Didukung oleh. Pedoman Monitoring & Evaluasi PHBM

FF

Dwi Sudarsono

Pedoman Monitoring & Evaluasi

PHBM

Didukung oleh

Pedoman monitoring dan evaluasi (Monev) PHBM Penulis : Dwi Sudarsono, SH., SP.d

Kontributor Ide: Dr. Ir. Markum, M.Sc, dan Sulistyono Copyright@2016 All rights reserved Penata aksara & Desain Sampul : Eko Susilo Buku ini diterbitkan atas dukungan dari Ford Foundation Diterbitkan oleh Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA) Jl Garut 29B Taman Indah Mataram kodepos 62127 Telp 0370 648257 email : [email protected] http://samanta.id cetakan I, April 2016

ii

Sekapur Sirih

P

engelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) telah menjadi program stra tegis nasional di bidang kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke hutanan mentargetkan minimal 12,5 juta ha dari 19 juta ha area hutan yang diperuntukkan PHBM atau juga dikenal dengan perhutanan sosial sampai tahun 2019. Sebanyak 8 juta keluarga diharapkan mendapat hak kelola PHBM. Target PHBM itu di antaranya hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan ta naman rakyat (HTR) dan hutan adat. PHBM diperuntukkan bagi masyarakat se tempat yang tinggal di sekitar hutan. Target PHBM itu belum termasuk skema Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (KK). Program 12,5 juta ha PHBM itu gayung bersambut dengan 3 persoalan uta ma di sektor kehutanan. Pertama, secara nasional, kerusakan hutan mencapai 42 juta ha dari 130 juta ha, baik di hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi. Kontributor kerusakan hutan terbesar adalah illegal logging dan per ambahan hutan. Diperkirakan, tidak kurang dari 1,1 juta ha hutan rusak tiap ta hun. Kedua, sektor kehutanan menghadapi berbagai bentuk konflik, di antaranya konflik hak ulayat masyarakat adat, tata batas sampai perambahan hutan. Sekitar 31.000 desa berada di sekitar dan di dalam hutan. Keberadaan 31.000 desa itu tentu berpeluang bersentuhan dengan konlik pengelolaan hutan. Ketiga, kemiskinan di sekitar hutan menjadi masalah lain yang harus segera diselesaikan. Tidak kurang dari 10 % penduduk miskin di Indonesia ting gal di sekitar dan di dalam hutan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan kurang adilnya kue pembangunan kehutanan. Di satu sisi, jutaan keluarga miskin tinggal di sekitar dan di dalam hutan, sementara mereka mengalami keterbatasan hak akses mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencapai target 12,5 juta ha PHBM itu. Sejak 2007 berbagai kalangan, terutama LSM, telah fasil itasi praktik PHBM. Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan ijin usaha pe manfaatan HKm, HD dan HTR seluas 308,433 ha. Tantangan nya ke depan adalah bagaimana masyarakat mampu mengelola 12,5 juta ha beragai skema perhutan an sosial itu dengan baik. Seiring dengan cita-cita, mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera.

iii

Pedoman monitoring dan evaluasi (Monev) PHBM ini diharapkan menjadi instrument untuk memperkuat pelaksanaan PHBM. Pemerintah dapat menggu nakan pedoman Monev PHBM sebagai alat untuk melakukan pemberdayaan mas yarakat pengelola hutan. Sementara, kelompok/koperasi pengelola hutan dapat menggunakan pedoman Monev untuk meningkatkan mutu tata kelola PHBM. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Markum dan Sulistiyono yang cukup banyak memberi warna terhadap mutu Pedoman Monev PHBM ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada kelompok-kelompok pengelola hutan, dinas/instansi dan kalangan LSM yang telah terlibat memperkaya Pedoman Mon ev ini. Terimakasih pula kepada rekan-rekan Samanta dan pegiat PHBM lainnya. Mereka adalah bagian dari sumber inspirasi sehingga Panduan Monev PHBM ini hadir di tengah pembaca. Semoga panduan Monev PHBM ini bermanfaat. Mataram, April 2016 Salam Penulis

iv

Daftar Isi Sekapur Sirih Daftar Isi Katalog Daftar Tabel Daftar Grafik

iii v

BAB I Pengantar CBFM Apa PHBM itu ? Nilai dan prinsip Mengapa PHBM ? BAB II Monev Apa Monev itu ? Apa monitoring itu ? Apa evaluasi itu ? Mengapa Monev ? Apa perbedaan kegiatan Monev PHBM dengan Monev proyek/program pada umumnya ? BAB III MENGGUNAKAN PANDUAN Bagaimana Menggunakan Panduan ini ? Cara Menggunakan Panduan Apa Kriteria dan Indikator Keberhasilan PHBM ? Penjelasan Indikator Keberhasilan BAB IV PERSIAPAN Persiapan Monitoring Persiapan Evaluasi BAB V PENGUMPULAN DATA Dari mana sumber data Monev ? Bagaimana mengumpulkan data Monev PHBM ? BAB VI ANALISIS DATA Bagaimana menganalisa data Monev PHBM ? Langkah-langkah analisa data ? BAB VII PELAPORAN Kerangka Isi Laporan Monitoring Kerangka Isi Laporan Evaluasi BAB VII REKOMENDASI Menyusun Kesimpulan dan Rekomendasi Lampiran v

Katalog DKB-FA

: Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan

DR

: Dana reboisasi

FA-KB

: Faktur Angkutan Kayu Bulat

HD

: Hutan Desa

HHBK

: Hasil Hutan Bukan Kayu

HHK

: Hasil Hutan Kayu

HKm

: Hutan Kemasyarakatan

HTR

: Hutan Tanaman Rakyat

ITSP

: Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan

IUPHHK

: Ijin Usaja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

KK

: Kemitraan Kehutanan

LHC

: Laporan Hasil Chruising

LHP-KB

: Laporan Hasil Pemanenan/Pemungutan Kayu Bulat

LMKB

: Mutasi Kayu Bulat

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

Monev

: Monitoring evaluasi

P2LHP

: Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan

PAK

: Penetapan area kerja

PHBM

: Pengelolaan hutan berbasis masyarakat

PSDH

: Pungutan Sumber Daya Hutan

Renja

: Rencana Kerja

RKT

: Rencana Kerja Tahunan

RU

: Rencana Umuma

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

vi

Daftar Tabel

vii

Daftar Grafik

viii

Apa PHBM itu?

P

HBM adalah singkatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, yaitu sistem pengelolaan hutan yang memberikan hak, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat setempat untuk mengelola hutan. PHBM merupakan wujud keberpihakan negara agar kue pembangunan kehutanan menetes ke bawah kepada masyarakat paling bawah. Sia pa masyarakat setempat itu ? Mereka adalah masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan, termasuk kelompok perempuan. Lalu, apa sistem pengelolaan hutan itu ? Secara sederhana dapat diartikan kesatuan dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan. Bagian-bagian itu diantaranya atur an-aturan pengelolaan hutan, lembaga pengelola hutan dan kualitas nilai masyarakat dalam mematuhi aturan pengelolaan hutan, sistem budidaya lahan dalam kawasan hutan, dan usaha-usaha yang dikelola masyarakat atas hasil-hasil hutan. Dengan demikian, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang baik, aturan harus baik, Lembaga pelaksana pengelola hutan juga ha rus konsisten menerapkan semua aturan pengelolaan hutan. Semua bagian sistem pengelolaan hutan itu harus dijalankan dengan baik jika menghendaki PHBM berhasil dan bermutu. 1

Nilai dan Prinsip Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam PHBM di antaranya : Partisipatif, yaitu melibatkan para pihak, terutama masyarkat setempat, pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian, termasuk ikut mengambil keputusan. Dari bawah ke atas (buttom up), yaitu setiap pengambilan keputusan dan perencanaan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kesetaraan gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki peluang sama dalam mendapat hak kelola dan memiliki hak kontrol dalam pengelo laan hutan. Keberlanjutan, yaitu tidak mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan mer usak, tetapi memberi manfaat secara terus menerus. Keterbukaan, yaitu setiap anggota pengelola memiliki hak yang sama mendapatkan informasi kegiatan PHBM. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kebersamaan, yaitu setiap anggota pengelola harus bertanggung jawab dan terlibat aktif bersama-sama dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pe mantauan dan evaluasi PHBM, termasuk mengambil keputusan. Sekurang-kurangnya PHBM harus memenuhi 7 prinsip, yaitu : Masyarakat memiliki peluang hak ases dan kontrol dalam pengelolaan hutan. Memberdayakan masyarakat setempat. PHBM berbeda dengan swasta yang memiliki modal, tehnologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemer intah paling bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat. Menghormati nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat dalam mengelola hutan, termasuk pola kehidupan tradisional mereka. Pemangku kepentingan harus berkolaboratif dan berbagi sumber daya baik masyarakat, pemerintah, pengusaha, LSM, maupun perguruan tinggi. Diprioritaskan bagi keluarga miskin atau kelompok marginal lainnya, terma suk perempuan. Memberi manfaat ekonomi, tanpa merubah fungsi hutan. Dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

Mengapa PHBM? Tahun 2007 mencatat sejarah penting PHBM, karena pada tahun itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sejak itu, Pemerintah mengeluarkan berapa kebijakan yang memberi masyarakat hak ak ses dan kontrol dalam pengelolaan hutan. Masyarakat dapat memperoleh ijin pengelolaan hutan hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Kebijakan PHBM itu, selain HKm di antaranya adalah hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR) 2

dan Kemitraan Kehutanan (KK). Saat ini, keempat bentuk PHBM itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan, antara lain: P.55/Menhut-II/2011 dan perubahannya P.31/ Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Ta naman Rakyat Dalam Hutan Tanaman sebagai pengganti Permen Kehutanan No. 23 tahun 2007 dan No. 5 tahun 2008. P.39/ Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan. P.88/ Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan sebagai pengganti Per men Kehutanan No. 37 tahun 2007 dan beberapa perubahannya. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa sebagai pengganti Permen Kehutan an No. 49 tahun 2008. Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh peraturan-peraturan menteri di atas tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mele starikan hutan. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Berikut beberapa pengertian tentang HKm, HD, HTR dan KK menurut Permen Kehutanan di atas.  HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setem pat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mas yarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (P.88/ Men hut-II/2014).  HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (P.89/Menhut-II/2014).  HTR adalah pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutan nya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerap kan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan (P.31/ Menhut-II/2013).  KK adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mas yarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (P.39/ Menhut-II/2013). Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan mentargetkan 19 juta ha ke hutanan masyarakat, meliputi HKm, HD, HTR, HD dan hutan adat pada 20142019. Target luasan kehutanan masyarakat itu belum termasuk Kemitraan Ke hutanan. Target minimal kehutanan masyarakat adalah seluas 12,7 juta ha di areal hutan lindung, produksi terbatas dan produksi tetap. Nantinya, perhutanan sosial diharapkan dikelola oleh minimal 8 juta keluarga (FKKM, 2015). Hingga 2015, luas Penetapan Area Kerja (PAK) dan Ijin HKm, HD dan HTR mencapai 1,382,956.09 ha. Sementara area kerja yang sudah mendapat ijin usaha 3

pemanfaatan baru seluas 308,433 ha. Dengan demikian luas PAK masih tersi sa 840.287,09. Secara rinci, data PAK dan ijin dapat dilihat pada grafik berikut (FKKM, 2015). Grafik 1. Perbandingan Luas Penetapan Area Kerja dan Ijin HKm, HTR dan HD

Grafik diatas memperlihatkan bahwa pencapaian ijin perhutanan sosial baru 22 % (308.433 ha) dari PAK seluas 1.382.956 ha. Ijin HKm baru 94,372 (29 %) dari PAK seluas 328.452,36 ha. Sedangkan, pencapaian ijin HD hanya mencapai 67.737 ha (22 %) dari PAK seluas 318.478,73 ha. Sementara pencapaian ijin HTR paling rendah, yaitu 146.324 ha (20%) dari PAK seluas 736,479.73 Terlepas dari minimnya pencapaian ijin, kebijakan Pemerintah di atas menunjukkan bahwa PHBM cukup strategis dalam kontek pembangunan kehutan an dan pemberdayaan masyarakat ke depan. Oleh karena itu, panduan Monev ini penting sebagai instrument untuk mewujudkan PHBM yang baik. Panduan Monev ini dapat menjadi alat pengukur kemajuan pelaksanaan PHBM di masa datang.

4

Lokakarya HKm Jenggala

Apa Monev itu?

S

eperti dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan Monev bukan saja menjadi kepentingan pengelola PHBM, yaitu masyarakat. Monev juga dapat dilakukan Pemerintah dan LSM pendamping, bahkan lembaga donor, sesuai kepentingan masing-masing. Laporan Monev dapat menjadi pertimbangan bagi LSM pendamping/lembaga donor untuk memperbaiki pengelolaan program baik dalam skala managemen lembaga pengelola proyek maupun pelaksanaan program di lapangan. Sesuai aturan, pemegang ijin HKm, HD dan HTR serta pelaksana KK harus membuat laporan setiap tahun. Sedangkan pemegang ijin harus menyerahkan laporan kepada pemberi ijin, dalam hal ini Bupati/Walikota/Gubernur. Selain itu, pemberi ijin akan mengevaluasi pelaksanaan PHBM setiap 5 tahun sekali. Dari hasil evaluasi, apabila PHBM tidak berhasil, pemberi ijin akan mencabut ijin atau mencabut ijin sementara waktu. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, Monev sangat penting dilakukan selama jangka waktu ijin dan Kemitraan Kehutanan selesai. Kita sering mendengar kegiatan “monitoring” digunakan secara bersamaan dengan “evaluasi”. Disingkat “Monev”. Misalnya, ada yang mengatakan “Kita akan melakukan Monev program”. Padahal keliru menggunakan kata “Monev” secara bersamaan, karena kegiatan monitoring dan evaluasi berbeda, meskipun ada persamaannya. Berikut perbedaan dan persamaan antara monitoring dan evaluasi. 5

Tabel …. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi Kapan dilakukan ? Terus menerus dalam

Setidaknya setahun sekali

periode waktu tertentu, setidaknya setiap 3 – 4 bulan sekali

6

Apa yang diukur

• Capaian hasil (out put) • Dampak ekonomi, sesuai rencana kerja. social, budaya, politik & • Pelaksanaan kegiatan, lingkungan. terutama berdasarkan • Keberlanjutan rencana kegiatan (sustainability) program. dalam rencana kerja tahunan. • Proses pelaksanaan kegiatan. • Efektifitas dan efisiensi sumber daya yang tersedia.

Siapa terlibat ?

Dilakukan anggota pengelola hutan dan dapat dibantu pihak lain.

Sumber informasi

• Laporan survey capaian • Laporan survey dampak. hasil (out putl). • Laporan monitoring. • Laporan kegiatan. • Dokumentasi foto/film. • Dokumentasi foto/film

Pengguna

Pengurus kelompok dan anggota.

• Pengurus kelompok dan anggota. • Pihak lain (pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan pihak lain)

Penggunaan

• Umpan balik bagi pelaksanaan PHBM ke depan. • Perubahan hasil (out put) dan kegiatan yang sifatnya terbatas. • Tidak menjadi pertimbangan penghentian proyek/ program

• Umpan balik bagi pelaksanaan PHBM periode tahun berikutnya. • Perubahan tujuan/ strategi/kebijakan kelompok/koperasi. • Dapat dijadikan pertimbangan untuk menghentikan atau meneruskan proyek/ program periode beriktunya.

• Dilakukan pihak luar dengan melibatkan anggota pengelola hutan. Atau • Dilakukan anggota pengelola hutan dan dibantu pihak lain.

Menurut Tjoetra (2008), manfaat Monev adalah : • mengenali sejak dini dan menemukan masalah-masalah penting agar tidak semakin meluas dan menimbulkan krisis baik dalam organisasi, anggota pengelola hutan maupun lingkungan. • menilai dan menemukan kebutuhan-kebutuhan baru untuk memperbaiki program atau kegiatan-kegiatan berikutnya. • melacak perkembangan, kemajuan pelaksanaan proyek/program dan pengelolaan organisasi sesuai dengan tujuan/strategis/visi/misi organisasi. • membantu organisasi secara berkala dalam melakukan penilaian diri terhadap hubungan antara visi, misi dan posisi strategis organisasi. • menarik pelajaran-pelajaran penting dari pengalaman pelaksanaan program yang lalu sebagai basis perencanaan program selanjutnya.

