris tidak berhak menjadi (kerabat) non-Muslim yang dikehendakinya ahli waris serta tidak berhak mendapatkan hak ketika masih hidup, bukan dengan jalan wasiat apapun dari harta peninggalan (at-tirkah) dari wajibah. Karena pada dasarnya orang nonpewaris yang Islam, hak tersebut telah bersifat Muslim tidak berhak mendapat hak kewarisan qath’i dalam ketentuan hukum Islam. dalam bentuk apapun dari pewaris yang

190 |

Jurnal isi.indd 190

1.

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

wasiat wajibah juga telah ditentukan siapa yang berhak mendapatkannya, sebagaimana telah disebutkan dalam KHI. Fatwa MUI mengenai kewarisan beda agama sebagaimana disebutkan di atas tidak diberlakukan oleh majelis hakim yang telah memeriksa serta memutuskan perkara kewarisan beda agama antara suami (pewaris) yang beragama Islam dengan istri yang beragama non-Muslim. Dalam perkara ini majelis hakim 2. memutuskan bahwa ahli waris yang non-Muslim berhak mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah dengan pertimbangan hukum yang disebutkan dalam Putusan Nomor 16 K/ AG/2010, sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada halaman sebelumnya. IV. KESIMPULAN Berdasarkan hasil teori dan analisa data yang telah diuraikan di atas, akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: 1.

pewaris. Dalam ketentuan hukum Islam di Indonesia, yakni dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wasiat wajibah telah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut juga telah ditetapkan siapa yang berhak mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Pertimbangan hukum yang digunakan oeh majelis hakim dalam memutuskan perkara warisan beda agama adalah pendapat dari Ulama Yusuf Al-Qardhawi. Menurut majelis hakim bahwasanya antara pewaris (Islam) dengan istrinya (non-Muslim) dapat hidup dengan rukun, maka istri nonMuslim tersebut berhak untuk mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah, namun pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan. Ulama Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat menerima warisan dari harta peninggalan orang non-Muslim dan tidak memberlakukan sebaliknya. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat demikian karena sebagaimana orang Islam (pria) dapat menikahi orang non-Muslim ahlul kitab (wanita), namun tidak sebaliknya.

Dalam ketentuan fikih, di kalangan Imam Mazhab tidak mengenai istilah wasiat wajibah, tetapi hanya mengenal ketentuan hukum melaksanakan wasiat itu sendiri, di mana para Imam Mazhab sepakat bahwasanya hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (sunah). Namun 3. Putusan Nomor 16 K/AG/2010 ulama yang berbeda yakni Imam Ibnu bertentangan dengan hukum Islam, karena Hazm sebagai pelopor wasiat wajibah dalam hukum Islam, antara orang Islam mempunyai pendapat tersendiri, di mana ia dengan non-Islam tidak berhak saling berpendapat bahwasanya pemberian wasiat mewarisi dan orang non-Muslim tidak hukumnya wajib, baik wasiat wajibah berhak mendapatkan apapun dari harta tersebut diberikan kepada ahli waris yang peninggalan pewaris Islam. Namun dalam tidak mendapatkan hak kewarisan karena putusan tersebut secara tidak langsung terhijab oleh ahli waris utama serta dapat telah membenarkan adanya hak saling diberikan juga kepada ahli waris atau mewarisi antara dua orang yang berbeda kerabat yang berlainan agama dengan si agama melalui jalan wasiat wajibah.

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 191

| 191

10/28/2016 9:31:10 AM

Pada dasarnya dalam hukum Islam telah agama, namun dalam hal kewarisan beda diberikan solusi melalui jalan wasiat, agama masih perlu adanya larangan yang hibah, dan hadiah kepada ahli waris nontegas baik dalam KHI maupun aturan Muslim sebelum pewaris Islam meninggal, lainnya yang lebih bersifat mengikat bagi sesuai dengan Fatwa MUI. Ahli waris seluruh masyarakat Indonesia. non-Muslim tidak berhak mendapatkan 3. Penulis menyarankan kepada para wasiat wajibah yang diberikan atas putusan hakim di seluruh lingkungan peradilan hakim. Karena mengenai pemberian wasiat di Indonesia agar dalam menangani wajibah di Indonesia hanya diperuntukkan permasalahan kewarisan agama senantiasa kepada ahli anak angkat dan orangtua memberlakukan juga Fatwa MUI di angkat saja sebagaimana disebutkan dalam samping KHI, mengingat sampai saat Pasal 209 KHI. ini hanya dalam Fatwa MUI saja yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai V. SARAN kewarisan beda agama. Di mana dalam Fatwa MUI menyatakan hak kewarisan Mengingat perkara kewarisan beda agama terhadap ahli waris non-Muslim hanya sudah terjadi beberapa kali di Indonesia bahkan dapat dilakukan melalui jalan hibah, wasiat akan kerap kali terjadi di Indonesia, karena atau hadiah, tidak diberikan hak kewarisan masyarakat Indonesia menganut berbagai macam kepada ahli waris non-Islam berdasarkan agama. Maka dari itu, penulis ingin menyarankan wasiat wajibah. Karena sejatinya apabila beberapa saran di antaranya adalah sebagai para penegak hukum memberlakukan berikut: pemberian hak kewarisan kepada ahli 1. Penulis menyarankan kepada masyarakat waris non-Muslim berdasarkan wasiat Indonesia agar mematuhi aturan hukum wajibah, maka secara tidak langsung yang berlaku di Indonesia mengenai dapat dikatakan tidak ada bedanya antara larangan pernikahan beda agama yang orang Muslim dan non-Muslim dalam hal akan berdampak dalam hal kewarisan, pembagian harta warisan. mengingat bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum di mana semua kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menertibkan kehidupan setiap lapisan masyarakat itu sendiri. DAFTAR ACUAN 2.

192 |

Jurnal isi.indd 192

Penulis menyarankan kepada para pembuat Achyar, G. (2011). Panduan fikih Al-Mawarist 1. peraturan (hukum) di Indonesia agar Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. senantiasa membuat aturan hukum yang Al Amruzi, F. (2012). Rekonstruksi wasiat wajibah jelas dan tegas mengenai kewarisan beda dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: agama, meskipun Indonesia telah melarang Aswaja Pressindo. dengan tegas dan jelas perkawinan beda Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 173 - 193

10/28/2016 9:31:10 AM

Al-Qardhawi, Y. (2002). Fatwa-fatwa kontemporer (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani.

Indonesia (Sejarah, konsep tata hukum &

_____________. (2004). Fikih minoritas (Fatwa kontemporer

terhadap

Najih, M., & Soimin. (2012). Pengantar hukum

kehidupan

kaum

muslimin di tengah masyarakat non-Muslim). Jakarta: Zikrul Hakim.

politik hukum Indonesia). Malang: Setara Press. Nugraheni, D.B., & Ilhami, H. (2014). Pembaruan hukum

Amiruddin & Asikin, Z. (2010). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Press. Bakar, A.A. (2012). Rekonstruksi fiqih kewarisan (Reposisi hak-hak perempuan). Banda Aceh: LKAS.

kewarisan

Islam

di

Indonesia.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Rahman, F. (1981). Ilmu waris. Bandung: PT AlMaarif. Sarmadi, A.S. (2013). Hukum waris Islam di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan

Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Yogayakarta:

kewarisan

Suparman, E. (2013). Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW. Bandung: PT

Pustaka Pelajar. Habiburrahman.

fikih Sunni. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

(2011). Islam

Rekonstruksi

hukum

Indonesia.

Jakarta:

di

Kencana.

Refika Aditama. Tono, S. (2012). Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian

Hazairin. (1959). Hukum kewarisan menurut Alqur’an dan hadist. Jakarta: Tinta Mas.

Kementerian Direktoral

harta Agama Jenderal

Jakarta:

peninggalan. Republik

Indonesia

Pendidikan

Islam

Direktorat Pendidikan Tinggi.

Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). Hukum perlindungan anak dan pengangkatan anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kharlie, A.T. (2013). Hukum keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Manan, A. (2013). Aspek-aspek pengubah hokum. Jakarta: Kencana. Marzuki, P.M. (2014). Penelitian hukum. Jakarta: Prenamedia Group. MK, A. (2013). Hukum kewarisan Islam dalam teori dan praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _________.

(2013).

Hukum

kewarisan

Islam

Indonesia (Dinamika pemikiran dari fiqih klasik ke fikih Indonesia modern). Bandung: CV. Mandar Maju.

Pemberian Hak Waris dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim (Rizkal)

Jurnal isi.indd 193

| 193

10/28/2016 9:31:10 AM

Jurnal isi.indd 194

10/28/2016 9:31:10 AM

NASAB ANAK LUAR KAWIN MENURUT ”HIFZHU NASL” Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

CONSANGUNITY OF A CHILD BORN OUT OF WEDLOCK IN THE CONCEPT OF ”HIFZHU NASL” An Analysis of the Constitutional Court’s Decision Number 46/PUU-VIII/2010 Zakyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh 23373 E-mail: [email protected] Naskah diterima: 11 Juni 2015; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016 ABSTRAK Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” Artinya pasal ini menerangkan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir di luar perkawinan hanya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dibebankan untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah di antara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan hukum Islam yang mengatur bahwa anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Muncul pertanyaan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menetapkan hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nasab anak di luar perkawinan, serta tinjauan teori hifzhu nasl terkait Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan

Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 195

makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang jelas terkait frasa “anak di luar perkawinan.” Menurut teori hifzhu nasl menasabkan anak di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari maqᾱṣid al-syar’iyyah. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir dari “pernikahan di bawah tangan,” maka hal ini sesuai dengan ketentuan maqᾱṣid al-syar’iyyah. Kata kunci: anak di luar perkawinan, hubungan perdata, hifzhu nasl. ABSTRACT In Article 43 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is stated that, “a child born out of wedlock has nothing more than a legal relation to the mother and her family.” To be precise, this article defines that a mother is fully responsible for all matters concerning the rights of her child born out of wedlock, whereas the biological father is not charged to fulfill the rights of the child. In its progression, based on the Constitutional Court’s Decision Number 46/PUU-VIII/2010, the child born out of wedlock has a legal relation to his mother and the family, and also an illegitimacy to his putative father and the family, as long as it is proven there is a lineal consanguinity (blood tie) between them. This is inconsistent with the Islamic law which stipulates that an illegitimate child has only a legal relation to his

| 195

10/28/2016 9:31:10 AM

mother and the family. The arising questions pertain on the basis of consideration of the Constitutional Court in determining the illegitimacy of a child born out of wedlock to his putative father, and the implication of Constitutional Court decisions to the consanguinity of a child born out of wedlock, as well as the theory of “hifzhu nasl” responding to the decision of the Constitutional Court. This analysis is a literature-based research conducted using a juridical normative method. The results of the analysis arrive at a conclusion that the Constitutional Court’s decision is significantly

ambiguous, as regards there is no clear definition of the associated phrase of “child born out of wedlock.” According to the theory “hifzhu nasl,” the settling on the consanguinity of a child out of wedlock (illegitimate child) to the putative father would undermine the prevailing concept of maqᾱṣid al-syar’iyyah. But if the concern is about the child born of “underhanded marriage”, then it conforms to the provisions of maqᾱṣid al-syar’iyyah.

I. A.

mengalami kesulitan dalam upaya mendapatkan pembiayaan atau biaya hadanah dari ayah biologis dan keluarganya untuk si anak hampir dipastikan sangat sulit diwujudkan. Salah satu faktor penyebab sulit mendapatkan biaya tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam hal ini tertera pada Pasal 43 yang berbunyi:, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya pasal ini menerangkan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir di luar perkawinan hanya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dibebankan untuk memenuhi hak anak tersebut.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Topik tulisan ini pernah dimuat dalam edisi April 2015, namun penulis memiliki sudut pandang berbeda dengan penulis sebelumnya. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini pada hakikatnya adalah suci. Di mata hukum anak bisa mendapat status hukum yang berbedabeda. Contohnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tanpa pencatatan atau anak tanpa perkawinan (zina), di mata hukum menyandang status anak tidak sah. Selama ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan/atau anak zina ini hanya diasuh oleh ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum fikih dan hukum positif yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya (az-Zuhaili, 2011: 488). Dalam praktiknya, anakanak ini cenderung tidak mendapatkan perhatian pendidikan, kesehatan bahkan nafkah dari ayah biologis dan keluarganya, padahal ayah biologis maupun keluarganya ini mempunyai penghasilan yang baik. Dalam hal mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, para ibu sering

196 |

Jurnal isi.indd 196

Keywords: child born out of wedlock, legal relation, hifzhu nasl.

Salah satu contohnya adalah kasus MM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengakuan, hak waris, dan lain-lain terkait dirinya, dan anaknya MI dari ayah biologis si anak. Berdasarkan hal tersebut, MM memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D UUD NRI 1945.

Terkait Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:10 AM



Pasal 43 ayat (1) menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”



Pasal 28B ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”



Pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”



Pasal 28D menyatakan: “Setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari MM dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon sebagian, dan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Nomor 3019), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” dan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya serta memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat umum yaitu berlaku bagi semua kategori anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan) walaupun pada dasarnya status pemohon yang mengajukan permohonan pengujian pasal ini yaitu MM telah melakukan pernikahan secara hukum agama namun tidak mencatat pernikahan tersebut. Putusan ini juga berimplikasi pada nasab, artinya Putusan Mahkamah Kontistusi mengakui secara hukum nasab seorang anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) yang menunjukkan adanya hubungan darah antara si anak dengan ayah biologisnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Majelis Ulama Indonesia mengkritik Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Makruf Amien yang menegaskan bahwa, untuk Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 197

| 197

10/28/2016 9:31:11 AM

melindungi hak-hak anak hasil zina tidak perlu dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Akan tetapi perlindungan tersebut dapat diwujudkan dengan menjatuhkan hukuman (ta’zir) kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah, bukan dengan cara memberi kedudukan anak hasil zina sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah maupun hak waris (Muthohar, 2013), hal ini sangat bertentangan dengan hukum fikih. Hukum fikih menentukan bahwa pada dasarnya nasab anak dinyatakan sah apabila pada permulaan kehamilan antara ibu si anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan terjadi dalam hubungan perkawinan yang sah (Sarong, 2010: 174). Hal ini juga diatur pada Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Menurut Wirjono, ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai ayah. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum (nasab) dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum (nasab) dengan ibunya, atau perempuan yang melahirkannya (Soimin, 2010: 39-40). Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya” dan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

198 |

Jurnal isi.indd 198

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar’i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah shaḥiḥ atau fāsid, atau waṭi’ syubḥat (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri (az-Zuhaili, 2011: 27). Penetapan nasab anak tersebut bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat (Djamil, 1999: 125-130). Menurut Al-Syatibi, seorang mukallaf (Syah, 1999: 144), akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadah manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik. Masalah nasab anak berkaitan dengan memelihara keturunan (hifzhu nasl), nasab anak kepada ayahnya bisa terjalin dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Dengan demikian dalam hal memelihara keturunan guna mewujudkan maqᾱṣid alsyar’iyyah, maka disyariatkan untuk menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam (AlSyatibi, 1342: 62-64, dan 70). Atas penjelasan di atas, terlihat bahwa Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat berdampak terhadap bidang hukum lain khususnya hukum Islam di bidang perkawinan yang dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia. B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

1.

