ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Devisit Perlindungan Anak di Indonesia Refleksi Penanganan Kasus ‘Foto Anggota Pramuka, Makan Beralas Tanah’ dengan Pendekatan Berbasis ‘Hak’ Oleh: Bagus Yaugo Wicaksono Ibnu Mubaroq Perlu saya tegaskan. Di situ (kejadian dalam foto itu) tidak ada kesalahan dan tidak ada hukuman. Itu hidangan makan siang yang sengaja di taruh di tanah, seperti yang ada di Foto. Terus disuruh makan sampe habis. Kalau tidak di habiskan, dipaksa suruh minum air dari mulut pembinanya. (Salah satu orangtua korban)
*** Perlindungan anak, khususnya pemenuhan hak-hak korban masih belum optimal. Hak-hak korban diabaikan! Hal itu dikarenakan cara pandang terhadap korban masih terhenti sebatas menyelesaikan kasus semata. Sehingga kepedulian terhadap hak-hak korban belum menjadi perhatian. Perkumpulan Kamuka (Kamuka) mendokumenkan pemberitaan terkait insiden kekerasan pada anak, yang dilakukan oleh Pembina Pramuka. Dalam kurun waktu 6 hari, pemberitaan di media social maupun media konvensional sangatlah riuh. Kamuka telah mengumpulkan 99 pemberitaan dari berbagai media online yang sudah tercatat di Dewan Pers.1 Kumpulan berita online tersebut kemudian dijadikan bahan untuk dianalisa terkait perlindungan anak di Indonesia. Gambar 1. Foto Anggota Pramuka terlihat Makan Beralas Tanah 2
1
Untuk mengetahui lebih lanjut media-media yang tercatat di Dewan Pers, silahkan rujuk link berikut: http://dewanpers.or.id/ perusahaan 2
Sumber foto: pontianak.tribunnews.com (http://pontianak.tribunnews.com/2017/03/25/pramuka-makan-dari-tanah-ribuan-netizenmarah-ngasi-makan-kucing-liar-aja-pake-alas
1
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Ringkasan Kronilogis Kasus Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 25 Maret 2017, muncul postingan di media sosial—sebuah foto yang menggambarkan puluhan anak berseragam Pramuka terlihat makan bersama beralaskan tanah. Terlihat juga beberapa orang perempuan dan laki, seolah sedang mengawasi kelompok anak Pramuka menyantap hidangan tersebut. Masyarakat meresponnya negative. Dalam waktu beberapa jam, postingan foto itu telah mendapat 15.328 komentar dan 41.444 like.3 Sebagian besar respon dalam social media tersebut mengecam tindakan para Pembina Pramuka dalam foto tersebut. Media konvensionalpun beramai-ramai mempergunjingkan foto itu. Dalam sekejap menjadi tren pembicaraan di dunia maya. Kasus ini diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah munculnya foto tersebut pada 25 Maret 2017, 6 hari kemudian, 31 Maret 2017, semuanya berjalan normal dan seolah kasus itu tidak pernah terjadi. Luruhnya pemberitaan kasus ini ditandai dengan adanya permohonan maaf dari Pembina pramuka terkait. Dengan itu, kasus selesai! Membaca Ulang Perlindungan dalam Konteks Hak Anak Anak yang menjadi korban kekerasan harus dipenuhi hak-haknya. Utamanya adalah pemulihan fisik maupun mental mereka. Terlebih, jika dibutuhkan, pemenuhan hak korban haruslah termasuk dalam reintegrasi sosial. Penyediaan sistem pemulihan haruslah disediakan dan mudah untuk dijangkau oleh anak-anak korban, termasuk anggota keluarga mereka. Beberapa contoh layanan pemulihan tersebut tidak terbatas pada layanan rehabilitas kesehatan fisik dan mental, termasuk rumah sakit dan perawatan khusus, bantuan hukum, informasi tentang progres kasus mereka dan lain sebagainya. Dalam kasus korban kekerasan terhadap anak, haruslah mengacu pada prinsip-prinsip hak anak. Pemenuhan terhadap hak korban harus dilandasi prinsip pertama, ‘non-diskrimansi’. Siapapun yang menjadi korban harus mendapat perlakuan sama. Kedua adalah prinsip ‘kepentingan terbaik bagi anak’; yaitu dalam setiap penanganan korban haruslah mengutamakan kebaikan si anak. Selain itu, prinsip ketiga mensyaratkan pemenuhan hak hidup, bertahan hidup dan tumbuh kembang. Prinsip ini tidak bisa dimaknai hanya melihat dampak fisik bagi korban saja. melainkan, dampak mental dan sosial juga harus menjadi fokus pertimbangan utama. Terakhir, keempat adalah prinsip dalam ‘mendengarkan pandangan anak’ harus menjadi prioritas. