DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERUMUSAN MATERI MUATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu di susun pedoman mengenai perumusan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Perumusan Materi Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

1

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PERUMUSAN MATERI MUATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Pasal 1 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi perancang peraturan perundang-undangan dalam merumuskan materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 Pedoman perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Pedoman perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: BAB I Umum BAB II Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup a. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Spesifik; b. Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. KapasitasSumber Daya Manusia dalam UU PPLH; d. Kapasitas Kelembagaan Untuk Melaksanakan Tugas Dan Wewenang; e. Data dan Informasi Mengenai Materi Muatan Spesifik; f. Peran Masyarakat; g. Pilihan Bentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Materi Muatan Spesifik.

2

Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 838 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

3

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 TAHUN 2011 TANGGAL : 13 DESEMBER 2011

PEDOMAN PERUMUSAN MATERI MUATAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I.

UMUM Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPUU) mengikat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Kementerian, Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota yang berwenang untuk mengusulkan suatu peraturan perundangundangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, perbedaan terdapat pada kewenangan yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga atau pejabat sesuai kewenangannya berupa penentuan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang mengatur materi muatan yang layak menjadi peraturan perundang-undangan diseleksi sesuai proses pembentukannya sebagaimana diatur di dalam UU PPUU. Oleh karena itu, pedoman mengenai perumusan materi muatan lingkungan hidup ini tidak mungkin mengikat setiap pejabat/lembaga yang membentuk peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup yang telah ditetapkan menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pedoman ini merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf o UU PPLH. Pembinaan di sini jelas bersifat searah yang tidak mengikat atau tidak mempunyai konsekuensi hukum jika tidak ditaati. Untuk memperkuat bahwa pedoman ini adalah suatu kebijakan yang menjadi wewenang Menteri Lingkungan Hidup, pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri.

1

A.

B.

Peraturan Perundang-undangan 1. Pasal 1 angka 2 UU PPUU mencantumkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan”. 2.

Peraturan perundang-undangan terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar; 2) Undang-Undang; 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; dan 6) Peraturan Daerah.

3.

Layak atau tidak layaknya suatu peraturan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria berikut ini: 1) norma hukum berlaku kepada siapa saja (berlaku umum); 2) mempunyai konsekuensi hukum apabila norma dilanggar; 3) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; 4) dibentuk atau ditetapkan melalui proses yang ditetapkan UU PPUU.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 1. Norma adalah peraturan/kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau Negara yang sifatnya mengikat dan memaksa. Pengertian ini memberikan penafsiran bahwa norma harus memenuhi criteria sebagai berikut: a. mempunyai materi muatan yang wajib dilindungi dan/atau dikelola; b. mempunyai instrumen kendali untuk mengarahkan, mengendalikan, dan/atau menghentikan suatu kegiatan; c. mempunyai sanksi atau konsekuensi hukum untuk mendukung penerapan instrumen PPLH agar mengikat setiap pelaku atau pelaksana kegiatan. 2. Standar adalah kesepakatan mengenai spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi tertentu untuk 2

menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah ditetapkan. Standar dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menggunakan istilah baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan yang akurat yang digunakan sebagai aturan untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dicapai. 3. Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kesatuan. Pengertian prosedur pada dasarnya sama dengan standar hanya fokus pada metoda. Oleh sebab itu prosedur lebih dikenal sebagai Standard of Procedure (SOP). Semua kegiatan yang diorganisir ke dalam fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum akan melahirkan berbagai macam SOP. SOP inventarisasi, SOP menetapkan kawasan lindung, dan SOP menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagian kecil SOP pada kegiatan untuk melaksanakan fungsi perencanaan. Fungsi pengendalian dalam hal pencegahan dapat melahirkan prosedur penyusunan Amdal atau UKL-UPL, prosedur permohonan izin, prosedur penetapan baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan. Sedangkan fungsi pengendalian mengenai penanggulangan dan pemulihan, pedoman tata cara penanggulangan dan tata cara pemulihan lingkungan sangat membantu dalam pelaksanaanya baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lingkungan hidup. 4. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Pada dasarnya pengertian kriteria sama dengan standar. Dalam peraturan perundangundangan lingkungan hidup kriteria baku kerusakan digunakan untuk menilai atau menetapkan apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan hidup. Pengertian peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria memberikan pemahaman bahwa tidak semua amanat UU PPLH dapat dilaksanakan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 3

tersendiri. Amanat undang-undang untuk membentuk ketentuan dalam peraturan pemerintah menginterpretasikan suatu norma yang mengikat secara umum harus menerapkan instrumen kendali tertentu disertai dengan sanksi atau konsekuensi hukum. Penerapan instrumen kendali yang efektif perlu dirinci, dijabarkan atau dijelaskan dalam pedoman berupa standar, prosedur, dan kriteria yang bersifat teknis. Pedoman yang bersifat teknis tersebut cukup diatur dalam Peraturan Menteri. C. Kriteria PUU di Bidang Lingkungan Hidup Dengan memperhatikan pengertian peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam UU PPUU, kriteria PUU di bidang lingkungan hidup memuat: 1. Tujuan peraturan perundang-undangan yang merupakan rincian atau sasaran dari tujuan UU PPLH yang meliputi: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin sepenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. 2. Fungsi manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan, yaitu: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan 4

