KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA NOMOR :10/B/KET-MPM/SK/I/2016 Tentang REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG UKM KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 2015 Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Perubahan Undang-Undang Unit Kegiatan Mahasiswa KM-POLSRI setelah : MENGINGAT : Undang – Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 2015 BAB VII MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Unit Kegiatan Mahasiswa perlu dibuat Undang-undang tentang Unit Kegiatan Mahasiswa 2. Bahwa untuk verifikasi dan memperjelas teknis pelaksanaan Unit Kegiatan Mahasiswa MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Draft Perubahan Undang – Undang Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 2. Hasil Kesepakatan Perubahan Undang – Undang Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya MEMUTUSKAN
:
MENETAPKAN 1. Perubahan dan Mengesahkan Undang – Undang Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2015/2016 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan di dalamnya. Ditetapkan : di Sekretariat MPM POLSRI Pada Tanggal : 9 Januari 2016 Pukul : 15.05 WIB Pimpinan Sidang Dto, Derryl Tri Jaya NPM 061340411682
Lampioran SK NOMOR :10/B/KET-MPM/SK/II/2016 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA (KM-POLSRI) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, selanjutnya disingkat KM-POLSRI adalah Organisasi POLSRI. b. Majelis Permusyawaratan mahasiswa, selanjutnya disingkat MPM POLSRI adalah lembaga legislatif tertinggi ditingkat perguruan tertinggi. c. Badan Eksekutif Mahasiswa POLSRI, selanjutnya disingkat BEM POLSRI adalah lembaga eksekutif tertinggi ditingkat perguruan tinggi. d. Unit Kegiatan Mahasiswa POLSRI, selanjutnya disingkat UKM POLSRI adalah Badan semi otonom yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa POLSRI berdasarkan ketentuan atas dasar persamaan tujuan dan cita-cita sebagai perwujudan untuk mewadahi minat dan bakat ditingkat perguruan tinggi. e. Partai Politik yang selanjutnya disingkat parpol adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan tujuan dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu Indonasia. f. Organisasi terlarang adalah organisasi yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. g. Komunitas adalah organisasi otonom/independent yang memiliki pendanaan mandiri dari kegiatan organisasinya. BAB II PEMBENTUKAN, UJI KELAYAKAN DAN TATA CARA PENJARINGAN Pasal 2 1. UKM didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2% dari jumlah mahasiswa dari masing-masing Jurusan (minimal 9 Jurusan). 2. UKM yang akan didirikan didukung oleh sekurang-kurangnya 25% jumlah mahasiswa dari masing-masing jurusan. 3. Pendirian dan Pembentukan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) melalui pendeklarasian yang menyatakan bukti autentik, agenda acara pendeklarasian dan deklarator. 4. UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada kepanitian penjaringan UKM yang dibentuk pada saat itu dengan Persyaratan sebagai berikut : a. Mempunyai AD/ART yang sesuai dengan konstitusi KM-POLSRI serta peraturan perundang-undangan lainnya. b. Memiliki nama dan lambang yang berbeda dengan UKM lain. c. Malampirkan Daftar Kepengurusan d. Melampirkan rancangan program kerja satu periode kedepan. e. Memiliki Garis-Garis Besar Haluan Program Kerja organisasi yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM POLSRI. f. Tidak memiliki karakteristik bidang yang sama dengan UKM yang sudah ada. g. Melampirkan visi dan misi pada Tim verifikasi UKM. h. Khusus untuk UKM yang berkarakteristik religius harus memenuhi kuota minimal 50% dari jumlah mahasiswa.