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan dalam penanganan kasus korban kekerasan harus ada pelibatan anak dalam penyelesaian kasus mereka. Dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, konsep tersebut (secara lex specialis) telah ditetapkan dalam UU Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dinyatakan dalam pasal 59, bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melindungi anak korban kekerasan fisik dan mental. Jaminan terhadap korban yang dinyatakan dalam UU tersebut meliputi (1) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (3) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan (4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
3
Sumber tangerangnews.com; melaporkan pada tanggal 25 Maret 2017 jam 18.53 WIB
2
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Dalam kaitannya dengan jaminan perlindungan kekerasan pada korban anak dan perempuan (secara lex generalis), juga bisa merujuk beberapa perundang-undangan berikut ini: Tabel 1. Hak-hak Korban Kekerasan dalam Hukum Domestik di Indonesia
Hak-hak korban
Jaminan dalam Undang-undang
Hak Atas Pemulihan Fisik Dan Pemulihan Psikologis
Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang No. 21/2007 tentang PTPPO; Undang-undang No. 23/2004 tentang PKDRT.
Hak Atas Bantuan Hukum
Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang No. 23/2004 tentang PKDRT; Undang-undang No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum.
Hak Atas Reintegrasi Sosial
Undang-undang No. 23/2004 tentang PKDRT; Undang-undang No. 21/2007 tentang PTPPO; Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Hak Atas Pendamping individual
Undang-undang No 23/2004 tentang PKDRT.
Hak Atas Informasi Perkembangan Kasus
Undang-undang No. 23/2004 tentang PKDRT; Undang-undang No. 21/2007 tentang PTPPO; Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Hak Atas Penyediaan Shelter
Undang-undang No. 23/2004 tentang PKDRT; Undang-undang No. 21/2007 tentang PTPPO; Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Hak Atas Bimbingan Rohani
Undang-undang No. 23/2004 tentang PKDRT; Undang-undang No. 21/2007 tentang PTPPO; Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Hak Atas Restitusi (Trafiking, Perkosaan)
Undang-undang No. 21/2007 tentang PTPPO.
3
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Metode Analisis Analisis dilakukan berdasar dari 99 pemberitaan pada durasi tanggal 25 – 30 Maret 2017. Sumbernya berasal dari 28 kantor berita online, kesemuanya tercatat dalam Dewan Pers. Berikut adalah nama-nama kantor berita yang memenerbitkan kasus tersebut (lihat lampiran). Kesemua pemberitaan itu kemudian dikodifikasi berdasar (1) pernyataan, (2) organizsasi, (3) orang-orang/ actor, dan (4) kategori. Dari pemberitaan yang muncul di media, terdapat 49 pernyataan dari 22 orang. Keseluruhan orang tersebut, 17 di antaranya berasal dari organisasi baik pemerintah maupun NGO. Sedangkan 5 (lima) orang yang tercatan dalam pemberitaan berasal dari masyarakat / netizen. Di mana dalam bagan berikut dapat kita lihat frekuensi pernyataan dari masing-masing orang. Grafik 1. Frekuensi Pernyataan Masing-masing Orang
Grafik di atas menunjukan bahwa pernyataan pihak Pramuka mendominasi terhadap kasus ini. Ada dua aktor utama yang sangat menonjol, yaitu Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dengan 9 kali pernyataan dan Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, yang juga menunjukan 9 kali pernyataan. Selanjutnya pernyataan netizen muncul sebanyak 6 kali. Selain itu, pernyataan-pernyataan lain muncul dari berbagai kalangan, baik dari Menteri, DPR RI, KPAI maupun tokoh anak seperti Komnas Anak. Namun begitu, pernyataan di media online ini sama sekali tidak menyinggung adanya pernyataan dari ‘korban’ anak yang berada di dalam foto tersebut.
