KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA NOMOR :15/B/KET-MPM/SK/III/2016 Tentang UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILU KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 2015 Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Perubahan Undang-Undang Pemilu KMPOLSRI setelah : MENGINGAT : Undang – Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 2015 Pasal 42, pasal 17(1), pasal 23, pasal 29 MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa perlu dibuat Undang-undang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa 2. Bahwa Untuk kelancaran Suksesi Kepemimpinan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi Draft Perubahan Undang – Undang Pemilu Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 2. Hasil Kesepakatan Perubahan Undang – Undang Pemilu Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya MEMUTUSKAN
:
MENETAPKAN 1. Perubahan dan Mengesahkan Undang – Undang Pemilu Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Periode 2015/2016 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan di dalamnya. Ditetapkan : di Sekretariat MPM POLSRI Pada Tanggal : 6 Maret 2016 Pukul : 17.05 WIB Pimpinan Sidang Dto,
Yofie Anugerah Perdana NPM 061330331005
Lampiran SK NOMOR :15/B/KET-MPM/SK/III/2016 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN UMUM KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA (KM-POLSRI) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disingkat KM-Polsri adalah organisasi Kemahasiswaan Politeknik Negeri Sriwijaya; 2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disingkat MPM POLSRI adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang mempunyai kekuasaan legislatif dan yudikatif terhadap semua lembaga di bawahnya. 3 Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disingkat BEM POLSRI adalahorganisasi eksekutif tertinggi yang melaksanakan kegiatan mahasiswa yang di sahkan dan harus bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa; 4 Presiden Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Presma adalah Pimpinan BEM yang memegang kekuasaan eksekutif; 5 Gubernur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Gubma adalah pemimpin Lembaga Eksekutif Mahasiswa tertinggi di Jurusan masing-masing; 6 Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Pemilu Mahasiswa adalah wadah pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang berdasarkan UUD KM-Polsri ; 7 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang tidak memihak dalam penyelenggaraan Pemilu Mahasiswa Polsri; 8 Panitia Kerja dan Pengawas Pemilu Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Panjapanwaslu Mahasiswa adalah lembaga pengawas tahapan-tahapan Pemilu Mahasiswa yang anggotanya terdiri dari 3 MPM, 2 BEM, 2 UKM dan 2 HMJ 9 Peserta Pemilu adalah perseorangan Mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai Presma, Wapresma atau Anggota MPM dalam Pemilu Mahasiswa; 10 Daerah Pemilihan adalah daerah yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu Mahasiswa berdasarkan mekanisme KPU pada Pemilu Mahasiswa di dalam lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya. 11 Pemilih tetap adalah setiap Mahasiswa Polsri yang mempunyai hak memilih pada masing-masing daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU. 12 Kampanye Pemilu mahasiswa adalah kegiatan peserta Pemilu mahasiswa dan/atau tim suksesnya untuk mensosialisasikan peserta pemilu mahasiswa, menyampaikan visi, misi, dan program-programnya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. 13 Masa tenang adalah masa penghentian kampanye, masa pencabutan dan pembersihan seluruh atribut kampanye. 14 Semua mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya terlibat dalam keikutsertaan Pemilihan Umum
