DESEMBER Kaleidoskop 2013 dan Proyeksi Ekonomi MEDIAKEUANGAN

VOLUME VIII | NO. 76 / DESEMBER 2013

1 ISSN 1907-6320 MEDIAKEUANGAN

Kaleidoskop 2013 dan Proyeksi Ekonomi 2014

Vol. VIII | No. 76 / Desember 2013

Foto

Faizal Wayan

2 MEDIAKEUANGAN


daftar isi LINTAS PERISTIWA (7-8) KALEIDOSKOP 10

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35

Optimis, Mewujudkan Target Ekonomi 2013 Sektor Perpajakan Andalan Utama Pertemuan G20 dan Peran Global Indonesia Agus Marto: Pemimpin Berkarakter dan Konsisten Menumbuhkan Generasi Terdidik Mendorong Perekonomian Dengan Anggaran Baru WTP Sudah Dekat Postur RAPBN 2014 Siap Hadapi Tekanan Global Indonesia Motor Asia Pasifik Pelayanan Prima Budaya Kita Transformasi Pengelolaan Aset Negara Menjawab Prediksi dan Tantangan Perekonomian Layanan Prima Harga Mati

OPINI 38

Problem Klasik Penyerapan Anggaran

INSPIRASI 40

Memotret dengan Sepenuh Hati

RENUNGAN 42

Meminjam Kunci Kemenangan U-19 Garuda Jaya

RESENSI (43-45) CELENGAN 46

Nova Soraya Pilih Investasi yang Cocok

Ilustrasi Cover

Dewi Rusmayanti

BUNG PISKAL (47)

3 MEDIAKEUANGAN


PENERIMAAN PAJAK, BEA CUKAI DAN LAINNYA DIDEDIKASIKAN UNTUK ANAK BANGSA Pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp368,9 Triliun dalam APBN 2014 untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas.

4 MEDIAKEUANGAN


Mendukung Ketahanan Fiskal yang Kuat

S

etelah proses negosiasi yang cukup panjang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) resmi menjadi milik Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabar gembira ini menjadi bingkisan akhir tahun yang manis bagi bangsa Indonesia. Menteri Keuangan M. Chatib Basri turut hadir dalam penandatanganan perjanjian pengakhiran master agreement dan pengalihan seluruh saham yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium kepada Indonesia di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/12). Pengambilalihan PT Inalum memberikan catatan penting bahwa kerja sama dengan pihak asing tidak selalu harus diperpanjang sampai kekayaan alam habis. Kinerja perekonomian juga patut dijadikan catatan penting tahun 2013. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2013 mencapai 5,62 persen (yoy). Meskipun berat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada APBNP 2013 yang sebesar 6,3 persen, kerja tak boleh kendur. Apalagi pada tahun depan, pemerintah dan DPR telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada APBN 2014. Angka ini cukup ambisius, mengingat lembagalembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,5 dan 5,4 persen. Hanya Asian Development Bank (ADB) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita masih bisa menyentuh angka 6 persen. Meskipun demikian, menurut IMF, prediksi pertumbuhan ekonomi kita masih jauh di atas prediksi pertumbuhan ekonomi dunia yang berada di kisaran 3,6 persen. Di tengah kondisi perekonomian global yang belum pulih benar, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi zona Euro tahun depan bahkan hanya 1 persen, India 5,1 persen, dan Amerika Serikat 2,6 persen. China sebagai salah satu kekuatan ekonomi paling besar saat ini diproyeksikan tumbuh 7,4 persen. Prediksi IMF tak jauh berbeda dengan ADB. Lembaga itu memprediksi perekonomian dua mesin pertumbuhan ekonomi dunia, China dan India, bisa tumbuh 7,4 dan 5,7 persen pada tahun 2014. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, Indonesia semestinya masih bisa menjadi daerah tujuan investasi yang menggiurkan bagi para investor. Apalagi jika melihat laporan 3 lembaga pemeringkat kredit internasional pada tahun ini. Pada pertengahan Oktober lalu,

www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lembaga R&I melaporkan Indonesia tetap pada rating BBB- dengan outlook stable. Menyusul kemudian Moody’s dalam laporan Credit Analysis: Indonesia’s Report yang menyatakan bahwa kondisi rating Indonesia pada posisi investment grade (Baa3) dengan outlook stable. Yang terbaru, pada pertengahan November lalu, Fitch Rating mengkonfirmasi posisi investment grade (BBB-) dengan outlook stable. Fitch juga mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menangani gejolak pasar keuangan global yang disebabkan oleh isu tappering The Fed. Secara umum, indikator positif dari ketiga lembaga pemeringkat kredit ini dapat dijadikan acuan masih relatif tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan ketahanan fiskal yang kuat dan utang pemerintah yang relatif rendah. Dalam APBN 2014, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam rangka mendukung ketahanan fiskal yang kuat. Di bidang penerimaan negara, untuk mencapai target penerimaan perpajakan yang meningkat dari Rp1148,4 triliun pada APBNP 2013 menjadi Rp1280,4 triliun pada tahun depan, sejumlah kebijakan di bidang pajak dan kepabeanan dan cukai telah disiapkan. Kebijakan di bidang pajak antara lain penggalian berbasis sektor dengan fokus utama pada pertambangan, perkebunan, properti dan perdagangan; penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hokum, serta perlakuan yang adil dan wajar; dan penguatan penegakan hukum bagi penggelap pajak. Sementara di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan seperti mengantisipasi pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen terhadap impor bahan baku terkait kebijakan FTA, ekstensifikasi barang kena cukai, penyesuaian tarif cukai rokok, dan mengarahkan Kebijakan Bea Keluar untuk mendukung hilirisasi. Pembaca yang baik, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Natal kepada para pembaca yang merayakan. Semoga semangat natal memberikan dorongan untuk menjadi insan yang lebih baik. Tidak lupa, kami juga ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2014. Mari kita sambut pergantian tahun ini dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Redaksi

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Redaktur Unit Eselon I: Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Adya Asmara Muda (BKF), Windraty Ariane Siallagan (Ditjen PBN), Henny (DJP), Rinto Setiawan (DJBC), Octa Dwinanda (DJKN), Wawan Ismawandi (BPPK), Budi Prayitno (Itjen), Syahruddin (DJPU), Fachroedy Junianto (DJPK) Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Alphani N, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan, Eva Lisbeth, Syahrul R, Hega S Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MEDIAKEUANGAN


PUBLIK BERHAK UNTUK TAHU

6 MEDIAKEUANGAN


Lintas Peristiwa

Rakerpim Akhir Tahun Itjen

26 /11

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Akhir Tahun 2013 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan. Dalam acara tersebut, diselenggaran pula Launching Kegiatan Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hadir membuka acara tersebut Menteri Keuangan Chatib Basri yang didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brojonegoro. Teks & Foto Humas Itjen

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I

27 /11

Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik 7 orang pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (27/11). Tercatat ada 4 orang Direktur Jenderal dan 3 orang Staf Ahli yang dilantik. Keempat jabatan Direktur Jenderal baru yaitu Askolani sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Marwanto Harjowiryono sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Boediarso Teguh Widodo sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Robert Pakpahan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Sedangkan 3 orang Staf Ahli yang dilantik adalah Purwiyanto sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Isa Rachmatarwata ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Andin Hadiyanto ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. Teks

Amelia Safitri

Teks

Langgeng Wahyu

7 MEDIAKEUANGAN


Menkeu buka Investor Gathering 2013

27 /11

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri membuka diskusi Investor Gathering, di Jakarta. Diskusi yang adakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) itu mengusung tema Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tahun 2014. Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan M. Chatib Basri memberikan penghargaan kepada dealer utama Surat Utang Negara (SUN) dengan kinerja terbaik 2012 dan agen penjual Sukuk Ritel Seri SR005 tahun 2013 terbaik. Teks

Amelia Safitri

Foto Langgeng Wahyu

DJPK Gelar Rapat Kerja Akhir Tahun 2014

27 /11

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2013 sekaligus sebagai persiapan menghadapi tahun anggaran baru, DJPK mengadakan Rapat Kerja Akhir Tahun. Rapat kerja dibuka oleh Menteri Keuangan yang memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas DJPK agar transfer ke daerah dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran. Tema yang diambil dalam rapat kerja kali ini adalah “Evaluasi Kinerja TA 2013 dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Sinergi Kegiatan DJPK TA 2014”. Dalam rapat kerja tersebut juga dilaksanakan serah terima jabatan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dari Marwanto Harjowiryono kepada Boediarso Teguh Widodo. Teks & Foto

Adhi Kurniawan

Peringatan Hari Anti Korupsi 2013

4 /12

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ikut memperingati hari anti korupsi sedunia tahun 2013 di kantor Pusat DJP, Jakarta. Selain Dirjen Pajak Fuad Rahmany, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Chatib Basri, Anggota Wantimpres Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Meutia Hatta Swasono. Turut hadir pula Direktur Litbang KPK Komisi Pemberantasa Korupsi Roni Dwi Susanto. Fuad memimpin langsung doa bersama dalam acara tersebut. "Seperti biasa kita mulai dengan baca doa bersama. Panitia meminta saya memimpin doa, maka marilah kita menunduk sejenak," ujar Fuad memimpin doa yang diikuti oleh undangan yang hadir. Teks

Amelia Safitri

8 MEDIAKEUANGAN


Foto

Anas Nur Huda

9 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

JANUARI

Optimis, Mewujudkan Target Ekonomi 2013

Indonesia memiliki modal yang menjanjikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2013. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat konsumsi tinggi; sumber daya alam seperti batu bara, mineral, crude palm oil (CPO), dan potensi panas bumi yang melimpah; dan stabilitas politik serta keamanan yang cukup terjamin adalah beberapa faktor yang dapat mendukung kinerja sektor ekonomi. Faktor-faktor tersebut juga menjadi daya tarik bagi investor.

H

al ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Luky Alfirman, kepada Media Keuangan pada Desember 2012. Ia mengungkapkan bahwa persepsi dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia secara umum bernada positif. Pada bulan September 2012 misalnya, Mc Kinsey Global Institute mengeluarkan Laporan berjudul “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential” yang meramalkan Indonesia mampu menempati peringkat ke-7 dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Yang menjadi unsur pembentuk kekuatan ekonomi kita utamanya adalah rendahnya rasio utang pemerintah, produk domestik bruto yang tinggi, perekonomian terbesar dengan urutan ke-3 setelah China dan India, serta volatilitas pertumbuhan terendah di antara negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) dan anggota OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Lebih jauh, pada Oktober 2012, pemeringkat kredit internasional asal Jepang, Rating and

10 MEDIAKEUANGAN


Investment Information, Inc (R&I) menaikkan peringkat Indonesia ke level investment grade. ”Ditengah perlambatan global, Indonesia dinilai mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi serta rasio utang dan defisit anggaran pada level yang rendah,” kata Luky. Penilaian R&I ini menyusul sejumlah lembaga pemeringkat kredit lainnya yang telah menetapkan Indonesia sebagai negara layak investasi, yaitu Fitch Ratings, Moody’s, dan Japan Credit Rating Agency. Sementara Foreign Policy Magazine pada bulan Oktober 2012 tidak ketinggalan menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 7 negara yang dianggap mampu mengatasi resesi (These 7 Countries that Won Recession) bersama Korea Selatan, Polandia, Kanada, Swedia, Turki, dan Meksiko.

Rahmany mengungkapkan bahwa rencana penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 mencapai Rp1.042,32 triliun, meningkat 24,79 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2012. ”Dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar Rp92,63 triliun atau mengalami pertumbuhan 12,47 persen,” ujar Fuad. Pertumbuhan realisasi pajak ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87 persen. Pada tahun 2013, target penerimaan pajak akan memberikan kontribusi sebesar 68,14 persen dari RAPBN sebesar Rp1529,67 triliun.

Selain mengejar target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen sebagaimana ditentukan dalam APBN 2013, pemerintah berupaya mencapai target penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan (penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai). Dalam konferensi pers di Jakarta (14/1), Direktur Jenderal Pajak Fuad

Wakil Presiden, Boediono, dalam pembukaan perdagangan bursa 2013, optimis tahun ini perekonomian Indonesia akan melaju dengan baik. Wapres menekankan pentingnya kewaspadaan ditengah situasi yang tidak menentu. “Saya optimis meski bahteranya sulit, kita mengarungi suasana yang tidak pasti, badai bisa datang sewaktu waktu. Pertumbuhan ekonomi kita memang

Teks

Foto

Hega Susilo

Langgeng W., Kukuh P.

Pada bulan September 2012, Mc Kinsey Global Institute mengeluarkan Laporan berjudul “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential” yang meramalkan

Indonesia mampu menempati peringkat ke-7 dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.

cukup bagus tahun lalu, tahun depan who knows. Yang lain, tentu Pemerintah berusaha keras mendorong dampak stimulus fiskal. Maka optimis dan waspada bagi pelaku pasar, terutama bagi kami di pemerintahan yang mencoba untuk mengendalikan ekonomi nasional”, tegas Wapres. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Agus D. W. Martowardojo mengungkapkan pertumbuhan tersebut membawa kenaikan nilai kapitalisasi saham pada tahun 2012 menjadi Rp4.127 triliun. Nilai kapitalisasi itu lebih tinggi dari pencapaian tahun 2011 sebesar Rp3.537 triliun. Rasio kapitalisasi pasar saham terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami grafik peningkatan dari 37,6 persen (2011) menjadi 55,6 persen (2012). “Hal ini cukup membesarkan hati terlebih dampak krisis keuangan di Amerika Serikat dan krisis finansial di Eropa pada indeks saham global”, ungkapnya. Kuatnya pasar domestik juga dinilai menjadi kekuatan Indonesia dalam melanjutkan pertumbuhan perekonomian. Pemerintah semakin serius dalam menjalankan perekonomian di sektor riil. Melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sebanyak 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil telah dimulai. Sedikitnya 82 proyek infrastruktur dan 64 proyek sektor riil dari proyek MP3EI dapat dilakukan ground breaking pada 2013. Nilai

keseluruhan proyek itu mencapai Rp545,6 triliun. Tony Prasetyantono, Ekonom Senior dan Pengamat Perbankan dari Universitas Gajah Mada, memprediksikan pada tahun 2013, kekuatan sektor riil masih pada daya beli masyarakat berpendapatan menengah jumlahnya mencapai 130 juta orang. “Mereka memiliki daya beli antara 2 dollar sampai 20 dollar per orang per hari. Itu adalah kekuatan yang besar untuk menciptakan demand, seperti membeli pulsa, membeli gadget, mobil, sepeda motor, dan seterusnya. Jadi inilah kekuatan untuk Indonesia,” katanya. Kekuatan Indonesia yang terletak pada domestic market dinilai Tony yang menjadi

pembeda dengan negara lain seperti Singapura, Hongkong, maupun Taiwan. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Singapura sebesar 1,5, Taiwan dan Hongkong itu antara 1,1 dan 1,2. Rendahnya nilai tersebut dinilai Tony karena akibat dari lemahnya domestic market. Kinerja sektor riil dinilai baik pada tahun 2012 ditopang kondisi fiskal yang mulai mengkhawatirkan karena besarnya nilai subsidi energi yaitu 306 triliun dari total APBN yang sekitar 1500 triliun. “Sektor riil 2012 itu kinerjanya bagus, karena pengorbanan dari APBN yang sangat besar, yang menahan harga BBM tidak naik,” katanya. Inflasi bisa ditekan menjadi 4,3 persen yang bisa dikatakan rendah untuk ukuran Indonesia. Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar, selalu menekankan pentingnya sikap optimisme dalam memandang perekonomian Indonesia. “Dalam jangka menengah dan panjang, kita harus bertahan terus dalam pertumbuhan yang cukup tinggi. Kondisi global menurut pengamatan kami, pada tahun-tahun depan akan tetap, bahkan lebih berat.” Ia mengatakan “Tidak ada alasan untuk tidak semangat, kecuali (Anda) terlalu banyak menonton talk show di TV. Akibatnya, jadi tidak ada semangat lagi, jangan seringsering menonton hahaha.” candanya mengakhiri pembicaraan.

Dalam jangka menengah dan panjang, kita harus bertahan terus dalam pertumbuhan yang cukup tinggi. Kondisi global menurut pengamatan kami, pada tahun-tahun depan akan tetap, bahkan lebih berat. Mahendra Siregar

11 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

FEBRUARI

Sektor Perpajakan Andalan Utama Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan utama dalam APBN. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, setidaknya 70 persen dari total pendapatan negara disumbang dari penerimaan perpajakan. Wajar rasanya peran pajak yang strategis ini menuntut pengelolaan yang semakin baik agar penerimaan pajak makin optimal.