f. penegakan hukum. Fungsi tersebut harus dijabarkan dalam langkah atau kegiatan sebagai prosedur atau tata cara untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 3. Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Instrumen PPLH menjadi instrumen kendali apabila diperkuat mengenai konsekuensi hukumnya. Instrumen PPLH merupakan penentu pencapaian tujuan Undang-Undang. Fungsi manajemen perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum memiliki instrumennya masingmasing untuk mengarahkan, mengendalikan dan menghentikan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Intrumen PPLH meliputi: a. Instrumen perencanaan; b. Instrumen pengendalian, yang bersifat: 1) promosi; 2) pencegahan; dan 3) penegakan. Semua instrumen perencanaan dan pengendalian harus diterapkan pada materi muatan lingkungan yang akan dikelola dan dilindungi. Pengaturan rinci instrumen PPLH tanpa mengaitkan materi muatan lingkungan dan konsekuensi hukum tidak mempunyai dampak apapun dan tidak memenuhi kriteria peraturan perundangundangan. 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan fungsi PPLH, melalui: a. peningkatan kapasitas pelaksana atau pelaku untuk seluruh kegiatan PPLH; dan b. peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat berperan di dalam PPLH. 5. Tugas dan wewenang lembaga/unit pelaksana fungsi PPLH: a. tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi– fungsi PPLH b. perangkat lunak dan perangkat keras agar unit yang melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya, yaitu: 5

1) perangkat keras, seperti laboratorium, perangkat teknologi informasi; dan 2) perangkat lunak, SOP kegiatan untuk melaksanakan fungsi tertentu. 6. Data dan informasi materi muatan lingkungan hidup spesifik sebagai pelaksanaan hak mendapat informasi untuk berperan serta dalam PPLH. 7. Peran masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. II. MATERI MUATAN PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Spesifik 1. Tujuan. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup spesifik adalah peraturan perundang-undangan mengenai muatan materi yang akan dilindungi dan dikelola. Contoh Tujuan Peraturan Perundang-undangan: No. Materi Muatan 1 Perlindungan dan Pengelolaan air

2.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

3.

Pengelolaan Sampah

4.

dan seterusnya

Tujuan a. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; b. Menjaga kelestarian fungsi air dan sumber air; c. Mengendalikan pemanfaatan sumber air secara bijaksana. Melestrikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya perusakan ekosistem gambut Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

6

2. Fungsi manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kegiatan: a. perencanaan PPLH terdiri dari : 1) inventarisasi lingkungan hidup 2) penetapan wilayah ekoregion 3) penyusunan RPPLH b. pemanfatan sumber daya alam berdasarkan: 1) RPPLH 2) perkiraan daya dukung dan daya tampung c. pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terdiri dari: 1) pencegahan 2) penanggulangan 3) pemulihan d. pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: 1) konservasi sumber daya alam 2) pencadangan sumber daya alam 3) pelestarian fungsi atmosfer e. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap: 1) peraturan perundang-undangan 2) izin lingkungan f. penegakan hukum lingkungan terdiri dari: 1) administrasi 2) penyelesaian sengketa 3) pidana Pola fungsi manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak selalu sama di dalam peraturan perundang-undangan yang materi muatannya spesifik. Untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik, peraturan pelaksana harus tetap merujuk fungsi manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pelaksanaan UU PPLH. Contoh dan Prospek Fungsi Manajemen PUU di Bidang Materi Muatan Spesifik No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pola Fungsi Manajemen • Perencanaan, • Pemanfaatan, • Pengendalian, • Pengawasan, dan 7

No.

Materi Muatan

2.

Pengelolaan Limbah B3

3.

Pelestarian Fungsi Atmosfer

4.

dan seterusnya

Pola Fungsi Manajemen • Penegakan hukum. • Pengurangan, • Penyimpanan, • Pengumpulan, • Pengangkutan, • Pemanfaatan • Pengolahan, dan • Penimbunan. • Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, • Pengurangan dan penghapusan bahan perusak ozon, dan • Pengendalian hujan asam

Setiap fungsi manajemen perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum tidak selalu dapat dirinci ke dalam kegiatan yang berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Banyak fungsi tersebut terdiri dari komponen kegiatan yang sama karena fungsi tersebut tidak mutlak sebagai tahapan yang berurutan. Fungsi pemeliharaan lingkungan hidup tertentu sudah harus dilakukan pada kegiatan penetapan kawasan lindung yang ada pada tahap perencanaan dan kegiatan pemulihan yang ada dalam pengendalian. Fungsi pemanfaatan, kegiatannya dapat bersinggungan dengan atau menjadi bagian dari fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Kata kuncinya penetapan fungsi terhadap suatu perlindungan lingkungan ataupun pengelolaan lingkungan hidup dengan materi muatan spesifik ditentukan oleh karakteristik objek peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang akan disusun. 3) Bentuk peraturan perundang-undangan Pada saat ini, keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup belum memadai untuk melaksanaan dan mencapai tujuan UU PPLH. Peraturan pelaksanaan ini dapat melahirkan undang-undang baru, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, maupun peraturan menteri yang dibentuk untuk 8

memberikan pedoman rinci agar peraturan perundangundangan menjadi efektif. Peraturan yang efektif ditentukan oleh instrumen kendali yang disertai dengan konsekuensinya, sehingga peraturan menteri dapat lebih memberikan pedoman, bagaimana seharusnya menerapkan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. a. Pembentukan Undang-Undang. Kebutuhan penyusunan undang-undang harus disesuaikan dengan kriteria kelayakan materi muatan yang: 1) menimbulkan hak baru yang tidak tercantum dalam UU PPLH; 2) menimbulkan kewajiban dan beban baru berupa sanksi pidana maupun pajak dalam UU PPLH; dan 3) melakukan pengesahan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Contoh dan Prospek Pembentukan Undang-Undang Pelaksanaan UU PPLH No. Materi Muatan 1. Sampah sebagai bagian dari limbah padat 2. Pengesahan Protokol Kyoto

3.