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, beberapa Mahkamah Konstitusi menetapkan di antaranya akan dipaparkan sebagai berikut: hubungan perdata anak yang dilahirkan di 1. Artikel yang berjudul “Nafkah Anak Luar luar perkawinan dengan ayah biologisnya? Kawin Menurut Konsep Hifzhu al-Nafs 2. Bagaimanakah akibat hukum dari Putusan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap nasab Nomor 46/PUU-VIII/2010)” membahas anak yang dilahirkan di luar perkawinan? tentang salah satu hak anak luar kawin yaitu nafkah. Artikel ini fokus kepada hak 3. Bagaimanakah tinjauan teori hifzhu nasl nafkah anak luar kawin pasca keluarnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut? dan menurut hasil penelitian, putusan tersebut mengembalikan hak anak atas C. Tujuan dan Kegunaan nafkah kepada anak luar kawin, dan hal ini sejalan dengan konsep hifzhu al-nafs Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (pemeliharaan jiwa) dalam Islam yang mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah mengharuskan kita untuk menjaga jiwa Konstitusi menetapkan anak yang dilahirkan di luar dan melarang menelantarkan atau merusak perkawinan memiliki hubungan perdata dengan hidup seseorang, maka anak baik itu anak ayah biologisnya. Untuk mengetahui status nasab sah atau anak tidak sah tetap memiliki hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan pasca untuk mendapatkan nafkah (Ridwansyah, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan untuk 2015: 65-83). mengetahui dampak dari putusan tersebut terkait nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan 2. jika ditinjau melalui teori hifzhu nasl. Kegunaan dari kajian Putusan Mahkamah Konstitusi ini, diharapkan agar kajian putusan ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata dan hukum Islam serta diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang memiliki otoritas di bidang peraturan perundangundangan terutama tata hukum perkawinan 3. dalam menciptakan hukum yang lebih baik dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat Indonesia. D.

Studi Pustaka

Ada banyak karya ilmiah yang juga membahas tentang Putusan Mahkamah Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 199

Tesis berjudul “Status Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).” Tesis ini mengkaji tentang perubahan status dan hak anak di luar nikah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi, serta prospek masa depan status dan hak anak di luar nikah dengan pendekatan sejarah sosial (Abdillah, 2015). Tesis yang berjudul “Teori Maslahat AtTufi dan Penerapannya (dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan).” Yang menjadi fokus kajian tesis ini adalah relevansi teori mashlahat at-Tufi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta penerapan teori

| 199

10/28/2016 9:31:11 AM

ini dalam membaca putusan tersebut dan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan usul fikih (Sarifudin, 2015). 4.

5.

6.

200 |

Jurnal isi.indd 200

tentang hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya diteliti menurut hukum Islam dan juga hukum positif serta membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Adapun yang membedakan tulisan tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini melihat Putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang teori hifzhu nasl (Saifuddin, 2013).

Karya ilmiah yang berjudul “Hubungan Keperdataan Anak di Luar Nikah dengan Orang Tua (Studi Komperatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVII/2012 dan Hukum Islam).” Karya ilmiah ini hanya membahas dan menjelaskan ketentuan tentang hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan orang tua biologisnya baik dilihat secara hukum Islam maupun dari bunyi Putusan Nomor 46/PUU-VII/2012 dan menggambarkan 7. Karya ilmiah yang berjudul “Kajian perbedaan dari kedua aturan hukum Mengenai Status Anak Luar Kawin Pasca tersebut. Sedangkan dalam penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ ini fokus kepada analisis teori ḥifẓu nasl PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 43 Ayat (Rahayu, 2013). (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dikaitkan dengan Karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan KUHPerdata.” Tulisan ini lebih membahas Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dan tentang subtansi Putusan Mahkamah Kaitannya terhadap Kewarisan.” Skripsi ini Konstitusi terkait pencatatan nikah dan menitikberatkan pada fokus pembahasan status anak luar kawin dan membahas seputar permasalahan alasan dikeluarkannya pula tentang aturan dalam KUHPerdata Putusan Mahkamah Konstitusi terkait status yang mengatur tentang hal tersebut untuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan memberikan solusi dari permasalahan dan pengaruhnya terhadap kewarisan si yang timbul. Skripsi tersebut membahas anak menurut hukum kewarisan Islam. secara keseluruhan tentang Putusan Berbeda dengan itu, dalam penelitian ini Mahkamah Konstitusi, namun penelitian tidak membahas tentang kewarisan anak ini hanya membahas amar putusan yang yang dilahirkan di luar perkawinan akan terkait dengan hubungan nasab anak di tetapi membahas bagaimana akibat Putusan luar perkawinan dengan ayah biologisnya Mahkamah Konstitusi terkait nasab anak (Napitupulu, 2012). Adapun tujuan yang tersebut (Hendri, 2013). ingin dicapai dari kajian putusan di atas untuk mengetahui ketentuan nasab anak di Karya ilmiah yang berjudul “Hubungan luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Keperdataan Anak di Luar Nikah dengan Konstitusi yang dianalisis melalui teori Ayah Biologis (Perspektif Hukum Islam hifzhu al-nasl. dan Hukum Positif),” yang menjelaskan

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

8. Buku yang berjudul “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan” (Witanto, 2012). Buku ini menjelaskan tentang berbagai isu dan konsekuensi legal fenomena terkait terminologi anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, KUHPerdata dan UndangUndang Perkawinan, dan menjelaskan hak kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan tersebut. Berbeda dengan buku tersebut, penelitian ini hanya membahas tentang status hubungan nasab anak di luar perkawinan dilihat dari sudut pandang teori hifzhu nasl.

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Data sekunder tersebut terdiri atas: 1)

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumendokumen tertentu yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: Al Quran, Hadis, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

II.

2)

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku Wahbah az-Zuhaili yang berjudul Fikih Islam wa Adillatuhu, buku Ibnu ‘Asyur yang berjudul Maqᾱṣid al-Syar’iyyah al-Islamiyyah, buku Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Syafi’i, Hambali, dan buku-buku hukum lain yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (Ali, 2010: 105), yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, UUD NRI 1945, undangundang, dan putusan pengadilan. Yuridis normatif juga meneliti tentang kaidah-kaidah hukum dan filsafat hukum. Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hukum, norma hukum, dan filsafat hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 46/ 3) Bahan Hukum Tersier PUU-VIII/2010. Bahan hukum berasal dari Kamus Besar Jenis penelitian yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, Kamus Arab-Indonesia, penelitian kepustakaan (library research). kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, Penelitian ini dilakukan dengan menjelajahi majalah elektronik, surat kabar, dan bermacam data pustaka yang dapat menambah sebagainya. informasi terkait sumber kajian yaitu UndangTeknik pengumpulan data yang digunakan Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Putusan adalah studi dokumen. Studi dokumen yang Nomor 46/PUU-VIII/2010. dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri penelitian ini adalah data yang diperoleh dari salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 201

| 201

10/28/2016 9:31:11 AM

46/PUU-VIII/2010, buku Ibnu ‘Asyur yang dalam amar penetapan atas Perkara Isbat Nikah berjudul Maqᾱṣid al-Syar’iyyah al-Islamiyyah, dengan Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs pada dan sebagainya yang relevan dengan kajian tanggal 18 Juni 2008. dalam penelitian ini (Syamsudin, 2007: 101). Bahwa menurut pemohon, Pasal 2 ayat Analisis data, langkah yang dilakukan (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang antara lain dengan mengolah data yang Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap berkaitan dengan kajian Putusan Nomor 46/ hak konstitusional pemohon dan anak pemohon PUU-VIII/2010, kemudian menafsirkan serta yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan menganalisa Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI dengan menggunakan seluruh data yang telah 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan direduksi dan kemudian baru diambil kesimpulan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anak (Prastowo, 2011: 237-239). pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundangundangan, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mempunyai III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kronologi Putusan dan Pertimbangan kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun ketentuan tersebut mengandung Hakim Mahkamah Konstitusi kesalahan yang cukup fundamental karena tidak Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir sesuai dengan hak konstitusional yang diatur atas permohonan judicial riview yang diajukan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D oleh MM dan MIR. Pemohon melalui kuasa ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan hukumnya mengajukan permohonan judicial kerugian konstitusional bagi pemohon. riview bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Pernyataan pemohon bahwa pemberlakuan dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juni 2010 serta Pasal 2 ayat (2) merupakan kesalahan yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan cukup fundamental dirasa tidak berlandaskan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus hukum, karena hak kostitusional seseorang 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak akan dirugikan dengan adanya peraturan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai terkait keharusan pencatatan perkawinan, namun sebaliknya dengan adanya keharusan pencatatan berikut: perkawinan, hak konstitusional berupa Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993 telah perlindungan hukum seseorang dapat terpenuhi. berlangsung perkawinan antara pemohon (MM) Terkait alasan permohonan pemohon bahwa dengan seorang laki-laki bernama M di Jakarta, dengan wali nikah almarhum MI, disaksikan oleh hak konstitusional pemohon telah dirugikan almarhum MYU dan R, dengan mahar berupa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Undangseperangkat alat salat, uang 2.000 Riyal, satu set Undang Perkawinan adalah tidak benar, karena perhiasan emas, dan berlian dibayar tunai dan masih ada peluang pemohon untuk mendapatkan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut hak pemohon dengan melakukan permohonan dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama M. isbat nikah ke pengadilan agama. Sebenarnya Pernyataan ini sebagaimana yang tercantum bukan hak konstitusi pemohon yang dilanggar 202 |

Jurnal isi.indd 202

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

oleh Undang-Undang Perkawinan sehingga pemohon merasa dirugikan, namun pemohon yang tidak mengambil hak pemohon berupa akta nikah dengan tidak melakukan pencatatan perkawinan ketika melakukan perkawinan sehingga pemohon merasa dirugikan.

ibadah atau akad, sedangkan syarat tawsiqy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Misalnya, pencatatan nikah di lembaga yang berwenang, hal ini merupakan syarat tawsiqy atau dalam hukum nasional disebut syarat administratif sebagai wujud perlindungan bagi suatu perkawinan jika terjadi pengingkaran atau hal lain di kemudian hari. Pencatatan atau akta nikah ini menjadi bukti bahwa benar telah terjadinya suatu akad nikah antara si A dan si B. Sedangkan contoh syarat syar’i-nya ialah adanya ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan calon mempelai pada saat berlangsungnya akad nikah tersebut. Kelima unsur ini menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah, jika kelima unsur tersebut terpenuhi, maka akad nikah yang dilakukan telah sah, dan sebaliknya (Zein, 2004: 33-34).

Dalam posita, pemohon menyatakan bahwa perkawinan pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon menjadi anak di luar perkawinan berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas Jadi jika dilihat perkawinan antara pemohon dan tidak sah. (MM) dengan seorang laki-laki bernama M, pernikahan tersebut adalah sah, karena telah Bahwa akibat dari pemberlakuan Pasal memenuhi syarat syar’i menurut hukum Islam 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dapat serta menurut undang-undang, sebagaimana menyebabkan suatu ketidakpastian hukum yang dicantumkan dalam pertimbangan majelis hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal hakim dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. tersebut telah melanggar hak konstitusional Hanya saja syarat tawsiqy atau administratifnya anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga belum terpenuhi, dan syarat ini tidak menjadi menyebabkan beban psikis terhadap anak penentu sah atau tidaknya nikah pemohon, dikarenakan tidak adanya pengakuan dari hanya pernikahan pemohon tidak memiliki bukti bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu otentik akan pernikahannya dan perlu dilakukan saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, pembuktian kembali di kemudian hari jika terjadi ketakutan, dan ketidaknyamanan anak dalam perselisihan tentang perkawinan pemohon. pergaulannya di masyarakat. Menurut Syekh Jaad Al-Haq Ali Jaad AlHaq sebagaimana yang dikutip oleh Zein, syarat nikah dapat dibagi kepada dua kategori, syarat syar’i dan syarat tawsiqy. Syarat syar’i adalah suatu syarat yang menentukan keabsahan suatu

Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 203

Anak pemohon memiliki status hukum sebagai anak sah, bukan anak di luar perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh | 203

10/28/2016 9:31:11 AM

Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya Akta Nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Menimbang bahwa, pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan: “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan Dari bunyi pasal di atas, dapat dilihat bahwa yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan secara subtansial atau pada prinsipnya peraturan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwayang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sebuah perkawinan yang belum tercatat, dan misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan alasan-alasan yang dicantumkan pada dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang pasal di atas, perkawinan yang belum tercatat juga dimuat dalam daftar pencatatan.” dapat diajukan isbat nikah agar memperoleh bukti (akta nikah) dari perkawinannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa: Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan pemohon memohon kepada majelis hakim agar faktor yang menentukan sahnya perkawinan; berkenan memberikan putusan sebagai berikut: dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban 1. Menerima dan mengabulkan permohonan administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor uji materiil pemohon untuk seluruhnya; yang menentukan sahnya perkawinan adalah 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan masing-masing pasangan calon mempelai. dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; negara melalui peraturan perundang-undangan 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 merupakan kewajiban administratif. Menimbang ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai bahwa pokok permasalahan hukum mengenai kekuatan hukum yang mengikat dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa segala akibat hukumnya. “yang dilahirkan di luar perkawinan.” Untuk Perkara uji materiil ini telah diputuskan oleh memperoleh jawaban dalam perspektif yang majelis hakim dalam Putusan Nomor 46/PUU- lebih luas perlu dijawab pula permasalahan VIII/2010 dengan pertimbangan sebagai berikut: terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

204 |

Jurnal isi.indd 204

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Artinya:

“Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”

Pertimbangan hakim bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Terkait pertimbangan hakim terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan memang benar bahwa tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Karena anak tersebut tidak berhak untuk menanggung hukum dari perbuatan orang Pernyataan hakim bahwa hubungan anak tuanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak Quran Surah Al-An’am ayat 164 yang berbunyi: semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 205

| 205

10/28/2016 9:31:11 AM

Jika dilihat dari segi hukum Islam, ini bertentangan dengan aturan yang telah ada, bahwa hubungan nasab seorang anak kepada ayahnya hanya akan terjalin dengan adanya perkawinan baik sah, fasid, atau senggama syubḥat. Mahkamah Konstitusi hanya melihat dari sisi anak yang dirugikan akibat perbuatan orang tuanya dan mengabaikan status hubungan kedua orang tua si anak yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut.

keluarga ibunya,” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim memutuskan: 1.