I

ntonasi yang tegas dan jelas terlontar dari Fuad Rahmany setiap kali berbicara tentang penguatan penerimaan pajak tahun 2013. Bukan tanpa alasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya berhasil memenuhi Rp835,25 triliun atau 94,38 persen dari target pajak tahun 2012 sebesar Rp885,02 triliun. Belum stabilnya situasi perekonomian global merupakan indikasi utama terjadinya kondisi tersebut.

Lebih dari seribu triliun Mengumpulkan nominal lebih dari seribu triliun dalam rentang waktu satu tahun tidak seperti membalikkan telapak tangan. Menurut pria yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna mengamankan penerimaan pajak

tahun ini. “DJP telah menyusun langkahlangkah strategis dalam tiga bidang, yaitu bidang kepatuhan, kebijakan dan kegiatan pendukung,” jelas Fuad. Di bidang kepatuhan, salah satu upaya kongkret yang akan dijalankan DJP yakni meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak melalui pelaporan Surat Pemberitahuan

Berbanding terbalik dengan pajak, penerimaan bea dan cukai yang juga termasuk sektor perpajakan, justru menorehkan prestasi yang signifikan. Hingga akhir tahun 2012 lalu, pemerintah berhasil memenuhi Rp144,53 triliun atau 110,16 persen dari target sebesar Rp131,21 triliun. Kontan saja, tahun 2013 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dimana sektor pajak menjadi andalan. Namun demikian, kondisi perekonomian Asia termasuk Indonesia yang relatif stabil membuat pemerintah optimis penerimaan negara di sektor perpajakan dapat meningkat. Terbukti dalam APBN 2013, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari perpajakan mencapai Rp1.193 triliun. Lebih dari 80 persen dari angka tersebut atau sebesar Rp1.042,32 triliun berasal dari pendapatan pajak. Sementara sisanya, sebesar Rp150,7 triliun berasal dari pendapatan bea dan cukai.

12 MEDIAKEUANGAN


Teks

Iin Kurniati

Foto

Langgeng W., Arfindo B.

(SPT). Tidak hanya penyampaian SPT secara manual (paper based) dari drop box, tetapi juga menerapkan sistem pelaporan secara elektronik (e-filing sytem). Tahun ini, DJP secara intens melakukan sosialisasi penggunaan sistem e-filing yang memudahkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa biaya, kapanpun dan dimanapun. Sistem ini mempermudah proses perekaman data SPT yang semakin meningkat baik secara kuntitas maupun kualitas. Sistem ini juga dapat mengurangi dampak antrian dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT serta mengurangi volume berkas fisik (paperless). Penggunaan sistem e-filing juga dapat mengurangi pertemuan antara wajib pajak dan petugas pajak. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak korupsi, kolusi maupun nepotisme. Untuk mengintegrasikan konsep pelaporan SPT secara paper based dan e-filing system, di bidang kebijakan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2012. Kebijakan tersebut berisi peraturan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Tujuannya untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan dan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian, DJP juga masih mengandalkan Sensus Pajak Nasional (SPN) sebagai upaya menjaring wajib pajak potensial yang belum terjamah. Tahun 2013, DJP menargetkan lebih dari 2 juta wajib pajak dapat terjaring. Sensus pajak akan mendata wajib pajak atau objek pajak yang berada di sentra bisnis, high rise building, perumahan dan objek pajak potensial. Imam Santoso, praktisi perpajakan dari Tax Centre Universitas Indonesia, menambahkan bahwa pelaksanaan SPN juga dapat bekerja sama dengan tax centre di seluruh Indonesia. “Mahasiswa pajak (dapat) membantu SPN. Mahasiswa dengan konteks survey dan penelitian lebih militan. Bisa menemukan wajin pajak dan segala macam,” terang Imam. Selanjutnya, di bidang kegiatan pendukung, DJP juga telah mengoptimalkan fungsi Kring Pajak 500200. Kini, layanan pengaduan dan konsultasi pajak tersebut telah dikembangkan menjadi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP). Unit yang berada di bawah pengawasan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat ini dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar pajak serta regulasi perpajakan.

Barang-barang lain penerimaannya kecil, tidak setinggi rokok. Digenjot dari rokok, naikkan setinggitingginya, naikkan sampai konsumsinya turun. Susiwijono

Perluasan objek cukai Tercapainya penerimaan bea dan cukai tahun lalu membuat pemerintah kembali meningkatkan target penerimaan bea dan cukai tahun 2013. Oleh karena itu, sejak awal tahun ini Badan Kebijakan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tengah mengkaji perluasan objek barang kena cukai. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC), Susiwijono mengatakan bahwa setidaknya ada lima belas barang baru yang diusulkan terkena tarif cukai. Sejumlah barang tersebut diantaranya yaitu pulsa telepon seluler, minuman bersoda, berlian dan penyedap rasa (MSG). Meskipun demikian, tidak semua barang memenuhi karakteristik terkena tarif cukai. “Misalnya penggunaan minuman bersoda sudah harus kita kontrol,” ujar Susiwijono. Sejalan dengan Direktur PPKC, Eugenia Mardanugraha setuju pengenaan tarif cukai tidak sebatas pada rokok dan minuman beralkohol saja. Wanita yang bekerja sebagai peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia itu menjelaskan bahwa tujuan cukai sebenarnya untuk mengurangi konsumsi barang tersebut dimasyarakat. Eugenia juga memandang bahwa menaikkan besaran tarif cukai rokok merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Tren jumlah perokok dan jumlah batang rokok yang cenderung meningkat membuat Eugenia yakin bahwa pemerintah perlu terus menaikkan rate rokok. “Barang-barang lain penerimaannya kecil, tidak setinggi rokok. Digenjot dari rokok, naikkan setinggitingginya, naikkan sampai konsumsinya turun,” pungkasnya. Perkembangan terakhir, hingga 31 Oktober 2013 jumlah penerimaan perpajakan telah mencapai Rp839 triliun atau 73,1 persen dari APBN Perubahan 2013 sebesar Rp1.148,4 triliun. Angka tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp714 triliun serta penerimaan bea dan cukai sebesar Rp125 triliun.

13 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

MARET

Pertemuan G20 dan Peran Global Indonesia Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia setelah China, Amerika Serikat dan India. Indonesia juga memiliki statistik rata-rata pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Inilah yang menjadi dasar Indonesia menjadi anggota G20 tetap sejak forum antar negara ini dibentuk 14 tahun silam.

P

ara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 berkumpul di Moscow, Rusia. Acara bertajuk Ministers of Finance and Governors of Central Bank Meeting (MGM) itu berlangsung pada tanggal 15-16 Februari. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan saat itu Agus D.W. Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia saat itu Darmin Nasution. Pada pertemuan tersebut, sejumlah isu penting dibahas. Antara lain menyangkut penyelesaian krisis dan peningkatan

pertumbuhan ekonomi global, stabilisasi keuangan internasional, dan pembangunan berkelanjutan. Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa para anggota G20 sepakat untuk mempertegas komitmen program reformasi struktural. Program tersebut diharapkan mampu mendukung sistem keuangan publik yang berkelanjutan. Selain itu, upaya pemeliharaan stabilitas harga di pasar domestik dan meminimalisir dampak kebijakan negatif ke negara-negara lain, juga dibahas. Negara-negara yang

memiliki ruang fiskal relatif lebih lebar diharapkan tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan domestik. Selanjutnya, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 menekankan pentingnya negara-negara di dunia menyelesaikan legislasi. Hal tersebut diupayakan agar reformasi yang disepakati atas over the counter pasar derivatif dapat diimplementasikan. Terkait dengan hal itu, komite pengawasan peraturan atas Global Legal Entity Identifier (LEI) dibentuk pada bulan Januari 2013. Dengan terealisasinya lembaga LEI ini diharapkan pada bulan Maret mendatang sistem LEI secara global dapat dimulai. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusung tiga prioritas agenda yang akan diperjuangkan untuk diterima sebagai bagian dari kesepakatan G20 tahun 2013. Ketiga prioritas tersebut yaitu pembahasan isu pembiayaan infrastruktur untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi global, penguatan komitmen di bidang keuangan inklusif, dan mendukung pembahasan reformasi regulasi keuangan global yang lebih adil dan berimbang dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang. Pembiayaan infrastruktur

Kita sudah membagi tugas. Nanti Jerman fokus pada informal financing investment in general kalau kita (Indonesia) fokus pada financing infrastructure investment. Bambang Brodjonegoro

14 MEDIAKEUANGAN


Teks

Arfindo Briyan

Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 mencapai Rp1.924 triliun. Sementara dana yang terpenuhi dari APBN, APBD maupun BUMN dan swasta baru mencapai Rp1.600 triliun atau 83 persen sehingga menimbulkan gap pembiayaan infrastruktur sebesar Rp324 triliun atau 17 persen. Dari data tersebut,

Foto

IMF Flickr

Indonesia menyadari bahwa pembiayaan infrastruktur belum maksimal meskipun beberapa organisasi keuangan internasional telah memberikan kontribusi. Maka, salah satu poin penting yang ditekankan untuk didiskusikan lebih intensif dalam Leader Summit (KTT) di St Petersburg September mendatang yakni pembiayaan infrastruktur. Fokus dalam pembiayaan infrastruktur ini juga sejalan dengan salah satu agenda dalam pertemuan MGM mengenai pentingnya ketersediaan pendanaan investasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik negara-negara anggota G20. Beberapa upaya dalam meningkatkan porsi pendanaan untuk infrastruktur dapat dilakukan oleh pemerintah, institutional investor, dan lembaga keuangan multilateral. Konsistensi Indonesia menyuarakan pentingnya pembiayaan bagi investasi jangka panjang untuk emerging economy, khususnya infrastruktur membuat Indonesia terpilih menjadi co-chair bersama Jerman untuk memimpin Study Group Financing for Invesment (SGFI). Bambang mengatakan bahwa Indonesia dan Jerman telah mengadakan pertemuan pertama SGFI di Berlin beberapa waktu lalu. Indonesia akan mendorong kebutuhan emerging economy, sedangkan Jerman akan fokus pada kebutuhan negara maju. “Kita sudah membagi tugas. Nanti Jerman fokus pada informal financing investment in general kalau kita (Indonesia) fokus pada financing infrastructure investment,” lanjut Bambang. Financial inclusion Pada KTT G20 di Los Cabos tahun 2012 lalu, Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Meksiko dan Chili telah menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) untuk mendukung peningkatan kerja sama dalam memajukan keuangan inklusif. Pembahasan mengenai financial inclusion tersebut dilanjutkan pada presidensi Rusia tahun ini. Menurut Bambang, posisi Indonesia adalah mendukung dilanjutkannya pelaksanaan G20 Financial Inclusion Peer Learning Program sebagai salah satu inisiatif untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam upaya meningkatkan nilai serta interaksi negara anggota. “Gerakan internasionalnya, salah satunya, dimulai dengan financial education terlebih dahulu. Intinya Indonesia partisipan aktif dalam gerakan financial inclusion international itu,” tegas Bambang. Tujuannya meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk kelompok terlayani (marginal) dalam rangka memperkuat fondasi sistem keuangan, membangun ketahanan pertumbuhan ekonomi, dan mencegah krisis global. Di sisi lain, Indonesia juga mendukung Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), melalui promosi pengembangan national strategy for

financial inclusion dan pembentukan sebuah komite koordinasi nasional. Financial regulation Pembahasan financial regulation dalam G20 dilakukan melalui mekanisme pembahasan di Financial Stability Board. Hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 untuk mendapatkan persetujuan. Terkait hal ini, Indonesia mengusulkan agar mekanisme pembahasan financial regulation dapat dilakukan secara working group. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan lebih besar dan waktu yang cukup luas bagi G20 untuk membahas secara lebih mendalam dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Terakhir, Indonesia melihat pentingnya keterwakilan yang setara pada pengambilan keputusan di FSB bagi seluruh anggota G20. Saat ini, negara-negara lain memiliki 2-3 kursi di FSB, sedangkan Indonesia hanya memiliki satu kursi keanggotaan di FSB yang diwakili oleh Bank Indonesia.

15 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

APRIL

Agus Marto: Pemimpin Berkarakter dan Konsisten “Pak Agus selalu berpesan mengenai keinginannya agar kita memilki karakter. Menurut beliau, orang-orang yang dihargai adalah mereka yang memiliki karakter. Salah satunya konsisten menyatakan kebenaran,” kenang Kiagus Badaruddin, Sekretaris Jenderal kementerian Keuangan mengenai Agus Marto, Menteri Keuangan periode 2010-2013.

M

enjadi pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dijalani Agus D.W. Martowardojo selama tiga tahun lamanya. Setelah diangkat sumpah pada 24 Mei 2013 sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 20132018, Agus Marto pun melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Meski tak lama menjejak karier di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Agus Marto meraih sejumlah penghargaan untuk instansinya.

kesempurnaan, dan pelayanan, merupakan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diluncurkan setahun pascadiangkat sebagai Menkeu pada 30 Juli 2011. Tak tanggung-tanggung, nilai tersebut kemudian dirumuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 sebagai dasar bagi seluruh pegawai Kemenkeu dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap.

tanpa pengecualian, setelah sebelumnya Kemenkeu meraih opini wajar dengan pengecualian pada tahun anggaran 2010. Demi mempertahankan opini tersebut, disusun sejumlah strategi meliputi penyempurnaan Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) dan penguatan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK. Tiga tahun kepemimpinan Agus Marto, Kemenkeu meraih sejumlah penghargaan. Mulai dari pencapaian nilai A untuk Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kemenpan RB tahun 2011, hingga penghargaan Best Souvereign Bond dan Borrower of The Year 2011 dari Majalah Finance Asia yang berturut-turut diraih pada Desember 2011 dan Januari 2012 untuk penerbitan obligasi Negara. Majalah Finance Indonesia menilai penerbitan obligasi Indonesia mengesankan dengan total pesanan mencapai nilai miliaran dollar Amerika.

Sebagai Menteri Keuangan ke-27, Agus Marto terpilih lewat voting Komisi XI DPR pascapengunduran diri Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Kepiawaiannya saat memimpin Bank Mandiri hingga menjadikan Mandiri sebagai bank terbesar dan berkinerja prima, membuat sejumlah kalangan yakin, Agus Marto mampu memimpin Kemenkeu. Kepribadiannya dinilai kuat dan percaya diri, terutama dalam mempertahankan pandangannya yang didukung oleh analisa jernih yang dimilikinya.

Strategi selanjutnya dilakukan dalam beragam aspek, mulai dari bidang teknologi informasi, sumber daya manusia, dan pengawasan. Salah satunya ialah diresmikannya aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang merupakan sistem kepatuhan internal yang dibangun Inspektorat Jenderal pada 5 Oktober 2011. Konsentrasi Agus Marto juga terpusat pada perumusan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama DPR hingga disahkannya RUU tersebut pada 27 Oktober 2011 dan penandatanganan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pada 28 Oktober 2011.

Menilik sejumlah strategi Agus Marto selama masa kepemimpinannya, upaya membangun karakter bagi seluruh pegawai Kemenkeu menjadi hal yang disoroti. Integritas, profesionalisme, sinergi,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut menambah capaian penting Kemenkeu di bawah kepemimpinan Agus Marto. Lewat opininya, Laporan Tahunan Kemenkeu Tahun Anggaran 2011 dinyatakan wajar

Berkaca dari sejumlah penghargaan yang mampu diraih, sosok Agus Marto memang dikenal sebagai pekerja keras. Pria kelahiran Solo, Jawa tengah ini biasa bekerja hingga larut malam. Di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, Agus Marto tak jarang

Teks

Foto

16 MEDIAKEUANGAN


Farida Rosadi

Tak hanya untuk instansi, Agus Marto sendiri meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik tahun 2012 versi Majalah The Banker. Agus Marto dinilai mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 6.46% serta membawa perubahan pelaksanaan anggaran dan perencanaan keuangan. Selain itu, dia berhasil meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan mengatur anggaran secara cermat dan hati-hati pada 2011.

Kukuh Perdana

Menilik sejumlah strategi Agus Marto selama masa kepemimpinannya, upaya membangun karakter bagi seluruh pegawai Kemenkeu menjadi hal yang disoroti.

Integritas, profesionalisme, sinergi, kesempurnaan, dan pelayanan,

merupakan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diluncurkan setahun pascadiangkat sebagai Menkeu pada 30 Juli 2011.

melakukan rapat kerja hingga dini hari jika diperlukan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan karyawan. Dalam testimoninya, Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, terkesan dengan gaya Agus Marto menjalin kedekatan dengan pegawai di sejumlah kegiatan Value Gathering di daerah. “Beliau tak segan untuk melayani dan menyajikan sarapan pagi bagi semua pegawai Kemenkeu saat itu”, kata Hadiyanto menggambarkan upaya Agus Marto menjalin rasa kekeluargaan dengan pegawai. Di kesempatan yang lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, mengaku merasa kehilangan dengan kepergian Agus Marto sebagai Menteri Keuangan. Meski demikian, Agung bangga dan yakin Agus Marto layak menjadi Gubernur BI dengan kapasitasnya yang mumpuni. “Bapak mempunyai kapasitas yang lebih dari cukup untuk membawa Bank Indonesia juga Indonesia menajadi negara yang berwibawa dan berpengaruh

di kancah regional maupun internasional”, kata Agung.

usulan atau masukan yang konstruktif,” jelas Bambang.