4.

Sumber daya genetika sebagai bagian dari makhluk hidup dan seterusnya

UU/RUU Pengelolaan Sampah

Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) Pengelolaan Sumber Daya Genetika

9

b. Pembentukan Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan UU PPLH. Pengertian lingkungan hidup menurut UU PPLH terlalu umum, sehingga belum efektif untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang harus mempunyai materi muatan yang lebih spesifik. Proyeksi pembentukan peraturan perundang dengan materi muatan spesifik berdasarkan pengertian lingkungan hidup dalam UU PPLH adalah: 1) Peraturan pemerintah mengenai pengelolaan benda padat, cair, dan/atau gas tertentu merujuk pada komponen benda. Contoh Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Mengenai Benda No. Materi Muatan 1. Bahan Berbahaya dan Beracun 2 Mitigasi Perubahan Iklim 3. Perlindungan dan Pengelolaan Air 4. dan seterusnya

Benda (padat, gas, cair) Padat, gas, dan cair Memelihara kestabilan gas rumah kaca Perlindungan sumber air dan pengelolaan air limbah

2) Peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan suatu kondisi tertentu merujuk pada komponen kondisi sebagai obyek peraturan. Contoh Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Mengenai Kondisi No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Air

2

3.

Perlindungan dan Pengelolaan Udara Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Kondisi Kualitas yang menjamin kesehatan yang dapat dimanfaatkan generasi sekarang dan akan datang Kualitas udara yag menjamin kesehatan dan makhluk hidup lainya Memelihara kestabilan tutupan lahan untuk mencegah terjadinya 10

No. 4.

Materi Muatan Daratan dan seterusnya

Kondisi bencana lingkungan

3) Peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan daya atau energi, merujuk pada daya sebagai materi muatan. Contoh Peraturan Pemerintah dengan Muatan Materi Mengenai Energi No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Air 2 Perlindungan dan Pengelolaan Udara 3.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Daratan

4.

dan seterusnya

Energi Panas (suhu) yang harmonis untuk biota laut standar kebisingan, suhu atau getaran yang layak untuk manusia dan makhluk hidup lainnya batas getaran yang dapat diserap oleh tanah, atau tingkat cahaya yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis biomassa

4) Peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan makhluk hidup, yaitu gen, spesies atau ekosistem, merujuk pada makhluk hidup sebagai materi muatan peraturan. Contoh Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Makhluk Hidup. No. Materi Muatan Makhluk Hidup 1 Keamanan Hayati gen Produk Rekayasa Genetika 2. Perlindungan dan ekosistem Pengelolaan Ekosistem Gambut. 3. Perlindungan harimau spesies Sumatera, harimau Jawa, orang hutan, dll 4. dan seterusnya

11

Proyeksi peraturan pemerintah tersebut tidak harus mewakili setiap komponen lingkungan, karena dapat berkaitan satu sama lain, misalnya: a) peraturan mengenai kondisi tutupan lahan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan karst; b) peraturan mengenai pengelolaan gas rumah kaca berkaitan dengan pencegahan iklim ekstrim. Peraturan pemerintah seharusnya tidak mengenai materi muatan akibat kegiatan tertentu, karena ukuran dampak lingkungan tidak didasarkan pada jenis usaha dan/atau kegiatan tetapi pada lingkungan yang diwujudkan dalam indeks lingkungan yang terdiri dari parameter fisika, biologi, dan kimia. Peraturan pemerintah yang terkait dengan kegiatan menjadikan: a) tujuan UU PPLH menjadi tidak jelas apakah untuk perlindungan lingkungan atau untuk kepentingan ekonomi. b) terbitnya peraturan menjadi tidak terbatas sesuai dengan banyaknya jenis usaha dan/atau kegiatan yang ada di Indonesia. c. Pembentukan Peraturan Presiden UU PPUU, tidak membedakan antara peraturan pemerintah dengan peraturan presiden baik dari segi materi muatan maupun proses penyusunannya. Berdasarkan kajian dalam penyusunan keduanya, perbedaan terdapat pada: 1) Peraturan Presiden dibentuk untuk melaksanakan lebih satu peraturan pemerintah yang berasal dari Undang-Undang yang berbeda yang ketentuannya terkait dengan lingkungan hidup, 2) Peraturan Presiden dapat digunakan sebagai proses pengesahan perjanjian internasional untuk amandemen perjanjian internasional dalam bentuk protokol atau di bawahnya, sedangkan peraturan pemerintah tidak digunakan sebagai bentuk pengesahan perjanjian internasional.

12

Contoh Peraturan Presiden dengan Materi Muatan di bidang Lingkungan Hidup. No. Materi Muatan 1 Bahan Perusak Ozon

2.

Gas Rumah Kaca

3.