i. Memiliki sekretariatan sementara. 5. Pembentukan UKM baru disahkan oleh Presiden Mahasiswa setelah disetujui oleh MPM. 6. Berstatus Komunitas yang disahkan oleh presiden mahasiswa setelah disetujui MPM. Pasal 3 1. UKM yang telah ada wajib mendaftarkan ulang setiap satu tahun sekali dengan persyaratan sebagai berikut : a. Didukung oleh sekurang-kurangnya 25% jumlah mahasiswa dari masing-masing jurusan. b. Uji kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) harus memberikan Progress Report kepada panitia penjaringan UKM periode tertentu. 2. UKM sebagaimana yang dimaksud pada pasal (3) ayat 1 harus mendaftar ulang pada kepanitiaan penjaringan UKM yang dibentuk pada saat itu dengan persyaratan sebagai berikut : a. mempunyai AD/ART yang sesuai dengan konstitusi KM POLSRI dan peraturan perundang-undangan lainnya. b. Memiliki nama dan lambang yang berbeda dengan UKM yang lain. c. Melampirakan struktur kepengurusan. d. Mempunyai garis-garis besar haluan program kerja organisasi yang tidak bertentangan dengan konstitusi KM POLSRI. e. Mempunyai sekretariatan tetap dilingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam uji kelayakan diserahkan kepada Tim verifikasi UKM 4. UKM yang lulus uji kelayakan disahkan oleh Presiden Mahasiswa setelah disetujui oleh MPM. Pasal 4 1. Kepanitian penjarinag UKM menerima pendaftaran dan atau pendaftaran ulang UKM yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. 2. Pengesahan UKM dilakukan dengan SK Presiden Mahasiswa selambat-lambatnya 30 hari setelah dinyatakan lulus oleh Tim verifikasi UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Hasil verifikasi UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada khalayak ramai melalui pengumuman-pengumuman. 4. Jumlah tim Verifikasi UKM terdiri dari 4 perwakilan MPM dan perwakilan BEM BAB III ASAS DAN CIRI Pasal 5 1. Asas UKM tidak boleh bertentangan dengan konstitusi KM POLSRI dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Setiap UKM dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan karakteristik UKM yang tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar KM POLSRI dan peraturan perundang-undangan lainnya. BAB IV TUJUAN Pasal 6 Tujuan UKM adalah a. Mewujudkan cita-cita mahasiswa POLSRI sebagaimana termaktup pembukaan konstitusi KM POLSRI. b. Sebagai wadah pengembangan minat dan bakat Mahasiswa POLSRI.
dalam
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 a. memperoleh hak yang sama, sederajat dan adil dari KM POLSRI. b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. c. Ikut serta dan menyelenggarakan kegiatan mahasiswa baik kedalam maupun keluar. d. Memperoleh dana kemahasiswaan sesuai dengan pembagian yang disepakati oleh Rapat Akbar MPM KM POLSRI. Pasal 8 a. melaksanakan konstitusi KM POLSRI dan peraturan perundang-undangan lainnya. b. Berperan aktif untuk kemajuan POLSRI. c. Mengajukan proposal kegiatan kepihak PD III dengan rekomendasi BEM POLSRI dan diketahui oleh MPM. d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan maupun keuangan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berlangsung kepada BEM, MPM dan pihak PD III. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 9 1. Setiap mahasiswa POLSRI dapat menjadi anggota UKM. 2. Setiap mahasiswa POLSRI yang memiliki religius yang sama dengan karakteristik UKM dapat menjadi anggota UKM tersebut, Khusus untuk UKM yang berkarakteristik religius. 3. Keanggotaan UKM bersifat terbuka, sukarela dan tidak deskriminatif bagi setiap mahasiswa. 4. Segala peraturan lainnya yang berkenaan dengan keanggotaan diatur didalam AD/ART UKM yang bersangkutan dengan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar KM-POLSRI. BAB VII KEUANGAN Pasal 10 1. Keuangan bersumber dari : a. Iuran anggota b. Dana kemahasiswaan c. Sumber-sumber dana lain yang halal, sah dan tidak mengikat seseuai dengan Undang – Undang Dasar KM-POLSRI. 2. Dana kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir b, diajukan dengan bukti proposal kegiatan yang diketahui MPM dan disetujui BEM POLSRI kepada pihak PD III sesuai dengan mekanisme tertentu. 3. Bukti transaksi pembelanjaan program kerja harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada MPM dan bagian keuangan lembaga POLSRI 4. BAB VIII LARANGAN Pasal 11 UKM dilarang
a. Menggunakan lambang dan nama yang sama dengam UKM lain. b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar KMPOLSRI dan peraturan perundang-undangan lainnya. c. Mendukung suatu organisasi terlarang, parpol serta seseorang atau kelompok tertentu. BAB IX PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN Pasal 12 UKM bubar apabila a. Membubarkan diri. b. Menggabungkan diri dengan UKM lain yang sejenis. c. Dibubarkan oleh Presiden mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan dari MPM POLSRI dengan alasan tertentu. d. Melanggar konstitusi KM-POLSRI dan perundang-undangan lainnya. Pasal 13 UKM yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 butir b harus mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2), pasal (3) dan pasal (4). Pasal 14 Pembubaran dan penggabungan UKM sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13 diumumkan melalui pengumuman disetiap jurusan. BAB X PERINGATAN DAN SARAN Pasal 15 1. Bem POLSRI berhak memberikan peringatan dan sanksi kepada UKM yang melanggar konstitusi KM POLSRI dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan diketahui MPM POLSRI. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3, pasal 5 dan pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa : a. Peringatan tertulis b. Pencabutan hak sebagai UKM 3. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat (2) butir b, pengurus UKM yang bersangkutan wajib didengarkan keteranganya untuk membela diri. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya undang-undang ini maka UKM yang sudah disahkan diharapkan segera mendaftar ulang dan segera melengkapi segala hal sesuai dengan peraturan perundangan ini. Pasal 17 Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