Tak ketinggalan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Yudi Pramadi, menyampaikan rasa penghargaan kepada Agus Marto, terlebih inovasinya dalam bidang kehumasan. “Satu hal yang paling saya ingat adalah ketika beliau meminta untuk membuat Advertorial APBN. Ini merupakan langkah inovatif dan edukatif dalam mewujudkan transparansi kebijakan publik. Langkah ini merupakan salah satu warisan beliau yang belum pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya,” papar Yudi.

Sebagai penutup, ajudan Menteri Keuangan, Isya Afandi menuturkan rasa terima kasih dan harapannya kepada Agus Marto yang sangat mungkin mewakili rasa terima kasih dan harapan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Kebijakan, Fiskal Bambang Brodjonegoro mengakui kekagumannya terhadap kecepatan Agus Marto meneyerap permasalahan ekonomi makro dan keuangan Negara dan mengambil ilmu dari mananpun. “Beliau tidak segan bertanya ke bawahannya untuk bisa memahami hal tersebut serta selalu terbuka terhadap

“Terima kasih kepada Bapak Agus Martowardojo atas banyak pelajaran dan bimbingan. Semoga di tempat yang baru, Bapak bisa berkarya untuk bangsa dan negara dengan lebih baik. Saya pribadi merasa sangat kehilangan, tapi sosok Bapak selalu ada dalam hati dan pikiran saya. Amanah Bapak akan kami jalankan dengan maksimal. Apa yang telah Bapak lakukan untuk perbaikan Kementerian Keuangan akan kami teruskan. Ke depan, semoga Kementerian Keuangan menjadi lebih baik dan solid dalam menjalankan tugastugasnya,”pungkas Isya.

17 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

MEI

Menumbuhkan Generasi Terdidik Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam perkembangan organisasi, termasuk institusi pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk dicermati mengingat tantangan ke depan makin berat. Ekspektasi publik terhadap kualitas layanan yang diberikan semakin tinggi. Perbaikan kualitas layanan itu harus didukung dengan perbaikan pendidikan sumber daya aparatur Negara.

K

ementerian Keuangan sejak lama memiliki konsen besar dalam menumbuhkan generasi terdidik. Perhatian bukan hanya pada usaha meningkatkan kualitas pendidikan dan keahlian pegawainya, melainkan juga masyarakat secara umum. Pada bulan Mei lalu, Media Keuangan sengaja mengambil tema utama terkait pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap 21 Mei. Pembentukan LPDP Melalui Keputusan Menteri Keuangan No.18/ KMK.05/2012 telah didirikan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ditemui di tempat terpisah, Direktur

18 MEDIAKEUANGAN


Utama LPDP, Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa pendirian LPDP tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Skema pengelolaan LPDP adalah melalui dana abadi pendidikan. Harapannya, dana tersebut dapat menjadi investasi pemerintah dalam jangka panjang dalam mempersiapkan calon pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang bagus. Sejak 2010, dana abadi pendidikan yang dikelola mencapai Rp15,6 triliun. Layanan yang diberikan LPDP mencakup program pendanaan beasiswa, pendanaan penelitian, dan pengelolaan dana abadi pendidikan. Pemberian beasiswa antara lain untuk magister dan doktoral.

Teks

Irma Kesuma

LPDP juga menyediakan layanan beasiswa alternatif sebesar 10% dari total beasiswa yang diberikan untuk meningkatkan pendidikan daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, dan daerah tertinggal yang akses pendidikannya sangat terbatas. Tidak hanya itu, rakyat Indonesia yang berprestasi dalam sektor strategis Negara yang kurang diminati seperti militer dan ketahanan Negara, berkesempatan pula meraih beasiswa. Beasiswa LPDP memang mencakup seluruh sektor, baik swasta, masyarakat umum, maupun pemerintahan. SDM Pengelola Keuangan di Daerah Berbicara kualitas pendidikan di bidang pengelolaan keuangan Negara, saat ini

Foto

Langgeng Wahyu

masih menjadi pekerjaan rumah. Minimnya perguruan tinggi yang membuka program studi khusus di bidang ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Secara sederhana, kebutuhan SDM dapat dilihat dari jumlah satuan kerja pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan Negara dan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melakukan berbagai inisiatif seperti kerjasama atau bantuan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Pada awal tahun lalu, Menteri Keuangan yang saat itu dijabat oleh Agus D.W. Martowardojo menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa dan Pemda Makassar untuk melakukan kerjasama pendidikan dalam mengembangkan SDM daerah. Kerjasama tersebut akan meletakkan dasardasar yang kuat di bidang pendidikan tata pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Direktur Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN), Kusmanadji mengatakan mekanismenya akan disesuaikan dengan kebutuhan Pemda terkait. Kementerian Keuangan melalui STAN dan BPPK menyelenggarakan kerjasama dengan Pemda tersebut untuk mendidik dan melatih

pegawainya. Terkait dengan pendanaan, akan disesuaikan dengan MoU yang menjadi beban Kementerian Keuangan. Ke depan, nantinya diupayakan sistem “sharing” untuk menumbuhkan rasa kepemilikan atau ownership yang tinggi dari Pemda terkait. Kesadaran Perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai Peran penerimaan pajak menjadi sangat vital dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelangsungan hidup suatu Negara. Sayangnya dibanding Negara maju, kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban untuk membayar pajak masih rendah. Sanityas Jukti Prawatyani, Kasubdit Penyuluhan Perpajakan mengatakan, meskipun saat ini dasar mengenai pajak sudah diajarkan di Indonesia, namun muatannya lebih banyak soal teknis seperti hitungan pajak dan belum menyentuh sisi yang dapat membuat siswa tergerak untuk suatu saat memberikan kontribusi sebagai wajib pajak. Hal ini pula yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengupayakan agar topik kesadaran perpajakan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal dimulai dari tingkat Sekolah Dasar. Terlebih lagi, kurikulum 2013 memang

Direktur Utama LPDP, Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa pendirian LPDP tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

dititikberatkan pada pembangunan karakter. Sanityas mengingatkan, “Kalau soal hitunghitungan pajak, semua orang bisa, tetapi mengenai mengapa pajak ada, filosofi itu yang ingin dikemukakan. Materi perpajakan perlu direposisi lagi, bukan menekankan pada angka saja tetapi nilai-nilainya, termasuk kejujuran dalam membayar pajak”. DPJ bersama beberapa perguruan tinggi juga membentuk Tax Center. Lembaga ini merupakan pusat pengkajian, penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan yang didirikan dan dimiliki oleh Perguruan Tinggi. Tax Center tidak hanya ditujukan bagi lingkungan kampus tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk bimbingan perpajakan atau mengakses hasil penelitian di bidang perpajakan. Secara paralel, kantor-kantor wilayah di daerah turut berinteraksi langsung dengan calon-calon wajib pajak masa depan melalui program Tax Goes To School/Campus. Sejalan dengan DJP, sejak 2010 DJBC juga melakukan program sosialisasi regular bertajuk “Customs Goes To Campus (CGTC)”. Program ini menyasar pelajar dan mahasiswa agar mereka tahu bagaimana lalu lintas barang, baik ke luar negeri sebagai penumpang maupun melakukan perdagangan antar Negara. Dari pengenalan tersebutlah bea cukai membuka komunikasi lain misalnya mencanangkan integritas dan profesionalitas dengan menjadikan DJBC sendiri sebagai contoh. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Haryo Limanseto mengungkapkan, tahun ini DJBC mencoba menggabungkan CGTC dengan job fair yang digagas oleh Biro Sumber Daya Manusia. Kampanye itu dilakukan sekaligus agar lulusan S-1 dan S-2 mengetahui, mengerti dan memahami proses perekrutan termasuk kriteria dan persyaratan untuk menjadi pegawai Kementerian Keuangan termasuk DJBC. “Dengan mereka tahu tugas dan fungsi kita apa, diharapkan mereka mau membantu menyampaikan materi sosialisasi kepada teman-temannya yang lain. Pada akhirnya mungkin mereka berminat untuk membangun negeri, bersama kita untuk menjadi pegawai Kementerian Keuangan”, tutup Haryo.

19 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

JUNI

Mendorong Perekonomian Dengan Anggaran Baru Pemerintah dan DPR menyepakati Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2013 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang APBNP pada Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senin (17/6). Pengesahan APBNP tersebut memiliki substansi yang teramat penting, terutama terkait rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Kesepakatan di parlemen terhadap revisi anggaran didapatkan setelah melalui proses yang agak panjang. Kesepakatan terhadap RAPBNP 2013 yang dibangun dengan asumsi harga BBM bersubsidi telah disesuaikan itu menjadi kunci pembuka pemanfaatan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kami mencatat bahwa proses pembahasan dan pembicaraan substansi RAPBNP 2013 berlangsung ketat, konstruktif, serta menguras tenaga dan pikiran, guna menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kita semua”, kata Menteri Keuangan Chatib Basri saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah dalam Sidang Paripurna itu.

P

erubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disepakati antara lain menyangkut perubahan parameter dan besaran subsidi energi, tambahan anggaran belanja untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, efisiensi belanja melalui pemotongan belanja Kementerian dan Lembaga, serta pelebaran defisit anggaran dimana termasuk pemenuhan sumber-sumber pembiayaannya. Khusus menyangkut perubahan parameter dan besaran subsidi energi, pemerintah mesti mengambil langkah tidak populer dengan menyesuaikan harga BBM bersubsidi demi kepentingan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas perekonomian. Harga minyak dunia yang mencapai di atas US$ 100 per barel, ditambah fakta bahwa konsumsi premium dan solar terus meningkat, hal tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah penyesuaian subsidi BBM yang berakibat naiknya harga premium dan solar. Menkeu menambahkan murahnya harga BBM bersubsidi di Indonesia menyuburkan penyelundupan. Semakin besar perbedaan harga BBM di Indonesia dan di luar negeri, semakin besar pula potensi penyelundupan.

20 MEDIAKEUANGAN


“Jadi kalau harga BBM itu dinaikkan, maka akibatnya disparitas harganya semakin kecil. Kalau disparitas harganya kecil, keinginan orang untuk menyelundupkan itu berkurang,” ungkapnya. Sebagai salah satu parameter yang menjadi basis penyusunan APBN, pemerintah dan

DPR akhirnya dapat menyetujui perubahan asumsi ekonomi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, laju inflasi sebesar 7,2 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp9.600/USD, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 persen, harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD 108/barel, lifting minyak rata-rata 840 ribu barel/hari,

Jadi kalau harga BBM itu dinaikkan, maka akibatnya disparitas harganya semakin kecil. Kalau disparitas harganya kecil, keinginan orang untuk menyelundupkan itu berkurang. M. Chatib Basri

Teks

Hega Susilo

Foto

Kukuh Perdana

pengendalian subsidi BBM. Dengan penetapan target Pendapatan dan Belanja Negara di atas, maka target Defisit Anggaran dalam tahun 2013 berubah menjadi sebesar Rp224,2 triliun. Penetapan defisit anggaran ini memberikan sinyal yang sangat positif kepada pelaku dunia usaha dan ke luar negeri. Kesepakatan ini dapat dipandang sebagai usaha pemerintah dan DPR untuk menciptakan kebijakan fiskal yang lebih baik, prudent, dan kredibel dalam APBNP 2013.

dan lifting gas rata-rata 1.240 ribu barel setara minyak/hari setara minyak. Penetapan indikator ekonomi makro di atas dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan proyeksi ke depan. Dengan berdasarkan asumsi ekonomi makro di atas, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan target Pendapatan Negara sebesar Rp1.502,0 triliun. Menkeu mengungkapkan bahwa target Pendapatan Negara itu bersumber dari Penerimaan Perpajakan Rp1.148,4 triliun dan Penerimaan Hibah Rp4,5 triliun. Penetapan target Penerimaan Perpajakan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti pencapaian realisasi penerimaan Perpajakan di tahun 2012, dampak perlambatan perekonomian global pada perekonomian Indonesia di tahun 2012 dan 2013, dan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang terus dilakukan secara konsisten dan tepat. Sementara itu, target PNBP yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp349,1 triliun. Usaha pencapaian target PNBP akan didukung dengan langkah perbaikan regulasi tarif PNBP serta optimalisasi penerimaan dari komoditi-komoditi yang

Jika subsidi BBM dikurangi, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan stimulus perekonomian.

berpotensial, khususnya sumber daya alam. Kementerian Keuangan tetap optimis dapat mencapai target pendapatan negara sesuai asumsi APBNP 2013 yang telah ditetapkan. Karena itulah, demi mengamankan penerimaan negara, Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengamankan penerimaan negara tahun 2013, baik di sektor pajak maupun bea dan cukai. Selanjutnya, dari sisi Belanja Negara, dalam APBNP tahun 2013 jumlahnya ditetapkan Rp1.726,2 triliun. Penetapan pagu belanja negara tersebut didasarkan pada beberapa kebijakan yang sangat strategis dan penting, salah satunya adalah kebijakan

Pemerintah pun sudah menyiapkan paket alokasi dana kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi. Serangkaian program kompensasi tersebut, antara lain melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,7 triliun untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Nilai bantuannya adalah Rp150 ribu per RTS per bulan selama 4 bulan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana Program Pembangunan Infrastruktur Dasar sebesar Rp7,25 triliun dan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp12,5 triliun yang terbagi menjadi Program Bantuan Siswa Miskin & Beasiswa Bidik Misi sebesar Rp7,5 triliun, Program Keluarga Harapan sebesar Rp700 miliar, dan Subsidi Pangan (Raskin) sebesar Rp4,3 triliun. Teguh Dartanto, Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) menyatakan setuju dengan kebijakan pembagian BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ditinjau dari teori compensating variation, kata Teguh, BLSM akan mengembalikan daya beli masyarakat sebelum terjadi kenaikan harga BBM. “Tetapi pemerintah juga harus berhatihati bahwa kenyataan tidak seindah teori,” katanya. Teguh juga berharap pemerintah konsisten melaksanakan anggaran APBNP. Jika subsidi BBM dikurangi, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan stimulus perekonomian. ”Saya berharap APBNP mampu menjadi solusi bagi permasalahan defisit transaksi berjalan, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan menjadi anggaran negara yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan karena pengurangan subsidi BBM,” pungkasnya.

21 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

JULI

per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tahun ini, BPK kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP. Namun demikian, jika dilihat secara keseluruhan, opini atas LKKL yang merupakan bagian dari LKPP menunjukkan kemajuan signifikan. Jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat dari 53 pada tahun 2010 menjadi 67 pada 2011dan 69 pada 2012. Seperti diketahui, LKPP merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).

WTP Sudah Dekat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas sebuah laporan keuangan yang dituju oleh suatu instansi termasuk Negara Republik Indonesia. Untuk tahun 2012, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, meningkatnya jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang meraih predikat WTP memunculkan optimisme bahwa opini tertinggi untuk LKPP sudah dekat. PK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 kepada Presiden pada 28 Mei 2013, yang kemudian diserahkan kepada DPR pada Selasa (11/6). Sebagai bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat, LKPP Tahun 2012 meliputi Neraca Pemerintah Pusat

Yang perlu mendapatkan perhatian, adalah K/L yang mengalami penurunan opini. K/L yang mengalami penurunan opini, menurutnya, harus melakukan evaluasi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan segera melakukan perbaikan. “Kita berharap seluruh K/L, baik K/L yang anggaran dan satkernya besar maupun K/L yang relatif kecil tetap mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Semua K/L dituntut untuk mengelola dan mempertanggungjwabkan pengelolaan keuangannya dengan baik sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang efektif,” ungkapnya. Yang tidak kalah penting adalah upaya bersama dalam peningkatan kualitas spending. “Pengelolaan keuangan harus berorientasi pada pencapaian output dan outcome K/L secara efektif dan efesien,” katanya.

Teks

Foto

B 22 MEDIAKEUANGAN


Direktur Jenderal Perbendaharaan pada saat itu, Agus Suprijanto dalam jawaban wawancara tertulis diterima Media Keuangan, Senin (22/7) mengungkapkan, terdapat anomali pada tren opini BPK atas LKKL tahun 2012. Umumnya, K/L yang memperoleh opini terbaik adalah K/L yang kecil, baik dari sisi jumlah satuan kerja maupun anggaran yang dikelola. Namun, tidak dengan LKKL tahun 2012, beberapa K/L besar mengalami peningkatan opini atas laporannya.

