DIKLAT-2010 TENTANG

Rkabadan-pedoman penyelenggaraan diklat-final

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR : SK. 2162/HK.208/XI/DIKLAT-2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian Pelaut, serta Sertifikasi Kepelautan, diperlukan penyusunan pedoman penyelenggaraan Diklat Kepelautan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 1


6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105); 8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM. 41 Tahun 2003, Nomor 5/U/KB.2003 Nomor KEP.208A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian Pelaut, serta Sertifikasi Kepelautan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan ; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan; Memperhatikan :

Keputusan Dirjen Hubla Nomor PH. 33/I/5 /DJPL-10 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut dan Sertifikasi Kepelautan; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN.

2


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Pendidikan Kepelautan adalah pendidikan dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang untuk mendapatkan dan/atau meningkatkan keahlian dan keterampilan guna memperoleh ijazah/sertifikat pelaut.

2.

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan selanjutnya disingkat Diklat Kepelautan adalah pendidikan kepelautan untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis kompetensi yang ditujukan untuk pengawakan kapal niaga

3.

Diklat Keahlian Pelaut adalah diklat dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat keahlian pelaut.

4.

Diklat Keterampilan Khusus Pelaut adalah diklat untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di kapal.

5.

Lembaga Diklat Kepelautan adalah lembaga diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

6.

Rekomendasi adalah hasil penilaian pemenuhan kriteria penyelenggaraan pendidikan kepelautan.

7.

Sistem Standar Mutu adalah Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia yang ditetapkan oleh Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

8.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan diklat kepelautan.

9.

Sertifikat Keahlian Pelaut adalah bukti pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai pelaut.

10.

Sertifikat Keterampilan Khusus Pelaut adalah bukti pengakuan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan fungsi khusus di kapal.

11.

Praktik Laut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran pada Diklat Kepelautan berupa praktik berlayar untuk peserta pendidikan dan pelatihan kepelautan di kapal niaga dengan ukuran kapal, tenaga penggerak utama dan daerah pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan sertifikat yang akan diperoleh. 3


12.

Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

13.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yangsesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

14.

Pendidik Tidak Tetap tetap adalah Pendidik yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Lembaga Diklat Kepelautan tertentu.

15.

Pendidik Tetap adalah Pendidik yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Lembaga Diklat Kepelautan tertentu.

16.

Diklat Keahlian Pelaut yang selanjutnya disebut DKP adalah diklat dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat keahlian pelaut.

17.

Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan yang selanjutnya disebut STTPK adalah Surat Keterangan telah menyelesaikan DKP, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala/Direktur/Ketua Lembaga Diklat Kepelautan dan diketahui oleh Kepala Pusat atau diatur dalam peraturan tersendiri.

18.

Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

19.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan laut.

20.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

21.

Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1)

Pedoman penyelenggaraan Diklat Kepelautan disusun dengan maksud untuk memberi arah dan petunjuk kepada Lembaga Diklat Kepelautan dalam penyelenggaraan Diklat Kepelautan.

4


(2)

Pedoman penyelenggaraan Diklat Kepelautan disusun dengan tujuan untuk: a. b. c.

(3)

mengatur penerimaan peserta didik dan tata cara pelaksanaan Diklat Kepelautan dalam rangka tercapainya penyelenggaraan Diklat Kepelautan sesuai dengan sistem standar mutu kepelautan; mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Diklat Kepelautan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaut kapal niaga; dan memberikan petunjuk pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Diklat Kepelautan.

Rincian lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran I s.d XLVII. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pedoman penyelenggaraan Diklat Kepelautan pada Peraturan ini meliputi: a. b. c.

persyaratan penerimaan peserta didik; persyaratan dan pelaksanaan Diklat Kepelautan; dan tata cara pelaksanaan evaluasi Diklat Kepelautan: (1) (2) (3)

pemberian rekomendasi izin pelaksanaan Diklat Kepelautan; dan pemberian pengesahan program. pencabutan izin. BAB IV PELAKSANAAN DIKLAT KEPELAUTAN Pasal 4

Diklat Kepelautan meliputi: a. b.

Diklat Keahlian Pelaut; dan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut. Pasal 5

(1)

Jalur Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara Formal dan Nonformal.

(2)

Jalur Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan secara Nonformal.

(3)

Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka. 5


Pasal 6 Jenjang Pendidikan Formal Kepelautan terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pasal 7 Jenis Pendidikan Formal Kepelautan mencakup Pendidikan Kejuruan, Akademik, dan Vokasi. Pasal 8 (1)

Jalur, jenjang dan jenis Diklat Kepelautan dalam bentuk satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2)

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Kepelautan. BAB V PERSYARATAN DIKLAT KEPELAUTAN Bagian Kesatu Jenis Persyaratan Pasal 9

Lembaga Diklat Kepelautan wajib memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Diklat Kepelautan yang meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

perizinan (authorization); visi dan misi (mission statement); strategi diklat (education and training strategies); struktur organisasi (organization); persyaratan tenaga pengajar (instructor requirements); persyaratan pengembangan program (development program requirements); beban tenaga pengajar (instructors teaching load); persyaratan akademik (faculty requirements); perbandingan tenaga pengajar dan siswa (instructor student ratio); kurikulum (curriculum); dokumentasi administrasi (administrative documentation); penerimaan siswa (students admission, selection, and retention); Sistem pengujian (school tests and examination system); evaluasi dari siswa dan system (feedback from students and industry); program Iitbang (research and development program); Sistem manajemen mutu (quality management system); fasilitas pengajaran (campus/public spaces/offices/class room and laboratories); peralatan pengajaran (general teaching means); dan fasilitas perpustakaan dan internet (library and internet facilities). 6


Bagian Kedua Persyaratan untuk Lembaga Diklat Kepelautan Paragraf 1 Perizinan (authorization) Pasal 10 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang melaksanakan Diklat Keahlian Pelaut wajib memiliki izin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh: a. b. c.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bagi Perguruan Tinggi; Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran bertaraf internasional; dan Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran.

(2)

Lembaga Diklat Kepelautan yang melaksanakan Diklat Keahlian Pelaut serta Diklat Keterampilan Khusus Pelaut wajib memiliki pengesahan (approval) dari Direktur Jenderal.

(3)

Pengesahan (approval) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan.

(4)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didelegasikan kepada Kepala Pusat.

(5)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan diterbitkan dengan tanda tangan Kepala Pusat atas nama Kepala Badan.

(6)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi hasil audit dan penilaian terhadap: a. b. c.

organisasi dan sumber daya manusia (organization and staff resources); sarana dan prasarana diklat (infra-provision teaching facilities); dan peralatan diklat (equipment and teaching materials).