Monitoring Kemitraan kehutanan dengan KSU Kompak Sejahtera Rempek KLU

Apa monitoring itu? Monitoring adalah pengukuran kemajuan dan pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan program PHBM secara berkala. Monitoring memungkinkan pengelola PHBM mengendalikan kemajuan program PHBM sesuai rencana pengelolaan hutan, yaitu Rencana Umum (RU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Monitoring dapat dilakukan kelompok/koperasi pengelola PHBM selama periode waktu tertentu, misalnya setiap 3 atau 4 bulan sekali. Monitoring berguna untuk fungsi pengendalian untuk memastikan RU dan RKT PHBM dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring bertujuan untuk: • Mengetahui kegiatan dan proses yang dilaksanakan secara berkala oleh pengelola PHBM. • Mengidentifikasi capaian kegiatan dan hasil (out put) secara berkala; • Menemukan faktor pendukung dan penghambat dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan PHBM; 7

• Menentukan cara mengatasi hambatan/kendala kemajuan PHBM dari waktu ke waktu;

Apa evaluasi itu? Evaluasi dilakukan pada periode waktu tertentu setelah suatu proyek atau program selesai dilakukan. Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian dampak secara luas baik dampak positif maupun negatif. Misalnya, evaluasi terhadap dampak ekonomi. Apakah dalam kurun waktu tertentu PHBM telah memberi dampak terhadap meningkatkan pendapatan anggota pengelola hutan atau menambah lapangan pekerjaan ? Atau misalnya dari dampak lingkungan. Apakah PHBM telah meningkatkan debet mata air atau anak sungai ?

Mengapa Monev? Monev merupakan siklus pengelolaan sebuah proyek atau program. Lalu, dimana posisi Monev ? Garis besarnya, ada 3 siklus pengelolaan proyek/program, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan Monev. Pengelolaan proyek/program dimulai dari perencanaan baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang. Siklus berikutnya adalah pelaksanaan yang mengacu pada perencanaan. Monev merupakan siklus untuk memastikan proyek/program dijalankan sesuai rencana dan dapat mencapai hasil dan tujuan yang direncanakan. Dengan demikian, Monev berguna untuk memperbaiki strategi dan perencanaan proyek/program yang baru. Siklus pengelolaan proyek/program terus berulang sebagai daur pembelajaran di dalam organisasi (Tjoetra, 2008). Siklus pengelolaan proyek/program digambarkan di bawah ini.

8

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Proyek/Program

Apa perbedaan kegiatan Monev PHBM dengan Monev proyek/program pada umumnya ? Salah satu target Monev adalah rencana kerja proyek/program. Biasanya, kerangka rencana kerja proyek/program pada umumnya meliputi tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, hasil yang diharapkan (out put), dan kegiatan. Sementara, sesuai peraturan, kerangka RU dan RKT tidak terdapat tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan hasil yang diharapkan (out put). Tetapi RU dan RKT hanya berbasis pada kegiatan dan rencana capaian kegiatan. Mari kita lihat contoh salah satu bagian RU yang diatur Perdirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P.07/V-SET/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Permen Kehutanan No. 88 Tahun 2014 tentang HKm Pasal 34 1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan HKm yang efektif sesuai tujuan. 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian: a. pedoman; b. bimbingan; c. pelatihan; d. arahan; dan/atau e. supervise 3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: 9

a. monitoring; dan/atau b. evaluasi. Pasal 35 1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota. 2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota; b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota; dan c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HKm oleh pemegang izin.

Tabel … Contoh Rencana Umum Pengembngan Usaha HHK Tabel Rencana Pengembangan Usaha Hasil Hutan Kayu Luas : ……. ha Zona : ….... (perlindungan/pemanfaatan) Blok

Kegiatan Penanaman

Tahun ke 2 Jenis 1 Btg Jenis Btg

….dst…. Jenis

Btg

10 Jenis

Btg

Panen Pemungutan

Tabel Rencana Pengembangan Usaha HHK di atas memperlihatkan bahwa RU disusun berbasis kegiatan. Tidak ada tujuan dan hasil yang dicapai (out put). RKT juga disusun berbasis kegiatan, seperti contoh dibawah ini sesuai Perdirjen di atas.

10

Tabel … Contoh Rencana Kerja Tahunan Pengembngan Usaha HHK dan HHBK Rencana Kerja Tahun ……….. Blok : ………………………. Zona : ……………………… (Perlindungan/Pemanfaatan) No

Kegiatan

Lokasi (Zona/ Blok/Klp

Rincian Kegiatan

Waktu Volume

A. Rencana Pengembangan Usaha HHK A.1 Penanaman A.2 Pemanenan A.3 Pemungutan B. Rencana Pengembangan Usaha HHBK B.1 Penanaman B.2 Pemanenan B.3 Pemungutan

Dengan demikian ada perbedaan antara kerangka rencana kerja PHBM dan rencana kerja proyek/program pada umumnya yang menjadi target Monev. Sehingga kerangka Monevnya juga berbeda dengan Monev PHBM. Batasan Monev PHBM dapat dijelaskan pada table berikut. Pelaku Monev PHBM memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya berbeda kepentingan antara kelompok/koperasi selaku pemegang ijin dan pemerintah selaku pemberi ijin. Langkah-langkah kegiatan Monev PHBM, meliputi persiapan, mengumpulkan informasi, analisa data, kesimpulan & rekomendasi dan laporan. Langkahlangkah Monev digambarkan sebagai berikut. Untuk mengetahui penjelasan setiap langkah Monev, silahkan anda melanjutkan membaca panduan ini.

11

Tabel …. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi PHBM Kapan dilakukan ?

Terus menerus dalam periode waktu tertentu, setidaknya setiap 3 – 4 bulan sekali

Setidaknya setahun sekali

Apa yang diukur

• Capaian kegiatan berdasarkan RKT. • Proses pelaksanaan kegiatan. • Efektifitas dan efisiensi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan PHBM.

• Capaian kegiatan berdasarkan RU dan RKT. • Dampak ekonomi, sosial & lingkungan hutan.

Siapa Pelaksana?

• Dilakukan anggota pengelola hutan dan dapat dibantu pihak lain. • Dilakukan oleh pemerintah selaku pemberi ijin.

• Keberlanjutan (sustainability) kegiatan. • Dilakukan pemerintah selaku pemberi ijin; atau • Dilakukan sendiri oleh pengelola PHBM, dapat dibantu pihak luar; atau

Sumber informasi

• Laporan survey. • Laporan kegiatan. • Dokumentasi foto/film

• Laporan survey dampak ekonomi, social dan lingkungan hutan. • Laporan monitoring. • Dokumentasi foto/film.

Pengguna

• Pengurus kelompok dan anggota; atau • Pemerintah selaku pemberi ijin

• Pengurus kelompok dan anggota; atau • Pemerintah selaku pemberi ijin

Penggunaan

• Umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan PHBM ke depan. • Mengetahui capaian kegiatan secara berkala. • Memperbaiki RKT, jika dibutuhkan.

• Umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan PHBM periode tahun berikutnya. • Memperbaiki RU, jika dibutuhkan.

Pelaku Monev PHBM memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya berbeda kepentingan antara kelompok/koperasi selaku pemegang ijin dan pemerintah selaku pemberi ijin. Langkah-langkah kegiatan Monev PHBM, meliputi persiapan, mengumpulkan informasi, analisa data, kesimpulan & rekomendasi dan laporan. Langkah12

langkah Monev digambarkan sebagai berikut. Untuk mengetahui penjelasan setiap langkah Monev, silahkan anda melanjutkan membaca panduan ini.

Gambar 2. Langkah-langkah Monev

S

esuai ketentuan, kelompok/koperasi selaku pemegang ijin HKm/HD/HTR harus melaporkan kemajuan PHBM setiap tahun kepada pemberi ijin. Sesuai UU No. 23 tahun 2014, laporan kemajuan PHBM disampaikan kepada Gubernur. Laporan dapat disampaikan lewat Dinas Kehutanan Provinsi. Oleh karena itu, sebaiknya kelompok/koperasi melakukan evaluasi PHBM setiap tahun untuk bahan laporan kemajuan PHBM tahunan. Sementara, pemberi ijin harus melakukan evaluasi PHBM sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Sesuai Permenhut No. 88 tahun 2015, evaluasi HKm dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan apakah ijin diperpanjang, dicabut sementara atau dicabut permanen. Oleh karena itu, pemberi ijin dianjurkan melakukan evaluasi PHBM setiap tahun sekali. Hasil evaluasi tahunan dapat digunakan sebagai pertimbangan pemberi ijin untuk menyusun program/kegiatan penguatan PHBM. Bukahkah PHBM merupakan program pemberdayaan masyarakat ? 13

14

Bagaimana Menggunakan Panduan ini ? Ingat ! Hasil Monev dapat menjadi dasar pencabutan ijin sementara atau permanen. Untuk itu, Monev harus dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas dan .terukur

PHBM yang dimaksud dalam buku pan duan ini adalah HKm, HTR dan HD. Buku pan duan ini digunakan untuk melakukan Monev HKm, HD dan HTR yang telah mendapatkan ijin dari kepala daerah, bupati/walikota/gubernur. Selain itu, panduan ini juga dapat digunakan untuk melakukan Monev terhadap Kemitraan Kehutanan yang telah diikat perjanjian antara kelompok/koperasi dengan KPH atau pihak lain yang diatur dalam Permenhut No.39 ta hun 2013. Jadi, HKm, HTR dan HD yang belum mendapat ijin atau Kemitraan Kehutanan yang belum diikat perjanjian, tidak dalam kategori ini. Mengapa buku panduan ini digunakan untuk melakukan Monev HKm, HD, dan HTR yang sudah mendapat ijin atau KK yang telah diperjanjikan ? Karena setelah mendapat ijin atau setelah melakukan perjanjian kerjasama, 15

kelompok/koperasi diikat oleh hak dan kewajiban mengelola area hutan dengan baik. Sesuai ketentuan, kelompok/koperasi diwa jibkan memberikan laporan pengelolaan hutan se cara tertulis kepada pemberi ijin (bupati/walikota/ gubenrur) sekurang-kurangnya setahun sekali. Den gan demikian, setidaknya setahun sekali, kelompok/ koperasi melakukan evaluasi terhadap kemajuan PHBM yang mereka kelola. Selain itu, sesuai keten tuan pula, pemberi ijin akan mengevaluasi HKm, HD dan HTR setiap 5 tahun sekali. Dari hasil evaluasi 5 tahunan, pemberi ijin dapat mencabut ijin atau mencabut ijin sementara, apabila kelompok/kopera si terbukti tidak dapat mengelola area hutan dengan baik. Panduan Monev ini bertujuan untuk: 1.

Memberi pemahaman kepada pengguna panduan ini tentang konsep umum PHBM.

2.

Memberi pemahaman kepada penggguna panduan ini tentang konsep dasar monitoring dan evaluasi.

3.

Memberi tuntunan untuk memantau (monitoring) PHMB secara berkala dari pros es perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan PHBM.

4.

Memberi tuntutan untuk menilai (evaluating) capaian dan dampak PHBM seku rang-kurangnya pada periode satu tahun.

Cara Menggunakan Panduan Panduan Monev ini diramu berdasarkan aturan pemerintah dan praktik PHBM di lapangan. Secara umum, aspek-aspek yang akan dilakukan Monev, yaitu tata kelola kawasan, tata kelola usaha ekonomi dan kelembagaan. Panduan Monev bertujuan untuk menyediakan alat bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pemantauan dan menilai keberhasilan di area kerja HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan. Panduan Monev ini selain dikhususkan untuk kelompok/koperasi masyarakat yang sudah mendapat ijin usaha pemanfaatan HKm, HTR dan HD dan pengelola KK, pemerintah juga dapat menggunakan panduan ini. Sebagai pemberi ijin, Pe merintah berkewajiban melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan HKm, HTR dan HD. Misalnya, pemberi ijin harus melakukan evaluasi HKm setiap 5 tahun sekali. Kelompok/koperasi pemegang ijin, lembaga desa pemegang ijin dan lemba ga pemberi ijin bertanggung jawab dan/atau berkewajiban melakukan Monev dan membuat laporan kemajuan PHBM. Sesuai ketentuan, kewajiban pemegang ijin dan pemberi ijin dalam melakuan Monev dan laporan dapat dilihat dalam table berikut. 16

Tabel 5. Kewajiban Pemegang ijin dan Pemberi Ijin dalam Melakukan Monev dan Laporan Kegiatan Hutan Kemasyarakatan

Hutan Desa

Hutan Tanaman Rakyat

Pelaksana

Waktu

Monitoring

Kelompok/koperasi pemegang ijin

Berkala

Evaluasi

Pemberi ijin

Lima tahun sekali

Laporan

Kelompok/koperasi Pemegang ijin

Setahun sekali

kemajuan

Pemberi ijin

5 tahunan

Monitoring

Pemberi ijin

Berkala

Evaluasi

Pemberi ijin

Setahun sekali

Laporan

Lembaga desa pemegang ijin

Setahun sekali

kemajuan

Pemberi ijin

Setahun sekali

Monitoring

Kepala Desa

Berkala

Kepala Dinas Kehutanan dan/atau

Berkala

UPT Evaluasi


Setahun sekali

Pemberi ijin

Setahun sekali

Laporan


Setahun sekali

kemajuan

Kepala Dinas Kehutanan dan/atau

3 bulan sekali

UPT Kemitraan Kehutanan

Monitoring

Para pihak yang melakukan

Berkala

perjanjian Evaluasi


Setahun sekali

perjanjian Laporan


kemajuan

perjanjian

Setahun sekali

Namun demikian, panduan ini juga dapat dipakai oleh LSM, perguruan Tinggi dan lembaga donor. Tentu tujuan penggunaan panduan berbeda-beda di antara mer eka. Kelompok pengelola PHBM dapat menggunakan panduan ini untuk memantau dan menilai kemajuan program PHBM sesuai dengan rencana kerja hutan mereka. Se hingga kelompok dapat memastikan rencana kerja yang dibuat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kelompok dapat mempertanggung jawabkan area hutan yang dikelo la dengan baik, terutama oleh pemegang ijin HKm, HD dan HTR kepada pemberi ijin, yaitu pemerintah. Aparat pemerintah dapat menggunakan panduan ini untuk menilai dan men gevaluasi kemajuan PHBM yang dikelola masyarakat pemegang ijin. Laporan Monev dapat dijadikan dasar bagi aparat pemerintah untuk menentukan kebijakan. Kebija kan itu dapat berupa memberikan dukungan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah dapat menggunakan laporan Monev sebagai dasar penilaian keberhasilan PHBM, termasuk dasar pertimbangan mencabut ijin baik sementara maupun perma nen. LSM/lembaga donor sebagai pendamping/penyandang dana juga dapat meng gunakan panduan ini untuk Monev kemajuan proyek mereka di lapangan. Mereka dapat mengetahui kemajuan proyek dari proses perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Kemajuan proyek itu termasuk dampak PHBM yang menjadi lokasi inter 17

vensi proyek. Ada 3 target dalam panduan Monev ini. Target pertama adalah kemajuan pelak sanaan PHBM yang dikelola kelompok/koperasi. Titik berangkat target ini karena kelompok/koperasi terikat oleh hak dan kewajiban dalam mengelola PHBM. Kelom pok/koperasi harus menjamin PHBM dikelola secara lestari dan berkelanjutan baik untuk tujuan ekonomi maupun lingkungan hutan. Target kedua adalah peran dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PHBM. Sesuai ketentuan, PHBM adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. Oleh karena itu, secara kebijakan pemerintah bertanggung jawab untuk memberdayakan kelompok/koperasi pengelola PHBM. Secara kebijakan dan etik, pemerintah bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran PHBM. Target ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat kemajuan PHBM yang meliputi tata kelola kawasan, tata kelola usaha ekonomi, kelembagaan dan kewajiban lain. Panduan Monev ini akan menyediakan instrument Monev untuk target perta ma, kedua dan ketiga. Pengguna panduan dapat menggunakan salah satu instrument Monev atau ketiga-tiganya, terganting kebutuhan. Ada beberapa syarat penting untuk diperhatikan bagi pengguna panduan ini.  Tidak kaku

Para pengguna panduan dapat menyesuaikan pengalaman mereka. Panduan ini dapat disesuaikan menurut tempat dan waktu.

