SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf aa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup; b. bahwa untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, perlu suatu acuan yang dijadikan pedoman dan dapat menjamin kepastian hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
1
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan;
Menetapkan
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Pasal 1 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyidikan dan pengadministrasian penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 2 Ruang lingkup pedoman penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas: a. pendahuluan; b. pelaksanaan penyidikan; dan c. administrasi penyidikan.
Pasal 3 Pedoman penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 Peraturan Menteri ini diundangkan.
mulai
berlaku
pada
tanggal
2
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 789 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
3
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
I.
PENDAHULUAN A. Umum 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
2.
Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan.
3.
Melalui fungsi “Koordinasi dan Pengawasan” (Korwas) diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis.
4.
Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal (criminal justice system).
5.
Untuk mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, murah, efektif dan efisien perlu dibuat pedoman teknis, khususnya bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang didukung dengan administrasi penyidikan yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lainnya.
1
B. Sasaran Sasaran pedoman ini adalah: 1.
Memberikan pemahaman mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan.
2.
Memberikan standar dalam melakukan tindakan dalam rangka penanganan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3.
Memberikan acuan dalam penatausahaan maupun kelengkapan administrasi penyidikan.
C. Azas Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup harus memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak warga negara, antara lain: 1.
Legalitas penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2.
Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
3.
Persamaan di muka hukum (Equality Before the Law) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
4.
Pemberian bantuan/penasehat hukum (Legal Aid/Assistance) Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.
D. Prinsip Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.
Profesionalisme, yakni penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang memiliki kemampuan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.
Akuntabilitas, yakni penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dapat dipertanggungjawabkan.
2
3.
Efektif dan Efisien, yakni penyidikan dilakukan secara tepat waktu, biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan wajar antar sumber daya yang dipergunakan.
E. Definisi Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1.
Penyidik adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.
2.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Penyidik PPNSLH adalah pejabat pegawai negeri sipil di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagaimana penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.
3.
Tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5.
Pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disebut Pulbaket adalah serangkaian tindakan Penyidik PPNSLH untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
6.
Tersangka adalah setiap orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
8.
Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus tentang hal tertentu.
9.
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga terjadinya peristiwa tindak pidana.
10. Laporan kejadian yang selanjutnya disebut LK adalah laporan tertulis yang dibuat Penyidik tentang penjelasan/keterangan yang diketahui sendiri oleh pelapor atas suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ataupun diketahui langsung oleh Penyidik kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan.
3
11. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 12. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap setiap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi, maupun upaya paksa melalui kegiatan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 13. Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan atau korban dan atau barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. 14. Bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara Laporan Kejadian, Laporan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, keterangan saksi-saksi termasuk ahli, dan Barang Bukti, yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan bahwa orang yang akan ditangkap adalah pelaku dan/atau penanggung jawabnya. 15. Bukti yang cukup adalah bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keterangan dan data yang terkandung dalam satu di antara Laporan Kejadian, Laporan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, dan barang bukti, dimana setelah disimpulkan menunjukkan bahwa tersangka adalah pelaku atau penanggung jawab tindak pidana. 16. Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia kepada Penyidik PPNSLH berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi penyidikan. 17. Bantuan teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (scientific crime investigation). 18. Bantuan taktis adalah bantuan personil Polri dan peralatan Polri dalam rangka pendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik PPNSLH. 19. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia kepada Penyidik PPNSLH berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 20. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah suatu bentuk kerjasama antara Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dengan Penyidik PPNSLH dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan 4
perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, dan sesuai sendi-sendi hubungan fungsional. 21. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas tersangka, saksi, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. 22. Berita acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam format tertentu oleh Penyidik PPNSLH atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PPNSLH.
II.
PELAKSANAAN A. Diketahuinya tindak pidana 1.
2.
Suatu tindak pidana di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari: a.
Adanya laporan dari masyarakat atau petugas secara tertulis atau lisan.
b.
Tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas.
c.
Diketahui langsung oleh Penyidik PPNSLH.
Laporan yang diajukan secara lisan maupun tertulis dicatat oleh Penyidik PPNSLH, kemudian dituangkan dalam Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh Penyidik. Laporan kejadian merupakan data awal terjadinya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan dasar bagi Penyidik PPNSLH untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan.
3.
Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tanpa surat perintah dapat: a.
Melakukan tindakan pertama di TKP;
b.
Segera melakukan pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan Penyidik PPNSLH;
c.
Membuat berita acara terhadap setiap tindakan serta melengkapi administrasi penyidikan (Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, dan lainlain) paling lambat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam);
d.
Memberikan surat pemberitahuan kepada keluarga orang yang ditangkap paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilakukannya penangkapan.
B. Pengumpulan Bahan dan Keterangan 1.
Persiapan a.
Melakukan koordinasi dengan ahli, petugas laboratorium, dan Korwas PPNS, maupun instansi terkait. 5
b.
c.
Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi: 1)
surat perintah tugas.
2)
surat permintaan bantuan ahli, petugas laboratorium, Penyidik Polri dan/atau staf/petugas dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan.
3)
laporan kejadian atau data awal lainnya.
Menyiapkan Peralatan Peralatan yang dibawa disesuaikan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, antara lain: 1)
peralatan pengambilan sampel temasuk alat penanganannya (botol sampel, alat pengambil sampel, pengawet, pendingin);
2)
tali, label dan lak;
3)
alat pembungkus barang bukti/sampel (kertas sampul warna coklat, kantong plastik berbagai ukuran, amplop besar, dan lain-lain sesuai keperluan);
4)
alat pengukur (meteran);
5)
peralatan uji portabel (test kit);
6)
perlengkapan P3K dan peralatan keselamatan pribadi (sepatu boot/sepatu keamanan, baju pelindung, kaca mata atau penutup muka, sarung tangan, dan lain-lain);
7)
kamera;
8)
handycam;
9)
Global Positioning System (GPS);
10) garis PPNSLH; 11) komputer jinjing (notebook); 12) printer; 13) alat tulis; 14) formulir administrasi penyidikan; 15) buku catatan; 16) alat komunikasi. 2.
Penanganan TKP a.
Pengamanan TKP Pengamanan TKP dilakukan dengan:
b.
1)
memasang garis PPNSLH;
2)
memerintahkan setiap orang yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tetap tinggal di tempat;
3)
melakukan penjagaan.
Pemotretan 1)
Pemotretan dilakukan terhadap situasi TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut dan detail dalam jarak dekat (close up) terhadap setiap objek dalam TKP. 6
2)
c.
d.
Hasil pemotretan dilengkapi dengan keterangan yang memuat hal-hal berikut: a)
hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan;
b)
merek dan tipe kamera;
c)
kecepatan (speed) kamera dan diafragma;
d)
sumber cahaya;
e)
filter lensa kamera menggunakan filter).
f)
jarak kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan objek yang difoto);
g)
tinggi kamera;
h)
nama, pangkat, jabatan dan NIP petugas yang melakukan pemotretan.
yang
digunakan
(jika
Pembuatan Sketsa TKP 1)
Sketsa TKP dibuat dengan berukuran (kertas milimeter);
2)
Pada sketsa TKP, dibuat tanda atau arah letak TKP;
3)
Dibuat dengan skala untuk mengukur jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain;
4)
Untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf kapital dan pada keterangan gambar dijelaskan letak objek tersebut;
5)
Untuk keabsahan sketsa TKP, Penyidik PPNSLH harus mencantumkan informasi sebagai berikut: a)
nama pembuat;
b)
tanggal pembuatan;
c)
peristiwa yang terjadi di TKP;
d)
Lokasi TKP.
menggunakan
kertas
Pengumpulan Barang Bukti Barang bukti tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 1)
Sampel/contoh uji (limbah dan/atau material lain yang bersifat sebagai sisa usaha dan/atau kegiatan, serta materi/unsur lainnya). Pelaksanaan pengambilan sampel/ contoh uji tersebut perlu memperhatikan: a)
metode pengambilan dan perlakuan. Metode pengambilan dan perlakuan sampel/contoh uji harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
b)
penyisihan. Penyisihan dilakukan pada saat pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji. Barang bukti/sampel/ contoh uji dipisahkan dengan keterangan “sebagai barang bukti” dan “sebagai sampel analisis”.
c)
laboratorium. 7
Pengujian barang bukti/sampel/contoh uji dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi.
e.
2)
Dokumen-dokumen kajian, perizinan, dan surat lainnya terkait dengan kegiatan/usaha;
3)
Peralatan, benda, dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4)
Benda-benda lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi.
Identifikasi Saksi/Tersangka Identifikasi saksi/tersangka dapat dilakukan dengan cara:
f.
1)
Mengajukan pertanyaan kepada orang atau pihak yang diduga melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi;
2)
Mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang mengetahui dan/atau yang berhubungan dengan TKP.
Pembuatan Berita Acara Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan bahan dan keterangan dibuatkan berita acaranya, antara lain: 1) Berita acara pemeriksaan TKP;
g.
2)
Berita acara pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji;
3)
Berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti/sampel/contoh uji;
4)
Berita acara penyitaan barang bukti/sampel/contoh uji;
5)
Berita acara penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji;
6)
Berita acara pengambilan foto/video.
7)
Berita acara penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji ke laboratorium.
8)
Berita acara pengambilan hasil analisis barang bukti/ sampel/contoh uji dari laboratorium.
Pembuatan dan Penyampaian Laporan Pulbaket Hasil pelaksanaan pulbaket dilaporkan secara lengkap kepada pejabat pemberi perintah dan/atau koordinator Penyidik PPNSLH.
C. Penyidikan 1.
Perencanaan Penyidikan Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik PPNSLH dan atasan Penyidik PPNSLH membuat perencanaan untuk menentukan arah pelaksanaan dengan melakukan:
8
a.
Penjabaran unsur pasal yang diperkirakan dilanggar Contoh: Pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”, dijabarkan sebagai berikut: No. 1.
2.
3.
Unsur Pasal
Tersangka (TSK)
Setiap orang
Yang melakukan pengelolaan limbah B3
Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Jumlah
Barang Bukti •
KTP
•
Kartu Keluarga
•
Akte kelahiran
Saksi •
Ketua lingkungan (RT/RW)
•
Keluarga TSK
•
Karyawan
•
Alat pengolahan limbah (kalau ada)
•
Petugas pengelola limbah
•
Sampel limbah B3
•
Karyawan
•
•
Ahli.
Sarana
•
•
Karyawan
Korban
•
Masyarakat
•
Pejabat yg mengeluarkan izin
•
Ahli
• Keputusan izin ..... • Administrasi
........ Barang Bukti
..... Saksi
Keterangan: Dari analisis terhadap unsur-unsur pasal yang akan dikenakan pada tersangka, dapat diketahui jumlah barang bukti maupun saksi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pembagian tugas, perencanaan waktu dan kontrol/ pengendalian pelaksanaan penyidikan. b.
c.
Penentuan sasaran penyidikan, yang meliputi: 1)
orang yang diduga melakukan tindak pidana;
2)
jenis perbuatan pidana;
3)
unsur-unsur pasal yang telah dilanggar;
4)
alat bukti dan barang bukti.
Cara bertindak, yang meliputi: 1)
teknis pengumpulan bahan keterangan;
2)
teknis penindakan; 9
2.
3)
teknis pemeriksaan;
4)
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
d.
Penentuan target waktu menyelesaikan penyidikan.
yang
e.
Pengelolaan penyidikan berupa penyidikan, evaluasi, dan laporan.
akan
digunakan
penyiapan
untuk
administrasi
Pembentukan Tim Penyidikan Penunjukan personil Penyidik PPNSLH yang dilibatkan dalam tim penyidikan perlu memperhatikan: a.
Personil yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, dan profesional.
b.
Personil Penyidik PPNSLH yang ditunjuk sebaiknya tidak memiliki hubungan subjektivitas dengan tersangka.
c.
Jumlah Penyidik PPNSLH yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani. Contoh: 1) 2)
Penanganan kasus mudah dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Penyidik PPNSLH. Penanganan kasus sedang dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Penyidik PPNSLH.
3)
Penanganan kasus sulit dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Penyidik PPNSLH.
4)
Penanganan kasus sangat sulit dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang Penyidik PPNSLH.
3.
Pembentukan tim supervisi atau asistensi untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan penyidikan.
4.
Penyediaan dukungan kepada tim penyidikan berupa: a.
sarana dan pra sarana.
b.
anggaran.
c.
kelengkapan piranti lunak, antara lain petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
5. Mekanisme Penyidikan a.
Dimulainya Penyidikan 1)
Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Tingkat Pusat dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat Eselon II selaku Penyidik PPNSLH.
b)
Tingkat Daerah/Wilayah dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH.
c)
Dalam hal atasan Penyidik PPNSLH bukan penyidik (di daerah/wilayah), surat perintah penyidikan 10
dikeluarkan oleh Koordinator Penyidik PPNSLH yang diketahui oleh atasan Penyidik PPNSLH. 2) b.
c.
Penyidik PPNSLH memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Polri.
Pemanggilan Saksi dan/atau Tersangka 1)
Pemanggilan dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP yang dilakukan dengan surat panggilan yang sah dan menyebutkan alasan panggilan yang jelas.
2)
Surat panggilan ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat Eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Dalam hal atasan bukan PPNSLH, surat panggilan ditandatangani oleh koordinator Penyidik PPNSLH.
3)
Penyampaian surat panggilan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penyidik PPNSLH yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan.
4)
Surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.
5)
Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi penyidikan di lingkungan instansi Penyidik PPNSLH.
6)
Dalam hal panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh Penyidik PPNSLH.
7)
Dalam hal membawa saksi dan/atau tersangka, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaan dilakukan secara bersamasama. Pelaksanaan membawa saksi dan/atau tersangka ini dituangkan dalam berita acara.
8)
Dalam hal saksi dan/atau tersangka yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja Penyidik PPNSLH, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri.
9)
Untuk memanggil saksi dan/atau tersangka WNI yang berada di luar negeri, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.
Penangkapan 1)
Penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP;
2)
Penangkapan dapat dilakukan paling lama satu kali dua puluh empat jam;
3)
Surat perintah penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, maka surat perintah penangkapan ditandatangani Koordinator Penyidik PPNSLH;
4)
Dalam melakukan penangkapan Penyidik PPNSLH menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu, kemudian memberikan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka;
11
5)
Satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap segera setelah dilakukan penangkapan;
6)
Setelah melakukan penangkapan, Penyidik PPNSLH segera membuat Berita Acara Penangkapan dalam 7 (tujuh) rangkap dan ditandatangani oleh PPNSLH yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap;
7)
Apabila orang yang ditangkap tidak mau menandatangani berita acara penangkapan, maka Penyidik PPNSLH memberi catatan dalam berita acara penangkapan disertai alasannya;
8)
Sesudah atau sebelum dilakukan penangkapan, Penyidik PPNSLH memberitahu Kepala Desa/Ketua Lingkungan dimana tersangka yang ditangkap itu bertempat tinggal;
9)
Penangkapan yang dilakukan di luar wilayah hukum Penyidik PPNSLH yang bertugas melakukan penangkapan dapat dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat atau dimintakan bantuan kepada Penyidik Polri;
10) Dalam hal diperlukan penguatan personil untuk melakukan penangkapan, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri secara tertulis. Permintaan tertulis ini memuat identitas tersangka dan alasan penangkapan, serta dilampiri dengan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan yang ditujukan kepada:
d.
a)
Tingkat Pusat kepada Bareskrim Polri up. Biro Korwas PPNS;
b)
Tingkat Daerah/Wilayah kepada Dit.Reskrimsus/ Sat. Reskrim.
Penahanan 1)
Penahanan KUHAP.
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
2)
Surat perintah penahanan ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Dalam hal atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, maka surat perintah penahanan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH.
3)
Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari.
4)
Berdasarkan pemeriksaan dokter, tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, dapat dibantarkan penahanannya oleh Penyidik PPNSLH. Pelaksanaan pembantaran penahanan adalah sebagai berikut: a)
ada surat perintah pembantaran dan dibuat berita acara pembantaran.
b)
setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut dengan surat perintah 12
pencabutan pembantaran dan acara pencabutan pembantaran.
e.
f.
g.
dibuatkan
berita
c)
dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dikeluarkan surat perintah penahanan lanjutan dan dibuatkan berita acara penahanan lanjutan.
d)
lamanya waktu pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.
Penangguhan Penahanan 1)
Penangguhan penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP.
2)
Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hukum kepada Penyidik PPNSLH atau atasan Penyidik PPNSLH yang melakukan penahanan.
Pengalihan jenis penahanan 1)
Penyidik PPNSLH atau atasan Penyidik PPNSLH dapat melakukan pengalihan jenis penahanan atas permintaan tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hukum.
2)
Pengalihan jenis penahanan dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH yang tembusannya diberikan kepada tersangka dan keluarganya serta instansi yang berkepentingan.
3)
Penyidik PPNSLH dapat menitipkan penahanan tersangka kepada Penyidik Polri dengan mengajukan permintaan secara tertulis yang memuat identitas secara lengkap dan dilampiri dengan surat perintah penahanan dan pemberitahuan kepada keluarga. Permintaan ini ditujukan kepada: a)
Tingkat Pusat kepada Bareskrim Polri up. Biro Korwas PPNS.
b)
Tingkat Daerah/Wilayah kepada Dit.Reskrimsus/ Sat. Reskrim.
Penggeledahan 1)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a)
mengajukan permintaan izin penggeledahan terlebih dahulu dengan membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.
b)
sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik PPNSLH dapat minta pertimbangan kepada penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan.
c)
surat permintaan izin penggeledahan ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku PPNSLH. Dalam hal atasan bukan Penyidik PPNSLH, surat permintaan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH. 13
2)
d)
setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, dikeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Koordinator Penyidik PPNSLH. Dalam hal atasan bukan Penyidik PPNSLH, surat permintaan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH
e)
apabila tersangka atau penghuni menyetujui, penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang.
f)
apabila tersangka atau penghuni menolak, penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi tambahan.
g)
setelah melakukan penggeledahan, Penyidik PPNSLH segera membuat berita acara yang turunannya diberikan kepada penghuni rumah/tempat tertutup yang bersangkutan.
h)
pelaksanaan pengegeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penggeledahan.
Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga Penyidik PPNSLH harus segera bertindak, maka: a)
Penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
b)
Penggeledahan dapat dilakukan: (1)
pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada dan yang berada diatasnya.
(2)
pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada.
(3)
di tempat tindak terdapat bekasnya.
(4)
di tempat lainnya.
(5)
apabila tertangkap tangan.
pidana
penginapan
dan
dilakukan tempat
atau umum
c)
Setelah melakukan penggeledahan, Penyidik PPNSLH segera membuat berita acara yang turunannya diberikan kepada penghuni rumah/tempat tertutup yang bersangkutan.
d)
Setelah melakukan penggeledahan, Penyidik PPNSLH segera melaporkan tentang tindakan tersebut Kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuannya.
e)
Penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
penggeledahan pakaian seseorang, termasuk barang yang dibawanya didasarkan pada 14
adanya dugaan atau alasan yang cukup bahwa pada orang tersebut terdapat benda yang dapat disita. (2)
h.
pada saat tersangka tertangkap tangan dan dibawa kepada Penyidik PPNSLH, maka Penyidik PPNSLH segera melakukan penggeledahan pakaian dan/atau badan tersangka.
f)
Berita Acara Penggeledahan ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penggeledahan dan tersangka/keluarga tersangka dan/atau kepala desa/ ketua lingkungan, serta 2 (dua) orang saksi.
g)
Dalam pelaksanaan penggeledahan, Penyidik PPNSLH berwenang memerintahkan setiap orang yang terkait dengan tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung.
Penyitaan 1)
Pelaksanaan penyitaan ketentuan KUHAP.
dilakukan
sesuai
dengan
2)
Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a)
mengajukan permintaan izin penyitaan secara tertulis terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.
b)
sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik PPNSLH dapat meminta pertimbangan kepada penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan.
c)
surat permintaan izin penyitaan ditanda tangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku PPNSLH. Dalam hal Atasan bukan Penyidik PPNSLH, surat permintaan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH;
d)
setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, dikeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasannya bukan Penyidik PPNSLH, penanda-tanganan dilaksanakan oleh Koordinator Penyidik PPNSLH.
e)
setelah melakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH segera membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penyitaan dan pemilik/orang yang menguasai benda yang disita. Salinan berita acara tersebut diberikan kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita
f)
penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penyitaan. 15
3)
i.
Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak atau tertangkap tangan, Penyidik PPNSLH dapat melakukan penyitaan, yang pelaksanaannya: a)
tanpa surat izin/surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.
b)
tanpa surat perintah penyitaan.
c)
penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan/ atau alat yang ternyata/diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
d)
setelah melakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH wajib segera melaporkan pelaksanaan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.
e)
Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penyitaan dan oleh tersangka/ keluarga tersangka dan/atau kepala desa/ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.
f)
setelah dilakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH memberikan tanda terima kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita.
g)
Penyidik PPNSLH berwenang memerintahkan setiap orang agar yang terkait dengan tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat selama proses penyitaan berlangsung.
h)
pelaksanaan penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penyitaan.
Pemeriksaan 1)
Dalam mengumpulkan keterangan, Penyidik PPNSLH melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan ketentuan KUHAP terhadap: a) Saksi; b) Ahli; c) Tersangka.
2)
Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Penyidik PPNSLH wajib: a) menentukan waktu, tempat, dan sarana pemeriksaan. b)
mempelajari kasus yang terjadi dan unsur-unsur pidananya.
c)
menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan untuk mendapatkan jawaban yang secara garis besar meliputi: (1)
pertanyaan awal, yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas atau biodata/riwayat hidup.
(2)
pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban unsur-unsur tindak pidana. 16
(3)
3)
pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan, serta latar belakang dan faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.
Dalam memeriksa tersangka, Penyidik PPNSLH wajib: a)
mengambil gambar/foto tersangka dari jarak dekat (close up), baik dari depan maupun dari samping.
b)
4)
5)
6)
meneliti identitas orang yang diperiksa dengan mencocokan tanda pengenal orang yang akan diperiksa seperti KTP, SIM, Paspor, KIMS, dan sebagainya. Dalam hal diperlukan bantuan teknis pemeriksaan psikologi guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri dengan menguraikan risalah permasalahan. Dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium forensik, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri yang dilampiri dengan: a)
laporan kejadian;
b)
laporan kemajuan;
c)
berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.
Dalam hal diperlukan pemeriksaan identifikasi, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri yang dilampiri dengan: a)
laporan kejadian;
b)
laporan kemajuan;
c)
berita acara pemeriksaan saksi/tersangka;
d)
dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.
7)
Dalam hal diperlukan keterangan ahli, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli yang bersangkutan.
8)
Konfrontasi Apabila dalam pemeriksaan terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian keterangan antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, atau antara tersangka dengan saksi, atau antara saksi dengan saksi yang lain, Penyidik PPNSLH dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi guna mencari persesuaian serta kepastian keterangan yang benar atau paling mendekati kebenaran.
17
9)
Rekonstruksi Untuk memberikan gambaran serta meyakinkan pemeriksa atas kebenaran keterangan tersangka atau saksi dalam memperjelas suatu rangkaian kegiatan terjadinya suatu tindak pidana, dapat dilakukan rekonstruksi dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang dipandu dengan skenario dari hasil pemeriksaan yang telah didapat.
10) Pengambilan Sumpah Saksi dan Ahli: a)
Apabila berdasarkan hasil pengamatan Penyidik PPNSLH timbul dugaan bahwa saksi yang diperiksa tidak akan hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dilakukan pengambilan sumpah/janji sebelum pemeriksaan di tingkat penyidikan dimulai.
b)
Apabila dalam proses pemeriksaan saksi yang diperiksa memberitahukan kepada Penyidik PPNSLH bahwa dirinya tidak dapat hadir dalam tahap peradilan, Penyidik PPNSLH menuangkan informasi tersebut dalam berita acara pemeriksaan dan melakukan pengambilan sumpah/janji saksi yang bersangkutan. (1)
Dalam berita acara pengambilan sumpah/janji saksi/ahli, dicantumkan identitas masingmasing orang yang menandatangani berita acara tersebut.
(2)
Inti sumpah/janji adalah pernyataan saksi/ahli, bahwa ia akan/telah memberi keterangan yang sebenarnya.
(3)
Penyidik PPNSLH menyediakan minimal 2 (dua) orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janji saksi/ahli.
(4)
Sebelum pengambilan sumpah/janji agar ditanyakan terlebih dahulu agama saksi/ahli dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya.
(5)
Tata cara pengambilan sumpah/janji dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi/ahli. Naskah pengambilan sumpah/janji dibacakan oleh Penyidik PPNSLH atau rohaniwan dan diikuti oleh saksi/ahli yang diambil sumpahnya.
(6)
Berita acara pengambilan sumpah/janji saksi/ahli dibuat oleh Penyidik PPNSLH dan ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang mengambil sumpah, orang yang disumpah, dan para saksi.
(7)
Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya disesuaikan dengan agama saksi/ahli sebagai berikut:
18
(a)
Saksi: i.
Untuk yang beragama Islam. “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”
ii.
Untuk yang beragama Katolik. “Demi Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah/akan)* menerangkan dengan sungguhsungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”
iii.
Untuk yang beragama Protestan. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah/akan)* menerangkan dengan sungguhsungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”
iv.
Untuk yang beragama Hindu Dharma. “Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”
v.
Untuk yang beragama Budha. “Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”
vi.
Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 19
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya.” (b)
Ahli: i.
Untuk yang beragama Islam: “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaikbaiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”
ii.
Untuk yang beragama Katolik: “Demi Allah, Bapak, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”
iii.
Untuk yang beragama Protestan: “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaikbaiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”
iv.
Untuk yang beragama Hindu Dharma: “Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.” 20
v.
Untuk yang beragama Budha: “Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah/ akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”
vi.
Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya.”
j.
Pencegahan atau Penangkalan 1)
Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan pencegahan atau penangkalan terhadap seseorang yang diduga kuat merupakan pelaku atau orang yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2)
Permintaan pencegahan dan penangkalan ini diajukan secara tertulis dengan memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang meliputi sekurang-kurangnya:
3)
a)
Nama;
b)
Umur;
c)
Pekerjaan;
d)
Alamat
e)
Jenis kelamin;
f)
Kewarganegaraan.
Permintaan ini ditujukan kepada: a)
Tingkat Pusat kepada Bareskrim Polri up. Biro Korwas PPNS.
b)
Tingkat Daerah/Wilayah kepada Dit.Reskrimsus/ Sat. Reskrim.
21
k.
Penyelesaian Berkas Perkara 1)
penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
2)
ringkasan (resume) kasus yang ditangani, ditulis sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak 1,5 (satu setengah) spasi;
b)
Di antara spasi tidak boleh dituliskan apapun;
c)
Kata-kata harus ditulis lengkap, tidak diperbolehkan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata resmi dan dikenal umum;
d)
Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam tanda kurung;
e)
Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok);
f)
Tata urut pembuatan resume sebagai berikut: (1)
Dasar;
(2)
Perkara yang berisi uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan: (a)
Pasal pidana yang dipersangkakan;
(b)
Pelaku dengan identitas yang lengkap dan jelas;
(c)
Tempat dan waktu kejadian.
(d)
Dampak/korban terhadap harta benda/jiwa;
(e)
Taksiran kerugian.
lingkungan/
(3)
Fakta-fakta penanganan di tempat kejadian;
(4)
Surat-surat terkait penanganan perkara antara lain, surat pemanggilan saksi/ tersangka, perintah membawa, penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pengeluaran tahanan, penggeledahan, penyitaan, penyisihan barang bukti, pelelangan barang bukti, penyitaan surat lain, memuat nomor dan tanggal surat beserta: (a)
Keterangan saksi/ahli;
(b)
Keterangan tersangka;
(c)
Barang Bukti;
(d)
Pembahasan: Memuat gambaran konstruksi dan analisis dari tindak pidana yang didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh, baik dari tersangka, maupun saksi/ahli, hubungan 22
yang logis antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, serta hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan yang diperoleh, yang dikaitkan dengan unsur hukum dari pasal pidana yang dipersangkakan; (e)
(5)
l.
Kesimpulan:
Memuat kesimpulan Penyidik PPNSLH yang dibuat berdasarkan pembahasan mengenai sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing tersangka dan perbuatannya yang telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipersangkakan; Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.
Penyerahan Berkas Perkara 1)
Penyerahan berkas hasil penyidikan oleh Penyidik PPNSLH kepada penuntut umum pada dasarnya merupakan pelimpahan tanggung jawab atas suatu perkara dari penyidik ke penuntut umum;
2)
Pelaksanaan penyerahan Berkas dengan urutan sebagai berikut:
Perkara
dilakukan
a)
Tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara;
b)
Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.
D. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan 1.
Atasan Penyidik PPNSLH Atasan Penyidik PPNSLH memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh Penyidik PPNSLH yang akan maupun sedang melakukan penyidikan;
2.
Penyidik Polri selaku koordinator dan pengawas PPNS Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan penyidikan kepada atasan Penyidik PPNSLH dan Penyidik PPNSLH dalam melaksanakan tugas penyidikan. Bantuan tersebut meliputi: a. bantuan taktis, baik berupa personil maupun peralatan penyidikan; b. bantuan teknis penyidikan;
23
c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan d. bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. E. Penghentian Penyidikan 1.
2.
Penghentian penyidikan merupakan salah penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
satu
kegiatan
a.
Tidak terdapat cukup bukti.
b.
Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana.
c.
Perkara dihentikan demi hukum karena: 1)
Tersangka meninggal dunia.
2)
Masa tindak pidana telah kadaluarsa.
3)
Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (nebis in idem).
Penghentian penyidikan dilakukan dengan: a.
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, surat tersebut ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH;
b.
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang disampaikan kepada tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya, serta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polri;
c.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
d.
Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polri.
3. Dalam hal ditemukan bukti baru atau penghentian penyidikan yang didasarkan pada putusan pra peradilan ternyata tidak sah, maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan: a. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, surat tersebut ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH; b. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kepolisian. F. Pelimpahan Penyidikan 1.
Pelimpahan penyidikan dari Penyidik PPNSLH kepada Penyidik Polri dilaksanakan apabila: a.
peristiwa pidana yang ditangani mencakup lebih dari satu wilayah hukum Penyidik PPNS;
b.
berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografis, Penyidik PPNSLH tidak dapat melakukan penyidikan; atau
c.
peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri. 24
2.
Pelimpahan penyidikan dari Penyidik PPNSLH kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
3.
Pelaksanaan pelimpahan penyidikan dibuatkan berita acaranya.
4.
Setelah dilimpahkan kepada Penyidik Polri, pelaksanaan penyidikan selanjutnya dapat melibatkan Penyidik PPNS terkait.
III. ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNSLH wajib melaksanakan administrasi penyidikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyidikan. Administrasi penyidikan PPNSLH terdiri dari: A. Kelengkapan Administrasi yang merupakan isi Berkas Perkara. 1.
Penyusunan isi Berkas Perkara Penyusunan isi berkas perkara merupakan kegiatan penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara. Penyusunan isi berkas perkara dilakukan setelah pembuatan resume. Adapun kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara adalah: a. Sampul berkas perkara (PPNSLH: A.1) Yang dimaksud dengan sampul berkas perkara adalah kulit depan dan belakang berkas perkara. Sampul depan berkas perkara berisi: 1) Nomor dan tanggal Laporan Kejadian.
b.
2)
Nama, nama kecil, alias tempat tanggal lahir/umur agama kewarganegaraan tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali.
3)
Tanggal mulai ditahan.
4)
Tanggal penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan atau pengeluaran dari tahanan.
5)
Sampul diberi nomor, tanggal dan tempat, serta ditanda tangani oleh PPNSLH yang melakukan penyidikan dan diketahui oleh pimpinan Penyidik atau pejabat yang ditunjuk.
6)
Penomoran dilakukan sesuai dengan nomor urut dalam Buku Registrasi Berkas Perkara.
7)
Dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap sesuai dengan jumlah berkas perkara.
Daftar isi berkas perkara (PPNSLH: A.2) 1)
Daftar isi berkas perkara menunjukkan urutan dan isi berkas tersebut.
2)
Maksud daftar isi adalah untuk mengetahui kelengkapan isi berkas dan memudahkan mempelajari perkara pidana.
25
c.
d.
Resume (PPNSLH: A.3) 1)
Resume merupakan ikhtisar dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dengan cara penulisan tertentu.
2)
Pembuatan resume supaya memenuhi persyaratan formal dan material (vide : pembuatan resume).
3)
Dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap sesuai dengan jumlah berkas perkara.
Laporan Kejadian (PPNSLH: A.4) Laporan Kejadian merupakan bukti tertulis telah diterimanya: 1) Laporan/pengaduan, atau diketahui langsung tentang sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
e.
2)
Tertangkap tangan.
3)
Laporan Kejadian dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Kejadian dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi.
Surat Perintah Penyidikan (PPNSLH: A.5) Surat Perintah Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.
f.
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (PPNSLH: A. 6) 1)
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dibuat dalam 6 (enam) rangkap (warna putih) dengan perincian sebagai berikut: a) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; b) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; c) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
g.
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.7) Surat Perintah Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.
h.
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.8) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.
26
i.
Surat Pemberitahuan Dihentikannya Penyidikan (PPNSLH: A.9) 1)
Surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan dibuat dalam 6 (enam) rangkap (warna putih) dengan perincian sebagai berikut: a) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; b) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; c) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
j.
Surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.
Surat Ketetapan (PPNSLH: A.10)
Pencabutan
Penghentian
Penyidikan
Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut. k.
Surat Perintah Penyidikan Lanjutan (PPNSLH: A.11). Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dicatat dalam Buku Register Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.
l.
Surat Panggilan (PPNSLH: A.12) 1)
Surat panggilan dibuat 7 (tujuh) rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) b) c) d)
4 1 1 1
(empat) lembar untuk berkas perkara; (satu) lembar untuk yang dipanggil; (satu) lembar untuk Penyidik PPNSLH; (satu) lembar untuk arsip.
2)
Surat Panggilan pertama dicatat dalam Buku Registrasi Surat Panggilan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Surat Panggilan.
3)
Untuk panggilan kedua menggunakan nomor yang sama dengan panggilan pertama ditambahkan dengan huruf a dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.
m. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi (PPNSLH: A.13) 1) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi dibuat 7 (tujuh) rangkap (semua warna putih) dengan perincian sebagai berikut: a) b) c) d) 2)
1 4 1 1
(satu) lembar untuk tersangka/saksi; (empat) lembar untuk Berkas Perkara; (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; (satu) lembar untuk arsip.
Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi dicatat dalam Buku Registrasi Surat Panggilan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut selanjutnya dari Buku Registrasi Surat Panggilan. 27
n.
Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum (PPNSLH: A.14)
o.
Surat Kuasa Penasehat Hukum (PPNSLH: A.15)
p.
Surat Perintah Penangkapan (PPNSLH: A.16) 1)
Surat Perintah Penangkapan dibuat 9 rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) b) c) d) e) f)
2)
q.
(sembilan)
4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; 1 (satu) lembar untuk tersangka; 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka; 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; 1 (satu) lembar untuk arsip.
Surat Perintah Penangkapan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penangkapan/Pelepasan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.
Surat Perintah Pelepasan Tersangka (PPNSLH: A.17) Surat Perintah Pelepasan Tersangka dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penangkapan/Pelepasan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penangkapan ditambah huruf a, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.
r.