BAB II ASAS DAN TUJUAN PEMILU MAHASISWA Pasal 2 Pemilu Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pasal 3 Tujuan Pemilu Mahasiswa adalah : 1. Mewujudkan cita-cita KM-Polsri sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD KMPolsri . 2. Mengembangkan kehidupan demokrasi kampus berdasarkan UUD KM-Polsri. 3. Sebagai wadah pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang berdasarkan UUD KM-Polsri. BAB III PELAKSANAAN PEMILU MAHASISWA Pasal 4 Pemilu Mahasiswa diselenggarakan di tingkat Politeknik untuk memilih Presma dan Wapresma, dan di tingkat jurusan untuk memilih Gubma dan Wagubma serta anggota MPM. Pasal 5 1. Pemilu Mahasiswa dilaksanakan setiap satu periode sekali. 2. Pemilu Mahasiswa dilaksanakan di kampus POLSRI. Pasal 6 1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Mahasiswa meliputi: a. Sosialisasi pemilu mahasiswa; b. Pemuktahiran, penyusunan, dan penetapan daftar pemilih tetap; c. Pendaftaraan peserta pemilu mahasiswa; d. Penetapan peserta pemilu mahasiswa; e. Penetapan daerah pemilihan; f. Masa kampanye; g. Uji Publik; h. Masa tenang; i. Pemungutan dan penghitungan suara; j. Penetapan hasil pemilu mahasiswa 2. Peraturan tahapan penyelenggaraan Pemilu KM Polsri diatur lebih lanjut dalam peraturan komisi pemilihan umum. BAB IV PENYELENGGARA PEMILU MAHASISWA Pasal 7 1. Pemilu Mahasiswa diselenggarakan oleh KPU; 2. Kerja dan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu mahasiswa dilaksanakan oleh Panjapanwaslu
Pasal 8 1. KPU merupakan lembaga yang bersifat sementara dan independen; 2. KPU disahkan dan dibubarkan melalui Surat Keputusan Presma. 3. Masa Kerja KPU berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan dan berakhir sampai berakhirnya pemilu;
Presma
Pasal 9 1. Keanggotaan KPU terdiri dari perwakilan organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 2. Anggota KPU disahkan melalui Surat Keputusan Presma setelah terbentuknya struktur Ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara KPU, dan struktur lainya; 3. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan struktur lainnya dipilih secara demokratis dalam rapat KPU; Pasal 10 1. Anggota KPU yang telah disahkan tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa kerja KPU berakhir. 2. Anggota KPU dapat diberhentikan apabila: a. Meninggal dunia; b. Menderita penyakit yang membuat anggota KPU tersebut berhalangan tetap; c. Melanggar konstitusi KM POLSRI , dan peraturan perundang-undangan; d. Ditemukan secara sengaja atau tidak sengaja menjadi Tim Sukses kandidat 3. Mekanisme pemberhentian anggota KPU diatur oleh peraturan KPU berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota Panjapanwaslu Pasal 11 Tugas a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
k.
dan wewenang KPU adalah: Merencanakan penyelenggaraan Pemilu mahasiswa; Membuat struktur dan pembagian tugas anggota KPU; Menetapkan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu Mahasiswa dan kebijakankebijakan yang berkaitan dengannya; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan ; Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu; Menetapkan peserta Pemilu Mahasiswa; Menetapkan daerah pemilihan; Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan Pemungutan Suara; Menetapkan hasil Pemilu mahasiswa; Memberikan sanksi bagi peserta Pemilu mahasiswa yang melanggar ketentuan UU ini; Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur oleh Peraturan lainnya di luar Undang-undang ini.
Pasal 12 Kewajiban KPU adalah : a. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu; b. Menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Mahasiswa kepada mahasiswa Polsri; c. Menindak lanjuti laporan Panjapanwaslu mengenai pelanggaran tahapan pemilu mahasiswa; d. Melaksanakan kewajiban yang diatur oleh Peraturan lainnya di luar Undangundang ini. Pasal 13 1. Panjapanwaslu merupakan lembaga yang bersifat sementara dan independen 2. Panjapanwaslu disahkan dan dibubarkan melalui Surat Keputusan MPM