Limbah Bahan Berbahaya

4.

dan seterusnya

RPerpres Pengesahan Amandemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Amandemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Pembuangannya

d. Pembentukan Peraturan Daerah. Sebagaimana Peraturan Presiden, materi muatan Peraturan Daerah tidak berbeda dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kajian perbedaan terdapat pada: 1) Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah, materi muatannya harus merujuk kepada lingkungan hidup di suatu daerah tertentu, 2) Peraturan Daerah dapat memuat sanksi pidana, sedangkan Peraturan Pemerintah tidak. Pedoman perumusan materi muatan untuk Peraturan Daerah dimuat dalam Peraturan Menteri tersendiri. B. Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan kriteria untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, instrumen PPLH tidak layak diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah secara mandiri, karena instrumen PPLH adalah bagian dari norma. 13

Instrumen PPLH menjadi efektif apabila bersifat mengikat, yaitu harus: a diterapkan langsung pada materi muatan yang akan dilindungi atau dikelola; dan b diperkuat dengan konsekuensi hukum apabila tidak ditaati. Biasanya untuk menerapkan instrumen PPLH dalam materi muatan perlu dijabarkan dalam standar, prosedur, dan/atau kriteria atau kombinasi dari semuanya sebagai pedoman. Standar, prosedur, dan/atau kriteria merupakan dasar untuk menilai atau mengukur tingkat ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan. Ketidakpatuhan terhadap standar, prosedur, dan kriteria mempunyai konsekuensi hukum atau kekuatan mengikat harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU PPLH. Dengan demikian, standar, prosedur, kriteria dan/atau pedoman lain tidak mengatur konsekuensi hukum, terlebih lagi mengenai sanksi. Pengaturan lebih rinci mengenai penerapan instrumen PPLH pada materi muatan materi spesifik, selayaknya dimuat sebagai kebijakan dalam Peraturan Menteri berdasarkan tugas dan wewenang Menteri yang diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 UU PPLH. Memperhatikan konsekuensi hukum atau kemampuan mengikat suatu peraturan perundang-undangan mengenai materi muatan tertentu, Instrumen PPLH dapat dikategorikan menjadi: a. Instrumen perencanaan; dan b. Instrumen pengendalian, yang terdiri dari: 1) Promosi. Instrumen pengendalian ini tidak mempunyai konsekuensi hukum berupa sanksi. Konsekuensi hukum dalam bentuk pembinaan berupa bantuan teknis, bantuan keuangan, dan/atau advokasi; 2) Pencegahan. Instrumen kendali bersifat pencegahan meliputi: izin, baku mutu, kriteria baku kerusakan, anggaran berbasis lingkungan. Instrumen pengendali pencegahan harus didukung dengan konsekuensi hukum; 3) Penegakan. Instrumen kendali bersifat penegakan/pemaksaan adalah instrumen untuk mengoreksi kegiatan, dan/atau, bila mungkin, menghentikan kegiatan yang sudah terjadi, yang meliputi: perintah pemulihan, perintah penanggulangan, membayar ganti rugi, dan hukuman 14

kurungan badan. Instrumen kendali pemaksaan mendukung penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik untuk instrumen perencanaan maupun instrumen kendali yang bersifat pencegahan. Dalam penyusunan materi muatan lingkungan hidup, instrumen kendali adalah faktor kunci untuk mencapai tujuan UU PPLH. Penggunaan instrumen tidak berarti pilihan salah satu instrumen PPLH saja. Penerapan instrumen akan lebih efektif dikembangkan dengan menggunakan kombinasi dari beberapa instrumen PPLH, sejauh tidak melanggar hak azasi pelaku atau pelaksana kegiatan. Kombinasi penggabungan beberapa instrumen dapat dijelaskan sebagai berikut: a. tujuan baku mutu air atau ambien ditetapkan sebagai kondisi ideal kualitas air; b. untuk mencapai tujuan kualitas air, setiap kegiatan yang mempengaruhi kualitas air dikendalikan melalui izin; c. baku mutu air limbah, baku mutu emisi dapat digunakan sebagai persyaratan perizinan; d. pelanggaran terhadap persyaratan perizinan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau menerapkan instrumen ekonomi; e. tidak mempunyai izin dikenakan sanksi pidana. Instrumen perencanaan PPLH meliputi: a. Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup: 1) Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup di: a) Tingkat nasional: b) Tingkat pulau/kepulauan; dan c) Tingkat wilayah/ekoregion 2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a) Potensi dan ketersediaan; b) Jenis yang dimanfaatkan c) Bentuk penguasaan d) Pengetahuan pengelolaan e) Bentuk kerusakan; dan 15

f) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. b. Penetapan Wilayah/Ekoregion 1) Menteri menetapkan ekoregion berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup 2) Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a) Karakteristik bentang alam; b) Daerah aliran sungai; c) Iklim; d) Flora dan fauna; e) Sosial budaya; f) Ekonomi; g) Kelembagaan masyarakat; dan h) Hasil inventarisasi lingkungan hidup. Memperhatikan ketentuan mengenai penetapan wilayah/ekoregion, ketentuan ini tidak untuk dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan dengan materi muatan tertentu. Penetapan wilayah/ekoregion adalah kebijakan nasional yang menjadi pertimbangan di dalam penentuan kriteria yang menjadi acuan untuk menyusun dan mengevaluasi UU PPLH bukan untuk melaksanakan UU PPLH tersebut. c. RPPLH menurut UU PPLH ditetapkan rambu-rambunya sebagai berikut: 1) Dalam Pasal 1 angka 4 UU PPLH menyatakan bahwa RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu; 2) RPPLH terdiri atas RPPLH tingkat nasional, RPPLH tingkat provinsi, dan RPPLH tingkat kabupaten/kota; 3) RPPLH tingkat nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional yang disusun oleh Menteri dalam bentuk Peraturan Pemerintah; 4) RPPLH tingkat provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion yang disusun oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi; 5) RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat 16