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;

2.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3.

206 |

Jurnal isi.indd 206

4.

Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;

5.

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010).

B.

Status Nasab Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Itu artinya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 perdata dengan wanita yang melahirkannya, Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran hubungan timbal balik antara anak dengan Negara Republik Indonesia Tahun 1974 ibu seperti hak dan kewajiban masing-masing Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara wajib dipenuhi oleh ibu terhadap anak dan Republik Indonesia Nomor 3019) yang juga sebaliknya. Hal serupa juga diatur dalam menyatakan: “Anak yang dilahirkan hukum Islam, hukum membebankan kewajiban di luar perkawinan hanya mempunyai orang tua terhadap anak hanya kepada ibu dan hubungan perdata dengan ibunya dan mengabaikan tanggung jawab laki-laki yang telah Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

menyebabkan kehamilan atau ayah biologis si anak. Pemahaman ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Namun setelah keluarnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya dibebankan kepada ibu, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah biologis si anak, dengan syarat hubungan antara anak dengan ayah biologis tersebut dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain bahwa benar memiliki hubungan darah. Ayah biologis memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anaknya sebagaimana layaknya tanggung jawab dan kewajiban ayah terhadap anak sah. Bahkan anak yang lahir di luar perkawinan dapat bernasab kepada ayah biologisnya tanpa menghiraukan ada atau tidaknya perkawinan antara ibu dan ayah biologisnya.

kedudukan anak yang berbeda di mata hukum, berarti negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang menjadi warganya. Keinginan negara ini merupakan suatu upaya pencegahan terjadinya kemudaratan bagi anak dalam masyarakat dengan melakukan perlindungan dalam bentuk tidak adanya pengelompokan anak. Namun jika dilihat dari sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai tindakan yang akan melegalkan perzinahan, karena tanpa menghiraukan ada atau tidaknya perkawinan antara ibu dan ayah biologis anak, anak akan tetap memiliki nasab kepada ayah biologisnya, ini akan mendatangkan muḍarat di kemudian hari, dan berimbas kepada kewajiban si ayah, seperti kewajiban menjadi wali nikah, memberikan nafkah, meninggalkan warisan, dan lain-lainnya, yang pada dasarnya tidak dapat terjadi. Dalam Islam dikenal kaidah fikih yang berbunyi:

Terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mencoba untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami oleh Artinya: “Segala mudarat (bahaya) harus anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini dihindarkan sedapat mungkin.” sejalan dengan bunyi Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, Artinya: dan berkembang serta berhak atas perlindungan “Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang mendatangkan bahaya yang lain.” berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil beserta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Artinya: “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.” (Zaidan, 2008: 131-132). Pasal di atas menunjukkan bahwa Dari kaidah-kaidah di atas dapat diambil pada prinsipnya negara melarang adanya pengelompokan status terhadap anak, karena kesimpulan bahwa menasabkan anak yang lahir di dengan adanya pengelompokan status dan luar perkawinan merupakan suatu tindakan yang

Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 207

| 207

10/28/2016 9:31:11 AM

mendatangkan mudarat yaitu akan membuka peluang besar untuk orang berzina karena tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh pelaku zina akan nasab dari anak yang akan lahir, dan hal ini sepatutnya harus dihindarkan.

jawab terhadap anak yang harus dipikul kelak, dan si anak juga terpenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih ada diskriminasi terhadap anak di luar perkawinan, namun di sisi lain hak anak telah terpenuhi.

Bahaya jika membiarkan anak yang lahir di luar perkawinan mendapat stigma negatif dan sikap diskriminatif dari lingkunganya, karena itu dapat menghambat pertumbuhan si anak ke arah yang baik, apa lagi jika tidak terpenuhinya hakhak anak seperti hak pendidikan, perlindungan, nafkah, kasih sayang, dan lainnya, karena tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Namun bahaya di atas tidak dapat dihilangkan dengan menghubungkan nasab anak kepada ayahnya, karena tindakan tersebut akan mendatangkan bahaya yang jauh lebih besar lagi.

Pandangan tersebut muncul disebabkan karena bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu. Selama ini undang-undang hanya memberikan definisi anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Timbul masalah ketika Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan frasa “anak yang lahir di luar perkawinan,” siapa sebenarnya anak yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Apakah terbatas kepada anak yang lahir dalam perkawinan siri atau anak zina? Atau mungkin semua kategori anak? Oleh karena tidak adanya peraturan penjelas terkait putusan Kaidah terakhir menjelaskan bahwa tersebut, maka banyak permasalahan yang menghindari mudarat yang timbul akibat timbul, termasuk dalam menafsirkan hubungan menghubungkan nasab anak yang lahir di luar perdata yang dimaksud dalam putusan tersebut. perkawinan kepada ayah biologis sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, lebih dianjurkan Berdasarkan ketidakjelasan definisi anak di untuk dipilih daripada hanya mendatangkan luar perkawinan dalam putusan, dalam penelitian mashlahat bagi anak yang lahir di luar perkawinan. ini diambil satu kemungkinan bahwa yang Artinya, bukan mengabaikan kemashlahatan dimaksud dengan anak yang dilahirkan di luar anak, namun harus mengambil jalan tengah yang perkawinan adalah semua kategori anak karena dapat meminimalisir kemudaratan yang akan pada prinsipnya, Putusan Mahkamah Konstitusi timbul, seperti membebankan tanggung jawab berlaku secara universal oleh sebab itu selama pemenuhan hak anak seperti nafkah, pendidikan, belum ada penjelasan, maka semua kategori anak kesejahteraan, perlindungan, warisan berupa selain anak sah termasuk dalam definisi anak wasiat wajibah kepada ayah biologis sebagai yang lahir di luar perkawinan. hukuman tambahan karena telah melakukan kesalahan tanpa menghubungkan nasab anak C. Penerapan Teori Hifzhu Nasl pada kepada dirinya. Karena dengan begitu dapat Putusan Mahkamah Konstitusi sedikit meminimalisir perzinahan, sebab sanksi Menurut Ibnu Saidah secara etimologi, yang harus diterima masih berat, perempuan (hifzhu) merupakan lawan dari kata akan memikirkan masa depan anaknya yang tidak kata yang artinya menjaga sesuatu atau jarang lalai memiliki bapak, dan laki-laki juga akan berfikir dua kali untuk berzina karena ada tanggung (diabaikan) (Al-Ifrigi, 2005: 441). Sedangkan 208 |

Jurnal isi.indd 208

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

kata nasl merupakan isim mufrad dari kata harus dipenuhi adalah maslahat tersebut sesuai dengan maqᾱṣid al-syar’iyyah dan kata nasl bersinonim dengan kata (Badri, 2014: 119-120). dan kata yang berarti anak-anak atau keturunan (Mustafa et.al., n.d.: 928). Jadi hifzhu Menurut istilah maqᾱṣid al-syar’iyyah nasl yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah al-ma’anni allati syari’at laha al-ahkam menjaga keturunan atau tidak mengabaikan yang artinya kandungan nilai yang menjadi kejelasan keturunan dari seorang anak. tujuan mensyariatkan hukum. Jadi, maqᾱṣid alsyar’iyyah adalah tujuan-tujuan yang hendak Menurut Imam Al-Ghazali, hifzhu nasl dicapai dari suatu penetapan hukum (Isa, 2009: merupakan salah satu dari lima hal pokok yang 91). merupakan memelihara agama (ḥifẓu al-din), memelihara jiwa (ḥifẓu al-nafs), memelihara akal Menurut Ibnu ‘Asyur, teori maqᾱṣid al(ḥifẓu al-‘aql), memelihara keturunan (ḥifẓu al- syar’iyyah dapat dibagi dalam konteks umum nasl), dan memelihara harta (ḥifẓu al-mal). Wajib dan khusus. Menurutnya, maqaṣid secara dipelihara dan termaksud ke dalam kategori al- umum adalah sebagai berikut: tujuan umum ḍarūriyyah (Mustafa et.al., n.d.: 213). Kategori mengsyariatkan adalah makna dan hikmah yang al-ḍarῡriyyah dalam maqᾱṣid al-syar’iyyah menjadi pertimbangan al-syari’ dalam semua memiliki peringkat pertama dalam hal mencapai, hukum yang Dia syariatkan atau sebagian menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi besarnya. Pertimbangan itu tidak hanya berbatas umat manusia, karena merupakan sesuatu yang pada satu jenis kondisi khusus dari hukum syariat. harus diwujudkan oleh seluruh umat. Tatanan Tujuan syariat yang khusus adalah cara-cara yang kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan dimaksudkan oleh al-syari’ dalam memastikan mengalami kehancuran. tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam Imam Al-Ghazali sebagaimana yang aktivitas mereka yang khusus (‘Asyur, 2009: 49). dikutip oleh Badri juga menetapkan beberapa syarat agar kemaslahatan (al-maṣlahah) dapat Maqᾱṣid al-syar’iyyah bermaksud dijadikan sebagai penemuan hukum, antara lain: mencapai, menjamin, dan melestarikan 1. Kemaslahatan itu masuk dalam kategori kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya peringkat al-ḍarῡriyyah. Artinya bahwa umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala untuk menetapkan suatu kemaslahatan, prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi al-ḍarῡriyyah, al-hajiyyah, dan al-tahsinah lima unsur pokok maṣlahah atau belum (Wahyudi, 2007: 45). Menurut Ibnu ‘Asyur sampai pada batas tersebut. sebagaimana yang dikutip oleh Jabbar, al2. Kemaslahatan itu bersifat qaṭ’i. Artinya yang dimaksud dengan kemaslahatan ḍarūriyyah (tujuan-tujuan primer) didefinisikan tersebut benar-benar telah diyakini sebagai sebagai sesuatu yang harus diwujudkan oleh maṣlahah tidak didasarkan hanya pada seluruh umat. Tatanan kehidupan tidak akan dugaan. 3. Kemaslahatan itu bersifat kulli. Artinya tegak tanpanya, bahkan mengalami kerusakan. bahwa kemaslahatan itu berlaku secara Ibnu ‘Asyur memperjelas bahwa yang dimaksud umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila kemaslahatan tersebut dengan kerusakan adalah kerusakan yang bersifat individual, maka syarat lain yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi seperti Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 209

| 209

10/28/2016 9:31:11 AM

binatang. Imam Al-Ghazzali menetapkan lima hal pokok yang wajib dipelihara dan termasuk ke dalam kategori ḍarūriyyah yaitu: memelihara agama (ḥifẓu din), memelihara jiwa (ḥifẓu nafs), memelihara akal (ḥifẓu ‘aql), memelihara keturunan (ḥifẓu nasl), dan memelihara harta (ḥifẓu mal) (Sabil, 2013: 214). Berbicara tentang nasab anak di luar perkawinan sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan (ḥifẓu nasl), karena nasab seorang anak berpengaruh kepada hak dan kewajibannya terhadap orang tua, dan jika nasab tidak dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan dapat terhubungnya nasab seorang anak kepada ayah, maka orang yang berzina tidak akan khawatir lagi dengan konsekuensi nasab anaknya kelak, hal ini dapat membuka peluang lebih besar untuk orang berbuat zina dan menjaga nasab juga merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi agar tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi seperti hewan yang melakukan hubungan tanpa harus didahului dengan akad nikah. Maqᾱṣid al-hajiyyah (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termaksud dalam kategori al-ḍarῡriyyah. Sebaliknya, menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan al-ḍarῡriyyah. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan. Artinya jika hal-hal al-hajiyyah tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan (Wahyudi, 2007: 46). Misalnya, untuk memelihara keturunan sebagai tujuan primer melalui menikah maka dibutuhkan kelengkapan, misalnya 210 |

Jurnal isi.indd 210

dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasikan perkawinan memang nikah bisa saja dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perangkat pelengkapnya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan baik masalah harta atau masalah anak. Maqᾱṣid al-tahsiniyyah (tujuan-tujuan tersier). Menurut Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Jabbar, al-tahsiniyyah berarti mengambil hal-hal yang patut dari adat yang baik, dan menjauhi kebiasaan buruk yang ditolak oleh akal sehat. Semua ini terhimpun dalam subjek akhlak mulia. Sementara Ibnu ‘Asyur mendefinisikan al-tahsiniyyah sebagai sesuatu yang dengan sebabnya akan terwujud kesempurnaan tatanan hidup umat, sehingga mereka hidup dengan aman dan tentram. AlTahsiniyyah merupakan aspek yang dipandang sebagai tolok ukur keelokan suatu masyarakat di mata umat manusia (Sabil, 2013: 220-221). Dalam hal memelihara keturunan maqāṣid al-tahsiniyyah dapat terlihat dalam ritual adat aqiqah, turun tanah, kenduri tujuh bulanan, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut memberitahukan bahwa adanya keturunan yang akan lahir dari suatu keluarga kepada masyarakat, agar tidak timbul gunjingan akan keturunan atau anak tersebut di kemudian hari. Namun jika hal itu tidak diindahkan, maka tidak akan membawa kerusakan, hanya saja terlihat kurang sempurna dalam tatanan masyarakat. Dari ketiga tingkatan kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan seorang Muslim adalah kualitas dan tingkatan kepentingan kemaslahatan itu sehingga dapat ditentukan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

dahulu. Kemaslahatan al-ḍarῡriyyah harus lebih didahulukan dari al-hajiyyah dan kemaslahatan al-hajiyyah harus lebih didahulukan dari kemaslahatan al-tahsiniyyah (Firdaus, 2004: 84).