Surat Perintah Penahanan (PPNSLH: A.18) 1)
Surat Perintah Penahanan dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) b) c) d)
4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; 1 (satu lembar untuk yang ditahan; 1 (satu) lembar untuk keluarga; 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri apabila dilakukan perpanjangan penahanan; e) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; f) 1 (satu) lembar untuk Pejabat Rutan/Cabang Rutan; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
s.
Surat Perintah Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam buku tersebut.
Surat Perintah Penangguhan Penahanan (PPNSLH: A.19) 1)
Surat Perintah Penangguhan Penahanan dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) 4 (empat) lembar untuk dilampirkan dalam Berkas Perkara. b) 1 (satu) lembar untuk tersangka; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka; d) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; e) 1 (satu) lembar untuk ketua Pengadilan Negeri; f) 1 (satu) lembar untuk Pejabat Rutan/Cabang Rutan; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
Surat Perintah Penangguhan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi 28
nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf a, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan. t.
Surat Perintah (PPNSLH: A.20)
Pencabutan
Penangguhan
Penahanan
Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf b, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan. u.
Surat Permintaan Perpanjangan Kejaksaan (PPNSLH: A.21) 1)
Penahanan
kepada
Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri (warna putih) dibuat 2 (dua) rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; b) 1 (satu) lembar untuk arsip
2)
v.
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam buku registrasi tersebut.
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (PPNSLH: A.22) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf c, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.
w.
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Pengadilan (PPNSLH: A.23) 1)
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri (warna putih) dibuat 3 (tiga) rangkap dengan perincian sebagai berikut : a) b) c) d)
2)
x.
Lanjutan
1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; 1 (satu) lembar untuk Arsip; Dilampiri Resume dari hasil penyidikan.
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam buku registrasi tersebut.
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan (PPNSLH: A.24) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf d, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan. 29
y.
Surat Perintah Pembantaran Penahanan (PPNSLH: A.25) Surat Perintah Pembantaran Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf e, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.
z.
Surat Perintah (PPNSLH: A.26)
Pencabutan
Pembantaran
Penahanan
Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf f, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan. aa.
Surat Perintah Penahanan Lanjutan (PPNSLH: A.27) Surat Perintah Penahanan Lanjutan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf g, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.
bb.
Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (PPNSLH: A. 28) 1)
Dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) 4 (empat) lembar untuk dilampirkan dalam Berkas Perkara b) 1 (satu) lembar untuk tersangka yang ditahan; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka; d) 1 (satu) lembar untuk penjagaan/Pamapta/Pejabat Rutan/ Cabang Rutan; e) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; f) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf h, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.
cc. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (PPNSLH: A.29) 1)
Dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk tersangka; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka; d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; e) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; f) 1 (satu) lembar untuk Kepala Rutan; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
Surat perintah pengeluaran tahanan dicatat dalam Buku Register Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf i, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan. 30
dd. Surat Permintaan Penetapan Penggeledahan (PPNSLH: A.30)
Izin/Izin
Khusus
Surat permintaan izin untuk melakukan penggeledahan dicatat dalam Buku Registrasi Penggeledahan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam Buku Registrasi Penggeledahan. ee.
Surat Perintah Penggeledahan (PPNSLH: A.31) 1)
Surat Perintah Penggeledahan dibuat 7 (tujuh) rangkap dengan perincian sebagai berikut : a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; c) Satu lembar untuk Kepala Kejaksaan RI/Ketua Pengadilan Negeri; d) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
ff.
Agung
Surat Perintah Penggeledahan dicatat dalam Buku Registrasi Penggeledahan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam Buku Registrasi Penggeledahan.
Surat Laporan untuk Mendapatkan Penggeledahan (PPNSLH: A.32)
Persetujuan
Surat Laporan untuk Mendapatkan Izin Penggeledahan dicatat dalam Buku Registrasi Penggeledahan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penggeledahan. gg. Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan (PPNSLH: A.33) Surat permintaan izin/izin khusus untuk melakukan penyitaan dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan. hh.
ii.
Surat Perintah Penyitaan (PPNSLH: A.34) 1)
Surat Perintah Penyitaan dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut : a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk tersangka/dari siapa benda itu disita; c) 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; e) 1 (satu) lembar untuk penuntut umum; f) 1 (satu) lembar untuk arsip.
2)
Surat Perintah Penyitaan dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan.
Surat Persetujuan Penyitaan (PPNSLH: A.35). Surat untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan. 31
jj.
Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan (PPNSLH: A.36) Surat perintah pengembalian benda sitaan dicatat dalam buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan.
kk. Surat Permintaan Izin untuk Merampas/Memusnahkan Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri (PPNSLH: A.37) Surat Permintaan izin untuk Merampas/Memusnahkan Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan. ll.
Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti (PPNSLH: A.38) Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.
mm. Surat Permintaan Izin untuk Menyisihkan/Melelang Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri (PPNSLH: A.39) Surat permintaan Izin untuk Melelang Benda Sitaan/Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Lelang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang. nn. Surat Perintah Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti (PPNSLH: A.40) Surat Perintah Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Lelang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang. oo. Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Kepala Kantor Lelang Negara (PPNSLH: A.41) Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Lelang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang. pp. Surat Permintaan Penetapan Re-Ekspor kepada Ketua Pengadilan Negeri (PPNSLH: A.42) Surat permintaan penetapan re-ekspor dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang. qq. Surat Pengiriman Berkas Berkara (PPNSLH: A.43) Surat Pengiriman berkas perkara dicatat dalam Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 32
rr.
Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (PPNSLH: A.44) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.
ss. Tanda Terima Barang Sitaan (PPNSLH: A.45) Dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap (semua warna putih) dengan perincian sebagai berikut: a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk tersangka atau siapa barang/surat itu diterima; c) 1 (satu) lembar untuk atasan Penyidik/Petugas; d) 1 (satu) lembar untuk Arsip. tt.
Tanda Terima Pengiriman Berkas Perkara (PPNSLH: A. 46)
uu.
Berita Acara Pemeriksaan TKP (PPNSLH: A.47)
vv.
Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli (PPNSLH: A.48)
ww.
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (PPNSLH: A.49)
xx.
Berita Acara Konfrontasi (PPNSLH: A.50)
yy.
Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi/Ahli (PPNSLH: A.51)
zz.
Berita Acara Membawa Tersangka (PPNSLH: A.52)
dan
menghadapkan
saksi/
aaa. Berita Acara Penangkapan (PPNSLH: A.53) bbb. Berita Acara Pelepasan Tersangka (PPNSLH: A.54) ccc.
Berita Acara Penahanan (PPNSLH: A.55)
ddd. Berita Acara Penangguhan Penahanan (PPNSLH: A.56) eee.
Berita Acara Perpanjangan Penahanan (PPNSLH: A.57)
fff.
Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan (PPNSLH: A.58)
ggg.
Berita Acara Pembantaran Penahanan (PPNSLH: A.59)
hhh. Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan (PPNSLH: A.60) iii.
Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan (PPNSLH: A.61)
jjj.
Berita Acara Pengeluaran Tahanan (PPNSLH: A.62)
kkk. Berita Acara Penggeledahan (PPNSLH: A.63) lll.
Berita Acara Penyitaan (PPNSLH: A.64)
mmm. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji (PPNSLH: A.65) 33
nnn. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji (PPNSLH: A.66) ooo.
Berita Acara Penyegelan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti (PPNSLH: A.67)
ppp. Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji Untuk Pemeriksaan (PPNSLH: A.68) qqq. Berita Acara Pengambilan Hasil Analisis dan Sisa Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji (PPNSLH: A.69) rrr.
Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (PPNSLH: A.70)
sss.
Berita Acara Penerimaan Hasil Sitaan/Barang Bukti (PPNSLH: A.71)
ttt.
Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti (PPNSLH: A.72)
Pelelangan Benda
Benda Sitaan/
uuu. Berita Acara Re-Ekspor (PPNSLH: A.73) vvv.
Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (PPNSLH: A.74)
www. Berita Acara Pelimpahan Penyidikan (PPNSLH: A.75) xxx.
Daftar Saksi (PPNSLH: A.76)
yyy.
Daftar Tersangka (PPNSLH: A.77)
zzz.
Daftar Barang Bukti (PPNSLH: A.78)
2. Pemberkasan Pemberkasan merupakan kegiatan untuk menyusun isi berkas perkara dengan susunan dan cara penyampulan, pengikatan dan penyegelan, serta penomoran dengan tata cara yang telah ditentukan sebagai berikut: a. Setiap lembaran kertas berkas perkara, pada bagian kirinya (pada margin) dilubangi dengan alat perforator (alat pembuat lubang pada kertas) pada tiga tempat, yaitu tengah, atas dan bawah dengan jarak yang sama. b. Dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas dijilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada/di atas lubang tengah. c. Kedua ujung tali/benang dihimpun jadi satu dan dipotong sepanjang 10 cm dari simpul, kemudian ditarik ke kanan bawah pada halaman sampul berkas perkara. d. Sepanjang 5 cm dari kedua ujung tali/benang dibubuhi lak, dan sebelum lak tersebut kering ditekan dengan cap/ stempel PPNSLH yang terbuat dari bahan logam kuningan. e. Tidak dibenarkan membubuhi lak di atas simpul. Lak dan cap/stempel jangan sampai menghalang-halangi/ menutupi tulisan yang terdapat pada sampul berkas perkara.
34
f. Penomoran pada sampul berkas perkara diambilkan dari nomor urut buku register Berkas Perkara dan cara penomorannya sebagai berikut: 1) Kode/singkatan berkas perkara (BP) diikuti tanda baca (-) dan nomor urut. 2) Identitas Penyidik. 3) Nama institusi. 4) Angka bulan. 5) Angka tahun g. Jumlah berkas Mengingat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat 4 (empat) rangkap dengan perincian sebagai berikut: 1) 2 (dua) berkas untuk Jaksa Penuntut Umum 2) 1 (satu) berkas untuk Penyidik 3) 1 (satu berkas untuk arsip Unit Kerja Catatan : apabila terjadi pemisahan berkas terhadap masingmasing tersangka (splitzsing) maka berkas perkara dipersiapkan sesuai kebutuhan dan jumlah tersangka.
B. Kelengkapan Administrasi yang bukan merupakan isi Berkas Perkara. Kelengkapan administrasi yang bukan merupa kan isi Berkas Perkara adalah: 1. Surat Penugasan (PPNSLH: B.1) Surat Penugasan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Penugasan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Surat Penugasan. 2.
Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.2) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut.
3.
Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.3) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut.
4.
Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.4) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut.
5.
Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada Keluarga tersangka (PPNSLH: B.5) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut. 35
6.
Surat Pemberitahuan Pengalihan Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.6)
Jenis
Penahanan
Kepada
Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut. 7.
Surat Pemberitahuan Pengeluaran Tahanan kepada Keluarga tersangka (PPNSLH: B.7) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut.
8.
Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan Kepada Keluarga tersangka (PPNSLH: B.8) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut.
9.
Surat Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.9)
Penahanan
Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut. 10. Surat Pemberitahuan Penyitaan/Pelelangan Benda Sitaan/ Barang Bukti kepada Tersangka/Kuasa Hukumnya (PPNSLH: B.10) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut. 11. Surat Pemberitahuan Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti kepada Tersangka/Kuasa Hukumnya (PPNSLH: B.11) Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut. 12. Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium (PPNSLH: B.12) Surat permintaan ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, Identifikasi, Forensik, dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 13. Surat Permintaan Visum et Repertum (PPNSLH: B.13) Surat permintaan ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Visum et Repertum dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 14. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium Forensik (PPNSLH: B.14) Surat permintaan ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, Identifikasi, Forensik, dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.
36
15. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Identifikasi (PPNSLH: B.15) Surat permintaan ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, Identifikasi, Forensik, dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 16. Surat Permintaan Bantuan Ahli (PPNSLH: B.16) Surat Permintaan Bantuan Ahli dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 17. Surat Permintaan Bantuan Personil (PPNSLH: B.17) Surat Permintaan Bantuan Personil dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 18. Surat Permintaan Pencekalan Kepada Kepala Kepolisian (PPNSLH: B.18) Surat ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pencekalan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 19. Surat Permintaan Pencarian Orang (PPNSLH: B.19) Surat ini dicatat dalam Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 20. Surat Permintaan Pencarian Barang (PPNSLH: B.20) Surat ini dicatat dalam Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 21. Surat Pelimpahan Penyidikan (PPNSLH: B.21) Surat Pelimpahan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pelimpahan/Penerimaan Berkas Perkara dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 22. Surat Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Pengumpulan Bahan Keterangan/Penyidikan (PPNSLH: B.22) Surat pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut. 23. Surat Permintaan Penunjukan Penasehat Hukum (PPNSLH: B.23) 24. Buku Registrasi Laporan Kejadian (PPNSLH: B.24) 25. Buku Registrasi Berkas Perkara (PPNSLH: B.25) 26. Buku Registrasi Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPNSLH: .B26) 27. Buku Registrasi Surat Perintah Tugas (PPNSLH: B.27) 28. Buku Registrasi Penyidikan (PPNSLH: B.28) 37
29. Buku Registrasi Pemberitahuan Penyidikan (PPNSLH: B.29)
Dimulainya/Dihentikannya
30. Buku Registrasi Pemanggilan/Perintah Membawa (PPNSLH: B.30) 31. Buku Registrasi Penangkapan/Pelepasan (PPNSLH: B.31) 32. Buku Registrasi Penahanan (PPNSLH: B.32) 33. Buku Registrasi Penggeledahan (PPNSLH: B.33) 34. Buku Registrasi Penyitaan (PPNSLH: B.34) 35. Buku Registrasi Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti (PPNSLH: B.35) 36. Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang (PPNSLH: B.36) 37. Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil (PPNSLH: B.37) 38. Buku Registrasi Permintaan Pemeriksaan Identifikasi, Forensik (PPNSLH: B.38)
Laboratorium,
39. Buku Registrasi Permintaan Visum et Repertum (PPNSLH: B.39) 40. Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pencekalan (PPNSLH: B.40) 41. Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti (PPNSLH: B.41) 42. Buku Registrasi (PPNSLH: B.42)
Penerimaan/Pelimpahan
Berkas
Perkara
43. Buku Registrasi Barang Bukti (PPNSLH: B.43) 44. Buku Registrasi Barang Temuan (PPNSLH: B.44) 45. Buku Registrasi Permintaan Izin Pemeriksaan (PPNSLH: B.45) 46. Buku Registrasi Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Pulbaket/ Penyidikan (PPNSLH: B.46) 47. Buku Registrasi Pemberitahuan Kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.47)
38
PPNSLH: A.1
SAMPUL BERKAS PERKARA Nomor: BP-…../PPNSLH/…/20.. Kejadian perkara atau tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tanggal ………. di …………… yang dilaporkan pada tanggal ………. --------------------------------------------------------------------------------------------Uraian singkat perkara atau tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi adalah ……………………………………….. ………………………………………………………………………… ------------------------------Melanggar Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. --------------------------------------------------------No. Laporan Kejadian
Tanggal Identitas Tersangka
Ditahan
Dikeluarkan
Keterangan
1. …………………………………… (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir/umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Belum Pernah Dihukum 2. …………………………………… (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir/umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Pernah Dihukum (berapa kali)
…………………………………. 20… Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
39
PPNSLH: A.2
DAFTAR ISI BERKAS PERKARA Nomor: BP-…../PPNSLH/…/20..
No.
Nama Surat
Jumlah Lembar
Keterangan
1. 2. 3. 4. dst
…………………………………. 20… Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
40
PPNSLH: A.3 “Demi Keadilan” RESUME
I.
DASAR 1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ..........; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ………. 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-…../PDP/ PPNSLH/ …/20…, tanggal ………..
II.
PERKARA 1. Tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan, pasal yang dilanggar, waktu, dan akibat. 2. ………………………………………………………………………………………………..
III.
FAKTA-FAKTA 1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ……………………………………………………………………………………………….. 2. Pemanggilan Dengan Surat Panggilan Nomor: S-…../Panggil/PPNSLH/…/20…, tanggal telah dipanggil ............... beralamat di …………… untuk didengar keterangannya sebagai ………. dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……….sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal ………. di …………… yang mengakibatkan …………… 3. Penangkapan Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-…../Kap/ PPNSLH/…/20.. tanggal ………. telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka …………. di ............... pada tanggal ………. pukul ………. WIB/WITA/WIT)* dengan Berita Acara Penangkapan tanggal ………. 4. Penahanan Idem 5. Penggeledahan Idem 6. Penyitaan Idem 7. Keterangan Saksi a. Nama: ……………….., laki-laki/perempuan)*, lahir di ………… tanggal ………., pekerjaan ……………….., agama …………, kewarganegaraan ……………, alamat tinggal ……………….. Menerangkan: 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka; 3) Bahwa ……………………………………………………………………………..; 4) Bahwa ……………………………………………………………………………..;
41
5) Bahwa …………………………………… dan dalam memberiksan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa, serta bersedia dipanggil kembali bila di kemudian hari diperlukan keterangannya. b. Nama: ……………….., laki-laki/perempuan)*, lahir di ………… tanggal ………., pekerjaan ……………….., agama …………, kewarganegaraan ……………, alamat tinggal ……………….. Menerangkan: 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka; 3) Bahwa ……………………………………………………………………………..; 4) Bahwa ……………………………………………………………………………..; 5) Bahwa …………………………………… dan dalam memberiksan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa, serta bersedia dipanggil kembali bila di kemudian hari diperlukan keterangannya. c. dan seterusnya. 8. Keterangan Tersangka Nama: ……………….., laki-laki/perempuan)*, lahir di ………… tanggal ………., pekerjaan ……………….., agama …………, kewargane-garaan ……………, alamat tinggal ……………….. Menerangkan: 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka; 3) Bahwa ……………………………………………………………………………..; 4) Bahwa ……………………………………………………………………………..; 5) Bahwa …………………………………… dan dalam memberiksan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa, serta bersedia dipanggil kembali bila di kemudian hari diperlukan keterangannya. 9. Barang Bukti Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut: a. Dokumen/surat yang disita dari TKP tanggal ………. berupa: 1) ………………………………….; 2) ………………………………….; 3) dan seterusnya. b. Benda-benda yang disita dari tersangka/saksi berupa: 1) ………………………………….; 2) ………………………………….; 3) dan seterusnya. c. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel limbah …………… d. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap ……………….. e. Hasil pemeriksaan ahli ……………….. dengan Berita Acara ……………
42
IV.