Pasal 14 1. Keanggotaan panjapanwaslu terdiri dari 9 utusan sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 2. Anggota Panjapanwaslu terpilih disahkan melalui Surat Keputusan MPM. Pasal 15 1. Anggota Panjapanwaslu yang telah dipilih dan disahkan tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa kerja panjapanwaslu berakhir. 2. Anggota Panjapanwaslu dapat diberhentikan apabila: a. Meninggal dunia; b. Menderita penyakit yang membuat anggota panjapanwaslu tersebut berhalangan tetap; c. Melanggar UUD KM-Polsri, dan peraturan perundang-undangan lainnya; 3. Mekanisme pemberhentian anggota panjapanwaslu diatur oleh peraturan Panjapanwaslu. Pasal 16 1. Tugas dan wewenang Panjapanwaslu: a. Mengawasi semua tahapan Pemilu mahasiswa: b. Menerima laporan dugaan pelanggaran tahapan Pemilu Mahasiswa: c. Melakukan verifikasi terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilu mahasiswa kepada KPU sesuai dengan peraturan panjapanwaslu: d. Melakukan koordinasi dengan KPU mengenai hal-hal yang dianggap penting; e. Membuat dan menetapkan peraturan pemilu mengenai hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan UU Pemilu KM Polsri; f. Menindaklanjuti laporan yang telah di verifikasi dan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 56 g. Melakukan pengkajian terhadap UU Pemilu KM Polri 2. Kewajiban Panjapanwaslu: a. Memperlakukan dan menanggapi semua laporan mengenai dugaan pelanggaran tahapan pemilu mahasiswa oleh mahasiswa POLSRI dengan adil dan tidak diskriminatif; b. Melaksanakan tugas dan wewenang yang terdapat dalam Pasal 16 UU Pemilu KM POLSRI
Pasal 17 1. Masa kerja KPU sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya pemilu dan keanggotaan KPU diberhentikan melalui Surat Keputusan presma; 2. Masa kerja Panjapanwaslu sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya pemilu dan keanggotaan Panjapanwaslu dibubarkan melalui Surat Keputusan MPM
BAB V PERSYARATAN PESERTA PEMILU MAHASISWA Pasal 18 1. Peserta pemilu mahasiswa untuk pemilihan presma dan wapresma, gubma dan wagubma dipilih secara berpasangan dalam satu paket; 2. Peserta pemilu mahasiswa untuk pemilihan anggota MPM adalah perseorangan yang mewakili jurusan. 3. Anggota MPM terdiri dari 6 orang wakil dari setiap jurusan. 4. Peserta pemilu mahasiswa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengikuti pemilu mahasiswa setelah memenuhi persyaratan. Pasal 19 1. Untuk menjadi calon anggota MPM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Tercatat dan aktif sebagai mahasiswa Polsri serta memiliki IPK minimal 2,75 untuk rekayasa dan 3,00 untuk non rekayasa; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Pernah tercatat aktif minimal selama 1 tahun menjadi pengurus organisasi internal yang ada di KM-Polsri; e. Calon Anggota MPM didukung sekurang-kurangnya 10% dari jurusan masingmasing; f. Bersedia melakukan cuti pada waktu kampanye dari semua jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan; g. Setia kepada UUD KM-Polsri; h. Bukan pengurus partai politik; i. Mengikuti DIKSARLIN. 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (1) point b dibuktikan dengan fotokopi KHS semester terakhir; b. ayat (1) point d dibuktikan dengan surat keterangan bahwa pernah tercatat aktif sebagai pengurus organisasi dari ketua organisasi yang bersangkutan; c. ayat (1) point e dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa pendukung di tiap jurusan; d. ayat (1) point f dibuktikan dengan menandatangani surat perjanjian yang disediakan oleh KPU; e. ayat (1) point g dan h dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataanyang disediakan oleh KPU; f. ayat (1) point i dibuktikan dengan fotokopi sertifikat DIKSARLIN dan ketentuan lain akan diatur berdasarkan hasil koordinasi antara Panjapanwaslu, KPU, MPM dan Presma.
