BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya pajak sebagai sumber PAD,
daerah dapat membiayai
pembangunan secara optimal. Dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan berbagai jenis pajak yang ditarik oleh provinsi dan kabupaten/kota, yaitu : “(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.;” 1 Terdapat perbedaan jenis pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Perubahan jenis pajak yang tertuang dalam Undang-
1
Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
13
undang Nomor 34 tahun 2000 yang diterima kabupaten/kota saat ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 Perbedaan Objek Pajak
Undang-undang Nomor 34 tahun Undang-undang Nomor 28 tahun 2000 2009 Pajak Hotel Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Pengambilan Bahan Galian Pajak Mineral Bukan Logam dan Golongan C Batuan (perubahan nomenklatur) Pajak Air dan Tanah (pengalihan dari Prov) Pajak Sarang Burung Walet (baru) PBB Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru) Sesuai dengan tabel 1 diatas, terdapat berbagai jenis pajak baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang tidak ada dalam Undang-undang sebelumnya, yaitu Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Peolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Diantara klasifikasi jenis pajak yang baru dituangkan ke dalam Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang akan menambah PAD. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut dari kepemilikan bangunan dan bumi yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ada beberapa
jenis bangunan yang
14
dikenakan pajak ini, diantaranya jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara. Dewasa ini pengelolahan PBB P2 dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak. Pemerintah daerah tidak lagi melaksanakan sistem bagi hasil, yaitu pajak dipungut oleh Pemerintah pusat yang kemudian baru didistribusikan kepada pemerintah daerah. Hal ini didasari dengan adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Dengan dilakelolanya PBB P2 oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam menggali potensi PBB P2 guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Banyak potensi daerah terkait PBB P2 yang dapat digali oleh pemerintah daerah, misalkan objek pajak, subjek pajak maupun nilai jual objek pajak yang berlaku. Sebagai pelaksanaan Undang-undang yang baru khususnya dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah pusat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pemerintah daerah hasil kompilasi yaitu : a. Peraturan Pelaksanaan PBB P2 b. Standard Operating Procedure (SOP) terkait PBB P2
15
c. Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jendral Pajak terkait pemungutan PBB P2 d. Data piutang PBB P2 beserta data pendukung e. SK Menkeu mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun waktu 10 tahun sebelum tahun pengalihan f. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk softcopy g. Salinan basis data PBB P2 sebelum Tahun Peralihan h. Salinan sistem Aplikasi terkait PBB P2 beserta source code nya Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, maka pemerintah pusat telah membantu pelaksaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 untuk dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintah pusat telah melaksanakan langkah-langkah terkait pemenuhan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yaitu a. Menyampaikan salinan peraturan BPHTB dan PBB P2, b. Menyampaikan Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolahan BPHTB dan PBB P2, c. Menyampaikan struktur tugas dan fungsi pengelolaan BPHB dan PBB P2, d. Menyampaikan Data Tunggakan BPHTB dan PBB P2, e. Menyampaikan data NJOP, NJOPTKP, NPOPTKP, Peta, SISMIOP f. Aplikasi SISMIOP dan Sourcecode
16
g. Sosialisasi ke Stakeholder ( Waajib Pajak, Kantor Pertahanan, Kantor Lelang, Bank, Pemerintah Daerah) h. Asistensi ke Pemerintah Daerah Adanya undang-undang ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD khususnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan guna pembangunan dan kepentingan masyarakat daerah. Dengan pengalihan ini, kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB P2 diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan akuntanbilitas penyelenggaraan otonomi daerah b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah) c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi degan memperluas basis pajak daerah d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah 2 e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Dalam implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ini, penulis akan melihat apakah Pendapatan Asli Daerah meningkat ataukah menurun 2
Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)
17
dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut penulis, PBB P2 ini tidak semuanya mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, tarif pajak dan berbagai tolok ukur dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Salah satu daerah yang telah melaksanakan pengalihan PBB P2 adalah Kota Magelang. Dalam merealisasikan implementasi undang-undang no 28 tahun 2009 khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) kota Magelang akan mengambil alih pengelolaan PBB P2 yang semula dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sedangkan untuk pelayanan, Pemkot telah menyediakan layanan khusus bagi masyarakat yang hendak membayar PBB P2 di Gedung E, Kompleks Setda Kota Magelang. Kota Magelang memiliki luas tanah mencapai 18,12 km² yang dibagi menjadi 21 kecamatan dengan jumlah seluruh penduduk kota Magelang sebanyak 1.219.317 jiwa. Hal ini dapat menjadi potensi daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah guna menambahkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Magelang. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas pengaruh yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam
18
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 untuk dibahas dalam tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG (IMPLEMENTASI DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009)”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan terkait pengaruh yang terjadi akibat adanya pengalihan pengelolahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana perbandingan PAD sebelum dan sesudah adanya UU No 28 tahun 2009? b. Bagaimana pengaruh pengalihan PBB P2 terhadap PAD kota Magelang? c. Bagaimana potensi PBB P2 terhadap PAD kota Magelang?
19
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah 1. mengetahui perbandingan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU No 28 Tahun 2009. 2. mengetahui pengaruh yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah sebagai adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. 3. mengetahui potensi PBB P2 terhadap PAD kota Magelang. 1.4 Manfaat Penulisan Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut : a. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan D3 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) , dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan prosedur PBB P2
20
c. Bagi Prodi, dapat digunakan sebagai koleksi perpustakaan dan bahan referensi mahasiswa atau pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis. 1.5 Sistematika Penulisan Adapun kerangka penulisan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini terdapat 5 sub bab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, tujuan penelitian dilaksanakan penelitian ini, manfaat penelitian adanya penelitian ini dan kerangka penulisan. BAB II : GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini terdiri dari 4 sub bab, yaitu landasan teori, tinjauan pustaka yang berisi kajian yang berkaitan dengan penelitian, metodologi berisi penjelasan secara detail tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan kerangka pemikiran. BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi analisis dan pembahasan penulis terkait topik yang diangkat oleh penulis. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian, penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi tolok ukur pihak yang bersangkutan. 21