 Menuntut persiapan yang matang.

Monev dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan program PHBM dan kebu tuhan pemberdayaan masyarakat. Ingat ! Monev dapat dijadikan dasar penilaian pemberi ijin untuk mencabut ijin HKm, HD dan HTR. Untuk itu, pelaksana Monev dituntut melakukan persiapan dengan baik sebelum melakukan Monev.

 Pelaksana harus terbuka dari persiapan, pelaksanaan sampai laporan hasil Monev.

Hasil laporan Monev akan menjadi penilaian tingkat keberhasilan satu lokasi PHBM. Hasil laporan akan berpengaruh pada citra pengelola atau pemegang ijin PHBM dalam mengelola hutan. Bahkan, sampai beresiko ijin PHBM dicabut sela manya atau sementara. Oleh karena itu, keterbukaan sangat dituntut terutama kepada pengelola PHBM baik pemegang ijin maupun pengelola Kemitraan Ke hutanan. Keterbukaan akan menjamin akuntabilitas laporan Monev.

 Keterlibatan masyarakat pengelola PHBM selama proses Monev.

18

PHBM merupakan sistem pengelolaan hutan bersama, bukan individu layakn ya swasta. Dengan demikian, kemajuan PHBM tergantung pada kerja bersama anggota kelompok pengelola PHBM. Selain itu, keterlibatan masyarakat penting karena, kegiatan Monev dapat menjadi proses pembelajaran mereka dalam men gelola PHBM.

 Dituntut tim kerja, diutamakan dengan pemangku kepentingan.

Seperti dikemukakan di atas, PHBM merupakan hak pengelolaan hutan secara bersama, oleh karena itu tim kerja (team work) dituntut dalam melaksanakan Monev. Hasil laporan Monev merupakan pertanggung jawaban bersama baik di tingkat kelompok, pemerintah maupun LSM pendamping, termasuk lemba ga donor yang memberi dukungan pendanaan. Mereka dapat melakukan Monev beranggotakan lintas pemangku kepentingan (multi stakeholders) atau satu pe mangku kepentingan. Yang penting bekerja dalam tim.

 Dituntut partisipasi pengelola PHBM.

PHBM merupakan bentuk pengelolaan hutan dengan mengusung pemberdayaan masyarakat. Monev akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam menge lola PHBM. Monev dilakukan dari persiapan, pengempulan data/informasi, anal isa data dan pelaporan.

 Berkesinambungan.

Monitoring dapat dilakukan berkala setidaknya 3 atau 4 bulan sekali. Sedangkan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan setahun sekali. Kegiatan Monev secara berkala akan menjadi pengetahuan dan pengalaman berharga bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Dan apabila didokumentasikan dengan baik, pengetahuan dan pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran untuk mening katkan mutu program PHBM.

Apa Kriteria dan Indikator Keberhasilan PHBM ? Pelaksanaan Monev akan menggunakan Kriteria, Indikator Keberhasilan (Tolok ukur keberhasilan) dan Verifier (alat/bahan bukti). Unsur-unsur Kriteria Monev PHBM digambarkan dalam bagan berikut.

Gambar …. Unsurunsur Kriteria Monev PHBM

19

Bagan di atas menjelaskan, terdapat 5 unsur Kriteria penilaian dalam Monev PHBM, yaitu : Kriteria Perencanaan yang pada pokoknya dinilai kesesuaian kaidah partisipasi dan ketentuan berlaku terkait dengan HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan; Kriteria Tata Kelola Kawasan yang pada pokoknya dinilai dari kegiatan penataan dan pengelolaan HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan sesuai RU & RKT; Kriteria Tata Kelola Usaha yang pada pokoknya dinilai dari kegiatan penataan dan pengelolaan usaha ekonomi pengelola HKm, HD, HTR dan Kemitraan Ke hutanan sesuai RU & RKT; Perlindungan hutan yang dinilai dari kegiatan pencegahan dan penanganan an caman bencara penyakit tanaman, kebakaran hutan, pencurian kayu, tanah long sor, dll; Kriteria Kelembagaan yang pada pokoknya dinilai dari kegiatan penataan dan pengelolaan kelembagaan pengelola HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan sesuai RU & RKT; Kriteria Kewajiban Lain yang pada pokoknya dinilai dari pemenuhan kewajiban lain sesuai ketentuan berlaku, seperti membuat laporan tahunan. Pemberdayaan masyarakat yang dinilai dari kegiatan dinas/instansi di daerah maupun kementerian terkait dalam memberdayakan pengelola PHBM;

Indikator Keberhasilan Setiap Unsur Kriteria terdapat beberapa Indikator Keberhasilan sebagai tolok ukur penilaian penting untuk menilai apakah kegiatan PHBM berhasil atau kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil. Kata Indikator adalah tolok ukur keberhasilan. Indikator merupakan petunjuk yang terukur untuk menilai kemajuan pelaksanaan PHBM. Keberhasilan pelaksanaan PHBM dapat diukur dari pencapaian dan pemenu han Indikator kegiatan PHBM. Secara umum, Indikator dinilai dari proses Perencanaan, Hasil Kegiatan dan pemenuhan Kewajiban Lain sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut.

Gambar … Proses Penilaian Indikator Keberhasilan dari Rencana Kegiatan, Hasil Kegiatan dan Kewajiban lain.

20

Apa komponen-komponen dari setiap Indikator Keberhasilan? Selanjutnya, komponen Tolok Ukur Keberhasilan dari masing-masing Kriteria adalah sebagai beri kut: Kriteria dan Indikator Keberhasilan Perencanaan Indikator Keberhasilan dari Kriteria Perencanaan, antara lain: Tabel 6. Kriteria dan Indikator Keberhasilan PerencanaanKriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan Kriteria Perencanaan

Indikator

Bobot

Skor

Nilai

(1 – 3)

(0 – 5)

(B x S)

1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait.

3

b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait

2

c. Masih rancangan

1

d. Belum ada rancangan sama sekali

1

2. Adanya keterlibatan pengurus/ anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT. a. Melibatkan pengurus dan anggota

3

b. Hanya melibatkan pengurus

2

c. Dibuat oleh pihak lain

1

 Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan Indikator dari Kriteria Tata Kelola Kawasan berlaku untuk hutan lindung dan hutan produksi. Baik hutan lindung maupun hutan produksi masing-masing dibagi lagi menjadi 2 zona, yaitu zona perlindungan dan pemanfaatan/budidaya. Indika tor Keberhasilan dari Kriteria Kelola Kawasan pada zona perlindungan dan zona pemanfaatan/budidaya dijabarkan dalam Tabel 7. Secara rinci alat Monev untuk menilai Tata Kelola Kawasan disajikan pada Lampiran 1.

21

Tabel 7. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan Kriteria Penataan area kelola

Mutu zona perlindungan

Indikator

Skor

Nilai

(1 – 3)

(0 – 5)

(B x S)

1. Adanya peta zona perlindun gan, zona pemanfaatan/budi daya, blok dan petak. a. Sudah ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

3

b. Belum ditanda tangani Ket ua Kelompok/Koperasi.

2

c. Hanya ada salah satu peta (zona/blok/petak)

1

2. Ada tanda batas fisik antar pe tak tiap anggota

2

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan a. lebih 80 %.

3

b. antara 60 s/d kurang 80 %.

2

c. kurang 60 %

1

2. Tidak ada penebangan tanaman berkayu, termasuk jenis tana man buah-buahan, yang ber fungsi perlindungan pada zona perlindungan. Pengembangan usaha HHBK

Bobot

3

Pemanenan/Penebangan. 1. Adanya laporan 3 bulanan produksi HHBK memuat seku rang-kurangnya memuat data jenis dan jumlah/volume HHBK.

3

2. Rehabilitasi HHBK 3. Adanya kegiatan penanaman HHBK sesuai RU/RKT

22

•

Mencapai target lebih 80 %

3

•

Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

•

Mencapai target kurang 60 %

1

4. Adanya kegiatan perawatan ta naman HHBK sekurang-kurang nya setahun sekali.

2

5. Tutupan tanaman HHBK (sep erti kopi, kakao, pisang, dan tanaman perkebunan lainnya) kurang dari 30 % dari luas zona pemanfaatan.

3

6. Membayar Pungutan Daya Hutan PSDH)

3

Sumber

Pengembangan usaha HHK

Perencanaan & penanaman 1.

Adanya Laporan Hasil Chruis ing (LHC) dari hasil Inventarisa si Tegakan Sebelum Peneban gan (ITSP) yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

3

2.

Adanya rencana pemanenan/ pemungutan HHK yang sudah di sahkan oleh Kepala Dinas terkait.

3

3.

Adanya IUPHHK yang dikeluar kan Menteri terkait.

3

Pemanenan/Penebangan 4.

Adanya petugas pencatat kayu tebangan.

3

5.

Adanya Laporan Hasil Pema nenan/Pemungutan Kayu Bulat (LHP-KB) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan Pejabat Pengesah Laporan Ha sil Penebangan (P2LHP).

3

6.

Adanya LHP-KB yang telah dikirim kepada : – Kepala Dinas Propinsi; – Kepala BP2HP; – Penerbit FA-KB; dan – P2LHP.

2

7.

Adanya Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang ditanda tan gani Ketua Koperasi.

2

10

Pengangkutan HHK 8.

Adanya Daftar Kayu Bulat Fak tur Angkutan (DKB-FA).

3

9.

Adanya pertugas FA-KB.

3

10. Adanya surat Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)

3

Rehabilitasi 11. Adanya tempat pembenihan/ pembibitan.

2

12. Adanya capaian kegiatan pena naman HHK sesuai RU/RKT a. Target tercapai lebih 80 %.

3

b. Target tercapai antara 60 % s/d 80 %.

2

c. Target tercapai kurang dari 60 %.

1

13. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR).

3 23

Pengembangan usaha jasa lingkungan

1.1. Adanya usaha jasa lingkungan:

3

Wisata alam; atau Penangkaran burung/bina tang yang dibolehkan; atau Perlindungan keanekarag aman hayati; atau Pemanfaatan aliran sungai; atau Karbon market. Dan sejenisnya 1.2. Adanya pengurus/pengelola usaha jasa lingkungan.

3

1.3. Adanya sarana/prasarana penunjang usaha jasa lingkun gan.

2

1.4. Adanya capaian kegiatan usa ha jasa lingkungan sesuai RU/ RKT

Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan

a. Mencapai target lebih 80 %

3

b. Mencapai target 60 % s/d 80 %

2

c. Mencapai target kurang 60 %

1

1. Adanya tanaman sejenis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

1

2. Adanya tanaman beragam jenis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

2

3. Adanya capaian kegiatan pena naman HHK sesuai RU/RKT

24


3


2


1

4. Adanya kegiatan pemanenan/ pemungutan tanaman bawah tegakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

2

Kriteria Perlindungan Tanaman

Indikator Keberhasilan

Bobot

Skor

Nilai

(1 – 3)

(0 – 5)

(B x S)

1. Adanya kegiatan pencegahan/ penanganan penyakit tanaman HHBK dan HHK.

1

2. Adanya kegiatan patroli rutin pengamanan hutan baik dilaku kan anggota maupun pengurus.

3

3. Adanya kegiatan pencegahan/ penanganan kebakaran.

2

4. Adanya kegiatan pencegahan/ penyelamatan tanah dan air.

2

5. Adanya patugas/pengurus khusus perlindungan tanaman hutan.

2

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha Tata Kelola Usaha merupakan ujung dari tujuan PHBM yang mengusung pem berdayaan masyarakat. Ia akan menentukan tingkat kesejahteraan. Tata Kelo la Usaha yang baik akan menghasilkan pendapatan pengelola PHBM. Tata kelo la usaha juga berpotensi menciptakan lapangan kerja di sekitar lokasi PHBM. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha disajikan pada Tabel 8. Secara rinci, alat Monev untuk menilai Tata Kelola Usaha menggunakan Lampiran 1. Table 8. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha Kriteria


Bobot

Skor

Nilai

(1 – 3)

(0 – 5)

(B x S)

Tata Kelola Us- 1. Adanya pengurus kelompok us aha aha/koperasi yang bertanggung jawab di bidang usaha.

2

2. Adanya pertemuan rutin ang gota/pengurus kelompok usaha sekurang-kurangnya setiap dua bulan sekali dalam setahun ter akhir.

3

3. Adanya kegiatan pelatihan pen guatan kelompok usaha yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak lain, selain pemer intah setidaknya 3 bulan sekali..

2

4. Adanya iuran anggota kelom pok tiap bulan selama setahun terakhir.

3

5. Adanya modal kelompok dalam bentuk dana usaha.

3 25

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kelembagaan PHBM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan mas yarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan se cara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat1. Kelembagaan adalah roh dari PHBM yang menghidupkan rencana kegiatan menjadi pelaksanaan. Kelembagaan adalah roh untuk mencapai cita-cita hutan lestari masyarakat sejahtera. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Kelembagaan disajikan dalam Tabel 9 berikut, yang secara rinci tersaji pada Lampiran 1. Table 9. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Kelembagaan Kriteria Kelembagaan

Indikator

Bobot

Skor

Nilai

(1 – 3)

(0 – 5)

(B x S)

1. Adanya nama-nama pengurus yang dipilih dalam musyawarah anggota kelompok.

3

2. Adanya penjelasan peran/tugas setiap pengurus.

2

3. Adanya daftar anggota kelom pok yang sekurang-kurangn ya memuat keterangan nama, pekerjaan, alamat, dan luas garapan.

3

4. Adanya pergantian pengurus (bagi yang melampaui batas waktu kepengurusan sesuai aturan kelompok)

2

5. Adanya aturan kelompok/kop erasi atau aturan dengan sebu tan nama lain.

3

6. Adanya pertemuan pengurus dan/atau anggota sekurang-ku rangnya 2 bulan sekali

2

7. Adanya capaian kegiatan pen guatan kelembagaan sesuai RU/ RKT

1


3


2


1

Baca BAB Ketentuan Umum dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 88 Tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Baca juga Peraturan Menteri Kehutanan No. 39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. 26

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kewajiban Lain Sesuai aturan, pemegang ijin atau pengelola PHBM Kemitraan Kehutanan di wajibkan membuat laporan sekurang-kurangnya setahun sekali. Bagi peme gang ijin, ada kewajiban untuk melaporkan kemajuan PHBM secara tertulis kepada pemberi ijin. Selain itu, pemberi ijin juga berkewajiban melakukan evaluasi setidaknya 5 tahun sekali. Evaluasi 5 tahun itu dapat menjadi bahan pertimbangan pencabutan ijin sementara atau permanen. Jadi, pelaporan itu cukup penting. Table 10. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Kewajiban Lain Kriteria

Indikator

Kewajiban Lain

1. Adanya dokumen laporan tahu nan kemajuan PHBM kelompok/ koperasi yang dilaporkan ke Di nas Kehutanan terkait.

Bobot

Skor

Nilai

(1 – 3)

(0 – 5)

(B x S)

3

2. Keterlibatan pengurus dan kelompok dalam menyusun laporan tahunan a. Pengurus dan anggota terli bat menyusun laporan. b. Hanya pengurus yang terli bat menyusun laporan.

2

c. Disusun oleh pihak lain, se lain pengurus

3

27

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat HKm, HD, HTR dan KK merupakan skema PHBM yang bertujuan untuk member dayakan masyarakat. Pemerintah berperan dan bertanggung jawab melakukan pem berdayaan masyarakat. Wujudnya dapat berupa penguatan kapasitas masyarakat sampai soal pembiayaan melalui anggaran desa, daerah dan nasional. Pemberdayaan masyarakat bukan saja tanggung jawab dinas/instansi di bidang kehutanan, tetapi juga lembaga pemeirntah lainnya. Permen Kehutanan No. 88 Tahun 2014 tentang HKm Pasal 37 Pembiayaan untuk penyelenggaraan HKm dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Table 11. Tolok Ukur Keberhasilan dari Kriteria Pemberdayaan Masyarakat Kriteria Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keberhasilan 1. Adanya fasilitasi penyusunan RU dan RKT dari dinas/instan si terkait.