Pasal 20 Presma atau Wapresma, harus memenuhi
1. Untuk menjadi calon syarat syarat sebagai berikut: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Tercatat dan aktif sebagai mahasiswa Polsri serta memiliki IPK minimal 2,75 untuk rekayasa dan 3,00 untuk non rekayasa; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Pernah tercatat aktif minimal selama 1 tahun menjadi pengurus organisasi internal yang ada di KM-Polsri; e. Calon Presma dan Wapresma didukung sekurang-kurangnya 10% dari tiap-tiap jurusan; f. Bersedia melakukan cuti pada waktu kampanye dari semua jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan; g. Setia kepada UUD KM-Polsri; h. Bukan pengurus partai politik; i. Mengikuti DIKSARLIN. j. Masing-masing pasangan, presma minimal memiliki jenjang pendidikan 1 tahun diatas wapresma. 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (1) point b dibuktikan dengan fotokopi KHS semester terakhir; b. ayat (1) point d dibuktikan dengan surat keterangan bahwa pernah tercatat aktif sebagai pengurus organisasi dari ketua organisasi yang bersangkutan; c. ayat (1) point e dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa pendukung di tiap jurusan; d. ayat (1) point f dibuktikan dengan menandatangani surat perjanjian yang disediakan oleh KPU; e. ayat (1) point g dan h dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh KPU; f. ayat (1) point i dibuktikan dengan fotokopi sertifikat DIKSARLIN dan ketentuan lain akan diatur berdasarkan hasil koordinasi antara Panjapanwaslu, KPU, MPM dan Presma. Pasal 21 calon Gubma dan Wagubma, harus memenuhi
1. Untuk menjadi syarat-syarat sebagai berikut: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Tercatat dan aktif sebagai mahasiswa Polsri serta memiliki IPK minimal 2,75 untuk rekayasa dan 3,00 untuk non rekayasa; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Pernah tercatat aktif minimal selama 1 tahun menjadi pengurus organisasi internal yang ada di KM-Polsri; e. Calon Gubma dan Wagubma didukung sekurang-kurangnya 15% dari jurusan masing-masing; b. Bersedia melakukan cuti pada waktu kampanye dari semua jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan; c. Setia kepada UUD KM-Polsri; d. Bukan pengurus partai politik; e. Mengikuti DIKSARLIN. f. Masing-masing pasangan, Gubma minimal memiliki jenjang pendidikan 1 tahun diatas Wagubma.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (1) point b dibuktikan dengan fotokopi KHS semester terakhir; b. ayat (1) point d dibuktikan dengan surat keterangan bahwa pernah tercatat aktif sebagai pengurus organisasi dari ketua organisasi yang bersangkutan; c. ayat (1) point e dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa pendukung di tiap jurusan; d. ayat (1) point f dibuktikan dengan menandatangani surat perjanjian yang disediakan oleh KPU; e. ayat (1) point g dan h dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh KPU; b. ayat (1) point i dibuktikan dengan fotokopi sertifikat DIKSARLIN dan ketentuan lain akan diatur berdasarkan hasil koordinasi antara Panjapanwaslu, KPU, MPM dan Presma.
1. 2. 3. 4.
Pasal 22 Calon Anggota MPM yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 tidak dapat menjadi peserta Pemilu; Calon Presma dan Wapresma yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 tidak dapat menjadi peserta Pemilu; Calon Gubma dan Wagubma yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 tidak dapat menjadi peserta Pemilu; KPU menetapkan keabsahan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dengan Surat Keputusan KPU.
BAB VI HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 23 1. Setiap mahasiswa POLSRI berhak untuk memilih calon Presma dan Wapresma dan/atau calon anggota MPM dan/atau Gubma dan Wagubma; 2. Untuk dapat menggunakan hak memilih, setiap mahasiswa Polsri harus terdaftar pada lembar daftar pemilih tetap; 3. Mahasiswa yang terdaftar dalam lembar daftar pemilih tetap dapat menggunakan hak memilihnya, dengan menunjukkan kartu tanda pengenal 4. Apabila ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi maka mahasiswa tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Pasal 24 Setiap mahasiswa POLSRI berhak untuk dipilih menjadi Presma dan Wapresma dan/atau anggota MPM dan/atau Gubma dan Wagubma dengan memenuhi syaratsyarat yang terdapat pada pasal 19, 20 dan 21. BAB VII TIM SUKSES Pasal 25 Tim sukses adalah sekelompok mahasiswa POLSRI yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Sukses yang diberi kewenangan oleh peserta pemilu mahasiswa untuk membantu penggalangan dukungan dan Kampanye.
