Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yulina Setiawati NN, SH. MM. Jakar ta, 25 Juni 2015
O utline I
Latar Belakang
II
Visi Kepegawaian Di Era UU ASN
III
Progress RPP
IV
Manajemen PNS
V
Penutup
BKN
TRANSFORMASI PENGELOLAAN PNS
2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE
2000
PERFORMANCE BASED PENGEMBANGA BUREAUCRACY N RULE BASED BUREAUCRACY
MANAJEMEN SDM
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
POTENSI/HUMAN CAPITAL
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN SEJAHTERA MELAYANI
Area Reformasi Bidang Kepegawaian
• Restrukturisasi organisasi (right sizing; flat org.) • Service Delivery • OutcomesOriented • Mind-set dan Culture set • Strong commitment
• Recruitment, Placement and promotion • Performance-based Mgt. • SKP • Kwalitas & Produktivitas • Welfare dan Renumerasi • Core competency training
• • • • • •
Penataan Peraturan Law Enforcement Reward and Punishment De-kooptasi dengan politik Minimalisasi spoiling system Wasdal/supervisi
BKN
SDM Aparatur
Penataan Organisasi
Regulasi
Modernisasi Pelayanan
• Pemanfaatan TIK (e-office, e-gov dan i-gov) • Transparansi dan akuntabilitas • Efektivitas dan efisiensi • Simplifikasi proses
DRIVING FACTORS PERUBAHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1. Intervensi politik yang tinggi & Netralitas PNS terganggu; 2. Melemahnya peran PNS sebagai perekat NKRI 3. Birokrasi biaya tinggi; 4. Mismatch antara kompetensi jabatan dan kompetensi individual; 5. Kinerja PNS rendah, gaji belum adil, dan layak sejahtera; 6. Tsunami pensiun; 7. Reformasi birokrasi belum berjalan maksimal.
VISI DAN MISI UU ASN
VISI
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera
MISI
Memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone
PRINSIP DASAR MERIT SYSTEM DALAM UU ASN Mewujudkan sistem merit dan manajemen ASN dengan ciri-ciri: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan
prinsip
fairness
dalam
semua
urusan
manajemen
kepegawaian • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena- mena
• Adanya lembaga Independen yang menjaga pelaksanaan merit system.
BKN
Implementasi Merit Sistem a) b) c)
d)
e)
f) g)
h) i)
j) k)
l)
BKN
seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan; perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan promosi dilakukan secara terbuka berdasarkan kualifikasi individual dan standar kompetensi jabatan; memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, dan pola karir; memperlakukan pegawai ASN secara adil, setara dan non diskriminatif; memberikan gaji yang sama pada posisi dan bobot jabatan yang sama; memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada kinerja; menerapkan standar integritas dan perilaku pegawai ASN; merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil pengelolaan kinerja; menjaga netralitas pegawai ASN dari intervensi politik; memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi.
AMANAT UU ASN & STATUS RPP NO 1
RPP
STATUS
MANAJEMEN PNS
PROSES HARMONISASI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.
2
MANAJEMEN PPPK
DRAFT SELESAI. PENYEMPURNAAN SESUAI MASUKAN INSTANSI DAN KONSULTASI PUBLIK.
3
DRAFT SELESAI. PENILAIAN KINERJA & DISIPLIN PENYEMPURNAAN SESUAI MASUKAN INSTANSI DAN KONSULTASI PUBLIK.
4
GAJI & TUNJANGAN
DRAFT DALAM PROSES. PEMBAHASAN INSTANSI TERKAIT.
5
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
DRAFT DALAM PROSES. PEMBAHASAN INSTANSI TERKAIT.
6
KORPS PEGAWAI ASN
DRAFT DALAM PROSES. PEMBAHASAN INSTANSI TERKAIT.