ekoregion yang disusun oleh bupati/walikota dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 6) Penyusunan RPPLH harus memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim; 7) Muatan RPPLH antara lain pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; 8) RPPLH ini akan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. UU PPLH memerintahkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut ini tidak mungkin diartikan sebagai penjabarannya di dalam peraturan pemerintah tersendiri disebabkan: a. RPPLH adalah bagian dari instrumen perencanaan untuk mengatur materi muatan lingkungan hidup spesifik. b. RPPLH adalah kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya mengikuti Pasal 63 ayat (1) huruf c UU PPLH.

Contoh Peraturan Pemerintah Dengan Materi Muatan Menerapkan Instrumen Perencanaan No. Muatan Materi 1. Perlindungan • dan Pengelolaan ekosistem • gambut • •

Instrumen Perencanaan Inventarisasi ekosistem gambut, pemetaan kawasan ekosistem gambut, penetapan kawasan lindung dan budi daya ekosistem gambut, dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem 17

No. Muatan Materi 2.

Perlindungan • dan pengelolaan air • •

3.

Pengelolaan limbah B3

• •

4.

Instrumen Perencanaan gambut Inventarisasi sumber air dan identifikasi sumber pencemar air, pemetaan air tercemar, rencana perlindungan dan pengelolaan air Inventarisasi limbah B3 dan identifikasi sumber limbah B3, rencana pengelolaan limbah B3

dan seterusnya

c. Instrumen pengendalian yang bersifat promosi penaatan. 1) Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dalam rangka peningkatan kompetensi setiap anggota masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain, berupa: 1. pendidikan; 2. pelatihan; 3. pembinaan; 4. sosialisasi; dan 5. penghargaan. 3) Instrumen promosi penaatan adalah instrumen PPLH yang tidak mempunyai konsekuensi hukum berbentuk sanksi baik administrasi, perdata, atau pidana. Dalam pelaksanaan instrumen promosi penaatan ini umumnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan berupa: 1. memberikan informasi, workshop, seminar dalam rangka pendidikan; 2. memberikan bantuan teknis dalam rangka pelatihan; 3. memberikan dana alokasi khusus atau bantuan keuangan; 4. memberikan advokasi atau konsultasi; dan 5. memberikan penetapan standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka pembinaan.

18

Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Instrumen Promosi Penaatan No. Materi Muatan Instrumen Promosi penaatan 1. Perlindungan • Inventarisasi ekosistem dan Pengelolaan gambut, diturunkan ke Ekosistem Peraturan Menteri sebagai Gambut kebijakan tata cara melakukan inventarisasi ekosiste gambut. • Penyusunan rencana perlindungandan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG), diturunkan ke Peraturan Menteri sebagai kebijakan mengenai tata cara penyusunan RPPEG • Tata cara ini dilanjutkan dengan bantuan teknis dan pelatihan serta bentuk promosi penaatan lainnya 2. Perlindungan • Inventarisasi sumber air dan Pengelolaan dan sumber pencemaran, Air diturunkan dalam Peraturan Menteri sebagai kebijakan mengenai tata cara melakukan inventarisasi keduanya. • Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan air (RPPA), Menteri menyusun kebijakan mengenai tata cara penyusunan RPPA • Penetapan daya dukung/daya tampung, diturunkan dalam Peraturan Menteri sebagai kebijakan Menteri mengenai daya dukung dan daya tampung air • Tata cara ini dilanjutkan dengan bantuan teknis dan 19

pelatihan serta bentuk promosi penaatan lainnya 3.

dan seterusnya

d. Instrumen Pengendalian yang Bersifat Pencegahan. Instrumen pencegahan dalam UU PPLH meliputi: izin, baku mutu, standar, prosedur, kriteria, kompetensi, dan anggaran berbasis lingkungan. a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS 1) Dalam Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyatakan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 2) KLHS dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 3) KLHS menggunakan mekanisme a) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil mekanisme ini akan menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. 4) Kajian yang dimuat dalam KLHS antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim,

20

dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 5) Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai KLHS akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Instrumen KLHS No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

2.

Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Perairan Darat

3.

Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Lautan dan seterusnya

4.

Instrumen KLHS Pengaturan mengenai cara penetapan kawasan lindung dan budi daya ekosistem gambut digunakan untuk mengevaluasi dan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketentuan yang terkait dengan rencana pemanfaatan ekosistem dalam suatu kawasan lindung dan budi daya. Ketentuan yang terkait dengan rencana pemanfaatan ekosistem dalam suatu kawasan lindung dan budi daya.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/Amdal. 1) Dalam Pasal 1 angka 11 UU PPLH menyatakan bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

21

2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 3) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup terdiri atas: a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. 6) Dokumen Amdal memuat: a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 22

b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 7) Proses penyusunan dokumen Amdal dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang telah memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal dengan kriteria: a) penguasaan metodologi penyusunan Amdal; b) kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 8) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri LH Nomor 07 Tahun 2010. 10) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang persyaratan dan tatacara lisensinya diatur dengan Peraturan Menteri LH Nomor 15 Tahun 2010. 11) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai Amdal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai izin lingkungan sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 23

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Instrumen Amdal No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Air

2.