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Hubungan perdata kecuali nasab yang dimaksud dalam putusan tersebut dapat dianggap Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat sebagai ganti rugi yang dialami oleh perempuan dipahami bahwa dalam hal penemuan hukum, yang dihamili serta anak biologis (anak di luar harus melihat kemaslahatan secara universal perkawinan). dan komprehensif agar benar-benar tercapai apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor Terkait Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang 46/PUU-VIII/2010 tidak sesuai dengan teori merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang hifzhu nasl, namun jika hubungan perdata yang Perkawinan, masih dirasa kurang sesuai dengan dimaksud hanya kewajiban timbal balik terbatas teori hifzhu nasl dalam maqᾱṣid al-syar’iyyah, dalam hal pemberian nafkah, maka putusan karena menjaga dan memelihara kesucian nasab ini sangat tepat dan sesuai dengan maqᾱṣid alketurunan itu merupakan kemaslahatan yang syar’iyyah, karena menjaga jiwa (ḥifẓu nafs) paling urgen untuk dilindungi. Jika kesucian dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan nasab ini tidak dijaga, maka eksistensinya sebagai kemaslahatan al-ḍarῡriyyah yang harus dijaga. al-maṣlahah al-ḍarῡriyyah akan rusak dan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar IV. KESIMPULAN seperti manusia khususnya umat Islam tidak akan Berdasarkan dari uraian analisis dalam takut lagi untuk berzina karena keturunannya akan tetap memiliki nasab yang sama seperti bab-bab sebelumnya, maka hasilnya dapat anak yang sah, jadi tidak ada lagi benteng yang disimpulkan sebagai berikut: akan meminimalisir perzinahan. 1. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Di satu sisi, jika Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dimaknai dengan hubungan perdata dalam hal pemberian nafkah, perwalian, dan hak mewarisi (berupa hibah) kecuali hak nasab antara anak di luar perkawinan dengan ayah, maka ini dirasa sangat tepat dalam upaya perlindungan anak, dan sesuai dengan maqᾱṣid al-syar’iyyah, karena menjaga jiwa (ḥifẓu nafs) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan al-ḍarῡriyyah yang harus dijaga. Sebagaimana dijelaskan pula dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum,

Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 211

Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan hubungan perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya antara lain: a. Kehamilan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak, ibu, dan bapak. b.

Hubungan anak dengan seorang lakilaki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan | 211

10/28/2016 9:31:11 AM

darah antara anak dengan laki-laki V. tersebut sebagai bapak.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan c. Tidak tepat dan tidak adil jika hukum tersebut di atas, dapat diberikan beberapa saran hanya menetapkan hubungan anak antara lain: dengan ibunya saja dan membebaskan 1. Secara umum, kepada pemerintah, agar laki-laki yang menyebabkan dapat memberikan penjelasan terkait kehamilan dari tanggung jawabnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini agar tidak timbul perbedaan penafsiran oleh d. Hukum harus memberikan para pakar hukum dan kebingungan di perlindungan dan kepastian yang adil kalangan masyarakat, serta pemerintah terhadap status seorang anak yang di harus membuat suatu peraturan atau luar perkawinan dan hak-hak yang putusan yang memiliki daya paksa ada padanya. terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini 2. Adapun akibat hukum yang timbul dari seperti perintah tegas agar ayah biologis Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memenuhi kewajiban nafkah kepada anak terkait Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang biologisnya. Perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan seharusnya hanya bernasab 2. Secara khusus, kepada masyarakat Indonesia, agar dapat menaati aturan kepada ibu dan tidak bernasab kepada ayah hukum yang telah terbentuk, khususnya biologisnya, namun ayah biologis dapat aturan dalam hukum perkawinan, dengan dibebankan kewajiban untuk memenuhi melakukan pencatatan pada setiap hak anak yang lahir di luar perkawinan perkawinan, agar tidak timbul hal-hal yang dengan catatan hubungan darah antara dapat merugikan diri sendiri serta anak yang anak dengan ayah biologisnya dapat dilahirkan, karena pencatatan perkawinan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu sarana menjaga berkembang sekarang seperti tes DNA. kesucian keturunan sebagaimana yang 3. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dianjurkan dalam maqᾱṣid al-syar’iyyah. bertentangan dengan teori hifzhu nasl, namun jika hubungan perdata yang 3. Dan kepada mahasiswa, agar dapat meneliti lebih jauh lagi tentang hikmah serta alasan dimaksud hanya kewajiban timbal balik di balik penetapan jumhur ulama bahwa terbatas pada hal pemberian nafkah, anak di luar perkawinan (anak zina) maka putusan ini sangat tepat dan sesuai dinasabkan kepada ibu, tidak kepada ayah dengan teori hifzhu nafs dalam maqᾱṣid al-syar’iyyah, karena menjaga jiwa anak (ḥifẓu nafs) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan alḍarῡriyyah yang harus dijaga.

212 |

Jurnal isi.indd 212

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

DAFTAR ACUAN ‘Asyur, I. (2009). Maqᾱṣid al-syar’iyyah Islamiyah. Kairo: Dar al-Salam. Abdillah, K. (2015). Status dan hak anak di luar

Islam). Banda Aceh: Ar-Raniry Press. Mustafa, I. et.al. (n.d.). Al-mu’jam al-washith. Juz 2. Teheran: Maktabah ‘Ilmiyah.

nikah (Studi sejarah sosial putusan Mahkamah

Muthohar, A.M. (2013, Januari 28). Sebuah catatan

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Tesis

untuk Mahkamah Konstitusi (MK) terkait

tidak dipublikasi. Yogyakarta: Prodi Hukum

pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Islam, UIN Sunan Kalijaga.

Perkawinan. Diakses dari http://mifdlol.staff.

Ali, Z. (2010). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Al-Ifrigi, I.M. (2005). Lisan al-‘Arabi jilid 1. Beirut: Dar Sadir. __________. (2005). Lisan al-‘Arabi jilid 7. Beirut: Dar Sadir. Al-Syatibi. (1342). Al-muwafaqat fi ushul al-ahkam. Beirut: Dar al- Fikr. az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani. Badri, K. (2014). Kedudukan anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010 menurut teori fiqh dan perundang-undangan (Analisis pendekatan al-maslahat al-mursalah). Tesis yang tidak dipublikasi. Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2014. Djamil, F. (1999). Filsafat hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Firdaus. (2004). Ushul fiqh; Metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim. Hendri. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah dan kaitannya terhadap kewarisan. Skripsi tidak dipublikasi. Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry. Isa, A.G.

(2009). Menelusuri paradigma fiqh

Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Zakyyah)

Jurnal isi.indd 213

kontemporer (Studi beberapa masalah hukum

stainsalatiga.ac.id/2013/01/28/sebuah-catatanuntuk-keputusan-mahkamah-konstitusi-mkterkait-pelaksanaan-uu-no-1-tahun-1974tentang-perkawinan/ Napitupulu, D.M.I. (2012). Kajian mengenai status anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan Jakarta:

KUHPerdata.

Fakultas

Hukum,

Universitas Indonesia. Prastowo, A. (2011). Metode penelitian kualitatif dalam

perspektif

rancangan

penelitian.

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Rahayu, S.N. (2013). Hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan orang tua (Studi komperatif putusan Mahkamah Kostitusi No. 46/PUUVII/2012 dan hukum Islam. Skripsi tidak dipublikasi. Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry. Ridwansyah, M. (2015). Nafkah anak luar kawin menurut konsep hifzhu al-nafs (Kajian putusan Mahkamah

Konstitusi

Nomor

46/PUU-

VIII/2010). Jurnal Yudisial, 8(1), 65-83. Sabil, J. (2013). Validitas maqashid al-Khalq (Kajian terhadap pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asyur). Disertasi tidak dipublikasi. Banda Aceh: Program Pasca Sarjana, IAIN ArRaniry.

| 213

10/28/2016 9:31:11 AM

Saifuddin. (2013). Hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis (Perspektif hukum Islam dan hukum positif. Skripsi tidak dipublikasi. Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry. Sarifudin. (2015). Teori maslahat at-Tufi dan penerapannya

(Dalam

analisis

kasus

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010

tentang

status

anak

di

luar perkawinan). Tesis tidak dipublikasi. Yogyakarta: Prodi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga. Sarong, A.H. (2010). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Banda Aceh: PeNA. Soimin, S. (2010). Hukum orang dan keluarga perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam, dan hukum adat. Jakarta: Sinar Grafika. Syah, I.M. (1999). Filsafat hukum Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Syamsudin. (2007). Operasionalisasi penelitian hukum. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Wahyudi, Y. (2007). Ushul fikih versus hermeneutika membaca Islam dari Kanada dan Amerika. Cet. 4. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. Witanto, D.Y. (2012). Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan

MK

tentang

uji

materiil

UU

Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka. Zaidan, A.K. (2008). Al-wajiz; 100 kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari. Rida, M.M. (Ed). Jakarta: Al-Kausar. Zein, S.E.M. (2004). Problematika hukum keluarga Islam kontemporer. Jakarta: Prenada Media.

214 |

Jurnal isi.indd 214

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 195 - 214

10/28/2016 9:31:11 AM

KAITAN DASAR GUGATAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Kajian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS

THE FUNDAMENTAL CORRELATION OF A LAWSUIT AND CORPORATE GOVERNANCE An Analysis of Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS A. Dwi Rachmanto Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 E-mail: [email protected] Naskah diterima: 15 Januari 2016; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016 ABSTRAK

ABSTRACT

Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS merupakan contoh kasus sengketa antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang bertindak sebagai investor di Indonesia. Banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tiga hal yang didalilkan oleh pihak penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangan awal dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menerima sebuah gugatan yang diajukan tidak hanya gugatan wanprestasi tetapi sekaligus gugatan perbuatan melawan hukum. Terkait hal benturan kepentingan karena rangkap jabatan, meskipun dijadikan dalil gugatan oleh pihak penggugat, namun dalam putusan ini tidak dijadikan dasar dan pertimbangan hakim. Justru hal yang tidak berkorelasi secara normatif, yaitu ketiadaan tata kelola perusahaan yang baik, dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ PN.BKS ini. Dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif tentang perbedaan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, persoalan jabatan rangkap oleh orang yang sama dalam beberapa perusahaan, serta korelasi antara gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik.

The Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS is an example of a civil case concerning a dispute between Indonesian citizen with foreign citizen who is undertaking business of infestations in Indonesia. The judges have consideration in many respects in effort to resolve the case. Three points raised in the lawsuit by the plaintiff are based on a breach of contract and a tort. On a preliminary consideration, it can be deduced that the judge may accept simultaneous lawsuits, not just a lawsuit in a breach of contract, but at once a tort. The argument in the lawsuit filed by the plaintiff is related to a conflict of interest in regard of concurrent positions, however the judges did not take it into consideration in making the decision. The very thing that lacks of normatively consistent correlation, i.e., the absence of good corporate governance, even becomes the basis of consideration of the judge in the Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS. This focus is discussed in a normative analysis concerning the matter of differences between two lawsuits, a tort and a breach of contract, the issue of concurrent position occupied by the same person in several companies, and the correlations between a breach of contract or tort with the lacking of good corporate governance. Keywords: breach of contract, tort, corporate governance.

Kata kunci: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tata kelola perusahaan.

Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 215

| 215

10/28/2016 9:31:11 AM

I. A.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Dalam berkas putusan diketahui bahwa KLMI melakukan transaksi pembelian bahan baku kepada KYM. Akibat dari transaksi tersebut Masuknya investasi sekaligus investor timbul kewajiban pembayaran bunga oleh KLMI merupakan sesuatu yang tak terelakkan dalam kepada KYM tanpa didukung: perdagangan global, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ 1. Dokumen-dokumen korporasi yang PN.BKS, merupakan contoh kasus sengketa menjadi dasar pembebanan bunga; dan antara warga negara Indonesia dengan warga 2. Persetujuan atau tanda tangan direktur ML negara asing yang melakukan investasi sekaligus yang merupakan perwakilan pemegang sebagai pihak investor di negara Indonesia. saham PTMP. KYM sebuah perusahan yang didirikan Permasalahan lain yang dapat disimpulkan berdasarkan hukum negara Taiwan mendirikan dari berkas putusan adalah bahwa selama berdiri, KLMI sebuah perusahaan dengan dasar hukum KLMI hanya melaksanakan satu kali Rapat pendirian menggunakan hukum Indonesia. Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yaitu Komposisi saham KLMI yaitu: 75% (tujuh pada tahun 1999 (tabel 2). puluh lima persen) dimiliki oleh KYM dan 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh PTMP. Kemudian pada tahun 2006, KLMI juga Berdasarkan pembagian saham tersebut maka telah menujuk PTDSJ sebagai main dealer susunan pengurus KLMI mayoritas dikuasai oleh untuk wilayah Bali dan Lombok. Penunjukan KYM, meliputi jajaran direksi: seorang presiden tersebut dibuktikan melalui surat KLMI yang direktur, SKC; tiga orang direktur, KCP, HJC, dan disampaikan tertanggal 27 Juni 2006, dengan FKWM; serta jajaran komisaris meliputi: seorang Nomor Surat 187/VI-ACC/KLMI/06, dan wakil presiden komisaris, LMF; dan dua orang transfer Bank Chinatrust Indonesia Nomor CLG komisaris, TCL dan LCC. Sedangkan perwakilan 079486 tertanggal 1 Februari 2006. Hal ini berarti susunan pengurus pihak PTMP, meliputi seorang telah terjadi pengeluaran uang dari KLMI kepada yang duduk di jajaran direktur, ML; seorang pihak lain (PTDSJ) tanpa diketahui oleh pihak presiden komisaris, RN; dan seorang komisaris, perwakilan PTMP. Lebih lanjut, di sisi yang lain, HS. Berikut tabel susunan pengurus KLMI (tabel dari berkas putusan pengadilan negeri diketahui 1): Tabel 1. Pengurus KLMI PENGURUS KLMI DIREKSI dari KYM