Farida Rosadi

Langgeng Wahyu

Sementara itu, LKBUN tahun ini kembali memperoleh opini WDP, meskipun BagianBagian Anggaran (BA) dalam LKBUN sudah memperoleh opini WTP. “Kondisi tersebut sekilas terlihat tidak wajar, namun demikian harus kita cermati bahwa di luar BA BUN yang laporannya sudah diberi opini oleh BPK tersebut, terdapat Sub Sistem SA-BUN yang belum diberi opini oleh BPK, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPK-BL),” jelasnya.

penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial; kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya; pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA; dan terdapat permasalahan terkait Saldo Anggaran Lebih.

Opini WDP pada LKBUN tersebut, pengecualiaannya diberikan terhadap penyajian Aset Eks BPPN, penyajian SAL, dan perhitungan selisih kurs yang belum bisa diyakini kewajarannya. “Kita ketahui bersama bahwa Aset Eks BPPN disajikan pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus (BA 999.99), sedangkan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan Selisih Kurs disajikan sebagai bagian dari SiAP,” ungkapnya.

Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut. Pertama, terkait permasalahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, pemerintah akan melakukan pengendalian atas revisi DIPA secara memadai. Kedua, terkait kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs yang belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya, pemerintah akan memperhitungkan selisih kurs dalam penyajian pendapatan dan belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara, terkait dengan

Sebagai informasi, terdapat empat permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2012, yaitu terkait penganggaran dan

Semua K/L dituntut untuk mengelola dan mempertanggungjwabkan pengelolaan keuangannya dengan baik sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang efektif. Agus Suprijanto

Upaya Meraih WTP

belum diselesaikannya penelusuran dan penilaian atas seluruh Aset Eks BPPN, pemerintah akan terus menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP. Pemerintah juga terus berupaya melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero). Keempat, terkait permasalahan SAL, pemerintah akan menelusuri perbedaan selisih antara catatan kas dengan fisik kas dan melakukan monitoring transaksi kiriman uang. Dalam rangka perbaikan kualitas LKPP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berusaha meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan negara, antara lain dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sehingga diperoleh SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi memadai. Selain itu, Kementerian Keuangan secara terus-menerus juga melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan terbaru kepada para pengelola keuangan negara dan penyusun laporan keuangan. Bimbingan dan asistensi terkait penyusunan LKKL serta pengelolaan aset juga rutin dilaksanakan. Bagi K/L yang memperoleh opini audit WDP dan disclaimer, Ditjen PBN juga memberikan bimbingan intensif melalui program in house training yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pada tahun 2015, pemerintah juga akan menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan akuntansi berbasis akrual. “Kita berharap bahwa SPAN dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pemerintah. Dan kami berharap bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas terbaik,” ungkap Agus. Pihaknya berharap, LKPP pada tahun-tahun mendatang memperoleh kualitas opini BPK terbaik. Oleh karena itu ,LKBUN dan LKKL harus mendapat kualitas pemeriksaan terbaik juga.

23 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

AGUSTUS

Postur RAPBN 2014 Siap Hadapi Tekanan Global Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 telah ditetapkan. Pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp1.662,5 triliun sementara belanja negara sebesar Rp1.816,7 triliun. Dengan ini, defisit telah ditetapkan sebesar Rp154,2 triliun atau 1,49 persen. Secara detail, porsi pendapatan negara didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.310,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp350,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,3 triliun. Sementara itu, untuk porsi belanja negara terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.230 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp586,4 triliun.

U

ntuk asumsi-asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah mengajukan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen, tingkat inflasi pada level 4,5 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan Rp9.750 per dolar AS, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD106 per barel, lifting minyak mentah dipatok 870 ribu

24 MEDIAKEUANGAN


Saat penyampaian pidato keterangan pemerintah atas RAPBN 2014, Jumat (16/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa penyusunan RAPBN 2014 telah mempertimbangkan arah perkembangan ekonomi terkini, baik

domestik maupun global. Melalui postur seperti ini, menurutnya, Indonesia berada dalam posisi yang siap menghadapi tekanantekanan yang mungkin muncul. Presiden juga meyakini langkah-langkah yang telah diambil dalam penyusunan APBN-Perubahan 2013, memberi dampak positif bagi RAPBN 2014. Salah satunya adalah ketersediaan ruang fiskal yang lebih baik yaitu sebesar Rp18,4 triliun, di

Teks

Foto & Infografis

barel per hari, serta lifting gas bumi adalah 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

Hega Susilo

Arfindo Briyan, Dianita S.

mana sebagian besar akan dialokasikan untuk infrastruktur. “Semua ini akan menjadi modal bagi pemerintahan berikutnya untuk dapat menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi,” kata presiden. Menteri Keuangan M. Chatib Basri juga mengatakan bahwa ruang fiskal ini membuat postur RAPBN 2014 menjadi jauh lebih baik. Apalagi sekitar Rp13 triliun dari nilai ruang fiskal tersebut akan dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Selain itu, Menkeu juga meyakini bahwa dengan defisit yang turun akan memberi pengaruh positif pada penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB. “Dengan begitu, rasio utang terhadap PDB bisa turun ke bawah 23 persen,” kata Chatib saat diwawancara Media Keuangan. Senada dengan Menkeu, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa ruang fiskal ini juga disiapkan untuk masa transisi pemerintahan. Seperti diketahui, 2014 merupakan tahun pemilu di mana akan ada pemerintahan baru pada saat APBN telah dijalankan. Sebagai APBN masa transisi, ruang fiskal dapat memberikan pemerintahan baru berbagai inisiatif kebijakan baru termasuk bantalan fiskal yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian di masa depan. Menurutnya, selain untuk infrastruktur, ruang fiskal ini dapat dimanfaatkan untuk transportasi publik, konservasi energi terbarukan serta perlindungan sosial. Dari postur-postur RAPBN 2014 yang telah disebutkan, Kementerian Keuangan secara terus menerus melakukan penyempurnaan dalam penganggaran keuangan negara. Plt. Direktur Jenderal Anggaran Askolani memaparkan bahwa proses penyusunan RAPBN dimulai sesuai dengan siklus yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010. “Kita sudah mulai dengan penetapan Pagu Indikatif berkoordinasi dengan Bapenas. Kemudian kita

masuk pagu anggaran. Dari pagu anggaran, terus kita asses, kita update, kemudian kita maju ke pagu anggaran,” paparnya. Untuk penyelesaian dokumen anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran sudah memulai proses simplifikasi revisi penelaahan RKA-KL melalui PMK nomor 94/PMK.02/2013. Mekanismenya adalah dengan pemberdayaan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing K/L. “Kita libatkan APIP untuk membantu mengecek kelengkapan dan kebenaran dari dokumen yang disiapkan oleh K/L tadi,” katanya. Ia berharap sinergi ini dapat berjalan lebih baik ke depan, baik internal Kemenkeu, Bapenas serta masingmasing K/L. “Semoga kualitas perencanaan bisa lebih baik, supaya sasaran pembangunan itu benar-benar bisa dicapai. Jadi dari setiap kegiatan, program dan anggaran itu betulbetul qualified mencapai target yang kita rencanakan,” pungkasnya. Dengan semua perencanaan yang telah diramu tersebut, pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam melihat masih ada dua hal yang harus diperhatikan, terkait APBN sebagai stimulan ekonomi dan peningkatan porsi pada program-program kesejahteraan sosial. Misalnya terkait subsidi BBM, menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berani mengatur subsidi sehingga memang hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena idealnya, dana subsidi tersebut dapat dialihkan untuk infrastruktur, sosial dan ekonomi terutama di pedesaan.

Tentu saja, pemerintah terus berusaha untuk melakukan perbaikan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai melalui RAPBN 2014. Menkeu pernah memaparkan bahwa upaya optimalisasi pendapatan negara akan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Optimalisasi pendapatan ini didapat dari peningkatan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan. Menurut Latif, sebenarnya nilai penerimaan pajak yang ditetapkan agak sedikit riskan, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami goncangan akibat kondisi global. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana rencana aksi dari pemerintah untuk mencapai target tersebut. Senada dengan Latif, peneliti ekonomi dari LPEM-FEUI I Kadek Dian Sutrisna Artha juga memprediksi bahwa pemerintah akan mengalami dilema. Di satu sisi, pemerintah harus menggenjot target perpajakan, namun di sisi lain, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi global. “Apalagi ada tren penurunan tarif pajak di berbagai negara berkembang termasuk Thailand, yang dipakai sebagai instrumen menarik investasi,” jelasnya. Ia berharap, pemerintah tidak akan mengambil langkah “grasa grusu”, karena target kenaikan pajak tersebut hanya akan tercapai melalui desain dan implementasi perpajakan yang baik.

Semoga kualitas perencanaan bisa lebih baik, supaya sasaran pembangunan itu benarbenar bisa dicapai. Jadi dari setiap kegiatan, program dan anggaran itu betul-betul qualified mencapai target yang kita rencanakan. Askolani

25 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

SEPTEMBER

Indonesia Motor Asia Pasifik Sebagai Ketua Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013, Indonesia memiliki peran strategis. Mengusung tema Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth, Indonesia dapat berperan menjadi motor untuk mewujudkan kawasan AsiaPasifik yang tangguh. Dengan kata lain, Indonesia merupakan mesin penggerak pertumbuhan global.

A

PEC Finance Ministers Meeting (FMM) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, 17-20 September lalu dihadiri oleh 11 Menteri Keuangan dan Presiden Asian Development Bank (ADB). Selain itu, hadir pula perwakilan dari World Bank, International Monetary Fund, serta Organisation for Economic Co-operation and Development. Tak ketinggalan, ratusan delegasi dari 21 kawasan ekonomi yang tergabung dalam APEC juga hadir dalam pertemua tersebut. Salah satu topik yang dibahas adalah kondisi perekonomian global terkini, termasuk kesiapan anggota APEC dalam menghadapi pengurangan stimulus moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Beberapa kalangan menilai, penarikan bertahap Quantitative Easing (QE) dilihat sebagai sinyal ekonomi Amerika Serikat yang mulai membaik. Namun demikian, Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Negara-negara berkembang masih harus menghadapi potensi turunnya pertumbuhan ekonomi China. Salah satu cara untuk menghadapi kemungkinan tersebut, lanjut Sri Mulyani, adalah dengan melakukan reformasi struktural terhadap isu-isu utama yang dihadapi oleh masing-masing anggota APEC. Para anggota APEC perlu menjadikan reformasi struktural sebagai prioritas untuk memperluas potensi pertumbuhan ekonomi yang tetap berada satu sampai dua persen di bawah level pertumbuhan sebelum periode krisis.

26 MEDIAKEUANGAN


“Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, negara berkembang perlu memperkuat usaha untuk mengurangi bottlenecks dengan memperbaiki iklim investasi, memperluas investasi infrastruktur, memperbaiki utilitas buruh, dan mendorong produktivitas”, kata Sri Mulyani. Selain pembahasan kondisi perekonomian global terkini, pada APEC FMM tersebut, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menjadi motor pembahasan tiga agenda utama yaitu pembangunan infrastruktur, pembiayaan perdagangan (trade finance), dan pemerataan akses keuangan (financial inclusion). Terkait isu pembangunan infrastruktur yang masih merupakan tantangan terbesar bagi anggota APEC, delegasi setuju

untuk mendirikan APEC Public Private Partnership (PPP) Expert Advisory Panel untuk mendorong pembiayaan swasta dalam pembangunan infrastruktur regional. Untuk mendukung terwujudnya tujuannya itu, mereka mendukung berdirinya PPP Center di Indonesia sebagai unit pilot project. Deputi Direktur ADB untuk Indonesia, Edimon Ginting, mengatakan Indonesia bisa mencontoh dari Filipina dalam pembentukan PPP Center. Terkait isu pembiayaan perdagangan (trade finance), Indonesia menyadari bahwa aktivitas perdagangan merupakan faktor penting dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi di masa krisis. Menkeu Chatib Basri mengatakan, meskipun baru pertama kali diangkat dalam forum APEC, tidak tertutup kemungkinan akan ada pengumpulan dana seperti halnya pernah dilakukan The Group of Twenty (G20) di tahun 2008. Setiap Negara yang membutuhkan, boleh menggunakan dana tersebut yang antara lain disalurkan melalui ADB. Belajar dari pengalaman tersebut, isu pembiayaan perdagangan kemudian dibawa ke APEC. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan,

Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, negara berkembang perlu memperkuat usaha untuk mengurangi bottlenecks dengan memperbaiki iklim investasi, memperluas investasi infrastruktur, memperbaiki utilitas buruh, dan mendorong produktivitas. Sri Mulyani

Teks

Hega Susilo

Foto

Kukuh P., Anas N. Huda

Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa pertemuan APEC FMM kali ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dengan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan yang memadai tersebut diperoleh dari institusi penyedia dana dan analisis risiko antaranggota APEC. Dengan rasa saling percaya di antara anggota APEC yang diharapkan dapat tercipta melalui pertemuan APEC ini, pembiayaan perdagangan diharapkan bisa dilakukan pada rate yang wajar.

(financial inclusion) di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan APEC FMM menjadi sarana bagi para anggota APEC untuk berbagi pengalaman di bidang pemerataan akses keuangan. Berdasarkan hasil survey Bank Dunia tahun 2010, sekitar 2.7 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses kredit, asuransi, dan tabungan.

Hal lain yang juga perlu didorong adalah Export Credit Agency (ECA) yang bisa masuk ke area-area yang tidak mudah dijangkau oleh perbankan regular. Jika refinance antarnegara APEC lancar, diharapkan perdagangan juga menjadi lancar sehingga pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota APEC sebagai satu kesatuan ekonomi menjadi lebih besar. “itu penting karena sumber pertumbuhan dunia itu ada di Asia Pasifik”, jelas Bambang.

Di Indonesia sendiri baru 50 persen dari 234 juta penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan. Masih banyaknya masyarakat yang belum terjangkau layanan jasa keuangan menunjukkan bahwa ada kendala akses yang mengakibatkan sistem keuangan berlum berfungsi maksimal. Padahal idealnya, sistem keuangan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bila seluruh masyarakat sudah dapat memanfaatkan fasilitas jasa keuangan maka akan tercipta sistem keuangan yang kuat. Apabila sistem keuangan kuat maka dapat tercipta pertumbuhan ekonomi.

Yang tidak kalah penting, para delegasi juga membahas pemerataan akses keuangan

Pemerataan keuangan bisa dilakukan melalui program Government to People.

Pendekatan ini antara lain dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. “semua bantuan pemerintah disalurkan melalui perbankan atau lembaga keuangan. Hal itu bagus untuk meningkatkan porsi kepemilikan rekening masyarakat secara signifikan” ungkap Bambang. Sementara di Rusia, pemerataan akses keuangan dilakukan melalui pendidikan. “sejak anak-anak harus diajarkan apa itu uang dan bagaimana menilai uang itu sendiri. Itu yang tidak kita lakukan dengan baik”, lanjut Bambang. Selain itu, pemerataan akses keuangan juga bisa dilakukan melalui pengembangan branchless banking, mobile banking, dan internet banking. Dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif, Bank Indonesia akan memperkuat enam pilar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Keenam pilar tersebut meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan (eligibilitas keuangan), kebijakan atau peraturan yang mendukung perlindungan konsumen serta fasilitas intermediasi atau saluran distribusi.

27 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

OKTOBER

Pelayanan Prima Budaya Kita “Intinya adalah pelayanan yang prima itu bukan tujuan, tapi harus menjadi budaya kita sehari-hari” Demikian disampaikan Charmeida Tjokrosuwarno, Kepala Biro Organta sekaligus Ketua Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Tahun 2013 saat ditemui Media Keuangan Oktober lalu.