(7)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan laporan hasil penilaian evaluasi dari Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat.

(8)

Laporan hasil penilaian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun sesuai dengan format laporan sesuai dengan IMO Model Course dan QSS.

7


Pasal 11 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Pusat.

(2)

Rincian lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan Rekomendasi serta bentuk dan format Rekomendasi, tercantum pada Lampiran LI dalam Peraturan ini. Pasal 12

(1)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6, dijadikan dasar pertimbangan untuk mendapatkan pengesahan (approval) program Diklat Kepelautan dari Direktur Jenderal.

(2)

Pengesahan (approval) sebagaimana disebut pada ayat (1), merupakan hasil audit dan penilaian terhadap pembuktian obyektif bahwa sistem standar mutu telah terimplementasi secara efektif khususnya dilihat dari aspek competence education and training. Paragraf 2 Visi dan Misi (mission statement) Pasal 13

(1)

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Lembaga Diklat Kepelautan.

(2)

Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan dan sasaran yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Kepelautan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pasal 14

(1)

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus jelas dan mampu: a. b. c. d.

(2)

menarik komitmen dan menggerakkan anggota organisasi; memberikan makna bagi kehidupan anggota organisasi; membentuk suatu standar keunggulan; dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan.

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diukur dengan kemampuan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran lembaga.

8


Paragraf 3 Strategi Diklat Pasal 15 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan wajib memiliki rencana strategi diklat yang memuat arah dan petunjuk pelaksanaan Diklat Kepelautan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan strategis.

(2)

Arah dan petunjuk pelaksanaan Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan IMO Model Course, yang memuat: a. b. c.

(3)

manajemen; ketentuan yang mendukung kesinambungan diklat kepelautan; dan persyaratan yang terkait dengan standar metodologi dan teknik diklat.

Tujuan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan formulasi yang diatur dalam International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seaferers 1978 (STCW 1978. Paragraf 4 Struktur Organisasi (organization) Pasal 16

Struktur organisasi dari Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut harus memenuhi kriteria berikut ini: a.

mempunyai organ pelaksana program Diklat Kepelautan;

b.

wajib mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memastikan bahwa Diklat Kepelautan selalu dilaksanakan secara benar untuk menjamin mutu program Diklat Kepelautan;

c.

harus mendefinisikan secara jelas dan transparan mengenai tanggung jawab manajemen dalam organisasi lembaga yang melaksanakan program Diklat Kepelautan; pengaturan program Diklat Kepelautan:

d.

1)

Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki kantor yang dipimpin oleh Pendidik tetap untuk mengatur program Diklat Kepelautan;

9


2)

3)

Pendidik tetap harus memiliki kualifikasi akademik yang relevan, pengalaman, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Diklat Kepelautan dengan persyaratan sebagai berikut: a)

memiliki sertifikat keahlian pelaut tingkat manajerial sebagaimana ditentukan dalam STCW 1978 dan amandemennya;

b)

memiliki pengalaman berlayar pada tingkat manajerial di kapal dengan daerah pelayaran tak terbatas atau pengalaman kerja di Direktur Jenderal/industri maritim selama 5 (lima) tahun;

c)

memiliki kesarjanaan yang relevan dengan program Diklat Kepelautan;

d)

memiliki pengalaman mengajar selama 2 (dua) tahun.

apabila program Diklat Kepelautan yang peserta didiknya wajib melaksanakan praktik laut, maka Lembaga Diklat Kepelautan tersebut harus memiliki Satuan Layanan Praktik Laut (Shipboard Training Office). Satuan Layanan Praktik Laut (Shipboard Training Office) wajib bertanggung jawab terhadap administrasi dan koordinasi aktivitas dan terpenuhinya persyaratan peserta didik yang akan praktik laut. Satuan Layanan Praktik Laut paling sedikit harus: (a)

(b) (c) (d) (e) 4)

memiliki kerjasama dengan perusahaan angkutan laut yang kapalnya berlayar atau operasi sesuai dengan sertifikat yang akan didapatnya dalam hal penempatan peserta didik untuk melakukan praktik laut;; sanggup memantau dan bekerjasama dengan pemilik atau operator kapal dalam mengevaluasi kinerja peserta didik selama di atas kapal; memberikan pengarahan kepada peserta didik sebelum berangkat praktik laut (prala) dan setelah selesai prala terkait dengan buku panduan prala; membantu peserta didik dalam penempatan praktik laut di kapal; dan menjaga rekaman daftar peserta didik praktik laut.

dalam menjamin kesesuaian infrastruktur dengan penggunaan yang optimal dari permesinan, peralatan serta perlengkapannya, organisasi Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki unit perawatan (maintenance division).

10


5)

Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki unit jaminan mutu internal dalam rangka untuk: (a) (b)

perencanaan, disain, presentasi, dan evaluasi program; dan aktivitas pengajaran, belajar, dan komunikasi. Pasal 17

Struktur organisasi dari Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut, harus memenuhi kriteria berikut ini: a.

program dapat dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan program pendidikan di luar bidang maritim;

b.

wajib mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memastikan bahwa Diklat Kepelautan selalu dilaksanakan secara benar untuk menjamin mutu program Diklat Kepelautan;

c.

tanggung jawab manajemen dalam organisasi lembaga yang melaksanakan program Diklat Kepelautan harus didefinisikan secara jelas dan transparan;

d.

pengaturan program Diklat Kepelautan: 1)

Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki kantor yang dipimpin oleh Pendidik tetap untuk mengatur program Diklat Kepelautan;

2)

Pendidik tetap harus memiliki kualifikasi yang relevan, pengalaman, dengan persyaratan sebagai berikut: a) b)

memiliki sertifikat keterampilan khusus yang sesuai dengan program diklat yang diselenggarakan sebagaimana ditentukan dalam STCW 1978 dan amandemennya; memiliki pengalaman mengajar selama 2 (dua) tahun;

e.

dalam menjamin kesesuaian infrastruktur dengan penggunaan yang optimal dari permesinan, peralatan serta perlengkapannya, organisasi Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki unit perawatan (maintenance division);

f.

Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki unit jaminan mutu internal dalam rangka untuk: 1) 2)

perencanaan, disain, presentasi, dan evaluasi program; dan aktivitas pengajaran, belajar, dan komunikasi.

11


Paragraf 5 Persyaratan Pendidik (instructor requirements) Pasal 18 (1)

Persyaratan Pendidik pada Lembaga Diklat Kepelautan menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut, sebagai berikut: a.

yang

Pendidik untuk mata kuliah/pelajaran NON PROFESI umum harus memiliki paling rendah ijazah S1 atau Diploma IV dan diharuskan mengajar mata kuliah/pelajaran yang menjadi spesialisasinya saja; Contoh: Sarjana matematika hanya boleh mengajar matematika saja, kecuali Pancasila (Kewarganegaraan) dapat diajar oleh sarjana apa pun yang telah berpengalaman mengajar Pancasila (Kewarganegaraan).

b.