Pasal 26 Keanggotaan Tim Sukes adalah 1. Memilih anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang untuk tim sukses kandidat Presiden/Wakil Presiden dan Gubma/Wagubma; 2. Tim sukses didaftarkan oleh peserta pemilu mahasiswa dan disahkan oleh KPU; 3. Tim Sukses pasangan calon presma dan wapresma Mahasiswa POLSRI dibuktikan dengan fotokopi KTM dan pas foto 4 x 6 berwarna 4. Keanggotaan bersifat tetap selama berlangsungnya tahapan Pemilu; 5. Struktur Tim sukses terdiri dari pimpinan dan anggota. Pasal 27 Tugas dan Kewajiban Tim Sukses adalah 1. Menaati dan melaksanakan segala peraturan tentang Pemilu Mahasiswa; 2. Mencari dukungan untuk kandidat yang didukung; 3. Tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dilarang dalam Kampanye; 4. Memakai Kartu Identitas Tim yang disahkan Panitia selama Kampanye dan Pemungutan suara; 5. Setiap Tim Sukses pasangan calon wajib menyampaikan anggaran keuangan kepada KPU paling lambat tujuh hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon; 6. Khusus Timses Presma dapat menggantikan pasangan calon jika tidak dapat hadir dalam masa kampanye; 7. Tidak diperbolehkan melakukan intimidasi baik secara fisik maupun mental. Pasal 28 Hak dan Wewenang Tim Sukses adalah 1. Mendukung satu pasangan calon presma dan wapresma serta Gubma dan Wagubma; 2. Membantu untuk melakukan penggalangan dukungan; 3. Mendapat Kartu Identitas yang disahkan Panitia; 4. Membagikan Media Kampanye dengan atau tanpa Calon.
BAB VIII DAERAH PEMILIHAN Pasal 29 1. Penetapan daerah pemilihan ditentukan oleh KPU sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan KPU; 2. Penetapan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan SK KPU. BAB IX DANA PEMILU MAHASISWA Pasal 30 1. Dana yang digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu Mahasiswa adalah dana kemahasiswaan; 2. Dana yang digunakan oleh peserta pemilu mahasiswa dan Tim Sukses adalah dana mandiri dari sumber yang sah dan tidak mengikat; 3. Dana yang digunakan oleh peserta pemilu mahasiswa dan tim sukses wajib dilaporkan kepada KPU sesuai dengan ketentuan KPU;
BAB X KAMPANYE PEMILU MAHASISWA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pasal 31 Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu mahasiswa; Kampanye wajib diikuti oleh peserta pemilu mahasiswa dan/atau tim suksesnya; Kampanye dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU; Kampanye dilaksanakan pada tempat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh KPU; Materi kampanye Pemilu mahasiswa berisi program peserta pemilu mahasiswa; Penyampaian kampanye dilaksanakan sesuai UUD KM-Polsri dan peraturan perundang-undangan lainnya; Kampanye dibagi menjadi dua jenis yaitu Kampanye Media dan Kampanye Lisan; Peserta Pemilu mahasiswa bertangggung jawab terhadap kampanye yang dilakukan olehnya sendiri dan/atau tim sukses yang bersangkutan.
Pasal 32 1. Kampanye Media terdiri dari Kampanye media cetak dan media elektronik; 2. Pelaksanaan kampanye media dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU; 3. Bentuk Kampanye media cetak berupa: a. Banner e. Brosur b. Baliho f. Stiker c. Spanduk g. Mading d. Poster h. Media cetak lain yang telah disahkan KPU 4. Kampanye Media cetak bertempat di dalam seluruh lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya; 5. Tidak diperkenankan berkampanye media cetak di luar lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya 6. Bentuk Kampanye Media elektronik melalui: a. SMS b. Seluruh sosial Media c. Website/blog d. Radio e. Televisi f. Media elektronik lain yang telah disahkan KPU dengan tidak mengatasanamakan Politeknik Negeri Sriwijaya Pasal 33 Kampanye Lisan dilaksanakan melalui : a. Kampanye monologis Dialogis b. Uji publik. Pasal 34 dilakukan berdasarkan
1. Pelaksanaan Kampanye Lisan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU; 2. Peserta pemilu mahasiswa wajib mengenakan Almamater selama melakukan Kampanye Lisan; 3. Peserta pemilu mahasiswa wajib melaporkan sebelum jalannya Kampanye monologis dialogis kepada KPU. Pasal 35 1. Kampanye monologis dialogis wajib diikuti oleh setiap peserta pemilu mahasiswa, dan apabila peserta pemilu berhalangan hadir wajib memberikan keterangan pada KPU; 2. Dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peserta pemilu mahasiswa wajib diwakilkan oleh Tim Sukses.