4
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Semua pernyataan dari masing-masing aktor dalam kasus ini dikelompokan ke dalam 6 kategori. Pengkategorian dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik 2. Frekuensi Pernyataan berdasar Kategori
Grafik di atas menunjukan kategori yang paling banyak muncul adalah ‘menolak pemberian non humanis’. Keseluruhan ada 18 kali penyebutan. Hal ini menunjukan adanya kepedulian dari banyak pihak terkait pola hukuman kepada anak. Di mana 100% dari mereka yang menyebut pola penghukuman, tidak sepakat untuk meberikan hukuman yang tidak humanis kepada anak. Kategori yang menempati peringkat kedua, dengan 17 kali penyebutan adalah ‘penghukuman makan beralas tanah’. Dalam kategori ini ada 2 kubu yaitu, kubu yang menyatakan ada penghukuman makan beralas tanah, berjumlah 3 penyebutan, dan yang lain kubu yang menolak adanya penghukuman tersebut, berjumlah 14 penyebutan. Kategori berikutnya yang banyak mendapat respon adalah ‘respon cepat penanganan kasus anak’, 6 penyebutan. Hal ini mengindikasikan bahwa respon para aktor tersebut menunjukan tanda-tanda positif, karena dari semua yang menyatakan hal itu, sepakat untuk menindak langsung atau menyelesaikan secepatnya kasus munculnya foto anggota pramuka yang terlihat makan beralas tanah tersebut. Kategori berikutnya menunjukan adanya 4 pernyataan yang ‘tidak sensitive terhadap korban’. Kategori selanjutnya ‘penghukuman pelaku’ dan ‘permohonan maaf ke Kwarnas gerakan pramuka’ masingmasing ada 2 kali penyebutan. Dari semua kategori di atas, berdasarkan pemberitaan di media online, tidak ada satupun yang menunjukan adanya permohonan maaf ke pihak korban (anak-anak dalam foto).
5
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Analisis Jejaring Wacana Berdasarkan pengkategorisasian di atas, kemudian dianalisis menggunakan Analisis Jejaring Wacana (Discourse Network Analysis). Hasil analisis jejaring wacana dapat dilihat pada skema berikut ini. Skema 1. Gambar Analisis Wacana
Kepedulian terhadap perlindungan anak Skema analisis wacana di atas menunjukan bahwa kepedulian terhadap perlindungan anak tinggi. Hal itu bisa dilihat pada peta penolakan terhadap pemberian hukuman non-humanis di atas. Seluruh pemberitaan yang mucul, semuanya mengecam adanya penghukuman bagi anggota pramuka yang terlihat makan beralas tanah tersebut. Salah satu pernyataan netizen ini contohnya: Itu nasi didapat dari keringat para petani, orang tua yang banting tulang untuk membelinya, lelah para ibu memasaknya… jangan jadikan generasi ini menjadi generasi yang rendah martabatnya. Kami para orang tua dan guru tidak pernah mengajarkan mereka untuk makan dari tanah, jujur sedih banget lihat hal ini, Anak anak Indonesia bukan binatang yang makan dari makanan yang dihampar di tanah. PUNYA HARGA DIRILAH NAK…
(Factualnews.com, 25 April 2017)
Selain itu, jika mengacu pada salah satu sumber berita online, hanya dalam waktu 5 (lima) jam setelah foto tersebut diunggah, kecaman netizen mencapai 15.328 komentar dan 41.444 like. Mereka bereaksi dan mengecam foto bergambar puluhan anggota pramuka yang terlihat sedang menyantap makanan dengan 6
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
beralas tanah. Khususnya, mereka mengecam para pembina yang terlihat mengawasi anak-anak tersebut dalam foto tersebut. Tak hanya netizen, kejadian ini juga menyita perhatian tokoh masyarakat sampai dengan pejabat tinggi negara. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi salah satunya. Dia tidak setuju dengan kegiatan makan beralas tanah. Pembinanya harus latihan lagi. Sejelek-jelek manusia ya harus ada lemeknya, paling nggak dari daun pisang. Saya menyesali ini, (Sinarjambi, 30 Maret 2017) Anggota DPR RI tak kalah. Setidaknya ada 4 orang anggota DPR RI yang juga tidak sepakat dengan adanya hukuman itu. Misalkan saja pernyataan dari Setyo Novanto, Ketua DPR RI dari partai Golkar, terkait dengan alasan kebersihan dia menyayangkan hal ini terjadi. Kedepan, harapannya harus tidak terjadi lagi. Ini tidak elok apalagi itu melakukan makan di rumput. Masalah kebersihan menjadi faktor