Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih,

APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih, 2003). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan,

sedangkan

fungsi

pengawasan

terlihat

dari

digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nordiawan, 2007). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD akan menyusun Arah

Universitas Sumatera Utara

dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran yang dimuat dalam APBD harus sesuai dengan fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan, dan perkiraan biaya kegiatan yang bersangkutan. APBD harus memuat bagian pendapatan yang digunakan untuk membiayai biaya administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/investasi. Apabila sasaran tersebut dimuat. APBD tersebut akan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rencana kegiatan suatu daerah 2) Adanya sumber penerimaan 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

b. Struktur APBD Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di era prareformasi berbeda dengan era reformasi. Di era prareformasi, APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah dengan menggunakan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran.


Tujuan pendekatan ini adalah untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran.

Di

era

reformasi,

peraturan-peraturan

daerah

mengisyaratkan laporan keuangan yang makin informatif. APBD dibagi menjadi tiga bagian yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian yang tidak ada ketika era prareformasi. APBD merupakan satu kesatuan (Darise, 2008) yang terdiri dari: 1.

Pendapatan daerah

2.

Belanja daerah

3.

Pembiayaan daerah Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, digunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun

anggaran

berjalan.

Pemanfaatan

surplus

disebut

sebagai

pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan

sebagai

pembiayaan

untuk

menutup

defisit

tersebut

diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran lalu, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman


atau penerimaan piutang. Langkah-langkah untuk menutupi defisit disebut penerimaan pembiayaan.

2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

kenaikan

PNB/PDB

tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur penduduk terjadi atau tidak (Arsyad, 2005). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang (Sirojuzilam, 2010). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat mulai dari lapisan atas sampai bawah. Masyarakat dapat menikmati hasil tersebut secara langsung maupun melalui campur tangan pemerintah. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat digambarkan melalui penyajian PDRB atas harga konsumen secara berkala, yaitu pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian. Sebaliknya apabila negatif menunjukkan


terjadinya penurunan. Pertumbuhan biasanya disertai dengan proses sumber daya dan dana negara. Terdapat perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi terjadi dalam bentuk: (a) peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan PNB melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dan (b) pertumbuhan PNB tersebut dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya dari yang sebelumnya bercorak tradisional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk dan apakah perubahan dalam struktur ekonomi (dan struktur masyarakat dan kelembagaan yang menyertainya) berlangsung atau tidak (Kamaluddin, 1998).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD (Halim, 2001). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber-sumber PAD antara lain: a.

Pajak daerah


Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah daerah teknis terdiri dari empat jenis yaitu: 1.

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

2.

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

3.

Pajak bahan bakar bermotor, dan

4.

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan.

Pajak yang dikelola/dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: 1.

Pajak hotel

2.

Pajak restoran

3.

Pajak hiburan

4.

Pajak reklame

5.

Pajak penerangan jalan

6.

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian

7.

Pajak parkir


Besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU. b.

Retribusi daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu 1.

Retribusi jasa umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2.

Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan

memanfaatkan

kekayaan

daerah

yang

belum

dimanfaatkan secara optimal. 3.

Retribusi perizinan tertentu


Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana , atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu dipaparkan sebagai berikut. Tabel 2.1 Jenis-jenis Retribusi Retribusi Jasa Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3. Retribusi Tempat Pelelangan; 4. Retribusi Terminal; 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; 7. Retribusi Penyedotan Kakus; 8. Retribusi Rumah Potong Hewan; 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 10. Retribusi Tempat

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Retribusi Izin Gangguan; 4. Retribusi Izin Trayek

Umum 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 5. Retribusi


Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 6. Retribusi Pelayanan Pasar; 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Rekreasi dan Olah Raga; 11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air; 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber penerimaan daerah ini terdiri dari: 1.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

2.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN

3.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarak

d.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah


Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup: 1.

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

2.

Hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan

3.

Jasa giro

4.

Bunga deposito

5.

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi

6.

Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

7.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

8.

Pendapatan denda pajak dan denda retribusi

9.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

10. Pendapatan dari pengendalian 11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 12. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 13. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

4.

