SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA Nomor : 001/KPTS/A/DPN-PERWAKU/I/2012 Tentang PEDOMAN TATA KERJA KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (PERWAKU) Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia; MENIMBANG
:
MENGINGAT
: 1. Pasal 5,6,7,8,9 dan 12 Anggaran Dasar PERWAKU. 2. Pasal 2,4,5,14,19,20,21,22,23 dan 30 Anggaran Rumah Tangga PERWAKU.
MEMPERHATIKAN
Bahwa demi menjaga kelancaran dan tertip dalam mekanisme kerja kepengurusan perhimpunan, maka di pandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Kerja Kepengurusan Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU).
: Rapat Pengurus DPN PERWAKU pada tanggal 04 April 2008. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: PEDOMAN TATA KERJA KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA (PERWAKU)
BAB I PENDAHULUAN Setiap organisasi memiliki tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang mengarah pada pencapaian tujuan, yaitu dengan keteraturan gerak dan langkah, perencanaan dan kebijakan. Salah satu sasaran yang dapat digunakan untuk menciptakan penyelenggaraanan usaha-usaha yang demikian adalah pedoman kerja kepengurusan yang akan menjadi pegangan pengurus menjalankan roda organisasi. Maksud disusunnya pedoman tata kerja pengurus adalah untuk memberikan kerangka struktural fungsi dan kedudukan dari setiap aparat dan personalia pengurus, wewenang dan tanggungjawab bidang kerja dan tugas-tugasnya, sehingga setiap aktivitas yang diselenggarakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, tidak overlaping dan menjamin optimalisasi aktivitas.
Pengurus Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku) mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjalankan usaha-usaha pencapaian tujuan Perwaku. Untuk dapat menjalankan tanggungjawab itu secara efekif dan efisien, maka pengurus Perwaku memerlukan pedoman tata kerja kepengurusan. Kepengurusan Perwaku untuk tingkat nasional adalah Dewan Pengurus Nasional, dan untuk wilayah adalah Dewan Pengurus Wilayah, yang masing mempunyai struktur, wewenang dan kewajiban yang sama hanya tingkatannya saja yang berbeda. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Perwaku, maka disusunlah Pedoman Tata Kerja Pengurus Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Perwaku disesuaikan dengan wewenang dan kewajibannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 ART Perwaku, maka struktur pokok perhimpunan yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bidang Pengembangan Masyarakat Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembangaan Bidang Pembinaan Organisasi dan Anggota Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Profesi Bidang Administrasi dan Kesekretariatan Bidang Keuangan dan Kebendaharaan
Untuk mendukung kinerja perhimpunan dan didasarkan pada kebutuhan anggota perhimpunan dalam mewujudkan pokok-pokok program kerja perhimpunan dalam pengembangan jaringan kerja, penguatan citra organisasi, penguatan masyarakat cipil (civil society) dan profesi, dan pengabdian masyarakat, maka dibutuhkan struktur penunjang, yang terdiri dari antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bagian Pengembangan Budaya dan Arif Lingkungan Bagian Pengembangan Ekonomi Lingkugan dan Kerakyatan Bagian Pendampingan dan Advokasi Masyarakat Bagian Pengembangan Hukum Lingkungan Bagian Pengembangan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri Bagian Pengembangan Hubungan Kelembagaan Luar Negeri Bagian Koordinator Wilayah I: Sumatera dan Jawa Bagian Koordinator Wilayah II: Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT Bagian Koordinator Wilayah III: Sulawesi, Maluku dan Papua Bagian Pengembangan Kepranataan dan Etika Profesi Bagian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pelatihan dan Standar Kompetensi 12. Bagian Pengembangan Praktek Profesi Ahli Lingkungan
BAB III KOMPOSISI DAN FUNGSI PERSONALIA PENGURUS
Sesuai dengan peran perhimpunan, maka fungsi personalia kepengurusan Perwaku adalah : A. Pengurus Harian 1. Ketua Umum Merupakan penanggung jawab dan koordinator umum dalam menyelenggarakan tugas-tugas internal dan eksternal perhimpungan. 2. Wakil Ketua 1 Bidang Pengembangan Masyarakat Merupakan koordinator penyelenggaraan program-program pengembangan masyarakat dan partisipasi pembangunan
kerja
bidang
3. Wakil Ketua 2 Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembangaan Merupakan koordinator penyelenggaraan program-program kerja bidang pengembangan jaringan kerjasama kelembangaan 4. Wakil Ketua 3 Bidang Pembinaan Organisasi dan Anggota Merupakan koordinator penyelenggaraan program-program pembinaan organisasi dan anggota.