utama dari masalah ini, dan ada baiknya hal tersebut tidak terulang kembali, (Kumparan, 27 Maret 2017) Selain itu, Sri Meliyana, Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Gerindra juga menyatakan serupa. Dia beranggapan, banyak cara untuk memberi hukuman yang lebih tepat. Begitu juga dengan Dadang Rusdiana, yang juga Anggota Komisi X DPR RI dari partai Hanura ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam foto tersebut adalah keliru. Menurutnya, hal seperti itu harus dihilangkan dan diganti dengan polapola yang lebih membangun bagi pendidikan anak. Hal ini juga langsung mendapat tanggapan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto. Dia mengatakan bahwa ‘seharunya nilai-nilai dalam Kepramukaan adalah pendidikan karekter. Oleh karena itu, proses kaderisasi harus senafas dengan nilai-nilai yang berkarakter, bukan sebaliknya’ (Gatra, 27 Maret 2017). Sementara itu, dalam kepengurusn pramuka sendiri, tindakan ini sama sekali dikecam oleh para pemimpin mereka. Misalnya saja Adhyaksa Dault, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan jelas menyatakan bahwa penghukuman dengan cara dalam foto itu adalah sebuah pelanggaran. Hal itu juga dinyatakan oleh para pemimpin pramuka di berbagai cabang. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Zainuri Agung MM. Pd, Ketua Harian Kwartir Daerah Gerakan Pramukan Lampung, dia meyakini bahwa pelaku penghukuman tersebut kurang menghayati metode kepramukaan. Menyambung itu, pengurus pramuka di daerah lain pun menimpali serupa. Misalnya saja Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, H Hidayat, dia juga menyatakan bahwa menolak penghukuman dengan cara makan beralaskan tanah. Atas kejadian tersebut dia sangat menyayangkan adanya sanksi diberikan oleh para pembina kepada peserta didik. Begitu juga dengan Suyanto, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Kapusdiklatnas) Gerakan pramuka, menyatakan bahwa pola makan merupakan proses beretika dan merupakan pembelajaran adab yang berujung pada kemanusiawian. Penolakan hukuman seperti dalam foto tersebut juga disuarakan oleh aktivis penggiat hak anak, semisal Ketua Komnas Anak, Aris Merdeka Sirait. Dia menegaskan bahwa bentuk hukuman tersebut dianggap tidak layak. Seharusnya pelatihan kemandirian tidak dilakukan dengan cara di luar akal sehat.
7
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Respon Cepat dalam Penanganan Kasus Pihak pengurus Pramuka mengambil langkah cepat terkait dengan kasus ini. Melalui Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramukan (Kwarnas Pramuka), Adhyaksa Dault, langsung memberikan ultimatum pada jajaran di bawahnya untuk segera mengusut kejadian ini. Dia memberikan tenggat waktu 48 jam untuk memberikan klarifikasi kejadian dalam foto tersebut. Dorongan penyelesaian kasus juga muncul dari ketua kwartir cabang Pramuka. Misalnya saja Dadang Sudrajat, Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, dia langsung menginstruksikan kepada Saka Wirakartika Kronjo untuk segera memberikan konfirmasi terhadap kasus ini. permintaan konfirmasi tersebut setidak-tidaknya dilakukan secara tertulis dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tekanan untuk penyelesaian kasus dalam institusi Pramuka juga muncul dari Humas Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, Wajid Nuad. Dia menginstruksikan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kejadian ini. Selanjutnya, menyarankan pada Kwarcab Tangerang untuk segera memberikan pembinaan pada anggota pramuka yang melakukan kasus ini. Selain dari tubuh institusi Pramuka sendiri, desakan pengusutan kasus dilakukan oleh pihak anggota DPR RI. Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi X DPR RI dari Demokrat itu meminta Kwarnas Pramuka untuk segera mencari tahu duduk perkara sebenarnya. Komisi X DPR RI sudah mengaggendakan untuk melakukan pertemuan, khusus untuk membahas kasus ini. Kalau tidak salah, dalam waktu satu minggu ke depan kami (Komisi X DPR) akan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Kwarnas Pramuka.Tentu kami akan mempertanyakan apakah itu tujuannya untuk mendidik, apakah layak kegiatan seperti itu, atau kekhilafan dari pembina Pramuka saat itu. (rmoljakarta, 30 Maret 2017) Hasilnya, dalam hitungan jam setelah ultimatum, Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, Dadang Sudrajat, telah memberikan konfirmasi atas kejadian itu. Selain itu, H Hidayat, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, memberikan pernyataan bahwa mereka telah memanggil para pelaku dan minta keterangan dari mereka. Sehari kemudian, diikuti dengan permohonan maaf oleh Pembina Pramuka Kwartir Ranting Kronjo Gerakan Pramukan Kabupaten Tangerang, Sulaiman. Peryataan maafnya dituangkan melalui video yang diunggah ke media social. Secara keseluruhan, teks pernyataan maafnya adalah sebagai berikut: Assalamualaikum WR. WB. Saya Sulaiman sebagai Pamong Saka Wira Kartika Kwartir Ranting Kecamatan Kronjo, Kwartir Cabang Kabupaten Tangerang Banten menyampaikan permohonan maaf kepada Kak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan seluruh Anggota Pramuka atas kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan proses pembinaan Anggota Saka Wira Kartika tanggal 17-19 Maret 2017. Kami tidak akan mengulanginya kembali. Salam Pramuka. (Detik, 26 Maret 2017)
Pernyataan dari Sulaiman tersebut juga dikuatkan oleh Dadang Sudrajat, selaku penanggungjawab cabang Banten.
8
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Permohonan maaf tanpa pengakuan salah Catatan atas pengakuan Pembina Pramuka, seperti yang dimuat dalam berbagai media, menunjukan bahwa kejadian dalam foto tersebut tidak benar adanya. Para anggota pramuka yang terlihat makan di atas tanah itu hanyalah tipuan. Menurut penjelasan para ketua pramuka, anggota pramuka dalam foto tersebut tidak makan nasi yang disebar di atas tanah. Melainkan hanya digunakan untuk dilihat dan direnungkan saja. Dalam pernyataan resminya, Adhyaksa Dault, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, menyatakan bahwa tidak ada bentuk penghukuman memakan nasi beralas tanah. Cerita sebenarnya atas foto tersebut adalah para anggota dalam foto itu mendapat hukuman karena makan telat dan sisa. Lalu, sebagai bentuk hukuman, nasi itu ditaruh di atas tanah dan para anggota pramuka tersebut disuruh lihat, pegang, tapi tidak untuk dimakan. Pernyataan Dault ini kemudian juga diteruskan oleh pejabat Pramuka lainnya. ‘Sudah diklarifikasi jadi itu bukan makan. Itu cuma bentuk hukuman karena mereka telat dan makan tidak habis.’ (Lensaindonesia, 29 Maret 2017) ‘Mereka tidak makan makanan sisa itu. Hanya disuruh lihat mereka pegang’. (Kompas, 29 Maret 2017) ‘Mereka hanya memegang makanan sisa sebagai bentuk hukuman Itu kan makanan sisa ditaruh di situ. Dilihat dipegang’. (Tribunnews, 29 Maret 2017) ‘Itu hukuman karena makan telat dan sisa. Ditaruh suruh lihat. Pembina juga sudah minta maaf kata dia’. (Antaranews, 29 Maret 2017) Berikut adalah kumpulan pengakuan dari para Pembina dan Penanggungjawab Pramuka:
Tabel 2. Pernyataan Para Pejabat Pramuka Terkait Foto Anggota yang Terlihat Makan Beralas Tanah
Sumber berita
Tanggal
Nama
Liputan6
25 Maret 2017
Dadang Sudrajat
Merdeka
25 Maret 2017
Dadang Sudrajat
Merdeka
25 Maret 2017
Dadang Sudrajat
Merdeka
25 Maret 2017
Dadang Sudrajat
Jabatan dan Organisasi Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang;
9
Pernyataan Hal tersebut dilakukan panitia/Sangga Kerja untuk tindakan setelah minta petunjuk dari Pamong Saka yg bertanggung jawab di lapangan. Semua hanya dilakukan sebagai trik untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Tidak ada maksud merendahkan nilai-nilai kepramukaan.Yang jelas melarang apa yang terlihat dalam postingan gambar. Kami tahu dan kami mohon maaf atas semua yang terjadi di lapangan. Yang jelas peserta tidak makan nasi yang kotor semua sudah diatur sesuai jadwal. Kami klarifikasikan bahwa semua itu hanya trik hukuman yang diberikan kepada peserta karena pelanggaran disiplin jam Ishoma (Istirahat Sholat dan Makan) yang tidak sesuai jadwal. Nasi yang dilapangan hanyalah sebagian kecil saja dan tidak semua makan kecuali yg sudah disiapkan temannya yang lain di tenda.