Pendidik untuk mata kuliah/pelajaran profesional pada tingkat operasional sebagaimana ditetapkan pada Tabel A-II/1atau A-III/1 dari STCW 1978 beserta amandemennya harus memiliki sertifikat keahlian serendah-rendahnya ANT-III atau ATT-III;

c.

Pendidik untuk mata kuliah/pelajaran profesional pada tingkat manajerial sebagaimana ditetapkan pada Tabel A-II/2atau A-III/2 dari STCW 1978 beserta amandemennya harus memiliki sertifikat keahlian ANT-I, ATT-I, ANT-II atau ATT-II dengan pengalaman berlayar pada pelayaran tak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah dimilikinya sertifikat tersebut;

d.

Pendidik untuk mata kuliah/pelajaran profesional pada tingkat operasional harus memiliki pengalaman berlayar sebagai perwira jaga di atas kapal berukuran 3000 GT atau 3000 kW pada daerah pelayaran tak terbatas;

e.

Pendidik untuk mata kuliah/pelajaran profesional pada tingkat manajerial harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengajar pada tingkat operasional;

f.

Pendidik yang diberi penugasan khusus untuk supervisi laboratorium untuk mata kuliah/pelajaran profesional tidak diharuskan memiliki sertifikat keahlian ANT-III atau ATT-III. Pendidik laboratorium harus memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman yang relevan dengan pengoperasian laboratorium yang ditanganinya;

g.

Pendidik yang mengajarkan/melatih mata kuliah/pelajaran yang menuntut pemakaian simulator harus terlebih dahulu menerima petunjuk tentang teknik pelatihan dan memiliki pengalaman dalam mengoperasikan simulator yang harus dipakainya; 12


(2)

h.

Semua Pendidik mata kuliah/pelajaran profesional wajib menyelesaikan diklat yang memenuhi persyaratan IMO Model Course 6.09 and IMO Model Course 3.12;

i.

Pendidik baru untuk mata kuliah/pelajaran profesional wajib menyelesaikan diklat yang memenuhi persyaratan IMO Model Course 6.09 dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penugasannya. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tersebut, dia diperbolehkan mengajar mata kuliah/pelajaran pada tingkat operasional sebagai asisten Pendidik di bawah pengawasan Pendidik yang profesional.

Persyaratan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I s.d XXIV dalam Peraturan ini. Pasal 19

(1)

(2)

Persyaratan Pendidik untuk Lembaga Diklat Kepelautan menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus, sebagai berikut:

yang

a.

Pendidik yang mengajar pada masing-masing topik/pokok bahasan harus memiliki sertifikat sesuai dengan IMO Model Course yang relevan;

b.

Pendidik yang mengajar pada masing-masing topik/pokok bahasan harus memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun mengajar;

c.

Pendidik yang diberi penugasan khusus untuk supervisi peralatan pada masing-masing topik/pokok bahasan harus memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman yang relevan dengan pengoperasian peralatan yang ditanganinya;

d.

Pendidik baru diperbolehkan mengajar pada masing-masing topik/pokok bahasan sebagai asisten Pendidik di bawah pengawasan Pendidik yang profesional.

Rincian persyaratan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV s.d XLVII dalam Peraturan ini.

Paragraf 6 Persyaratan Pengembangan Program (development program requirements) Pasal 20 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut harus menyediakan program pengembangan Pendidik dalam rangka meningkatkan profesionalitas pendidik untuk memastikan kesesuaian dan kemutakhiran Diklat Keahlian Kepelautan. 13


(2)

Program pengembangan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat diikuti oleh semua Pendidik, yang paling sedikit memuat: a. b. c. d. e.

masa orientasi untuk Pendidik baru; program bea-siswa atau program hibah; bantuan pembiayaan diklat atau potongan biaya diklat; pelatihan dalam memenuhi persyaratan sebagai Pendidik; dan program peningkatan kompetensi bagi Pendidik. Paragraf 7 Beban Pendidik (instructors teaching load) Pasal 21

(1)

Ketentuan umum beban mengajar tatap muka maksimum untuk seorang Pendidik paling banyak 40 (empat puluh) jam pelajaran per minggu.

(2)

Pendidik yang memiliki unjuk kerja sangat memuaskan dapat diizinkan untuk mendapat beban tambahan 6 (enam) jam pelajaran per minggu dengan ketentuan bahwa jumlah mata kuliah atau pelajaran tidak lebih dari 2 (dua).

(3)

Jumlah jam mengajar harus dibatasi paling banyak 8 (delapan) jam pelajaran per hari serta tersedia waktu yang cukup untuk makan siang dan istirahat.

(4)

Formula untuk jumlah hari paling banyak mengajar bagi Pendidik tidak tetap adalah = % beban jam mengajar maksimum dalam 1 (satu) minggu x 0,05. Paragraf 8 Persyaratan Akademik (faculty requirements) Pasal 22

Lembaga Diklat Kepelautan wajib menyediakan petunjuk kepegawaian pada bagian yang melaksanakan program diklat kepelautan yang memuat informasi dan kebijakan tentang: a. b. c. d. e. f. g.

penerimaan pegawai, retensi, promosi jabatan, dan pemisahan atau penempatan. fungsi dan tanggung jawab; sistem peringkat; evaluasi; golongan gaji; manfaat untuk pegawai (asuransi kesehatan dan tunjangan kesejahteraan); dan kode etik pegawai. 14


Paragraf 9 Perbandingan Tenaga Pengajar dan Siswa (instructor student ratio) Pasal 23 (1)

Jumlah instruktur pelaut untuk setiap program harus tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) instruktur senior dan 1 (satu) asisten instruktur.

(2)

Jumlah paling sedikit intruktur mata kuliah/pelajaran umum adalah 2 (dua) orang.

(3)

Jumlah paling sedikit instruktur untuk program Diklat Kepelautan pada suatu Lembaga Diklat Kepelautan minimal memiliki rasio instruktur-siswa = 1 : 20.

(4)

Jumlah siswa paling banyak 30 (tiga puluh) orang per kelas untuk mata kuliah atau pelajaran yang bersifat teoretikal.

(5)

Jumlah siswa untuk praktik di laboratorium dan aktivitas kelompok, seorang instruktur, atau supervisor akan melatih kelompok siswa yang anggotanya paling banyak 10 (sepuluh) orang. Paragraf 10 Kurikulum (curriculum) Pasal 24

(1)

Lembaga Diklat Kepelautan wajib mematuhi kurikulum yang diterbitkan atau disahkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk setiap program Diklat Kepelautan yang dilaksanakannya.