Bobot (1 – 3) 2

2. Adanya kegiatan pelatihan/ penyuluhan dari dinas/instan si terkait dalam satu tahun terahir a. 2 kali setahun

3

b. 1 kali setahun

2

c. Tidak pernah

1

3. Adanya pendampingan rutin dari dinas/instansi terkait a. 2 kali sebulan.

3

b. 1 kali sebulan.

2

c. Tidak pernah.

1

4. Adanya dukungan anggaran dari dinas/istansi terkait untuk memberdayakan mas yarakat.

3

5. Adanya fasilitasi pemerintah dalam pemasaran HHK mau pun HHBK.

2

6. Adanya bantuan sarana usaha dari pemerintah.

2

Jumlah Nilai 1 s/d 5 Nilai Rata-Rata 28

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

Penjelasan Indikator Keberhasilan Untuk memudahkan memahami INDIKATOR KEBERHASILAN, pembaca pan duan perlu memahami pengertian dari INDIKATOR KEBERHASILAN. Pengertian IND IKATOR KEBERHASILAN dapat dibaca pada Lampiran 2.

29

30

31

PERSIAPAN Ingat perbedaan monitoring dan evaluasi! Monitoring memantau pencapaian hasil (out put) dan pencapaian kegiatan. Sedangkan evaluasi menilai pencapaian tujuan dan dampak. Berikut proses persiapan monitoring dan evaluasi.

Persiapan Monitoring Langkah-langkah persiapan disajikan dalam gambar berikut.

Kegiatan tanpa perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Persiapan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula.

Gambar 3. Langkah-langkah Persiapan Monitoring 32

1. Pertemuan persiapan pelaksana monitoring, sekurang-kurangnya dengan agenda: Ada beberapa cara mengumpulkan data Monev PHBM, di antaranya:  Menyepakati rencana kegiatan dan jadwal monitoring.  Bentuk tim kerja minitoring setidaknya beranggotakan 7-9 orang, berasal dari pengurus kelompok/koperasi dan wakil anggota (jika dilakukan pengelola PHBM).  Menyusun pembagian kerja antar anggota tim kerja. Tim kerja sekurangkurangnya bertugas/berperan: o mengkoordinasi pelaksanaan monitoring; o menyiapkan alat/bahan, seperti alat tulis, panduan pertanyaan survey, monitoring sheet, dan kebutuhan Monev lainnya; o mengumpulkan dokumen RU, RKT, profil kelompok/koperasi, laporan rapat, dan dokumen pendukung lainnya o survey o analisa data o menyusun laporan Monev. o dan lain-lain. 2. Periksa dokumen RU dan RKT. 3. Menyiapkan target monitoring, dengan langkah-langkah: a. Pilih rencana kegiatan dan rencana capaiannya yang ada dalam RKT. b. Ingat! Salah satu Target Monev adalah semua rencana kegiatan dan rencana capaiannya yang ada dalam RKT. Lebih khusus lagi, kita melakukan monitoring terhadap kegiatan dan rencana capaiannya dalam hitungan bulan. Misalnya, monitoring terhadap kegiatan dan capaiannya

33

pada bulan ke-3, bulan ke-6 dan bulan ke-9. Priode 3 bulan berikutnya atau ahir tahun tidak dilakukan monitoring, tetapi dilakukan evaluasi.

Cara ini tentunya berbeda jika evaluasi dilakukan 3 tahun sekali. Monitoring tidak dilakukan 3 atau 4 bulan sekali, tetapi minimal 6 bulan sekali. Dengan demikian target monitoring adalah kegiatan dan capaiannya dalam kurun waktu 6 bulan sekali.

Berikut contoh target monitoring 3 bulanan.

Gambar 4. Contoh Target Monitoring Rencana dan Capaian Penanaman HHK. 4. Menyiapkan alat/bahan monitoring, seperti Lampiran 1 5. Siapkan alat tulis kantor dan alat/bahan lain pendukung. 6. Menyampaikan rencana monitoring kepada anggota pengelola hutan lain, jika kelompok/koperasi melakukan kegiatan monitoring sendiri.

34

Persiapan Evaluasi

Gambar 5. Langkah-langkah Evaluasi Langkah-langkah persiapan evaluasi di antaranya: 1.

Lakukan pertemuan persiapan evaluasi, sekurang-kurangnya dengan agenda: Menyepakati rencana kegiatan dan jadwal evaluasi. Bentuk tim kerja evaluasi setidaknya beranggotakan 7-9 orang, berasal dari pengurus kelompok/koperasi dan wakil anggota (jika dilakukan pengelola PHBM). Menyusun pembagian kerja antar anggota tim kerja. Tim kerja sekurangkurangnya bertugas/berperan: o

mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi;

o

menyiapkan alat/bahan, seperti alat tulis, panduan pertanyaan, alat/ bahan evaluasi, dan kebutuhan lainnya;

o

menyiapkan dokumen RU dan RKT;

o

menyusun laporan evaluasi.

2. Menetapkan target evaluasi.

Ingat ! Evaluasi menilai pencapaian kegiatan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dengan demikian, Jika evaluasi dilakukan setahun sekali, maka targetnya RKT. Hanya saja, kemajuan pada akhir tahun yang dievaluasi, bukan hitungan bulan. Gambar di bawah ini contoh dari RTK HTR, yaitu Rencana Kegiatan Penanaman. Target evaluasi RKT ini adalah “Jenis Tanaman, Luas/ Jumlah Batang Tahun Ini dan Luas/Jumlah Batang Tahun Lalu + Tahun Ini”.

Gambar 6. Contoh Target Evaluasi Rencana dan Capaian Penanaman HHK. 35

3. Persiapkan panduan evaluasi. Lihat Lampiran 1. 4. Siapkan alat tulis kantor dan alat/bahan lain pendukung. 5. Menyampaikan rencana evaluasi kepada anggota pengelola hutan lain, jika kelompok/koperasi melakukan kegiatan monitoring sendiri.

36

37

38

Pengumpulan data Perhatian ! Tahap ini sangat penting dan menentukan nilai kemajuan PHBM. Tidak perlu membayangkan terlebih dahulu, seperti apa hasil Monev nantinya. Hasil Monev bukan untuk memvonis pengelola hutan kurang atau tidak berhasil mengelola PHBM. Justru hasil Monev menjadi pembelajaran pengelola PHBM untuk meningkatkan kemajuan dan mutu PHBM. Panduan pe ngumpulan data menggunakan Lampiran 1, 2, 3 dan 4.

Data yang berkualitas harus memenuhi 3 kaidah, yaitu  Valid. Tidak dimanipulasi. Keaslian nya berbobot dan tidak diragukan.  Akurat. Tepat atau berhubungan langsung dengan tujuan atau objek Monev PHBM.  Terpercaya. Data harus berasal dari orang terpercaya yang terlibat langsung dengan PHBM yang diMon ev. Misalnya pengurus atau anggota pengelola PHBM atau petugas dinas/ instansi yang terlibat langsung. Jika data dari dokumen, maka dokumen itu juga harus terpercaya. Misalnya dokumen RU dan RKT asli atau lapo ran rapat asli. Intinya, dapat diper tanggung jawabkan.

39

Dari mana sumber data Monev ? Data Monev dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya:  Seseorang yang pernah terlibat langsung dalam PHBM dari proses penyusunan rencana sampai pelaksanaan kegiatan. Mereka bisa berasal dari pengurus atau anggota kelompok/koperasi pengelola PHBM, pegawai pemerintah, relawan LSM atau pihak lainnya.  Dokumen tulisan, seperti perencanaan, notulen rapat, laporan kegiatan, lapo ran survey, berita acara rapat, surat keputusan, profil kelompok/koperasi, dan lain-lain.  Dokumen foto atau film. Ada beberapa cara mengumpulkan data Monev PHBM, di antaranya:  Wawancara Wawancara sama halnya dengan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Wawancara dapat dilakukan dengan satu orang atau dengan beberapa orang. Ingat ! Wawancara harus dilakukan tatap muka langsung dengan narasumber. Tidak boleh dilakukan melalui sam bungan telepon atau media internet.  Survey

40

Survey adalah bagian dari kegiatan wawancara. Survey biasanya untuk meng etahui pendapat atau persepsi seseorang. Seseorang yang diwawancarai dise but dengan responden. Alat yang digunakan survey disebut kuesioner atau panduan pertanyaan. Kuesioner biasanya berisi data pribadi responden dan daftar pertanyaan khusus sesuai data/informasi yang dibutuhkan oleh pelak sana Monev.

Responden yang disurvey bisa perwakilan dan dipilih secara acak (random sampling). Pemilihan responden secara acak dilakukan karena cepat dan mu rah, tapi data/informasi yang didapat mendekati kebenaran. Misalnya, untuk mengetahui pendapat 100 orang, yang disurvey cukup 10 orang (sampling).

Survey juga dapat dipakai untuk mengetahui jumlah pohon pada areal hutan. Misalnya pada areal zona atau blok. Data jumlah pohon dikumpulkan dengan cara random sampling. Misalnya, jika luas blok 25 ha, jumlah pohon yang di hitung di area seluas 2,5 ha (10 %) dari 25 ha.

Data yang diperoleh dari survey bisa kuantitatif atau kualitatif. Contoh per tanyaan survey untuk mendapatkan data kuantitatif, “Apa jenis HHK di lahan HKm keluarga anda ? Berapa jumlah HHK di lahan HKm keluarga anda ?”. Contoh pertanyaan survey untuk mendapatkan data/informasi kualitatif, “Bagaimana kondisi hutan di dekat desa anda ?”. Pilihan jawabannya: “1. Semakin baik; 2. Tidak berubah; 3. Semakin rusak”.

 Pengamatan lapangan

Pengamatan lapangan (observasi) adalah cara untuk mengetahui kondisi hutan secara langsung di lapangan. Misalnya untuk mengetahui tutupan pepohonan (vegetasi) pada satu hamparan hutan. Atau untuk mengetahui jumlah HHK atau HHBK di area hutan tertentu. Jadi, kita tidak melakukan wawancara den gan seseorang. Pengamatan lapangan juga dapat dibantu dengan mengambil foto atau film di lapangan.

Pengamatan lapangan juga bisa menggunakan survey. Misalnya untuk menge tahui jumlah pohon dalam satu hamparan hutan dengan luasan tertentu.

 Pemeriksaan dokumen Pelaksana Monev PHBM akan banyak melakukan pemeriksaan dokumen. Pelaksana Monev tidak melakukan kajian dokumen sebagaimana layaknya pe nelitian. Tapi cukup memeriksa ketersediaan dan kelengkapan isi dokumen. Misalnya, memeriksa ada atau tidak adanya dokumen RKT. Jika dokumen RKT ada, apakah sudah disahkan Kepala Dinas. Jadi, pemeriksaan dokumen cukup mudah dilakukan. Bagaimana mengumpulkan data Monev PHBM ? Alat utama Monev menggunakan Lampiran 1. Pada pokoknya, lampiran ini terdiri dari KRITERIA, INDIKATOR, BOBOT, SKOR dan NILAI. Berikut penjelasan dan petunjuk masing-masing bagian itu:  Kriteria, adalah bidang-bidang yang terdiri dari beberapa Indicator. Ada se banyak 7 Kriteria penilaian.  Indikator adalah tolok ukur keberhasilan untuk menilai keberhasilan pengelo laan PHBM. Ada sebanyak ……Indikator penilaian.  Bobot. Bobot diberi angka 1 s/d 3. Masing-masing Indikator memiliki Bobot. Setiap Indikator memiliki Bobot bisa sama atau lebih rendah atau lebih tinggi.  Skor adalah Nilai diberi angka 0 s/d 5. Jika sama sekali tidak memenuhi Ind ikator, maka nilainya 0. Jika memenuhi Indikator, nilainya 5. Contoh ! Kelom pok/Koperasi dinilai dengan Indikator, “Ketersediaan dokumen RU dan RO yang telah disahkan Kepala Dinas terkait”. Jika kelompok/koperasi pengelola PHBM dapat menunjukkan dokumen RU dan RKT yang sudah disahkan Kepala Dinas, makanya nilai indkatornya 5. Tetapi, jika tidak dapat menunjukkan RU dan RKT, nilainya 0.  Nilai yaitu perkalian antara Bobot dan Skor. Setiap Indikator Keberhasilan memiliki Nilai.  Jumlah Sub Nilai, yaitu jumlah Skor semua Indikator dalam satu Kriteria.  Nilai Rata-rata, yaitu Jumlah Sub Nilai dibagi Indikator yang dinilai. Misalnya Jumlah Sub Nilai 70 dari 7 Indikator, maka Nilai Rata-rata adalah 70 : 7 = 10.

41

Berikut langkah-langkah Monev PHBM. 1. Pastikan semua dokumen dan alat/bahan keperluan Monev tersedia, seperti doku men RU, RKT, ATK, profil kelompok, daft ar anggota, kuesioner, dan dokumen pen dukung lain. Siapkan kamera foto/video, jika dibutuhkan. 2. Pastikan masing-masing anggota tim kerja Monev memahami peran/tugasnya. 3. Mulai mengumpulkan data dengan menilai Indikator seperti pada Lampiran 1 dengan cara sebagai berikut.  Melakukan wawancara.

Ingat ! Monitoring dilakukan secara partisipatif dan

terbuka. Data/informasi dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tatap muka individu atau ngobrol dengan beberapa orang. Selain itu, kita dapat melakukan pengamatan la pangan dengan melihat langsung di lapangan. Jangan lupa mengambil foto/video sebagai bukti pendukung. Terahir, gunakan cara pemeriksaan dokumen dari laporan-laporan kegiatan. Misalnya, laporan pembibitan, laporan penebangan, laporan rapat, daft.ar hadir rapat, dll

Wawancara dilakukan dengan pengu rus dan anggota kelompok/koperasi atau dengan para pihak terkait. Waw ancara untuk megumpulkan data/infor masi kualitatif dan kuantitatif. Dapat dilakukan dengan satu orang atau per temuan dengan beberapa orang sekaligus. Dibawa ini contoh panduan Monev yang merupakan bagian Lampiran 1 den gan cara mengisi “Skor” dan “Nilai”.

Kriteria

Indikator

Bobot (1 – 3)

Perencanaan 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait.

3


2

c. Masih rancangan

1


1

2. Adanya keterlibatan pengurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT. a. Melibatkan pengurus dan anggota

3


2


1

Jumlah Nilai Nilai Rata-Rata

42

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

 Pemeriksaan dokumen. Memeriksa ketersediaan dokumen-dokumen kelembagaan, perencanaan, laporan kegiatan, dll yang menjadi tergat Monev. Kegiatan ini dilakukan bersama pengurus. Sebelum pemeriksaan dokumen dilaksanakan, tim ker ja menjelaskan tujuan Monev dan penjelasan lain yang perlu kepada pen gurus. Sebaiknya dilakukan di kantor kelompok/koperasi, karena biasanya semua dokumen berada di kantor. Berikut contoh panduan Monev untuk menilai dokumen perencanaan. Kriteria Perencanaan

Indikator

Bobot (1 – 3)

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait.

3


2

c. Masih rancangan

1


1

2. Adanya keterlibatan pengurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT. a. Melibatkan pengurus dan anggota

3


2


1

Jumlah Nilai Nilai Rata-Rata

Cara pengisiannya. Isi kolom “Skor” dan “Nilai”. Skor 5, jika kelompok/kop erasi dapat menunjukkan dokumen RU dan RKT yang sudah disahkan Kepala Dinas. Jika kelompok/koperasi tidak bisa menunjukkan dokumen, skornya 0. Nilai diisi dengan mengalikan “Bobot” dan “Skor”. Jumlah Nilai dan Nilai Rata-rata nanti diisi saat analisa data.  Survey Ada beberapa data/informasi yang dikumpulkan melalui survey. Misalnya, untuk mengetahui jumlah pohon pada satu area zona atau blok. Akan mem butuhkan waktu lama, jika kita menghitung satu per satu semua pohon yang ada pada satu area tertentu. Cukup menggunakan survey dengan cara meng hitung acak (ramdom sampling). Misalnya, untuk mengetahui jumlah pohon di areal hutan 100 ha, cukup menghitung jumlah pohon pada areal hutan 10 ha. Cara menyusun daftar pertanyaan survey dapat dilhat pada Lampiran 4.