P

enilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali digelar. Kali ini, nominasi Kantor Pelayanan tersebar mulai dari kantor yang memiliki cakupan wilayah kerja di kota besar sampai kota kecil dengan jarak tempuh 5 jam perjalanan darat dari bandar udara. Acara penilaian ini dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan melalui

28 MEDIAKEUANGAN


Kantor Pelayanan, sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, kepada masyarakat. Acara penilaian KPPc ini sudah dua kali diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal sejak tahun 2012. Berbeda dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan di dasar hukum untuk penilaian, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Teks

Hega Susilo

Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) nomor 27 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Permenpan-RB Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Kemudian, peraturan tersebut diterjemahkan ke dalam KMK Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai dasar dalam penilaian kali ini. Hal lain yang juga mendasari adanya program penilaian di lingkungan Kemenkeu adalah peran kantor vertikal sebagai representasi Kemenkeu di daerah. Terkait hal tersebut, Charmeida mengingatkan bahwa peran kantor vertikal bukan hanya mempermudah dan mempercepat pencairan DIPA di daerah, tetapi juga memastikan dana - yang setiap rupiahnya dikumpulkan dari pajak - sampai ke masyarakat. Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai, yang terdiri dari pejabat Eselon II, menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya adalah mengundang stakeholders

Foto

A. Aziz, Iin K.

Kantor Pelayanan tersebut untuk memberikan testimoni terkait pelayanan yang diberikan. Apakah mereka merasa puas atau tidak? Pelayanan tersebut dapat mencakup layout ruangan dan fasilitas yang diberikan, seperti air minum. Selain hal di atas, masih terdapat hal lain yang dinilai, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan service excellence. Elemen terakhir yang juga menjadi poin penilaian adalah inovasi, kreativitas, dan kearifan lokal. Poin terakhir menjadi penting mengingat posisi pegawai di daerah yang menjadi bagian di daerah tersebut sekaligus bagian dari Kementerian Keuangan. Tahun ini, terpilih 12 Kantor Pelayanan yang siap untuk dijadikan nominasi Kantor Pelayanan terbaik. Dalam hal seleksi Kantor Pelayanan, Kementerian Keuangan menggunakan kombinasi metode top-down dan bottom-up. Top-down dipakai dalam konteks kerangka penilaian beserta seluruh parameternya. Sementara metode bottomup mewajibkan Eselon I mengusulkan tiga kantor vertikalnya untuk menjadi nominasi dalam penilaian KPPc. Pemilihan nominasi ini tidak terbatas pada kantor yang berada di kota besar tetapi juga yang berada di kota kecil, sehingga memungkinkan Kantor Pelayanan di seluruh Indonesia sama-sama bersaing memberikan

pelayanan terbaik kepada publik. Adanya kesempatan yang sama untuk bersaing ini membangkitkan semangat seluruh pegawai. Hal ini terbukti dari antusiasme Kepala Kantor dalam menghadapi penilaian. Acara ini juga membuat mereka yang di daerah merasa selalu menjadi bagian dari Kemenkeu terlepas dari rentang jarak yang ada. Semangatnya sama, memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Sebelumnya, Charmeida sempat berpikir untuk mencari satu Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kemenkeu di antara 4 unit Eselon I yang memiliki kantor vertikal – DJP, DJBC, Ditjen PBN, dan DJKN. Namun demikian, hal tersebut dirasa kurang adil karena tidak apple to apple. DJBC yang memiliki cakupan wilayah kerja berskala internasional bisa dan penting untuk mendapat ISO. Situasi menjadi berbeda dengan Ditjen PBN yang memiliki stakeholders Kementerian/Lembaga (K/L). Saat ini, keduabelas nominasi KPPc telah selesai dinilai, ditutup oleh Bangko sebagai kota terakhir. Selama masa penilaian, terdapat banyak hal menarik yang ditemui oleh Tim Penilai, salah satunya adalah inovasi yang diciptakan oleh setiap Kantor Pelayanan. Charmeida menyatakan bahwa pegawai di pusat harus banyak belajar dari teman-teman di daerah. Sebagai contoh,

Intinya adalah pelayanan yang prima itu bukan tujuan, tapi harus menjadi budaya kita sehari-hari. Charmeida Tjokrosuwarno

kebersamaan dan teamwork berhasil dibangun oleh para pegawai Kantor Pelayanan di Purwokerto terlepas dari jumlah pegawai yang sebesar 90-an orang. Pegawai di daerah menjadi lebih kreatif dan dapat mengombinasikan nilai-nilai budaya dalam pelayanan. Hal ini tentunya membuat masyarakat memberi nilai lebih kepada Kemenkeu. Selain hal menarik, tentunya terdapat kendala yang dihadapi selama penilaian. Kendala tersebut lebih kepada tim penilai yang mendapatkan penugasan mendadak. Kendala lain yang dihadapi adalah parameter dari Kemenpan-RB yang harus didalami atau dikembangakan lebih lanjut oleh tim penilai. Misalnya, tim penilai memberikan pertanyaan kepada pegawai termuda mengenai kantor di mana dia bertugas. Idealnya, tim penilai terdiri tiga pejabat eselon II dan melakukan penilaian terhadap 3 kantor dari unit Eselon I yang sama. Hal demikian dilakukan agar lebih bisa membandingkan kantor mana yang memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika ditanya mengenai harapan ke depannya dengan adanya program penilaian ini, Charmeida menyampaikan bahwa idealnya, semua Kantor Pelayanan Kementerian Keuangan memiliki standar pelayanan yang sama. Karena mereka memiliki kultur, standar pelayanan dan, dan service level agreement yang sama. Dengan begitu, pelayanan di Jakarta, Sorong, atau dimanapun, semua sama. Oleh karena itu, Charmeida memandang penilaian ini sebagai moment of truth atau ujian. Lebih lanjut, ia mengatakan perlunya mempertahankan kualitas pelayanan setiap tahun. Pelayanan terbaik diberikan bukan karena adanya penilaian, tetapi menjadi budaya sehari-hari. Kapanpun dinilai, pelayanan yang diberikan tetap yang terbaik. Akhirnya, KPPc terbaik tahun 2013 diraih oleh empat kantor pelayanan vertikal Kementerian Keuangan. Keempat unit kantor pelayanan tersebut yaitu KPP Madya Makassar, KPPN Malang, KPPBC Tipe A3 Tembilahan dan KPKNL Padang.

29 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

NOVEMBER

Transformasi Pengelolaan Aset Negara Pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan lebih serius. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Audited), nilai aset di seluruh Indonesia mencapai Rp3.432,98 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.023,44 triliun. Bukan hanya karena nilainya yang sangat besar, pengelolaan aset negara juga harus dilakukan lebih serius, mengingat fungsinya sebagai faktor pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efektif dan efisien.

Y

ang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset negara selama ini berperan cukup besar dalam mendukung pembiayaan APBN melalui penggunaan aset negara sebagai underlying asset bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan aset. Dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional DJKN di Jakarta, Rabu (6/11), Dirjen

KN mengungkapkan bahwa telah banyak hal yang dilakukan DJKN terkait manajemen BMN. Hasilnya, kenaikan nilai BMN dari tahun 2005-2012 cukup signifikan, yaitu dari Rp238 triliun menjadi Rp2.013 triliun. Hasil lainnya adalah peningkatan tren permohonan pengelolaan BMN yang diajukan K/L selaku pengguna BMN. Ditemui di tempat terpisah, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung, Kodrat Wibowo, mengatakan bahwa peningkatan tren pengelolaan BMN oleh K/L dipengaruhi juga oleh semangat reformasi birokrasi.

Menurut Kodrat, banyak K/L yang “takut” berurusan dengan penegak hukum jika pengelolaan asetnya tidak beres. Selain pengelolaan BMN, DJKN juga terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). Sejak tahun 2007 hingga bulan September 2013, penerimaan pembiayaan APBN yang berasal dari aset KNL (recovery asset) mengalami peningkatan yang signifikan. Tak berhenti di situ, Inventarisasi

Dirjen KN Hadiyanto mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi DJKN dalam rangka transformasi fungsi dari asset administrator menjadi asset manager adalah implementasi asset planning.

30 MEDIAKEUANGAN


Teks

Hega Susilo

Foto

Langgeng W., Kukuh P.

pemerintah melakukan PMN, tentunya perlu mempertimbangkan faktor hukum, finansial, rencana bisnis dan terutama sekali kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, penting untuk menindaklanjutinya dengan pengelolaan yang semakin profesional. Penatausahaan PMN merupakan bentuk akhir pelaporan nilai investasi pemerintah dan kinerja BUMN yang mengelola KND. Tentunya, kedua laporan tersebut harus dipastikan keakuratannya. Disinilah DJKN harus bekerja ekstra melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

dan Penilaian (IP) atas BMN Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS) yang bernilai Rp189,87 triliun, juga telah selesai dilakukan dan telah tercatat dalam LKPP 2012 dengan nilai wajar Rp143,97 triliun, sedangkan yang tercatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebesar Rp45,90 triliun. Reformasi hukum di bidang pengelolaan BMN, yang terutama ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 90 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, menuntut perubahan fungsi DJKN dari asset administrator menjadi asset manager. Ini adalah transformasi peran yang signifikan. Ketiga peraturan ini bermuara pada implementasi Rencana Kebutuhan (RK) BMN oleh setiap K/L yang tugas manajerialnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. DJKN terus berupaya meningkatkan kualitas dirinya. Dalam kaitannya dengan penatausahaan BMN, hingga tahun 2013 DJKN memfokuskan jajarannya untuk melakukan empat hal. Pertama, meningkatkan kualitas database BMN melalui inventarisasi dan penilaian BMN, penatausahaan BMN tingkat nasional, penatausahaan BMN idle, rekonsiliasi data BMN, sertipikasi BMN dan menyempurnakan sistem TI. Kedua, penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang

pengelolaan BMN dari siklus perencanaan kebutuhan BMN sampai dengan penghapusan BMN. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan forum komunikasi BMN. Keempat, pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada unit vertikal DJKN di daerah. Sementara untuk tahun 2014, DJKN akan fokus pada optimalisasi BMN dengan meningkatkan kualitas layanan dan governance. Peningkatan ini difokuskan pada utilisasi BMN dan persiapan implementasi perencanaan kebutuhan BMN. Guna mendukung hal tersebut, kini DJKN tengah gencar melakukan sertifikasi BMN berupa tanah, pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN serta penatausahaan BMN hasil dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di daerah. Tugas fungsi DJKN yang lain adalah pengelolaan KND. Pada awalnya bentuk KND adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Dalam perkembangannya, KND juga dapat berbentuk kekayaan awal pada BHMN/ BHPP yang sudah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTN BH), modal awal pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), modal awal pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan penyertaan yang dilakukan pemerintah pada lembaga/ organisasi keuangan internasional. Sebelum

Terkait dengan pengambilalihan Inalum, pemerintah Indonesia sudah resmi mengambil alih Inalum dari pihak Jepang. Namun hingga saat ini, DJKN masih aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kementerian lain, BPKP, manajemen PT Inalum, dan DPR. Mulai dari pendanaan, mekanisme pengambilalihan, hingga sosialisasi kepada manajemen PT Inalum untuk mencegah timbulnya gejolak pada karyawan karena pergantian pemilik. Dirjen KN mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi DJKN dalam rangka transformasi fungsi dari asset administrator menjadi asset manager adalah mengenai implementasi asset planning. Reformasi pengelolaan kekayaan negara mendorong pemerintah untuk menerapkan strategic asset management secara komprehensif dalam pengelolaan kekayaan negara khususnya pengelolaan BMN guna terwujudnya efisiensi dan optimalisasi APBN. Tantangan lainnya adalah SDM pada DJKN yang memiliki capacity dan capability memadai dan handal sehingga dapat memahami dan mengimplementasikan strategic asset management secara komprehensif. Selain tantangan internal, DJKN dituntut pula merespon tantangan eksternal yang bersumber dari para mitra kelembagaan, di antaranya K/L. Perlu kiranya dibangun awareness dan sinergi yang kuat dengan para mitra kelembagaan guna peningkatan kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara.

31 MEDIAKEUANGAN


KALEIDOSKOP

DESEMBER

Menjawab Prediksi dan Tantangan Perekonomian Perekonomian global masih menghadapi risiko pelemahan pada tahun 2014, walaupun kondisinya diperkirakan lebih baik dari tahun 2013. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro dalam acara diskusi dengan wartawan media nasional yang tergabung dalam Forum Diskusi Wartawan Ekonomi dan Moneter (Forkem) di Ciater, Jawa Barat, akhir November lalu. Di tengah kondisi global yang belum pulih benar itu, pemerintah dan DPR menargetkan pertumbuhan ekonomi pada APBN di tingkat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6 persen. Sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan target itu telah disiapkan.

K

ondisi perekonomian global tahun 2014 dibayangi risiko dari pengetatan fiskal dan rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memangkas stimulus moneternya. Hal ini dikhawatirkan akan memicu keluarnya dana asing dari berbagai negara emerging market dan mengakibatkan goncangan pada stabilitas nilai tukar mata uang negara-negara itu. Sementara dari Zona Eropa, pemulihan

32 MEDIAKEUANGAN


krisis tertolong oleh penguatan ekonomi Jerman dan relaksasi fiskal di sana. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa China diperkirakan masih akan mengalami perlambatan ekonomi karena fokus pada reformasi struktural jangka panjang. Terkait dengan rencana pengetatan stimulus moneter yang akan dilakukan The Fed, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan

Teks

Iin Kurniati

bahwa rencana kebijakan itu membuat Indonesia bergerak ke arah equilibrium (keseimbangan) yang sesungguhnya. Dalam seminar internasional Structural Policy Challenges in Indonesia: Medium-Term Challenges and Responses di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12), Menkeu menjelaskan bahwa peningkatan harga komoditas, tingginya capital inflow serta penguatan nilai tukar rupiah yang

Foto

Faizal Wayan

terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir merupakan dampak sementara dari kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat. Ketika terjadi perubahan dan ketidakpastian dalam kebijakan tersebut, maka pasar bereaksi. Negara-negara yang juga mengalami hal serupa dengan Indonesia mulai terkena imbasnya. “Beberapa hal buruk yang mungkin terjadi pada Indonesia diantaranya nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi serta menurunnya harga komoditas ekspor,” kata Menkeu. Sementara itu, Bambang menambahkan bahwa potensi gejolak likuiditas global menjadi hal lain yang perlu dicermati.”Perlu diwaspadai exit policy kebijakan moneter longgar di negara-negara maju,” kata dia. Yang juga penting adalah langkah antisipasi untuk meredam gejolak harga komoditas di pasar global. Di dalam negeri, faktor ini akan memengaruhi harga minyak dan harga komoditas ekspor Indonesia. Kabar baiknya, pada tahun 2014, volume perdagangan dunia diperkirakan menguat 4,9 persen (yoy) dibandingkan tahun ini. Pemicunya adalah perbaikan ekonomi dan permintaan global, khususnya dari negara-negara maju. Di samping itu, inflasi dunia diperkirakan stabil. Harga minyak diprediksi cenderung menurun antara lain akibat peningkatan supply minyak di Amerika Serikat dan negara-negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) serta operasional shale gas. Namun demikian, terdapat potensi risiko peningkatan harga akibat gejolak di Suriah yang patut diwaspadai. Permintaan minyak oleh Jepang di pasar global diprediksikan menurun karena PLTN di negeri itu sudah mulai beroperasi kembali. Pertumbuhan ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2013 mencapai 5,62 persen (yoy). Angka ini cukup tinggi sebagai acuan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada APBN 2014. Di tengah kondisi perekonomian global

yang belum pulih benar, target 6 persen sebenarnya bisa dikatakan cukup ambisius. Pasalnya, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,5 dan 5,4 persen. Hanya Asian Development Bank (ADB) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita masih bisa menyentuh angka 6 persen. Meskipun demikian, prediksi pertumbuhan ekonomi kita masih jauh di atas prediksi pertumbuhan ekonomi dunia yang menurut IMF berada di kisaran 3,6 persen. IMF juga memprediksi pertumbuhan ekonomi zona Euro tahun depan hanya 1 persen, India 5,1 persen, dan Amerika Serikat 2,6 persen. China sebagai salah satu kekuatan ekonomi paling besar saat ini diproyeksikan tumbuh 7,4 persen. Prediksi IMF tak jauh berbeda dengan ADB. Lembaga itu memprediksi perekonomian dua mesin pertumbuhan ekonomi dunia, China dan India, bisa tumbuh 7,4 dan 5,7 persen pada tahun 2014. Ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik juga dikeluarkan oleh Organisation for Economic Corporation and Development (OECD). Indonesia diprediksikan mencapai pertumbuhan ekonomi tercepat diantara negara-negara ASEAN+6 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 6 persen per tahun dalam rentang waktu 2014-2018.”Indonesia kami perkirakan bisa paling cepat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, kemudian Filipina bisa tumbuh 5,8 persen, Malaysia 5,1 persen, dan Thailand 4,9 persen,” kata Head of the Asia Desk OECD Development Centre, Kensuke Tanaka, yang bersama Menkeu hadir dalam seminar internasional Structural Policy Challenges in Indonesia: Medium-Term Challenges and Responses di Jakarta, awal Desember lalu. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6 persen selama 5 tahun ke depan, laju pertumbuhan tersebut akan lebih tinggi dibandingkan rentang waktu 20002007 yang sebesar 5,1 persen. Tantangan perekonomian Pada diskusi yang diikuti oleh sekitar 50 wartawan Forkem, Bambang secara

rinci menjelaskan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan beberapa negara mitra dagang utama seperti China dan India akan berdampak pada pelemahan kinerja ekspor dan investasi. Sementara sentimen arus modal akibat pelonggaran kebijakan moneter di negara maju akan mengakibatkan aliran likuiditas yang besar di pasar global.”Dengan masih terdapatnya ketidakpastian, perubahan arus likuiditas dapat mengganggu keseimbangan pasar uang di nilai tukar di berbagai negara,”ungkap Bambang. Ketidakpastian juga terjadi pada fluktuasi harga minyak mentah dunia sejak awal tahun 2000. Faktor geopolitik penyelesaian krisis di Timur Tengah turut berpengaruh. Gejolak harga komoditas di pasar global yang patut diantisipasi, lanjut Bambang, adalah pelemahan harga komoditas primer yang berdampak negatif pada ekspor beberapa negara, termasuk Indonesia. Ketidakpastian perkembangan ekonomi dan keuangan global juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis. Dalam keynote speech yang disampaikan pada acara “Sosialisasi Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini” di Batam, Kamis (28/11), Harry mengungkapkan bahwa perkembangan kondisi ekonomi global hari demi hari harus terus diikuti dan diwaspadai.”Pemantauan secara intensif dan kewaspadaan, kita perlukan agar kita dapat mengambil langkah-langkah kebijakan antisipasi yang cepat, tepat, dan terukur,” kata dia. Kodisi perekonomian tersebut, lanjut Harry, dapat berimbas pada terjadinya deviasi pada realisasi beberapa asumsi dasar ekonomi makro di APBN. Deviasi ini penting untuk diperhatikan dan disikapi dengan baik oleh pemerintah. Menurt Harry, hal ini dikarenakan deviasi dapat menyebabkan perubahan pada realisasi besaran-besaran penerimaan dan belanja dalam postur APBN, yang dapat berimbas pada pelebaran defisit APBN. Dari dalam negeri, Bambang menjelaskan 5 tantangan utama di bidang perekonomian. Pertama, penciptaan iklim investasi yang baik. Terkait hal ini, pemerintah akan