Perlindungan Fungsi Atmosfer

3.

Pengelolaan limbah B3

4.

dan seterusnya

Instrumen Amdal Pengendalian pemanfaatan air dan pembuangan air limbah memerlukan izin lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal Peningkatan penyerapan dan pengurangan emisi gas rumah kaca melaui izin lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal Ketentuan yang terkait dengan pengolahan dan penimbunan limbah B3 melalui izin lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal.

c. Analisis Risiko Lingkungan Hidup 1) Analisis risiko lingkungan adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pebersihan (clean up) limbah B3; 2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup yang terdiri dari: a) pengkajian risiko; b) pengelolaan risiko; dan c) komunikasi risiko.

24

3) Pengkajian risiko meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup; 4) Pengelolaan risiko meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan penglolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih; dan/atau 5) Komunikasi risiko adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Instrumen Analisis Risiko Lingkungan No. Muatan Materi 1.

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika

2.

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

3.

dan seterusnya

Instrumen Analisis Risiko Lingkungan Ketentuan mengenai wajib melakukan kajian risiko lingkungan sebelum memasukkan atau menghasilkan produk hasil rekayasa genetika yang akan diintroduksi ke lingkungan. Ketentuan mengenai wajib melakukan kajian risiko lingkungan sebelum memasukkan atau menghasilkan bahan berbahaya dan beracun tertentu yang akan diintroduksi ke lingkungan.

4) UKL-UPL 1) UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang

25

2)

3)

4) 5)

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL yang penetapan jenis usaha dan/atau kegiatannya oleh Gubernur atau bupati/walikota. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penapisan.

Penjabaran lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara LH Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL.

Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Instrumen UKL-UPL No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Air

2.

Perlindungan Fungsi Atmosfer

3.

Pengelolaan limbah B3

Instrumen UKL-UPL Pengendalian pemanfaatan air dan pembuangan air limbah memerlkan izin lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPLH Peningkatan penyerapan dan pengurangan emisi gas rumah kaca melaui izin lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajibUKL-UPL Ketentuan yang terkait dengan pengolahan dan 26

penimbunan limbah B3 melalui izin lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL 4.

dan seterusnya

5) Izin lingkungan 1) Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 3) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. 5) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila: a) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Selain itu izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. 6) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha 27

dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. 7) Ketentuan mengenai izin lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 1.

Materi Muatan Instrumen izin Izin lingkungan • izin lingkungan sebagai syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKUPL sebelum usaha dan/atau kegiatan beroperasi. • Izin lingkungan wajib memuat persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkunan hidup (PPLH) yang wajib dimiliki pada tahap operasional • Izin lingkungan dapat dipindahtangankan (diperdagangkan) • izin PPLH efektif apabila dicantumkan dalam PUU mengenai Muatan Materi tertentu

2.

Perlindungan • izin lingkungan untuk dan pengelolaan pemanfaatan air Air • izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah

3.

Pengelolaan limbah B3

• izin lingkungan sebagai persyaratan memperoleh 28

izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 • izin PPLH untuk operasional kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 4.

dan seterusnya

6) Instrumen ekonomi lingkungan a. Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. b. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: 1) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 2) pendanaan lingkungan hidup; dan 3) insentif dan/atau disinsentif. c. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi: 1) neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; 3) mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan 4) internalisasi biaya lingkungan hidup. d. Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi: 1) dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; 2) dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan 3) dana amanah/bantuan untuk konservasi. e. Insentif dan/atau disinsentif diterapkan dalam bentuk: 1) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; 29

2) penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; 3) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup 4) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; 5) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; 6) pengembangan asuransi lingkungan hidup; 7) pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan 8) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Instrumen Ekonomi No. Muatan Materi 1. Perlindungan dan Pengelolaan Air

2.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

Instrumen ekonomi • Internalisasi biaya lingkungan hidup setiap satuan pemanfaatan sumber air atau pembuangan limbah ke badan air • Asuransi ligkungan atau dana jaminan pemulihan kualitas air • Asuransi lingkungan atau dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan sumber daya air • Internalisasi biaya lingkungan hidup setiap satuan pemanfaatan ekosistem gambut • Asuransi lingkugan hidup atau dana jaminan pemulihan ekosistem gambut • Asuransi lingkungan hidup atau dana penanggulangan kerusakan dan pemulihan ekosistem gambut 30

No. Muatan Materi 3. Pengelolaan Limbah B3

4.

Instrumen ekonomi • Internalisasi biaya lingkungan hidup setiap satuan penimbunan limbah B3 • Asuransi lingkugan hidup atau dana jaminan pemulihan lahan terkontaminasi • Asuransi lingkungan hidup atau dana penanggulangan kerusakan dan pemulihan akibat limbah B3

dan seterusnya

7) Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan. a. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. b. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. c. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Ketentuan mengenai baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. e. Ketentuan mengenai baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

31

Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Menerapkan Baku Mutu Lingkungan atau Kriteria Baku Kerusakan No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Air

2.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

3.

