SKRIPSI
KEWENANGAN PENGUJIAN MATERI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HAL BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DEWA GEDE ARI YUDHA BRAHMANTA NIM: 1116051029
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
KEWENANGAN PENGUJIAN MATERIKETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HAL BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
DEWA GEDE ARI YUDHA BRAHMANTA NIM: 1116051029
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 3 AGUSTUS 2015
Pembimbing I
Prof. Dr.I Made Subawa, SH.,MS NIP: 19560425 198503 1 003
Pembimbing II
Nyoman Mas Ariyani, SH.,MH NIP: 19790829 200312 2 001
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA HARI/TANGGAL KAMIS, 20 AGUSTUS 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 0770/UN14.E/IV/PP/2015 Tanggal 11 Agustus 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Made Subawa, SH.,MS NIP: 19560425 198503 1 003
(.....................)
Sekretaris : Nyoman Mas Ariani, SH.,MH NIP: 19790829 200312 2 001
(.....................)
Anggota
(.....................)
:1. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum NIP: 19581115 198602 1 001
2. Komang Pradnyana Sudibya, SH.,M.Si NIP: 19580505 198303 1 004
(.....................)
3. Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH NIP: 19760319 199903 2 002
(.....................)
iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggugjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 3 Agustus 2015 Yang menyatakan,
(Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta) NIM. 1116051029
v
KATA PENGANTAR Om Swastyastu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, berserta seluruh manifestasinya karena atas berkat, rahmat serta karunianyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN PENGUJIAN MATERI KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
DALAM
HAL
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pembuatan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik berupa bimbingan, arahan, saran dan dukungan teknis maupun moril. Pada kesempatan ini penulis ingin meyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vi
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak Anak Agung Gede Oka Parwata, SH,.Msi, Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6. Bapak Anak Agung Ketut Sukranatha, SH.,MH, Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Bapak Prof. Dr.I Made Subawa, SH.,MS, Pembimbing I yang memberikan bimbingan serta wawasan lebih luas kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 8. Ibu Nyoman Mas Ariyani, SH.,MH, Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan telah menyediakan waktunya untuk membimbing. 9. Ibu Anak Agung Sri Utari, SH.,MH Pembimbing Akademik yang sabar
dan penuh tanggung jawab membimbing selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 10. Bapak/Ibu dosen pengajar dan Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dan kemudahan administrasi selama mengikuti perkuliahan.
11. Orang Tua Penulis Dewa Bagus Ketut Bawa, dan Sang Ayu Putri Asih, Adik Penulis Dewa Made Ari Yudha Praditya, dan keluarga besar Penulis yang begitu perhatian dan telah memberikan dukungan moril dan doa
vii
restu dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 12. Seluruh kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi (HMPE) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Darya Wirawan, Anton Dinata, Cok Wis, Wahyu Widiartana, Adyt Dimas, Gund De Surya, Gandi Arie Krisnha, Yogi Indra, Wisnu Wisesa, Bram Rendrajaya, Eddy B. Giri, Gung Wah Ello, Bagus Dian Ananta, Aryantha Wira, Bayu Anggara, Gung Adi, Herda, Dede Pasek, Adi Surya, Adi Witra, Dimas, Windu, Hendra, Ican Armani, Gus Gandi, Indra W., Hendra Pranata, Fajar, Gitarus, Tya Prameswari, Risma, Wulan Yulianita, Sintya DW, Sonia, Hanna Ndun, Cindi Gitasmara, Mas Rahadianti, dan lain-lain 13. Kawan-kawan mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana 2011 (Leak Barak), Gede Suwacana, Agung Sutrisna, Putra, Moglong, Anton, Arik, Yadnya Wirya, Cokde, Dinda, Darma, Agus Oktayana, Gus Tilem, Krisnadi, Surya Bratha, Niki, Satya Permana, Topan, Dewa Gede Utama, Gung Darma, Dede Dirgan, Gung De Mariswara, Gede , Aan Rama, Gung Wah. 14. Kawan-Kawan ST. Putra Yasa Banjar Pengiasan 15. Seluruh sahabat penulis, Tommy Martana, Arya Mukti, Jassy Octavio, Adi Martha Sarwin, Turah Bagus, Dedik Panda, Dode Pratama, Ferdy Syarief, Febri Megananda, Dede Jadendra, Mika dan Jaya, Idham, Ajus Jung, Adi Surya Negara, Oscar, Bayu, Andre, Pande Lobul, Devi Devita,
viii
Dedy yang telah memberikan bantuan, semangat dan doa selama penulisan skripsi ini. 16. Semua sumber inspirasi penulis Uzumaki Naruto Hokage Ke-7, Monkey D. Luffy calon raja bajak laut, Semoga segala kebaikan, bantuan serta petunjuk dari Bapak/Ibu, kawankawan dan saudara sekalian mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Akhir kata, Apabila Ada kekurangan didalam skripsi ini mohon dimaafkan dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.