43

Berikut contoh survey untuk menilai Indikator Mutu Zona Perlindungan no mor 1. Untuk mengetahui mutu zona perlindungan, kita cukup mengetahui jumlah tanaman kayu, termasuk buah-buahan. Kita menggunakan standar ideal jumlah tanaman kayu pada zona perlindungan sebanyak 1.000 pohon per hektar. Jika luas zona perlindungan 100 ha, maka 100 ha x 1.000 pohon, maka jumlah ideal tanaman kayu pada zona perlindungan sebanyak 100.000 pohon. Mutu zona perlindungan diukur dengan menghitung jumlah tanaman kayu yang tumbuh pada area zona perlindungan. Apabila hasil survey rata-rata tanaman kayu dalam 1 hektar terdapat 900 pohon, maka jumlah tanaman kayu pada zona perlindungan adalah 100 ha x 900 pohon = 90.000 pohon. Dengan demikian, skor Indikator 1 maksimal, yaitu 5. Mengapa skornya 5 ? Karena, tutupan pepohonan pada zona perlindungan lebih dari 80 % atau 80.000 pohon. Lihat nomor 1 huruf a pada tabel berikut. Kriteria Mutu zona perlindungan

Indikator

Bobot (1 – 3)

Skor (0 – 5)

a. lebih 80 %.

3

5


2

c. kurang 60 %

1

Nilai (B x S)

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan

2. Tidak ada penebangan tanaman berkayu, termasuk jenis tanaman buah-buahan, yang berfungsi perlindungan pada zona perlindungan.

3

Jumlah Nilai 1 s/d 2 Nilai Rata-Rata

 Pengamatan lapangan (observasi). Melakukan Monev dengan cara mengamati kondisi hutan, seperti tutupan lahan, keragaman HHBK, sistim wanatani, dan lain-lain. Lebih khusus lagi, pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil se lama jangka waktu satu tahun usia RKT. Selain itu, pengamatan lapangan dilakukan untuk melihat dampak dari kegiatan PHBM. Jangan lupa men gambil beberapa foto/video sebagai bukti pencapaian rencana kegiatan dan dampaknya. Contoh mengamati di lapangan untuk menilai Mutu Zona Perlindungan un tuk Indikator nomor 2.

44

Kriteria Mutu zona perlindungan

Indikator

Bobot (1 – 3)

Skor (0 – 5)

a. lebih 80 %.

3

5


2

c. kurang 60 %

1

Nilai (B x S)

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan


3

5


Setelah Skor dan Nilai dari Indikator yang dinilai terisi semua, Lakukan waw ancara dengan narasumber yang relevan untuk menggali data/informasi tam bahan. Wawancara tidak harus dilakukan secara bersamaan oleh Tim Kerja. Anggota Tim Kerja dapat berbagi peran/tugas. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan kunci sebagai berikut: Apa faktor-faktor pendukung capaian kegiatan PHBM ? Kriteria

Faktor Pendukung

Perencanaan Tata kelola kawasan Tata kelola usaha Kelembagaan Kewajiban lain

Apa faktor-faktor penghambat capaian kegiatan PHBM? Kriteria

Faktor Penghambat


45

Bagaimana cara mengatasi hambatan pencapaian kegiatan PHBM? Kriteria

Upaya Mengatasi Hambatan


Apa kebutuhan kegiatan ke depan untuk meningkatkan kemajuan PHBM ? Dan lain-lain, silahkan ditambahkan daftar pertanyaan yang dibutuh kan.

46

47

48

Analisis Data

S Perhatikan !

Analisa data bagian terpenting dari monev.

etelah melakukan pengumpulan data/infor masi, langkah monev selanjutnya adalah ana lisa data. Bayangkan kalau orang baca data kita yang belum diolah. Pasti orang itu bingung. Datanya tentu tidak jelas. Tidak bermakna. Bahkan tidak berguna. Mudahnya, analisa data adalah merangkum atau mengolah data mentah yang banyak atau besar menjadi informasi yang tertata dan mudah dimengerti. https://carapedia.com/pengertian_definisi_analisis_info2056.html Mudahnya, pengertian analisa data adalah: 1. Mengolah data 2. Mengelompokkan data. 3. Menafsir data. 4. Menilai data. 5. Menghitung data berupa angka. 6. Menjelaskan/mengartikan data.

49

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan (Sofian Effendi, 1987) dalam bukunya Metode Penelitian Survai (1987 : 231). https://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/ Nantinya, analisa data juga berguna untuk merumuskan kesimpulan dari hasil Monev. Bagaimana menganalisa data Monev PHBM ? Analisa data Monev PHBM bertujuan : 1. Menyajikan data kemajuan PHBM berdasarkan INDIKATOR-INDIKATOR dari se tiap KRITERIA. 2. Menyajikan data untuk menilai PHBM dalam predikat Sangat Baik, Baik, Cukup Baik dan Kurang Baik. 3. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat kemajuan PHBM serta menjelas kan upaya-upaya menangani hambatan. 4. Merumuskan kebutuhan untuk lebih memajukan PHBM. 5. Menyediakan data untuk bahan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Alat bantu ANALISA DATA menggunakan Lampiran 1. Perlu diingat kembali, Lampiran 1 terdiri dari bagian KRITERIA, INDIKATOR, BOBOT, SKOR dan NILAI. Beri kut penjelasan masing-masing bagian itu: KRITERIA. Kriteria dibagi 2, yaitu KRITERIA UMUM dan KRITERIA KHUSUS. Ada sebanyak …… 7 kriteria utama penilaian. Tiap kriteria utama dibagi dalam beber apa bidang criteria khusus. Satu bidang kriteria khusus dapat memiliki beberapa indikator. INDIKATOR adalah tolok ukur keberhasilan untuk menilai keberhasilan pengelo laan PHBM. Ada sebanyak …… Indikator penilaian. BOBOT. BOBOT diberi angka 1 s/d 3. Masing-masing Indikator memiliki BOBOT. Setiap Indikator memiliki BOBOT sama atau lebih rendah atau lebih tinggi. SKOR. Skor diberi angka 0 dan 5. Jika tidak memenuhi INDIKATOR, maka nilain ya 0. Sebaliknya, jika memenuhi INDIKATOR, skornya 5. Contoh ! Kelompok/Ko perasi dinilai dengan Indikator, “Ketersediaan dokumen RU dan RO yang telah disahkan Kepala Dinas terkait”. Jika kelompok/koperasi pengelola PHBM dapat menunjukkan dokumen RU dan RKT yang sudah disahkan Kepala Dinas, maka skornya 5. Tetapi, jika tidak dapat menunjukkan RU dan RKT, skornya 0. NILAI adalah perkalian antara BOBOT dan SKOR. SKOR akan menentukan NILAI dari setiap KRITERIA kemajuan PHBM. JUMLAH NILAI, yaitu jumlah SKOR semua Indikator dalam satu KRITERIA. NILAI RATA-RATA, yaitu JUMLAH NILAI dibagi INDIKATOR yang dinilai. Misaln ya ada 7 INDIKATOR yang dinilai. Jumlah Nilai dari 7 INDIKATOR itu adalah 70, maka NILAI RATA-RATA adalah 70 : 7 = 10. Langkah-langkah analisa data ? Proses analisa data dikerjakan Tim Kerja. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pastikan semua data telah dikumpulkan semua dan kolom Bobot dan Skor dalam panduan monev sudah terisi dengan angka. 50

2. Analisa dilakukan dalam pertemuan Tim Kerja Monev. 3. Tahap pertama menganalisa data hasil penilaian KRITERIA. Mulailah melakukan analisa data tahap pertama dengan langkah-langkah sebaga berikut:  Tim Kerja memastikan Skor hasil Monev sudah terisi dengan “angka”, sep erti contoh berikut. Kelompok/koperasi mendapat skor 3 dan 5, karena me menuhi indikator No. 1 huruf b dan No. 2 huruf a pada kriteria Perencanaan.  Selanjutnya, mengisi “angka” pada kolom NILAI dengan mengalikan BOBOT (B) dan SKOR (S). Lihat contoh berikut. Kelompok/koperasi mendapat Nilai 6 pada Kriteria Perencanaan.  Selanjutnya mengisi JUMLAH NILAI dan menghitung NILAI RATA-RATA, ca ranya seperti hasil monev di bawah:

Kriteria

Indikator

Perencanaan

1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait. b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait c. Masih rancangan d. Belum ada rancangan sama sekali 2. Adanya keterlibatan pengurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT. a. Melibatkan pengurus dan anggota b. Hanya melibatkan pengurus c. Dibuat oleh pihak lain Jumlah Sub Nilai Nilai Rata-Rata

Bobot (1 – 3)

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

3 2

3

1 1

3

5

2 1

51

a.

Hitung JUMLAH NILAI dengan menambah semua nilai indicator yang terisi angka, yaitu 6 + 15. Dengan demikian, JUMLAH NILAI untuk kri teria PERENCANAAN adalah 21.

KRITERIA Perencanaan

b.

INDIKATOR 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait. b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait c. Masih rancangan d. Belum ada rancangan sama sekali 2. Adanya keterlibatan pengurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT. a. Melibatkan pengurus dan anggota b. Hanya melibatkan pe ngurus c. Dibuat oleh pihak lain Jumlah Nilai Nilai Rata-Rata

BOBOT (1 – 3)

SKOR (0 – 5)

NILAI (B X S)

3

6

5

15

3 2

1 1

3 2 1

Hitung NILAI RATA-RATA dengan cara membagi JUMLAH NILAI den gan indicator yang dinilai. Dalam KRITERIA PERENCANAAN, Indika tor yang dinilai ada 2, yaitu KRITERIA No. 1 huruf b dan KRITERIA No. 2 huruf a. Dengan demikian, NILAI RATA-RATA KRITERIA PER ENCANAAN adalah 21 : 2 = 11,5. Lebih jelasnya, lihat contoh table berikut.

4. Tahap analisa data kedua adalah menentukan kategori penilaian kemajuan PHBM. Ada 4 kategori penilaian kemajuan PHBM, yaitu SANGAT BAIK, BAIK, CUKUP BAIK dan KURANG BAIK. Hal-hal yang perlu diperhatian.

52

 Penentuan 4 kategori itu hanya digunakan untuk menilai setiap KRITERIA. Tabel … Hasil Penilaian Monev Kriteria Perencanaan. KRITERIA Perencanaan

INDIKATOR 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait. b. Tersedia, tapi belum disahkan Kepala Dinas terkait c. Masih rancangan d. Belum ada rancangan sama sekali 2. Adanya keterlibatan pengurus/anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT. a. Melibatkan pengurus dan anggota b. Hanya melibatkan pengurus c. Dibuat oleh pihak lain Jumlah Nilai Nilai Rata-Rata

BOBOT (1 – 3)

SKOR (0 – 5)

NILAI (B X S)

3

6

5

15

3 2

1 1

3 2 1

21 11,5

 Penentuan kategori tidak dapat digunakan untuk menghitung NILAI RATA-RA TA dari dua atau lebih KRITERIA.  Nilai Rata-rata kategori setiap KRITERIA berbeda. Berikut standar NILAI RA TA-RATA dan kategori penilaian untuk setiap KRITERIA. Tabel di atas memperlihatkan bahwa NILAI RATA-RATA setiap KRITERIA berbe da. Misalnya. KRITERIA PERENCANAAN akan mendapat kategori SANGAT BAIK, apabila NILAI RATA-RATAnya 11 s/d 15. Sementara KRITERIA PENATAAN AREA KELOLA HUTAN akan berada dalam kategori SANGAT BAIK, apabila mencapai NILAI RATA-RATA 11 s/d 12.

Kriteria Perencanaan Penataan area kelola hutan Mutu zona perlindungan

Sangat Baik s/d 15 11 s/d 12 10 s/d 15 12

Nilai Rata-rata Kategori Baik Cukup Baik s/d 10 8 s/d 7 3 s/d 9 8 s/d 7 4 s/d 11,5 10

9

Kurang Baik s/d 2,5 1 4 s/d 8,5 1

53

Pengembangan usaha HHBK Pengembangan usaha HHK Pengembangan usaha jasa lingkungan Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan Perlindungan Tanaman Tata Kelola Usaha Kelembagaan Kewajiban lain Pemberdayaan masyarakat

5.

Tahap analisa data ketiga adalah FAKTOR PENDUKUNG dan FAKTOR PENGHAMBAT. kemajuan PHBM. Rumusan faktor-faktor penghambat dan pen dukung keberhasilan dibahas setiap KRITERIA, seperti contoh table berikut. Kriteria Perencanaan

Faktor Pendukung

Faktor Penghambat

Tata kelola kawasan Tata kelola usaha Kelembagaan Kewajiban lain

Selain disajikan dalam tabel di atas, faktor pendukung dan penghambat di uraikan dalam bentuk tulisan paragraph.

6.

Berdasarkan hasil rumusan faktor pendukung dan penghambat, Tim kerja Monev PHBM membuat daftar upaya-upaya pengurus kelompok/koperasi mengatasi hambatan. Rumusan upaya mengatasi hambatan dapat dibuat seperti table berikut. Kriteria Perencanaan Tata kelola kawasan Tata kelola usaha Kelembagaan Kewajiban lain

54

Faktor Penghambat

Upaya Mengatasi Hambatan

Selain disajikan dalam tabel di atas, upaya mengatasi hambatan diuraikan dalam bentuk tulisan paragraph.

7.

Merumuskan kebutuhan kegiatan penguatan kemajuan PHBM. Rumusannya dapat dibuat seperti table berikut. Kriteria

Kebutuhan Kegiatan Meningkatkan Kemajuan PHBM


Selain disajikan dalam tabel di atas, rumusan kebutuhan kegiatan diuraikan da lam bentuk tulisan paragraph.

8.

Tim Kerja Monev PHBM menyusun laporan sementara (report draft).

Ingat ! Seluruh proses analisa data harus melibatkan pen-

gurus dan anggota kelompok/koperasi, dan disarankan meli.batkan pemangku kepentingan lain 9.

Tim Kerja Monev memaparkan hasil analisa sementara monev dihadapan per wakilan anggota kelompok/koperasi dan/atau staf dinas/instansi yang diutus. Peserta dapat meminta penjelasan dan menanggapi. Bila perlu, di hadapan pe serta pertemuan lakukan koreksi hasil analisa data sementara monev.

10. Dimungkinkan kembali mengumpulkan data tambahan, setelah pertemuan itu. 11. Tim Kerja melakukan perbaikan analisa data setelah pertemuan di atas sebelum menuju langkah berikutnya, yaitu merumuskan KESIMPULAN dan REKOMENDASI.

55

56

57

58

Rekomendasi PENTING!  Pembaca laporan bukan hanya pelaksana Monev, tetapi juga pihak lain, seperti aparat pemerintah, aktivis LSM, peneliti, dan lain-lain.  Sajikan laporan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sejauh mungkin hindari menggunakan istilah asing, seperti hidrologi, ekologi, deforestasi, degradasi, dan lain-lain. Jika harus menggunakan kata asing, karena tidak ada padanan kata indonesianya, kata asing tersebut harus dicetak miring, misalnya multiplier effect, trade-off  Ingat ! Salah satu manfaat hasil Monev untuk bahan pembelajaran meningkatkan kemajuan pengelolaan PHBM dan pemberdayaan kelompok/koperasi.