Perlindungan dan Pengelolaan udara

4.

dan seterusnya

Kriteria Baku Kerusakan • penetapan baku mutu ambien yang apabila tidak sesuai dinyatakan kondisi air tercemar • baku mutu air limbah adalah kriteria parameter yang harus ditaati untuk membuang air limbah ke badan air • penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut untuk menyatakan bahwa kondisi ekosistem gambut rusak • baku mutu ambien udara untuk menyatakan bahwa kondisi udara tercemar limbah B3 • baku mutu emisi adalah persyaratan kriteria parameter emisi yang wajib ditaati untuk melepaskan gas atau partikulat ke udara

8) Anggaran Berbasis Lingkungan a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. b. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 32

c. Dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. e. Instrumen pengendalian yang bersifat penegakan hukum. Instrumen penegakan bersifat represif berarti mengoreksi kegiatan, dan/atau menghentikan kegiatan yang sudah terjadi meliputi: 1) Sanksi administrasi, berupa paksaan pemerintah a) penghentian kegiatan; b) pemulihan; c) penanggulangan; d) pembekuan izin; dan/atau e) pencabutan izin; 2) Sanksi perdata berupa a) membayar ganti rugi; dan/atau b) melakukan tindakan tertentu 3) Sanksi pidana berupa kurungan badan. Contoh Atau Proyeksi Materi Muatan Mengenai Penerapan Sanksi No. Materi Muatan Sanksi 1. Perlindungan • Administrasi berupa dan Pengelolaan peringatan tertulis, Air paksaan pemerintahan, pembekuan izin, dan pencabutan izin apabila melanggar persyaraatan dan kewajiban dalam izin PPLH dan UU PPLH. • Membayar kerugian lingkungan dan melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi air • Pidana apabila tidak mempunyai izin PPLH: a) pembuangan; dan/atau b) pemanfaatan air limbah 2. Perlindungan • Administrasi berupa dan pengelolaan peringatan tertulis, ekosistem paksaan pemerintahan, gambut pembekuan izin, dan 33

No.

3.

4.

Materi Muatan

Sanksi pencabutan izin apabila melanggar persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan • Membayar kerugian lingkungan dan melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi ekosistem gambut • Pidana apabila membakar lahan gambut dan tidak mempunyai izin lingkungan Perlindungan • Administrasi berupa dan Pengelolaan peringatan tertulis, udara paksaan pemerintahan, pembekuan izin, dan pencabutan izin apabila melanggar persyaraatan dan kewajiban dalam izin PPLH • Membayar kerugian lingkungan dan melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi udara • Pidana apabila tidak mempunyai izin PPLH pembuangan emisi dan seterusnya

C. Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam UU PPLH. Ketentuan peningkatan kapasitas SDM dalam UU PPLH tidak diatur dalam suatu bab atau bagian tertentu, tetapi tersebar di dalam bab atau bagian, antara lain: 1. Sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri terdapat dalam Pasal 28 ayat (4). Amanat ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri LH Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen Amdal dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal.

34

2. Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 51 ayat (4). 3. Pemerintah bertugas dan berwenang memberikan pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 ayat (1) huruf w) Pelaksanaan dari amanat ini merujuk Peraturan Menteri LH Nomor 26 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Lingkungan Hidup. 4. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 70 ayat (3). Peran masyarakat untuk melakukan peran ini harus tercantum dalam peraturan perundang-undangan spesifik dan peningkatan peran serta dari dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi setiap anggota masyarakat melakui pendidikan dan pelatihan sesuai perannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup spesifik tersebut. 5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup merupakan pejabat fungsional dalam Pasal 71 ayat (3). Kompetentsi mengenai pejabat fungsional pengawasan ini mulai dari Pejabat Pengawas Tingkat Pertama hingga Pejabat Pengawas Tingkat Madya diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan harus melalui program pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan. Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup harus melalui pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum khusus. Mekanisme ini sudah dilaksanakan, hanya standard kompetensi perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Sesuai dengan kebijakan Nasional, seluruh pelaksana kegiatan PPLH disyaratkan di dalam peraturan pemerintah terkait mempunyai sertifikat kompetensi sebagaimana Amdal, Audit lingkungan hidup, dan lain-lain. Proyeksi ke depan akan lahir berbagai kompetensi sebagai persyaratan yang akan dikenakan kepada pelaksana kegiatan di bidang PPLH. Standar kompetensi ini harus dimasukkan pada materi muatan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup spesifik, namun demikian pengaturan yang bersifat teknis dan rinci diatur dalam Peraturan Menteri.

35

D. Kapasitas Kelembagaan Untuk Melaksanakan Tugas Dan Wewenang. Kementerian Lingkungan Hidup maupun Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mempunyai unit yang menjalankan fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unit dari fungsi harus mempunyai prosedur kerja agar seluruh kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersinergi baik di pusat dan di daerah. Sebagaimana kapasitas sumber daya manusia, ketentuan yang terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam UU PPLH tidak diatur dalam bab atau bagian tersendiri tetapi tergabung di dalam kewenangan dan tugas Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Kapasitas kelembagaan harus mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam Pasal 63 UU PPLH yang meliputi: 1. Kementerian Lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) UU PPLH a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; 36

l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang- undangan; p. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa; r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; s. menetapkan standar pelayanan minimal; t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan izin lingkungan; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan å. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. 2. Pemerintah provinsi sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) UU PPLH: a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; 37

f. g.

h.

i.

j. k.

l.

m. n.

o. p. q. r. s.