Pasal 36 1. Uji Publik wajib diikuti oleh setiap peserta pemilu mahasiswa; 2. Apabila peserta pemilu mahasiswa berhalangan hadir pada saat debat publik, maka peserta pemilu mahasiswa tidak dapat diwakilkan oleh Tim sukses. Pasal 37 Selama kampanye tulisan dan lisan, peserta pemilu mahasiswa wajib menjaga ketertiban. BAB XI MASA TENANG Pasal 38 1. Masa Tenang Pemilu mahasiswa dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU; 2. Masa tenang Pemilu mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU; 3. Penghentian kampanye melalui media lisan, Pencabutan dan pembersihan seluruh atribut kampanye dilakukan oleh peserta pemilu mahasiswa dan/atau tim suksesnya dibuktikan dengan berita acara KPU BAB XII PEMUNGUTAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG Pasal 39 1. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui kertas suara; 2. Pemberian suara untuk seluruh peserta pemilu dengan cara mencoblos pada kolom nomor urut dan/atau foto kandidat dan/atau nama kandidat pada kertas suara yang telah dibubuhi stempel KPU dan tanda tangan KPPS; 3. Pemungutan suara Pemilu mahasiswa dilaksanakan secara serentak diseluruh jurusan sesuai dengan hari/tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU; 4. Setiap kertas suara pada setiap daerah pemilihan dihitung berdasarkan mata pilih ditambah cadangan yang ketentuannya diatur oleh KPU; 5. Tata cara pemberian suara atau pencoblosan kertas suara ditentukan oleh KPU. Pasal 40 1. Sebelum pemungutan suara dimulai oleh KPU pada hari yang ditentukan, KPU terlebih dahulu melakukan: a. Pembukaan kotak suara yang disertai dengan mengeluarkan segala sesuatu di dalam kotak tersebut; b. Mendata setiap kelengkapan Pemilu berupa dokumen dan peralatan lainnya dalam suatu berita acara kelengkapan Pemilu. 2. Kegiatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dan Panjapanwaslu; 3. Apabila kertas suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta kertas suara baru kepada KPU sebagai pengganti; 4. Kertas suara rusak apabila: a. Sobek setengah bagian atau lebih; b. Tidak ada gambar calon/ no urut/ nama peserta pemilu mahasiswa; c. Terdapat bekas coblosan pada kertas suara sebelum pemilih mencoblos. Pasal 41
Kertas suara dinyatakan sah apabila: a. Distempel oleh anggota KPU pada daerah pemilihan yang bersangkutan; b. Mencoblos satu dari beberapa nama calon.
Pasal 42 1. Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2. Pemungutan suara wajib diulang apabila sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh KPU; b. Petugas KPU merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehungga surat suara tersebut tidak sah. Pasal 43 1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Panjapanwaslu dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; 2. Usul Panjapanwaslu diajukan kepada KPU untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang; 3. Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.
BAB XIII PERHITUNGAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7.
Pasal 44 Perhitungan suara dilakukan serentak di lingkungan POLSRI yang ditentukan oleh KPU dan disaksikan oleh saksi, timses, peserta pemilu dan Panjapanwaslu Sebelum perhitungan dimulai KPU melakukan hal-hal berikut: a. Menghitung jumlah pemilih tetap yang memilih; b. Menghitung kertas suara yang tidak terpakai; c. Menghitung kertas tambahan. Ketentuan sebagaimana menurut ayat (2) ditulis dalam berita acara sebelum penghitungan; Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPU; Tidak terpenuhinya ayat (4), ketua KPU melarang menjadi saksi; Saksi yang hadir atas nama peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPU apabila tidak sesuai dengan aturan perundangundangan yang telah ditetapkan; Keberatan sebagaimana ayat (6), KPU berkewajiban mengadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan.