Denpasar, 3 Agustus 2015
Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta NIM. 1116051029
ix
ABSTRAK Sejalan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan perundangundangan di Indonesia, maka untuk medukung asas kepastian hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan norma, seperti kewenangan pengujian Ketetapan MPR yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 sehingga menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional terhadap masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dengan judul Kewenangan Pengujian Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hal Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lembaga apakah yang berwenang melakukan pengujian terhadap Ketetapan MPR dan Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan pengujian Ketetapan MPR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal kewenangan pengujian Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk menguji, karena berdasarkan kewenangan atribusi yang diterimanya, Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk melakukan pengujian Ketetapan MPR melalui mekanisme legislative review, sedangkan Mahkamah Konstitusi berhak karena ada dua alasan yaitu mengacu kepada paham konstitusialisme dengan mekanisme pengaduan konstitusi serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang terkandung asas ius curia novit. Mengenai mekanismenya secara analogi dapat mengacu kepada hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kata
kunci:
Ketetapan
MPR,
Mahkamah
Permusyawaratan Rakyat
x
Konstitusi,
Majelis
ABSTRACT As
the development of the constitutional system and legislation in
Indonesia, then to support the rule of law principle, it is not justified for the vacancy of norms, such as the authority of the review for the Decree of the People’s Representatitive Assembly contrary with the Constitution, causing the loss of constitutional rights against the public. Based on this background the study was conducted under the title Judicial Review of the People's Consultative Assembly Decree Contrary to the Constitution. Proposition found in this study is which institution will have the authority to conduct review for the Decree of the People’s Representatitive Assembly and the mechanism of submitting the appeal for the Decree of the People’s Representatitive Assembly’s review. The method used in this study is a normative juridical study method. In terms of the authority of the review for the Decree of the People’s Representatitive Assembly has the right to examine, because it is based on the received authority of attribution , the Decree of the People’s Representatitive Assembly has the right to conduct the review for the Decree of the People’s Representatitive Assembly through legislative review mechanism, while the Constitutional Court is rightful by two reasons which refers to the understanding of the constitutialism with the constitutional case mechanism and Article 10 paragraph (1) of the Law Of The Republic Of Indonesia Number 48 Of 2009 concerning Judicial Authority and Article 86 of the Law of the Republic of Indonesia Number 24 Of
2003
concerning the Constitutional Court contained the principle of ius curia novit. Analogically, regarding the mechanism based on the procedural law of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Keywords: Decree of the People’s Representatitive Assembly, the Constitutional Court, the People's Consultative Assembly
xi
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM………………………...............................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA……………….................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING………………............ .........
iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI...................
iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................…………… .........
v
KATA PENGANTAR…………………………………………........... .........
vi
ABSTRAK…………………………………………………………...............
x
ABSTRACT………………………………………........................................
xi
DAFTAR ISI...................................................................................................
xii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah .........................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................
7
1.3 Ruang Lingkup Masalah ........................................................
8
1.4 Orisinilitas Penelitian ..............................................................
8
1.5 Tujuan Penulisan .....................................................................
9
1.5.1 Tujuan Umum.................................................................
9
1.5.2 Tujuan Khusus ...............................................................
9
1.6 Manfaat Penelitian ...................................................................
10
1.6.1 Manfaat Teoritis ............................................................
10
1.6.2 Manfaat Praktis ..............................................................
10
1.7 Landasan Teoritis ...................................................................
10
1.7.1 Teori Negara Hukum .....................................................
11
1.7.2 Teori Perundang-Undangan ..........................................
13
1.7.3 Teori Pemisah Kekuasaan Negara .................................
15
1.7.4 Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan...........
18
1.8 Metode Penelitian ...................................................................
20
1.8.1 Jenis Penelitian ..............................................................
20
1.8.2 Jenis Pendekatan ............................................................
20
xii
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ..................................................
21
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .... ........................
23
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .... .................................
23
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT .............................................. 2.1
24
Tinjauan Umum Mengenai Pengujian Peraturan PerundangUndangan................................................................ .................
24
2.1.1 Pengertian dan isitilah Pengujian Peraturan PerundangUndangan..................................................................... ............ 2.1.2
Jenis-Jenis
Pengujian
Peraturan
25
Perundang-
Undangan.... .............................................................................
27
2.1.3 Dasar Hukum dan Lembaga Negara yang Berwenang Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia............................................................................. ..... 2.2
Tinjauan
Umum
Mengenai
Ketetapan
28
Majelis
Permusyawaratan Rakyat .........................................................
30
2.2.1 Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia ..........
32
2.2.2 Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 ..................................
36
BAB III LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PENGUJIAN MATERI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HAL BERTENTANGAN DENGAN UNDANG–UNDANG
DASAR
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945............................................................ 3.1
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional
3.2
Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Melakukan Legislative Review....................................................................
xiii
41 41
46
3.3
Kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
dan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat Dalam Pengujian Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ............................................
49
BAB IV MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HAL BERTENTANGAN DENGAN UNDANG–UNDANG
DASAR
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 .......................................................... 4.1
Pemohon (Legal Standing) Dalam Pengajuan Permohonan Perkara
Pengujian
Materi
Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat ......................................................... 4.2
58
58
Mekanisme Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ...............
65
BAB V PENUTUP ..........................................................................................
70
5.1
Simpulan ..................................................................................
70
5.2
Saran .........................................................................................
72
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
73
RINGKASAN SKRIPSI
xiv
xv