Dana Perimbangan


Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai

desentralisasi.

kebutuhan

Dana

daerah

perimbangan

dalam

rangka

pelaksanaan

bertujuan

untuk

menciptakan

keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdapat pada RKA dan DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan tidak terdapat di SKPD yang lain. Dana perimbangan terdiri dari: a.

Dana Bagi Hasil Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai

kebutuhan

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: 1.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah

meliputi 16,2% untuk daerah provinsi yang

bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Daerah Provinsi, 64,8% untuk

daerah

yang bersangkutan dan disalurkan Umum

Daerah

Kas Umum kabupaten/kota

ke Rekening Kas

Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya


pemungutan. Sedangkan 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota, dan sebesar 35%

dibagikan

kabupaten/kota

sebagai yang

intensif

realisasi

kepada

tahun

daerah

sebelumnya

mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. 2. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan

rincian

16%

untuk

daerah

provinsi

yang

bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi


antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi. Dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari: 1.

Kehutanan Penerimaan dari sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

2.

Pertambangan umum Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

3.

Perikanan Dana bagi hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota.

4.

Pertambangan minyak bumi


Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan,

0,2%

dibagikan

untuk

kabupaten/kota

penghasil, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 5.

Pertambangan gas bumi Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk


pemerintah dan 30,5% untuk daerah.Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan,

12%

dibagikan

untuk

kabupaten/kota

penghasil, dan 12% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 6.

Pertambangan panas bumi Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi 20% untuk pemerintah dan 80 % untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

b.

Dana Alokasi Umum (DAU)


Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Fungsi DAU adalah sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Menurut Yuwono, dkk (2008), Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan

pajak

antara

pusat dan daerah, proporsi

yang

diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan menurut Wijaya

(2007)

mengungkapkan

bahwa

dana

alokasi umum

menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan

perhitungannya

ditentukan

oleh

undang-undang.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah


(fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya tinggi tetapi kebutuhan fiskalnya rendah akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal yang rendah, tetapi kebutuhan fiskalnya tinggi akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. c.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan UndangUndang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1.

Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.

2.

Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.


Secara khusus, fungsi DAK adalah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

5.

Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal terdiri dari : 1. Belanja Modal Tanah Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud

dalam

kondisi siap pakai.

2.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin


Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 3.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya

yang digunakan untuk pengadaan / penambahan termasuk

pengeluaran

untuk

perencanaan,

/ penggantian,

pengawasan

dan

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 4.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran /

biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan , pembangunan / pembuatan serta perawatan dan termasuk

pengeluaran

untuk

perencanaan,

pengawasan

dan

pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 5.

Belanja Modal Fisik Lainya Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang

digunakan untuk pegadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap


fisik lainya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria balanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan anggaran belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Peneliti (tahun) Irma Syafitri (2009)

Lily Habriani Rangkuti (2010)

Judul Penelitian

Variabel

Kesimpulan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Dependen = Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Independen = Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

Secara parsial, hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal. Secara simultan, PDRB, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal.

Dependen = Belanja Langsung Independen = Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Secara parsial hanya lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Secara simultan, PAD (pajak daerah,


retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja langsung Agave Pengaruh Pajak Dependen = Secara parsial, Pajak Sianturi Daerah dan Retribusi Belanja Modal Daerah memiliki (2010) Daerah terhadap Independen = pengaruh yang lebih Pengalokasian Pajak Daerah, signifikan terhadap Belanja Modal pada Retribusi Belanja Modal. Daerah Pemerintah Secara simultan, pajak Kabupaten/Kota di daerah dan retribusi Sumatera Utara daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal. Sumber : data diolah oleh penulis, 2011 C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 1. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi (X1)


Alokasi Belanja Modal (Y)

Pendapatan Asli Daerah (X2)

Dana Perimbangan (X3)

Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya

menambah aset tetap/inventaris yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah

pengeluaran

untuk

biaya

pemeliharaan

yang

sifatnya

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. 2. Hipotesis Penelitian


Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual yang tekah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

BAB III


Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih,

Recommend Documents