(2)

Sistem standar mutu Annex A – Part 1 (Minimum Standards) berisi struktur dan deskripsi dari berbagai mata kuliah/pelajaran yang merupakan bagian integral dari standar minimum Diklat Kepelautan.

(3)

Pengembangan/perubahan terhadap kurikulum inti diizinkan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

(4)

Lembaga Diklat Kepelautan yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pelatihan prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam Bab II, III, IV, V, dan VI dari STCW ’78 beserta amandemennya dan merupakan bagian dari Kurikulum program Diklat Kepelautan, harus: a. b.

membuat MOA dengan Lembaga Diklat Kepelautan yang telah mendapat pengesahan (approval) dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan program pelatihan; mendokumentasikan pelaksanaan Diklat Kepelautan sebagai bukti aktual pelaksanaan MOA; dan 15


c.

melaporkan pelaksanaan MOA kepada Kepala Pusat dengan tembusan Kepala Badan sebelum dimulainya tahun ajaran baru.

Paragraf 11 Dokumentasi Administrasi (administrative documentation) Pasal 25 Setiap Lembaga Diklat Kepelautan wajib menyediakan, memelihara, dan memutakhirkan dokumen dan sertifikat sebagai berikut: a.

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

m. n. o. p. q.

dokumen yang relevan dengan kegiatan lembaga seperti peraturan yang terkait dengan kependidikan, dan dokumen atau sertifikat yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dimiliki seperti sertifikat kepemilikan tanah atau yang semacam itu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan AMDAL; Akte Pendirian Lembaga Diklat Kepelautan; dokumen yang menyatakan kepemilikan gedung atau hak guna bangunan; Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahunan; Realisasi Anggaran Belanja atau Realisasi Bisnis Anggaran Tahunan; Izin Penyelenggaraan Diklat, Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat Kepelautan, dan Pengesahan Program Diklat; kurikulum, termasuk GBPP (Teaching Plan) dan SAP (Teaching Unit); struktur organisasi Lembaga Diklat Kepelautan; Daftar Riwayat Hidup dari seluruh pegawai baik yang terlibat kegiatan belajar mengajar maupun yang tidak terlibat kegiatan belajar mengajar; daftar laboratorium, simulator, peralatan diklat, dan bahan praktik; prospectus atau brosur atau leaflet Lembaga Diklat Kepelautan; statistik siswa atau peserta didik atau peserta diklat yang lulus seleksi diklat, mengikuti diklat, akan praktik laut (lulus ujian pra-prala), sedang prala, selesai prala, dan lulus ujian keahlian pelaut pasca prala dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; statistik kinerja ujian diploma dan ujian keahlian pelaut baik pra-prala maupun pasca-prala; Lembaga Diklat Kepelautan memenuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja; bagan menghadapi bencana alam dan kebakaran; jadual pelajaran atau kuliah pada tahun yang sedang berjalan; dan jadual pemakaian ruang kelas atau laboratorium atau simulator.

16


Paragraf 12 Penerimaan Siswa (students admission, selection, and retention) Pasal 26 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan wajib mematuhi kriteria penerimaan dan seleksi sebagai berikut: a.

persyaratan umum penerimaan siswa: 1) 2)

b.

(2)

sehat jasmani dan rohani; dan memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang legal.

secara umum pelaksanaan pengujian penerimaan siswa termasuk tanggal pengujian, pembiayaan, dan pengumumannya merupakan kebijaksanaan Lembaga Diklat Kepelautan.

Rincian lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran I s.d XXIV Peraturan ini. Pasal 27

(1)

Lembaga Diklat Keterampilan Khusus Pelaut wajib mematuhi kriteria penerimaan dan seleksi sebagai berikut: a.

persyaratan umum peserta: 1) 2)

b. (2)

sehat jasmani dan rohani; dan memiliki ijazah formal dan atau ijazah kompetensi sesuai jenis DKKP yang akan diikuti, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

pelaksanaan penerimaan peserta termasuk tanggal, pembiayaan dan pengumumannya diatur oleh Pimpinan Lembaga Diklat Kepelautan.

Rincian persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV s.d XLVII Peraturan ini. Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf a, diatur oleh kepala Badan dengan Peraturan tersendiri.

17


Paragraf 13 Sistem Pengujian (school tests and examination system) Pasal 29 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem tes dan ujian sekolah (sub sumatif dan sumatif) sesuai dengan standar dan kebijakan nasional.

(2)

Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan Indonesia melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa bobot dan tingkat ujian memenuhi kriteria evaluasi yang relevan dengan persyaratan Konvensi STCW.

(3)

Ujian dapat dilaksanakan secara tertulis atau lisan:

(4)

a.

dalam pelaksanaan ujian lisan, untuk setiap mata ujian, setiap peserta ujian diuji oleh 2 (dua) orang penguji yang memenuhi persyaratan kualifikasi; dan

b.

Lembaga Diklat Kepelautan wajib menyimpan dokumen yang terkait pelaksanaan ujian, termasuk daftar peserta ujian, pertanyaan atau soal ujian dan jawabannya, serta hasil pelaksanaan ujian.

Lembaga Diklat Kepelautan wajib memiliki prosedur dan petunjuk untuk melayani peserta ujian yang tidak puas atau keberatan terhadap hasil ujian. Pasal 30

(1)

Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan peserta didik dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, penugasan, kehadiran, dan pengamatan oleh Pendidik.

(2)

Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Akhir Program Studi, ujian skripsi, dan ujian kertas kerja.

(3)

Untuk penyelesaian program Diploma III disyaratkan penulisan Kertas Kerja, untuk program Diploma IV penulisan Skripsi.

(4)

Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang melakukan penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E, yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

(5)

Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang melakukan penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai 10,9,8,7,6, dan 5.

(6)

Pelaksanaan ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sebagaimana tercantum pada Lampiran LII dalam Peraturan ini. 18


Pasal 31 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem tes dan ujian keterampilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

(2)

Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana dimaskud pada ayat (1), wajib memiliki prosedur dan petunjuk untuk melayani peserta ujian yang tidak puas atau keberatan terhadap hasil ujian. Pasal 32

(1)

Pengujian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan peserta didik dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan pada akhir kegiatan

(2)

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penguji Keterampilan pada masing-masing topik/topik bahasan yang diusulkan oleh Lembaga Diklat dan ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Penguji Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. b.

memiliki sertifikat TOE sesuai IMO Model Course 3.12; menjadi Pendidik pada Lembaga Diklat yang menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut.