ANALISA YURIDIS
V.
KESIMPULAN
Penyidik PPNSLH
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
43
PPNSLH: A.4 “Demi Keadilan” LAPORAN KEJADIAN Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20.. Pelapor Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Pekerjaan Alamat No. KTP Telp./Fax. E-mail
: : : : : : : : :
…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
Peristiwa yang Dilaporkan Waktu Kejadian : …………………………………………………………………….. Tempat/Lokasi Kejadian : …………………………………………………………………….. Peristiwa yang Terjadi : …………………………………………………………………….. Terlapor Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Pekerjaan Alamat Telp./Fax. E-mail
: : : : : : : :
Saksi 1. Nama Alamat
: …………………………………………………………….. : ……………………………………………………………..
2. Nama Alamat
: …………………………………………………………….. : ……………………………………………………………..
3. Nama Alamat
: …………………………………………………………….. : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
Barang Bukti 1. …………………………………………………………………………………………; 2. …………………………………………………………………………………………; 3. …………………………………………………………………………………………; 4. …………………………………………………………………………………………; 5. dan seterusnya Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ……………….. pada tanggal ………. bulan ………. tahun …….
Pelapor
Petugas Penerima Laporan
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
44
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.5
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…./PPNSLH/…/20…, tanggal …………… DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: ......................................................... : .........................................................
2. Nama NIP
: ......................................................... : .........................................................
1. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh …………… (orang/badan usaha); 2. membuat rencana pelaksanaan penyidikan; 3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada pejabat pemberi perintah.
Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Penerima Perintah,
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
45
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.6
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-…../PDP/PPNSLH/…/20… Penting …………………………………… Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. …………….
Yth., 1. Kepala Kejaksaan ……………………… 2. Kepala Kepolisian ……………………… di ………………………………….
1.
Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2), dan pasal 109 ayat (1) KUHAP; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ………..; d. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….
2.
Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ………. tanggal ………. tahun ………. telah dimulai penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………..……….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas nama tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
3.
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
Bersama ini dilampirkan surat-surat administrasi penyidikan, yang terdiri dari: a. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal .......... b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ………. c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
46
4.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
47
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.7
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor: SP-…../PP/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti, tidak ditemukan cukup bukti atas perbuatan pidana yang dipersangkakan atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 109 ayat (1) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S…../PDP/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas nama tersangka ……………….. berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Hasil gelar perkara tanggal …………… DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. menghentikan penyidikan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhitung mulai tanggal ………. karena tidak cukup bukti/perbuatan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan/peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana/penyidikan dihentikan demi hukum)*. 2. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang
48
atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Penerima Perintah,
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
49
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.8
“Demi Keadilan” SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor: S.Tap-…../PP/PPNSLH/…/20..
Menimbang
: bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti, tidak ditemukan cukup bukti atas perbuatan pidana yang disangkakan terhadap tersangka atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.
Mengingat
: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHAP; 2. Pasal 94 ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S…../PDP/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas nama tersangka ……………….. berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP…../PP/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………
Memperhatikan
: 1. Resume hasil penyidikan; 2. Laporan hasil gelar perkara tanggal ……….; 3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-…../PP PPNSLH/…/20…, tanggal ………. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: 1. Menghentikan penyidikan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
50
Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
51
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.9
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-…../PHP/PPNSLH/…/20… Penting …………………………………… Pemberitahuan Dihentikannya Penyidikan a.n. …………….
Yth., 1. Kepala Kejaksaan ……………………… 2. Kepala Kepolisian ……………………… di ………………………………….
1.
Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-…../PP/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap-…../PP/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
2.
Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal ………., penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………..……….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas nama tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah dihentikan karena tidak cukup bukti/perbuatan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan/peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana/penyidikan dihentikan demi hukum)*. 3.
Bersama ini dilampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan, yang terdiri dari: a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-…../PP/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap-…../PP/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………. c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP-......./Klr.Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………. (bila dilakukan penahanan); d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
52
4.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
)* Pilih salah satu.
53
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.10
“Demi Keadilan” SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor: S.Tap-…../Cbt.PP/PPNSLH/…/20..
Menimbang
: bahwa berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti baru atau putusan pra peradilan yang menyatakan penghentian penyidikan adalah tidak sah, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.
Mengingat
: 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Memperhatikan
: 1. Hasil penyidikan perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas nama tersangka ………………..; 2. Surat Ketetapan Pengadilan Negeri ………. Perihal: Putusan Pra Peradilan, Nomor: ……………, tanggal ……….; 3. ………………………………………………………………. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: 1. Mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap-…../PP/PPNSLH/…/20…, tanggal ………. 2. Melanjutkan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................
terhitung mulai tanggal ………. 2. Memberitahukan pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap-…../PP/PPNSLH/ …/20… kepada Kepala Kejaksaan ………. dan Kepala Kepolisian ………., serta pihak-pihak yang terkait.
Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
54
Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
55
PPNSLH: A.11
Kop Surat Instansi “Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN Nomor: SP-…../Dik.Ljt/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
putusan pra peradilan mengenai penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ternyata tidak sah atau telah ditemukan bukti baru, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (3) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Putusan Pra Peradilan Nomor: ………., tanggal ………. (jika ada);
DIPERINTAHKAN Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
…...................................................... …......................................................
2. Nama NIP
: :
…...................................................... …......................................................
1. melakukan penyidikan lanjutan terhadap tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh …………… (orang/badan usaha). 2. membuat rencana pelaksanaan penyidikan. 3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada pejabat pemberi perintah.
Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Penerima Perintah,
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
56
PPNSLH: A.12
Kop Surat Instansi “Demi Keadilan” SURAT PANGGILAN Nomor: S-…../Panggil/PPNSLH/…/20.. Pertimbangan
:
guna keperluan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/ PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; MEMANGGIL Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
Untuk
: : : : : : :
......................................................... ......................................................... ……………………………………………… ......................................................... ......................................................... ……………………………………………… ………………………………………………
: menghadap kepada .................... di Kantor ……………….. Jalan ……………….. pada hari ………., tanggal ………., pukul .....WIB/ WITA/WIT)* untuk didengar keterangannya sebagai saksi/ tersangka)* dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan: 1. ……………….. 2. ………………..
)* Pilih salah satu.
Pada hari ini, ………. tanggal ………..…. bulan ………. tahun …… pukul ………
57
WIB/WITA/WIT)* telah diterima 1 (satu) lembar Surat Panggilan.
Yang Menerima,
Yang Menyerahkan,
………………………………………….
…………………………………….…… NIP. …………………………….…….
PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHAP. CATATAN: Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada: ------
NO
HARI
TANGGAL
PUKUL
TANDA TANGAN YANG DIPERIKSA
PPNSLH
)* Pilih salah satu.
58
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.13
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI)* Nomor: SP-…../Bawa/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
guna keperluan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan tindakan hukum berupa membawa tersangka/saksi karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP; 2. Surat Panggilan Nomor: S-…../Panggil/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; 3. Surat Panggilan Nomor: S-…../Panggil/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
DIPERINTAHKAN Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. membawa tersangka/saksi)*: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
untuk didengar keterangannya sebagai tersangka/saksi)* dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi)*, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
59
Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Selesai.
Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Penerima Perintah,
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
60
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.14
“Demi Keadilan” SURAT KETETAPAN PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM Nomor: S.Tap-…../PH/PPNSLH/…/20..
Menimbang
: 1. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan perlu didampingi Penasehat Hukum; 2. bahwa tersangka tidak memiliki dan tidak sanggup untuk membiayai penasehat hukum dalam perkara pidana yang dihadapinya.
Mengingat
: 1. Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Memperhatikan
: 1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/ PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S…../PDP/PPNSLH/…/20…., tanggal …………… MEMUTUSKAN
Menetapkan
: menunjuk: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................
dari Kantor/Lembaga …………… sebagai Penasehat Hukum dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................
61
terhitung mulai tanggal ………. sampai dengan selesai.
Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
62
PPNSLH: A.15
SURAT KUASA
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
Dengan ini memberikan kuasa kepada, Nama Tempat/Tgl. Lahir Pekerjaan Alamat
: : : :
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Untuk:
Memberikan bantuan hukum dalam proses penyidikan terhadap Pemberi Kuasa yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan: 1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ………. Kuasa ini tidak memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk mengalihkan kuasa kepada orang lain (tanpa hak substitusi), kecuali atas persetujuan Pemberi Kuasa dan/atau persetujuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang telah menunjuk Penerima Kuasa sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: S.Tap-…../PH/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
…………………….. 20… Penerima Kuasa,
Pemberi Kuasa, Tanda tangan dibubuhkan di atas materai
……………………………………………
……………………………………………
63
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.16
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP-…../Kap/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan/atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 111 ayat (1) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
DIPERINTAHKAN Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan penangkapan terhadap: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penangkapan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
64
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Penerima Perintah,
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
65
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.17
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA Nomor: SP-…../Lepas/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditangkap, ternyata peristiwa yang dipersangkakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tidak cukup bukti atau tindak pidana yang dipersangkakan tidak termasuk dalam perbuatan yang dapat ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga demi hukum tersangka harus dilepaskan.
Dasar
:
1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…./PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; 3. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-…../Kap/PPNSLH/ …/20…, tanggal …………… DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. Melepaskan seorang tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dengan alasan tidak cukup bukti/peristiwa yang dipersangkakan bukan tindak pidana/penyidikan dihentikan demi hukum karena ………………../tindak pidana yang dilakukannya tidak termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP)* 2. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pelepasan Tersangka, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
66
Selesai.
Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Penerima Perintah,
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Pada hari ini, ………. tanggal ………..…. bulan ………. tahun …… pukul ……… WIB/WITA/WIT)* telah diserahkan 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pelepasan Tersangka kepada Tersangka/Keluarganya.
Yang Menerima, Tersangka/Keluarganya,
Yang Menyerahkan,
………………………………………….
…………………………………….…… NIP. …………………………….…….
)* Pilih salah satu,
67
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.18
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka telah diperoleh bukti yang cukup untuk melakukan penahanan karena yang bersangkutan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…./PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal …………… DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan penahanan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
yang berdasarkan bukti yag cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal ………. sampai dengan tanggal ………. 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penahanan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada atasan yang memberi perintah.
Selesai.
68
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
69
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.19
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN Nomor: SP-…../Guh/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup bahwa tersangka diduga kuat telah melakukan tindak pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan penahanan. Akan tetapi dengan mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan undangundang, keadaan tersangka, tindak pidana yang dilakukan, dan situasi masyarakat setempat, maka terhadap tersangka dapat dilakukan penangguhan penahanan.
Dasar
:
1. Pasal 31 dan Pasal 123 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…./PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; 4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal …………...; 5. Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka tanggal ……………….. DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. menyelenggarakan administrasi penangguhan penahanan yang berhubungan dengan jaminan dan/atau persyaratan yang telah ditentukan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya; 3. untuk penangguhan penahanan dengan jaminan uang: Jumlah : Rp ……………….. (……………….. rupiah). Disimpan di : Panitera Pengadilan Negeri ………………..
70
Jalan ……………….. 4. untuk penangguhan penahanan dengan jaminan orang, dilakukan oleh: : ………………………………… Nama : ………………………………… Tempat/Tgl.Lahir : ………………………………… Jenis Kelamin : ………………………………… Kewarganegaraan : ………………………………… Agama : ………………………………… Pekerjaan : ………………………………… Alamat Hubungan dengan tersangka : ………………………………… 5. mengawasi tersangka untuk mematuhi syarat-syarat yang ditentukan (wajib lapor dan tidak keluar rumah/kota tanpa izin); 6. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penangguhan Penahanan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
Selesai.
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
71
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.20
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN Nomor: SP-…../Cbt.Guh/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
setelah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dan/atau tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 31 ayat (2) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…./PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; 4. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP......./Guh/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………. DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukanpencabutan penangguhan penahanan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; penahanan dan menempatkan kembali 2. melakukan tersangka di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. untuk menjalani masa tahanan/sisa masa tahanan)* selama ….. (………………..) hari, terhitung mulai tanggal ………. sampai dengan tanggal ……….; 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
72
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
73
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.21
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-../Pjg.Han/PPNSLH/./20.. Segera …………………………………… Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n.…………….
Yth., 1. Kepala Kejaksaan ……………………… 2. Kepala Kepolisian ……………………… di ………………………………. 1.
Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………..; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-…../PDP/ PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; e. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
2.
Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
akan segera berakhir, sedangkan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikan dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Saudara untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal ………. sampai dengan tanggal ……….
4.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan: a. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-…../PDP/ PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; d. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………. (bila dilakukan penahanan); e. Berita Acara Penahanan atas nama tersangka ……………….; f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
74
5.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
75
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.22
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN Nomor: SP-…../Pjg.Han/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
pemeriksaan dalam rangka penyidikan belum selesai, sedangkan waktu perpanjangan penahanan tersangka akan segera berakhir, sehingga perlu melakukan perpanjangan penahanan.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….. 4. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan ……. Nomor: ………., tanggal .......... atas nama tersangka ………. DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. Melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. selama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal ………. sampai dengan tanggal ……….; 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
Selesai.
76
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
77
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.23
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-../Pjg.Han.L/PPNSLH/./20 Segera …………………………………… Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan a.n.…………….
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di …………………………………………….
1.
Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-...../PDP/ PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; d. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP-…../Pjg.Han/ PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
2.
Bersama ini diberitahukan bahwa waktu perpanjangan penahanan tersangka atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
akan segera berakhir, sedangkan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan lanjutan guna penyelesaian penyidikan dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.
Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Saudara untuk melakukan perpanjangan penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ………. sampai dengan tanggal ……….
4.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan: a. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-...../PDP/ PPNSLH/…/20…, tanggal ……….
78
d. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri ………. Nomor: ………., tanggal ……………; e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP-…../Pjg.Han/ PPNSLH/ …/20…, tanggal ………. ( f. Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka ……………….; g. Laporan Kemajuan Penyidikan. 5.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
79
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.24
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN Nomor: SP-…../Pjg.Han.L/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
pemeriksaan dalam rangka penyidikan belum selesai, sedangkan waktu perpanjangan penahanan tersangka akan segera berakhir, sehingga perlu melanjutkan perpanjangan penahanan.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP…../Pjg.Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………..; 4. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadilan Negeri ……. Nomor: ………., tanggal .......... atas nama tersangka ………. DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan perpanjangan penahanan lanjutan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal ………. sampai dengan tanggal ……….; 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
80
Selesai.
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
81
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.25
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN Nomor: SP-…../Bantar/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
bahwa tersangka yang ditahan membutuhkan perawatan kesehatan dan perlu dirawat inap (opname) di luar Rumah Tahanan Negara, sehingga perlu dilakukan pembantaran penahanan.
Dasar
:
1. Pasal 21 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan; 4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………..; 5. Surat Keterangan dari Dokter………… tanggal .......... tentang kondisi kesehatan tersangka ………. DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit …………… Jalan …………… mulai tanggal …………… sampai dengan sembuh; 2. mengawasi dan mengamankan tersangka selama dirawat inap di rumah sakit, serta berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka; 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pembantaran Penahanan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
82
Selesai.
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Pada hari ini, ………. tanggal ………..…. bulan ………. tahun …… pukul ……… WIB/WITA/WIT)* telah diserahkan 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pembantaran Penahanan kepada Tersangka/Keluarganya.
Yang Menerima, Tersangka/Keluarganya,
Yang Menyerahkan,
………………………………………….
…………………………………….…… NIP. …………………………….…….
)* Pilih salah satu.
83
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.26
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN Nomor: SP-…../Cbt.Bantar/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
surat keterangan dokter setelah melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan yang bersangkutan telah pulih, sehingga perlu melakukan pencabutan pembantaran penahanan.
Dasar
:
1. Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan; 4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………..; 5. Surat Keterangan dari Dokter………… tanggal .......... tentang kondisi kesehatan tersangka ………. DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
2. melaksanakan penahanan lanjutan terhadap tersangka setelah dirawat inap di Rumah Sakit …………… Jalan ……………, dan melakukan koordinasi dengan dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka; 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
84
Selesai.
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Pada hari ini, ………. tanggal ………..…. bulan ………. tahun …… pukul ……… WIB/WITA/WIT)* telah diserahkan 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan kepada Tersangka/Keluarganya.
Yang Menerima, Tersangka/Keluarganya,
Yang Menyerahkan,
………………………………………….
…………………………………….…… NIP. …………………………….…….
)* Pilih salah satu.
85
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.27
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN Nomor: SP-…../Han.Ljt/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
surat keterangan dokter setelah melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka, yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan yang bersangkutan telah pulih, sehingga perlu melakukan pencabutan pembantaran penahanan.
Dasar
:
1. Pasal 20 dan Pasal 24 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………..; 4. Surat Perintah Pembantaran Nomor: SP-…../Bantar PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; 5. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: SP-…../Cbt.Bantar/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan/melarikan diri/dibantarkan penahanannya/ dipindahkan penahanannya)*, sehingga tidak dapat menjalani masa tahanan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penahanan. 2. Menempatkan kembali tersangka di Rumah Tahanan Negara ……………….. Jalan ……………/ Rumah tempat tinggal/ kediaman tersangka di ……………/ Kota tempat tinggal/ kediaman tersangka di ……………)* untuk menjalani sisa masa tahanannya selama ….. (……………) hari, mulai tanggal …………… sampai dengan tanggal ……………; 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
86
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
87
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.28
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENGALIHAN JENIS PENAHANAN Nomor: SP-…../Alih.Han/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
setelah memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang pada tingkat penyelesaian perkara, keadaaan tersangka, tindak pidana yang dilakukan, dan situasi masyarakat setempat, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………… DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari jenis penahanan ………..…. ke jenis penahanan ……..……. di …………… selama ..... (……………..) hari, terhitung mulai hari ………. tanggal …………… sampai dengan hari ………. tanggal ……………. 2. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
Selesai.