DIREKSI dari PTMP

Presiden Direktur, SKC

Direktur, ML

Direktur, KCP Direktur, HJC Direktur, FKWM KOMISARIS dari KYM

KOMISARIS dari PTMP

Wakil Presiden Komisaris, LMF

Presiden Komisaris, RN

Komisaris, TCL Komisaris, LCC

216 |

Jurnal isi.indd 216

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:11 AM

Tabel 2. Jabatan Rangkap DIREKSI dari KYM sebagai PENGURUS KLMI

PENGURUS PTKSR

Presiden Direktur, SKC Direktur, KCP

Direktur, SKC

Direktur, HJC Direktur, FKWM KOMISARIS dari KYM

KOMISARIS

Wakil Presiden Komisaris, LMF

Komisaris Utama, KCP

Komisaris, TCL

Komisaris, LMF

Komisaris, LCC

bahwa terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara KLMI dengan PTKSR, di mana PTKSR merupakan perseroan yang ditunjuk oleh KLMI sebagai main dealer untuk area Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bekasi, dan Cikarang.

kepentingan karena rangkap jabatan, walaupun dijadikan dalil gugatan oleh pihak penggugat, namun tidak menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 266/ PDT.G/2007/PN.BKS. Justru hal yang tidak berkorelasi secara normatif, yaitu ketiadaan

tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar Dari apa yang telah dipaparkan, maka pertimbangan hakim dalam memutus Putusan terdapat beberapa permasalahan hukum yang Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS. sangat berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan beberapa hal inilah yang didalilkan dalam B. Rumusan Masalah gugatan oleh pihak penggugat meliputi: Dari apa yang telah dipaparkan dalam di atas, maka pertanyaan yang diajukan adalah: 1. Transaksi keuangan dengan pihak ketiga; Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya 1. Apa yang menjadi dasar pengajukan gugatan secara simultan, baik gugatan berlangsung satu kali; dan berdasarkan wanprestasi maupun gugatan 3. Benturan kepentingan rangkap jabatan berdasarkan perbuatan melawan hukum pengurus perseroan. dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ PN.BKS? Ketiga hal yang didalilkan oleh pihak penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi 2. Mengapa jabatan rangkap yang sebenarnya dan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam dilarang oleh undang-undang namun tidak pertimbangan awal dan dengan diputuskannya menjadi pertimbangan oleh hakim dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS dapat memutus Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ disimpulkan bahwa hakim dapat menerima PN.BKS? sebuah gugatan yang diajukan tidak hanya gugatan wanprestasi tetapi sekaligus gugatan 3. Bagaimana korelasi antara ketaatan hukum badan hukum (perusahaan) dengan prinsip perbuatan melawan hukum. Dalam hal benturan 2.

Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 217

| 217

10/28/2016 9:31:12 AM

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)? C.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ PN.BKS ini mempunyai tujuan:

memutuskan untuk: pertama, menerima atau menolak perkara gugatan yang didasarkan pada gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; kedua, memberi pertimbangan apakah seseorang memiliki jabatan rangkap yang dilarang; dan ketiga bahwa hukum sangat berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

1.

Untuk menganalisis sebuah gugatan dapat secara simultan dilakukan tidak hanya mencakup gugatan wanprestasi tetapi juga D. Studi Pustaka sekaligus gugatan perbuatan melawan Dari apa yang telah diuraikan di atas, hukum dalam Putusan Nomor 266/ maka permasalahan hukum yang terjadi sangat PDT.G/2007/PN.BKS; berkaitan erat dengan:

2.

Untuk menganalisis kasus jabatan rangkap yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 1. Gugatan Perdata Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Umumnya perkara perdata atau gugatan yang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan Nomor 266/ masuk dalam perkara perdata dapat disebabkan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati para PDT.G/2007/PN.BKS; pihak atau dapat dikarenakan perbuatan melawan Untuk menganalisis korelasi antara ketaatan hukum. Anatomi perkara perdata yang diakibatkan badan hukum atas hukum yang berlaku oleh perjanjian dan perbuatan melawan hukum dengan tata kelola perusahaan dalam dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS. (Gunawan, 2014) (gambar 1):

3.

Kegunaan penelitian Putusan Nomor 266/ Perikatan pada prinsipnya didasarkan pada PDT.G/2007/PN.BKS ini meliputi: dua hal, yaitu: 1.

2.

218 |

Jurnal isi.indd 218

Secara teoritis diharapkan dapat memberi a. Perjanjian pemahaman atas perbedaan mendasar antara dasar gugatan wanprestasi dan dasar gugatan Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian. Namun selain perbuatan melawan hukum, konsekuensi batasan yang terdapat dalam Pasal 1313 yuridis jabatan rangkap berdasarkan KUHPerdata, kita dapat dengan mudah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 menemukan definisi atau batasan perjanjian tentang Larangan Praktik Monopoli dan selain dari Pasal 1313 KUHPerdata. Persaingan Usaha Tidak Sehat dan korelasi antara ketaatan akan hukum dengan tata b. Hukum kelola perusahaan yang baik; Pada awalnya istilah yang digunakan Secara praktis diharapkan dapat menjadi bukanlah hukum, tetapi undang-undang, referensi bagi para penegak hukum dalam Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

Gambar 1. Hukum Perikatan

Perikatan

Perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata Hukum Pasal 1352 KUHPerdata

Hukum saja Pasal 298 KUHPerdata Hukum disertai perbuatan manusia

Perbuatan sesuai hukum Pasal 1354 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata

namun sejak Januari 1919, pada saat dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen maka istilah yang digunakan menjadi hukum.



Pasal 1354 KUHPerdata menyatakan: “Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diamdiam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.”

b.

Perbuatan Melawan Hukum



Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dasar hukum perikatan yang timbul karena undang-undang atau hukum adalah Pasal 1352 KUHPerdata. Adapun isi Pasal 1352 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Perikatan yang lahir karena undangundang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”

Berdasar isi Pasal 1352 KUHPerdata tersebut, perikatan yang lahir karena undangundang (hukum), dibagi kembali menjadi dua, yaitu: 1. Perikatan akibat dari hukum (undangundang) saja seperti dimaksud dalam Pasal 298 KUHPerdata. Pasal 298 KUHPerdata lebih dikenal dengan nama alimentasi. 2.

Kriteria perbuatan melanggar hukum Perikatan akibat dari hukum yang disertai menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, perbuatan manusia yang dibagi menjadi dua yaitu (Mahkamah Agung Rrepublik Indonesia, 1991): meliputi: a.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum (undang-undang)

1.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 219

| 219

10/28/2016 9:31:12 AM

2.

Melanggar hak subjektif orang lain;

si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan 3. Melanggar kaidah tata susila; wanprestasi (Subekti, 2010: 45); Pelanggaran 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, terhadap perjanjian yang telah disepakati ketelitian serta sikap hati-hati yang disebut wanprestasi (Agustina, 2012: 4); Tidak seharusnya dimiliki seseorang dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan pergaulan dengan sesama warga masyarakat dalam perjanjian, atau melanggar perjanjian yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau terhadap harta benda orang lain. menurut perjanjian (Gunawan, 2014). Dari empat kriteria perbuatan melawan Wanprestasi pada dasarnya meliputi hukum tersebut, telah terjadi perubahan istilah dan tentu makna, dari sebelumnya lebih dikenal empat hal, yaitu: tidak melakukan apa yang dengan perbuatan melawan undang-undang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa (onwetmatigedaad) menjadi perbuatan melawan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana hukum (onrechmatigedaad). Hal ini dapat dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan dimengerti karena pengertian hukum jauh lebih tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang luas dibandingkan dengan undang-undang. menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Lebih Hal lain, selain telah terjadi perubahan makna, lanjut, gugatan perkara perdata dengan dalil kriteria perbuatan melawan hukum tidak bersifat gugatan wanprestasi dalam Putusan Nomor kumulatif, hal ini berarti bilamana salah satu 266/PDT.G/2007/PN.BKS harus diberi arti kriteria telah terpenuhi, maka dapat diklasifikasi bahwa gugatan tersebut muncul karena apa yang telah disepakati dalam perjanjian tidak sebagai perbuatan melawan hukum. dilaksanakan oleh setidaknya salah satu pihak Dari apa yang telah diuraikan berkaitan yang membuat dan bersepakat atas perjanjian. dengan perikatan yang timbul karena perjanjian Dengan kalimat lain, wanprestasi/ingkar janji dan perikatan yang timbul karena hukum, maka hanya dimungkinkan atas dasar perjanjian yang perbedaan keduanya dapat disampaikan sebagai sah dan prestasi dari yang diperjanjikan terukur berikut (Gunawan, 2014) (tabel 3): (Gunawan, 2014). Pelanggaran terhadap perjanjian lebih Perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah wanprestasi. Terdapat (onrechmatigedaad), dalam konteks Indonesia berbagai pengertian dari wanprestasi, berikut ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan undangbeberapa pengertian dari wanprestasi: Apabila Tabel 3. Perbedaan Perikatan Perikatan karena Perjanjian Kata sepakat

Keharusan

Dikehendaki para pihak yang terikat

Tidak dikehendaki para pihak yang terikat

Bersifat sukarela

Bersifat keterpaksaan

Mengandung unsur “priority of contract”

Mengandung unsur “public interest”

Faktor kerugian diperhitungkan dan disepakati sebelumnya

Faktor kerugian diperhitungkan dan disepakati sebelumnya

220 |

Jurnal isi.indd 220

Perikatan karena Hukum

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan; dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Fuady, 2013: 3).

Menurut Agustina, dilihat dari tujuan gugatan, maka gugatan wanprestasi menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian terlaksana, ganti rugi yang diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan atau expectation loss. Sedangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menempatkan penggugat pada posisi sebelum Dari paparan tersebut, sesuatu yang nampak terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga jelas berkaitan dengan perbedaan wanprestasi ganti kerugian yang diberikan adalah kerugian dan perbuatan melawan hukum namun tidak yang nyata (Agustina, 2012: 12). demikian menurut Hartkamp dan Tillema, karena mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan Di sisi yang lain terdapat perbedaan, mendasar antara perbuatan melawan hukum dan berkaitan dengan perikatan yang timbul karena wanprestasi (Khairandy, 2013: 317). Lebih lanjut perjanjian yang bilamana salah satu pihak mereka berpendapat bahwa terdapat persamaan mengingkari akan berdampak pada kemungkinan unsur-unsur antara wanprestasi dan perbuatan munculnya gugatan wanprestasi, dan perikatan melawan hukum, meliputi: perbuatan; melawan yang timbul karena hukum bilamana ada hukum; kesalahan; dan kerugian. pelanggaran akan mengakibatkan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu di dalam Pendapat yang kurang lebih sama perjanjian dasarnya kesepakatan sedangkan disampaikan Asser-Rutten yang menyatakan di dalam perbuatan melawan hukum dasarnya bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara adalah keharusan; dalam perjanjian akibat yang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, ditimbulkan dikehendaki sedangkan perbuatan karena melakukan wanprestasi merupakan melawan hukum akibat yang ditimbulkan pelanggaran atas hak orang lain, juga merupakan tidak dikehendaki; dalam perjanjian terdapat gangguan terhadap hak kebendaan (Khairandy, sifat kesukarelaan sedangkan dalam perbuatan 2013: 319). Di sisi yang lain, Meijer berpendapat melawan hukum terdapat sifat keterpaksaan; dan bahwa tidak melaksanakan kewajiban yang dalam perjanjian terdapat daya ikat bagi para timbul dari perjanjian (kewajiban kontraktual) pihak yang terikat sedangkan dalam perbuatan tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian melawan hukum terdapat public interest perbuatan melawan hukum, karena perikatan yang (Gunawan, 2014). didasarkan oleh undang-undang yang mencakup perbuatan melawan hukum berada di samping Privity of contract terkandung makna perikatan yang didasarkan oleh perjanjian, dan bahwa perikatan yang timbul dan berdasar pada keduanya dalam bidang yang berbeda (Khairandy, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang 2013: 318). Pendapat lainnya disampaikan oleh membuatnya dan kekuatan perjanjian tersebut Pitlo, bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun laksana undang-undang (Poole, 2014: 426). dari sistematika undang-undang, wanprestasi Sedangkan di dalam public interest terkandung tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan makna bahwa perjanjian yang timbul karena melawan hukum (Khairandy, 2013: 320). undang-undang/hukum salah satu tujuannya Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 221

| 221

10/28/2016 9:31:12 AM

adalah melindungi dan menjaga kepentingan yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya umum. (Fuady, 2013: 134-135). Perikatan yang timbul dari perjanjian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi, yang meliputi biaya, rugi, dan bunga. Pengertian biaya (kosten), adalah semua pengeluaran atau ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak; pengertian kerugian (schaden), adalah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur; dan pengertian bunga (interessen), adalah kerugian yang berupa keuntungan yang ‘direncanakan’ oleh kreditur (Agustina, 2012: 5). Yang menjadi dasar bahwa ganti rugi dapat dihitung dan jumlahnya terbatas, seperti tertulis dalam KUHPerdata, yaitu:

Pasal 1247: Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya.