Paragraf 14 Evaluasi dari Siswa dan Industri (feedback from students and industry) Pasal 33 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan harus mengembangkan program umpan balik dari para lulusan diklat dan perusahaan angkutan laut yang mempekerjakan para lulusan.

(2)

Pengumpulan umpan balik dapat mempergunakan instrument interviu atau kuesioner.

(3)

Maksud dari program umpan balik yaitu untuk mengevaluasi kinerja lembaga diklat dalam kaitannya dengan kebutuhan industri, dan hasil dari program ini dipublikasi dalam majalah lembaga diklat atau terbitan yang dapat disebarluaskan.

19


Paragraf 15 Program Litbang (research and development program) Pasal 34 Setiap Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki ketentuan tentang penelitian dan pengembangan (litbang) dalam rangka memberdayakan instruktur dan siswa/peserta diklat untuk melakukan penelitian guna pengembangan program Diklat Kepelautan serta pengembangan industri pelayaran. Paragraf 16 Sistem Manajemen Mutu (quality management system) Pasal 35 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan harus memiliki Sistem Manajemen Mutu yang memberikan informasi atau data dalam bentuk buku yang berisikan: a. b. c. d. e. f. g.

pernyataan misi Sekolah, Akademi, atau Lembaga Diklat Kepelautan yang ditandatangani pimpinan. perincian strategi akademik termasuk program diklat yang akan dilaksanakan; bagan struktur organisasi; perincian jumlah dan kualifikasi mengajar; perincian sarana praktik yang dimiliki sesuai yang ditetapkan dalam peraturan ini; nama dan kualifikasi internal auditor; pedoman dan prosedur tentang: 1) 2) 3)

(2)

penerimaan peserta didik; rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan Pendidik; dan sistem umpan balik (feed back) dari peserta didik dan pemakai lulusan.

Lembaga Diklat Kepelautan wajib membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu menurut salah satu model standar mutu berikut ini: a. b. c. d. e.

TQM; ISO 9000 series: 2008; SNI ISO 9001:2008 (E); dan QMET; atau model lain yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Pasal 36

(1)

Lembaga Diklat Kepelautan harus menetapkan dan melaksanakan suatu sistem manajemen mutu dalam pengelolaan seluruh program.

(2)

Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek input, proses, output dan outcome dari program. 20


(3)

Sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Sekretariat Standar Mutu dengan mekanisme penjaminan mutu yang bersifat berjenjang mulai dari unit terkecil sampai ke tingkat manajemen Lembaga Diklat Kepelautan.

(4)

Lembaga Diklat Kepelautan yang telah menetapkan dan melaksanakan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan audit mutu internal paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

(5)

Ketentuan mengenai Manajemen Lembaga Diklat Keahlian sebagaimana tercantum pada Lampiran L Peraturan ini.

Pelaut

Paragraf 17 Fasilitas Pengajaran (campus/public spaces/offices/class room and laboratories) Pasal 37 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut untuk tata letak bangunan kampus harus didisain untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Perhatian juga harus diberikan kepada pencegahan gangguan-gangguan dari luar seperti suara bising dan bau termasuk pencegahan agar kelas yang satu tidak mengganggu kelas yang lain, misalnya aktivitas praktik bengkel (workshops) tidak boleh mengganggu kegiatan di kelas.

(2)

Kampus dan bangunannya harus diperlengkapi dengan perlengkapan yang relevan dan memenuhi kebutuhan dan memiliki prosedur keselamatan sebagai berikut: a. b. c. d.

(3)

evakuasi ketika terjadi kebakaran; sistem alarm kebakaran; satuan pengamanan kampus; dan fasilitas P3K.

Kampus harus menyediakan fasilitas penunjang sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

gedung atau ruangan-ruangan administrasi atau ketatausahaan; ruang instruktur; kantin atau kafetaria; perpustakaan; toilet untuk pria dan wanita; trek dan lapangan untuk olah raga dan/atau gelanggang olah raga; dan dormitory yang cukup untuk menampung jumlah siswa yang telah diterima jika lembaga diklat mengasramakan peserta diklatnya.

21


(4)

Untuk melaksanakan program Diklat Keahlian Pelautan, Lembaga Diklat Kepelautan wajib menyediakan fasilitas berikut ini: a.

Nautika: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

b.

Teknika: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

c.

Laboratorium Komputer; Laboratorium Kimia; Laboratorium Fisika; ruang Permesinan; Laboratorium Kecakapan Pelaut; Laboratorium Navigasi; Laboratorium Penanganan Muatan Kapal; Laboratorium Otomasi; Laboratorium Listrik dan Elektronik; Simulator Radar/ARPA; Simulator GMDSS; Laboratorium Dasar Keselamatan; dan Laboratorium Bahasa.

Laboratorium Komputer; Laboratorium Kimia; Laboratorium Penanganan Muatan Kapal; Laboratorium Otomasi; Laboratorium Fisika; Laboratorium Kecakapan Pelaut; Laboratorium Dasar Keselamatan; dan Laboratorium Bahasa.

Elektronika: Rincian mengenai fasilitas untuk Jurusan Elektronika akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

d.

Persyaratan umum sebuah ruangan untuk kegiatan belajar mengajar: 1) 2) 3) 4) 5)

e.

pencahayaan yang baik; ventilasi udara yang baik; penataan kabel listrik yang aman; terlindung dari suara bising yang berasal dari luar; dan material yang dipakai dalam ruangan tidak membahayakan kesehatan.

boleh

Ruang kelas harus memenuhi persyaratan minimum ruangan sebagai tambahan persyaratan umum yaitu: 1) 2)

luas ruang kelas untuk 30 (tiga puluh) siswa/peserta diklat = 7 m x 8 m; dan ruangan dilengkapi dengan papan tulis, podium instruktur, kursi dan meja. 22


f.

Ruang laboratorium atau bengkel harus memenuhi persyaratan minimum ruangan sebagai tambahan persyaratan umum yaitu: 1)

ruang gerak yang memadai seluas 2 (dua) m² untuk setiap siswa (peserta diklat);

2)

ruangan yang dilengkapi dengan peralatan elektronik yang sensitif harus memiliki: a) b) c)

g.

ruangan yang dilengkapi dengan mesin, harus memiliki: 1) 2) 3) 4)

h.