88
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
89
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.29
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENGELUARAN TAHANAN Nomor: SP-…../Klr.Han/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
bahwa jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, atau kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (P-21) dan tidak ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri atau akan merusak, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, sehingga demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (3) dan (4), dan Pasal 29 ayat (6) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ………… (jika ada); 4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri ………. Nomor: ………. tanggal ………. (jika ada); 5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP…../Pjg.Han/PPNSLH/…/20…, tanggal ………… DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. mengeluarkan tahanan atas tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tersangka ditahan sejak tanggal …………… sampai dengan tanggal ……………. 2. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pengeluaran Tahanan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
Selesai.
90
Dikeluarkan di Pada tanggal Register Kejahatan/Pelanggaran No.: ……………. Register Tahanan No : ………………...…
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
Rumus Sidik Jari : ………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Pada hari ini, ………. tanggal ………..…. bulan ………. tahun …… pukul ……… WIB/WITA/WIT)* telah diserahkan 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan kepada Tersangka/Keluarganya.
Yang Menerima, Tersangka/Keluarganya,
Yang Menyerahkan,
………………………………………….
…………………………………….…… NIP. …………………………….…….
)* Pilih salah satu.
91
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.30
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-…../Gel/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan untuk Penetapan Izin/ Izin Khusus Penggeledahan
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di …………………………………………….
1.
Rujukan: a. Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………..; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/ PPNSLH/…/20…, tanggal ………..
2.
Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan kantor/ pabrik/rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di …………… yang diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.
Untuk keperluan tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan surat ketetapan izin dimaksud.
4.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan: a. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S....../PDP/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
92
5.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
93
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.31
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN Nomor: SP-…../Gel/PPNSLH/…/20.. Pertimbangan
:
untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan tindakan penggeledahan, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal …………;
DIPERINTAHKAN Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan penggeledahan ………..…. di …………… yang diduga merupakan tempat perkara/persembunyian tersangka/disembunyikannya barang-barang bukti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tanggal …………… di …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas nama tersangka ……………. dilaksanakan untuk kepentingan 2. Penggeledahan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan tersangka. 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penggeledahan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
94
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.32
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-.../Lap.Gel/PPNSLH/…/20.. Segera …………………………………… Laporan untuk mendapatkan penetapan persetujuan penggeledahan
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di …………………………………………..
1.
Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 34, dan Pasal 35 KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………..; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
2.
Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
didapat bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………… di ……… pada tanggal ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.
Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan upaya hukum berupa penggeledahan terhadap halaman rumah tersangka/tempat lain tersangka tinggal/tempat tindak pidana dilakukan/tempat penginapan ……… (sebutkan tempat-tempat yang digeledah).
4.
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan.
5.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:: a. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-
95
.../PDP/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; d. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP-…../Gel/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; e. Berita Acara Penggeledahan; f. Laporan Kemajuan Penyidikan. 6.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
96
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.33
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-…../Sita/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan Izin/ Izin Khusus Penyitaan
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di …………………………………………..
1.
Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………..; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
2.
Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka/saksi)* ……… atau penggeledahan ……….. atau ditemukan langsung oleh PPNSLH, ditemukan benda/barang yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi di ………… pada tanggal ………… atas nama tersangka …………… yaitu: a. …...............................................; b. …...............................................; c. dan seterusnya (dapat dibuatkan daftar dalam lampiran). Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
3.
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
Sehubungan dengan keperluan menerbitkan surat izin dimaksud.
tersebut,
diminta
agar
Ketua
dapat
97
4.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
)* Pilih salah satu.
98
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.34
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENYITAAN Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal …………; DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan penyitaan barang bukti berupa: a. ..................................................; b. ..................................................; c. dan seterusnya (dapat dibuatkan daftar dalam lampiran). yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; pembungkusan atau penyegelan dan 2. melakukan pemasangan label terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita; 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Pembungkusan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
99
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.35
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-../Lap.Sita/PPNSLH/…/20.. Segera …………………………………… Laporan untuk Mendapatkan Persetujuan Sita
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di …………………………………………..
1.
Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………..; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
2.
Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk kepentingan penyidikan, telah disita benda/barang yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi di ………… pada tanggal ………… atas nama tersangka …………… yaitu: a. …...............................................; b. …...............................................; c. dan seterusnya (dapat dibuatkan daftar dalam lampiran).
3.
Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
4.
Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan Surat Persetujuan Penyitaan.
5.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan: a. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/ …/20…, tanggal
100
……….; d. Berita Acara Penyitaan; e. Surat Tanda Penerimaan Barang/Barang Bukti dari Penguasa/Pemilik Barang. 6.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
101
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.36
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN Nomor: SP-…../Blk.Sita/PPNSLH/…/20.. Pertimbangan
:
bahwa pelaksanaan penyidikan telah dihentikan atau tidak memerlukan lagi benda yang telah disita, sehingga wajib dikembalikan kepada pemilik/orang yang berhak, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 46 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Ketetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri …... Nomor ………. tanggal ……….; 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/ …/20…, tanggal …………;
DIPERINTAHKAN Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh PPNSLH pada tanggal ………. yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau karena penyidikan dihentikan kepada orang yang berhak. 2. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
102
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.37
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-../Rampas/PPNSLH/./20.. Segera …………………………………… Permintaan Izin untuk Merampas/Memusnahkan Benda Sitaan/ Barang Bukti
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di …………………………………………..
1.
Rujukan: a. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri ………. Nomor …….. tanggal ………. Tentang Izin/Izin Khusus Penyitaan.
2.
Sehubungan dengan penyidikan perkara pidana atas nama tersangka ………. yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ini kami mengajukan permintaan izin agar benda sitaan/barang bukti dalam perkara tersebut, yaitu: a. …...............................................; b. …...............................................; c. dan seterusnya. dapat dirampas untuk kepentingan negara dan selanjutnya dimusnahkan mengingat bahwa hasil penelitian/pemeriksaan dari …………… menunjukkan bahwa benda sitaan/barang bukti tersebut bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan.
3.
Untuk kepentingan pembuktian, sebagian benda sitaan/barang bukti tersebut akan disisihkan.
4.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
103
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.38
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH PERAMPASAN/PEMUSNAHAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI Nomor: SP-…../Rampas/Musnah)*/PPNSLH/…/20… Pertimbangan
:
bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penuntutan, dan peradilan, perlu dilakukan tindakan perampasan untuk digunakan bagi kepentingan negara atau pemusnahan benda sitaan/barang bukti yang diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, karena bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 45 ayat (4) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Ketetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri …... Nomor ………. tanggal ……….; 4. Surat Izin Perampasan/Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri ………. Nomor ....., tanggal ……….; 5. Surat pernyataan dari tersangka/kuasanya tanggal ………. tentang persetujuan/penolakan pelaksanaan perampasan/ pemusnahan barang bukti. DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perintah ini. 2. menyisihkan sebagian kecil benda sitaan/barang bukti dari setiap jenis/ukuran/bentuk untuk kepentingan pembuktian. 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. )* Pilih salah satu.
104
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.39
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-../Lelang/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan Izin untuk Menyisihkan/Melelang Benda Sitaan/Barang bukti
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di …………………………………………..
1.
Rujukan: a. Pasal 38 dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri ………. Nomor …….. tanggal ………. Tentang Izin/Izin Khusus Penyitaan.
2.
Sehubungan dengan penyidikan perkara pidana atas nama tersangka ………. yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ini kami mengajukan permintaan izin agar benda sitaan/barang bukti dalam perkara tersebut, yaitu: a. …...............................................; b. …...............................................; c. dan seterusnya. dapat dilelang untuk kepentingan negara karena benda sitaan/barang bukti tersebut lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya tinggi atau .................... (sebutkan alasannya).
3.
Untuk kepentingan pembuktian, sebagian benda sitaan/barang bukti tersebut akan disisihkan.
4.
Demikian untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
105
PPNSLH: A.40
Kop Surat Instansi “Demi Keadilan” SURAT PERINTAH LELANG BENDA SITAAN/BARANG BUKTI Nomor: SP-…../Lelang/PPNSLH/…/20… Pertimbangan
:
bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penuntutan, dan peradilan, perlu dilakukan tindakan pelelangan terhadap benda sitaan/barang bukti yang diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, karena bersifat lekas rusak/membahayakan atau lekas menurun kualitas/kuantitasnya atau jangka waktu pemakaian/penggunaannya terbatas atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar
:
1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 45 ayat (1) KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Ketetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri …... Nomor ………. tanggal ……….; 4. Surat Izin Pelelangan dari Ketua Pengadilan Negeri ………. Nomor ....., tanggal ……….
DIPERINTAHKAN Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melakukan lelang benda sitaan/barang bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perintah ini dengan perantaraan/didampingi oleh pejabat lelang dari Kantor Lelang Negara. 2. menyisihkan sebagian kecil benda sitaan/barang bukti dari setiap jenis/ukuran/bentuk untuk kepentingan pembuktian. 3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Lelang yang dilampiri Risalah Lelang, menyimpan/ menyerahkan hasil lelang, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah
Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: :
…………………. ………………….
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
106
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.41
“Demi Keadilan” ………………………….. 20… Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-../B.Lelang/PPNSLH/./20.. Segera …………………………………… Permintaan Bantuan untuk Melelang Benda Sitaan/ Barang Bukti
Yth., Kepala Kantor Lelang Negara ……………………………………. di ………………………………..
1.
Rujukan: a. Pasal 38 dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri ………. Nomor …….. tanggal ………. Tentang Izin/Izin Khusus Penyitaan; d. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….; e. Surat pernyataan tersangka/kuasanya tanggal ………. tentang ……….
2.
Berdasarkan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan bahwa kami akan melaksanakan pelelangan benda sitaan/barang bukti (daftar terlampir) pada: Hari/Tanggal Pukul Tempat
: : :
……………………………….. ……………WIB/WITA/WIT)* ………………………………..
3.
Untuk pelaksanaan lelang dimaksud, dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk menugaskan Pejabat/Juru Lelang di kantor Saudara/i untuk melaksanakan lelang benda sitaan/barang bukti yang tercantum dalam daftar terlampir.
4.
Berita Acara Lelang dan hasil lelang sekiranya dapat diserahkan kepada kami untuk digunakan sebagai barang bukti pengganti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5.
Demikian untuk menjadi maklum. Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
107
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.42
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-../Re-Eks/PPNSLH/…/20. Segera …………………………………… Permintaan Penetapan ReEkspor Limbah/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Yth., Ketua Pengadilan Negeri ……………….. di ………………………………………….. 1.
Rujukan: a. Pasal 7 ayat (2) KUHAP; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal; d. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………..
2.
Berdasarkan rujukan di atas, perlu dilakukan re-ekspor limbah/limbah bahan berbahaya dan beracun yang berupa: a. …...............................................; b. …...............................................; c. dan seterusnya (jika lebih dari satu jenis).
3.
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan Surat Penetapan Re-Ekspor.
4.
Demikian untuk menjadi maklum.
terhadap
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
108
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.43
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-…../BP/PPNSLH/…/20… Penting …………………………………… Pengiriman Berkas Perkara atas nama .…………….
Yth., Kepala Kejaksaan ……………….. di …………………………………….. 1.
Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor: BP-…../ PPNSLH/…/20…, tanggal ………. dalam 3 (tiga) rangkap atas nama tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
2.
Tersangka tersebut tidak ditahan/ditahan)* di Rumah Tahanan …………… Jalan ……………
3.
Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di ………………..
4.
Demikian untuk menjadi maklum. Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………... NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
109
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.44
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-../TBB/PPNSLH/…/20… Penting …………………………………… Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti
Yth., 1. Kepala Kejaksaan ………………… 2. Kepala Kepolisian ………………… di …………………………………….
1.
Rujukan: a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 KUHAP; b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Surat Kepala Kejaksaan ………. Nomor: ………. tanggal ………, Perihal: Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).
2.
Berdasarkan rujukan di atas, bersama ini dikirimkan …... (………….) orang tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
sehubungan dengan perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.
Tersangka tersebut tidak ditahan/ditahan)* di Rumah Tahanan …………… Jalan ………. beserta barang bukti berupa: ----------------- sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti -----------------
4.
Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) pengadilan, kiranya dapat dikirimkan kepada kami petikan surat keputusannya.
5.
Demikian untuk menjadi maklum. Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan: 1. ……………………. 2. …………………….
110
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.45
“Demi Keadilan” TANDA PENERIMAAN BENDA SITAAN
--------Yang bertanda tangan di bawah ini: ------------------------------------------------Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
Penyidik PPNSLH pada Kantor ……………….. telah menerima penyerahan barangbarang atau surat atau tulisan lain dari pemilik/ yang menguasai: -------------------Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................
dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ............................................................ : ............................................................ Pekerjaan : ............................................................ Alamat 2.
Nama Pekerjaan Alamat
: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................
benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka ……………….. yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ----------------------------Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------1. …………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………. 3. dan seterusnya (daftar benda dapat dibuat dalam lampiran apabila kolom tidak cukup). Catatan: Benda atau barang atau surat lain dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri/sifat khas masing-masing.
……………………………… 20….
Pemilik/Yang Menguasai,
Yang Menerima, Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
111
Saksi-saksi
1. ……………………………………….
2. ………………………………………..
112
Kop Surat Instansi
PPNSLH: A.46
“Demi Keadilan” TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
-------- Pada hari ini ………. tanggal ………. bulan ………. tahun ………. pukul ………. WIB/WITA/WIT)* telah dilaksanakan serah terima: -----------------------------Berkas Perkara Nomor: S-…../BP/PPNSLH/…/20…, tanggal ………. dengan surat pengantar dari Asisten Deputi/Kepala …………… Nomor: ………. tanggal ………. perihal: Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama tersangka: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ------------------------------------ Serah terima dilakukan di Kantor ………. pada hari, bulan, dan tahun tersebut di atas. ---------------------------------------------------------------------------------
Yang Menyerahkan,
……………………………………………. NIP. ………………………………………
Yang Menerima, Nama Pangkat Jabatan Tanda Tangan
: …………………………. : …………………………. : …………………………. : …………………………..
Saksi-saksi
1. ……………………………………….
2. ………………………………………..
113
PPNSLH: A.47 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ---------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal …………… (dalam tahap pulbaket); -----------------------------------------------3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………. (dalam tahap penyidikan) -------------------------------------------telah mendatangi dan memasuk Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa kantor/ pabrik/rumah tinggal/tempat tertutup lainnya/tempat terbuka)* di Jalan …………. untuk memeriksa kebenaran laporan yang diterima dengan melakukan tindakan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------1. Melakukan pemeriksaan keadaan lokasi dan/atau barang bukti; ----------2. Melakukan kegiatan berupa pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat, serta mengumpulkan barang bukti berupa ………………..; ------3. Mengambil dan membawa barang bukti berupa ………………...; ------------4. Meminta keterangan dari pada saksi dan/atau tersangka. ------------------Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui/disaksikan)* oleh pemilik rumah/ penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)*: -----------------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
---------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----------
114
Pemilik/Penghuni Rumah/ Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
115
PPNSLH: A.48 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI)*
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ………………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor ……………………., berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ………., telah melakukan pemeriksaan terhadap: -------------------------------------------------------------------------------- ……………………………………… --------------------------------lahir di …………… pada tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pekerjaan ……………, kewarganegaraan ……………, suku ……………, alamat tempat tinggal ………………………… ------------------------------------------------------------------------------------- Ia didengar keterangannya sebagai saksi/ahli)* dalam tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….. --------------------------- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut:---------------------------------------------------PERTANYAAN
JAWABAN
1.
Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? -------- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. --------------------------
2.
Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai saksi/ahli)* dalam perkara ……………. Apakah Saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Saudara miliki? --------------------------------------- 2. Ya, saya bersedia. -----------------------------------------------------------
3.
Apakah Saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup dan riwayat pekerjaan Saudara? --------------------------------------------------------------------------------------- 3. Ya, saya bersedia. ---------------------------------------------------------a. Riwayat Pendidikan: − SD …………..., lulus tahun ………. ------------------------------− SMP ……………, lulus tahun ………. ----------------------------− SMA ……………, lulus tahun ………. ----------------------------− dan seterusnya. b. Riwayat Pekerjaan: − ……………………………………. ------------------------------------− ……………………………………. ------------------------------------− dan seterusnya.
4.
Apakah Saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka? ----- 4. ………………………………………………. -----------------------------------
5.
……………………………………………………………………….? ----------------------------- 5. ………………………………………………. -----------------------------------
6.
……………………………………………………………………….? ----------------------------- 6. ………………………………………………. -----------------------------------
116
7.
……………………………………………………………………….? ----------------------------- 7. ………………………………………………. -----------------------------------
8.
Apakah ada keterangan lain yang dapat Saudara berikan dalam pemeriksaan ini? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Tidak ada. --------------------------------------------------------------------
9.
Apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan oleh pihak lain? ----------------------------------------------------------- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. ---------------------
10.
Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? --------------------------------------------------------------------- 10. Ya, benar. --------------------------------------------------------------------
---------- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----Yang Diperiksa,
…………………………………………… ---------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----------Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
117
PPNSLH: A.49 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ………………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor ……………………., berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP-……../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ………., telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan)* yangbelum saya kenal, mengaku bernama: ------------------------------------------------- ……………………………………… --------------------------------Lahir di …………… pada tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pekerjaan ……………, kewarganegaraan ……………, suku ……………, alamat tempat tinggal ………………………… ------------------------------------------------------------------------------------- Ia didengar keterangannya sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….. --------------------------- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut:---------------------------------------------------PERTANYAAN
JAWABAN
1.
Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? -------- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. --------------------------
2.
Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ……………….. pada tanggal ……………. Apakah Saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini? -------------------------------------- 2. Ya, saya bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. ------------------------------------------------------------
3.
Apakah Saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi Saudara dalam pemeriksaan ini? ---------------------------------------- 3. Dalam pemeriksaan ini saya tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan saya hadapi sendiri. ----------------------------------
4.
Apakah Saudara pernah dihukum dalam perkara pidana? ----- 4. Tidak pernah. ---------------------------------------------------------------
5.
Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah Saudara bersedia menceritakan riwayat hidup Saudara? --------------------------------------------------------------------- 5. Saya dilahirkan di …………… pada tanggal ……………, ayah saya bernama …………… bekerja sebagai ……………, ibu saya bernama …………… bekerja sebagai ……………, riwayat pendidikan saya: SD …………… lulus tahun ………., SMP …………… lulus tahun ………., SMA …………… lulus tahun ………. dan pekerjaan saya adalah …………… -----------------------------------------------------------
6.
……………………………………………………………………….? ----------------------------- 6. ………………………………………………. -----------------------------------
118
7.
……………………………………………………………………….? ----------------------------- 7. ………………………………………………. -----------------------------------
8.
Apakah ada keterangan lain yang dapat Saudara berikan dalam pemeriksaan ini? -----------------------------------------------------------------------------------------Tidak ada. ------------------------------------------------------------------------ 8.
9.
Apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan oleh pihak lain? ----------------------------------------------------------- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. ---------------------
10.
Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? --------------------------------------------------------------------- 10. Ya, benar. --------------------------------------------------------------------
---------- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----Yang Diperiksa,
…………………………………………… ---------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----------Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
119
PPNSLH: A.50 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONFRONTASI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ………………….., bersama-sama dengan: --------------------------------------------------------------------------- ……………………………………… --------------------------------NIP. ………………….., masing-masing adalah Penyidik PPNSLH pada Kantor ……………….., berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….,telah melakukan pemeriksaan konfrontasi terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….., masing-masing mengaku bernama: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ……………………………………… ----------------------------------------------------------- 2. ……………………………………… -----------------------------Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing: --------------------------------1. ……………………………… bin …………………….., tanggal ……………; --------------2. ……………………………… bin …………………….., tanggal ……………; --------------Pemeriksaan dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-hadapan. ------------ Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, masing-masing yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut:--------------------------------PERTANYAAN 1.
Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan atas hal yang dipertanyakan dengan jujur dan benar? -------- 1a. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan atas hal yang dipertanyakan dengan jujur dan benar. ----------------------------------------------------------------- 1b.
2.
JAWABAN
Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan atas hal yang dipertanyakan dengan jujur dan benar. -------------------------------------------------------------
Apakah Saudara-Saudara sudah saling kenal satu sama lain? ---------------------- 2a. …………………......................... ----------------------------------------------- 2b.
…………………......................... -------------------------------------------
3.
Apakah Saudara-Saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing? ------------------ 3a. Masih tetap. --------------------------------------------------------------------- 3b. Masih tetap. -----------------------------------------------------------------
4.
Bagaimana jawaban Saudara ……………….. (A) dengan keterangan Saudara ……………….. (B) tersebut di atas? ----- 4a. ……………………………………………….. -------------------------------------- 4b.
……………………………………………….. ----------------------------------
120
5.
Apakah keterangan yang telah Saudara-Saudara berikan tersebut di atas adalah sebenar-benarnya? ------------------------------------------------------------------ 5a. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan. ---------------------- 5b.
6.
Adakah keterangan lain yang akan ditambahkan sehubungan dengan pemeriksaan konfrontasi ini? --------------------------------------------------------------- 6a. Tidak ada lagi. ------------------------------------------------------------------- 6b.
7.
Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan. ------------------
Tidak ada lagi. ---------------------------------------------------------------
Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? --------------------------------------------------------------------- 7a. Ya, benar. ------------------------------------------------------------------------ 7b.
Ya, benar. --------------------------------------------------------------------
---------- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan masing-masing yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. ----------------------------------------------------------------------------------------Yang Diperiksa,
1. ………………… bin ……………….
2. ………………… bin ………………. ---------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -------------------------------------------------------------------------------------------Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
121
PPNSLH: A.51 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI/AHLI)*
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor ………………………, berdasarkan: 1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/ PPNSLH/…/20…, tanggal …………… -----------------------------------------------------------------------------telah mengambil sumpah seorang saksi/ahli)*: ------------------------------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan disaksikan oleh: -----------------------1. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: : :
………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….
2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: : :
………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….
sehubungan dengan Pasal 116 (untuk saksi)/Pasal 120 ayat (2) KUHAP (untuk ahli))*, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarbenarnya dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh tersangka …………… yang bersangkutan telah bersumpah dan mengucapkan lafal sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------“ …………………………………………………………………………………………….” ---------- Selesai mengucapkan lafal sumpah, ia beserta 2 (dua) orang saksi tersebut di atas membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----------------------Saksi-Saksi,
Yang Bersumpah,
1. ………………………………………..
……………………………………………
2. ……………………………………….. ---------- Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi/Ahli ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
122
ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -------------------------------------------------------------------------------------------Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
123
PPNSLH: A.52 “Demi Keadilan” BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN SAKSI/TERSANGKA)*
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ---------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; --2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….; ---------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Membawa Saksi/Tersangka)* Nomor: SP…../Bawa/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….… ----------------------------------------Telah membawa dan menghadapkan seorang saksi/tersangka)*: ---------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
kepada Penyidik PPNSLH pada Kantor ………………. untuk dimintai keterangan sebagai saksi/tersangka)* dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : ----------------------------Adapun jalannya pelaksanaan membawa saksi/tersangka)* adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Setelah Penyidik PPNSLH menunjukkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan, selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian saksi/tersangka)* dari rumahnya/tempat tingggalnya di Jalan …………… dengan diketahui keluarganya yang bernama …………… dibawa ke Kantor ……………….. dan dibuatkan Berita Acara Membawa Saksi/Tersangka)*, dan selanjutnya diserahkan untuk diperiksa dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Membawa Saksi/Tersangka)*. ---------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Saksi/Tersangka ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
124
ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----------------------------------------------------------------
Yang Dibawa, Saksi/Tersangka)*
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
125
PPNSLH: A.53 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENANGKAPAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ………..; ----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; --------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-…../Kap/PPNSLH/…/20…, tanggal …………… ------------------------------------------------------------------telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku: -----------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Orang tersebut ditangkap karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tanggal ………. berupa ………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ----------------------------Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut: -------------------------- ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………… (berikan uraian secara singkat). --------------------------- Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----------
Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
126
PPNSLH: A.54 “Demi Keadilan”
BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-…../Kap/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; -------------------------------------------------------------------4. Berita Acara Penangkapan Tersangka a.n. ...................., tanggal ………….. -------------------------------------------------------------------------------------------telah melepaskan seorang tersangka: ------------------------------------------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ---------Uraian singkat jalannya pelepasan tersangka adalah sebagai berikut: ------------------------- Dari pemeriksaan terhadap tersangka tidak ditemukan bukti yang cukup/ peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana/penyidikan dihentikan demi hukum/ tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk diperiksa)* oleh Penyidik PPNSLH. Setelah Penyidik PPNSLH dan tersangka menandatangani Berita Acara ini, kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya. ------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Pelepasan Tersangka ini dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ----------Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
127
PPNSLH: A.55 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENAHANAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ---------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ------2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ---------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/…/20…, tanggal ………. ---------------------------------------------------------------------------------telah melakukan penahanan terhadap tersangka: ---------------------------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ----------------------------Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ……………….. Jalan ………….. selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… ------------------------------------------------------------------------------Uraian singkat jalannya pelepasan tersangka adalah sebagai berikut: ------------------------- ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………(berikan uraian secara singkat).----------------------------------- Kesehatan jasmani dan rohani tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan dalam keadaan baik. ------------------------------------------------------------------ Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----------
Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
128
PPNSLH: A.56 “Demi Keadilan”
BERITA ACARA PENANGGUHAN PENAHANAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, berdasarkan: ------------------------------------------------------------------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; -----------------------------------------------------------------------------4. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP…../Guh/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ……………; -----------------------------------------------------------5. Surat Permohonan Tersangka/Keluarganya/Penasehat Hukumnya, tanggal ………….. ---------------------------------------------------------------------telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka: ----------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dengan jaminan orang: ---------- (apabila penangguhannya dijamin oleh seseorang). Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat Hubungan dengan tersangka
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
:
…………………………………………………………………
dengan jaminan uang: (apabila penangguhannya dijamin dengan pembayaran sejumlah uang)-------------------------------------------------------------------------------Jumlah Tempat Penyimpanan
: :
Rp ……………. (………….……………………… rupiah) Panitera Pengadilan ………….. Jalan ………………...
---------- Demikian Berita Acara Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -------------------------------------------------------------------------------------------Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
129
PPNSLH: A.57 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…./Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri …………… Nomor: ……………, tanggal ……………; -------------------------------------------4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP…../Han/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ………….. ---------------------------------telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka: ----------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ---------Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara …………… Jalan ……………….. untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal …………… sampai dengan tanggal ……………. -------------------------------------------------------------------Uraian singkat jalannya perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut: ------------------- Sehubungan dengan masa penahanan tersangka yang akan segera berakhir, sedangkan proses penyidikan belum selesai, maka diajukan permintaan perpanjangan penahanan. Setelah Penetapan Perpanjangan Penahanan keluar, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan. ------------------------------------------------------------------------------ Kesehatan jasmani dan rohani tersangka dalam keadaan baik saat diperpanjang masa penahanannya. ------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
130
ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------------------------------------------
Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
131
PPNSLH: A.58 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ---------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -------------------------------------------------------------------------------3. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Kepala Kejaksaan Negeri …………… Nomor: ……………, tanggal ……………; --------4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan Nomor: SP…../Pjg.Han.L/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ………….. --------------------------telah melakukan perpanjangan penahanan lanjutan terhadap tersangka: -----------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ---------Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara …………… Jalan ……………….. untuk selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal …………… sampai dengan tanggal ……………. -------------------------------------------------------------------Uraian singkat jalannya pelepasan tersangka adalah sebagai berikut: ------------------------- Sehubungan dengan masa perpanjangan penahanan tersangka yang akan segera berakhir, sedangkan proses penyidikan belum selesai, maka diajukan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan. Setelah Penetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan keluar, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan. ------------------ Kesehatan jasmani dan rohani tersangka dalam keadaan baik saat diperpanjang masa penahanan lanjutannya. -------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
132
ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------------------------------------------
Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
133
PPNSLH: A.59 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ---------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….: ----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP-…../Bantar/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……………; ------------------------------------------------------4. Surat Keterangan Dokter ……………………., tanggal …………… tentang kondisi kesehatan tersangka a.n. ……………………. ----------------------------telah melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka: ----------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
mulai tanggal ……………….. selama tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit ………………………… Jalan ……………………. ---------------------------------------Uraian singkat jalannya pembantaran penahanan adalah sebagai berikut: ------------------- ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………................. (berikan uraian singkat). ------------------ Demikian Berita Acara Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -------------------------------------------------------------------------------------------Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
134
PPNSLH: A.60 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: --------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ---2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; --------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP…../Bantar/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -----------------------------------------------4. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: SP-…../Cbt. Bantar/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; -------------------------------------5. Surat Keterangan Dokter ……………………., tanggal …………… tentang kondisi kesehatan tersangka a.n. ……………………. ----------------------------telah melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap tersangka: -------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
mulai tanggal ……………….. setelah tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit ………………………… Jalan ……………………. mulai tanggal …………… sampai dengan tanggal ……………. -------------------------------------------------------------------Uraian singkat jalannya pembantaran penahanan adalah sebagai berikut: ------------------- ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………................. (berikan uraian singkat). ------------------ Demikian Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -------------------------------------------------------------------------------------------Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
135
PPNSLH: A.61 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; --------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; --------------------------------------------------------------------------------4. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP-…../Klr.Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……………; -------------------------------------------------------5. ………………………………………….……………………. ----------------------------telah mengeluarkan dari tahanan, tersangka: ---------------------------------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dari tempat penahanan di ……………….. Jalan ……………….. yang menjalankan jenis penahanan terakhir ……………………………….. (bila dilakukan pengalihan jenis penahanan). Tersangka ditahan sejak tanggal …………… sampai dengan tanggal …………… ------------------------------------------------------------------------------Tersangka tersebut ditahan berdasarkan: -------------------------------------------------1. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; -----------------------------------------------------------------------------2. Surat Ketetapan Penahanan dari Kepala Kejakasaan Negeri …………………. Nomor: ……………, tanggal ……………. ----------------------------------------------------- Kesehatan jasmani dan rohani tersangka dalam keadaan …………… saat dikeluarkan dari tahanan. ------------------------------------------------------------------------------ Barang-barang titipan berupa …………………… telah dikembalikan kepada tersangka oleh ………………... -------------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Pengeluaran Tahanan ini dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
136
…………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
………………………………………… .
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
)* Pilih salah satu.
137
PPNSLH: A.62 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENGALIHAN JENIS PENAHANAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., PPNSLH pada Kantor …………………………, bersama-sama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSL/…/20…, tanggal ……….; -------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-…../Han/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……………; -----------------------------------------------------------------------------4. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor: SP…../Alih.Han/PPNSLH/…/20..., tanggal …………… ---------------------------telah melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka: -------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dari tempat penahanan di ……………….. Jalan ……………….. ke tempat penahanan di ……………….. Jalan ………………… Pengalihan tempat penahanan dilakukan sejak tanggal …………… sampai dengan tanggal …………… -------------------------------------- Kesehatan jasmani dan rohani tersangka dalam keadaan …………… saat dilakukan pengalihan jenis penahanan. -------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------------------------------------------
Tersangka,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
138
PPNSLH: A.63 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENGGELEDAHAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ---------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….; ---------------------------------------------------------------------------3. Surat Ketetapan Izin/Izin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri …………. Nomor: ……………, tanggal …………… (bila penggeledahan dilaksanakan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri); ----------------4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP-…../Gel/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….. -----------------------------------------------------------------------telah melakukan penggeledahan terhadap rumah/kantor/pabrik/tempat terttutup lainnya)* di ……………….. (nama jalan, nomor, RT, RW, kelurahan) dengan izin/tanpa izin)* tersangka/pemilik rumah/penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)* : --------------------------------------------------------------------------Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui/disaksikan)* oleh pemilik rumah/ penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)*: -----------------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Alamat
: : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya adalah sebagai berikut: ---------------- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada pemilik rumah/ penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)* yang disaksikan oleh Ketua Lingkungan, selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama-sama/tanpa didampingi)* Penyidik Polri, dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil/temuan berupa: ----------------------------------1. ……………………………………………………………..; ------------------------------2. ……………………………………………………………..; ------------------------------3. dan seterusnya. (Dibuatkan daftar rincian barang/benda/dokumen/surat yang ditemukan).
139
---------- Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----------
Tersangka/Pemilik/Penghuni Rumah/ Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
140
PPNSLH: A.64 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENYITAAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….; ---------------------------------------------------------------------------3. Surat Ketetapan Izin/Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri …………. Nomor: ……………, tanggal …………… (bila penyitaan dilaksanakan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri); -------------------4. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; ----------------------------------------------------------------------------telah melakukan penyitaan barang berupa: -----------------------------------------------1. …………………………………………………..; ----------------------------------------2. …………………………………………………..; ----------------------------------------3. dan seterusnya. (Dibuatkan lampiran daftar rincian barang/benda/ dokumen/surat yang disita). dari pemilik barang/yang menguasai/saksi/tersangka)*: ------------------------------Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
dalam rangka penanganan perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. -------------------------------------------------------------Uraian singkat jalannya penyitaan adalah sebagai berikut: -------------------------------------- Barang bukti diserahkan/diambil)* dari pemilik/yang menguasai/ ditemukan pada diri saksi/tersangka pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan penggeledahan)*. -----------------------------------------------------------------
141
---------- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----------
Pemilik/Yang Menguasai Barang,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
142
PPNSLH: A.65 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; ----------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………. ---------------------------------------------------------------------------telah melakukan pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji di ……………….. Jalan ……………….. berupa: ------------------------------------------------------------------
No.
Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji
Kode
Lokasi/ Koordinat
Metode Pengambilan
Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar
Ket.
1. 2. 3. dst dari: ----------------------------------------------------------------------------------------------Nama : ………………………………………………………………… Tempat/Tgl. Lahir : ………………………………………………………………… Jenis Kelamin : ………………………………………………………………… Kewarganegaraan : ………………………………………………………………… Agama : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… Pekerjaan Alamat : ………………………………………………………………… dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
Uraian singkat jalannya penyitaan adalah sebagai berikut: -------------------------------------- ………………………………………………………………………………………………. …………………………………….. (berikan uraian secara singkat). ---------------------------------- Demikian Berita Acara Pengambilan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
143
ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------------
Pemilik/Penanggung Jawab)*,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
144
PPNSLH: A.66 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; ----------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………. ---------------------------------------------------------------------------telah melakukan penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji di ……………….. Jalan ……………….. berupa: ------------------------------------------------------------------
No.
Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji
Kode
Lokasi/ Koordinat
Metode Pengambilan
Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar
Ket.
1. 2. 3. dst dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
---------- Penyisihan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam sidang di pengadilan. --------------------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------------
Pemilik/Penanggung Jawab)*,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
145
Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
146
PPNSLH: A.67 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., PPNSLH pada Kantor …………………………, bersama-sama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP-…../Gel/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; -------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………. ---------------------------------------------------------------------------telah melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti berupa: -----1. ……………………………………………………………….; ----------------------------2. ……………………………………………………………….; ----------------------------3. dan seterusnya (sesuai dengan barang bukti yang terdaftar dalam lampiran), ---------------------------------------------------------------------------yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi pada tanggal …………… di …………….. ---------------------------------------------------------------------------------------------------dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
Uraian singkat jalannya penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------- ………………………………………………………………………………………………. …………………………………….. (berikan uraian secara singkat). ---------------------------------- Demikian Berita Acara Penyegelan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------
147
Pemilik/Yang Menguasai Barang)*,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu
148
PPNSLH: A.68 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI UNTUK PEMERIKSAAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; ----------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………. ---------------------------------------------------------------------------telah menyerahkan barang bukti/sampel/contoh uji dalam keadaan tersegel dan/atau terbungkus berupa: ----------------------------------------------------------------
No.
Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji
Kode
Lokasi/ Koordinat
Metode Pengambilan
Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar
Ket.
1. 2. 3. dst Kepada: -----------------------------------------------------------------------------------------Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. Alamat 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
---------- Penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji tersebut dilakukan untuk diperiksa di laboratorium guna kepentingan pembuktian dalam sidang di pengadilan. --------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------------
149
Penerima Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
150
PPNSLH: A.69 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENGAMBILAN HASIL PEMERIKSAAN DAN SISA BARANG BUKTI/SAMPEL/CONTOH UJI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., PPNSLH pada Kantor …………………………, bersama-sama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal …………….…; 2. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; ----------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….; ---------------------------------------------------------------------------4. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium Nomor: SM…../Lab/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ------------------------------------5. Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji untuk Pemeriksaan Laboratorium tanggal ……….. -----------------------------------telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti/ sampel/contoh uji dan sisa barang bukti/ sampel/contoh uji sebagai berikut: -----No.
Uraian Jenis Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji
Kode
Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar
Ket.
1. 2. 3. dst dari: ----------------------------------------------------------------------------------------------Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
---------- Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti/sampel/contoh uji dan sisa barang bukti/sampel/contoh uji tersebut diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam sidang di pengadilan. -------------------------------------------- Demikian Berita Acara Pengambilan Hasil Pemeriksaan dan Sisa Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. ------------------------------------------
151
Yang Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Sisa Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
152
PPNSLH: A.70 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ---------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; -----2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….; ---------------------------------------------------------------------------3. Keputusan Pra Peradilan Nomor: …………………., tanggal ……….. (jika penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan putusan pra peradilan);--4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-…../PP/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……………; -------------------------------------------------------telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/…/20…, tanggal …………… berupa: ------------------------------------------------------------------------------1. …………………………………………………………….; -------------------------------2. …………………………………………………………….; -------------------------------3. dan seterusnya (sesuai dengan benda sitaan/barang bukti yang terdaftar dalam lampiran), ---------------------------------------------------------------------kepada: ------------------------------------------------------------------------------------------Nama : ………………………………………………………………… Tempat/Tgl. Lahir : ………………………………………………………………… Jenis Kelamin : ………………………………………………………………… Kewarganegaraan : ………………………………………………………………… Agama : ………………………………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………… dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------: ………………………………………………………………. 1. Nama Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. Alamat 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
Uraian singkat jalannya pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------------- ………………………………………………………………………………………………. …………………………………….. (berikan uraian secara singkat). ---------------------------------- Demikian Berita Acara Pengembalian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut
153
di atas. ------------------------------------------------------------------------------------------
Yang Menerima,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
154
PPNSLH: A.71 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PELELANGAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., PPNSLH pada Kantor ………………………… berdasarkan Risalah/Berita Acara Pelelangan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal ………….. yang dibuat oleh ……………, telah menerima pengganti barang bukti berupa uang sebesar Rp …………… (……………….. rupiah) yang dihasilkan dari pelelangan benda sitaan/barang bukti dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa: --------------------------------------------------1. ………………………………………………….; ----------------------------------------2. ………………………………………………….; ----------------------------------------3. dan seterusnya. Barang bukti pengganti berupa uang tersebut diserahkan oleh: -----------------------Nama : ………………………………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………………………………… Pangkat/Jabatan : ………………………………………………………………… dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
---------- Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----------------------------------------------
Yang Menyerahkan,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
155
PPNSLH: A.72 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PERAMPASAN/PEMUSNAHAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Pasal 45 KUHAP; ------------------------------------------------------------------2. Surat Izin Merampas/Memusnahkan Benda Sitaan/Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri …………… Nomor: ……………, tanggal ……………; ------------------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor: SP-…../Musnah/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….; ------------telah memusnahkan benda sitaan/barang bukti dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas nama tersangka …………… yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------1. …………………………………………………………….; -------------------------------2. …………………………………………………………….; -------------------------------3. dan seterusnya. ---------------------------------------------------------------------Perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti tersebut disaksikan oleh: --: ………………………………………………………………. 1. Nama Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
Uraian singkat jalannya perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------- ………………………………………………………………………………………………. …………………………………….. (berikan uraian secara singkat). ---------------------------------- Demikian Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -------------------------------------------------------Pemilik/Yang Menguasai Barang,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
156
Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
157
PPNSLH: A.73 “Demi Keadilan” BERITA ACARA RE-EKSPOR LIMBAH/LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: -----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -------------------------------------------------2. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ----3. Surat Ketetapan Re-Ekspor dari Ketua Pengadilan Negeri …………… Nomor: ……………, tanggal ……………; -------------------------------------------4. ………………………………………………………………..……………. ---------------telah melakukan re-ekspor barang berupa limbah/limbah bahan berbahaya dan beracun berupa ……………………. sejumlah ……………… ke negara ………….. dengan menggunakan kapal laut ………………………………….. -------------------------Re-ekspor limbah tersebut disaksikan oleh: ----------------------------------------------: ………………………………………………………………. 1. Nama Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
Uraian singkat jalannya re-ekspor limbah/limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------- ………………………………………………………………………………………………. …………………………………….. (berikan uraian secara singkat). ---------------------------------- Demikian Berita Acara Re-Ekspor Limbah/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------
Pemilik Limbah/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
158
Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
159
PPNSLH: A.74 “Demi Keadilan” BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA/BARANG BUKTI
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ……………………………………… --------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor …………………………, bersamasama dengan: ----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 2. Nama : …………………………………………; NIP.: ……………………………… 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: --------------------------1. Surat Kepala Kejaksaan …………… Nomor: …..……, tanggal ……………, perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tindak Pidana a.n. Tersangka ……………….. Sudah Lengkap (P-21);---------------------------------------------2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal …………….; ---------------------------------------------------------------------------3. Surat Nomor: S-…../TBB/PPNSLH/…/20…, tanggal ………..., perihal: Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ----------------------------------------telah menyerahkan dalam Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
keadaan lengkap dan baik seorang tersangka: --------: ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : …………………………………………………………………
Berikut barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP-…../PPNSLH/…/20…. -------------------Kepada Kejaksaan ……………….. yang diterima oleh: ------------------------------------Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. Alamat Serah terima tersangka dan barang bukti dilakukan di Kantor ……………….. dengan disaksikan oleh: ----------------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………………. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. : ……………………………………………………………….
---------- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. --------------------------------------------------------------
160
Yang Menerima,
Penyidik PPNSLH,
……………………………………………
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu
161
PPNSLH: A.75 “Demi Keadilan” BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN
---------- Pada hari ini, tanggal ………. bulan ………. tahun ………., pukul …………... WIB/WITA/WIT)*, saya --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ……………………………………… --------------------------------------NIP. ……………….., Penyidik PPNSLH pada Kantor ………………………… berdasarkan: -------------------1. Surat …………… Nomor: …..……, tanggal ……………, perihal: Pelimpahan Proses Penyidikan Tindak Pidana a.n. Tersangka ………………..;------------2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal …………… tentang penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ------------------------------------------------------------------menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap tersangka dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kelancaran proses penyidikan kepada: -----------------------------------------------------------Nama NRP Pangkat/Jabatan
: : :
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………
beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan, yaitu:----------1. Laporan Kejadian Nomor: LK-….../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; ------2. Surat Perintah Penyidikan Nomot: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ………..; -------------------------------------------------------------------------------3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-…./PDP/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……………; --------------------------------------------------------4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi; --------------------------------------------------5. Barang-barang bukti yang disita sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti terlampir; ------------------------------------------------------------6. dan seterusnya. --------------------------------------------------------------------Serah terima dilakukan di Kantor Kepolisian …………………….. di Jalan …………… dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mewakili instansi/kantor penyidik, yaitu: -----------------------1.
Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: : :
………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. (dari instansi lingkungan hidup).
2.
Nama Pekerjaan/Jabatan Alamat
: : :
………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. (dari instansi kepolisian).
---------- Demikian Berita Acara Pelimpahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di …………… pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----------
Yang Menerima, Penyidik Polri,
Yang Menyerahkan, Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NRP. …………………………………….
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Saksi-Saksi
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
)* Pilih salah satu.
162
PPNSLH: A.76 “Demi Keadilan” DAFTAR SAKSI Nomor: BP…/PPNSLH/…/20.. No.
Nama
Alamat
Pekerjaan
Agama
Ket.
1. dst …………………..……. 20.. Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
PPNSLH: A.77 “Demi Keadilan” DAFTAR TERSANGKA Nomor: BP…/PPNSLH/…/20.. No.
Nama
Alamat
Pekerjaan
Agama
Ket.
1. dst …………………..……. 20.. Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
PPNSLH: A.78 “Demi Keadilan” DAFTAR BARANG BUKTI Nomor: BP…/PPNSLH/…/20.. No.
Nama Barang
Jumlah
Keterangan
1. dst ………..………………. 20.. Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
163
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.1
“Demi Keadilan” SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20..
Pertimbangan
:
untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu mengeluarkan surat ini.
Dasar
:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 107 KUHAP; 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-…./PPNSLH/…/20…, tanggal …………… DIPERINTAHKAN
Kepada
Untuk
:
:
1. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
2. Nama NIP
: :
......................................................... .........................................................
1. melaksanakan tugas pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh …………… (orang/badan usaha); 2. melaporkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kepada pejabat pemberi perintah.
Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai. Selesai. Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………. : ………………….
Penerima Perintah,
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
164
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.2
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-…../Han/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Pemberitahuan Penahanan Tersangka a.n. ………………………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ……………….. 1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah ditahan dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan telah memberikan bukti yang cukup sebagai tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2.
Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. selama 20 ( dua puluh) hari, terhitung mulai hari ………. tanggal ………. sampai dengan hari ………. tanggal ……….
3.
Bersama ini terlampir surat perintah penahanan atas nama tersangka ……………………………………………..
4.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
165
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.3
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB -../Pjg.Han/PPNSLH/../20… Segera …………………………………… Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n………………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ………………..
1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah diperpanjang masa penahanannya dengan alasan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum selesai. 2.
Perpanjangan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. selama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai hari ………. tanggal ………. sampai dengan hari ………. tanggal ……….
3.
Bersama ini terlampir surat ketetapan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri ……….. nomor: …………. tanggal …………… dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atas nama ……… Nomor: SP…../Pjg.Han/PPNSLH/…/20… tanggal ………
4.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
166
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.4
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-./Pjg.Han.L/PPNSLH/./20. Segera …………………………………… Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan Tersangka a.n…………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ………………..
1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah diperpanjang penahanan lanjutannya dengan alasan pemeriksaan dalam rangka penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum selesai. 2.
Perpanjangan penahanan lanjutan dilakukan di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai hari ………. tanggal ………. sampai dengan hari ………. tanggal ……….
3.
Bersama ini terlampir surat ketetapan perpanjangan penahanan lanjutan dari Kepala Kejaksaan Negeri ……….. nomor: …………. tanggal …………… dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atas nama ……… Nomor: SP…../Pjg.Han/PPNSLH/…/20… tanggal ………
4.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
167
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.5
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-.../Han.Ljt/PPNSLH/../20.. Segera …………………………………… Pemberitahuan Penahanan Lanjutan Tersangka a.n………………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ………………..
1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah dilanjutkan penahanannya dengan alasan pemeriksaan dalam rangka penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ……………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum selesai. 2.
Penahanan lanjutan dilakukan di Rumah Tahanan Negara ………. Jalan ………. selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai hari ………. tanggal ………. sampai dengan hari ………. tanggal ……….
4.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
168
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.6
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-./Alih.Han/PPNSLH/./20 Segera …………………………………… Pemberitahuan Pengalihan Jenis Penahanan Tersangka a.n………………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ………………..
1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah dialihkan jenis penahanannya dari …………… di …………… Jalan ……………….. menjadi ……………….. di ……………. Jalan ………………... 2.
Pengalihan jenis penahanan ini dilakukan mulai hari ………. tanggal ……….
4.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
169
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.7
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-../Klr.Han/PPNSLH/../20. Segera …………………………………… Pemberitahuan Pengeluaran Tahanan ………………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ……………….. 1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah dikeluarkan dari tempat penahanan terakhir di …………… Jalan ……………….. terhitung mulai hari ………. tanggal ………… 2.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
170
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.8
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-.../Bantar/PPNSLH/../20.. Segera …………………………………… Pemberitahuan Pembantaran Penahanan terhadap ………………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ……………….. 1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah dibantarkan penahanannya selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit …………… Jalan ……………….. mulai hari ………. tanggal ………… sampai dengan sembuh. 2.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
171
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.9
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-../Cbt.Bantar/PPNSLH/./20 Segera …………………………………… Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran Penahanan terhadap ………………………
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ……………….. 1.
Dengan ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/ adik/kakak)* Saudara atas nama: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah dicabut pembantaran penahanannya setelah yang bersangkutan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit …………… Jalan ……………….. sampai dengan sembuh. 2.
Selanjutnya yang bersangkutan kembali ditahan di Rumah Tahanan …………… Jalan …………… terhitung mulai hari ………. tanggal ……………
3.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum. Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
172
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.10
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-…../PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Pemberitahuan Penyitaan/ Pelelangan Benda Sitaan/ Barang Bukti
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ………………..
1.
Dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas nama keluarga/suami/istri/ anak/ adik/kakak)* Saudara: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah disita untuk kepentingan negara dan selanjutnya dilelang benda sitaan/barang bukti dalam perkara tersebut, yaitu: a. …...............................................; b. …...............................................; c. dan seterusnya. karena benda sitaan/barang bukti tersebut lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya tinggi atau .................... (sebutkan alasannya). 2.
Untuk kepentingan pembuktian, hasil lelang benda sitaan/barang bukti tersebut akan digunakan sebagai barang bukti pengganti.
3.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum. Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
173
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.11
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-…../PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Pemberitahuan Perampasan/ Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti
Yth., Sdr/i ……………….. Jalan ……………….. di ………………..
1.
Dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas nama keluarga/suami/istri/ anak/ adik/kakak)* Saudara: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
telah dirampas untuk kepentingan negara dan selanjutnya dimusnahkan benda sitaan/barang bukti dalam perkara tersebut, yaitu:, yaitu: a. …...............................................; b. …...............................................; c. dan seterusnya. mengingat bahwa hasil penelitian/pemeriksaan dari …………… menunjukkan bahwa benda sitaan/barang bukti dalam perkara tersebut bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan. 2.
Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
174
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.12
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-…../Lab/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Pemeriksaan Laboratorium
Yth., Kepala Laboratorium ……………….. di ……………………………….
1.
Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20… tanggal ………. c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20… tanggal ………..
2.
Dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap contoh uji/sampel yang kami kirim dengan parameter uji sebagai berikut: a. …………………………………; b. …………………………………; c. dan seterusnya. Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Keputusan Gubernur/Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Nomor ….. Tahun ….. tentang …………………
3.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih. Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
175
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.13
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-../VER/PPNSLH/…/20.. Segera …………………………………… Permintaan Pemeriksaan Visum et Repertum
Yth., Kepala/Direktur Rumah Sakit …………… ……………………………………………………. di …………………………………..
1.
Bersama ini dikirimkan ……. (…………) kepada Saudara/i: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
2.
Orang tersebut diduga telah mengalami luka/keracunan berat/ringan)* di …………………. akibat dari ………………..pada tanggal …………… pukul ………., sehingga menderita ………….. pada bagian tubuh ………………..
3.
Sehubungan dengan dugaan tersebut, diminta bantuan Saudara/i untuk melakukan pemeriksaan medis/pengobatan/ perawatan terhadap orang tersebut dan memberikan laporan hasil pemeriksaan (visum et repertum) kepada kami.
4.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Penerima Nama Jabatan
: :
………………………… …………………………
Tanda Tangan Tanggal Waktu
: : :
………………………… ………………………… …………………………
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
176
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.14
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-…./For/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium Forensik
Yth., Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI di ……………………………………
U.p. Kapus Laboratorium Forensik
1.
Dengan ini diinformasikan bahwa PPNSLH sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas nama tersangka ……………….. dengan barang bukti sebagai berikut: a. ……………………………………………; b. ……………………………………………; c. dan seterusnya. yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium guna menentukan .............................. (uraikan tujuan permintaan pemeriksaan forensik).
2.
Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan: a. Bukti pembanding, antara lain: 1) …………………………………………….; 2) …………………………………………….; 3) dan seterusnya …… (dapat dibuat lampiran). b. Kelengkapan administrasi penyidikan, yaitu: 1) Laporan Kejadian Nomor LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; 2) Laporan Kemajuan Penyidikan; 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti; 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu).
177
3.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
178
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.15
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-.../Ident/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Pemintaan Bantuan Pemeriksaan Identifikasi
Yth., Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI di ……………………………………
U.p. Kapus Laboratorium Identifikasi
1.
Dengan ini diinformasikan bahwa PPNSLH sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas nama tersangka ……………….. dengan barang bukti sebagai berikut: a. Sidik jari laten, foto, dan/atau tanda tangan ………………..; b. ……………………………………………; c. dan seterusnya. yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identittas seseorang atau …………………… (uraikan tujuan permintaan pemeriksaan identifikasi).
2.
Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan: a. Bukti pembanding, antara lain: 1) …………………………………………….; 2) …………………………………………….; 3) dan seterusnya …… (dapat dibuat lampiran). b. Kelengkapan administrasi penyidikan, yaitu: 1) Laporan Kejadian Nomor LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……………; 2) Laporan Kemajuan Penyidikan; 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti; 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu).
179
3.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
180
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.16
“Demi Keadilan”
………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-…../Ahli/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Pemintaan Bantuan Ahli
Yth., Kepala Laboratorium/Rektor/Kepala Lembaga ……………….. …………………………………………………. di ………………………………..