7
JKK DAN JKM
DRAFT DALAM PROSES PEMBAHASAN INSTANSI TERKAIT
MANAJEMEN PNS
1. PENETAPAN KEBUTUHAN
• Setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk 5 tahun kedepan dan dirinci pertahun sesuai prioritas kebutuhan • ANJAB dan ABK dengan e-formation • Sistem registrasi on-line
2. PENGADAAN
• Seleksi menggunakan CAT • Seleksi administrasi, Tes Kemampuan Dasar (TKD), & Tes Kemampuan Bidang (TKB)
3. PANGKAT & PROMOSI JABATAN
• Pangkat adalah tingkatan dalam jabatan sebagai dasar penggajian • Pengangkatan dalam jabatan merupakan perbandingan obyektif kompetensi, kualifikasi jabatan dengan yang dimiliki pegawai. • Promosi Jabatan dengan Open Recruitment & Talent Pool • Berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan kompetensi
4. PENGEMBANGAN KARIR
• Memperhatikan penilaian kinerja, integritas, dan moralitas • Diklat merupakan hak PNS dan dilaksanakan minimal 80 jam dalam 1 tahun
MANAJEMEN PNS
5. POLA KARIR
6. MUTASI
7. PENILAIAN KINERJA
8. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
• Terintegrasi secara nasional • Setiap instansi wajib menyusun pola karir
• Mutasi tugas/ lokasi antar instansi Pusat, instansi daerah • Mutasi dilakukan diagonal, vertikal, dan horizontal • SKP disusun berdasarkan RKT • Bobot Penilaian SKP 70%, Perilaku 30% dengan metode 360o • Tidak mencapai target dikenakan sanksi administrasi • Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab & risiko pekerjaan • Tunjangan kinerja berbasis kinerja individu.
• Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
MANAJEMEN PNS
9. PENGHARGAAN
10. DISIPLIN
11. PEMBERHENTIAN
12. JAMINAN PENSIUN DAN HARI TUA 13. PERLINDUNGAN
• Reward berdasarkan capaian kinerja • Prioritas untuk pengembangan kompetensi • Tanda Kehormatan
• Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai dengan perubahan jenis-jenis hukuman
• Reformulasi jenis-jenis pemberhentian • Perubahan beberapa sanksi administrasi
• Pensiun dengan Dual system pay as you go dan fully funded • THT dual system asuransi SOS dengan manfaat pasti dan bersifat pengembalian tabungan ditambah hasil pengembangan • Ontop dari Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian dalam perkara yang terkait tugas
HAK DAN KEWAJIBAN ASN HAK
JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian; 5. Bantuan Hukum; dan 6. pengembangan kompetensi. 1. 2. 3. 4.
Gaji dan tunjangan; cuti; Jaminan har tua; Jaminan Kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian; 5. Bantuan Hukum; dan 6. pengembangan kompetensi.
BKN
KEWAJIBAN • setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundangundangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
Pangkat dan Jabatan
BKN
• Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. • Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
Rancangan Pangkat dan Jabatan PNS No.
Jabatan
Pangkat
Peringkat Jabatan
JABATAN PIMPINAN TINGGI 1.
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
JPT-I
29 28 27
26 2.
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
JPT-II
25 24 23 22
JPT-III 3.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
JPT-IV
21 20 19 18
JPT-V
17
JPT-VI
16
Rancangan Pangkat dan Jabatan PNS (2) No.
Jabatan
Pangkat
Peringkat Jabatan
JABATAN ADMINISTRASI & JABATAN FUNGSIONAL 4.
JA -15, JF-15
15
5.
JA -14, JF-14
14
6.
JA -13, JF-13
13
7.
JA -12, JF-12
12
8.
JA -11, JF-11
11
9.
JA -10, JF-10
10
10.
JA -9, JF-9
9
11.
JA -8, JF-8
8
12.
JA -7, JF-7
7
13.
JA -6, JF-6
6
14.
JA-5, JF-5
5
15.
JA-4
4
16.
JA-3
3
17.
JA-2
2
18.
