SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan nasional; b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 44 Tahun 2000 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang1
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian negara; 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan. 2. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 3. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 4. Penyusunan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 5. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. 6. Program regulasi Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proreg KLH adalah instrumen perencanaan program 2
pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 7. Pengusul adalah pejabat setingkat eselon I yang mengajukan usul penyusunan peraturan perundang-undangan. 8. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 9. Kepala Biro Hukum adalah pejabat eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundangundangan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan b. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undangundang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Peraturan Pemerintah; b. Peraturan Presiden; dan c. Peraturan Menteri. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi peraturan yang: a. diperintahkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden; dan b. materi muatannya dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3
BAB II PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 6 (1) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Proreg KLH yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum. (2) Proreg KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan dari pengusul. Pasal 7 (1) Proreg KLH ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Apabila peraturan perundang-undangan yang telah masuk dalam Proreg KLH tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, peraturan perundang-undangan tersebut menjadi prioritas Proreg KLH tahun berikutnya. BAB III PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Pasal 8 (1) Berdasarkan Proreg KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusul harus: a. menyelesaikan kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden; dan b. menyusun rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Dalam menyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengusul harus melibatkan Biro Hukum dan unit terkait sejak perencanaan penyusunan. Pasal 9 (1) Pengusul mengajukan rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut. (2) Kepala Biro Hukum harus memberi tanggapan terhadap rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan tersebut diterima.
4
(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pemberitahuan untuk diperbaiki terhadap rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, kepada pengusul; atau b. persetujuan untuk diproses lebih lanjut terhadap rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. (4) Pemberitahuan terhadap rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan. (1)
(2) (3)
(4)
Pasal 10 Apabila rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang diajukan oleh pengusul telah disetujui untuk diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, Kepala Biro Hukum melakukan pembahasan antarkementerian terkait. Dalam melaksanakan pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan panitia antarkementerian. Keanggotaan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan substansi rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden hasil pembahasan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh seluruh anggota panitia antarkementerian.
Pasal 11 Menteri menyampaikan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden hasil kesepakatan pada pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pasal 12 (1) Hasil proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan dapat berupa: a. pengembalian kepada Menteri untuk diperbaiki; atau. b. persetujuan untuk diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal rancangan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rancangan tersebut kepada Presiden untuk proses penetapan atau pengesahan rancangan melalui: a. Menteri Sekretaris Negara, untuk Peraturan Pemerintah; atau b. Menteri Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan Presiden.
5
Pasal 13 Dalam hal adanya keberatan dari pihak yang berkepentingan, rancangan yang telah disampaikan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diklarifikasi oleh: a. Menteri Sekretaris Negara, untuk Peraturan Pemerintah; atau b. Menteri Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan Presiden. Pasal 14 (1) Peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang telah disetujui atau disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (2) Tata cara pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Peraturan Menteri Pasal 15 (1) Pengusul mengajukan rancangan peraturan menteri atau keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kepada Kepala Biro Hukum. (2) Berdasarkan Proreg KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengusul harus: a. menyelesaikan kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan menteri; dan b. menyusun rancangan peraturan menteri berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Dalam menyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemrakarsa wajib melibatkan Biro Hukum dan unit teknis terkait sejak perencanaan penyusunan. Pasal 16 (1) Kepala Biro Hukum memberi tanggapan terhadap rancangan peraturan Menteri yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rancangan diterima. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberitahuan untuk disempurnakan kembali rancangan peraturan Menteri kepada pengusul; dan b. persetujuan untuk pembahasan rancangan peraturan Menteri.
6
Pasal 17 (1) Apabila rancangan peraturan Menteri yang diajukan oleh pengusul telah disetujui untuk diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Kepala Biro Hukum melakukan pembahasan dengan pengusul dan unit terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan pihak terkait di luar Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rancangan final. (4) Rancangan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimintakan paraf persetujuan kepada pengusul. Pasal 18 (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan rancangan final yang telah dimintakan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (3) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan salinan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Pasal 19 Tata cara penyusunan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 20 (1) Agar masyarakat dapat memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis atas rancangan peraturan perundang-undangan, Kepala Biro Hukum dapat melakukan: a. sosialisasi; dan/atau b. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri harus dapat diakses pada website Kementerian Lingkungann Hidup.
7
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 44 Tahun 2000 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd. AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
8
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR TAHUN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN A. Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden No. 1.
2.
3.
4.
5.
Tahapan Pengajuan rancangan peraturan pemerintah (RPP)/ rancangan peraturan presiden (RPerpres) dalam program penyusunan RPP/RPerpres Pengajuan izin penyusunan RPP/RPerpres ke presiden Penyusunan RPP/RPerpres
Pelaksana Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menteri Negara LH)
Keterangan Pengajuan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
Menteri Negara LH
Pokok-pokok pengaturan RPP/RPerpres
Unit Pengusul
Penyampaian RPP/RPerpres Kepada Kepala Biro Hukum Pembentukan panitia antarkementerian
Unit Pengusul
Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Memorandum penyampaian RPP/RPerpres
Menteri Negara LH
1. Surat berisi permintaan keanggotaan panitia antarkementerian. 2. Ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara LH paling lama 30 hari sejak tanggal surat permintaan keanggotaan PAK. 3. Kepala Biro Hukum dan Humas secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antarkementerian. 1
No. 6.