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; melaksanakan standar pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

3. Pemerintah Kabupaten kota sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) UU PPLH: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; 38

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang- undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. 4. Tugas dan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup mengengai kapasitas kelembagaan untuk menyusun kebijakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 63 UU PPLH terdiri dari: a. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. pengembangan standar kerja sama; c. penetapan standar pelayanan minimal; dan d. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup. 5. Tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah tersebut dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

39

E. Data dan Informasi Mengenai Materi Muatan Spesifik Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkunan hidup dan efektifitas peran serta dalam hidup, di samping akan membuka untuk mengaktualisasikan haknya yang baik dan sehat.

akan meningkatkan nilai pengelolaan lingkungan peluang bagi masyrakat atas lingkungan hidup

Informasi dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Amdal, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Peraturan Pemerintah mengenai informasi lingkungan hidup spesifik perlu mengatur data dan informasi spesifik sebagai pelaksanaan hak setiap anggota masyarakat agar dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan UU PPLH mengenai informasi lingkungan hidup ini dapat merujuk Peraturan Menteri LH Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik. Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan Mengenai Data dan Informasi No. Materi Muatan 1. Perlindungan dan Pengelolaan Air

2.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Data dan Informasi Inventarisasi sumber air dan sumber pencemar, status air tercemar, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Inventarisasi kawasan lindung dan budi daya ekosistem gambut, izin pemanfaatan ekosistem 40

No.

Materi Muatan

3.

Pengelolaan limbah B3

4.

Dan seterusnya

Data dan Informasi gambut, Inventarisasi limbah B3, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan keadaan darurat

F. Peran Masyarakat. 1. Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Peran setiap anggota masyarakat dilakukan untuk: a meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat d menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilainilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 4. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan rambu-rambu mengenai hak masyarakat berperan aktif dalam PPLH, tugas dan wewenang pemerintah adalah mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Tugas dan wewenang pemerintah bukan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t. 41

Pelaksanaan hak masyarakat hukum adat untuk berperan serta dengan menggunakan budaya dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat hukum adat dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu: a. peraturan pemerintah tersendiri agar budaya dan kearifan lokal merupakan metode yang efektif untuk dikembangkan dan dijaga dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. b. materi muatan pada peraturan perundangan mengenai materi muatan spesifik, apabila fungsi manajemen kearifan lokal berlaku efektif untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan. Berlaku efektif berarti telah ada pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal sebagai suatu metode untuk digunakan pada peraturan perundangan mengenai materi muatan spesifik. Contoh dan Prospek Peraturan Pemerintah dengan Materi Muatan mengenai Peran Masyarakat No. Muatan Materi 1. Perlindungan fungsi lingkungan hidup oleh masyarakat hukum adat 2. Perlindungan dan Pengelolaan Air

3.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

4.

dan seterusnya

Peran Masyarakat Fungsi manajemen perlindungan menggunakan kearifan lokal masyarakat hukum adat

Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal yang masih digunakan dalam rangka pelestarian fungsi air. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal yang masih digunakan dalam rangka pelestarian fungsi lindung dan budi daya ekosistem gambut.

42

G. Pilihan Bentuk Peraturan Perundang-Undangan Undangan Mengenai Materi Muatan Spesifik. 1. Dalam pembentukan peraturan pelaksanaan UU PPLH, Kementerian Lingkungan Hidup idup tidak terfokus pada amanat UU PPLH saja tetapi juga wajib mempertimbangkan UU PPUU. 2. Peraturan Pemerintah adalah bentuk Peraturan Perundang undangan Perundang-undangan yang akan mendominasi pelaksan pelaksanaan UU PPLH. 3. Peraturan Presiden dibentuk untuk pengesahan amandemen suatu perjanjian internasional bukan pengesahan perjanjian internasional. Selain itu, Peraturan Presiden dibentuk untuk melaksanakan lebih dari satu peraturan pemerintah yang lahir dari Undang-undang yang berbeda yang terkait dengan lingkungan hidup. 4. Berdasarkan rdasarkan UU PPLH,, amanat penyusunan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi instrumen perencanaan, instrumen pengendali preventif, dan instrumen pengendali represif re diartikan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaa pengelolaan n lingkungan hidup dengan materi muatan spesifik. 5. Peraturan Menteri dapat digunakan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan perundang undangan di atasnya untuk ketentuan instrumen instrumen PPLH yang bersifat teknis ilmiah seperti: pelaksanaan inventarisasi, in , penetapan daya dukung dan daya tampung, tata cara KLHS, tata cara Amdal, dan tata cara penetapan baku mutu lingkungan. 6. Peraturan Menteri juga dapat digunakan sebagai pelaksanaan peraturan peratur perundang-undangan undangan di atasnya yang terkait dengan kompetensi sumber daya manusia, yaitu tata cara pengangkatan dan penetapan pejabat fungsional, penilai Amdal,, dan penyusun Amdal. Peraturan Menteri juga dapat digunakan sebagai kebijakan atau pedoman yang yang tidak mempunyai konsekuensi hukum.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

BALTHASAR KAMBUAYA

43 Inar Ichsana Ishak