Berikut saran-saran menyusun laporan Monev.

dalam

1. Tim Kerja memastikan semua data, hasil analisa data, rumu san kesimpulan dan rumusan re komendasi telah terkumpul. 2. Lakukan pertemuan anggota Tim Kerja untuk mempersiapkan penulisan laporan. Setidaknya agenda pertemuan Tim antara lain: a. Menyepakati kerangka isi lapo ran. b. Pembagian tugas menyusun laporan. Kerangka isi laporan yang terdiri dari beberapa ba gian perlu dibagi antar anggo ta Tim Kerja. c. Menyepakati jadwal penulisan laporan sampai laporan akhir. 3. Ada baiknya, sebelum laporan 59

akhir, Tim Kerja melakukan pertemuan mambahas laporan dengan pengurus dan anggota kelompok/koperasi serta pihak lain. 4. Ada baiknya juga meminta bantuan relawan untuk menjadi narasumber dalam menyusun laporan. Kerangka Isi Laporan Monitoring Kata Pengantar (dari penyelenggara Monev) A. Latarbelakang. B. Cara Melakukan Monitoring (langkah-langkah, kapan, siapa dan berapa jumlah narasumber, dan lain-lain) C. Profil Kelompok/Koperasi (sejarah, pengurus & anggota). D. Hasil Monitoring. 1. Rencana Kerja Tahunan Kelompok/Koperasi Tahun …… (beser ta penjelasannya) 2. Hasil Monitoring (hasil penilaian berdasarkan kriteria dan ind ikator, beserta penjelasannya) 3. Faktor Pendukung dan Penghambat. 4. Cara Mengatasi Hambatan. E. Kesimpulan & Rekomendasi. Lampiran-lampiran Kerangka Isi Laporan Evaluasi Kata Pengantar (dari penyelenggara Monev) A. Latarbelakang. B.

Cara Melakukan Evaluasi (langkah-langkah, kapan, siapa dan bera pa jumlah narasumber, dan lain-lain)

C. Profil Kelompok/Koperasi (sejarah, pengurus & anggota). D. Hasil Evaluasi. 1. Rencana Kerja Tahunan Kelompok/Koperasi Tahun …… (beserta penjelasannya) 2. Hasil Evaluasi (hasil penilaian berdasarkan kriteria dan ind ikator) 3. Faktor Pendukung dan Penghambat. 4. Cara Mengatasi Hambatan. E.

Kesimpulan & Rekomendasi.

Lampiran-lampiran

60

61

62

Pelaporan Menyusun Kesimpulan dan Rekomendasi Sebelum merumuskan rekomendasi, lazimnya didahului dengan merumuskan Kesimpulan. Kesimpulan merupakan per nyataan-pernyataan singkat yang disusun dari hasil analisa data. Ciri-ciri kesimpulan antara lain: Dapat perupa pernyataan positif maupun negatif. Contoh kesimpulan posi tif, “Koperasi Maju Bersama selaku pemegang ijin HTR telah memenuhi prosedur dan persyaratan pemanfaatan HHK dari lokasi penebangan hingga pengangkutan”. Bandingkan dengan contoh Kesimpulan nega tif ini, “Koperasi Maju Bersama selaku pemegang ijin HTR belum sepenuhnya menjalan prosedur dan melengkapi persyaratan peman faatan HHK dari lokasi penebangan hingga pengangkutan. Satu con toh lagi Kesimpulan negatif, “Tutupan lahan Zona Perlindungan masih dibawah 60 % dan masih terdapat beberapa kasus penebangan pohon 63

Gambar ….. Alur Hubungan Analisa Data, Kesimpulan Dan Rekomendasi

yang berfungsi lindung”. Garis tebal merupakan penanda kesimpulan positif atau negatif. Rujukan Kesimpulan adalah hasil analisa data. Sedangkan Kesimpulan men jadi rujukan merumuskan Rekomendasi, seperti digambarkan pada bagan berikut ini. Rekomendasi adalah tahap terakhir dari proses monev PHBM. Rekomenda si dibuat dalam pernyataan-pernyataan singkat. Bahan dasar untuk membuat re komendasi adalah hasil Kesimpulan. Antara Rekomendasi dan Kesimpulan harus berhubungan langsung. Jangan membuat rekomendasi tidak terkait langsung den gan hasil kesimpulan. Rekomendasi adalah penyataan-pernyataan utama dan penting dari seluruh hasil Monev. Dirumuskan dengan jelas dan terukur. Contoh rekomendasi, “Pengurus kelompok/koperasi harus memenuhi persyaratan administrasi penebangan/pemanenan kayu, seperti Laporan Penebangan Kayu Bulat (LP-KB), Laporan Rekapitulasi Penebangan Kayu Bulat, dan lain-lain”. Contoh rekomendasi lain, “Kelompok Hutan Lestari harus memiliki kebun bibit HHBK sendiri untuk melakukan pengkayaan HHBK yang dipanen sehingga anggota kelompok memiliki sumber pendapatan secara berkelanjutan”. Isi rekomendasi dapat terkait dengan: 1. Usaha-usaha kelompok/koperasi untuk memperbaiki kinerja pengelola PHBM, sesuai dengan 5 Kriteria, yaitu: Perencanaan Tata Kelola Kawasan Tata Kelola Usaha Kelembagaan Kewajiban lain 2. Peran dinas/instansi terkait dalam memberdayakan kelompok/koperasi PHBM. 3. Kebijakan Pemda yang terkait langsung dengan lokasi PHBM yang dimonev. 64

Berikut langkah-langkah merumuskan Rekomendasi. 1. Tim Kerja monev memastikan data sudah tersedia dalam bentuk tulisan, termasuk hasil analisa data. 2. Rencanakan pertemuan Tim Kerja dan dipastikan semua anggota hadir. 3. Bagikan foto kopi hasil analisa data kepada anggota Tim Kerja sekurang-ku rangnya 3 hari sebelum pertemuan. 4. Jika dibutuhkan, Tim Kerja dapat mengundang ahli untuk menjadi nara sumber menyusun rekomendasi. Ingat ! Ahli hanya berperan menjadi nara sumber. Tidak boleh ikut mengambil keputusan. Misalnya, ahli hanya mem beri pendapat bagaimana merumuskan rekomendasi yang baik dan benar. Ahli juga dapat mememberi saran tentang keselarasan antara Kesimpulan dan Rekomendasi.

65

Lampiran 1.

A. Penilaian PHBM Menurut Kriteria & Indikator Keberhasilan Pada Skala Masyaraat Pengelola Hutan

1. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Perencanaan Kriteria

Indikator

Perencanaan

1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT

Bobot (1 – 3)

a. Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait.

3


2

c. Masih rancangan

1


1

2. Adanya keterlibatan pengurus/ anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT. a. Melibatkan pengurus dan anggota

3


2


1


66

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

2. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan 2.1. Penilaian Penataan Area Kelola Kriteria Penataan area kelola

Indikator

Bobot (1 – 3)

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

Bobot

Skor

Nilai

(1 – 3)

(0 – 5)

(B x S)

1. Adanya peta zona perlindungan, zona pemanfaatan/budidaya, blok dan petak. a. Sudah ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

3

b. Belum ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

2

c. Hanya ada salah satu peta (zona/blok/petak)

1

2. Ada tanda batas fisik antar petak tiap anggota

2


2.2. Penilaian Mutu Zona Perlindungan

Kriteria

Indikator


1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan a. lebih 80 %.

3


2

c. kurang 60 %

1


3


67

2.3. Penilaian Kriteria Pengembangan Usaha HHBK Kriteria Pengembangan usaha HHBK

Indikator

Bobot (1 – 3)

Pemanenan/Penebangan. 1.

Adanya laporan 3 bulanan produksi HHBK memuat sekurang-kurangnya memuat data jenis dan jumlah/volume HHBK.

3

Rehabilitasi HHBK 2.

Adanya kegiatan penanaman HHBK sesuai RU/RKT a. Mencapai target lebih 80 %

3


2


1

3.

Adanya kegiatan perawatan tanaman HHBK sekurang-kurangnya setahun sekali.

2

4.

Tutupan tanaman HHBK (seperti kopi, kakao, pisang, dan tanaman perkebunan lainnya) kurang dari 30 % dari luas zona pemanfaatan.

3

5.

Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan PSDH)

3


68

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

2.4. Penilaian Kriteria Pengembangan Usaha HHK Kriteria Pengembangan usaha HHK

Indikator

Bobot Skor Nilai (1 – 3) (0 – 5) (B x S)

Perencanaan & penanaman 1.

Adanya Laporan Hasil Chruising (LHC) dari hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

3

2.

Adanya rencana pemanenan/pemungutan HHK yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas terkait.

3

3.

Adanya IUPHHK yang dikeluarkan Menteri terkait.

3

Pemanenan/Penebangan 4.


3

5.

Adanya Laporan Hasil Pemanenan/Pemungutan Kayu Bulat (LHP-KB) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).

3

6.


2

7.

Adanya Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang ditanda tangani Ketua Koperasi.

2

10

Pengangkutan HHK 8.

Adanya Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA).

3

9.


3

10. Adanya surat Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)

3

Rehabilitasi 11. Adanya tempat pembenihan/pembibitan.

2

12. Adanya capaian kegiatan penanaman HHK sesuai RU/RKT a. Target tercapai lebih 80 %.

3

b. Target tercapai antara 60 % s/d 80 %.

2

c. Target tercapai kurang dari 60 %.

1

13. Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR).

3

Jumlah Nilai 1 s/d 13 Nilai Rata-Rata 69

2.5. Penilaian Pengembangan Usaha Jasa Lingkingan Kriteria Pengembangan usaha jasa lingkungan

Indikator 1.

Adanya usaha jasa lingkungan: Wisata alam; atau Penangkaran burung/binatang yang dibolehkan; atau Perlindungan keanekaragaman hayati; atau Pemanfaatan aliran sungai; atau Karbon market. Dan sejenisnya

3

2.

Adanya pengurus/pengelola usaha jasa lingkungan.

3

3.

Adanya sarana/prasarana penunjang usaha jasa lingkungan.

2

4.

Adanya capaian kegiatan usaha jasa lingkungan sesuai RU/RKT a. Mencapai target lebih 80 %

3


2


1


70

Bobot (1 – 3)

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

2.6. Penilaian Kriteria Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kawasan Kriteria Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan

Indikator

Bobot (1 – 3)

1. Adanya tanaman sejenis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

1

2. Adanya tanaman beragam jenis di bawah tegakan, dengan sistem wanatani.

2

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

3. Adanya capaian kegiatan penanaman HHK sesuai RU/ RKT a. Mencapai target lebih 80 %

3


2


1

4. Adanya kegiatan pemanenan/ pemungutan tanaman bawah tegakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

2


3. Penilaian Kriteria dan Indikator Perlindungan Tanaman Bobot (1 – 3)

Kriteria


Perlindungan Tanaman

1. Adanya kegiatan pencegahan/ penanganan penyakit tanaman HHBK dan HHK.

1

2. Adanya kegiatan patroli rutin pengamanan hutan baik dilakukan anggota maupun pengurus.

3

3. Adanya kegiatan pencegahan/ penanganan kebakaran.

2

4. Adanya kegiatan pencegahan/ penyelamatan tanah dan air.

2

5. Adanya patugas/pengurus khusus perlindungan tanaman hutan.

2

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)


71

4. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha Kriteria Tata Kelola Usaha

Indikator Keberhasilan 1. Adanya pengurus kelompok usaha/koperasi yang bertanggung jawab di bidang usaha.

2

2. Adanya pertemuan rutin anggota/pengurus kelompok usaha sekurang-kurangnya setiap dua bulan sekali dalam setahun terakhir.

3

3. Adanya kegiatan pelatihan penguatan kelompok usaha yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak lain, selain pemerintah setidaknya 3 bulan sekali..

2

4. Adanya iuran anggota kelompok tiap bulan selama setahun terakhir.

3

5. Adanya modal kelompok dalam bentuk dana usaha.

3


72

Bobot (1 – 3)

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

5. Penilaian Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kelembagaan Bobot (1 – 3)

Kriteria

Indikator

Kelembagaan


3


2

3. Adanya daftar anggota kelompok yang sekurang-kurangnya memuat keterangan nama, pekerjaan, alamat, dan luas garapan.

3


2

5. Adanya aturan kelompok/koperasi atau aturan dengan sebutan nama lain.

3

6. Adanya pertemuan pengurus dan/atau anggota sekurang-kurangnya 2 bulan sekali

2

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

7. Adanya capaian kegiatan penguatan kelembagaan sesuai RU/RKT a. Mencapai target lebih 80 %

3


2


1


73

6. Penilaian Kriteria dan Indikator Kewajiban Lain Kriteria Kewajiban Lain

Indikator 1. Adanya dokumen laporan tahunan kemajuan PHBM kelompok/koperasi yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan terkait.

Bobot (1 – 3) 3

2. Keterlibatan pengurus dan kelompok dalam menyusun laporan tahunan a. Pengurus dan anggota terlibat menyusun laporan. b. Hanya pengurus yang terlibat menyusun laporan.

2

c. Disusun oleh pihak lain, selain pengurus

3


74

Skor (0 – 5)

Nilai (B x S)

B.

Penilaian PHBM Menurut Kriteria & Indikator Keberhasilan Pada Skala Peran Pemberdayaan Masyarakat Kriteria


Pemberdayaan 1. Adanya fasilitasi penyusunan RU Masyarakat dan RKT dari dinas/instansi terkait.

Bobot Skor (1 – 3) (0 – 5)

Nilai (B x S)

2

2. Adanya kegiatan pelatihan/penyuluhan dari dinas/instansi terkait dalam satu tahun terahir a. 2 kali setahun

3

b. 1 kali setahun

2

c. Tidak pernah

1

3. Adanya pendampingan rutin dari dinas/instansi terkait a. 2 kali sebulan.

3

b. 1 kali sebulan.

2

c. Tidak pernah.

1

4. Adanya dukungan anggaran dari dinas/istansi terkait untuk memberdayakan masyarakat.

3

5. Adanya fasilitasi pemerintah dalam pemasaran HHK maupun HHBK.

2

6. Adanya bantuan sarana usaha dari pemerintah.

2


75

C.

Penilaian Umum PHBM Berdasarkan Kriteria Kriteria

A. Skala Masyarakat Pengelola Hutan 1. Kriteria Perencanaan 2. Kriteria Tata Kelola Kawasan 2.1. Penataan Area Kelola 2.2. Mutu Zona Perlindungan 2.3. Kriteria Pengembangan Usaha HHBK 2.4. Kriteria Pengembangan Usaha HHK 2.5. Pengembangan Usaha Jasa Lingkingan 2.6. Kriteria Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kawasan 3. Kriteria Perlindungan Tanaman 4. Kriteria Keberhasilan Tata Kelola Usaha 5. Kriteria Kelembagaan 6. Kriteria Kewajiban Lain B. Skala Peran Pemberdayaan Pemerintah Pemberdayaan mayarakat Nilai Rata-rata Skala A & B

76

Nilai Rata-rata

Lampiran 2.

Pengertian Indikator Keberhasilan Untuk memudahkan memahami Indikator Keberhasilan, pengguna panduan monev PHBM perlu memahami pengertian dari setiap Indikator. Berikut penjelasannya.

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Perencanaan

Kriteria Perencanaan

Indikator 1. Ketersediaan dokumen RU dan RKT yang telah disahkan Kepala Dinas terkait.

Pengertian •

Rencana Umum HKm merupakan rencana pengelolaan areal kerja HKm yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi, ekologi dan social. Disusun untuk jangka waktu 10 tahun/selama jangka waktu ijin. Disusu secara partisipatif dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

•

RKTadalah penjabaran lebih rinci dari RU yang memuat kegiatan-kegiatan dan target-target dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Disusun secara partisipatif.

2. Adanya keterlibatan pengurus dan anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.

Pengurus dan anggota terlibat aktif mengambil keputusan selama proses penyusunan RU dan RKT.