Pengatur suhu ruangan (Air-conditioning) dan/atau pengatur kelembaban ruangan (dehumidifier); AVR dan UPS; dan Alat pemadam kebakaran listrik (Electric-fire extinguishers).

pemutus aliran listrik darurat (Emergency-stop power supply); alat pemadam.CO2; perlengkapan P3K; dan tempat penyimpanan yang aman untuk bahan yang mudah terbakar.

saat praktik ditentukan harus memakai pakaian kerja, maka harus disediakan: 1) lemari penyimpanan pakaian kerja (Lockers); dan 2) fasilitas untuk mencuci. Catatan: Setiap laboratorium/bengkel/simulator harus memiliki daftar inventaris barang/peralatan.

i.

Lembaga Diklat Kepelautan belum memiliki 1 (satu) atau lebih dari fasilitas di atas yang terkait diklat kompetensi, maka lembaga diklat tersebut dapat menggunakan fasilitas (termasuk instruktur yang memenuhi persyaratan kualifikasi) yang dimiliki oleh Lembaga Diklat Kepelautan lain yang telah mendapatkan pengesahan program dari Direktur Jenderal.

j.

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Lembaga Diklat Kepelautan wajib: 1) membuat Perjanjian Pelaksanaan (MOA) dalam penggunaan fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh lembaga diklat kepelautan lain yang telah mendapatkan pengesahan program dari Direktur Jenderal; 2) menyimpan rincian rekaman implementasi MOA; dan 3) setiap tahun pada bulan Desember, Lembaga Diklat Kepelautan melaporkan realisasi MOA kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Kepala Pusat. 23


Pasal 38 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus harus mempunyai kampus yang menyediakan fasilitas penunjang sebagai berikut: a. b. c. d. e.

gedung atau ruangan-ruangan administrasi atau ketatausahaan; ruang instruktur; kantin atau kafetaria; perpustakaan; dan toilet untuk pria dan wanita.

(2)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus selain harus mempunyai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga memiliki peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Diklat Kepelautan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV s.d. XLVII Peraturan ini.

(3)

Persyaratan umum sebuah ruangan untuk kegiatan belajar mengajar pada Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. d. e.

(4)

Ruang kelas harus memenuhi persyaratan minimum ruangan sebagai tambahan persyaratan umum pada Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b.

(5)

pencahayaan yang baik; ventilasi udara yang baik; penataan kabel listrik yang aman; terlindung dari suara bising yang berasal dari luar; dan material yang dipakai dalam ruangan tidak boleh membahayakan kesehatan.

luas ruang kelas untuk 30 (tiga puluh) siswa/peserta diklat = 7 m x 8 m; dan ruangan dilengkapi dengan papan tulis, podium instruktur, kursi dan meja.

Ruang laboratorium atau bengkel harus memenuhi persyaratan minimum ruangan sebagai tambahan persyaratan umum pada Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

ruang gerak yang memadai seluas 2 (dua) m² untuk setiap siswa (peserta diklat);

b.

ruangan yang dilengkapi dengan peralatan elektronik yang sensitif harus memiliki: 1) Pengatur suhu ruangan (Air-conditioning) dan/atau pengatur kelembaban ruangan (dehumidifier); 24


2) 3)

AVR dan UPS; dan Alat pemadam kebakaran listrik (Electric-fire extinguishers).

c.

ruangan yang dilengkapi dengan mesin, harus memiliki: 1) pemutus aliran listrik darurat (Emergency-stop power supply); 2) alat pemadam.CO2; 3) perlengkapan P3K; dan 4) tempat penyimpanan yang aman untuk bahan yang mudah terbakar.

d.

saat praktik ditentukan harus memakai pakaian kerja, maka harus disediakan: 1) lemari penyimpanan pakaian kerja (Lockers); dan 2) fasilitas untuk mencuci. Catatan: Setiap laboratorium/bengkel/simulator harus memiliki daftar inventaris barang/peralatan. Paragraf 18 Peralatan Pengajaran (general teaching means) Pasal 39

(1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut dan Diklat Keterampilan khusus wajib menyediakan peralatan audiovisual guna menunjang proses belajar-mengajar seperti: a. b. c. d. e. f.

Video player dan Televisi (Video equipment); Overhead projectors; Slide projector; Sound system; LCD projectors; dan Layar (Screens).

(2)

Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut wajib menyediakan bahan praktik dalam jumlah yang cukup termasuk cadangannya (stock), perkakas, dan bahan-bahan keperluan latihan di laboratorium yang sesuai dengan tuntutan GBPP (lesson plans).

(3)

Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut wajib menyediakan bahan praktik dalam jumlah yang cukup termasuk cadangannya (stock), perkakas, dan bahan-bahan keperluan latihan di laboratorium yang sesuai dengan tuntutan IMO model course yang relevan.

25


Paragraf 19 Fasilitas Perpustakaan dan Internet (library and internet facilities) Pasal 40 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut dan Diklat Keterampilan Khusus wajib memiliki perpustakaan yang dikelola oleh staf yang profesional, buku-buku dan publikasi yang relevan dan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan pelaksanaan Diklat Kepelautan.

(2)

Selain buku-buku referensi, DVD, dan PC software yang dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang perpustakaan, buku-buku dan publikasi harus paling sedikit memenuhi persyaratan berikut ini: a. b. c. d.

(3)

buku-buku referensi umum yang dipersyaratkan untuk Diklat kepelautan; bahan referensi penunjang untuk mata pelajaran/kuliah nautika dan teknika yang mutakhir; publikasi International Maritime Organization (IMO) yang relevan; dan majalah dan publikasi yang terkait dengan industri maritim.

Siswa/peserta diklat dan instruktur harus memiliki akses internet untuk keperluan mencari dokumen. Setiap lembaga diklat wajib menyediakan minimum 1 (satu) set fasilitas internet untuk setiap 100 (seratus) siswa/peserta diklat. Bagian Ketiga Standar Pelayanan Minimal Pasal 41

(1)

Persyaratan dalam pelaksanaan Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mencakup Standar Pelayanan Minimal Diklat Kepelautan.

(2)

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tolak ukur yang harus dipenuhi oleh Lembaga Diklat Kepelautan, yang meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h.

Standar isi; Standar Proses; Standar Kompetensi Kelulusan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar pengelolaan; Standar Pembiayaan; dan Standar Penilaian Pendidikan. 26


(3)

Standar Pelayanan Minimal Diklat Kepelautan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan di bidang pelayaran. Pasal 42

Standar Pelayanan Minimal Diklat Kepelautan berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Diklat Kepelautan dalam rangka mewujudkan mutu Diklat Kepelautan. Pasal 43 Standar Pelayanan Minimal Diklat Kepelautan bertujuan menjamin mutu Diklat Kepelautan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bagian Ketiga Standar Isi Pasal 44 (1)

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2)

Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan atau akademik. Paragraf 1 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pasal 45

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri mengenai kurikulum dan silabus.