Pasal 45 1. Setelah perhitungan suara, KPU harus melakukan: a. Membuat berita acara hasil perhitungan yang ditandatangani oleh KPU, Panjapanwaslu dan saksi; b. Berita acara di setiap daerah pemilihan dibuat rangkap 3 berupa salinan untuk saksi, Panjapanwaslu dan KPU; 2. Bentuk dan format berita acara ditentukan oleh KPU.
Pasal 46 1. Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: a. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya; d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara secara tidak jelas; e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan kurang jelas; f. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dengan surat suara tidak sah. Pasal 47 1. Penghitungan suara ulang dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: a. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya; d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara secara tidak jelas; e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan kurang jelas; f. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dengan surat suara tidak sah. 2. Penghitungan ulang surat suara harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara ulang.
BAB XIV PESERTA PEMILU MAHASISWA TERPILIH Pasal 48 1. Pemilu mahasiswa untuk memilih Presma dan Wapresma sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasang calon presma dan wapresma serta gubma dan wagubma; 2. Jika tidak ada pasangan calon presma dan wapresma, serta gubma dan wagubma yang mendaftar sampai waktu yang ditentukan oleh KPU, maka waktu pendaftaraan ditambah 3(tiga) hari; 3. Jika jumlah pasangan calon presma dan wapresma, gubma dan wagubma kurang dari 2 (dua) pasang sampai waktu pendaftaran yang ditentukan oleh KPU berakhir, maka penentuan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme aklamasi; Pasal 49 Pasangan calon presma dan wapresma serta gubma dan wagubma yang mendapat suara terbanyak diamanahkan menjadi Presma dan wapresma, Gubma dan Wagubma terpilih. Pasal 50 1. Jika jumlah peserta pemilu mahasiswa untuk memilih anggota MPM sama dengan kuota maka peserta pemilu mahasiswa tersebut terpilih secara aklamasi; 2. Jika jumlah peserta pemilu mahasiswa untuk memilih anggota MPM kurang/tidak memenuhi kuota atau sama dengan kuota maka peserta pemilu anggota MPM tersebut terpilih secara aklamasi 3. Jika jumlah peserta pemilu mahasiswa untuk memilih anggota MPM lebih besar dari kuota maka dilakukan pemungutan suara.
Pasal 51 1. Peserta pemilu anggota MPM dinyatakan terpilih berdasarkan enam perolehan suara terbanyak dari hasil penghitungan suara; 2. Apabila terdapat jumlah perhitungan suara yang sama, maka akan diadakan pemilihan putaran kedua untuk suara yang sama. BAB XV PELANGGARAN Pasal 52 1. Panitia Pemilu, Peserta pemilu mahasiswa dan/atau Tim Sukses dilarang melakukan tindakan berikut terhadap sesama Panitia Pemilu, Peserta Pemilu mahasiswa dan/atau Tim Sukses ataupun antara Panitia Pemilu terhadap Peserta Pemilu mahasiswa dan/atau Tim Sukses ataupun sebaliknya: a. Melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di KM-Polsri; b. Menghina perorangan, agama, suku, ras, golongan c. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan atau kelompok; d. Mengganggu ketertiban umum; e. Melakukan tindak kekerasan fisik dan mental; f. Melakukan kampanye baik melalui media maupun lisan dilakukan pada masa sebelum kampanye atau masa tenang; g. Merusak dan atau menghilangkan media kampanye peserta Pemilu lainnya; h. Menggunakan fasilitas penunjang kegiatan perkuliahan, ruang lembaga formal kemahasiswaan atau sarana ibadah sebagai tempat kampanye i. Menggunakan media sosial ORMAWA apapun sebagai media kampanye j. Menggunakan logo ORMAWA apapun mencantumkan kedalam media kampanye 2. Jenis-jenis pelanggaran meliputi : a. Pelanggaran berat yang termaktub pada ayat (1) point a, b, c, d dan e, dan pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari satu kali; b. Pelanggaran sedang yang termaktub pada ayat (1) point f dan pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari satu kali; c. Pelanggaran ringan yang termaktub pada ayat (1) point g, h, i dan j.