3. Adanya fasilitasi penyusunan RU dan RKT dari dinas/instansi terkait.

Adanya staf Dinas Kehutanan yang memfasilitasi penyusunan RU & RKT

77

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Kawasan Kriteria

Indikator

A. Penataan area kelola

1. Adanya peta zona perlindungan, zona pemanfaatan/budidaya, blok dan petak yang dibuat sesuai standar kartografi dan ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

Peta area kerja HKm, HD, HTR & KK dibagi zona perlindungan, zona pemanfaatan, blok dan petak yang ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

2. Adanya peta zona perlindungan, zona pemanfaatan/budidaya, blok dan petak yang dibuat sesuai standar kartografi, tapi belum ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

Peta area kerja HKm, HD, HTR & KK dibagi zona perlindungan, zona pemanfaatan, blok dan petak yang belum ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi

3. Adanya salah satu peta, tapi peta lain Peta area kerja HKm, HD, HTR & KK habelum ada. nya terdapat salah satu peta, Peta zona, blok dan petak belum lengkap. B. Mutu zona perlindungan

1. Tutupan pepohonan pada zona per- Lebih dari 80 % zona perlindungan ditutupi lindungan lebih 80 %. pepohonan kayu, termasuk buah-buahan. 2. Tutupan pepohonan pada zona per- Sudah jelas lindungan antara 60 s/d kurang 80 %. 3. Tidak ada penebangan tanaman Sudah jelas berkayu, termasuk jenis tanaman buah-buahan, yang berfungsi perlindungan pada zona perlindungan.

C. Pengembangan usaha HHBK

Pemanenan/Penebangan. 1.1. Adanya petugas Pejabat Pengesah Pemegang ijin PHBM wajib memiliki petuLaporan Hasil Penebangan (P2LHP) gas pembuat LP-HHBK. Yang memiliki kualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan. LP-HHBK memiliki kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan Laporan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 1.2. Adanya Laporan Produksi Hasil Hu- • tan Bukan Kayu (LP-HHBK) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan P2LP-HHBK. •

•

LP-HHBK dibuat dengan mengisi blanko berisi berat/volume/jumlah HHBK yang dipanen/dipungut dan disahkan P2Lp-HHBK P2LP-HHBK adalah Pejabat Penge�sah Laporan Hasil Penebangan. Ia memiliki kualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan LP-HHBK. P2LP-HHBK berasal dari pemegang ijin.

1.3. Membuat rekapitulasi LP-HHBK dan Tiap bulan LP-HHBK direkap dan dilapordilaporkan kepada: kan kepada pihak terkait. - Kepala Dinas Provinsi - Kepala Balai - Penerbit FA-HHBK - P2LP-HHBK 1.4. Adanya Laporan Mutasi HHBK (LM- LM-HHBK berupa blanko berisi informasi: HHBK). jenis hasil hutan bukan kayu,jumlah pro�duksi/pengumpulan (Kg/Ton*), target produksi berdasarkan IUPHKm & sisa target (Kg/Ton*)

78

Pengangkutan 1.5.

Adanya Daftar Hasil Hutan Bu- DHHBK merupakan lampiran FA-HHBK kan Kayu (DHHBK) yang memuat informasi : Jenis HHBK dan Jumlah Satuan

1.6.

Adanya Rekap Daftar Hasil Rekap DHHBK adalah rekapitulasi dari Hutan Bukan Kayu (DHHBK). bberapa DHHBK yang berisi data Jenis Hasil HHBK, Jumlah Produksi/Pengumpu�lan, Target Produksi berdasarkan IUPHKm dan Sisa Target

1.7.

Adanya petugas Penerbit FA- Penerbit FA-HHBK berasal dari pemeHHBK gang ijin yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan usulan pimpinan pemegang ijin.

1.8.

Adanya dokumen Faktur Ang- • kutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yang dikeluarkan • Dinas terkait.

Pengangkutan HHBK wajib dilengkapi FA-HHBK. FA-HHBK merupakan dokumen angkutan diterbitkan Penerbit FA-HHBK. Penerbit FA-HHBK.

Rehabilitasi HHBK

D. Pengembangan usaha HHK

1.9.

Adanya kegiatan penanaman tanaman HHBK dan rencana target tercapai 100 % atau lebih.

Adanya kegiatan penanaman HHBK dan semua target jumlah tanaman tercapai 100 % atau lebih sesuai rencana dalam RU & RKT

1.10.

Adanya kegiatan penanaman Adanya kegiatan penanaman HHBK dan dan tanaman HHBK yang target jumlah tanaman tercapai kurang 100 direncanakan ditanam antara % atau lebih 75% dari rencana RU & RKT kurang 100 % s/d 75 %.

1.11.

Adanya kegiatan penanaman Adanya kegiatan penanaman HHBK dan dan tanaman HHBK yang target jumlah tanaman tercapai kurang andirencanakan ditanam antara tara 75 % s/d 50 % dari rencana RU & RKT kurang dari 75 % s/d 50 %.

1.12.

Adanya kegiatan perawatan ta- Adanya kegiatan pemangkasan, pembersinaman HHBK sekurang-kuran- han gulma pengganggu, pencegahan pengnya setahun sekali. yakit, dll

1.13.

Tutupan tanaman HHBK, tidak termasuk buah-buahan, kurang 30 % dari luas zona pemanfaatan.

1.14.

Membayar Pungutan Sumber Setiap pengelola PHBM yang memanen/ Daya Hutan PSDH) memungut HHBK wajib membayar PSDH

Areal hutan tidak didominasi HHBK, selain buah-buahan. Komposisi tanaman 70 % tanaman berkayu, termasuk buah-buahan dan 30 jenis HHBK lainnya sesuai Permen No. 35 tahun 2007.

Perencanaan & penanaman 1.15.

Adanya Laporan Hasil Chruis- Data potensi HHK dalam bentuk blanko ing (LHC) dari hasil Inventari- berisi informasi : Jenis Pohon, Kelas Diamsasi Tegakan Sebelum Pene- eter (cm), jumlah pohon dan volume kayu. bangan (ITSP) yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

1.16.

Adanya rencana pemanenan/ Adanya RKT pemanenan/pemungutan pemungutan HHK yang sudah HHK yang disahkan Kepala Dinas terkait disahkan oleh Kepala Dinas atau pejabat berwenang lainnya. terkait.

1.17.

Adanya IUPHHK yang dikelu- Ketersediaan dokumen SK Menteri tenarkan Menteri terkait. tang IUPHHK

79

Pemanenan/Penebangan 1.18.

Adanya petugas pencatat kayu a. tebangan. b.

Pemegang ijin wajib memiliki petugas pembuat LHP-KB. Petugas Pembuat LHP-KB adalah tenaga yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Provinsi.

1.19.

Adanya Laporan Hasil Pemanenan/Pemungutan Kayu Bulat (LHP-KB) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).

1.20.

Adanya LHP-KB yang telah Tiap bulan LP-KB direkap dan dilaporkan dikirim kepada : kepada pihak terkait. – Kepala Dinas Propinsi; – Kepala BP2HP; – Penerbit FA-KB; dan – P2LHP.

1.21.

Adanya Laporan Mutasi Kayu LMKB adalah blanko berisi data PerseBulat (LMKB) yang ditanda tan- diaan Awal, Penambahan, gani Ketua Koperasi. Pengurangan, Persediaan Akhir, Kayu Bu� lat Menurut Kelompok Jenis Kayu (Batang & m3) & Total (Batang & m3)

Laporan pemanenen dibuat dalam blanko berisi Nomor Batang, Jenis Kayu, Kayu Kelompok Jenis, Panjang, Diameter & Volume

Pengangkutan HHK 1.22.

Adanya Daftar Kayu Bulat Fak- Dokumen pengangkutan kayu berisi data: tur Angkutan (DKB-FA). No. dan Tanggal laporan hasil penebagngan, Nomor Batang, Kelompok Jenis, Panjang (m), Diameter (cm) dan Volume (m3)

1.23.


1.24.

Adanya surat Faktur Angkutan • Kayu Bulat (FA-KB) •

Petugas pemegang ijin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan pimpinan pemegang IUPHKm Pengangkutan HHK wajib dilengkapi FA-KB. FA-KB merupakan dokumen angkutan diterbitkan Penerbit FA-BK.

Rehabilitasi

80

1.25.

Adanya tempat pembenihan/ Pembenihan/pembibitan dikelola oleh pembibitan. kelompok/koperasi di sekitar hutan yang dikelola untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan PHBM.

1.26.

Adanya kegiatan penanaman tanaman HHBK dan rencana target tercapai 100 % atau lebih.

1.27.

Adanya kegiatan penanaman Adanya kegiatan penanaman HHK dan tardan tanaman HHK yang diren- get jumlah tanaman tercapai kurang 100 % canakan ditanam antara ku- atau lebih 75% dari rencana RU & RKT rang 100 % s/d 75 %.

1.28.

Adanya kegiatan penanaman Adanya kegiatan penanaman HHK dan tardan tanaman HHK yang diren- get jumlah tanaman tercapai kurang antara canakan ditanam antara ku- 75 % s/d 50 % dari rencana RU & RKT rang dari 75 % s/d 50 %.

Adanya kegiatan penanaman HHK dan semua target jumlah tanaman tercapai 100 % atau lebih sesuai rencana dalam RU & RKT

E. Pengembangan usaha jasa lingkungan

F. Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan

G. Perlindungan Tanaman

1.29.

Membayar Pungutan Sumber Setiap kelompok/koperasi yang memanDaya Hutan (PSDH) dan dana faatkan kayu wajib membayar PSDH dan reboisasi (DR). DR

1.1.

Adanya usaha jasa lingkungan: Kelompok/koperasi memiliki salah satu  Wisata alam; atau atau lebih usaha jasa lingkungan yang ma Penangkaran burung/bi- sih berjalan. natang yang dibolehkan; atau  Perlindungan keanekaragaman hayati; atau  Pemanfaatan aliran sungai; atau  Karbon market.

1.2.

Adanya pengurus/pengelola Kelompok/koperasi memiliki pengurus usaha jasa lingkungan. yang bertanggung jawab mengelola usaha jasa lingkungan.

1.3.

Adanya sarana/prasarana Sarana/prasarana baik yang dibangun/ penunjang jasa lingkungan. disediakan sendiri maupun oleh pemerintah

1.4.

Adanya tanaman di bawah Tanaman di bawah tegakan pohon keyu, tegakan, dengan sistem wana- seperti empon-empon/jamur/jagung/ tani. palawija, cabe jamu, nilam, rumput pakan ternak atau lainnya.

1.5.

Adanya kegiatan penanaman Penanaman baik tanaman baru maupun tanaman bawah tegakan sela- pengkayaan, sejenis atau berbagai jenis ma 3 tahun terakhir. yang dilakukan secara berturut-turut

1.6.

Adanya kegiatan pemanenan/ Kegiatan pemanenan untuk dijual atau dipemungutan tanaman bawah gunakan sendiri, seperti makan, obat, pategakan sekurang-kurangnya 1 kan ternak, dll kali setahun.

1. Adanya kegiatan pencegahan/pen- Ada upaya pengobatan tanaman yang anganan penyakit tanaman. terserang penyakit atau merawat tanaman untuk mencegah penyakit. 2. Adanya kegiatan patroli pengaman- Adanya satuan tugas pengamanan hutan an hutan. yang secara rutin patrol. Anggota kelompok/koperasi juga terlibat patroli rutin. 3. Adanya kegiatan pencegahan/pen- Adanya aturan kelompok/koperasi tentang anganan kebakaran. larangan membakar lahan. Membersihkan rumput/alang-alang pemicu kebakaran 4. Adanya kegiatan pencegahan/ Adanya kegiatan penanaman di sekitar penyelamatan tanah dan air. mata air, waduk/bendungan dan sungai. Menanam pohon di area berpotensi tanah longsor. 5. Adanya patugas/pengurus khusus Petugas/pengurus perlindungan tanaman perlindungan tanaman. merupakan bagian pengurus kelompok/ koperasi

H. Pember1. Adanya kegiatan pelatihan/penyudayaan luhan yang dilakukan dinas/instansi Masyarakat pemerintah terkait pengembangan usaha.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat.Kegiatan diantaranya penyuluhan, pelatihan, study banding, dll. Kegiatan tidak harus dilakukan Dinas Kehutanan, tapi bisa dilakukan instansi lain, seperti Bakorluh, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, dll

2. Adanya pendampingan rutin dari di- Pendampingan dengan cara turun ke lapanas/instansi terkait. ngan sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. 3. Adanya dukungan anggaran dari Adanya rencana kegiatan dan alokasi anPemda untuk memberdayakan mas- ggaran di Renja SKPD terkait untuk memyarakat. berdayakan kelompok/koperasi

81

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Tata Kelola Usaha Kriteria


Tata Kelola Usaha 1. Adanya pengurus kelompok usaha/koperasi yang bertanggung jawab di bidang usaha. 2. Adanya pertemuan anggota/ pengurus kelompok usaha sekurang-kurangnya setiap dua bulan sekali dalam setahun terakhir.

Pengertian Ada salah satu seksi/divisi dalam pengurus yang bertanggung jawab di bidang usaha Adanya pertemuan tiap dua bulan sekali baik hanya dihadiri pengurus maupun pengurus dan anggota.

3. Adanya kegiatan pelatihan Kegiatan pelatihan bisa terkait penguatan kelompok usaha usaha bisnis, budidaya, pengeyang dilakukan secara mandiri lolaan usaha, dll. atau dengan pihak lain, selain pemerintah setidaknya 3 bulan sekali.. 4. Adanya fasilitasi pemberdayaan kelompok usaha dari dinas/instansi terkait.

Dinas/istansi terkait memfasilitasi pemberdayaan kelompok/ koperasi dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, pendampingan rutin, dll

5. Adanya iuran anggota kelom- Iuran sekurang-kurangnya pok tiap bulan selama setahun dibayar satu bulan sekali oleh terakhir. anggota. 6. Adanya modal kelompok dalam bentuk dana usaha.

82

Modal kelompok tersimpan dalam tabungan kelompok/ koperasi.

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kelembagaan Kriteria

Indikator

Pengertian

Kelembagaan

1. Adanya nama-nama pengurus Pengurus dipilih oleh anggota yang dipilih dalam musyawar- dalam musyawarah anggota ah anggota kelompok. sesuai aturan kelompok/koperasi 2. Adanya penjelasan peran/tugas setiap pengurus.

Peran/tugas pengurus dibuat tertulis atau diuraikan dalam aturan kelompok/koperasi dan diarsipkan.

3. Adanya anggota kelompok yang sekurang-kurangnya memuat keterangan nama, pekerjaan, alamat, dan luas garapan.

Pengurus memiliki daftar anggota yang dibuat secara tertulis dan tersimpan dalam arsip kelompok/koperasi


Apabila sesuai aturan, pengurus harus diganti. Misalnya setiap 3 atau 5 tahun sekali

5. Adanya aturan kelompok/ koperasi atau aturan dengan sebutan nama lain.

Adanya aturan kelompok atau dengan sebutan lain yang diarsipkan secara tertulis.


Pertemuan dilakukan sendiri oleh kelompok/koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain, selain Lembaga pemerintah

7. Kegiatan lain yang dilakKegiatan lain misalnya pelatisanakan sendiri oleh pengurus han, study banding, pendampkelompok/koperasi atau beker- ingan, dll jasama dengan pihak lain, selain lembaga pemerintah

83

Kriteria dan Indikator Keberhasilan Kewajiban Lain Kriteria Kewajiban Lain

84

Indikator

Pengertian

1. Adanya dokumen laporan kelompok/koperasi sekurang-kurangnya 1 tahun yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan terkait.

Kelompok/koperasi pengelola PHBM diwajibkan melaporkan secara tertulis mengenai kemajuan PHBM yang dibuat setiap tahun dan dikirimkan ke Dinas Kehutanan terkait.

2. Penyusunan laporan kelompok/ koperasi hanya melibatkan pengurus

Melibatkan pengurus secara aktif selama proses penyusunan laporan

3. Penyusunan laporan kelompok/ koperasi melibatkan pengurus dan anggota.

Melibatkan pengurus dan anggota secara aktif selama proses penyusunan laporan

85

Penataan area kelola

Indikator

Alat Penilaian Indikator

Daftar absen peserta rapat Periksa daftar nama peserta rapat Daftar absen peserta rapat Periksa daftar nama pe& laporan pertemuan serta rapat

3. Adanya fasilitasi penyusunan RU dan RKT dari dinas/instansi terkait.

Periksa dokumen keaslian dokumen RU & RKT

Metode

2. Adanya keterlibatan pengurus dan anggota pengelola PHBM dalam menyusun RU dan RKT.

1. Ketersediaan dokumen RU dan RO yang Dokumen fisik RU & RKT telah disahkan Kepala Dinas terkait. asli yang disahkan Kepala Dinas terkait

3. Adanya salah satu peta, tapi peta lain belum ada.

2. Adanya peta zona perlindungan, zona pemanfaatan/budidaya, blok dan petak yang dibuat sesuai standar kartografi, tapi belum ditanda tangani Ketua Kelompok/Koperasi.