27


Paragraf 2 Beban Belajar Pasal 47 (1)

Beban belajar untuk Diklat Keahlian Pelaut tingkat menengah untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kurikulum yang diatur oleh Kepala Badan.

(2)

Beban belajar untuk satuan pendidikan formal Diklat Kepelautan tingkat tinggi untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut menggunakan satuan kredit semester (sks) setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dimana 1sks teori setara dengan 1 (satu) jam pelajaran dan 1 (satu) sks praktikum setara dengan 2 (dua) jam pelajaran teori, sesuai kurikulum yang diatur oleh Kepala Badan.

(3)

Beban belajar untuk satuan pendidikan nonformal Diklat Kepelautan untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut menggunakan jam pembelajaran setiap minggu dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kurikulum yang diatur oleh Kepala Badan.

(4)

Beban belajar untuk satuan pendidikan nonformal Diklat Keterampilan untuk mendapatkan sertifikat ketrampilan pelaut menggunakan jam pembelajaran sesuai paket diklat dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kurikulum yang diatur oleh Kepala Badan. Paragraf 3 Kalender Pendidikan / Akademik Pasal 48

(1)

Kalender pendidikan atau kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran atau perkuliahan, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, masa ujian dan hari libur.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hari libur sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Keputusan Pimpinan Lembaga Diklat Kepelautan tersendiri.

28


Bagian Keempat Standar Proses Pasal 49 (1)

Proses pembelajaran pada setiap Lembaga Diklat Kepelautan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat, dan perkembangan fisik serta psikologis.

(2)

Setiap Lembaga Diklat Kepelautan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pasal 50

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pasal 51 Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pasal 52 (1)

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pusat. Bagian Kelima Standar Kompetensi Lulusan Pasal 53

(1)

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari Lembaga Pendidikan Kepelautan.

(2)

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. 29


(3)

Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(4)

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), untuk jenis diklat keahlian nautika dan teknika diatur dalam Sistim Standar Mutu (Quality Standard System/QSS) Pendidikan Kepelautan Indonesia.

(5)

Standar kompetensi selain yang diatur pada ayat (4), akan diatur dalam pedoman pendidikan masing-masing Lembaga Diklat Kepelautan. Bagian Keenam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paragraf 1 Pendidik Pasal 54

(1)

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agenda pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Diklat Kepelautan.

(2)

Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijasah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan.

(3)

Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum sebagaimana Lampiran I s.d. XLVII Peraturan ini. Paragraf 2 Tenaga kependidikan Pasal 55

(1)

Tenaga kependidikan pada Diklat Keahlian Pelaut formal paling sedikit terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber pembelajaran pustakawan, dan laboran.

(2)

Tenaga kependidikan pada perguruan tinggi harus memiliki kualifikasi, keahlian, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(3)

Tenaga kependidikan pada Diklat Keahlian Pelaut nonformal harus memiliki kualifikasi dan keahlian minimal sesuai dengan Diklat Kepelautan yang diselenggarakan.

30


Paragraf 3 Pengawasan Pasal 56 (1)

Pengawasan Lembaga Diklat Kepelautan dalam bentuk audit terhadap Sistem Manajemen Mutu.

(2)

Pengawasan internal pada Diklat Kepelautan dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3)

Pengawasan eksternal audit Diklat Kepelautan dilakukan oleh Kepala Pusat dan Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan Indonesia. Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pasal 57

(1)

Setiap Lembaga Diklat Kepelautan wajib memiliki sarana sesuai dengan Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia.

(2)

Setiap Lembaga Diklat Kepelautan wajib memiliki prasarana sesuai Standar Mutu Kepelautan Indonesia.

(3)

Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pasal 58

Pengelolaan Lembaga Pendidikan Kepelautan wajib menerapkan suatu sistem manajemen mutu. Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan Pasal 59 (1)

Biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

(2)

Biaya investasi diklat kepelautan yang dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

31


(3)

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya: a. b. c.

(4)

gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan, bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagai.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. Bagian Kesepuluh Standar Penilaian dan Pengujian Pendidikan Paragraf 1 Umum Pasal 60

Penilaian pada Lembaga Diklat Kepelautan, terdiri atas: a. b. c.

penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh Lembaga Diklat Kepelautan; dan pengujian diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut untuk lembaga diklat kepelautan yang menyelenggarakan program studi nautika dan teknika. Paragraf 2 Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pasal 61

(1)

Penilaian hasil belajar terdiri atas: a. b.

(2)

Bentuk alat penilaian hasil belajar terdiri atas: a. b.

(3)

penilaian hasil belajar teori atau eksaminasi; dan penilaian hasil belajar praktikum atau assesmen.

naskah ujian untuk penilaian hasil belajar teori; dan skenario ujian untuk penilaian hasil belajar praktikum.

Penilaian hasil belajar digunakan untuk: a. b. c.

penilaian pencapaian keahlian peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.

32


Paragraf 3 Penilaian Hasil Belajar oleh Lembaga Diklat Kepelautan Pasal 62 (1)

Penilaian hasil belajar oleh Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, bertujuan untuk menilai pencapaian standar keahlian lulusan untuk semua pelajaran.

(2)

Penilaian hasil belajar harus mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a.

(3)

Penilaian hasil belajar oleh Lembaga Diklat Kepelautan dilaksanakan dalam sebuah forum yang dihadiri oleh seluruh pendidik terkait dan tenaga kependidikan serta didokumentasikan dalam sebuah berita acara. BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI Bagian Kesatu Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Diklat Kepelautan Pasal 63

(1)

Lembaga Diklat Kepelautan mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kepada Kepala Badan c.q Kepala Pusat dengan tembusan tanpa lampiran kepada: a. b.

(2)

Permohonan rekomendasi tersebut dikaji oleh Tim yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dalam jumlah ganjil yang diusulkan oleh Kepala Pusat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan kualifikasi: a. b. c.

(3)

Direktur Jenderal c.q Dirkappel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan Sekretariat Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan Indonesia (KNPMKI).

berpendidikan paling sedikit Strata B/D.IV ANT/ATT II atau Sarjana; memiliki kualifikasi sebagai Auditor/Penilai; dan memahami Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia..

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan kajian disesuaikan dengan jumlah program studi yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Kepelautan yang bersangkutan.

33


Pasal 64 (1)

Hasil kajian oleh Tim Pengkaji yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), dilanjutkan dengan penilaian lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan kondisi lapangan.

(2)

Hasil kajian terhadap berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3), akan dikembalikan kepada Pemohon.

(3)

Hasil kajian dari Tim Pengkaji disampaikan kepada Kepala Pusat yang selanjutnya dijadikan acuan pembuatan format rekomendasi dengan kesimpulan dapat/tidaknya diberikan Rekomendasi atas permohonan tersebut.