Pasal 1248: Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi tiga hal, yaitu: pertama, ganti rugi nominal, yaitu memberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya jumlah kerugian; kedua, ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban; dan ketiga, ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah

222 |

Jurnal isi.indd 222

Selain dari apa yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan ganti rugi, hal lain yang membedakan ganti rugi di antara kedua sumber perikatan tersebut, perikatan berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang adalah berkaitan dengan tujuan dari meminta ganti rugi yang didasarkan pada gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan yang didasarkan ada wanprestasi, maka pertimbangan ganti rugi didasarkan kepada “seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed),” yang berarti kehilangan keuntungan yang diharapkan atau sering disebut dengan istilah expectation loss atau winstderving. Sedangkan ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss (Suharnoko, 2004: 118). Dari apa yang telah dipaparkan berkaitan dengan anatomi perikatan, dan pendapat para ahli tentang perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dalam realitas sering terjadi mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Pentingnya pembedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasar perbuatan melawan hukum adalah karena dalam praktik biasanya penggugat memulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia meminta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian (wanprestasi). Demikian sebaliknya dapat juga terjadi, penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, kemudian tergugat menjawab bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kasus yang ada seharusnya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Khairandy, 2013: 319).

dua arus utama, yaitu: pertama, pendapat klasik yang menyatakan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki ranah masing-masing. Wanprestasi berdasar pada perikatan yang bersumber pada perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum berdasar pada perikatan yang bersumber pada undangundang. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dianggap sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum dalam arti luas di dalamnya termasuk wanprestasi.

Sebelumnya juga telah disampaikan bahwa, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Sering juga dikatakan bahwa, tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila 2. perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya a. sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata), selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. b.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ (tertinggi) perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Dari paparan berkaitan dengan perbedaan Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. antara wanprestasi dan perbuatan melawan RUPS diatur dalam Pasal 75 sampai dengan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 223

| 223

10/28/2016 9:31:12 AM

2007. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau dewan komisaris. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dianggap sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Melalui RUPS perubahan anggaran dasar RUPS dapat dilakukan. Namun penyimpangan terhadap RUPS sebagai organ tertinggi perseroan dapat dilakukan dan dimungkinkan apabila pemegang saham mengambil keputusan mengikat dengan syarat semua pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan mengikat yang disampaikan.

Pengawasan oleh dewan komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai operasional perseroan maupun jenis usaha yang dijalankan perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan dewan komisaris harus bertujuan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Jumlah anggota dewan komisaris seperti juga direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat “majelis,” dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta perseroan wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Selain tugas pengawasan, dewan komisaris juga mempunyai fungsi memantau penerapan dan efektivitas praktik good corporate governance (GCG) (Sutedi, 2015: 130). d. Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan perseroan dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar. Direksi dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini dimiliki oleh direksi c. Dewan Komisaris secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama Tugas dewan komisaris melakukan tidak bertentangan dengan undang-undang dan pengawasan dan memberikan nasihat kepada anggaran dasar perseroan, serta tidak bertentangan direksi. Tugas pengawasan dan pemberian dengan RUPS. Bilamana direksi terdiri lebih nasihat itu dilaksanakan oleh dewan komisaris dari satu orang, yang berwenang mewakili berdasarkan anggaran dasar perseroan. perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali

224 |

Jurnal isi.indd 224

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

anggaran dasar menentukan lain. Syarat direksi yang utama adalah harus orang perseorangan. Hal ini berarti di Indonesia berkaitan dengan direksi perseroan terbatas tidak mengenal adanya pengurus perseroan badan hukum maupun badan usaha (Sutedi, 2015: 97). 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Curang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur tentang: a.

Perjanjian yang dilarang

Tentang monopoli dan persaingan curang diatur berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu meliputi: 1. Perjanjian oligopoli: penguasaan pangsa pasar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku usaha, dan 75% pangsa pasar. 2.

Penetapan harga, meliputi empat hal penetapan, yaitu: penetapan harga yang sama di antara pelaku usaha; penetapan harga yang berbeda; penetapan harga di bawah harga pasar; dan penetapan minimum harga jual.

3. Pembagian wilayah meliputi: membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang/atau jasa; dan menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa. 4. Perjanjian pemboikotan meliputi: perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan hal yang sama; dan

perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain. 5. Perjanjian kartel: suatu kerjasama di antara produsen/pedagang, yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas tertentu. 6. Perjanjian trust: suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau membentuk perusahaan yang lebih besar, tetapi dengan mempertahankan eksistensi dari masing-masing perusahaan anggota tersebut, dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa. 7. Perjanjian oligopsoni: penguasaan pangsa pasar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pembeli, menguasai 75% pangsa pasar. 8. Integrasi vertikal: penguasaan serangkaian proses produksi mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh seorang pelaku usaha tertentu. 9.

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri: perjanjian tersebut memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan

Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 225

Perjanjian tertutup: perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok.

| 225

10/28/2016 9:31:12 AM

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. b.

Kegiatan yang dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Curang diatur berbagai bentuk kegiatan yang dilarang, yaitu meliputi: 1. Monopoli: pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu.

c.

2. Monopsoni: tindakan penguasaan pangsa pasar untuk membeli sesuatu produk tertentu. 3.

4.

Penguasaan pangsa pasar, meliputi: menolak pesaing; menghalangi konsumen untuk berbisnis dengan pesaing; membatasi peredaran produk; diskriminasi pelaku usaha; melakukan jual rugi atau jual dengan 4. harga sangat rendah; dan penetapan biaya secara curang.

Merger (penggabungan perusahan), akuisisi (pengambilalihan perusahaan), dan konsolidasi (peleburan perusahaan).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Secara teoritis prinsip atau asas tata kelola 4. Persekongkolan, meliputi: mengatur perusahaan yang baik (CGC) meliputi: pemenang tender; memperoleh a. Transparansi, yaitu untuk menjaga rahasia perusahaan; dan menghambat objektivitas dalam menjalankan bisnis, pasokan produk. perusahaan harus menyediakan informasi Posisi dominan yang dilarang yang material dan relevan dengan cara

1. Penyalahgunaan posisi dominan, meliputi: pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa

Jurnal isi.indd 226

2. Jabatan rangkap, meliputi: kedua perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama; keterkaitan usaha yang erat; dan kedua perusahan tersebut secara bersama-sama menguasai pangsa pasar. 3. Pemilikan saham, meliputi: Satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih 50% pangsa, atau dua atau lebih pelaku usaha kelompok usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Curang diatur berbagai bentuk posisi dominan yang dilarang, yaitu meliputi:

226 |

yang bersaing; pembatasan pasar dan pengembangan teknologi; dan menghambat pesaing untuk masuk pasar

yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya; Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

b.

Akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat b. Transparansi, mewajibkan adanya suatu mempertanggungjawabkan kinerjanya informasi yang terbuka, tepat waktu, secara transparan dan wajar. Untuk itu serta jelas, dan dapat diperbandingkan, perusahaan harus dikelola secara benar, yang menyangkut keadaan keuangan, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan dengan tetap memperhitungkan perusahaan; kepentingan pemegang saham dan c. Akuntabilitas, menjelaskan peran dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas tanggung jawab, serta mendukung merupakan prasyarat yang diperlukan untuk usaha untuk menjamin penyeimbangan mencapai kinerja yang berkesinambungan; kepentingan manajemen dan pemegang c. Responsibilitas, yaitu perusahaan harus saham, sebagaimana yang diawasi oleh mematuhi peraturan perundang-undangan dewan komisaris; serta melaksanakan tanggung jawab d. Pertanggungjawaban, memastikan terhadap masyarakat dan lingkungan dipatuhinya peraturan-peraturan serta sehingga dapat terpelihara kesinambungan ketentuan yang berlaku sebagai cermin usaha dalam jangka panjang dan mendapat dipatuhinya nilai-nilai sosial (Sutedi, 2012: pengakuan sebagai good corporate citizen. 4). d. Independen, yaitu perusahaan harus Lebih lanjut, tata kelola perusahaan dikelola secara independen sehingga dipandang sebagai interaksi di antara pelaku masing-masing organ perusahaan tidak dalam fungsi manajemen, yaitu pihak manajemen; saling mendominasi dan tidak dapat pihak pengawasan, yaitu dewan komisaris dan diintervensi oleh pihak lain. komite audit; pihak monitoring, yaitu regulator; e. Kewajaran, yaitu dalam melaksanakan dan pihak pemakai, yaitu investor, kreditor, serta kegiatannya perusahaan harus senantiasa pemangku kepentingan lainnya. memperhatikan kepentingan pemegang Di sisi yang lain, tata kelola perusahaan saham dan pemangku kepentingan lainnya (GCG) yang baik menurut The Organization for berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan Economic Cooperatian memiliki enam kriteria, (Komite Nasional Kebijakan Governance, yaitu (OEDC: 2004): 2006: 5-7). a. Ensuring the Basis for an Effective Ada juga yang berpendapat bahwa, secara Corporate Governance Framework umum unsur-unsur tata kelola perusahaan yang Tata kelola perusahaan harus baik meliputi: mengedepankan transparansi dan pasar a. Keadilan, menjamin perlindungan hak yang efisien, konsisten dengan aturan para pemegang saham dan menjamin hukum serta jelas mengartikulasikan terlaksananya komitmen dengan para pembagian tanggung jawab di antara yang investor; berbeda pengawasan, dan menegakkan peraturan pemerintah.

Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 227

| 227

10/28/2016 9:31:12 AM

The Rights of Shareholders and Key II. METODE Ownership Functions Metode penelitian ini menggunakan metode Tata kelola perusahaan harus penelitian hukum normatif, yaitu penelitian melindungi dan memfasilitasi hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pelaksanaan hak-hak pemegang saham. pustaka atau data sekunder (Soekanto, 1990: 14-15) atau penelitian mengenai norma hukum c. The Equitable Treatment of Shareholders Tata kelola perusahaan harus memastikan positif (Hartono, 1994: 145) atau merupakan keadilan perlakuan untuk semua pemegang penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap saham, termasuk pemegang saham data sekunder (Soemitro, 1990: 11). Penelitian minoritas dan pemegang saham asing. ini menganalisis dan mengkritisi putusan hakim, Semua pemegang saham harus memiliki pertama, pertimbangan (konsiderans) yang kesempatan untuk memperoleh ganti rugi menampilkan alasan-alasan yang mencakup yang efektif bagi pelanggaran hak-hak fakta-fakta dan dasar-dasar hukum terkait; kedua, diktum (kesimpulan) yang memuat isi putusan. mereka. Penelitian ini secara khusus meneliti Putusan d. The Role of Stakeholders in Corporate Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS. Governance Bahan hukum primer dalam penelitian ini Tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang secara spesifik meliputi Kitab Undang-Undang ditetapkan oleh hukum atau melalui Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang kesepakatan bersama, dan mendorong Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara aktif kerjasama antara perusahaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang dan pemangku kepentingan dalam Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan menciptakan keuntungan, pekerjaan, dan Usaha Tidak Sehat, dan Putusan Nomor 266/ PDT.G/2007/PN.BKS. keberlanjutan keuangan perusahaan. b.

e.

f.

228 |

Jurnal isi.indd 228

Disclosure and Transparency Tata kelola perusahaan harus memastikan ketepatan waktu dan mengungkapkan segala hal secara akurat, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini menggunakan sumber-sumber rujukan bahan hukum sekunder berupa bahan bacaan hukum, baik dalam bentuk cetak maupun bahan bacaan virtual (internet).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN The Responsibilities of the Board A. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Tata kelola perusahaan harus menjamin Hukum strategi perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen perusahaan, dan Penggugat mengajukan dua dalil gugatan, akuntabilitas pengurus perusahaan terhadap yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan perusahaan dan para pemegang saham. melawan hukum. Bilamana gugatan wanprestasi diajukan maka secara teoritis harus ada perjanjian

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

yang menjadi dasar dan harus ada prestasi yang terukur yang ditegaskan dalam perjanjian, baru kemudian dapat disimpulkan bahwa apakah telah terjadi wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan bilamana terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi dasar adalah bukan perjanjian tetapi hukum, norma kesopanan dan kesusilaan. Bilamana kasus dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS mengajukan dua dalil gugatan, baik dalil gugatan wanprestasi maupun dalil gugatan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya pihak penggugat menyadari bahwa ranah gugatan antara yang satu dengan yang lain berbeda. Pertanyaannya, apakah RUPS yang tidak dilaksanakan secara rutin dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut akan dibahas pengertian dan ruang lingkup wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

kepengurusan di KLMI, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara KYM dan PTMP didasarkan pada perjanjian. Selain berdasar perjanjian, melalui pembagian saham 75% KYM dan 25% PTMP, maka sebenarnya prestasi perjanjian menjadi terukur. Perjanjian antara KYM dan PTMP tentu telah melalui proses verifikasi kecakapan, kata sepakat, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam konteks suatu sebab yang halal, maka perjanjian antara KYM dan PTMP seharusnya terikat dan tunduk dengan kebiasaan yang berlaku, kepatutan dan hukum. Oleh sebab itu, pada saat perjanjian dilaksanakan dan bilamana terdapat kekurangan pengaturan atas substansi tertentu yang tidak diatur dalam perjanjian, namun sepanjang diatur dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut harusnya diberi makna bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu sendiri. Hal ini berarti, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak PTMP kepada KYM karena tidak melaksanakan RUPS secara rutin harusnya ditolak oleh hakim, karena masih menjadi bagian dari substansi gugatan perbuatan melawan perjanjian atau gugatan wanprestasi.