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Sumber berita
Tanggal
Nama
Jabatan dan Organisasi
Bantenhariini
26 Maret 2017
Wajid Nuad
Humas Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten
pelitabanten
26 Maret 2017
Wajid Nuad
pelitabanten
26 Maret 2017
Wajid Nuad
Okezone
27 Maret 2017
Sulaiman
Tangerangpos
27 Maret 2017
Dadang Sudrajat
Humas Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten Humas Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten Pembina Pramuka Kwartir Ranting Kronjo Gerakan Pramukan Kabupaten Tangerang; Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang;
Pernyataan Saat ada jeda makan siang para anggota Pramuka diminta untuk makan siang bersama di luar tenda. Namun ternyata ada sejumlah anggota yang diam-diam makan di dalam tenda. Makanan di tenda belum selesai itu akhirnya dikumpulin sama panitia Kakak pembina. Digelar di lapangan itu. Makanan di tenda belum selesai itu akhirnya dikumpulin sama panitia Kakak pembina. Digelar di lapangan itu terima kasih.
Menurut teman-teman (Kwarcab) di Tangerang itu nggak dimakan. Itu semacam dikasih sanksi waktu makan di waktu Ishoma itu. Aksi makan beralaskan tanah itu sebenarnya tidak terjadi. Makanan yang ada di tanah adalah makanan sisa karena sebelumnya peserta sendiri sudah makan.
Lalu terjadi lah hukuman seperti itu. Sebenarnya itu sebagai bahan evaluasi kenapa makan masing-masing. Jadi sisa makanan mereka dijejerin disuruh mikir. Tapi enggak ada yang makan
Matrik pengelompokan pernyataan tersebut menunjukan bahwa apa yang ada dalam foto tidak benar adanya. Para punggawa Pramuka itu, secara padu memberikan statemen yang menunjukan bahwa penghukuman dalam foto yang beredar adalah bagian dari pendidikan. Karena itu dilakukan berdasarkan proses aksi-reaksi / sebab-akibat. Sebab anggota Pramuka melakukan kesalahan, maka akibatnya mereka mendapat human. Hanya, memang hukumannya sedikit berlebihan. Minimnya Sinsitifitas terhadap korban Analisis wacana di atas juga menunjukan pernyataan para pejabat pramuka yang tidak sensitive terhadap korban. Dalam kategori itu, pernyataan tersebut muncul sebanyak dua kali. Artinya dua kali disebut oleh 2 aktor. Yang pertama adalah disebut oleh Dadang Sudrajat, Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang. Dia mengatakan bahwa jika ada yang keberatan atas hukuman tersebut, seharusnya aka ada keluhan. Tapi meski hampir seminggu berlu, namun tidak ada satupun yang dilayangkan ke pihak Pramuka. Besoknya kan masih ada kegiatan, pembina kasih penjelasan lagi soal kemarin. Makanya mereka biasa saja, karena itu bagian dari evaluasi. Kalau ada yang keberatan, harusnya ada komplain, tapi sampai seminggu setelah kegiatan mereka kumpul lagi, biasa-biasa saja (Tribunnews, 27 Maret 2017)
10
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Selanjutnya, yang kedua, mengacu pada pernyataan yang dilayangkan oleh Masduki, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, yang mengatakan bahwa asal mula dari kasus ini adalah keisengan salah satu anggota Pramuka. Keisengan itu adalah dengan mengunggah foto anggota yang terlihat makan beralaskan tanah ke media sosial. Yang kemudian menimbulkan banyak kecaman. Dia juga menyatakan bahwa hanya karena satu kejadian ini, maka kegiatan Pramuka yang sudah terlaksana selama ini jadi buruk semua. foto itu terekspose di media sosial dan kemudian menjadi viral bermula dari keisengan salah satu anggota pramuka ……Kejadian itu hanya satu, tapi kerelawanan, kreativitas, kedisiplinan, dan hal baik yang dilakukan tidak direspon masyarakat.. (Radarbanten, 27 Maret 2017) Tidak Ada Upaya Mendengar Pandangan Anak Dari semua pemberitaan yang dijadikan bahan rujukan, tidak satupun ditemukan