33 MEDIAKEUANGAN


berupaya menjawab tantangan perbaikan kesejahteraan tenaga kerja (UMP yang diimbangi produktivitas), menjaga iklim pasar tenaga kerja yang kondusif, sinkronisasi peraturan dan perizinan pusat dan daerah, dan perbaikan serta peningkatan infrastruktur, termasuk ketersediaan listrik. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menurunnya angka kemiskinan, tapi koefisien gini (gini ratio) justru makin melebar.”Salah satu upaya perbaikan yang akan kita lakukan adalah melalui implementasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional),” kata Bambang. Tantangan ketiga terkait defisit anggaran dan efisiensi belanja negara. Terdapat 3 tantangan yang mesti dijawab pemerintah, yaitu penurunan penerimaan perpajakan dan sumber daya alam, perlunya mengoptimalkan daya serap belanja pemerintah, dan perlunya meningkatkan quality of spending pada sektor infrastruktur dan perlindungan social. Keempat, terkait stabilitas sistem keuangan. Bambang mengatakan bahwa sistem keuangan Indonesia rentan terhadap pergeseran sentimen investor. Selain itu, dominasi kepemilikan asing masih tinggi, terutama dalam pasar dan pasar obligasi. Hal ini melahirkan potensi terjadinya sudden reversal. Juga tantangan peningkatan utang luar negeri swasta sebagai akibat kebutuhan pembiayaan. Terakhir, pemerintah juga menghadapi tantangan stabilitas harga. Tantangan kelima ini bisa datang sebagai akibat kenaikan harga BBM serta gangguan pasokan untuk beberapa produk komoditas yang memberikan tekanan pada inflasi.

Indonesia (ICP) US$105/barel, lifting minyak 870 ribu barel per hari, dan lifting gas 1240 ribu barel setara minyak per hari. Sementara pendapatan negara disepakati Rp1.667,1 triliun (selisih Rp165,1 triliun lebih besar dibandingkan dengan APBNP 2013), belanja negara sebesar Rp1.842,5 triliun (naik sebesar Rp116,3 trilun), dan defisit anggaran 1,69 persen terhadap PDB (menurun dari 2,38 persen dibandingkan APBNP 2013). Dalam “Sosialisasi Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini” di Batam, Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran,

Beberapa hal buruk yang mungkin terjadi pada Indonesia diantaranya nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi serta menurunnya harga komoditas ekspor. M. Chatib Basri

Purwiyanto, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut, selain telah mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, baik dari faktorfaktor internal maupun eksternal, termasuk perkiraan realisasi APBNP 2013.”Kesepakatan itu juga mengakomodasi berbagai masukan, pandangan, pendapat dan saran-saran berbagai fraksi, dan komisi dalam DPR,”kata pria yang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara oleh Menkeu pada tanggal 27 November itu.

Langkah strategis Selain kelima tantangan di atas, pelaksanaan anggaran Undang-Undangan APBN yang telah disepakati dan disahkan pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2013 adalah tugas rumah lain yang penting untuk diselesaikan pemerintah. Pada sidang itu, asumsi dasar ekonomi makro yang disetujui adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, laju inflasi 5,5 persen, nilai tukar Rp10,500/US$, harga minyak mentah

34 MEDIAKEUANGAN


Dari Rp1667,1 triliun pendapatan negara yang ditargetkan pada APBN 2014, penerimaan perpajakan diharapkan dapat memenuhi Rp1280,4 triliun. Untuk mencapai target penerimaan di bidang perpajakan, pemerintah telah menyiapkan pokok-pokok kebijakan di bidang pajak dan kepabeanan dan cukai. Pokok-pokok kebijakan di bidang pajak antara lain penggalian berbasis sektor dengan fokus utama pada pertambangan, perkebunan, properti dan perdagangan;

penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar; ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah; optimalisasi data hasil sensus pajak nasional; dan penguatan penegakan hukum bagi penggelap pajak. Sementara itu, beberapa pokok kebijakan kepabeanan dan cukai yaitu mengantisipasi pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen terhadap impor bahan baku terkait kebijakan FTA, ekstensifikasi barang kena cukai, penyesuaian tarif cukai rokok, dan mengarahkan kebijakan bea keluar untuk mendukung hilirisasi. Lebih jauh Purwiyanto juga menjelaskan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh antara lain mengutamakan alokasi belanja untuk kegiatan yang pro growth, pro job, pro poor, dan menjaga keseimbangan lingkungan (pro environment); mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif; merancang ulang (redesign) kebijakan subsidi dengan mengubah sistem subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi yang tepat sasaran (targeted subsidy); dan menghindari meningkatnya mandatory spending atau kewajiban pengeluaran yang ditetapkan dalam suatu undang-undang yang tidak diamanatkan dalam konstitusi dan bertentangan dengan kaidah pengelolaan keuangan negara. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga akan mempercepat implementasi sistem PBB dan MTEF (Performance Based Budgeting dan Medium Term Expenditure Framework); memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, pelaksanaan kontrak kinerja, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, serta pemberian remunerasi yang layak; menerapkan reward dan punishment; mempercepat penyerapan anggaran belanja, dan penyempurnaan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

PRODUK UNGGULAN

Layanan Prima Harga Mati Dewasa ini, kebutuhan stakeholders yang heterogen menuntut pelayanan yang semakin optimal. Kualitas pelayanan yang baik menentukan sejauh mana capaian kinerja dari suatu instansi. Tak dapat ditawar, kualitas pelayanan prima mutlak harus terus ditingkatkan. Demi menjawab tantangan tersebut, setiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mengeluarkan sejumlah layanan unggulan tahun 2013 ini. Berikut ulasan singkatnya. Sekretariat Jenderal Beasiswa LPDP Dewasa ini, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang dapat menunjang kelangsungan hidup umat manusia. Pendidikan merupakan wadah bagi masyarakat untuk membentuk kepribadian bangsa karna tanpa pendidikan maka tidak akan ada perkembangan dan perubahan. Namun demikian, kebutuhan pendidikan yang semakin tinggi diikuti dengan kebutuhan biaya yang makin meningkat. Untuk itu, sejak tahun 2012 Kementerian Keuangan membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Status Badan Layanan Umum pada LPDP memungkinkan unit ini mewujudkan tujuan penggunaan DPPN untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan nasional. LPDP mengeluargan program beasiswa pendidikan bagi seluruh warga Indonesia

Foto

Langgeng Wahyu

yang memiliki prestasi akademis di jenjang pendidikan sebelumnya. Jenis beasiswa pendidikan yang diberikan meliputi program beasiswa untuk sarjana, magister dan doktor, pada universitas di dalam maupun luar negeri. Beasiswa ini diutamakan untuk bidang teknik, sains, pertanian, hukum, akuntansi dan keuangan, agama serta bidang lainnya. Direktorat Jenderal Pajak Bayar Pajak via ATM Tarif rendah dan kemudahan penghitungan pajak tak lantas mendorong para pengusaha berbondong-bondong membayar pajak. Realitas di lapangan menunjukkan banyak wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak membuat terobosan baru yaitu Bayar Pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, wajib pajak yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam

Teks

Iin Kurniati

setahun dapat membayar pajak melalui ATM. Mereka cukup datang ke ATM Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA terdekat. Selanjutnya, wajib pajak dapat menyetor Pajak Penghasilan final sebesar 1 persen dari omzetnya, paling lambat setiap tanggal 15 setiap bulan. Bukti transaksi berupa struk ATM dapat digunakan sebagai bukti setoran pajak yang sah. Kemudahan dan tarif pajak yang rendah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Para pengusaha tidak perlu bersusah payah karena dapat membayar pajak secara cepat dan mudah. Ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan bekerja sama dengan Bank-Bank lain untuk memperluas jaringan pembayaran pajak melalui ATM. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pelayanan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau Nicotiana tabacum atau tembakau merupakan salah satu komoditas penyumbang penerimaan negara sektor

35 MEDIAKEUANGAN


cukai yang terbesar di Indonesia. Setidaknya lebih dari 95 persen penerimaan cukai berasal dari jenis hasil tembakau. Untuk itu, Direktorat Bea dan Cukai melakukan penyempurnaan pelayanan dokumen cukai dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan unggulan terbaru. SOP itu meliputi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan awal dan SOP P3C Pengajuan Tambahan secara Elektronik. Tujuan P3C hasil tembakau yakni menjamin tersedianya pita cukai bagi pengusaha pabrik rokok atau importer hasil tembakau untuk satu bulan ke depan. Sedangkan tujuan P3C pengajuan tambahan dapat menjamin tersedianya pita cukai yang sama jika kebutuhan pengajuan awal tidak mencukupi. DJBC juga menyediakan pelayanan P3C Pengajuan secara elektronik untuk memudahkan stakeholders dalam menyampaikan kelengkapan dokumen hingga tanda terima diterima kembali. Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) Selain berasal dari penerimaan pajak dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut berperan penting dalam menyokong pendapatan negara. Setidaknya, sekitar 30 persen dari total pendapatan negara disumbang oleh PNBP. Untuk itulah, sejak tahun 2012, DJA membangun Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). Sistem ini mampu mengakomodir keseluruhan proses bisnis PNBP, mulai dari penyusunan target, penyusunan serta penyempurnaan database jenis dan tarif PNBP. Sistem ini juga mengakomodir pembayaran dan penyetoran PNBP, penggunaan kembali sebagian dana PNBP oleh kementerian/lembaga, serta pelayanan PNBP kepada masyarakat. Tak hanya itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP. Bersama dengan billing pajak dan bea cukai, SIMPONI menjadi bagian dari

36 MEDIAKEUANGAN


bangunan besar sistem Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (lazim disebut MPN 2). Secara garis besar, MP2N merupakan sistem pengadministrasian penerimaan negara yang memuat serangkaian prosedur. Prosedur tersebut mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan penerimaan negara. Sistem ini diharapkan bermanfaat untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data penyetoran penerimaan negara. Sistem ini juga dapat meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran penerimaan negara dengan memperbanyak pilihan cara dan tempat pembayaran. Dengan demikian diharapkan tercapai peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengadministrasian penerimaan negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kajian Fiskal Regional Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam karakteristik dengan potensi yang berbeda di masing-masing wilayahnya. Sejalan dengan PMK Nomor 169/PMK.01/2012, Ditjen Perbendaharaan mengemban amanat baru untuk mengelola profil fiskal pada setiap wilayah kerjanya. Berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya terdapat 30 kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan mampu mengolah data keuangan daerah yang valid dan komprehensif. Data itu nantinya dapat digunakan sebagai bahan Kajian Fiskal Regional (KFR) hingga menghasilkan analisis kondisi fiskal daerah secara mendalam. Kemudian, rekomendasi analisis hasil KFR tersebut dapat digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan fiskal yang akan diambil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, rekomendasi hasil analisis KFR juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pembagian transfer ke daerah, pemberian DAU serta pemberian penerusan pinjaman. Dengan kata lain, KFR tidak hanya berguna secara lokal, tetapi juga dapat berguna dalam skala nasional. Sehingga dapat diambil kebijakan

menyeluruh untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan rakyat. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pengawasan dan Pengendalian BMN Menilik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012, nilai aset diseluruh Indonesia mencapai Rp3.432,98 triliun. Angka ini jauh meningkat dibandingkan posisi tahun lalu yang nilainya mencapai Rp2.023,44 triliun. Maka, Wajar rasanya jika pengelolaan negara harus dilakukan dengan lebih serius. Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kini tengah berbenah. DJKN tengah mengubah paradigma yang mulanya hanya sekadar administrator menjadi manajer aset melalui berbagai upaya di siklus pengelolaan Barang Milik Negara.

Salah satu bagian dari siklus tersebut yakni Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara (BMN). Wasdal ini berbeda dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat internal pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Kegiatan Wasdal BMN bertumpu pada kuasa pengguna barang (satker) yang bertugas melakukan penertiban awal. Baru setelah itu, pengelola barang melakukan wasdal kepada pengguna barang. Pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan periodik yang dilakukan rutin setiao awal tahun.

adanya selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal ini bisa saja menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal antar daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Penghitungan Alokasi DAU

Setidaknya, ada empat tahap rangkaian pehitungan alokasi DAU yang besarnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Pertama tahapan akademis yakni pembuatan konsep penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU. Kedua, tahap administratif dimana DJP melakukan konsolidasi dan verifikasi data serta koordinasi dengan instansi terkait. Ketiga, tahap teknis berupa pembuatan simulasi perhitungan DAU. Terakhir, tahap politis berupa pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dan anggota DPR.

Kecenderungan yang terjadi pada sejumlah negara berkembang yakni adanya proses penguatan pemerintah daerah (desentralisasi) yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Namun demikian,

Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya kesenjangan fiskal, DJPK memiliki layanan perhitungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DJPK menyiapkan simulasi penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk setiap daerah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Project Financing Sukuk Suatu negara dikatakan maju jika terus melakukan pembangunan untuk kesejahteraan hidup manusia. Tentunya, dalam setiap pembangunan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, mulai tahun 2013, secara perdana DJPU melakukan pembiayaan pembangunan proyek dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebijakan penerbitan SBSN yang disebut Project Financing Sukuk ini bertujuan untuk meningkatkan peran sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan sektor riil. Penerbitan instrumen ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Proyek infrastruktur pertama yang dibiayai melalui SBSN Project Financing Sukuk 2013 yaitu pembangunan jalur ganda kereta

api lintas Cirebon – Kroya Segmen I. Pembangunan double track senilai Rp800 miliar ini merupakan proyek Kementerian Perhubungan sesuai RPJNM 2010-2014 di bidang pembangunan sarana dan prasarana. Ke depan, peran SBSN Project Financing Sukuk diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari rencana nilai penerbitan SBSN Project Financing Sukuk pada tahun 2014 sebesar Rp1,57 triliun. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Executive Training Dalam dunia kerja, selain penguasaan hard skill diperlukan penguasaan soft skill guna menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Soft skill merupakan keterampilan yang dapat digunakan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengembangkan SDM di Kementerian Keuangan, BPPK memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan soft skill para pejabat. Program yang dinamakan Executive Training ini merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para pimpinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi di bidang leadership, manajerial dan teknis. Executive Training ini menyertakan para pejabat eselon I dan III di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri. Sejumlah universitas yang berkerja sama dalam program ini antara lain University of Oxford (Inggris), Melbourne Business School (Australia), University of Pennsylvania (Amerika), Darden School of Business University of Virginia (Amerika), The University of Chicago Booth School of Business (Amerika), serta beberapa universitas lainnya. Setelah mengikuti program tersebut, para pimpinan dapat membagi pengetahuan baru yang didapatnya melalui Seminar Knowledge Sharing Executive Training Kementerian Keuangan. Melalui seminar ini diharapkan dapat memfasilitasi dan menjadi media bagi pimpinan membagi pengalamannya untuk pada pegawai lain di Kementerian Keuangan.

