DEPARTEMENPEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 (021) 723-2373 Fax. (021) 7232373
Nomor :PD.01.01‐Cs/331 Jakarta, 10 Maret 2009 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Daftar terlampir di Tempat Perihal : Pemberitahuan dan Permintaan Usulan Calon Peserta Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan perkotaan, maka dengan ini kami sampaikan hal‐hal sebagai berikut : 1. Direktorat Jenderal Cipta Dep.PU melalui program NUSSP (ADB Loan No.2073 (SF) – INO) akan menyelenggarakan Program Master (S2) Perencanaan Kota dan Daerah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang akan dilaksanakan mulai bulan Mei 2009 selama 13 bulan, dan akan diikuti oleh 50 peserta berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Dinas PU dan Satker ke‐Cipta Karya‐an) di 33 provinsi di seluruh Indonesia. 2. Peserta program master diperuntukkan bagi pegawai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Satker Provinsi dan Kota/Kabupaten dengan kriteria :
•
Formulir Pendaftaran Calon Beasiswa MPKD T A 2009 (format terlampir)
•
Surat Tugas Belajar dari lembaga peserta yang bersangkutan (dilampirkan setelah diterima)
•
Surat pernyataan mengikuti pendidikan (dilampirkan setelah diterima)
•
Surat rekomendasi dari eselon II atau Badan Kepegawaian Daerah ‐ BKD
•
Fotokopi ijasah Sarjana Strata 1 (S1) dan transkrip nilai.
•
Riwayat Hidup calon Peserta (Format Terlampir)
•
Calon peserta memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang ke‐Cipta Karya‐an.
•
PNS, maksimal berusia 45 tahun pada saat menyerahkan persyaratan pendaftaran
•
Mampu berbahasa Inggris dengan baik, TOEFL nilai min 400 (saat tes seleksi yang diadakan panitia)
•
Familiar dalam penggunaan aplikasi komputer, minimum MS. Office
3. Kami informasikan bahwa biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui NUSSP adalah: ‐ Biaya tes seleksi (TPA, TOEFL, substansi) ‐ Biaya SPP ‐ Biaya Hidup (penginapan dan konsumsi) ‐ Biaya penelitian ‐ Uang saku per bulan ‐ Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ‐ Kursus Bahasa Inggris Sedangkan untuk biaya perjalanan dinas dan akomodasi selama tes seleksi, serta biaya perjalanan dinas selama pendidikan ditanggung oleh instansi pengutus. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam satu paket amplop tertutup dan diserahkan kepada Instansi Pemberi Beasiswa paling lambat tanggal 10 April 2009 ke kantor PMU NUSSP JI. Cipaku V No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Calon peserta program yang lulus seleksi administrasi akan diundang untuk mengikuti test seleksi penerimaan sebelum dinyatakan sebagai salah satu penerima beasiswa program MPKD ‐ NUSSP (Jadwal dan tempat menyusul). Informasi mengenai Program MPPP tersebut dapat dilihat di website nussp maupun melalui telepon di (021) 7201966 PMU NUSSP. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Ir. Antonius Budiono, MCM NIP. 110025418 Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Cipta Karya Dep. PU (sebagai laporan) 2. Direktur Pengembangan Permukiman DJCK 3. Kepala PMU NUSSP 4. Kepala Satker Bintek PLP
Surat disampaikan Kepada Yth. 1. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Sekretariat Jenderal Dep. PU 2. Kepala Pusat Kajian Strategis, Sekretariat Jenderal Dep. PU 3. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Dep. PU 4. Kepala Pusat Litbang Permukiman, Balitbang Dep. PU 5. Direktur Pengembangan Permukiman DJCK 6. Direktur Bina Program DJCK 7. Direktur Pengembangan Air Minum DJCK 8. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman DJCK 9. Direktur Penataan Bangunan & Lingkungan DJCK 10. Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 11. Kepala Dinas PU Prov. Sumatera Utara 12. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sumatera Barat 13. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov. Riau 14. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov. Jambi 15. Kepala Dinas PU dan Cipta Karya Prov. Sumatera Selatan 16. Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu 17. Kepala Dinas Permukiman Prov. Lampung 18. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov. Bangka Belitung 19. Kepala Dinas PU Prov. Kep. Riau 20. Kepala Dinas PU Prov. DKI Jakarta 21. Kepala Dinas Tata Ruang Dan Prasarana Wilayah Prov. Jawa Barat 22. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Jawa Tengah 23. Kepala Dinas PU Prov. D.I. Yogyakarta 24. Kepala Dinas Permukiman Prov. Jawa Timur 25. Kepala Dinas SDA dan Permukiman Prov. Banten 26. Kepala Dinas PU Prov. Bali 27. Kepala Dinas PU Prov. Nusa Tenggara Barat 28. Kepala Dinas PU Prov. Nusa Tenggara Timur 29. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov. Kalimantan Barat 30. Kepala Dinas PU Prov. Kalimantan Tengah 31. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov. Kalimantan Selatan 32. Kepala Dinas PU & Kimpraswil Prov. Kalimantan Timur 33. Kepala Dinas PU Prov. Sulawesi Utara 34. Kepala Dinas PU Prov. Sulawesi Tengah 35. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sulawesi Selatan 36. Kepala Dinas PU Prov. Sulawesi Tenggara 37. Kepala Dinas PU Prov. Gorontalo 38. Kepala Dinas PU Prov. Sulawesi Barat 39. Kepala Dinas PU Prov. Maluku 40. Kepala Dinas PU Prov. Maluku Utarai 41. Kepala Dinas PU Prov. Papua Barat 42. Kepala Dinas PU Prov. Papua 43. Kepala Dinas PU Kota Banda Aceh 44. Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Tenggara 45. Kepala Dinas PU Kota Tanjung Balai
46. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Padang 47. Kepala Dinas PU Kota Pekan Baru 48. Kepala Dinas PU Kota Tanjung Pinang 49. Kepala Dinas PU Kota Lubuk Linggau 50. Kepala Dinas PU Kota Jambi 51. Kepala Dinas PU Kota Palembang 52. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Bengkulu 53. Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung 54. Kepala Dinas PU Kota Serang 55. Kepala Dinas PU Kabupaten Serang 56. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 57. Kepala Dinas PU Kota Sukabumi 58. Kepala Dinas PU Kota Cimahi 59. Kepala Dinas PU Kabupaten Subang 60. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta 61. Kepala Dinas PU Kota Semarang 62. Kepala Dinas PU Kota Surakarta 63. Kepala Dinas PU Kabupaten Sragen 64. Kepala Dinas PU Kabupaten Cilacap 65. Kepala Dinas PU Kabupaten Kebumen 66. Kepala Dinas PU Kabupaten Karanganyar 67. Kepala Dinas PU Kabupaten Banjarnegara 68. Kepala Dinas PU Kota Purwakarta 69. Kepala Dinas PU Kota Pekalongan 70. Kepala Dinas PU Kota Surabaya 71. Kepala Dinas PU Kota Lamongan 72. Kepala Dinas PU Kota Pontianak 73. Kepala Dinas PU Kota Palangkaraya 74. Kepala Dinas PU Kota Banjarmasin 75. Kepala Dinas PU Kota Samarinda 76. Kepala Dinas PU Kota Manado 77. Kepala Dinas PU Kota Gorontalo 78. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Palu 79. Kepala Dinas PU Kota Kendari 80. Kepala Dinas PU Kota Makassar 81. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo 82. Kepala Dinas PU Kabupaten Luwu Timur 83. Kepala Dinas PU Kabupaten Luwu 84. Kepala Dinas PU Kabupaten Jeneponto 85. Kepala Dinas PU Kabupaten Bone 86. Kepala Dinas PU Kabupaten Gowa 87. Kepala Dinas PU Kabupaten Bulukumba 88. Kepala Dinas PU dan Prasarana Wilayah Kota Bau‐Bau 89. Kepala Dinas PU Kabupaten Muna 90. Kepala Dinas PU Kabupaten Buton 91. Kepala Dinas PU Kabupaten Polewali Mandar 92. Kepala Dinas PU Kota Denpasar 93. Kepala Dinas PU Kota Ambon
94. Kepala Dinas PU Kota Ternate 95. Kepala Satker Pengembangan Permukiman di 32 provinsi di Indonesia 96. Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman di 33 provinsi di Indonesia 97. Kepala Satker Pengembangan Air Minum di 32 provinsi di Indonesia 98. Kepala Satker Penataan Bangunan Lingkungan di 32 provinsi di Indonesia
SURAT TUGAS BELAJAR No. Mengikuti Program Pendidikan Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Tahun 2009
Bersama ini kami, Menugaskan Nama NIP Tempat Tanggal Lahir Pangkat/Golongan Instansi Pengutus Alamat Instansi
: : : : : : :
Untuk mengikuti pendidikan Magiste Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) Universitas Gajah Mada (UGM) tahun akademik 2009 dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan Biro/Direktorat/Dinas/Daerah, maka bidang studi yang ditugaskan untuk diikuti adalah : Bidang : Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) 2. Sanggup dan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan tersebut tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 3. Selama mengikuti pendidikan, berjanji akan menjaga nama baik instansi pengutus, sanggup menjalani seluruh kewajiban serta mentaati segala peraturan, instruksi, tata tertib, serta bersedia menerima sanksi akademis maupun sanksi kepegawaian apabila tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada.