Dari rumusan tentang wanprestasi yang telah dipaparkan di atas, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sebelum wanprestasi terjadi terdapat peristiwa di antara para pihak untuk sepakat atas hak dan kewajiban tentang sesuatu hal, baik untuk tidak melakukan sesuatu menurut Subekti, melanggar apa yang telah disepakati B. Kata Sepakat atau Keharusan menurut Agustina, dan tidak memenuhi apa yang Salah satu syarat subjektif yang harus ditetapkan sehingga mengakibatkan pelanggaran dipenuhi dalam perikatan yang didasarkan menurut Gunawan. pada perjanjian adalah kata sepakat. Bilamana Gugatan wanprestasi Putusan Nomor 266/ perjanjian tidak didasarkan pada kata sepakat PDT.G/2007/PN.BKS secara teori yang telah maka perjanjian dimaksud tidak memenuhi syarat dipaparkan dalam studi pustaka harus memenuhi keabsahan perjanjian seperti yang tertuang dalam dua hal, pertama terdapat perjanjian antara para Pasal 1320 KUHPerdata. Kata sepakat merupakan pihak, dan kedua prestasinya harus terukur. syarat keabsahan perjanjian yang tertuang Dalam hal perjanjian, maka pada saat disepakati dalam Pasal 1320 KUHPerdata butir kesatu. pembagian saham antara antara pihak KYM dan Akibat yang ditimbulkan dari ketidaksepakatan pihak PTMP, yang berakibat pada komposisi Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 229

| 229

10/28/2016 9:31:12 AM

dalam perjanjian berarti perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable), dan dimintakan pembatalannya melalui pengadilan. Pembatalan perjanjian karena alasan ketidaksepakatan bersifat konstitutif.

pihak yang sepakat membuat perjanjian, sedangkan pada perikatan yang timbul dan didasarkan pada hukum (undang-undang), perikatan timbul umumnya karena tidak dikehendaki oleh para pihak. Bila perikatan yang timbul dari perjanjian dikehendaki para pihak dikaitkan dengan berkas Dari berkas Putusan Nomor 266/ Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS maka PDT.G/2007/PN.BKS, salah satu yang dapat nampak bahwa para pihak, yaitu antara para pihak disimpulkan adalah bahwa terdapat kata sepakat di dalam KLMI dengan pihak PTMP memang antara pihak KLMI yang di dalamnya terdapat menghendaki perikatan berdasarkan perjanjian. direksi dari pihak KYM dan direksi dari pihak PTMP, kata sepakat setidaknya untuk pihak KYM Kehendak yang timbul dari kedua belah akan memasok barang (motor) kepada pihak pihak juga nampak di dalam kepengurusan PTMP. Kata sepakat juga terjadi antara direksi masing-masing terdapat orang yang sama, walau dari pihak KYM yang merupakan pengurus berbeda secara jabatan, di mana presiden direktur KLMI dengan pengurus PTKSR, kata sepakat KLMI juga menjabat sebagai direktur KYM. antara KLMI dengan PTKSR setidaknya dalam Kemudian ada kesamaan fungsionaris walau hal mendistribusikan barang (motor) pihak KLMI berbeda jabatan dalam perusahaan KLMI yang oleh pihak PTKSR. Sedangkan dalam perikatan memasok barang (motor) kepada PTKSR, yaitu yang timbul atas dasar hukum, yang menjadi orang yang memangku jabatan presiden direktur dasar perikatan adalah bukan kata sepakat tetapi KLM sama dengan orang yang memangku keharusan para pihak untuk sepakat berdasar atas jabatan direktur PTKSR, orang yang memangku hukum atau undang-undang. jabatan direktur KLMI sama dengan orang yang Ilustrasi sederhana atas keharusan bersepakat karena undang-undang/hukum dalam konteks Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ PN.BKS, adalah bila para pihak yang terlibat tidak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan lain yang dilarang oleh peraturan perudang-undangan, kepatutan dan kesopanan yang berlaku di Indonesia atau tidak dijalankannya RUPS yang diamanatkan oleh UUPT.

memangku jabatan komisaris utama PTKSR, dan orang yang memangku jabatan wakil presiden komisaris di KLMI sama dengan orang yang memangku jabatan komisaris di PTKSR. Hal lain sebagai wujud dari dikehendaki adalah pihak KYM menghendaki memasok barang (motor) kepada pihak PTMP, kemudian KLMI menghendaki untuk mendistribusi barang (motor) pihak KLMI oleh pihak PTKSR. D.

Sukarela atau Terpaksa

Perbedaan karakteristik lainnya antara C. Dikehendaki Para Pihak atau Tidak perikatan yang timbul atas dasar perjanjian Dikehendaki Para Pihak dan perikatan yang timbul atas dasar hukum adalah dasar perikatan yang timbul karena Perikatan yang didasarkan pada perjanjian, perjanjian adalah kesukarelaan dari para pihak maka ikatan yang terjadi dikehendaki oleh para 230 |

Jurnal isi.indd 230

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

untuk saling mengikatkan diri dan bersepakat dalam perjanjian, sedangkan dalam perikatan yang timbul dan didasarkan pada hukum pada umumnya lebih disebabkan karena keterpaksaan para pihak untuk saling mengikatkan diri.

adalah karena pihak tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin seperti yang diharuskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau dengan kalimat lain, tidak melaksanakan RUPS dianggap sebagai Dalam konteks Putusan Nomor 266/ sebuah perbuatan melawan hukum/UndangPDT.G/2007/PN.BKS, para pihak yang terlibat Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan di dalamnya secara sukarela mengikatkan diri Terbatas yang dilakukan oleh pihak KLMI. untuk mengadakan dan mendistribusi barang (motor). Pembagian 75% saham milik KYM Masalahnya adalah, apakah bila sebuah dan 25% saham milik PTMP merupakan wujud perusahaan tidak melaksanakan RUPS dapat dari kesukarelaan. Kemudian terjadi perikatan digugat oleh pemegang saham dengan dasar yang bersumber dari perjanjian antara KLMI gugatan perbuatan melawan hukum? Menurut dengan PTKSR dalam hal penunjukan kepada penulis, tidak melaksanakan RUPS memang PTKSR untuk menjadi agen barang (motor) di dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan Indonesia, demikian halnya dengan hubungan hukum, namun perlu dipahami bahwa hukum di perikatan yang bersumber dari perjanjian antara luar perjanjian yang disepakati oleh para pihak KLMI dengan PTDSJ, di mana KLMI menujuk atau para pemegang saham justru merupakan PTDSJ untuk menjadi distributor barang (motor) bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian di wilayah tertentu. itu sendiri, karena perjanjian pada prinsipnya tidak boleh melanggar kepatutan, kebiasaan, dan hukum itu sendiri. Bilamana dianalogikan E. Privity of Contract dan Public Interest dengan adanya sebuah perjanjian antara para Dalam konteks privity of contract para pihak, namun perjanjian tersebut tidak mengatur pihak yang terlibat dalam Putusan Nomor 266/ tentang tata cara berakhirnya perjanjian secara PDT.G/2007/PN.BKS, akta pendirian KLMI sepihak, maka berakhirnya perjanjian harus yang di dalamnya terdapat pihak KYM dengan merujuk pasal-pasal yang terdapat dalam PTMP, perjanjian antara KLMI dengan PTKSR, KUHPerdata, seperti misalnya Pasal 1266 dan dan perjanjian antara KLMI dengan PTDSJ Pasal 1267 KUHPerdata. tentu memiliki kekuatan laksana undang-undang. Sedangkan public interest misalnya berkaitan F. Perhitungan Faktor Kerugian Disepakati undang-undang perpajakan, melalui pembayaran dan Tidak Disepakati pajak oleh pihak KLMI, pihak PTKSR dan pihak PTDSJ, baik pajak penghasilan maupun Perhitungan faktor kerugian dalam pajak pertambahan nilai, yang oleh negara akan perikatan yang timbul atas dasar perjanjian dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. seharusnya dapat disepakati sejak substansi perjanjian dibicarakan. Faktor kerugian dalam Dalam konteks public interest yang menjadi perjanjian pada umumnya meliputi tiga hal, yaitu dasar gugatan perbuatan melawan hukum biaya (kosten), kerugian (schaden), dan bunga Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 231

| 231

10/28/2016 9:31:12 AM

undang-undang/hukum atau atas dasar perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi yang diminta dimungkinkan jauh lebih besar bilamana dibandingkan dengan perikatan yang timbul dari perjanjian. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan ganti rugi yang dimohonkan akibat perikatan yang didasari oleh undang-undang/hukum yang tidak didasari oleh kesepakatan tentang besar Ilustrasi tentang ganti rugi atas dasar ganti rugi seperti yang terjadi dalam perikatan perjanjian dalam konteks Putusan Nomor 266/ yang timbul dari perjanjian. PDT.G/2007/PN.BKS, yaitu pertama, berkaitan Penulis sendiri lebih memilih bahwa dengan akta pendirian KLMI yang di dalamnya terdapat pihak KYM dengan PTMP, salah terdapat perbedaan ranah antara gugatan satunya berkaitan dengan keuntungan (deviden) wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan yang akan diterima oleh masing-masing pihak hukum, dan berkaitan dengan Putusan Nomor berdasarkan persentase jumlah saham yang 266/PDT.G/2007/PN.BKS, maka sepanjang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik bilamana terdapat perjanjian dan prestasinya dapat diukur, perusahaan menghasilkan keuntungan maupun yaitu berkaitan dengan hubungan hukum yang bilamana perusahaan mengalami kerugian. menimbulkan sengketa antara KYM dan PTMP; Kedua, berkaitan dengan perjanjian antara antara KLMI dan PTKSR; dan antara KLMI dan KLMI dengan PTKSR. Pihak KLMI mempunyai PTDSJ, maka gugatannya adalah wanprestasi. kewajiban untuk memenuhi perjanjian melalui Sedangkan bilamana tidak terjadi hubungan pengiriman barang (motor) kepada PTKSR, dan hukum yang berdasar dari perjanjian antara PTKSR berkewajiban untuk mendistribusikan PTKSR dengan PTDSJ, maka bilamana salah di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. satu pihak merasa dirugikan, gugatannya adalah Ketiga berkaitan dengan perjanjian antara KLMI perbuatan melawan hukum. (interessen). Dalam perikatan yang timbul dan atas dasar perjanjian prestasinya terukur, maka sebagai konsekuensi logis perhitungan atas kemungkinan kerugian yang timbul di kemudian hari seharusnya terukur. Hal ini berarti, terukur dalam konteks ganti rugi artinya dapat dihitung secara tepat dan jumlahnya terbatas.

dengan PTDSJ yang secara substansi kurang lebih sama dengan perjanjian antara pihak KLMI dengan PTKSR. Apabila KLMI tidak dapat memasok barang (motor) baik kepada PTKSR maupun kepada PTDSJ, maka pihak PTKSR dan PTDSJ dapat meminta ganti rugi kepada pihak KLMI, demikian sebaliknya apabila PTKSR dan PTDJS tidak dapat memenuhi kesepakatan yang diperjanjikan dengan KLMI, maka pihak KLMI dapat menuntut ganti rugi kepada pihak PTKSR dan PTDSJ. Sedangkan ganti rugi dalam konteks pelanggaran atas undang-undang atau ganti rugi akibat perjanjian yang timbul dan berdasarkan 232 |

Jurnal isi.indd 232

G. Jabatan Rangkap, Monopsoni

Monopoli,

dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang jabatan rangkap, monopoli, dan monopsoni. Jabatan rangkap diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:12 AM

b.

memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

tentang adanya jabatan rangkap yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal dari didirikannya perusahaan yang akan menjadi distributor utama atas sebuah barang di Indonesia sampai dengan Monopoli diatur dalam Pasal 17 pendirian perusahaan distributor wilayah dapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: ditemukan pelanggaran jabatan rangkap yang 1. Pelaku usaha dilarang melakukan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun penguasaan atas produksi dan atau 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan pemasaran barang dan atau jasa yang Usaha Tidak Sehat. dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. H. Tata Kelola Perusahaan dan Gugatan 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap Perbuatan Melawan Hukum melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa Tata kelola perusahaan yang baik (good sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: corporate governance) bukan merupakan tema a. barang dan atau jasa yang bersangkutan yang berkaitan dengan ranah normatif (hukum), belum ada substitusinya; atau b. mengakibatkan pelaku usaha namun pada akhirnya penulis menganggap lain tidak dapat masuk ke dalam perlu menganalisis karena dalam Putusan persaingan usaha barang dan atau Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS, khususnya jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok dalam pertimbangan menjadi salah satu yang pelaku usaha menguasai lebih dari dipertimbangkan hakim dalam memutuskan 50% pangsa pasar satu jenis barang Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS. atau jasa tertentu. Perusahaan yang melaksanakan tata kelola Monopsoni diatur dalam Pasal 18 perusahaan (CGC), seharusnya akan terhindar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: dari baik gugatan wanprestasi maupun gugatan 1. Pelaku usaha dilarang menguasai perbuatan hukum. penerimaan pasokan atau menjadi pembeli Dalam anggaran dasar KLMI diatur bahwa tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan presiden direktur berhak dan berwenang bertindak terjadinya praktik monopoli dan atau untuk dan atas nama direksi serta mewakili persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap perseroan, tetapi khusus untuk membuka rekening, menguasai penerimaan pasokan atau menandatangani bilyet giro, cheque ataupun hal menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu lain yang berkaitan dengan pengeluaran uang pelaku usaha atau satu kelompok pelaku perseroan harus ditandatangani oleh dua orang usaha menguasai lebih dari 50% pangsa direktur, masing-masing dari pihak KYM dan pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. PTMP. Hal ini juga diatur dalam Joint Venture Dalam Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ Agreement, Pasal 9.7, bahwa: “the Shareholder PN.BKS, tidak dimasukkan pertimbangan meeting may authorize the President Director to

Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 233

| 233

10/28/2016 9:31:12 AM

Gambar 2. Tata Kelola Perusahaan Tata kelola perusahaaan yang baik (Good Corporate Governance)

Kemandirian

Transparansi

Akuntabilitas

Responsibilitas

Kewajaran

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

take loans from banks in accordance with relevant regulations of bank. Any bank account opened in the name of KLMI shall be operated by the joint signatures of Director appointed respectively from Party A and Party B.” Dalam era globalisasi untuk bisa tetap eksis dan berkembang dengan baik maka perusahaanperusahaan dalam berbagai bentuk tersebut harus melakukan pembenahan-pembenahan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang biasa dikenal dengan istilah good corporate governance. Secara definitif, dapat dikatakan bahwa good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari prinsip good corporate governance yakni kemandirian, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Untuk efektivitas pelaksanaan good corporate governance dalam perusahaan berbentuk perseroan rasanya tidak mencukupi kalau hanya berlandaskan nilai-nilai moral yang terkandung dalam good corporate governance tersebut, diperlukan penerapan prinsip-prinsip 234 |