37 MEDIAKEUANGAN


Opini

Problem Klasik Penyerapan Anggaran

Dari tahun ke tahun, persoalan penyerapan anggaran di tanah air selalu saja menjadi problem yang tidak pernah berkesudahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggenjot penyerapan anggaran negara, tapi fakta menunjukkan bahwa belum ditemukan adanya perubahan berarti terkait dengan “jalan siput” penyerapan anggaran. Sementara di sisi lain, pemerintah begitu aktif menggali berbagai bentuk pemasukan guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Dua hal ini tentu menjadi persoalan yang semestinya mampu diletakkan dalam porsi yang sama.

K

etika negara mampu menggali berbagai bentuk pemasukan, baik dalam bentuk penerimaan dari dalam negeri maupun luar negeri, semestinya langkah yang sama juga diberlakukan dalam mengelola anggaran. Namun, yang terjadi bukan demikian,

38 MEDIAKEUANGAN


penggalian berbagai bentuk penerimaan negara ibarat lari kuda, sedangkan upaya untuk merealisasikan penyerapan anggaran negara justru bergerak dalam koridor jalan siput. Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki daya akselesari tinggi pada saat akhir tahun. Sedangkan di awal tahun,

Teks

Janpatar Simamora*

umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan publik, bahkan tidak sedikit institusi yang kurang memiliki daya serap anggaran pada awal hingga pertengahan tahun anggaran. Lihat saja misalnya rilis data Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menggambarkan bahwa ternyata hingga 30 Agustus 2013 lalu, realisasi penyerapan anggaran belanja negara baru mencapai 54,8 persen dari Rp1.726,2 triliun sebagaimana yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (ABPN-P) untuk Tahun Anggaran 2013. Realisasi belanja pemerintah pusat bahkan baru mencapai 51,4 persen dalam periode yang sama. Rinciannya, dari Rp1.196,8 triliun yang dianggarkan dalam APBN-P 2013 untuk pos belanja pemerintah pusat, realisasi pada bulan Agustus baru berada dalam kisaran Rp615,6 triliun. Selanjutnya, transfer ke daerah mencapai angka penyerapan 62,4 persen. Dari anggaran yang ditargetkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp529,4 triliun untuk pos transfer ke daerah, realisasi hingga Agustus mencapai Rp330,1 triliun. Sementara hingga akhir September 2013, belanja negara mencapai Rp1.092,7 triliun atau sekitar 63,3 persen dibandingkan target dalam APBN-P 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat, realisasinya baru mencapai 58,4 persen atau sekitar Rp699,1 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun. Angka-angka realisasi anggaran dimaksud cukup mengindikasikan bagaimana lambatnya proses penyerapan saat ini. Tiga persoalan Bila bercermin dari realitas saat ini, setidaknya ditemukan tiga persoalan yang kemungkinan menjadi faktor utama yang lambatnya penyerapan anggaran di berbagai institusi. Pertama, adanya ketakutan yang berlebihan dari masingmasing aparatur di berbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran. Ketakutan ini tampaknya lebih ditengarai oleh maraknya kasus-kasus korupsi dalam bidang penggunaan anggaran

Foto

Internet

yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya beberapa tahun belakangan ini. Banyak institusi yang kemudian takut dan ragu dalam menjalankan penyerapan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Apalagi kemudian bila mengingat bahwa bidang ini sangat rentan dengan berbagai bentuk “perselingkuhan” sejumlah pihak terkait didalamnya yang dapat berujung pada potensi kerugian negara. Kedua, lambatnya penyerapan anggaran juga mengindikasikan bagaimana sesungguhnya sejumlah institusi tidak punya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur.

berdiam diri manakala tidak memahami secara utuh mekanisme penggunaan anggaran secara utuh dan menyeluruh. Hal ini kemudian menimbulkan implikasi yang cukup serius, khususnya terkait dengan masa depan pembangunan bangsa. Ketika berbagai program pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak diimbangi dengan kemampuan aparatur yang memadai, maka sudah dapat dipastikan bahwa ragam program dimaksud hanya akan indah dalam tataran wacana semata. Sekalipun sumber pendapatan negeri ini melimpah ruah, namun ketika kondisi itu tidak diselaraskan dengan kemampuan dalam mengelolanya, maka menjadi teramat

gagal dalam melakukan penyerapan anggaran dengan tepat waktu. Model sanksi yang akan diimplementasikan bisa saja berupa pemotongan atau pengurangan anggaran maupun bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif dalam rangka mengakselesari penyerapan anggaran di masa-masa yang akan datang. Seluruh Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dan daerah harus segera menghentikan pola penyerapan anggaran yang selama ini berjalan ibarat akselerasi mesin diesel, lambat di tahap awal, kencang di tahap akhir. Untuk kategori mesin, barangkali pola pergerakan yang demikian bisa jadi

Penggalian berbagai bentuk penerimaan negara ibarat lari kuda, sedangkan upaya untuk merealisasikan penyerapan anggaran negara justru bergerak dalam koridor jalan siput.

Konsep perencanaan ini semestinya menjadi kompas maupun penunjuk jalan terkait dengan arah penggunaan anggaran. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Ketiga, kurangnya pemahaman sejumlah aparatur di berbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya. Atas dasar ini, maka kemudian lahirlah sikap ketakutan yang berlebihan karena tidak memahami secara utuh akan dasar hukum penggunaan anggaran yang berada dalam wilayah kewenangannya. Sementara di sisi lain, tidak ditemukan “ruang maaf” bagi mereka yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Atas berbagai persoalan itulah, maka kemudian sejumlah institusi lebih memilih

sulit untuk membayangkan bahwa sumbersumber pendapatan itu akan membawa kontribusi besar bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Pemerintah saat ini boleh saja lihai dalam menggali berbagai sumber pendapatan negara. Namun, hal itu menjadi kurang efektif jika tidak diselaraskan dengan tingkat kemampuan dalam mengelolanya. Dalam rangka mengakselerasi penyerapan anggaran yang teramat lambat, maka kiranya perlu dipikirkan untuk membuat regulasi yang lebih longgar dalam mekanisme pencairan anggaran. Hal ini patut digulirkan agar tidak terbuka ruang bagi seluruh institusi pengelola anggaran untuk mencari dalih pembenaran lambannya penyerapan anggaran dengan alasan rumitnya proses pencairan anggaran. Selain itu, perlu diterapkan sanksi tegas terhadap sejumlah institusi yang dinilai

mengandung sejumlah keunggulan. Namun dalam hal pengelolaan anggaran negara, tampaknya tidak ditemukan fakta bahwa pola kinerja semacam itu akan membawa dampak positif bagi proses pembangunan suatu bangsa. Penyerapan anggaran negara memerlukan adanya perimbangan dan proporsi pergerakan yang berjalan secara kontinu. Sebab yang hendak dicapai kemudian adalah bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tapi yang lebih penting adalah bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan bangsa dan negara.

Janpatar Simamora Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan; Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

39 MEDIAKEUANGAN


Inspirasi

Memotret dengan Sepenuh Hati Tergulung ombak di Pantai Sawarna, kelaparan dan tersesat saat menyusuri pantai karang di Pulau Rote, dan hampir pingsan karena terkena asap belerang di pinggir danau kawah Ijen merupakan sepenggal kisah yang dialami Gathot Subroto, widyaiswara Pusdiklat Pajak BPPK demi memuaskan hasrat fotografinya.

U

ntuk memperoleh karya yang tidak biasa, Gathoe, demikian lebih suka dipanggil, bahkan pernah memotret pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut Jakarta. Tak heran rasanya, pengalaman tersebut membawa pria lulusan SMA 2 Wonosari ini berhasil menyabet berbagai penghargaan di dunia fotografi. Bermula pada 1994, Gathoe mendapatkan posisi kedua terbaik untuk National Wild Animal Photo Competition. Disusul sebagai juara pertama Garuda Indonesia International Photo Contest pada 2009, serta meraih penghargaan dari berbagai kompetisi bergengsi lainnya. Meski demikian, hal ini tak kunjung membuatnya merasa sebagai fotografer profesional.

Sebagai fotografer saya merasa amatir. Ini yang membuat saya memotret dengan sepenuh hati. Bukan karena motivasi uang, tapi karena saya mencintai fotografi. Gathot Subroto 40 MEDIAKEUANGAN


“Profesionalisme saya adalah sebagai widyaiswara di Kementerian Keuangan, sementara sebagai fotografer saya merasa amatir. Ini yang membuat saya memotret dengan sepenuh hati. Bukan karena motivasi uang, tapi karena saya mencintai fotografi,” papar pria yang wakil Indonesia sebagai Fuji Film X-Photographer, kumpulan fotografer pilihan Fuji Film dari seluruh dunia. Hobi dan Profesi Menjalani hobinya sebagai fotografer, memotivasi Gathoe untuk memberi nilai

Teks

Farida Rosadi

tambah bagi instansi. Semasa masih bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Gathoe berinisiatif membuat komunitas Dejepe Own Fotobond atau yang lebih familiar disebut DOF. Komunitas DOF merupakan wadah bagi pegawai yang mempunyai hobi fotografi. Tercatat hingga kini DOF telah beranggotakan tidak kurang dari 800 pegawai yang berasal dari pelaksana hingga pejabat Eselon II. Karya Gathoe telah banyak meramaikan acara Kementerian Keuangan lewat pameran foto dan kalender tahunan, disamping kesibukannya sebagai pembicara di berbagai acara komunitas fotografi kenamaan. Saat ini, posisinya sebagai widyaiswara memungkinkan Gathoe untuk berbagi ilmu lewat berbagai workshop dan pelatihan fotografi di DJP dan lingkungan BPPK termasuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. “Buat saya, selama dibutuhkan, saya merasa tersanjung dan bangga diberi kesempatan untuk berbagi. Entah ada atau tidak nilai tambahnya,” aku pria kelahiran Gunungkidul pada tahun 1970 ini. Pertemuan Pertama dan Proses Belajar Gathoe mengaku, kecintaannya dalam melukis membawanya mengenal dunia fotografi. Awalnya, ia gemar melakukan corat-coret gambar ilustrasi, Gathoe pun diterima sebagai

Foto

Gathot Subroto

Bercerita Lewat Gambar

AFIAP Honorable Mention, International Salon of Art Photography 2010.

illustrator pada majalah Purnawarman majalah kampus STAN. Aktif di majalah kampus, memaksa Gathoe merangkap dua peran sekaligus, sebagai ilustrator dan fotografer. “Kebetulan majalah mempunyai dua kamera SLR analog pada waktu itu. Dari situlah saya mulai tertarik dengan fotografi,” akunya. Berbekal teknik dasar memotret menggunakan kamera SLR dari pamannya, teknik mencetak foto di kamar gelap dari tukang foto, Gathoe makin giat meningkatkan skill fotografinya. Meskipun kala itu ia masih otodidak belajar dari literaturnya yang terbatas, “majalah Fotomedia dan buku-buku (fotografi) saya baca berulang-ulang dan saya praktikkan,” jelas Gathoe. Menjejaki karier sebagai pegawai pajak di KPP Jakarta Pusat Lima, membuka jalan bagi Gathoe mempelajari fotografi secara lebih formal. Gathoe mulai ikut klub fotografi Fotomedia, sebuah klub binaan Majalah Fotomedia terbitan Gramedia, dan berkesempatan belajar dengan fotografer kenamaan. Meski akhirnya sempat vakum beberapa lama, pada 2003 Gathoe kembali mendalami fotografi. Kali ini fotografi digital. “Sejak itu belajar fotografi menjadi lebih mudah, bisa

lewat internet, workshop, diskusi, dan hunting di berbagai komunitas fotografi online dan klub foto,” ujar Gathoe. Sarana Berbagi Pesan Mencintai fotografi sebagai hobi, berarti mencintai setiap prosesnya menghasilkan karya, terutama misi untuk menyampaikan pesan. Pernah suatu kali, Gathoe blusukan di Pacitan dan menemukan pantai indah bernama Klayar pada 2007 silam. “Saat itu, untuk sampai ke pantai tersebut perlu melewati jalan sempit berkelok, naik turun dengan medan yang belum beraspal,” kenangnya. Setelah mengambil gambar di beberapa titik, Gathoe membagi gambar tersebut ke website fotografi online. Hasilnya memuaskan, banyak fotografer lain tertarik dan minta diantar berkunjung ke sana. “Ini kemudian berimbas pada banyaknya wisatawan fotografer yang ramai mengunjungi pantai tersebut, bahkan dari Malaysia dan Hongkong,” kenang Gathoe. Saat terakhir berkunjung, Gathoe melihat banyak perubahan. “Jalan diperbaiki, listrik sudah dialirkan ke rumah penduduk, masyarakat sekitar juga mendapatkan mata pencaharian baru dari para wisatawan. Inilah pentingnya berbagi pesan dalam fotografi,” papar Gathoe menjelaskan.

Menghasilkan sebuah gambar yang bernilai cerita, menurut Gathoe, bukan perkara mudah tapi juga bukan perkara sulit. Baginya, foto yang baik adalah foto yang menggabungkan kemampuan teknis dengan artistik. Lebih jauh lagi, foto tersebut mewakili kelima unsur penting, yakni subyek yang unik, pencahayaan yang baik, eksposure yang akurat, komposisi yang indah dan unik, serta impact atau kemampuan foto untuk berbicara. Meski demikian, Gathoe menekankan pentingnya melihat sesuatu secara kreatif. “Software khusus yang saya pakai untuk membuat gambar berkualitas adalah otak kanan. Sebab dari situlah munculnya ide, dan ide menjadi center of interest dalam membuat sebuah karya,” paparnya. Gathoe melanjutkan, ide yang biasa meski dieksekusi dengan teknik dan postprocessing digital yang tinggi, serta dicetak di lab tercanggih sekalipun, hanya akan menghasilkan karya yang biasa. Karena itu, mempertajam ide sebelum memotret akan memacu fotografer berpikir bagaimana caranya menuangkan ide ke dalam sebuah gambar dan memunculkan pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu, penting bagi Gathoe untuk terus belajar, “Dunia fotografi tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Jangan pernah merasa jago dalam memotret. Karena ketika anda merasa jago, saat itulah kemampuan dan karya anda mentok dan jalan di tempat,” jelas Gathoe. Meski sempat mendapatkan pelatihan gratis dari National Geography Indonesia, Gathoe masih memiliki impian yang diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat. “Saya masih punya pekerjaan rumah untuk mewujudkan impian saya, yaitu melakukan pameran di Galeri Foto Jurnalistik Antara,” pungkas Gathoe menutup perbincangan.

41 MEDIAKEUANGAN


Renungan

memiliki kemampuan untuk menunjukkan yang terbaik sehingga harus ada rasa saling percaya dan positive thinking. Memaknai lika-liku bermain bola di lapangan dengan lika-liku bekerja di kantor sebenarnya tidak jauh berbeda. Di dalam lingkungan kerja kita, dengan berbagai elemen di dalamnya bersama-sama jelas hanya ada satu tujuan besar. Tujuan besar ini mustahil bisa diraih tanpa bersinergi. Jikapun berhasil diraih, maka dapat dipastikan jumlah seluruh keberhasilan yang diraih masing-masing elemen tidak akan lebih baik jika dibandingkan dengan hasil kerja seluruh elemen yang sejak awal bersinergi, bekerja bersama. Antar elemen tersebut tidak

Meminjam Kunci Kemenangan U-19 Garuda Jaya

M

asih ingat bagaimana euforia rakyat Indonesia saat Tim U-19 berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam laga perebutan final menuju Piala Asia? Ada rasa haru, bangga, bahagia, takjub dan syukur bukan? Setelah lebih dari 1 dekade Indonesia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melaju ke Laga Piala Asia, akhirnya kesempatan itu kita raih kembali. Dan ketika mengingat bagaimana Evan Dimas bersama timnya mampu mengalahkan Ksatria Taeguk yang dikenal begitu unggul dalam menggocek bola, kita menemukan kunci-kunci kemenangan yang abadi. Salah satunya adalah bersinergi. Sinergi sebagai kata benda diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kegiatan atau operasi gabungan, dan dalam bentuk kata kerja berubah menjadi bersinergi yang artinya melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Hasil dari bentuk kata kerja bersinergi ini menghasilkan sebuah sinergisme dan memiliki arti kegiatan yang tergabung biasanya pengaruhnya lebih besar daripada jumlah total pengaruh masingmasing atau satu per satu. Ya, bersinergi adalah tentang kerja bersama yang

42 MEDIAKEUANGAN


mempunyai pengaruh lebih daripada kerja individu. Bersinergi adalah sebuah sistem yang sudah dipakai bahkan ratusan abad silam baik dalam peperangan maupun pembangunan peradaban. Dalam sisi kebaikan maupun sisi keburukan. Gol-gol cantik besutan Evan Dimas Darmono bukanlah kerjanya sendiri. Bolabola yang meluncur tepat di gawang lawan tidak terlepas darii hasil kerja kawan satu timnya yang mampu merebut bola dari tim Korsel dan menggiringnya tepat di titik Evan berada. Bayangkan saja jika lham Udin Armaiyn tidak berhasil mengirimkan umpan kepada Evan, entah karena terpeleset atau terambil oleh lawan atau bahkan jika Ilham tidak mempercayai Evan untuk mencetak gol, tentu saja gol pertama di laga bersejarah ini akan memiliki cerita lain. Begitu juga jika tiba-tiba kiper Ravi Murdianto merasa kawan satu timnya tidak segesit yang ia kira dan memilih untuk mencetak gol sendiri, tentu hasilnya akan jauh berbeda. Singkatnya, untuk bisa berhasil meghasilkan sinergisme, setiap individu harus yakin dan percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan peran penting dan setiap orang

Teks

Fita Rahmat

ada yang lebih superior daripada elemen yang lain. Keberadaan satu elemen lebih bermanfaat ketika didukung oleh elemen yang lain. Dan semakin erat dukungan antar elemen tersebut, maka diibaratkan bangunan, semakin kokohlah bangunannya. Untuk menjadi sebuah bangunan yang indah, batu bata yang biasa saja tentu tidak cukup, ia membutuhkan rekatan semen, ia membutuhkan polesan cat, ia membutuhkan keindahan kaca, bahkan kokohnya besi. Setiap elemen memiliki karakter berbeda agar saling melengkapi dan bersatu mewujud dalam karya lain yang lebih indah dan lebih bermanfaat. Bagaimana jika kita sudah sadar akan pentingnya bersinergi namun orang lain tidak? Maka itulah tanggung jawab seorang pemimpin dalam lingkungan manapun ia berada. Ibarat U-19, kita membutuhkan Indra Sjafri untuk bisa memimpin dan membimbing tim. Ia hadir untuk menjadi inspirator sekaligus coach yang memastikan bahwa sinergi telah menjadi bagian dalam keseharian tim U-19. Tidak ada salahnya bukan jika kita mulai belajar bersinergi dari sahabat-sahabat muda Garuda Jaya ini?