Tahapan Meminta masukan kepada masyarakat
Pelaksana Kepala Biro Hukum
7.
Pembahasan Antarkementerian (PAK)
Kepala Biro Hukum
8.
Penyampaian RPP/RPerpres kepada Menkumham untuk proses harmonisasi
Kepala Biro Hukum
9.
Harmonisasi
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Menkumham
10.
Permohonan persetujuan Presiden
Menkumham
11.
Klarifikasi terhadap RPP/RPerpres
12.
Paraf persetujuan dari Menteri/Pimpinan
- Kementerian Sekretariat Negara (untuk RPP) - Kementerian Sekretariat Kabinet (untuk RPerpres) Biro Hukum dan Humas
Keterangan 1. Penyebarluasan RPP/RPerpres melalui pemuatan dalam Website 2. Pertemuan dengan pemangku kepentingan guna menampung masukan 3. Masukan digunakan untuk penyempurnaan RPP/RPerpres 4. Penyempurnaan masukan dilakukan oleh Tim Kecil 1. Setiap PAK sah apabila dihadiri oleh Wakil dari Menkumham dan Sekretariat Negara 1. Mengirimkan surat dari Menteri Negara LH ke Menkumham 2. Menyampaikan RPP/RPerpres final sebagai lampiran 1. Pertemuan dengan sektor terkait 2. MenKumham mengirimkan surat kepada Menteri Negara LH bahwa proses Harmonisasi telah selesai Mengirimkan Surat permohonan persetujuan RPP/RPerpres kepada presiden melalui Sekretariat Negara dengan melampirkan RPP/RPerpres yang telah diharmonisasi Jika diperlukan
Pengiriman surat MenLH ke Menteri/Pimpinan lembaga terkait 2
No. 13.
14.
Tahapan lembaga terkait Penetapan RPP menjadi PP atau Rperpres menjadi Perpres Pengundangan
Pelaksana Kementerian Sekretariat Negara/ Kementerian Sekretariat Kabinet Kemkumham
Keterangan RPP sah menjadi Peraturan Pemerintah / RPerpres sah menjadi Peraturan Presiden
Penempatan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara
B. Proses Penyusunan Peraturan Menteri No. 1.
2.
Tahapan Pelaksana Pengajuan Rancangan Unit Peraturan Menteri Pengusul (RPermen) ke dalam program regulasi Kementerian Lingkungan Hidup Penyusunan Kajian Unit Teknis Pengusul
3.
Penyusunan RPermen
4.
Penyampaian RPermen Kepada Kepala Biro Hukum
5.
Masukan dari masyarakat
6.
Pembahasan RPermen
Keterangan Pengajuan disampaikan kepada Kepala Biro Hukum
Penyusunan kajian teknis dengan melibatkan Kepala Biro Hukum Unit Penyusunan RPermen dengan Pengusul melibatkan Kepala Biro Hukum dan unit teknis terkait Unit Eselon I Unit pengusul Pengusul menyampaikan memo kepada Sekretaris Kementerian LH dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum mengenai : a. Pokok-pokok pengaturan dalam Rpermen b. RPermen baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy c. Notulensi pembahasan RPermen dengan pemangku kepentingan Kepala Biro Untuk mendapatkan saran Hukum dan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Kepala Biro 1. Pertemuan I: Klarifikasi Hukum substansi kepada unit pengusul 3
No.
Tahapan
7.
Finalisasi
8.
Penandatanganan, penetapan dan penomoran
9.
Pengundangan dalam berita negara
10.
Salinan
Pelaksana
Keterangan 2. Pertemuan II : Pembahasan RPermen 3. Pertemuan III dan seterusnya (bila diperlukan). Kepala Biro 1. Pembacaan ulang terhadap Hukum RPermen (naskah bersih) 2. Permohonan paraf persetujuan oleh eselon II unit pengusul pada tiap halaman RPermen dan eselon I di bagian tanda tangan nama menteri (sesuai dengan Permen Tata Naskah Dinas) Menteri 1. Permohonan Negara LH penandatanganan melalui memo dari Sekretaris Kementerian LH 2. Dilampiri dengan final RPermen yang akan ditanda tangani 3. Setelah ditandatangani, permen dimintakan nomor Kepala Biro Disampaikan dengan surat Hukum dari Kepala Biro Hukum kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Kemkumham dengan lampiran berupa 3 naskah asli dan 1 soft copy (font: 15 pt, Times New Roman, A4) Kepala Biro 1. Salinan ditanda tangani Hukum oleh Kepala Biro Hukum 2. Penyampaian salinan kepada unit pengusul 3. Pengarsipan 4. Penyebarluasan melalui website menLH
4