kerja
bidang
5. Wakil Ketua 4 Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Profesi Merupakan koordinator penyelenggaraan program-program kerja bidang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan profesi. 6. Sekretaris Jenderal Merupakan koordinator umum penyelenggaraanan dan pengaturan kerja-kerja di bidang administrasi dan kesekretariatan. 7. Wakil Sekretaris Jenderal 1 Merupakan koordinator penyiapan bahan-bahan bidang keorganisasian meliputi penyiapan keputusan-keputusan dan agenda konstitusional. 8. Wakil Sekretaris Jenderal 2 Merupakan koordinator penyiapan bahan-bahan bidang informasi dan kajian strategis meliputi pembaharuan informasi dan dan desiminasi informasi. 9. Wakil Sekretaris Jenderal 3 Merupakan koordinator penyiapan bahan-bahan bidang keanggotaan meliputi penyiapan database anggota dan pembinaan anggota.
10. Wakil Sekretaris Jenderal 4 Merupakan koordinator penyiapan bahan-bahan bidang administrasi dan kesekretariatan meliputi surat menyurat dan rapat-rapay dan kesekretariatan. 11. Bendahara Merupakan koordinator umum penyelenggaraanan dan pengaturan kerja-kerja di bidang keuangan dan kebendaharaan . 12. Wakil Bendahara 1 Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengelolaan dana kegiatan dari program kerja. 13. Wakil Bendahara 2 Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengelolaan harta kekayaan dan pembukuan.
B. Pengurus Pleno 1. Bagian Pengembangan Budaya dan Arif Lingkungan Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan budaya dan arif lingkungan. 2. Bagian Pengembangan Ekonomi Lingkugan dan Kerakyatan Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan ekonomi lingkungan dan kerakyatan. 3. Bagian Pendampingan dan Advokasi Masyarakat Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pendampingan dan advokasi masyarakat. 4. Bagian Pengembangan Hukum Lingkungan Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan hukum lingkungan. 5. Bagian Pengembangan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan hubungan kelembagaan dalam negeri. 6. Bagian Pengembangan Hubungan Kelembagaan Luar Negeri Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan hubungan kelembagaan luar negeri. 7. Bagian Koordinator Wilayah I: Sumatera dan Jawa Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pembinaan anggota dan pengurus wilayah untuk daerah Sumatera dan Jawa.
8. Bagian Koordinator Wilayah II: Kalimantan, Bali, NTB dan NTT Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pembinaan anggota dan pengurus wilayah untuk daerah Kalimantan, Bali, NTB dan NTT. 9. Bagian Koordinator Wilayah III: Sulawesi, Maluku dan Papua Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pembinaan anggota dan pengurus wilayah untuk daerah Sulawesi, Maluku dan Papua. 10. Bagian Pengembangan Kepranataan dan Etika Profesi Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang kepranataan dan etika profesi. 11. Bagian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pelatihan dan Standar Kompetensi Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, pelatihan dan standar kompetensi. 12. Bagian Pengembangan Praktek Profesi Ahli Lingkungan Merupakan koordinator pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan praktek profesi ahli lingkungan. BAB IV TANGGUNGJAWAB BIDANG KERJA PENGURUS PERWAKU Dalam menjalankan fungsi masing-masing bidang kerja, pengurus Perwaku memiliki tanggung jawab sebagai berikut : 1. BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT a. Menyelenggarakan program-program aksi kemasyarakatan sebagai upaya pengembangan kapasitas dengan melibatkan masyarakat di kegiatan-kegiatan perhimpunan maupun secara luas. b. Menyelenggarakan program-program sebagai upaya partisipasi perhimpunan dalam pembangunan dengan ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan dengan pemerintah maupun proses pendampingannya. c. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi sebagai salah satu alternatif untuk menciptakan kemandirian perhimpunan. d. Melakukan bimbingan, pembinaan dan advokasi atas problem-problem kemasyarakatan dalam rangka memberikan solusi alternatif baik bersifat konsepsional maupun kongkrit. e. Menyelenggarakan program-program sebagai upaya membimbing dan membina masyarakat dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan.
2. BIDANG PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA KELEMBANGAAN a. Melaksanakan program-program yang dapat mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta khususnya lembagalembaga ilmiah, penelitian, kedutaan-kedutaan besar, lembaga swadaya masyarakat. b. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional agar tercipta jaringan yang luas antar sesama yang peduli pada upaya penyelamatan lingkungan hidup. c. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat mempererat hubungan Perwaku dengan pihak-pihak luar yang dapat mempermudah kerja bidang-bidang terkait yang dimiliki Perwaku. d. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta baik berupa perhimpunan pendidikan, lembaga penelitian, instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat maupun perusahaan dalam rangka pengembangan Perwaku sebagai sebuah perhimpunan ilmuwan dan profesi lingkungan.
3. BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI DAN ANGGOTA a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan keterampilan, baik dalam arti keorganisasian maupun yang sesuai dengan disiplin ilmunya, dikaitkan dengan program-program yang telah digariskan oleh perhimpunan antara lain dengan melaksanakan Up-Grading, kursus-kursus dan training yang berkaitan dengan peningkatan keprofesionalan perhimpunan dan aparat/anggota. b. Melakukan pembinaan dan penataan terhadap kinerja perhimpunan baik ditingkat nasional maupun wilayah dalam memberikan ruang gerak dan keluasan manajemen perhimpunan. c. Melakukan perencanaan, pendirian dan pengelolaan institusi atau badan-badan lain Perwaku yang dapat menunjang upaya untuk menciptakan kemandirian perhimpunan yang disesuaikan dengan kebutuhan keprofesionalan dan keberlanjutan perhimpunan. d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan secara intensif terhadap institusi baru badan-badan lain Perwaku yang dibentuk sebagai upaya pengembangan perhimpunan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. BIDANG PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PROFESI a. Menyelenggarakan kegiatan penelitian perhimpunan melalui hypotesa, observasi, pengolahan data, tabulasi dan analisa secara objektif dengan melibatkan peran anggota secara maksimal serta mengembangkan hasil-hasil penelitian tersebut dan upaya implementasinya. b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat memotifasi anggota dan aparat untuk melakukan penelitian dan pengembangan Iptek dan keprofesian. c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas keilmuan dan keprofesionalan di kalangan anggota dalam bentuk seminar-seminar, diskusi-
diskusi, simposium, dan sebagainya, sesuai dengan tingkat kecenderungan perkembangan Iptek dan keprofesian. d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penelitian baik yang disponsori oleh perhimpunan, anggota maupun institusi lain dalam bentuk kerjasama. e. Melakukan diseminasi perkembangan Iptek dan keprofesian serta hasil penelitian baik kepada anggota perhipunan maupun secara luas.
5. BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan perhimpunan yang dapat mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh perhimpunan untuk perhimpunan maupun masyarakat pada umumnya. b. Melakukan perencanaan pengembangan dan pengelolaan penerbitan, baik media cetak maupun elektronik, sebagai suatu wadah penyalur aspirasi anggota dan masyarakat serta wadah berlatih bagi pengembangan kemampuan jurnalistik di kalangan anggota. c. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi perhimpunan dan administrasi kesekretariatan. d. Mengatur dan menyelenggarakan produksi dan reproduksi informasi, baik dokumentasi maupun aktivitas perhimpunan dan dokumen organisasi yang perlu disampaikan (dipublikasikan) ke dalam maupun ke luar perhimpunan. e. Melakukan pengaturan dan pengelolaan surat-menyurat meliputi : 1). Penyelenggaraanan pemrosesan surat-menyurat 2). Penyelenggaraanan pemrosesan surat keluar 3). Penyelenggaraanan penyusunan surat masuk 4). Penyelenggaraanan pengetikan dan penggandaan surat 5). Penyelenggaraanan pengaturan administrasi kearsipan 6). Penyelenggaraanan pengaturan pengiriman surat f. Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personalia bidang administrasi dan kesekretariatan guna meningkatkan kelancaran dan kualitas kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan kesekretariatan. 6. BIDANG KEUANGAN DAN KEBENDAHARAAN a. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran perhimpunan untuk satu periode dan anggaran tahunan. b. Mengelola sumber-sumber penerimaan perhimpunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi. c. Menyelengarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran perhimpunan berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan tersebut.
d. Melakukan audit keuangan perhimpunan melalui auditor independent terpercaya dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan perhimpunan. e. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh personalia pengurus untuk meningkatkan sumber dana perhimpunan. f. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan, dan penambahan perlengkapan perhimpunan dengan: 1). Setiap kali melakukan kontrol terhadap pemakaian peralatan. 2). Mengusahakan penambahan peralatan atau perlengkapan perhimpunan dalam arti luas dan melakukan koordinasi dengan bidang administrasi kesekretariatan. 3). Menyusun daftar inventaris perhimpunan. 4). Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan perhimpunan. 5). Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung dan halaman perkantoran inventaris perhimpunan. g. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang pengelola keuangan dan kebendaharaan serta perlengkapan perhimpunan. BAB V ATURAN TAMBAHAN Pembagian tugas pokok dari masing-masing personalia pengurus Perwaku dijabarkan tersendiri dalam lampiran dari Pedoman Tata Kerja Kepengurusan ini
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : Februari 2012 DEWAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA
ttd
DONNY YOESGIANTORO KETUA UMUM
ttd
HERDIANTO W. KUSTIADI SEKRETARIS JENDERAL