4. Setelah selesai pendidikan diwajibkan untuk segera kembali melapor dan tetap bekerja sebagai pegawai Biro/Direktorat/Dinas/Daerah untuk selama sekurangkurangnya 2n+1 tahun atau 2 (dua ) kali masa studi ditambah 1 (satu ) tahun.
Yang diberi tugas
Yang memberi tugas
Materai Rp. 6000 ................................... NIP ............................
.................................. NIP ...........................
Mengetahui, Direktur Pengembangan Permukiman
Ir. Guratno Hartono, MBC. Nip : 110026071
NAMA CALON DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP LENGKAP
01 I I 02 I I I 03 I I I 04 I I 05 I I 06 I I 07 I I 08 I I 09 I I I I 10 I I I 11 I I I I I 12 I I I 13 I I I I I I
NAMA LENGKAP NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) INSTANSI
ALAMAT KANTOR/ NOMOR TELEPON ALAMAT RUMAH/ NOMOR TELEPON TEMPAT/TGL. LAHIR AGAMA MENIKAH/BELUM JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA JABATAN/ GOLONGAN
KEMAMPUAN BAHASA
RIWAYAT PENDIDIKAN/ TANGGAL LULUS
APAKAH SUDAH MEMILIKI KEAHLIAN/KESARJANAAN, DAN APA................. PENGALAMAN KERJA
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BAHASA.........(BAIK/TIDAK) I BAHASA.........(BAIK/TIDAK) I BAHASA.........(BAIK/TIDAK) I I I I I I I I I I I I I I
14 I I I I I I
KETERANGAN SINGKAT TUGASTUGAS PEKERJAAN SEKARANG
MENGETAHUI ATASAN
..............................................
I I I I I I
JAKARTA, DIBUAT DENGAN SEBENARNYA OLEH YANG BERSANGKUTAN
....................................................... NIP
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ............................................................................................... Tempat/tanggal lahir : ............................................................................................... Alamat tempat tinggal: ............................................................................................... Pangkat/golongan : ............................................................................................... Instansi Pengutus : ............................................................................................... Alamat Instansi : ............................................................................................... Untuk mengikuti pendidikan Master (S2) yang diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Dengan kesadaran sendiri tanpa tekanana dan paksaan dari pihak manapun, menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kami mengikuti pendidikan atas dasar penugasan dari Instansi Pengutus, dan setelah membaca/mempelajari peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada maka: I.
II.
III.
IV.
Saya menyatakan : a. Akan bersungguh-sungguh mengikuti program pendidikan dan berusaha menyelesaikan pendidikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan b. Setelah meninggalkan/menyelesaikan pendidikan, dengan tanpa ijazah saya sanggup tetap mengabdi sebagai pegawai di Instansi yang memberikan tugas belajar kepada saya c. Serta mentaati segala peraturan, instruksi, tata tertib, dan sebagai karyasiswa bersedia menerima sanksi akademis maupun sanksi kepegawaian, apabila saya tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang ada Apabila program pendidikan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan, maka saya sanggup membiayai sendiri pendidikan selanjutnya. Apabila gagal dalam menyelesaikan pendidikan, saya berseda dikembalikan ke Instansi pengutus serta akan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan serta mengembalikan peralatan/buku-buku dan sebagainya dalam keadaan yang baik dan utuh, atau menggantinya dengan sejumlah uang sebesar yang ditetapkan oleh pimpinan. Kecuali dikarenakan hal-hal yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam, meninggal dunia dan lain sebagainya. Semua keterangan yang saya berikan dalam formulir ini, benar dan apabila dikemudian hari ternyata diketahui keterangan palsu, saya bersedia untuk dikenakan sanksi akademik maupun sanksi kepegawaian.
Surat pernyataan ini saya tandatangani diatas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan mengikat bagi yang ditandatangani. .............................................2009 Mengetahui dan menyetujui Instansi Pengutus,**)
Yang membuat perjanjian Materai Rp.6000
.............................................. NIP.......................................
...................................... NIP.......................................
Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4: 1. Asli untuk Ditjen Cipta Karya Departemen PU 2. Tembusan : 2.1 Dinas Instansi Pengutus 2.2 UGM 2.3 Yang Bersangkutan Catatan: diisi/dilengkapi setelah ada pemanggilan lulus seleksi/kelengkapan pendaftaran masuk perkuliahan *) coret yang tidak perlu **)Persetujuan Instansi Pengutus setelah ada persetujuan dari BKD setempat