JA-1
1
BKN
JABATAN (UU ASN) PIMPINAN TINGGI UTAMA
MADYA PRATAMA
JABATAN ADMINISTRASI ADMINSTRATOR PENGAWAS
JABATAN FUNGSIONAL Utama Madya Muda Pertama
PELAKSANA
Penyelia Mahir Terampil Pemula
KEAHLIAN KETERAMPILAN
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SIFAT
Kompetitif dan Terbuka SELEKSI
Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berkoordinasi dengan KASN PROSES
Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat Nasional Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat Nasional, Propinsi, atau antar Instansi dalam 1 (satu) Kab/Kota
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI TUJUAN
Mendapatkan berkualitas PRINSIP
SASARAN
Pimpinan
Tinggi
yang
Pengisian JPT Utama dan Madya dilakukan secara terbuka dan kompetitif didasarkan pada sistem merit
Terselenggaranya seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel Terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi pada Instansi pemerintah pusat dan daerah seasuai dengan kompetensi yag dibutuhkan dan sistem merit
MUTASI JABATAN JPT Mutasi jabatan JPT dapat dilakukan dengan uji kompetensi dari Jabatan JPT yang ada dengan persyaratan : 1. 1 (satu) klasifikasi jabatan 2. Memenuhi standart kompetensi jabatan 3. Lulus uji kompetensi 4. Sudah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir dan paling lama 5 (lima) tahun
Pengisian Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana Dilaksanakan dengan Talent Pool Apabila belum terbangun Talent Pool, maka dapat
dilaksanakan dengan seleksi internal atau apabila tidak tersedia SDM yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan maka bisa dilaksanakan dengan seleksi terbuka Setelah dilaksanakan seleksi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Tim Penilai menyampaikan calon kepada PPK
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL Pengangkatan mengisi formasi CPNS
Inpassing/Penyesuaian
Perpindahan dari jabatan lain
Promosi Jabatan
PENGEMBANGAN KARIER
TUJUAN: o memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS; o menyeimbangkan antara pengembangan karir PNS dan kebutuhan instansi; o meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan o mendorong peningkatan profesionalitas PNS. SASARAN: tersedianya pola karier nasional dan panduan penyusunan pola karier instansi; dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN 1. Pendidikan dan Latihan 3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun
BKN
2. Seminar
4. Penataran 6. Pertukaran PNS dan Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI, MELAKSANAKAN DAN MELAKUKAN EVALUASI
MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN K O M P E T E N S I
D A S A R
Kompetensi Kultural
Kompetensi Teknis
Kompetensi Manajerial
Mempertemukan Kompetensi Individu dg Kompetensi Jabatan Pemanfaatan & Penempatan ASN Pengakuan Kompetensi ASN melalui Penilaian/Uji Kompetensi dan Sertifikasi 25
BENTUK POLA KARIER o Horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi; o Vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi; o Diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi.
PROMOSI PNS
BKN
• Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. • Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.” • Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh Pejabat yang bersangkutan.
PROMOSI PNS Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal. PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional ketrampilan, ahli pertama, dan ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan. Dalam hal instansi belum memiliki kelompok suksesi (talent pool), promosi dalam jabatan administrasi dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK. PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi. PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli utama dapat melamar ke dalam jabatan pimpinan tinggi sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.
LANJUTAN PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN. Kelompok rencana suksesi merupakan sekelompok PNS yang memiliki kompetensi sesuai klasifikasi jabatan dan memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.
Promosi PNS diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi (talent pool).
MUTASI PNS •
• •
• •
•
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
BKN
DISIPLIN
PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier yang dititikberatkan sistem prestasi kerja
Penilaian Kinerja dilakukan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif.
Dilakukan perubahan persentase penilaian dari unsur sasaran kerja pegawai 70% dan perilaku kerja pegawai 30%, dan penilaian perilaku 360o. Adanya perubahan pengaturan tentang kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Adanya perubahan jenis hukuman disiplin khususnya hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang disesuaikan dengan ketentuan tentang pangkat gaji, Tunjangan Kinerja, dan Jabatan.