1.
Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/ PPNSLH/.../20….
2.
Dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk dapat menghadirkan Sdr/i .................... guna memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup pada hari …………… tanggal …………… sehubungan dengan penanganan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa …………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. antara lain:
3.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. …………………………………….. Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
181
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.17
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-…/Cekal/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan Cekal terhadap ………………………
Yth., Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI di …………………………………..
U.p. Karo Korwas PPNS
1.
Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ……….; d. Surat Panggilan Tersangka Nomor: S-…../Panggil/PPNSLH/ …/20…, tanggal …..
2.
Bersama ini diminta bantuan Kepala untuk dapat melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal) sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat Nomor Paspor Nomor SKLD
: : : : : : : : :
…………………………………………….................. …………………………………………….................. …………………………………………….................. …………………………………………….................. …………………………………………….................. …………………………………………….................. …………………………………………….................. ……………………………………………................. ……………………………; dikeluarkan di ……… tanggal ……………; berlaku sampai dengan tanggal ……..….. (untuk warganegara asing).
182
3.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
183
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.18
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-.../PO/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan Pencarian Orang
Yth., Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI di …………………………………..
U.p. Karo Korwas PPNS
1.
Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ……….; d. Surat Panggilan Tersangka Nomor: S-…../Panggil/PPNSLH/ …/20…, tanggal …..
2.
Bersama ini diminta bantuan Kepala untuk dapat melakukan pencarian orang untuk diawasi/dimintai keterangan/ditangkap/diserahkan sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap tersangka: Nama/Nama Panggilan/ Alias Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Terakhir/ Sebelumnya Alamat NPWP Nomor Paspor Nomor SKLD
Ciri-ciri Khusus
: : : : :
……………………………………………….. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
: : : : :
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………… dikeluarkan di ………… tanggal ……………….; berlaku sampai dengan tanggal ………………… (untuk warganegara asing).
: ……………………………………………….
184
3.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
185
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.19
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SM-…./PB/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan Pencarian Barang
Yth., Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI di …………………………………..
U.p. Karo Korwas PPNS
1.
Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ……….; d. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-…../Sita/PPNSLH/ …/20…, tanggal ……….
2.
Bersama ini diminta bantuan Kepala untuk dapat melakukan pencarian barang untuk diserahkan kepada PPNSLH sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: 1. Nama barang
: ……………………………………..
2. Jumlah
: ……………………………………..
3. Tanda-tanda khusus
: ……………………………………..
4. Ciri-ciri (tipe, ukuran, dan lainlain)
: : ……………………………………..
5. Warna 6. Keadaan barang/tahun pembuatan 7. Taksiran harga 8. Merk dagang 9. Nomor seri/Nomor casing 10. Cara kehilangan 11. Lain-lain
…………………………………….. : : …………………………………….. : …………………………………….. : …………………………………….. : …………………………………….. : …………………………………….. ……………………………………..
186
3.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
187
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.20
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-…./Prsnl/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Permintaan Bantuan Personil
Yth., Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI di …………………………………..
U.p. Karo Korwas PPNS 1.
Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ……….
2.
Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan/penyidikan)* terhadap tersangka/saksi)*: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
yang diduga keras berdasarkan laporan kejadian/bukti permulaan yang cukup)* telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.
Untuk kepentingan pengumpulan bahan dan keterangan/penyidikan)* tersebut, diminta kepada Kepala untuk dapat memberikan bantuan personil untuk menangani/menyelesaikan tindak pidana dimaksud
188
4.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
)* Pilih salah satu.
189
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.21
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-.../Limpah/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Pelimpahan Penyidikan a.n. …………………………………..
Yth., Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI di …………………………………..
U.p. Karo Korwas PPNS
1.
Rujukan: a. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; b. Hasil gelar perkara ……………….. tanggal …………..
2.
Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, serta barang bukti, ditemukan fakta bahwa tersangka atas nama ……………….. telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Pasal ….. Undang-Undang Nomor ….. Tahun ….. tentang ……………….. (sebutkan undang-undang lain yang bukan menjadi kewenangan Penyidik PPNSLH).
3.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab atas ….. (……..) orang tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
yang diduga keras berdasarkan laporan kejadian/bukti permulaan yang cukup)* telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta barang bukti berupa: --------- sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti -------4.
Tersangka tersebut tidak ditahan/ditahan)* di Rumah Tahanan …………… Jalan ………………..
190
5.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
)* Pilih salah satu.
191
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.22
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
SB-…../Hsl/PPNSLH/…/20… Biasa …………………………………… Pemberitahuan Hasil/ Perkembangan Pengumpulan Bahan Keterangan/ Penyidikan)*
Yth., …………………………………………… di …………………………………….
1.
Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-…../Gas/PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/20…, tanggal ………..
2.
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara hasil/perkembangan pengumpulan bahan dan keterangan/penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………… sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: a. ………………………………………………………………..; b. ………………………………………………………………..; c. dan seterusnya.
3.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
192
Kop Surat Instansi
PPNSLH: B.23
“Demi Keadilan” ………………………….. 20…
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
S-…../PH/PPNSLH/…/20… Segera …………………………………… Penunjukkan Penasehat Hukum
Yth., Ketua Lembaga Bantuan Hukum ………………………………………… di …………………………………….
1.
Rujukan: a. Pasal 56 KUHAP; b. Laporan Kejadian Nomor: LK-…../PPNSLH/…/20…, tanggal ……….; c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-…../Dik/PPNSLH/…/ 20…, tanggal ……………; d. Surat Lurah/Kepala Desa …………… Nomor: ……………, tanggal ……………, Perihal: Keterangan tidak mampu atas nama ………………..
2.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kepentingan pemeriksaan dan selama dalam pemeriksaan, dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk menunjuk seorang penasehat hukum untuk mendampingi tersangka: Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : : :
……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... ……………………………………………..... …………………………………………….....
yang diduga keras berdasarkan laporan kejadian/bukti permulaan yang cukup)* telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa ………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.
Pemeriksaan terhadap tersangka akan dilakukan pada hari ……. tanggal .......... di …………………
193
4.
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.
Asisten Deputi/Kepala ……………. Selaku Penyidik PPNSLH,
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Tembusan Yth.: 1. …………………………….. 2. ……………………………..
194
BUKU REGISTRASI PPNSLH: B.24 1. Format Isi Buku Registrasi Laporan Kejadian
Laporan Kejadian
Pelapor
No.
No. Laporan Kejadian
Tgl
Nama/ Pekerjaan
L/P
Tgl. Lahir/ Umur
Alamat
Uraian Singkat Kejadian
Pasal yang Dilanggar
Tersangka
Keterangan
1
2a
2b
3a
3b
3c
3d
4
5
6
7
195
PPNSLH: B.25 2. Format Isi Buku Registrasi Berkas Perkara
No.
Tgl. Berkas Perkara
No. dan Tgl Laporan Kejadian
Uraian Singkat Peristiwa dan Pasal yang Dilanggar
Nama, Tgl. Lahir/Umur, Pekerjaan, Alamat Korban/Saksi
1
2
3
4
5a
PPNSLH
Tersangka 5b
6
196
PPNSLH: B.26
3. Format Isi Buku Registrasi Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Halaman 1 Tersangka No
Tgl. Kejadian
Lokasi Kejadian
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Agama, Pekerjaan, Alamat
Kewarganegaraan
Jenis Kelamin (L/P)
Penahanan
|1
2
3
4
5a
5b
5c
6
Halaman 2 Berkas Perkara
Putusan Hakim
No.
Tgl
Tgl Pengiriman ke Kejaksaan
1
2
3
Nomor/Daftar Barang Bukti
Tgl
4
5a
No. Putusan (Vonis)
Kurungan, Jangka Waktu
Denda, Jumlah (Rp)
5b
5c
5d
Bebas dari Segala Tuntutan
Masuk Daftar Residivis
Ket
5e
6
7
197
PPNSLH: B.27
4. Format Isi Buku Registrasi Surat Perintah Tugas
Halaman 1
No. 1
Surat Perintah Tugas Nomor
Tanggal
Nama, Pangkat, NIP Penerima Tugas
2a
2b
3
Keperluan
Lama Bertugas
Ket.
4
5
6
198
PPNSLH: B.28
5. Format Isi Buku Registrasi Penyidikan
Halaman 1 Nomor dan Tanggal No.
Surat Perintah Penyidikan
Surat Perintah Penghentian Penyidikan
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan
Surat Perintah Penyidikan Lanjutan
Surat Pelimpahan Penyidikan
1
2a
2b
2c
2d
2e
2f
199
PPNSLH: B.29 6. Format Isi Buku Registrasi Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan
No.
Tgl.
Nomor Laporan Kejadian
1
2
3
Identitas Tersangka
Uraian Singkat Tindak Pidana dan Pasal yang Dipersangkakan
No. SPDP
No. SPPP
Nama
Tgl. Lahir, Jenis Kelamin
4
5
6
7a
7b
Alamat
Penasehat Hukum
Dasar Penyidikan/ Dihentikannya Penyidikan
Ket.
7c
8
9
10
200
PPNSLH: B.30
7. Format Isi Buku Registrasi Pemanggilan/Perintah Membawa
No.
Tgl
No. Surat Panggilan Panggilan/Surat Perintah Pembawa
1
2
3
Tgl. dan Jam Menghadap
Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, dan Alamat Orang yang Dipanggil/Dibawa
Status Orang yang Dipanggil/Dibawa (Saksi/Tersangka)
Nama PPNSLH
Ket
4
5
6
7
8
201
PPNSLH: B.31
8. Format Isi Buku Registrasi Penangkapan/Pelepasan Tersangka
No.
Tgl
Petugas yang Melaksanakan Perintah
Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, dan Alamat Orang yang Ditangkap/Dilepaskan
No. Surat Perintah Penangkapan
No. Surat Perintah Pelepasan
Pejabat Pemberi Perintah
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
202
PPNSLH: B.32
9. Format Isi Buku Registrasi Penahanan
Halaman 1 PERPANJANGAN PENAHANAN No.
Nama
Tgl. Lahir, Jenis Kelamin
Alamat
No. LK
Uraian Singkat Tindak Pidana dan Pasal yang Dipersangkakan
No. dan Tgl Surat Perintah Penahanan
No. dan Tgl Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
No. dan Tgl Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
1
2a
2b
2c
3
4
5
6
7
Halaman 2 PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN
PEMBANTARAN PENAHANAN
No. dan Tgl Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan
No. dan Tgl Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan
No. dan Tgl Surat Perintah Pembantaran Penahanan
No. dan Tgl Surat Pencabutan Pembantaran Penahanan
8a
8b
9a
9b
PENANGGUHAN PENAHANAN No. dan Tgl Surat Perintah Penahanan Lanjutan
10
No. dan Tgl Surat Perintah Penangguhan Penahanan
No. dan Tgl Surat Pencabutan Penangguhan Penahanan
11a
11b
No. dan Tgl Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan
No. dan Tgl Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
12
13
203
PPNSLH: B.33
10. Format Isi Buku Registrasi Penggeledahan
No.
No. Laporan Kejadian
No. dan Tgl Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan
No. dan Tgl Surat Perintah Penggeledahan
No. dan Tgl Surat Laporan Persetujuan Penggeledahan
No. dan Tgl Surat Ketetapan Izin Penggeledahan
Petugas Pelaksana
Nama dan Tempat/Alamat yang Digeledah
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
204
PPNSLH: B.34
11. Format Isi Buku Registrasi Penyitaan
Halaman 1
No.
No. Laporan Kejadian
No. dan Tgl Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan
No. dan Tgl Surat Perintah Penyitaan
No. dan Tgl Surat Laporan Persetujuan Penyitaan
No. dan Tgl Surat Ketetapan Izin Penyitaan
Petugas Pelaksana
Tanda Terima Benda Sitaan
Nama dan Tempat/Alamat Penyitaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Halaman 2 Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti No. dan Tgl Surat Permintaan Izin Perampasan/ Pemusnahan
No. dan Tgl Surat Ketetapan Perampasan/ Pemusnahan
No. dan Tgl Surat Ketetapan Perampasan/ Pemusnahan
No. dan Tgl Surat Perintah Perintah Pengembalian Benda Sitaan
10a
10b
10c
11
Re-Ekspor No. dan Tgl Surat Permintaan Penetapan ReEkspor
No. dan Tgl Surat Ketetapan ReEkspor
No. dan Tgl Surat Perintah Re-Ekspor
Ket
12a
12b
12c
13
205
PPNSLH: B.35
12. Format Isi Buku Registrasi Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti
No.
No. Laporan Kejadian
No. dan Tgl Surat Permintaan Izin Penyitaan/Pelelangan
No. dan Tgl Surat Ketetapan Penyitaan/Pelelangan
No. dan Tgl Surat Permintaan Bantuan Pelelangan
No. dan Tgl Surat Perintah Pelelangan
Jenis dan Jumlah Benda Sitaan/Barang Bukti yang Dilelang
Jumlah Hasil Pelelangan (Rupiah)
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
206
PPNSLH: B.36
13. Format Isi Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang
No.
No. Laporan Kejadian
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
1
2
3
Ciri/Identitas Orang yang Dicari
Barang yang Dicari
4a
4b
Ket 5
207
PPNSLH: B.37
14. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil
No.
No. Laporan Kejadian
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
No. dan Tgl. Surat Permintaan Bantuan/Penunjukkan Ahli/Personil
1
2
3
4
Identitas Ahli Nama
Bidang Keahlian
5
6
Instansi
Tgl. Pmeriksaan Ahli
Ket
7
8
9
208
PPNSLH: B.38
15. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium, Identifikasi, dan Forensik
No.
No. Laporan Kejadian
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
No. dan Tgl Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium
Forensik
1
2
3
4a
4b
Identifikasi
Nama Laboratorium, Alamat
Ket
4c
5
6
209
PPNSLH: B.39
16. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Visum et Repertum
No.
No. Laporan Kejadian
No. dan Tgl Surat Permintaan Bantuan Visum et Repertum
Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, Alamat Korban
Uraian Singkat Kejadian
Obyek Visum et Repertum (Luka/Jenazah)
Ket
1
2
3
4
5
6
7
210
PPNSLH: B.40
17. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pencekalan
Identitas Orang yang Dicekal No.
No. Laporan Kejadian
No. dan Tgl Surat Permintaan Bantuan Pencekalan
Nama
Tempat/Tgl . Lahir, Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Nomor Surat Keterangan Lapor Diri (untuk WNA)
Ket.
1
2
3
4a
4b
4c
4d
5
211
PPNSLH: B.41
18. Format Isi Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka, dan Barang Bukti
No.
1
Tgl. dan No. Laporan Kejadian
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang DIlanggar
No. dan Tgl Berkas Perkara
Identitas Tersangka (Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, Alamat)
2
3
4
5
Tersangka
Barang Bukti
Tgl., Nama, Tanda Tangan dan Cap Dinas/Instansi yang Menerima Penyerahan
6b
6c
7
Tgl. Pengiriman
Berkas Perkara 6a
Ket
8
212
PPNSLH: B.42
19. Format Isi Buku Registrasi Pelimpahan/Penerimaan Berkas Perkara
Pelimpahan Berkas Perkara
No.
Tgl Pelimpahan/ Penerimaan Berkas Perkara
No. dan Tgl. Berkas Perkara, No . dan Tgl. Surat Penyitaan dari PPNS
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
Tersangka
1
2
3
4
5
Nama Penyidik dan Intansi Asal yang Menangani Perkara 6a
Penerimaan Berkas Perkara
Nama dan Tanda Tangan Petugas yang Menerima Berkas Perkara
Nama Penyidik dan Intansi Asal yang Menangani Perkara
Nama dan Tanda Tangan Petugas yang Menyerahkan Berkas Perkara
Ket
6b
7a
7b
8
213
PPNSLH: B.43
20. Format Isi Buku Registrasi Barang Bukti
Penerimaan No.
1
Penitipan/Penyimpanan
Pengiriman
Jenis dan Jumlah Barang Bukti
No. dan Tgl. Tanda Terima Barang Bukti
Nama Tersangka
Nama Pemilik Barang
Tgl Penerimaan Barang Bukti
Petugas Penerima
Dasar Penitipan/ Penyimpanan
Petugas yang Menitipkan
Tgl
Tujuan Pengiriman
Petugas yang Mengirim
Pemilik Barang
Ket
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3d
3e
4a
4b
4c
4d
5
214
PPNSLH: B.44
21. Format Isi Buku Registrasi Barang Temuan
No.
No. dan Tgl Laporan Kejadian
Tgl./Jam/Tempat Ditemukannya Barang
Jenis dan Jumlah Barang Temuan
1
2
3
4
Diserahkan kepada
Nama Petugas yang Menerima Penyerahan Barang Temuan
5
6
Tempat Penyimpanan
Diserahkan Kembali kepada Siapa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kembali Barang Temuan/barang Bukti Tgl.
Ket
7
8
9
215
PPNSLH: B.45
22. Format Isi Buku Registrasi Permintaan Izin Pemeriksaan
No.
No. dan Tgl. Laporan Kejadian
No. dan Tgl Surat Permintaan Izin Pemeriksaan
Identitas Tersangka (Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Pekerjaan, Alamat)
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
1
2
3
4
5
216
PPNSLH: B.46
23. Format Isi Buku Registrasi Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Pulbaket/Penyidikan
No.
No. dan Tgl. Laporan Kejadian
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
Identitas Korban (Nama, Tempat/tgl. Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat)
No. dan Tgl Surat Pemberitahuan
Ket.
1
2
3
4
5
6
217
PPNSLH: B.47
24. Format Isi Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka
No.
1
No. dan Tgl. Laporan Kejadian
Uraian Singkat Kejadian dan Pasal yang Dilanggar
2
3
Identitas Tersangka (Nama, Tempat/tgl. Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat) 4
Surat Pemberitahuan No. dan Tgl Surat
Isi
5a
5b
Ket.
6
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak 218