Jurnal isi.indd 234

good corporate governance dalam bentuk peraturan perundangan (hukum) sehingga bisa mendorong prinsip-prinsip good corporate governance tersebut dalam operasional perseroan yang memiliki akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Untuk melihat kaitan antara prinsip-prinsip good corporate governance dengan hukum yang mengatur perusahaan berbentuk perseroan terbatas dapat dicermati ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari teori tentang GCG tersebut di atas, maka bila sebuah perusahaan, atau perusahaan berbadan hukum perseroan, yang berarti tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara sistematis menjalankan UUPT dan secara simultan menerapkan prinsip-prinsip GCG, maka sebenarnya perusahaan tersebut akan jauh dan terhindar dari gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum. Transparansi jalannya perusahan yang didasarkan pada UUPT misalnya berkaitan dengan keterwakilan pengurus, domisili perusahaan, kejelasan pihakpihak pemegang saham, laporan neraca tahunan merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:13 AM

prinsip transparansi GCG yang berdasar pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi UUPT. mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, yaitu perbuatan melawan hukum dasar gugatannya Dari prinsip akuntabilitas GCG yang adalah karena pelanggaran terhadap hukum berkorelasi dengan UUPT, adalah berkaitan (undang-undang), sedangkan wanprestasi dasar dengan komposisi pemegang saham, komposisi gugatannya adalah pelanggaran atas perjanjian pengurus, sistem laporan keuangan bulanan dan yang disepakati. Selain yang satu berdasar pada tahunan, pelaksanaan RUPS, proses likuidasi/ undang-undang dan yang lain berdasar pada pembubaran, sistem audit, dan pembagian perjanjian, perbedaan utama lainnya adalah kewenangan pengurus yang secara rinci dalam hal ganti rugi untuk perbuatan melawan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran hukum tidak terukur, sedangkan ganti rugi untuk rumah tangga. wanprestasi terukur sesuai dengan apa yang Dari prinsip responsibilitas GCG yang diperjanjikan. berkorelasi dengan UUPT, adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban atas keuntungan dan kerugian bilamana sebuah perusahaan masih tertutup atau sudah terbuka, berkaitan dengan sejauh mana tanggung jawab pengurus perusahaan, seperti presiden komisaris, komisaris, direktur utama dan direktur, serta bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat setidaknya melalui pembayaran pajak. Dari prinsip independen GCG yang berkorelasi dengan UUPT, adalah berkaitan dengan domisili perusahaan, kewenangan pemegang saham dalam menentukan pengurus perusahaan, mengatur substansi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara mandiri. Dari prinsip kewajaran yang sering juga disebut sebagai prinsip keadilan yang berkorelasi dengan UUPT adalah terutama penyertaan modal dan saham harus diberi makna secara wajar dan proporsional dengan menjunjung tinggi keadilan para pihak yang ada di dalamnya. IV. KESIMPULAN Dari apa yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan perdata antara

Dalam konteks para pihak yang terkait dengan Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/ PN.BKS, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan para pihak yang berdasar perjanjian dan kemungkinan prestasinya terukur adalah hubungan antara KLMI dengan KYM; KLMI dengan PTDJS; dan KLMI dengan PTKSR. Sedangkan hubungan para pihak yang tidak berdasar perjanjian yang berarti prestasinya tidak terukur adalah hubungan antara KYM dengan PTDJS; KYM dengan PTKSR; dan PTDJS dengan PTKSR. Seharusnya Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS mempertimbangan jabatan rangkap yang terjadi di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga akan lebih menguatkan bahwa gugatan yang paling tepat diajukan adalah gugatan wanprestasi. Korelasi antara tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah bilamana sebuah perusahaan dikelola dengan dasar tata kelola yang baik, yang berarti salah satunya taat dan tunduk atas peraturan perundang-undangan yang melingkupi perusahaan tersebut, maka sebagai konsekuensi logis seharusnya akan terhindar baik dari kemungkinan gugatan wanprestasi maupun dari kemungkinan gugatan perbuatan melawan hukum.

Kaitan Dasar Gugatan dan Tata Kelola Perusahaan (A. Dwi Rachmanto)

Jurnal isi.indd 235

| 235

10/28/2016 9:31:13 AM

DAFTAR ACUAN

analisa kasus. Jakarta: Kencana.

Agustina, R. (2012). Hukum perikatan (Law of obligation). Denpasar: Pustaka Larasan. Fuady, M. (2013). Perbuatan melawan hukum, pendekatan kontemporer. Bandung: Citra

Sutedi, A. (2012). Good corporate governance. Bandung: Sinar Grafika. ________. (2015). Buku pintar hukum perseroan terbatas. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Aditya Bakti. Gunawan, J. (2014). Hukum perikatan. Materi kuliah hukum perikatan semester 2014/2015, tidak dipublikasikan. Bandung: Fakultas Hukum Unpar. Hartono, S. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Bandung: Alumni. Khairandy, R. (2013). Hukum kontrak Indonesia dalam

perspektif

perbandingan

(Bagian

pertama). Yogyakarta: FH UII Press. Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG). (2006). Pedoman umum good governance Indonesia. Jakarta: KNKG. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1991). Penemuan hukum dan pemecahan masalah hukum. Jakarta: Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. OEDC. (2004). Principle of corporate Governace. Paris-France: Organization For Economic Cooperation And Developme (OECD). Poole, J. (2014). Textbook on contract law. Oxford: Oxford University Press. Soekanto, S. (1990). Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Soemitro, R.H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Subekti.

(2010).

Hukum

perjanjian.

Jakarta:

Intermasa. Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian, teori, dan

236 |

Jurnal isi.indd 236

Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: 215 - 236

10/28/2016 9:31:13 AM

INDEKS A anak di luar perkawinan XI, 195, 200, 201, 203, 208, 210, 211, 212, 214 B breach of contract XV, XVI, 215 C child born out of wedlock XV, 195, 196 Compilation of Islamic Law XIV, XV, 174 contempt of court V, X, XIV, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 corporate governance XV, XVI, 215, 217, 218, 224, 233, 234, 236 E extraordinary request for review XIII, 114 H hak warisan XI, 173, 175, 184 hifzhu nasl V, XI, XV, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 209, 211, 212 hubungan perdata XI, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 211, 212 I ius constituendum X, XIV, 151, 152, 153, 154, 157, 170 J judicial independence XIV, 132 judicial law-making XIV, 132 judicial power XIII, XIV, 113, 114, 151, 152 judicial review IX, XIII, XIV, 113, 114, 118, 119, 131, 132, 139

L legal relation XV, 195, 196 P penemuan hukum IX, X, 131, 136, 139, 143, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 187, 209, 211 pengujian konstitusionalitas IX, X, 131, 133 peninjauan kembali IX, 113, 115, 117, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 170, 237 perbuatan melawan hukum XI, XII, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 229, 231, 232, 234, 235, 236 R right of inheritance XV, 174 T tata kelola perusahaan V, XII, 215, 217, 218, 226, 227, 228, 233, 234, 235 tort XVI, 215 W wanprestasi XI, XII, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 229, 232, 233, 234, 235, 236 wasiat wajibah V, X, XI, XIV, XV, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 198, 208

K kekuasaan kehakiman V, IX, X, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 134, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 241 kemerdekaan kekuasaan kehakiman V, X, 116, 121, 131 Kompilasi Hukum Islam XI, 173, 175, 178, 181, 182, 184, 188, 191, 192, 193, 198, 201, 203

Jurnal isi.indd 237

10/28/2016 9:31:13 AM

Jurnal isi.indd 238

10/28/2016 9:31:13 AM

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 2 Agustus 2016 Hal. 113 - 236

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

S

egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1.

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

2.

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

3.

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

4.

Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.

5.

Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.

6.

Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.

7.

Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H

8.

Hermansyah, S.H., M.Hum.

Jurnal isi.indd 239

10/28/2016 9:31:13 AM

Jurnal isi.indd 240

10/28/2016 9:31:13 AM

BIODATA PENULIS Galih Erlangga, lahir di Jakarta, 29 Oktober 1993. Meraih gelar sarjana hukum dari Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2015 dengan predikat cum laude. Melakukan penelitian skripsi dengan fokus independensi kekuasaan kehakiman dan relasi antar pelaksana kekuasaan kehakiman. Pada tahun 2014 menerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik. Selama kuliah aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Keluarga Mahasiswa Buddhis (Kamadhis) UGM. Dian Agung Wicaksono, lahir di Blitar, 11 Januari 1989. Meraih gelar sarjana hukum dari Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2011 dengan predikat cum laude. Pada tahun 2011, terpilih sebagai Peneliti Muda Terbaik pada MOST UNESCO LIPI Award 2011. Pada tahun 2012, terpilih sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Den norske Ambassaden i Indonesien (The Royal Norwegian Embassy in Indonesia). Pada 2013, lulus dengan predikat summa cum laude dan mendapat gelar Master of Laws. Saat ini bertugas sebagai Dosen dan Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, serta Ketua Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum Fakultas Hukum UGM. Selain itu, aktif sebagai Section Editor pada Jurnal Mimbar Hukum dan Jurnal Penelitian Hukum pada Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum UGM. Aktif pula sebagai Sekretaris Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum UGM. Suanro, lahir di Mangkolisoi, Murung Raya Kalimantan Tengah, 25 Januari 1987. Menamatkan sarjana hukum di Universitas Palangka Raya tahun 2008. Setelah lulus, penulis pernah berkerja sebagai Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Murung Raya. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan Magister Hukum Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2013. Pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi dengan Fakultas Hukum UGM. Sekarang bekerja sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. Mengajar mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Sosiologi Hukum, dan Hukum Pemerintahan Daerah. Penulis aktif dalam penyusunan beberapa produk hukum daerah di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah, aktif mengikuti berbagai seminar yang diadakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palangka Raya, dan menulis di media cetak lokal, Kalteng Post. CP. 082254566653. Budi Suhariyanto, lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan magister hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai peneliti muda bidang hukum dan peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian baik di (internal) Mahkamah Agung maupun kerjasama

Jurnal isi.indd 241

10/28/2016 9:31:13 AM

lintas lembaga/kementerian lain (eksternal). Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi serta telah menulis buku yang berjudul “Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime).” Selain rutin melakukan aktivitas penelitian di bidang hukum dan peradilan, Penulis terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan yaitu sebagai Anggota Tim Reformasi Pengadilan Pajak pada Kementerian Keuangan RI (2011) dan Anggota Tim Penyusunan Resume Putusan Penting (Landmark Decision) Mahkamah Agung RI (2011, 2013, dan 2014) serta Anggota Tim Pengarah Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari’ah se-Indonesia (2013). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [email protected] atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Rizkal, lahir di Meuria Paloh, Lhokseumawe, 25 Oktober 1991. Lulus sekolah dasar dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Meuria Paloh Lhokseumawe pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren Modern Misbahul Ulum Meuria Paloh Lhokseumawe sampai tahun 2006, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lhokseumawe dan lulus pada tahun 2009. Setelah itu, melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dari tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan predikat cum laude. Sekarang ini, sedang menempuh pendidikan S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum FH Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil konsentrasi bagian Hukum Perdata, dan telah menyelesaikan studi S2 pada September 2016. Zakyyah adalah anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari Bapak Iskandar dan Ibu Faridah. Lahir di Ulee Gle, Pidie Jaya, Aceh, 14 Juni 1992. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 7 Kualasimpang, Aceh Tamiang, kemudian masuk ke Pondok Pesantren Al-Yusriyah Langkat, Sumatra Utara (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Prodi Hukum Keluarga di UIN ArRaniry Banda Aceh (2010-2014). Dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Konsentrasi Hukum Keluarga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. A. Dwi Rachmanto, lahir di Bandung, 24 September 1968. Pendidikan dasar, menengah dan atas diselesaikan di Bandung, Jawa Barat. Menempuh studi S1 Hukum pada tahun 1987 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemudian melanjutkan studi S2 pada tahun 2003 di Fakultas Pascasarjana Univeritas Katolik Parahyangan, Bandung. Sebelum menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan swasta dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan sumber daya manusia. Tahun 1997 memulai karya di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dengan kualifikasi pemberdayaan masyarakat, khususnya pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Mulai tahun 2014 menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan mengajar mata kuliah, Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Hukum Perikatan, dan Perbandingan Hukum. Beberapa naskah tulisan telah dimuat di Surat Kabar Nasional dan Lokal, serta di Jurnal. Saat ini penulis sedang menempuh studi S3 di Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Jurnal isi.indd 242

10/28/2016 9:31:13 AM

PEDOMAN PENULISAN 1.

Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (court decision) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).

2.

Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

3.

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

4.

Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.

5.

Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

6.

Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:

Jurnal isi.indd 243

1)

Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.

2)

Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.

3)

Nama penulis.

4)

Nama lembaga/instansi.

5)

Alamat lembaga/instansi.

6)

Akun e-mail penulis.

7)

Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) metode, d) hasil dan pembahasan, dan e) kesimpulan.

8)

Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

10/28/2016 9:31:13 AM

9)

Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut: a)

Latar Belakang;

b)

Rumusan Masalah;

c)

Tujuan dan Kegunaan; dan

d)

Studi Pustaka.

10) Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang alasan mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya pengayaan data yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. 11) Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan. 12) Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan. 13) Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan. 14) Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan. 7.

Jurnal isi.indd 244

Penulisan kutipan menggunakan model body note atau side note. Kutipan tersebut harus

10/28/2016 9:31:13 AM

ditunjukkan dalam daftar acuan. Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “..........”



Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).



Lebih dari dua penulis: (Sidharta, Shidarta, & Susanto, 2014).



Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).



Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8.

Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-American Psycological Association (APA).

Contoh: 1)

Buku

Grassian, V. (2009). Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems. New Jersey, NJ: Prentice-Hall. Sidharta, B.A., Shidarta, & Susanto, A.F. (2014). Pengembanan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum. Bandung: Logoz. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti. Jakarta: KPK. 2)

Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, 7 (2), 103-116. 3)

Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. Majalah Komisi Yudisial, 11-15. 4)

Internet

Cornell University Library. (2009). Introduction to research. Diakses dari http://www.library. cornell.edu/resrch/intro. 9.

Jurnal isi.indd 245

Naskah dikirim dalam bentuk digital (softcopy) ke alamat e-mail: [email protected]; dengan tembusan ke: [email protected]; [email protected]; dan [email protected]. Personalia yang dapat dihubungi (contact persons):

10/28/2016 9:31:13 AM

1.

Ikhsan Azhar (085299618833);

2.

Arnis (08121368480); atau

3.

Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Jurnal isi.indd 246

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.

10/28/2016 9:31:13 AM