SKEMA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI Nilai bisa Lebih 100
REWARD
ASS-CEN PSI-TEST
ASPEK: • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI
• TRANSPARAN
UNSUR-UNSUR SKP 1. KEGIATAN TUGAS JABATAN 2. ANGKA KREDIT 3. TARGET 4. TUGAS TAMBAHAN 5. KREATIFITAS
PENILAI AN PRESTA SI KERJA PNS
PRESTASI KERJA PNS PERILAKU KERJA PNS
PELAKSANAAN PENILAIAN
S K P
KONTRAK KINERJA
•KUANTITAS •KUALITAS •WAKTU •BIAYA
ASPEK: PENGAMATAN
• ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN
BOBOT 60 % HASIL PENILAIAN
BOBOT 40 %
BAIK
FEEDBACK HASIL PENILAIAN
REKOMENDASI
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN
BURUK REKOMENDASI
Nilai Maks 100
1. PEJABAT PENILAI WAJIB MELAKUKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA 2. PPK SBG PEJABAT PENILAI ATAU ATASAN PEJABAT PENILAI TERTINGGI 3. PEJABAT PENILAI WAJIB MEMPERTIMBANGKAN MASUKAN DARI PEJABAT PENILAI YG SETINGKAT 4. PENILAIAN DILAKUKAN PADA SETIAP AKHIR BULAN DESEMBER 5. HASIL PENILAIAN DISAMPAIKAN PADA PNS YANG BERSANGKUTAN 6. PNS WAJIB MENANDATANGANI DAN MENGEMBALIKAN PADA PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER 7. APABILA PNS YG DINILAI TIDAK MAU MENANDATANGANI MAKA HASIL PENILAIAN TSB TETAP DIANGGAP SAH 8. PEJABAT PENILAI MENYAMPAIKAN PADA ATASAN PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER 9. HASIL PENILAIAN BERLAKU SETELAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI ATASAN PEJABAT PENILAI
• PEMBINAAN • PUNISHMENT
ASS-CEN PSI-TEST
KEBERATAN 1. KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN DIAJUKAN KPD ATASAN PEJABAT PENILAI PALING LAMBAT 14 HARI KALENDER 2. ATASAN PEJABAT PENILAI MEMINTA PENJELASAN PADA PEJABAT PENILAI DAN PNS YG KEBERATAN 3. ATASAN PEJABAT PENILAI MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN HASIL PENILAIAN DAN BERSIFAT FINAL
32
KONSEPSI REFORMULASI SISTEM PENGGAJIAN PNS 1. Pay for Position
2. Pay for Person
3. Pay for Performance
4. Pay for Living Cost (Lc)
Idealnya gaji pegawai dibayar dengan menggabungkan 3P + Lc
BKN
PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL
Mencapai BUP Diberhentikan sementara sebagai PNS Menjalani CLTN Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional
JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA 1.1. Jaminan JaminanPensiun Pensiun – Sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan di hari tua, sebagai hak dan penghargaan – Bagi PNS existing: manfaat pasti dan metode pembayaran pay as you go. – Skema pensiun iuran pasti dengan sistem pendanaan fully funded system bagi CPNS yang diangkat setelah PP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua berlaku. 2. Jaminan Hari Tua – Sebagai proteksi penurunan penghasilan pasca pensiun – Skema bagi PNS existing: lumpsum, manfaat pasti, dan sebagai asuransi dwiguna – Skema PNS baru: bisa lumpsum atau berkala, manfaat sebagai akumulasi iuran dan hasil pengembangan
JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA 3. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
– Diberikan Ontop Sistem Jaminan Sosial Nasional – Iuran dibayar oleh pemerintah
– Manfaat terdiri dari perawatan, biaya evakuasi, santunan sementara, santunan berkala, santunan kematian, biaya rehabilitasi, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa
BKN
Perlindungan Jaminan Kesehatan Jaminan kecelakaan kerja Jaminankematian
Bantuan Hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya
Diberikan on top dari program jaminan sosial nasional