adanya klarifikasi kejadian dari prespektif anak, yang dakam hal ini harusnya ditempatkan sebagai korban. Selain itu, berbagai pernyataan dari para pejabat maupun para tokoh yang diuraikan di atas, tidak ada satupun dari mereka yang melihat bahwa anak-anak tersebut harus dianggap sebagai korban kekerasan. Sehingga dengan tidak adanya anggapan ini, hampir juga dapat dipastikan bahwa dari semua komentar aktif di atas tidak ada yang menyinggung tentang hak-hak korban. Suara dari Keluarga Korban Informasi yang didapat melalui kontak langsung dengan salah satu keluarga korban dalam foto tersebut memberikan gambaran kejadian yang sama sekali bertolak belakang. Info yang didapat memberikan gambaran bahwa kejadian dalam foto tersebut adalah benar adanya. Bahkan, penjelasan dari salah satu orangtua anak dalam foto tersebut menjelaskan bahwa anak-anak dalam foto tidak melakukan suatu kesalahan. Semua itu karena tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pembina Pramuka. Para anggota pramuka dipaksa untuk makan makanan yang sengaja ditaruh di atas tanah. Mereka harus menghabiskannya. Jika ada yang tidak habis, maka akan ada hukuman, yaitu dipaksa minum air dari mulut pembinanya. perlu saya tegaskan di situ tidak ada kesalahan dan tidak ada hukuman, itu hidangan makan siang yang sengaja di taruh di tanah seperti yang ada di poto terus disuruh di makan sampe habis kalau tidak di habiskan dipaksa suruh minum air dari mulut pembinanya (Dokumentasi Kamuka, 28 Maret 2017).
11
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Devisit Perlindungan Anak Berbasis Hak Pemberitaan di media online, khususnya terkait dengan kasus foto ‘anggota pramuka terlihat makan beralas tanah’ dapat memberikan gambaran pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Setidaktidaknya, respon berbagai pihak yang dimuat dalam media online itu telah menggambarkan sejauh mana perlindungan anak berjalan. Reaksi masyarakat, pejabat, tokoh maupun pihak-pihak lain terkait, ketika melihat anak yang dalam situasi berbahaya sangatlah cepat. Hampir semuanya menyerukan menentang terhadap sebuah hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu, dorongan masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus juga sangat tinggi. Bahkan, hal ini juga mendapat dukungan dari pihak institusi Pramuka sendiri. Melalui ketua tertinggi di tingkat nasional, memberikan ultimatum untuk segera klarifikasi pada foto yang beredar. Jika dikaitkan dengan perlindungan anak, dengan berbasis hak, situasi ini merupakan kondisi yang positif. Di mana setidaknya, ada kepedulian yang tinggi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, khusunya untuk membela hak-hak anak. Mereka, secara bersamaan mendorong untuk dilakukan klarifikasi terhadap kasus dalam foto tersebut. Hal ini tentulah sebuah angin segar dalam penegakan hak-hak anak di Indonesia. Namun begitu, hal ini belumlah cukup. Jika dilihat dalam jaminan legal terhadap hak-hak korban kekerasan, ada beberapa unsur yang terabaikan. Tabel berikut ini menunjukan prinsip-prinsip utama dalam menjalankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Tabel 3. Prinsip-prinsip Umum Hak Anak Prinsip-prinsip
Pelaksanaan
Non-diskriminasi
1
Kepentingan terbaik bagi anak
0
Hak hidup, bertahan hidup dan tumbuh kembang
0
Mendengarkan pandangan anak
0
Jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip hak anak, penyelesaian kasus Pramuka terlihat mencengangkan; di mana dari 4 prinsip yang ada, hanya dilaksanakan satu poin saja, non-diskriminasi. Hal itu terbukti dari pola penanganan kasus yang berlangsung sangat cepat. Pimpinan Pramuka bereaksi cepat untuk mencari tahu kasus sebenarnya yang terjadi. Namun begitu, tiga prinsip lainya sama sekali terlupakan; kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan pada hak tumbuh-kembang dan upaya pelibatan anak dengan mendengar pandangan mereka. Pengabaian prinsip terbaik bagi anak dapat dibuktikan dalam pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif terhadap korban. Beberapa pimpinan Pramuka, merespon kasus tersebut dengan nada yang seolah-olah menyalahkan ‘anak-anak’—dengan anggapan bahwa ‘hukuman itu adalah konsekuensi dari kesalahan’. Dari sini, sangat jelas menunjukan bahwa prespektif terhadap korban belum sensitif sama sekali. Selain itu, mereka juga sangat menyepelekan adanya hukuman tersebut. Misalnya saja pernyataan dari Masduki ‘Kejadian itu hanya satu, tapi kerelawanan, kreativitas, kedisiplinan, dan hal baik yang dilakukan tidak 12
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
direspon masyarakat’. Hal ini seolah menyiratkan bahwa kejadian tersebut dianggap sebagai suatu hal yang bisa ditoleransi, mengingat lembaga Pramuka telah banyak melakukan hal-hal baik sebelumnya. Penghormatan dan pemenuhan hak tumbuh kembang juga tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada upaya untuk melakukan pertolongan medis pada anak-anak dalam foto tersebut. Malahan, mereka hanya menunggu para korban melapor ke pihak-pihak tertentu untuk mendapat bantuan penanganan kesehatan. Hal yang paling disesalkan adalah tidak adanya konfirmasi informasi dari pihak korban. Semua pemberitaan yang menggaungkan kasus tersebut diwarnai oleh informasi yang berasal dari pihak pelaku. Teriakan dari pihak keluarga korban berikut, jika dikaji ulang, sangatlah bertentangan dengan informasi yang beredar di media-media mainstream:
Perlu saya tegaskan. Di situ (kejadian dalam foto itu) tidak ada kesalahan dan tidak ada hukuman. Itu hidangan makan siang yang sengaja di taruh di tanah seperti yang ada di Foto.Terus disuruh makan sampe habis. Kalau tidak di habiskan, dipaksa suruh minum air dari mulut pembinanya. (Salah satu orangtua korban) Begitu juga dengan suara dari korban. Suara mereka sama sekali senyap. Lebih jauh, jika dibandingkan antara pola penangan kasus Pramuka dengan hak-hak korban kekerasan berikut, akan sangat mudah dipahami bahwa pelaksanaan hak dalam penanganan kasus Pramuka tersebut tak lebih dari ‘manis dibibir’ saja. Dari kesekian hak-hak korban secara umum, hanya satau yang dilakukan yaitu penanganan kasus secara cepat.
Tabel 4. Jenis Hak-hak Korban Kekerasan Hak-hak Korban
Pelaksanaan
Penanganan kasus yang cepat
1
Pemulihan Fisik Dan Psikologis
0
Bantuan Hukum
0
Pemulihan Psiko-Sosial
0
Reintegrasi sosial
0
Pendamping
0
Informasi Perkembangan Kasus
0
Layanan Shelter
0
Restitusi
0
Jika ditelaah, penanganan kasus ini keluar dari konteks perlindungan anak. Di mana kasus kekerasan terhadap anak adalah ranah hukum pidana. Sehingga penyelesaian perkara haruslah melalui proses pidana yang di dalamnya ada tahapan di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sementara, penyelesaian kasus ini hanyalah ditangani oleh organisasi induk dari pelaku kekerasan itu sendiri, yaitu Pramuka. Jelas-jelas di sini tidak ada sangkut-pautnya sama sekali[].
13
ANALISA, 8 Mei 2017
Perkumpulan Kamuka
Lampiran Sumber berita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bogor.tribunnews.com Factualnews.co Fajarsumatera.co.id Liputan6.com Merdeka.com Solopos.com Turstkota.com Bantenhariini.com Detik.com Pelitabanten.com Poskediri.com Sinarjambi.com Tangeranghits.com Bantenhits.com Gatra.com Kumparan.com Okezone.com Radarbanten.co.id Batam.tribunnews.com Tangerangonline.id Tangerangpos.com Wartakaltim.co Antaranews.com Kompas.com Lensaindonesia.com Mediaharapan.com Tribunnews.com rmoljakarta.com
14