(4)

Kepala Pusat atas nama Kepala Badan akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Diklat Kepelautan, dengan klasifikasi: a.

rekomendasi kategori C : apabila Lembaga Diklat Kepelautan memiliki kemampuan untuk mencapai standar mutu di bawah 75% (tujuh puluh lima persen);

b.

rekomendasi kategori B : apabila Lembaga Diklat Kepelautan memiliki kemampuan untuk mencapai standar mutu antara 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan di bawah 100% (seratus persen); atau

c.

rekomendasi kategori A : apabila Lembaga Diklat Kepelautan memiliki kemampuan untuk mencapai standar mutu 100% (seratus persen).

(5)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan berdasarkan kajian yang disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

(6)

Penilaian untuk mencapai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan metode: a. b. c. d. a.

TQM; ISO 9000 series: 2008; SNI ISO 9001:2008 (E); dan QMET; atau model lain yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

34


Bagian Kedua Pemberian Pengesahan Program Pasal 65 (1)

Lembaga Diklat Kepelautan yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut dan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan (approval) program kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Perkapalan dan Kepelautan dengan melampirkan: a. b.

(2)

(3)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Lembaga Diklat Pelaut yang menyelenggarakan Diklat Keahlian Pelaut, terdiri atas: a.

rekomendasi kategori C: permohonan pengesahan program akan ditolak;

b.

rekomendasi kategori B: pemohon harus melampirkan Kesepakatan Bersama (MOA) dengan Lembaga Diklat Kepelautan yang telah mendapatkan pengesahan program tertentu dari Direktur Jenderal disertai bukti obyektif bahwa MOA dilaksanakan secara efektif; atau

c.

Rekomendasi kategori A: pemohon tidak perlu melampirkan MOA.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Lembaga Diklat Pelaut yang menyelenggarakan Diklat Keterampilan Khusus Pelautdiberikan dengan kriteria: a. b.

(4)

rekomendasi dari Kepala Badan; dan hasil review manajemen (management review meeting) lembaga yang merupakan tindak lanjut audit mutu internal Lembaga Diklat Kepelautan yang bersangkutan.

memenuhi persyaratan; atau tidak memenuhi persyaratan.

Sejak pengajuan permohonan diterima oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dilakukan proses: a.

menilai dokumen (document assessment);

b.

meminta Lembaga Diklat Kepelautan untuk melakukan tindakan perbaikan (corrective measure) apabila ditemukan ketidaksesuaian (non conformity) atau kekurangan (deficiency);

c.

memberikan penilaian lapangan (site assessment) dalam hal status ketidaksesuaian dan/atau kekurangan dinyatakan selesai (closed);

35


(5)

d.

meminta Lembaga Diklat Kepelautan untuk melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan prosedur yang terdokumentasi atau kekurangan peralatan, tenaga pengajar, atau elemen mutu lainnya; dan

e.

memberikan sertifikat pengesahan program sesuai dengan program diklat yang diusulkan dalam hal status ketidaksesuaian dan/atau kekurangan dinyatakan selesai.

Ketentuan mengenai penilaian sebagaimana diatur pada ayat (3), dilakukan dengan metode Scoring yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 66

(1)

Sertifikat pengesahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e, berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan verifikasi tahunan (surveillance/ annual verification) oleh Direktur Jenderal.

(2)

Apabila dalam verifikasi tahunan dijumpai ketidaksesuaian yang pengaruhnya signifikan terhadap mutu (major NC) dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang disepakati antara auditor dan auditee, pengesahan program akan dibekukan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal setelah mendengar pertimbangan Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan Indonesia. Pasal 67

Proses dan prosedur pemberian rekomendasi dan pengesahan (approval) bagi Lembaga Diklat Kepelautan sebagaimana tersebut dalam Pasal 65, tercantum pada Lampiran LI Peraturan ini. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 68 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan mental dan moral peserta diklat kepelautan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan dengan Peraturan tersendiri.

36


BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69 Pelaksanaan Diklat Teknis Profesi Kepelautan (DTPK) yang sedang berlangsung sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.119 Tahun 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Peserta Diklat, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.233/HK.602/Diklat-98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan, dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 412/DL.002/Diklat-2000 tentang Penyelenggaraan Diklat TPK di luar BP3IP diberikan batas waktu pelaksanaan sampai dengan 9 (Sembilan) bulan setelah peraturan ini ditetapkan harus segera menyesuaikan. BAB IX PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan ini berlaku, semua Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.119 Tahun 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Peserta Diklat, SK.233/HK.602/Diklat-98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan dan SK. 412/DL.002/Diklat-2000 tentang Penyelenggaraan Diklat TPK di luar BP3IP, dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.15/DL-002/DIKLAT-2001 tentang Pemberian Tinggi Maritim, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini atau belum diganti. Pasal 71 Pada saat peraturan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.119 Tahun 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Peserta Diklat, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.233/HK.602/Diklat-98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan, dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 412/DL.002/Diklat-2000 tentang Penyelenggaraan Diklat TPK di luar BP3IP, dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.15/DL-002/DIKLAT2001 tentang Pemberian Tinggi Maritim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

37


Pasal 72 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. NO. 1.

PROSES Disetujui

NAMA Sunaryo

JABATAN Dirjen Perhubungan Laut

TANGGAL

Ditetapkan di pada tanggal

PARAF

JAKARTA 16 November 2010

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002 Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Keuangan; 3. Sekjen Kementerian Perhubungan; 4. Irjen Kementerian Perhubungan; 5. Dirjen Perhubungan Laut; 6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Setjen, Kemenhub; 7. Kepala Biro Hukum dan KSLN, Setjen, Kemenhub; 8. Kepala Pusdiklat Perhubungan Laut; 9. Para Pimpinan UPT Diklat di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan; 10. Para Pimpinan Lembaga Diklat Kepelautan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 11. Ketua DPKP; 12. Ketua Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan Indonesia.

NO.

PROSES

1.

Peny. Konsep

NAMA Endang Puji Lestari

JABATAN Kasubag Hukum Kerjasama Setdan Pengembangan SDM Phb.

2.

Dikoreksi

Sutardjo

PH.Kabag Umum Setdan Pengembangan SDM Phb.

3.

Dikoreksi

Marihot S.

Kabag Program Puspeng SDM Phb Laut

4.

Disetujui

Marihot S.

PH.Kapuspeng SDM Perhubungan Laut

5.

Disetujui

Wawan Darwan

PH.Sekretaris Badan Pengembangan SDM Phb.

38

TANGGAL

PARAF

DIKLAT-2010 TENTANG

Recommend Documents