BAB XVI PELAPORAN DAN SANKSI Pasal 53 1. Pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu mahasiswa dan/atau tim sukses pada masa pemilu mahasiswa yang ditemukan panjapanwaslu atau pihak lainnya diterima oleh KPU dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pelanggaraan tersebut terjadi; 2. Jika pelaporan pelanggaraan melebihi waktu yang telah tetapkan pada ayat (1), maka laporan tersebut tidak dapat diterima. Pasal 54 1. Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh: a. Pemilih tetap; b. Peserta Pemilu. 2. Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi: a. Nama dan alamat pelapor; b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
c. d. e. f.
Nama dan alamat pelanggar; Nama dan alamat saksi; Uraian kejadian. Bukti otentik
Pasal 55 1. Bagi anggota KPU yang melanggar UUD dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan KPU, maka diberhentikan dari keanggotaan KPU; 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan KPU berdasarkan hasil musyawarah dengan Panjapanwaslu Pasal 56 1. Segala jenis pelanggaran akan dikenakan sanksi dari Panjapanwaslu 2. Setiap peserta pemilu akan dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Peringatan tertulis dan atau lisan oleh Panjapanwaslu; b. Mengganti dan atau memperbaiki media kampanye peserta Pemilu lainnya yang dirusak atau yang dihilangkan; c. Menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran; d. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pemilu mahasiswa dan tata cara yang lainnya Ditetapkan oleh KPU. e. Pelanggaran berat termaktub pada Pasal 52 point a, b, c, d, dan e maka dikenai sanksi berupa surat peringatan dan maksimal 1 jam harus ada tindak lanjut, apabila tidak ada tindak lanjut maka sanksi berupa diskualifikasi tanpa adanya toleransi yang diputuskan oleh KPU; 3. Setiap peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU akan dikenakna sanksi apabila melakukan pelanggaran sebagaimana termaktub dalam pasal 52 4. Sanksi yang diberikan berupa surat peringatan satu untuk pelanggaran ringan, surat peringatan dua untuk pelanggaran sedang, dan surat peringatan tiga untuk pelanggaran berat. 5. Pelanggaran berat akan dikenakan sanksi pemberian surat peringatan tiga 6. Pelanggaran sedang akan dikenakan sanksi pemberian surat peringatan dua 7. Pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi pemberian surat peringatan satu 8. apabila peserta pemilu yang termaktub pada ayat (5) maka di diskualifikasi 9. Apabila seluruh kandidat presma dan wapresma serta gubma dan wagubma telah mendapatkan surat peringatan tiga maka mekanisme selanjutnya akan ditentukan oleh MPM berdasarkan usulan panjapanwaslu.
BAB XVII SENGKETA HASIL PEMILU Pasal 57 Sengketa pemilu mahasiswa adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mahasiswa. Pasal 58 1. Dalam hal terjadi perselisihan sengketa pemilu mahasiswa, peserta pemilu mahasiswa dapat mengajukan permohonan keberatan kepada panjapanwaslu sebanyak 1 (satu) kali; 2. Peserta pemilu mahasiswa dapat mengajukan permohonan keberatan kepada panjapanwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
3. Apabila peserta pemilu mahasiswa tidak menerima atas hasil dari keputusan permohonan keberatan dapat mengajukan permohonan kepada MPM; 4. Peserta pemilu mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak dikeluarkannya keputusan Panjapanwaslu; 5. MPM memutuskan sengketa dengan menjunjung asas keadilan dan kekeluargaan; 6. Keputusan MPM bersifat final dan mengikat, dan wajib diikuti oleh kedua pihak. BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 59 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini lebih lanjut diatur oleh KPU dan Panjapanwaslu
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 60 1. Apabila terdapat substansi yang tidak sesuai kondisi/zaman maka UU ini akan direvisi; 2. Peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan dengan isi UU ini maka dinyatakan tidak berlaku dan batal; BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