Foto

Internet

Resensi

D

i penghujung tahun 2013, Padahal, manajemen perubahan resensi buku yang akan diulas merupakan nama generik tentang adalah buku yang ditulis oleh perubahan, yang mencakup reformasi Judul: Change Management Untuk Dr. Riant Nugroho dengan judul Change birokrasi. Kedua, konsep dan strategi Birokrasi: Strategi Revitalisasi Birokrasi | Management Untuk Birokrasi : Strategi reformasi birokrasi disusun secara Penulis: Dr. Riant Nugroho | Penerbit: Revitalisasi Birokrasi. Melaksanakan canggih (sophisticated) sehingga tidak Elex Media Komputindo | Tebal: vi+154 manajemen perubahan pada organisasi sedikit yang tidak paham bagaimana halaman | ISBN: 978-602-02-0981-4 birokrasi merupakan pekerjaan tersulit melaksanakannya. Ketiga, terdapat dibandingkan pada organisasi bisnis sejumlah komplikasi konseptual yang dan NGO. Pada organisasi bisnis, semua mengidentikkan manajemen perubahan pekerja tunduk pada atasan dan atasan patuh kepada pemilik. di sektor publik dengan sektor bisnis. Keempat, masih ada komplikasi Demikian halnya, pada organisasi NGO, pekerja patuh pada atasan manajerial dalam implementasi manajemen perubahan pada dan atasan patuh pada pemberi dana. Namun, berbeda dengan organisasi pemerintahan. Namun demikian, Penulis menyatakan organisasi bisnis dan NGO, pada organisasi publik atau birokrasi bahwa buku ini tidak berusaha menafikan kerja keras Pemerintah tidaklah mudah memberhentikan bawahan yang tidak patuh kepada dalam melakukan manajemen perubahan pada birokrasinya, tetapi atasan atau atasan yang tidak patuh kepada atasannya. Permasalahan merupakan upaya penyempurnaan. Buku ini diharapkan akan mepokoknya, pada organisasi publik, atau dalam hal ini birokrasi, leverage proses manajemen perubahan dan reformasi birokrasi di tidak jelas siapa “pemilik organisasi” yang kepadanya setiap orang Indonesia. pada akhirnya patuh. Siapakah pemilik birokrasi? Bupati? Walikota? Gubernur? Menteri? Presiden? DPRD? DPR? MPR? Rakyat? Tidak jelas. Sebagai pelengkap sumber referensi dalam mempelajari reformasi birokrasi, kiranya buku yang ditulis Riant Nugroho ini dapat dijadikan Dari kajian yang dilakukan oleh Penulis pada 12 organisasi salah satu rujukan. Dari substansi materi birokrasi yang cukup luas, pemerintahan di pusat dan daerah, ditemukan bahwa perubahan buku ini mampu dibaca “sekali duduk”. Poin-poin yang dibuat Penulis pada organisasi pemerintahan melalui konsep reformasi birokrasi dan ilustrasi gambar maupun tabel yang ditampilkan dalam buku jauh dari berhasil. Penulis mengungkapkan bahwa ditemukan ini dapat memudahkan pembaca mengambil kesimpulan atas “kegagalan” tersebut yang disebabkan oleh empat hal pokok, yaitu: maksud yang disampaikan oleh Penulis. Sangat bermanfaat bagi Pertama, kegagalan memahami makna manajemen perubahan dan para mahasiswa ilmu pemerintahan, birokrat, dan masyarakat yang reformasi. Kebijakan pemerintah membuat pemahaman bahwa berminat mempelajari dan memahami dinamika reformasi birokrasi manajemen perubahan merupakan bagian dari reformasi birokrasi. di Indonesia.

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler:

November 2013

Rantau 1 Muara Ahmad Fuadi

Kei: Kutemukan Cinta di Tengah Perang Erni Aladjai

Mau Jualan Es di Neraka Akhmad Fatoni

Catatan Parno PNS Gila Uyung Haflan

When We Were Orphans: A Novel Kazuo Ishiguro

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler:

November 2013

Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed

www.perpustakaan.depkeu.go.id

Jared Diamond

@kemenkeulib

Rich Dads Before You Quit Your Job

Perpustakaan Kementerian Keuangan

Robert T. Kiyosaki

Perfect Phrases for Resumes

Perpustakaan Kemenkeu

Michael Betrus

Java Handbook: Konsep Dasar Pemrograman Java Patrick Naughton

Siapa Bilang Buka Usaha Itu Susah Eka Dharma Pranoto

Teks

Syahrul Ramadhan

43 MEDIAKEUANGAN


Saat mentari bangkit dari peraduannya, itulah momen yang paling ditunggu

Resensi

Mengejar Matahari Momen mentari terbit sering diasosiasikan dengan harapan baru. Tahun 2013 segera berakhir dan akan berganti ke bilangan 2014. Matahari yang terbit di hari pertama tahun baru tertentu selalu dinanti. Berikut kami pilihkan destinasi yang menyajikan sunrise yang cukup menggetarkan hati. Siapa tahu anda tertarik untuk datang dan mengejar matahari terbit di sana. Danau di Atas Awan

D

anau Gunung Tujuh terletak dalam zona konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat di Provinsi Jambi. Perlu sehari penuh berkendara dari Kota Jambi hingga ke daerah Kayu Aro, gerbang masuk menuju danau ini. Seperti namanya, Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh puncak gunung yang membentuk cekungan raksasa. Beberapa sungai yang mengaliri kawasan nasional berhulu dari sini. Treking menuju danau dimulai dari Desa Pelompek. Dengan jalur pendakian yang lumayan menantang, pengunjung harus

44 MEDIAKEUANGAN


memiliki stamina lebih untuk melintasi jalan setapak. Di bagian tertentu vegetasi hutan lebih rapat. Kondisi seperti ini membuat fauna seperti siamang dan aneka jenis burung nyaman berkembang biak di kawasan perlindungan ini. Berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut membuat danau ini berhawa sejuk. Sesekali tampak awan melayang rendah di permukaan danau.

Saat mentari bangkit dari peraduannya, itulah momen yang paling ditunggu. Di antara dua puncak tertinggi gunung yang mengelilingi danau perlahan langit berubah warna dari hitam menuju oranye. Dari kejauhan tampak deretan pegunungan yang berlapislapis membentuk gradasi biru abu-abu. Permukaan danau yang belum sepenuhnya terang menimbulkan kesan misterius namun menenangkan.

Sempatkan bermalam di tepian danau . Ada sepetak tanah yang biasa digunakan untuk mendirikan tenda. Sembari menanti pagi, kita dapat menyalakan api unggun dan membakar ikan air tawar yang bisa dipancing dari danau.

Menyingkap Kabut Borobudur

Teks & Foto

Adhi Kurniawan

Borobudur sudah sedemikian mendunia. Setiap tahun ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara berdatangan ke

Siluet kemegahan Borobudur terbentuk di antara halimun pagi.

Di Balik Kemegahan Rinjani Menangkap momen mentari terbit tidak selalu harus dilakukan di puncak gunung. Anda bisa melakukannya di pesisir Gili Trawangan. Gili Trawangan terletak berdampingan dengan dua gili lainnya, Gili Meno dan Gili Air. Ketiganya berada di barat laut Pulau Lombok sebagai pulau utama. Untuk menuju ke Trawangan, anda dapat memulai perjalanan dari Kota Mataram menuju Pelabuhan Bangsal lalu menumpang perahu reguler yang menyeberang ke Trawangan.

Vegetasi hutan lebih rapat membuat fauna seperti siamang nyaman berkembang biak di kawasan perlindungan ini.

situs peninggalan Dinasti Syailendra ini. Pada puncak perayaan Waisak, umat Budha dari berbagai penjuru tanah air memusatkan ritual peribadatan di sini. Begitu banyak foto dan video mengabadikan keelokan Borobudur. UNESCO pun sudah menetapkan candi ini sebagai World Heritage sejak tahun 1991. Untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda mengenai kemegahan Borobudur, cobalah menuju bukit Punthuk Stumbu. Bukit ini berada sekitar 4 kilometer sebelah barat kompleks candi, tepatnya di desa Karangrejo. Setelah memarkir kendaraan di lahan yang sudah tersedia, lanjutkan penjelajahan dengan jalan kaki santai. Tidak perlu waktu lama, kurang dari setengah jam pengunjung akan sampai di puncak Stumbu. Punthuk Stumbu mulai dikenal khalayak sejak tahun 2001. Saat itu seorang pemandu wisata setempat yang juga berprofesi sebagai fotografer sering memotret Borobudur dari

tempat ini. Foto hasil karya sang pemandu memancing rasa penasaran para fotografer untuk hunting foto Borobudur dari bukit ini. Seiring ramainya wisatawan yang berkunjung, warga setempat berinisiatif mengelola wisata di Punthuk Stumbu secara swadaya. Usahakan sudah mencapai puncak bukit sebelum subuh. Simak dengan khidmat pertunjukan alam yang begitu menawan. Borobudur seakan terbangun dari tidur semalaman. Stupa perlahan muncul di balik kabut yang menggantung menutupi lembah. Siluet kemegahan Borobudur terbentuk di antara halimun pagi. Sejenak imajinasi kita akan terbawa pada mitologi forbidden kingdom yang entah tersembunyi di mana lalu tiba-tiba muncul di hadapan mata. Jika anda cukup beruntung mendapatkan cuaca cerah, jauh di sebelah timur akan tampak Merbabu dan Merapi berdiri kokoh berdampingan. Kompisisi sempurna untuk karya fotografi anda.

Untuk menjaga kebersihan udara dan kelestarian lingkungan, tidak ada satu pun kendaraan bermotor yang diperbolehkan beroperasi di Trawangan. Sepeda dan cidomo menjadi pilihan utama transportasi di pulau yang tidak terlalu luas ini. Penginapan kelas melati hingga cottage standar internasional tersedia di sini. Begitu pula dengan penyewaan alat snorkeling atau kelengkapan menyelam. Semua fasilitas pendukung dapat anda pilih untuk menunjang kenyamanan saat berlibur. Bangunlah sepagi mungkin lalu berjalan menuju dermaga. Garis pantai yang terletak sejajar dengan dermaga adalah spor terbaik untuk melihat sunrise di Trawangan. Dari balik kemegahan Gunung Rinjani nun jauh di Lombok, semburat keemasan mentari pagi muncul. Berkas ray of light yang membelah langit menambah kesan dramatis. Ombak yang tenang dan air laut yang berubah warna menjadi hijau toska saat pagi mulai terang akan membuat anda segera bergegas ke laut untuk berenang.

Sunrise atau momen saat matahari terbit memang berlangsung hanya sekejap mata. Namun, ada banyak orang yang mau begitu bersusah payah mengejarnya. Awal pagi yang sempurna biasanya menjadi penyemangat untuk menghadapi hari yang panjang. Hitungan tahun 2014 sebentar lagi dimulai. Akan ada banyak target pekerjaan yang harus dicapai dan setumpuk kegiatan yang harus diselesaikan. Sempatkan waktu di selasela kesibukan anda untuk sejenak istirahat sekaligus membuang penat. Jadi, mau jalanjalan ke mana saja tahun depan?

45 MEDIAKEUANGAN


Celengan

Nova Soraya Pilih Investasi yang Cocok Mengatur uang untuk investasi, bagi Nova Soraya gampang-gampang susah. Sebagai seorang artis yang disibukkan dengan jadwal syuting stripping (setiap hari), ia memiliki syarat mutlak untuk berinvestasi, yakni tidak merepotkan. Sebenarnya, istri dari Kin Aulia itu pernah berpikir untuk berinvestasi dengan saham atau surat berharga. Namun, hal tersebut urung dilakukan lantaran ia merasa tidak cocok dengan investasi jenis tersebut.

“K

alau yang nawarin berinvestasi di surat berharga seperti saham sudah banyak dari dahulu. Bahkan yang menawarkan investasi emas juga enggak sedikit. Tapi akhirnya aku tolak satu per satu. Sebab aku kan sibuk setiap hari, khawatir enggak sempat memantau harga. Intinya enggak cocok saja,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Meski tidak menampik banyak rekan-rekannya yang sukses berinvestasi saham, Nova tidak mau sekadar ikut-ikutan untuk berinvestasi surat berharga.“Untuk berinvestasi, saya enggak mau ikut-ikutan juga dengan teman-teman. Saya memang pernah mempelajari investasi surat-surat berharga, tapi itu tadi, enggak cocok dengan saya,” terangnya lagi. Nova kemudian mencari jenis investasi yang cocok dan dirasa mudah untuk dilakukannya. Sebab, uang yang menumpuk di bank tak ingin ia sia-siakan begitu saja tanpa adanya pemikiran untuk mengembangkannya, meski tawaran menabung dalam bentuk deposito pun datang silih berganti. “Yang saya inginkan adalah investasi dengan risiko yang kecil,” ujarnya. Setelah melakukan survei dan mempelajari jenis investasi yang menguntungkan, akhirnya ibu satu anak tersebut memutuskan untuk berinvestasi properti. Ia mengaku, sudah memiliki dua buah apartemen di lokasi strategis yang saat ini tengah dalam masa pembangunan.

46 MEDIAKEUANGAN


Teks & Foto Tedi K.

“Satu di daerah Jakarta Barat dan satu lagi di daerah Jakarta Pusat. Keduanya sedang dalam proses pembangunan,” tuturnya. Namun saat disinggung harga apartemen yang mencapai miliaran rupiah tersebut, artis cantik pemeran Bos Romlah di sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series tersebut tidak ingin menyebutkan detailnya. “Enaknya berinvestasi di properti dalam hal ini apartemen adalah itu, bisa dicicil cash (tunai) secara bertahap. Saat ini orang banyak membutuhkan apartemen sebagai gaya hidup dan alasan lainnya. Jadi nanti apartemen itu bisa disewakan atau dijual kembali dengan harga yang tinggi,” ujarnya sambil berencana mengincar beberapa unit apartemen lainnya di pusat kota Jakarta. Nova juga beralasan, dirinya lebih memilih apartemen daripada kompleks perumahan lantaran ia melihat prospeknya lebih baik. “Banyak orang mencari apartemen, baik untuk tinggal sementara (sewa) maupun dimiliki. Kalau rumah kan kreditnya juga lama banget. Jadi yang cocok dengan saya ya apartemen,” tuturnya. Pilihan investasi apartemen juga, diakui Nova sudah disetujui oleh sang suami, Kin Aulia yang juga pentolan grup band The Fly. “Suami sangat mendukung karena melihat prospek ke depan. Yang jelas, apapun investasi yang kita lakukan harus memiliki tujuan jelas dan cocok dengan yang melakukannya,” ujar Nova mengakhiri pembicaraan.

Iya, Med..

47 MEDIAKEUANGAN


48 MEDIAKEUANGAN


DESEMBER Kaleidoskop 2013 dan Proyeksi Ekonomi MEDIAKEUANGAN

Recommend Documents