1. Adanya peta zona perlindungan, zona pemanfaatan/budidaya, blok dan petak yang dibuat sesuai standar kartografi dan ditanda tangani Ketua Kelompok/ Koperasi.

B. Tata kelola kawasan

A. Perencanaan

Kriteria

.Lampiran 3 Kriteria, Indikator, Alat Penilaian Indikator & Metode Monev PHBM

Pengurus kelompok; Dinas Kehutanan



Pihak Terlibat

86

Dokumen LP-HHBK yang disahkan P2LP-HHBK. Dokumen rekapitulasi LP-HHBK yang disahkan P2LP-HHBK.

Dokumen LM-HHBK

1.3. Membuat rekapitulasi LP-HHBK dan dilaporkan kepada: - Kepala Dinas Provinsi - Kepala Balai - Penerbit FA-HHBK - P2LP-HHBK

1.4. Adanya Laporan Mutasi HHBK (LMHHBK).

Periksa keaslian dokumen LM-HHBK

Periksa keaslian dokumen rekapitulasi LPHHBK.

Periksa keaslian LPHHBK

Periksa dokumen foto

Dokumen foto

1.2. Adanya Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan P2LP-HHBK.

1.1. Adanya petugas Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)

Lakukan pengamatan di tingkat tapak pada zona perlindungan

Laporan observasi di tingkat tapak

Periksa dokumen foto

Dokumen foto

Tidak ada penebangan tanaman berkayu, termasuk jenis tanaman buah-buahan, yang berfungsi perlindungan pada zona perlindungan.

Lakukan survey dengan metode sampling dengan menggunakan Lampiran ……

Laporan survey tutupan pepohonan (vegetasi).

Tutupan pepohonan pada zona perlindungan antara 60 s/d kurang 80 %.

Periksa pembagian zona perlindungan dalam peta area kerja PHBM sesuai ijin

Dokumen peta zona perlindungan dalam peta area kerja PHBM sesuai ijin

1. Tutupan pepohonan pada zona perlindungan lebih 80 %.

Pengembangan Pemanenan/Penebangan. usaha HHBK


Pengurus & anggota kelompok; Dinas Kehutanan

Pengurus & anggota kelompok; Dinas Kehutanan


87

1. Pengembangan usaha HHK

3.1.

Adanya Laporan Hasil Chruising (LHC) dari hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

Dokumen asli LHC yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

Bukti pembayaran PSDH dari Dinas terkait.

1.11. Membayar Pumungat Sumber Daya Hutan PSDH)

Perencanaan & penanaman

Dokumen laporan survey

1.10. Tutupan tanaman HHBK, tidak termasuk buah-buahan, kurang 30 % dari luas zona pemanfaatan.

Periksa keaslian dokumen LHC

Periksa keaslian dokumen pembayaran PSDH

Menghitung rata-rata jumlah pohon kayu per ha dengan random sampling. Jumlah pohon kayu hutan produksi minimal 400/ha dan hutan lindung minimal 600/ha

Periksa dokumen laporan dan pengamatan lapangan

Mengambil foto area penanaman

Dokumen foto Dokumen laporan tahunan

Pengaatan langsung ke lapangan dan mengambil foto

Periksa keaslian dokumen FA-HHBK

Laporan pengamatan di lapangan

1.9. Adanya kegiatan perawatan tanaman HHBK sekurang-kurangnya setahun sekali.

1.8. Adanya kegiatan penanaman tanaman HHBK sesuai kebutuhan setempat.

Rehabilitasi HHBK

1.7. Adanya Rekap Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK).

1.6. Adanya Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK)

1.5. Adanya dokumen Faktur Angkutan Hasil Dokumen FA-HHBK yang Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yang disahkan Dinas terkait dikeluarkan Dinas terkait.

Pengangkutan

88

Dokumen SK ijin IUPHHK dari Menteri

Adanya IUPHHK yang dikeluarkan Menteri terkait.

3.3.

Dokumen surat pengangkatan petugas pelaksana yang dikeluarkan Ketua Koperasi Dokumen LHP-KB yang disahkan P2LHP

Dokumen tanda terima atau surat lain pengiriman LHP-KB


Adanya Laporan Hasil Pemanenan/ Pemungutan Kayu Bulat (LHP-KB) setiap pertengahan dan akhir bulan yang disahkan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).


3.4.

3.5.

3.6.

Pemanenan/Penebangan

Dokumen rencana pemanenan/pemungutan HHK yang disahkan Kepala Dinas terkait.

Adanya rencana pemanenan/pemungutan HHK yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas terkait.

3.2.

Periksa surat tanda terima dan konfirmasi kepada: – Kepala Dinas Propinsi; – Kepala BP2HP; – Penerbit FA-KB; dan – P2LHP.

Periksa keaslian dokumen LHP-KB dan membandingkan secara acak dengan letak kayu yang dipanen/dipungut.

Periksa keaslian dokumen surat pengangkatan petugas pelaksana .

Periksa keaslian SK IUPHHK dari Menteri beserta lampirannya.

Periksa keaslian dokumen rencana pemanenan/pemungutan HHK beserta lampirannya al: • Peta area pemanenan/pemungutan HHK. • SK ijin dari Bupati/ Walikota/Gubernur. • Daftar pengurus koperasi

89

4. Pengembangan usaha jasa lingkungan

Adanya Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang ditanda tangani Ketua Koperasi.


Adanya surat Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB).

1.1.

3.9.

Adanya pengurus/pengelola usaha jasa lingkungan.

4.2.

Periksa keaslian rencana lokasi

Dokumen rencana lokasi (site plan)

Periksa daftar nama pengurus/pengelola

Memfoto lokasi objek jasa lingkungan

Dokumen foto

Dokumen daftar nama pengurus/pengelola jasa lingkungan

Periksa daftar nama pengelola jasa lingkungan.

Periksa keaslian PSDH dan DR dan wawancara dengan petugas terkait yang menerima PSDH dan DR

Mengambil foto di lapangan

Memfoto lokasi pembenihan/pembibitan

Periksa keaslian dokumen FA-KB

Periksa keaslian dokumen DKB-FA

Periksa keaslian dokumen LMKB

Daftar nama pengelola jasa lingkungan

Bukti pembayaran PSDH dan DR

Membayar Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR).

3.12.

Adanya usaha jasa lingkungan: Wisata alam; atau Penangkaran burung/binatang yang dibolehkan; atau Perlindungan keanekaragaman hayati; atau Pemanfaatan aliran sungai; atau Karbon market.

Dokumen foto

Adanya kegiatan penanaman di lokasi pemanenan/pemungutan HHK.

3.11.

4.1.

Dokumen foto

Adanya tempat pembenihan/pembibitan.

Dokumen FA-KB yang dikeluarkan pejabat berwenang

Dokumen DKB-FA yang dikeluarkan pejabat berwenang

Dokumen LMKB yang ditanda tangani Ketua Koperasi/Kelompok

3.10.

Rehabilitasi

Adanya Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA).

3.8.

Pengangkutan HHK

3.7.

90

1. Perlindungan tanaman

C. Perlindungan

5. Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan

Dokumen laporan kegiatan Periksa dokumen laporan koperasi/kelompok kegiatan koperasi/kelompok Dokumen laporan kegiatan Periksa dokumen laporan koperasi/kelompok kegiatan koperasi/kelompok Pemeriksaan langsung di lapangan Mengambil foto di area penanaman

Dokumen laporan pengamatan lapangan Dokumen foto

Adanya kegiatan patroli pengamanan hutan.

Adanya kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran.

Adanya kegiatan pencegahan/ penyelamatan tanah dan air.

1.3.

1.4.

Mengambil foto di area penanaman

Dokumen foto

1.2.

Pemeriksaan langsung di lapangan

Laporan pengamatan lapangan


Dokumen foto

Dokumen laporan kegiatan Periksa dokumen laporan koperasi/kelompok kegiatan koperasi/kelompok

Adanya kegiatan pemanenan/pemungutan tanaman bawah tegakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

5.3.




Dokumen foto

Adanya kegiatan pencegahan/penanganan penyakit tanaman.

Adanya kegiatan penanaman tanaman bawah tegakan selama 3 tahun terakhir.

5.2.



Mengambil foto lokasi jasa lingkungan

Periksa langsung di lapangan

1.1.

Adanya tanaman di bawah tegakan dengan atrol wanatani.

Dokumen foto

Adanya sarana/prasarana penunjang Laporan pengamatan jasa lingkungan. lapangan

5.1.

4.3.

91

Adanya kegiatan pelatihan/penyuluhan yang dilakukan dinas/instansi pemerintah terkait pengembangan usaha.

Adanya pendampingan rutin dari dinas/instansi terkait.

Adanya dukungan anggaran dari Pemda untuk memberdayakan masyarakat.

1.2.

1.3.

Adanya patugas/pengurus khusus perlindungan

1.1.

Periksa foto

Dokumen foto (jika ada)

Adanya kegiatan pelatihan penguatan kelompok usaha yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak lain, selain pemerintah setidaknya 3 bulan sekali.

1.3.

Periksa dokumen laporan pelatihan


Dokumen laporan pelatihan

Periksa foto

Dokumen laporan pertemuan

Periksa daftar hadir peserta pelatihan

Periksa dokumen laporan

Daftar hadir peserta pertemuan

Adanya pertemuan anggota/pengurus kelompok usaha sekurang-kurangnya setiap dua bulan sekali dalam setahun terakhir.

1.2.

Daftar hadir peserta pelatihan

Periksa daftar hadir pesera pertemuan

Dokumen daftar pengurus kelompok/koperasi

Adanya pengurus kelompok usaha/ koperasi yang bertanggung jawab di bidang usaha.

Periksa daftar pengurus kelompok/koperasi

Periksa daftar kegiatan dan alokasi anggaran di dokumen Renja SKPD terkait

Periksa foto

Dokumen foto (jika ada) Dokumen Renja SKPD terkait

Periksa dokumen laporan pertemuan


Periksa foto


Periksa daftar hadir pertemuan

Periksa dokumen laporan pertemuan

Dokumen laporan pertemuan Daftar absen peserta pertemuan

Periksa daftar hadir pertemuan

Periksa daftar nama petugas perlindungan tanaman

Daftar absen peserta pertemuan

Daftar nama petugas perlindungan tanaman

1.1.

E. Tata kelola usaha

1. Pemberdayaan masyarakat

D. Pemberdayaan

1.5.

92

F. Kelembagaan

Periksa dalam dokumen profil kelompok atau Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Koperasi (jika berbentuk koerasi). Periksa dokumen SK pengangkatan pengurus dari ketua kelompok/koperasi

Dokumen SK pengangkatan pengurus dari ketua kelompok/koperasi

•

Dokumen profil kelompok/ Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi (jika berbentuk koerasi).

Periksa dalam dokumen profil kelompok atau Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Koperasi (jika berbentuk koerasi). Periksa badan hukum koperasi (jika berbentuk koperasi)


•

Periksa buku keuangan dan buku bank kelompok/ koperasi

Daftar nama pengurus

Dokumen laporan keuangan

Adanya modal kelompok dalam bentuk dana usaha.

1.6.

Periksa buku keuangan kelompok/koperasi dan buku iuran anggota


Dokumen laporan keuangan

Periksa foto


Adanya iuran anggota kelompok tiap bulan selama setahun terakhir.

Periksa dokumen laporan dan wawancara dengan petugas dari dinas.


1.5.

Periksa daftar hadir pesera pertemuan

Daftar hadir peserta pertemuan

Adanya fasilitasi pemberdayaan kelompok usaha dari dinas/instansi terkait.

1.4.

93

G. Kewajiban lain

Periksa dokumen laporan pertemuan Periksa daftar nama peserta pertemuan

Dokumen laporan pertemuan Daftar hadir peserta pertemuan


Periksa keaslian dokumen laporan dan daftar hadir atau berita acara rapat

Dokumen laporan dan daftar hadir atau berita acara rapat Dokumen laporan dan daftar hadir atau berita acara rapat

2. Penyusunan laporan kelompok/koperasi hanya melibatkan pengurus

3. Penyusunan laporan kelompok/koperasi melibatkan pengurus dan anggota.

Periksa keaslian dokumen laporan dan daftar hadir atau berita acara rapat

Periksa keaslian dokumen laporan dan wawancara ke Dinas

1. Adanya dokumen laporan kelompok/kop- Dokumen laporan tahunan erasi sekurang-kurangnya 1 tahun yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan terkait.

7. Kegiatan lain penguatan kelompok yang dilaksanakan sendiri oleh pengurus kelompok/koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain, selain lembaga pemerintah

Dokumen aturan kelompok Periksa dokumen aturan atau sebutan nama lain kelompok atau sebutan nama lain

Periksa dokumen berita acara

Dokumen berita acara pergantian pengurus

5. Adanya aturan kelompok atau dengan sebutan nama lain.

Periksa Dokumen laporan musyawarah

Dokumen laporan musyawarah anggota/koperasi


Periksa daftar nama anggota kelompok/koperasi

Daftar nama anggota kelompok/koperasi

3. Adanya anggota kelompok yang sekurang-kurangnya memuat keterangan nama, pekerjaan, alamat, dan luas garapan.

Lampiran 4.

Panduan Survey Tutupan Lahan Zona Perlindungan Langkah-langkah 1. Siapkan peta zona perlindungan dan hitung perkiraan luasnya. 2. Bagi zona perlindungan dalam beberapa blok. Misalnya, jika luas zona per lindungan 100 ha, setiap blok seluas 100 m2 (10 m x 10 m) atau akan menjadi 10 blok. Pembagian blok jangan terlalu luas, karena akan menyulitkan survey di lapangan. 3. Beri nomor urut pada setiap blok. 4. Pilih secara acak nomor blok dengan cara seperti lotre untuk menentukan lo kasi yang disurvey. Pemilihan lokasi yang disurvey tidal lebih dari 10 % dari luas zona perlindungan. Misalnya, dengan asumsi setiap nomor blok luasnya 100 m2, maka jika luas zona perlindungan 100 ha, lokasi yang disurvey seban yak 10 blok (10 %). 5. Mulailah survey dengan cara menghitung jumlah tanaman berkayu pada 10 blok yang dipilih dengan menggunakan contoh tabel berikut.

Zona Perlindungan : Sepadan Sungai

Blok

No

Jenis Tanaman Kayu

Zona Perlindungan : Sepadan Sungai

Blok

No

94

: 1 (satu)

Jumlah

: 2 (satu)

Jenis Tanaman Kayu

Jumlah

6. Jika semua blok sudah disurvey, hitung jumlah tanaman pada setiap blok den gan cara mengisi table berikut.

Nomor Blok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah

Jumlah Tanaman Kayu

7. Gunakan acuan ini ! Dalam 1 ha area zona perlindungan harus terdapat mini mal 1,000 tanaman kayu. Apabila luas area zona perlindungan adalah 100 ha, maka harus terdapat minimal 100.000 tanaman kayu 8. Misalnya jumlah tanaman kayu di semua blok (10 ha) yang disurvey sebanyak 9.000 pohon. Maka, jumlah tanaman pohon pada zona perlindungan rata-rata sebanyak 900 tanaman pohon per ha. 9. Dengan kata lain, apabila rata-rata jumlah tanaman per ha sebanyak 900 tana man, maka terdapat 90,000 tanaman di 100 ha zona perlindungan. Dengan de mikian, tutupan lahan zona perlindungan mencapai 90 % atau dalam kategori baik.

95

Didukung oleh

96

Diterbitkan oleh

Didukung oleh. Pedoman Monitoring & Evaluasi PHBM

Recommend Documents